PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 205/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SONY EKAWIJAYA, beralamat di Mekar Sari Rt. 07/22, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding

semula

Tergugat; LAWAN YANSEN EKAWIJAYA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung RT. 01/ 02 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuni Rukmanto, SH., MH., Heri Wahyudiono, SH, Siswandi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada “LAW

OFFICE

YUNI

RUKMANTO,

SH.,

MH.

&

ASSOCIATES” yang beralamat di Taman Sentosa Blok D8-71 Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi – Jawa Barat 17550 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; Dan : YULIANA EKA WIJAYA, beralamat

di Lingkungan 01 Ciriung RT 01/ 02

Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa

Barat,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding semula Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua PengadialanTinggi Jawa Barat Nomor : 205/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal : 3 Mei 2017 tentang penunjukkan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

untuk

menyidangkan dan memutuskan perkara banding tersebut;

Halaman 1 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

-

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 205/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal : 4 Mei 2017 tentang penunjukkan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk membantu majelis hakim Pegadilan Tinggi Jawa Barat untuk menyidangkan perkara tersebut;

-

Telah

membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

:

183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa pihak Penggugat sekarang pihak Terbanding, melalui surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016, terdaftar sebagai perkara perdata dengan Nomor : 183/Pdt.G/2016/PN Cbi pada atanggal 05 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut : DALAM PROVISI 1.

Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat berstatus menikah secara sah dimana Penggugat adalah suami dan Turut Tergugat adalah istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 604/1983 tertanggal 4 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 790/T/1981 P, Tanggal 5 Oktober 1981. Dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

2.

Bahwa dalam perkawinanya Penggugat dan Turut Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: a) Sony Eka Wijaya, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1977; b) Lie Suk Tjien, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 1976; c) Lie Te Lie, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 13 April 1980; d) Dan Shervi Ekawijaya, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 09 November 1985;

3.

Bahwa pada tahun 1980 Penggugat dan Turut Tergugat membeli sebidang tanah seluas 4.385 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 24 gambar situasi Nomor: 2096 tahun 1980;


4.

Bahwa pada tahun 1987 Penggugat dan Turut Tergugat membeli sebidang tanah seluas 1.830 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 74 gambar situasi Nomor: 9755 tahun 1987;

5.

Bahwa pada tahun 1989 Penggugat dan Turut Tergugat membeli sebidang tanah seluas 3.560 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor:75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989;

6.

Bahwa ketiga bidang tanah dibeli oleh Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 3, 4 dan 5 diatas saling berbatasan satu sama lain;

7.

Bahwa hingga Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong, Penggugat belum pernah memindahkan hak milik atas 3 petak lahan baik secara hibah, jual-beli, ataupun cara lain kepada pihak manapun dan siapapun;

8.

Bahwa diatas 3 bidang tanah tesebut oleh Penggugat dan Turut Tergugat kemudian dibangun bangunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati kepala daerah TK.II Bogor Nomor 647/90/ Pu/1990 Tentang Ijin Pendirian Bangunan, jo. Surat Keputusan Bupati kepala daerah TK.II Bogor Nomor 647/25/ Pu/1991 Tentang pendirian Bangunan Perluasan Pabrik Mie dan Bihun;

9.

Bahwa bangunan sebagaimana disebutkan pada butir 8 Gugatan Provisi ini kemudian dijadikan tempat usaha berupa Perusahaan Mie dan Bihun atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 535.1/009.P/00030/BPT/2011 tentang izin usaha industry beralamat Jl. Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

10.

Bahwa untuk menunjang usaha pabrik mie dan bihun Penggugat dan Turut Tergugat kemudian membeli harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan secara rinci sebagai berikut. a. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan2008, berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/54141/VIII/2008/Res.BGR;


b. Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR c. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; d. Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; e. Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; f. Mobil merk Mitsubishi, type FE71MT, Model Delivery Van, warna kuning silver Nomor Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; g. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/25417/VI/94/Res.BGR; h. Mesin-mesin pembuat mie dan bihun; 11.

Bahwa 3 petak lahan beserta harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam butir 3, 4, 5 , 9, 10 huruf a s/d h dalam Gugatan dalam Provisi menjadi harta bersama Penggugat Dan Turut Tergugat sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

12.

