PUTUSAN Nomor: 454/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----------------------------------------------------------------I. IYAN ROSANTI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bojong Koneng RT.001 RW.013 Desa/Kelurahan .Sukapada Kecamatan.Cibeunying Kidul Kota Bandung;---------------------------------------------------------------------------II. SONI SOPYAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bojong Koneng RT.001 RW.013 Desa/Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Asosiasi Debitur Bank Dan Asuransi(ADBDA), beralamat Kantor Jl. Gatot Subroto No. 45 B (Hotel Harapan Indah Ruangan 102) Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. MUSA DARWIN PANE, S.H.,M.H. 2. S.MARULI SITUMEANG, S.H.,M.H. 3. UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H.,M.H. 4. H.KOMAR SARBINI, S.H. 5. CHRISMAN DAMANAIK, A.Md, S.H. 6. DAHMAN SINAGA, S.H. 7. ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H. Advokat/pengacara,
Konsultan
Hukum,
Calon
Advokat/Para
Legal,
berdasarkan surat kuasa khusus No: 0101/ SK/ ADBDA/ VII/2015, tanggal 04 Juli 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 1332/ SK/ PDT/ 2015/ PN.BDG, tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;-------------------------------------------------------------------------------------Lawan : PT.Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung, beralamat kantor di Jl.Gatot Subroto, No.283, Lantai Dasar Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;-------------------------------------------------
Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Dan I. Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang beralamat di Jl.Soekarno-Hatta No.586 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;-------------------------------------------------------------------II. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang ( KPKNL ) , Bandung, yang beralamat di Gedung N, Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Bandung Jl. Asia Afrika No.114 , Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;---------------------------------------------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung KLS.IA Khusus pada tanggal 21 September 2015 dibawah register No. 401 / PDT. G / 2015 / PN. Bdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--1.
Bahwa, antara Para Penggugat selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT.Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal perjanjian kredit sebagaimana perjanjian Kredit Akad pembiayaan Murabahah No.27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Ruddy Kustaman Slamet, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang pituang antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya
Para
PENGGUGAT
mendapat
pinjaman
kredit
sebesar
Rp.179.449.906,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah);-----------------------------------2.
Bahwa, sepengetahuan Para PENGGUGAT atas pinjaman kredit aquo, para PENGGUGAT telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik 9SHM) N0.1767/Kelurahan Pasirlayung,
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam
surat
ukur
tanggal
16
November
1999,
Nomor
:
444/Pasirlayung/1999, tercatat pada kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah;------------------------------------------------------------------------3.
Bahwa, menurut perhitungan dan data yang ada pada Para PENGGUGAT sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh para PENGGUGAT dalam agenda pembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit aquo terhitung sejak perjanjian dibuat yakni kurang lebih sebesar Rp.64.995.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga setidak-tidaknnya para PENGGUGAT telah mengeluarkan prestasi-prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian aquo sejumlah Rp.64.995.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
hal mana
pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya, maka dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT
memohon kepada Hakim pemeriksa agar
menyatakan bahwa para PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp.64.995.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).---------------------------------------------------------------------4.
Bahwa , oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya Para PENGGUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT TERSEBUT DAN Para PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran –pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang mulia menyatakan Perjanjian Kredit akad Pembiayaan Murabahah No.27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Ruddy Kusataman Slamet,Hukum, Notaris di Kota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.------------------------------------------------------------------------
5.
Bahwa, in casu adanya perselisihan antara Paa PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut perhitungan Para PENGGUGAT, sisa hutang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian aquo adalah sebesar Rp.179.449.906,(seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan
ratus
enam
rupiah),
namun
menurut
TERGUGAT,
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
bahwasannya Para PENGGUGAT hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan dan menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp.114.454.906,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT.--------------------6.
Bahwa in casu, dalam perjalannya Para PENGGUGAT mulai berhenti membayar anguran, hal ini diakibatkan karena Para PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam perekonomiannya, sehingga dalam melakukan
pembayaran
kewajiban
Para
PENGGUGAT
kepada
TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada Para PENGGUGAT, yang mana senyatanya TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI menenai berapa sebenarnya SISA kewajiban Para PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT, baik pokok maupun bunganya,
sehingga
tersebut
menimbulkan
sengketa
mengenai
ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda), hal ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab TERGUGAT yang telah lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, sehingga tindakan tersebut dapat merugikan Para PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnyara PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum.--------------------------------------------7.
Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimna uraian posita-posita diatas, Para PENGGUGAT mengalami kerugian baiak materiil maupun immateril, dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohn agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Materil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).---------------------------------
Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
b. Kerugian Immateril berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namu dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim patut dan adil.-------------------------------------------------------------------------------------------8.
Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan Para PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana Para PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihuku dan diperintahkan untuk dijadwalkan hutang kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari Para PENGGUGAT, yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya, selaku demikian Para PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang Para PENGGUGAT
dengan
menetapkan
sebesar
sisa
hutang
Para
PENGGUGAT
adalah
114.454.906,- ( sratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah terentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada
TERGUGAT
dan
menjadwalkan
angsurannya
sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajibannya Para PENGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga.--------------9.
Bahwa, Para PENGGUGAT ingin mencari keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum
mengenai
kewajiban
pembayaran
hutang
Para
PENGGUGAT kepada TERGUGAT, hal ini diakibatkan menurut Para PENGGUGAT tidak adanya kepastian kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayarkan Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dan disisi lain Para
PENGGUGAT
mengalami
kemerosotan
drastis
dalam
perekonomiannya, sehingga mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, selaku demikian Para PENGGUGAT memohon dilakukan penjadwalan ulang utang, yang bersesuaian dan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum, secara khusus Pasal 1 angka 26, yang pada pokoknya menyatakan adanya restrukturisasi yang merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memnuhi kewajibannya, dan pada Pasal Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
52, yang pada pokoknya menyatakan Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, maka sangat
beralasan
Para PENGGUGAT pada gugatannya untuk memohon dilakukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang hutang.---------------------------------10. Bahwa, Para PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas aset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan disisi lain bahwa nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikianasset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan penjadwalan hutang.------------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa, pada perjanjian kredit aquo, Para PENGGUGAT telah memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1767/Kelurahan Pasirlayung, seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1999, Nomor : 444/ Pasirlayung/ 1999, yang tercatat pada kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah, hal mana agar terhadap obyek sebidang tanah jaminan a quo tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka Para PENGGUGAT memohon kepada KETUA/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan
provisinya
memerintahkan
kepada
TERGUGAT,
Turut
TERGGUAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah), penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ataua tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo.-------12. Bahwa, terkait perkara aquo yang didalamnya terdapat permohonan penjadwalan hutang berdasarkan keadilan dan kepatutan serta permohonan
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
penetapan jumlah dan/atau sisa hutang, mohon bandingkan putusanputusan Pengadilan perkara sejenis, yang menurut Para PENGGUGAT putusan-putusan Hakim/Pengadilan tersebut yang memiliki nilai “Landmark Decision” , diantaranya sebagai berikut : a. Putusan Pengadilan Neeri Kelas I A Bandung No.210/ PDT/ G/ 2008/ PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT : IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDREJANI NUGROHO, S.H. (DEBITUR), melawan pihak TERGUGAT : PT.BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq.PT.BANK
BUIPUTERA
INDONESIA
,
Tbk
Cabang
Bandung
(KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal.18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan :------------------------------------------------------“.... bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDITnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...” , kemudian di dalam amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4 ; “.. menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTAN PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah..”;-------------------------------------------------------------------------------------b. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No.148/ PDT/ G/ 2010 / PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H.UJANG S (DEBITUR) Vs RUYANTO, Pimpinan CV.ANUGERAH JAYA LAMA (KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap pertimbangan hukumnya pada hal 21: “dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut : bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp.1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas”.Amar putusannya hal 22 : “Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian;- menyatakan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);- Menghukum PENGGUGAT untuk
Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil
dengan
cara
dibayar
pada
setiap
bulannya
sebesar
Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGGUGAT tersebut diatas;-Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..”;--------------------c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.351/PDT.G/2012 tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGGUGAT H. SUHERMAN (debitur), (perkara masih Kasasi) pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : “... Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum PENGGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT
dan
dengan
memperhatikan
azas
keadilan
dan
kepatutan..”,kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : “DALAM POKOK PERKARA ;----------------------------------
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;-------------------
Menyatakan bahwa PENGGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp.47,295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-------------
Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp.61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah);----------------
Menghukum
dan
memerintahkan
TERGUGAT
untuk