Bahwa Harta bersama tidak dapat dialihkan tenpa persetujuan kedua pihak yaitu suami dan istri sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undangundang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

13.

Bahwa tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, berserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesinmesin, dan sejumlah kendaraan sebagaimana tersebut dalam butir


3,4,5,9 dan 10 diatas saat ini dikuasaai oleh Tergugat dengan melawan hukum sejak bulan Agustus 2015; 14.

Bahwa Proses Penguasaan atas tanah dan bangunan serta harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam butir 2 diatas dilakukan oleh Tergugat dengan dasar Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan bujukan, intimidasi, ancaman, tekanan sebagai berikut: a)

Bahwa Tergugat telah sejak lama ingin menguasai/ memiliki usaha pembuatan mie dan bihun milik Penggugat dan Turut Tergugat yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat sendiri;

b)

Bahwa Tergugat telah berulang kali berusaha mengambil alih usaha orang tuanya baik dengan cara halus maupun kasar namun tidak dipenuhi oleh Penggugat dan Turut Tergugat karena Tergugat telah beberapa kali diberikan kesempatan berusaha ternyata tidak dapat dipercaya karena modal dan barang produk selalu habis tanpa ada hasilnya yang diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat;

c)

Bahwa Tergugat setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2015 dengan niat tidak baik melakukan aksi pemblokiran milik Penggugat yaitu sebuah Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Pendidikan Eka Wijaya yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54, Cibinong, Kabupaten Bogor;

d)

Bahwa pada saat Tergugat melakukan aksi pembokiran sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya tersebut, Penggugat sebagai pemilik Yayasan Pendidikan Eka Wijaya sedang tidak berada di tempat, dan hanya Turut Tergugat sendirian yang menghadapi Tergugat;

e)

Bahwa atas tindakan pemblokiran sekolah milik Penggugat tersebut, oleh guru Yayasan Pendidikan Ekawijaya telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan oleh Pihak Kepolisian Sektor Cibinong Tergugat diamankan dan atau ditahan;

f)

Bahwa sebagai orang tua, walaupun anaknya telah melakukan tindakan kasar terhadap Turut Tergugat yang juga merupakan ibu kandung dari Tergugat merasa iba dan kasihan sehingga meminta agar Tergugat dibebaskan dari tahanan Kepolisian Sektor Cibinong;


g)

Bahwa namun upaya Turut Tergugat yang merupakan juga ibu kandung Tergugat ini malah dijadikan alat tawar-menawar oleh Tergugat dimana Tergugat tidak akan berhenti mengganggu usaha orang tuanya (Penggugat dan Turut Tergugat) apabila tidak diberikan usaha pembuatan mie dan bihun yang berada di Citeureup;

h)

Bahwa pada akhirnya karena kasihan, Iba dan kondisi tertekan maka Turut Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan disaksikan oleh petugas Kepolisian Sektor Cibinong

tanpa diketahui, didampingi apalagi

disetujui oleh

Penggugat yang merupakan suami Turut Tergugat yang merupakan syarat sahnya Perjanjian Pengalihan pengelolaan dan atau penguasaan atas harta bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dibuat sesuai ketentuan Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia; 15.

Bahwa pada dasarnya isi dari Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat Dan Turut Tergugat) adalah: a. bahwa pengelolaan pabrik mie Sari Rasa di Citeureup diserahkan kepada Tergugat; b. Tergugat tidak akan melakukan tindakan pemblokiran Yayasan Pendidikan Eka Wijaya lagi, rumah ataupun pabrik; c. Tergugat

berjanji

membayar

sewa

Pabrik

sebesar

Rp.

15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per-minggu kepada Turut Tergugat; 16. Bahwa namun hingga Gugatan Perbuatan melawan hukum ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibinong, Tergugat tidak pernah memberikan hak pembayaran sewa sebesar 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) sebagaimana janji Tergugat kepada Turut Tergugat. 17.