menjadwalkan hutang PENGGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp.61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah).----------d. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung No.245 /Pdt/G /2014/PN.BDG antara H.Eddy S.K, VS PT.Bank Jabar Banten Syariah, (sudah berkekuatan hukum tetap) yang pada pokoknya memperkenankan DEBITUR melaksanakan kewajibannya dengan cara diangsur yakni sejumlah Rp.20.000.000,-
(dua puluh juta
rupiah) per bulan hingga lunas kewajibannya yakni sebesar Rp.2.665.129.333,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari yang seharusnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulannya;------------------------------------------------------------------------------
Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
e. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung No.360/ PDT.G/ 2014/PN.BDG tanggal 12 Maret 2005 antara Hj.ai M.Mulyani, dkk VS PT.BPR Jelita Arta.----------------------------------------------------------------------f. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap No.72/PDT/2015/PT.BDG tanggal 20 April 2015 jo. No.34/ PDT.G/ 2014/ PN.BDG antara D.MUHIDIN VS PT.Bank MANDIRI Tbk (persero) 13. Bahwa, agar dapat dilaksanakannya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhidarnya kerugian yang dapat muncul kemudian hari dirasakan oleh Para PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);--------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II di dalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, sewa dan gadai) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk proses lelang terhadap obyek jaminan a quo sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menghukm dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan huku tetap dalam perkara aquo.--------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;-----------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HI, Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka para PENGGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/majelis Haki
Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut :----------------------------------------------------------DALAM PROVISI “ Memerintahkan kepada TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pemyemprotan/ pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atau tindakan apapun atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1767/ Kelurahan Pasirlayung, seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, kelurahan pasirlayung, kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1999, Nomor : 444/Pasirlayung/1999, yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah, tanpa persetujuan dari Para PENGGUGAT, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.-----------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1.
Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;--------------------
2.
Menyatakan Perjanjian Kredit akad Pembiayaan Murabahah No.27 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Ruddy Kustaman Slamet, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;------------------------------------------------------------------------
3.
Menyatakan bahwa Para PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk fasilitas perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp.64.995.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----------------------------------------------------------------------
4.
Menyatakan dan Menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni sebesar Rp.114.454.906,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT;------------------------
5.
Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;-------
Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
6.
Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang Para PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT adalah sebesar Rp.114.454.906,- ( seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah ) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan
oleh
Para
PENGGUGAT
kepada
TERGUGAT
dan
menjadwalkan angsurannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;--------------------------------------------------------------------------7.
Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada Para PENGGUGAT secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut ;----a. Kerugian Materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----------------------------b. Kerugian Immateril berupa beban pikiran atas ketidakjelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang suliit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim patut dan adil;-------------------------------------------------------------------------------------------
8.
Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap obyek terperkara yakni sebidang tanah sebagaimana bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1767/Kelurahan Pasirlayung, seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Sibeunying Kidul, Kota Bandung, propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1999, Nomor : 444/ pasirlayung/1999, yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah;-------------------------------
9.
Menyatakan terhadap putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);-----
10. Menghukum
dan
memerintahkan
Turut
TERGUGAT
I
dan
Turut
TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap objek;------------------------------------------11. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya.----------
Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Atau SUBSIDAIR Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadiadilnya, (ex Aequo Et Bono).---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, kuasa tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : I.
Pengadilan Negeri Bandung tidak Berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara ini (Kompetensi Absolut) :---------------------------------------------------------Bahwa TERGUGAT I adalah Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan hubungan hukum antara TERGUGAT selaku BANK dengan PARA PENGGUGAT selaku Nasabah sebagaimana tertuang dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahan No.27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat DIHADAPAN Notaris RUDDY KUSTAMAN SLAMET, SH antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT ( “Akad pembiayaan Murabahah No.27”). Dan tentang penyelesaian sengketa adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX pada: Pasal 55: -Ayat (1) : “ Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama “ Penjelasan : “ cukup jelas “
-
Ayat (2);
“
Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad “.
Penjelasan : “ Yang dimaksud dengan “ Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : “ a. Musyawarah;------------------------------------------------------------------------------------b. Mediasi Perbankan;----------------------------------------------------------------------------c.
Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau;------------------------------------------------------------------------
d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum. Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2)
Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
dimaksud telah dinyatakan : “ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Dengan
demikian
Pengadilan
Negeri
Bandung
tidaklah
berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, makaTERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan Sela terhadap perkara ini.-------------------------II. Gugatan Kurang Pihak : Bahwa PARA PENGGUGAT mempermasalahkan tentang isi Akta Akad Pembiayaan Murabahan No.27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris. RUDDY KUSTAMAN SLAMET, SH (“Akad Pembiayaan Murabahah No.27”). Tetapi PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyertakan Notaris RUDY KUSTAMAN SLAMET, SH sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, Yurisprudensi MARI No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : “ suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.-----------------------------------------------------III. Gugatan Tidak Jelas/Kabur: Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya mendasarkan pada akad Pembiayaan Murabahah No.27, dimana dalam Pasal 8 Akad Pembiayaan Murabahah No.27 antara PARA PENGGUGAT telah disepakati untuk mengatur mengenai Cidera Janji, sementara PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga antara Posita dengan Petitum saling tidak bersesuaian. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang Tidak Jelas/Kabur, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimna pula ditegaskan antara lain dalam : -
Yurisprudensi MARI No.1149 K/Sip//1975 tanggal 17 april 1979, yang menyatakan: “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.
-
Yurisprudensi MARI No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : “ Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak
Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima”.----------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap apa yang telah disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi termasuk dan sebagai bagian dari Jawaban Pokok Perkara Gugatan ini.------------------------------------------------2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam GUGATAN, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam jawaban Gugatan ini.-------------------------------------------------------------------3. Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT selaku Nasabah pada TERGUGAT selaku Bank, dengan Jaminan/Agunan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dengan Sertipikat Hak Milik No.1767/Pasirlayung
tertanggal
22
November
Bandung,
Surat
Ukur
No.444/Pasirlayung/1999 tertanggal 16 November 1999,seluas 118 m2 (seratus delapan belas meter persegi) (“SHM No.1767/pasirlayung”), sebagaimana didasarkan antara lain pada :-----------------------------------------------3.1. Akad Pembiayaan Murabahah No.27, dengan kesepakatan antara lain: -
Harga Beli Bank : Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----------------------------------------------------------------------------------
-
Margin : Rp. 54.449.906,- (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).-----------------------------------
-
Harga Jual Bank: Rp.179.449.906,- (seratus tujuh puluh sembilan jta empat ratus empat puluh sembilan biru sembilan ratus enam rupiah);--
-
Angsuran/bulan : 4.984.720,- (empat juta sembilan ratus delam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).----------------------------------------
-
Jangka waktu
: 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun.;--------------
3.2. Sertipikat Hak Tanggungan No.07766/2014 tertanggal 22 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung Jo akta Pemberian Hak Tanggungan No.30/2014 tertanggal 16 juni 2014 yang dibuat dihadapan PPAT.RUDDY KUSTAMAN SLAMET, SH (“SHT No.07766/2014”).---------Dengan demikian dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada Posita nomor 3 s/d 5 Gugatan yang intinya menyatakan perhitungan kewajiban PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak pasti adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan Gugatan dengan dalil-dalil yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak.--------
Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
4.
Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT pada dalil posita nomor 6 Gugatan, PARA PENGGUGAT telah cidera janji terhadap TERGUGAT, dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat 1 Akad Pembiayaan Murabahah No.27 tentang Cidera Janji, yang menyatakan :--------------------------------------------------------------------------------“Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran harga Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat mengesampingkan pasal 1238 KUHPer.--------------5. Bahwa meskipun PARA PENGGUGAT telah
Cidera Janji terhadap
TERGUGAT, TEGRGUGAT tetap menempuh penyelesaian secara musyawarah dengan memberikan toleransi waktu dan kesempatan yang cukup kepada PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT hingga menyampaikan peringatan kepada PARA PENGGUGAT.-------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT tetap tidak memiliki itikad baik untuk penyelesaian kewajiban kepada TERGUGAT dan tidak ada kepastian penyelesaian bagi TERGUGAT tentang penyelesaian kewajiban dari PARA PENGGUGAT, sehingga adalah hal yang diperkenankan dan sah menurut hukum, jika TERGUGAT menempuh penyelesaiannya melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, sebagaimana didasarkan antara lain pada :--------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 9 ayat 2 pada akad Pembiayaan Murabahah No.27 tentang Akibat dari Peristiwa Cidera Janji, yang menyatakan : “ Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang Jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.”--------------------------------
-
Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996, antara lain dalam :------------------------------
-
Pasal 6, yang menyatakan : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “.---------------------------------------------------------------------------------
Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah.” Dengan demikian dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada posita nomor 8 s/d 12 dan petitum nomor 6 Gugatan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menjadwalkan angsuran menjadi sebesar Rp. 500.000,0 (lim Ratus ribu rupiah) per bulan dari yang telah disepakati oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp.4.984.720,(empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) per bulan adalah dalil-dalil yang tidak berdasarkan dan mengada-ada, dan Gugatan dengan dalil-dalail dan tuntutan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak.-------------------------------------------------------------------
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya tidaklah dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak.-----8. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan tentang ganti kerugian kepada TERGUGAT, yang terdiri dari : - Kerugian Materiil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-------- Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).--Adalah tuntutan yang tidak berdasarkan dan mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi antara lain: -
MARI No.846 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan : “ Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu tuntutan tersebut harus ditolak “.--------------------------------------------------------
-
MARI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan : “Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus
Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “.------------------------------------------------------------9. Bahwa karena
Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti, dan SHM
No.1767/Pasirlayung adalah Jaminan/Agunan pada TERGUGAT, maka tuntutan PARA PENGGUGAT tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No.394 K/Pdt/1984 tertanggal 5 Juli 1985, yang menyatakan : “Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag”.-----------10. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti, maka tuntutan PARA PENGGUGAT yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya huku, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, sebagaimana pula ditegaskan dalam dalam
Surat
Edaran MARI No.03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “ Uitvoerbaar ij Voorraad” walapun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi.-----------------------------------------------------------11. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selebihna karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharunya ditolak.------------------------------------DALAM PROVISI : Bahwa tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan dan sudah mengenai pokok perkara, maka tuntutan Provisi yagn demikian adalah tuntutan Provisi yang tidak dapat diteria, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI NO.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyatakan : “ Tuntutan Provisional yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima”.----------------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :
Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
DALAM PROVISI : Menyatakan tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.-------------DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT.--------------------------------------2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.---------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).-----------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.--------------------------2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.---------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional – BPN RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Bandung) telah dipanggil secara patut dan sah sebagaiman Relaas Panggilan Tanggal 7 Oktober 2015, tanggal 16 Oktober 2015, tanggal 7 Desember 2015, dan tanggal 11 Desember 2015, namun tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya oleh karena itu Pengadilan menganggap bahwa Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo selanjutnya Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Turut Tergugat I tersebut;Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Eksepsi Bantahan Penggugat Prematur : 1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah melarang pihak Tergugat ataupun pihak lainnya untuk melakukan peralihan Hak, jual/beli lelang, sewa dan atau dalam bentuk lain terhadap obyek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Bahwa
terhadap
obyek
perkara
berupa
Sertifikat
Hak
Milik
No.1767/kelurahan Pasirlayung, luas 118 m2 Rt.005 Rw.006, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Otin
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Hotimah, Turut Tergugat II belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun apalagi melaksanakan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa.----------------------------------------------------------------------------3. Bahwa karena terhadap obyek perkara belum pernah dilaksanakan eksekusi oleh Turut Tergugat II, maka sudah selayaknya gugatan a quo untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.--------------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat,
kecuali
terhadap
apa
yang
diakuinya
secara
tegas