Bahwa sejak Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 Tergugat melarang Penggugat dan Turut Tergugat memasuki lahan dan pabrik miliknya. Telah beberapa kali Penggugat dan Turut Tergugat berusaha untuk memasuki lahan tanah dan pabrik yang masih sah atas nama Penggugat yang dimaksud, namun Tergugat mengusir Penggugat dan Turut Tergugat dengan menggunakan jasa keamanan yang tidak jelas; Halaman 6 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

18.

Bahwa Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tertanggal 20 Agustus 2015 dibuat TANPA DIHADIRI DAN TANPA

PERSETUJUAN

PENGGUGAT

dan

sehingga

melanggar

ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

19.

-

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

-

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

-

suatu hal tertentu

-

suatu sebab yang halal”

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata maka suatu perikatan/ Perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat Obyektif dan subyektif yaitu: a.

Syarat Subyektif terdiri dari: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

b.

Syarat Obyektif terdiri dari: Suatu Pokok persoalan tertentu Suatu Sebab yang tidak terlarang

20.

Bahwa sangat jelas dan terang bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Tergugat Dan Turut Tergugat tanggal 20 Agustus 2015 tidak memenuhi baik syarat Obyektif maupun Syarat Subyektif karena: a) Turut Tergugat tidaklah cakap membuat Perikatan karena Turut Tergugat masih terikat Perkawinan dengan Penggugat hingga saat ini dan sesuai ketentuan 1330 KUH Perdata maka apabila istri melakukan perjanjian maka harus ada Persetujuan dari suami; b) Bahwa kesepakatan tertanggal 20 Agustus 2015 itu dibuat oleh bukan pihak yang sah sehingga sepatutnya dinyatakan tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat Dan Tergugat; c) Lahirnya Surat Kesepakatan Bersama antar Turut Tergugat Dan Tergugat didasarkan pada sebab-sebab yang tidak halal karena Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 tersebut dibuat tidak dalam keadaan yang seimbang, dibawah ancaman, bujukan, dan tekanan oleh Tergugat Terhadap Turut Tergugat.

21.

Bahwa tidak sahnya Pengalihan Harta Bersama tanpa persetujuan suami atau istri selain bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KHU


Perdata, juga terdapat pada ketentuan-ketentuan Undang-undang maupun Yurisprudensi MA antara lain: A. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. B. Putusan MARI No. 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999 (jual - beli tanah harta bersama) yang berbunyi : “jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekua tan hukum”. C. Putusan MARI No. 3005 K/PDT/1998 tanggal 14 Januari 2008 (utang piutang dengan jaminan tanah) yang berbunyi: “tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan

jaminan

atas

perjanjian

utang

piutang

tanpa

persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974. dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal)”. Bahwa jelaslah jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar menukar, pemasukan kedalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak terhadap harta bersama maka harus dilakukan secara bersama sama oleh suwami-istri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan kepada salah satu pihak secara tertulis ( Notariil); 22.

Bahwa dari dalil-dalil PENGGUGAT diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan hukum terhadap harta milik bersama terkait (gebonden mede-eigendom) dijual, dijaminkan termasuk pengalihan dan atau penguasaan kepada pihak lain wajib memperoleh persetujuan (tertulis) dari: 

suami/isteri jika harta bersama perkawinan.




para ahli waris lainnya jika berasal dari harta warisan.

jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tindakan/perjanjian tersebut tidak sah/batal demi hukum/tidak berkekuatan hukum; 23.

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPdt yang menyatakan : “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan

orang karena

salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ sehingga jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) menurut KUHPerdata; 24.

Bahwa akibat pengambil alihan lahan dan pabrik miliknya oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT merasa sangat tertekan lahir dan batin dan tidak lagi pernah menerima penghasilan dari usaha pabrik mie dan bihun miliknya;

25.

Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tertanggal 20 Agustus 2015 tidak memenuhi syarat Subyektif dan syarat Obyektif maka adalah patut dan adil apabila majelis hakim yang terhormat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud CACAT FORMAL DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil yang PENGGUGAT jelaskan dalam Gugatan DALAM PROVISI diatas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan PUTUSAN SELA yang amarnya sebagai berikut: 1.

Menerima Gugatan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad)

3.

Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tertanggal 20 Agustus 2015 melanggar pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat objeltif maupun obyektif pembuatan Perikatan/ Perjanjian;


4.

Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tertanggal 20 Agustus 2015 cacat formal dan batal demi hukum;

5.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Daad) dengan menguasai lahan dan bangunan serta harta bergerak maupun tidak bergerak milik PENGGUGAT yang berada di Jl. Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

6.

Meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, berserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan dimaksud yaitu: a)

sebidang tanah seluas 4.385 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 24 gambar situasi Nomor: 2096 tahun 1980;

b)

sebidang tanah seluas 1.830 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 74 gambar situasi Nomor: 9755 tahun 1987;

c)

sebidang tanah seluas 3.560 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor:75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989;

d)

Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver,

Nomor

berdasarkan

Polisi BPKB

F

8934

atas

FU,

nama

tahun

pembuatan2008,

PENGGUGAT

Nomor

R/54141/VIII/2008/Res.BGR; e)

Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR

f)

Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT;


g)

Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT;

h)

Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi

F 8205 HL, tahun pembuatan 2004,

berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; i)

Mobil merk Mitsubishi, type FE71MT, Model Delivery Van, warna kuning silver Nomor Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT;

j)

Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan

BPKB

atas

nama

PENGGUGAT

Nomor

R/25417/VI/94/Res.BGR; k)

Mesin-mesin pembuat mie dan bihun;

l)

Seluruh peralatan kerja yang ada dilahan dan didalam pabrik mie dan Bihun Sari Rasa.

7.

Memerintahkan TERGUGAT menghentikan seluruh proses produksi pabrik mie dan bihun Sari Rasa Jl. Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan tidak mengoperasikan seluruh mesin dan kendaraan yang diletakkan dalam sita jaminan selama perkara a quo belum mendapatkan Putusan yang bersifat mengikat;

8.

Memerintahkan TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa kecuali untuk meninggalkan lahan dan pabrik milik PENGGUGAT di Jl. Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan menyerahkan seluruh harta bergerak maupun yang tidak bergerak kepada PENGGUGAT tanpa syarat;

9.

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Banding, Kasasi dan/ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad)"

10.

Menghukum

TERGUGAT

untuk membayar

uang paksa

sebesar

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT setiap harinya atas keterlambatan TERGUGAT melaksanakan Putusan Sela dalam perkara ini. 11.

Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;


DALAM POKOK PERKARA: - PRIMAIR 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad); 3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

tertanggal

20

Agustus

2015

melanggar

pasal

1320

KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat objeltif maupun obyektif pembuatan Perikatan/ Perjanjian; 4. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tertanggal 20 Agustus 2015 cacat formal dan batal demi hukum; 5. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat sebagai berikut: a. Sertipikat Hak Milik Nomor 24 gambar situasi Nomor 2096 tahun 1980 atas nama PENGGUGAT seluas 4385 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor; b. Sertipikat Hak Milik Nomor 74 gambar situasi Nomor 9755 tahun 1987 atas nama PENGGUGAT seluas 1830 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor; c.

Sertipikat Hak Milik Nomor 75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989 atas nama PENGGUGAT seluas 3560 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

6. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas harta bergerak berupa kendaraan dan mesin-mesin pembuatan mie dan bihun berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan bermotor; 

Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan2008, berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/54141/VIII/2008/Res.BGR;



Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR




Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT;



Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT;



Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT;






Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/25417/VI/94/Res.BGR;

7. Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah dan bangunan pabrik mie dan bihun yang terletak di Jalan Tajur no.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, kabupaten Bogor baik atas nama TERGUGAT atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan TERGUGAT ataupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan; 8. Menghukum memerintahkan TERGUGAT mengembalikan tanah dan bangunan pabrik mie dan bihun berserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak didalamnya berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan di Jalan Tajur no.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor kepada PENGGUGAT selaku pemilik yang sah sekaligus tanpa syarat; 9. Menghukum

TERGUGAT

untuk

membayar

uang

paksa

sebesar

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap harinya, apabila para TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat para pihak.; 10. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan berserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak didalamnya berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan di Jalan Tajur No.36 Desa Tarikolot,


Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor adalah sah dan berharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan; 11. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan upaya atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah a quo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dan mengikat; 12. Menghukum