kebenarannya.-------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan, terhadap obyek perkara berupa Sertifikat Hak Milik No.1767/kelurahan Pasirlayung, luas 118 m2 Rt.005 Rw.006, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Otin Hotimah, Turut Tergugat II belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun apalagi melaksanakan eksekusi lelang.-----------------------------------------------------------------------------3. Bahwa karena terhadap obyek perkara belum pernah dilaksanakan eksekusi lelang oleh Turut Tergugat II, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo.-------------------------------------------------------------------------------Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, Turut Tergugat Ii mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo memutuskan dan menetapkan :-------------------------DALAM EKSEPSI : 1.Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard).-----------------------------------------------------------------------2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara biaya perkara yang timbul.----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2016 dan atas Replik tersebut Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Tergugat mengajukan Duplik tanggal 4 Februari 2016, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan Dulik;----------------------------------------------------------Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 18 Mei 2016, Nomor 401 / Pdt.G / 2015 / PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------MENGADILI DALAM EKSEPSI : Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II.;---------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard).--------------------------------------------------------------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.631.000,- (Satu Juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 75 / Pdt.B / 2016 / PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Pembanding, semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan
banding terhadap
putusan tersebut di atas; ------------------------------------------------------------------------Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada : Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 13 Juni 2016;---------------------------Turut Terbanding.I semula Tergugat-I, pada tanggal 13 Juni 2016;----------------Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat-II, pada tanggal 13 Juni 2016;-------Membaca, memori banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat bertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 28 Juli 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada: Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 2 Agustus 2016;-------------------------
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Turut Terbanding.I semula Tergugat I, pada tanggal 11 Agustus 2016;------------Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat- II, pada tanggal 2 Agustus 2016;---Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 14 Juli 2016; ----------------Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 1 Juli 2016;------------------------------Turut Terbanding I semula Turut Tergugat-I pada tanggal: 1 Juli 2016;-----------Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal: 1 Juli 2016;------------------untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut; -------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 18 Mei 2016, Nomor 401 / Pdt.G / 2015 / PN.Bdg, di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 18 Mei 2016 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat, kuasa Hukum Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, kemudian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 dan kepada Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama Dahman Sinaga,SH pada tanggal 31 Mei 2016 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 190 ayat ( I ) Reglement Indonesia yang dibaharuai, Juncto pasal 7 ayat ( I ) Undang – undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;-------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 28 Juli 2016 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa putusan Hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penapsiran hukum, penerapan hukum, dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil;----------------------------------------------------------------------- Bahwa
para
pembanding
keberatan
terhadap
pertimbangan
hukum
Pengdilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada halaman 27 yang menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan penggugat ditemukan hal-hal yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas, pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru;------------ Bahwa hubungan gugatan penggugat dengan kedudukan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat I menurut penilaian Majelis Hakim tidak jelas, pertimbangn hukum ini adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, halmana ditariknya Turut Terbanding II ( dahulu Turut Tergugat II ) dan Turut Terbanding I ( dahulu Turut Tergugat I ) demi tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak dan agar tidak membantu peralihan hak ( lelang, jual beli,sewa dan gadai ) dan tidak menerbitkan surat keterangan pendaptaran tanah (SPKT) untuk proses lelang terhadap objek jaminan a quo sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan untuk melindungi hak milik kebendaan dari para pembanding dahulu para penggugat yang mana tanah dan bangunan dimaksud masih melekat hak para pembanding dahulu para penggugat sehingga untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang dapat dialami oleh para pembanding dahulu para penggugat ;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding semula Tergugat, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Turut Tergugat II, alat-alat bukti yang diajukan para pihak ke muka persidangan Pengadilan Negeri, fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding, semula
Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
Para Penggugat di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 18 Mei 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; ----------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti
Para
Pembanding, semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding, semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; --------------------------------------Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal 181 ayat (1) HIR, juncto Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----M E N G A D I L I: -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------------
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 18 Mei 2016, Nomor 401 / Pdt.G / 2015 / PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;------------------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari: R A B U tanggal: 02 NOPEMBER 2016 oleh Kami : FIRZAL ARZY, SH., MH. sebagai Hakim Ketua
Majelis,
dengan SULAIMAN, S.H.,M.H. dan TUMPAK SITUMORANG,SH.,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 454/ PEN.PDT/ 2016/ PT.BDG, tanggal 10 Oktober 2016, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan
Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
putusan tersebut pada hari : K A M I S tanggal : 03 NOPEMBER 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi
Hakim-hakim
Anggota,
dan
dibantu
oleh
AGUS
SUHENDAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. -------------Hakim Anggota:
Hakim Ketua Majelis,
TTD
TTD
SULAIMAN, S.H.,M.H.
FIRZAL ARZY, SH., MH.
TTD TUMPAK SITUMORANG,SH.,MH.
Panitera Pengganti, TTD AGUS SUHENDAR, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,Jumlah ……………………………….Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG.