TERGUGAT

membayar

keuntungan

yang

seharusnya

dinikmati oleh PENGGUGAT atas penjualan Mie dan Bihun sejak bulan Agustus 2015 hingga Putusan atas Perkara a quo dibacakan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah); 13. Menghukum

TERGUGAT

membayar

kerugian

immateriil

kepada

PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah); 14. Menghukum kepada TERGUGAT untuk tunduk, taat dan patuh dan melaksanakan isi putusan atas perkara ini; 15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); 16. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini; - SUBSIDAIR Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pihak Tergugat sekarang pihak Pembanding, dalam jawabannya telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Eksepsi Kompetensi Relatief Oleh Karena Yang Menjadi Objek Sengketa Adalah Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 20 Agustus 2015 Dalam Perkara A Quo Harus Diterapkan Prinsip Actor Sequitur Forum Rei (Tempat Tinggal Tergugat) Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, Sehingga Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Mengadili Majelis Hakim Yang Terhormat, Bahwa mengenai kompetensi relatief secara terang dan tegas didalilkan Penggugat pada halaman 2 gugatanya yang didasarkan pada ketentuan Pasal 118 (3) HIR yang menyatakan bahwa apabilan gugatan itu mengenai


benda tetap, maka gugatan diajukan kapada pengadilan negeri di tempat benda itu terletak (forum rei sitae). Dalam perkara a quo adalah Pengagilan Negeri Kelas 1 B Cibinong. Bahwa mengenai hal ini Tergugat tidak sependapat karena jika kita membaca Gugatan Penggugat secara teliti, maka pada dalil gugatan angka 14, 14 huruf h, 15, 17, 18, 20, 22, 25 dalam provisinya serta petitum angka 3 dan 4 dalam Provisi serta dalil gugatan angka 2 huruf g, h, i, 3 dot ke 2 dan 4 dalam Pokok Perkara serta petitum angka 3 dan 4 dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta dibatalkannya Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 (selanjutnya disebut “Surat Kesepakatan Bersama”) dan juga memohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan Surat Kesepakatan Bersama melanggar Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat subyektif maupun obyektif pembuatan perikatan/perjanjian serta cacat formil dan batal demi hukum, dengan kata lain perkara a quo bukan mengenai benda tetap, akan tetapi mengenai Surat Kesepakatan Bersama yang menjadi objek perkara. Bahwa dengan dalil dan permohon tersebut saja jelaslah bahwa kompetensi relatief yang seharusnya didalilkan oleh Penggugat adalah didasarkan pada Surat Kesepakatan Bersama itu dan bukan mengenai benda tetap sesuai ketentuan Pasal 118 (3) HIR. Dengan dalil Surat Kesepakatan Bersama dan permohonan agar Surat Kesepakatan Bersama dinyatakan melanggar Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat subyektif maupun obyektif pembuatan perikatan/perjanjian serta cacat formil dan batal demi hukum, maka seharusnya sesuai ketentuan hukum acara, kompetensi relatief perkara a quo adalah berdasarkan pada prinsip actor sequitur forum rei (tempat tinggal tergugat) sesuai yang digariskan pada Pasal 118 (1) HIR yang menentukan sebagai berikut: “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.“


Penerapan prinsip tersebut dihubungkan dengan benda bergerak, tidak ditafsirkan secara sempit. Penerapannya meliputi tuntutan ganti rugi yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun PMH itu timbul dari objek benda tetap, yurisdiksi relatief penyelesaian perkara, tetap berdasar actor sequitur forum rei yang digariskan Pasal 118 (1) HIR, bukan berdasarkan tempat benda tetap (forum rei sitae) yang diatur Pasal 118 (3) HIR. (M. Yahya Harahap, SH. dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” penerbit Sinar Grafika pada halaman 194). Bahwa mengenai ketentuan tersebut juga dipertegas lagi dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku Ke-II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 50 huruf D tentang Wewenang Relatief angka 1.e yang menentukan sebagai berikut: “Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR.” Berdasarkan uraian dan penjelasan serta bertitik tolak dari ketentuan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan alamat Tergugat pada perkara a quo yang jelas-jelas diketahui dan dicantumkan oleh Penggugat pada halaman 1 gugatanya beralamat di Mekar Sari RT. 07/22, Kelurahan Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat, maka kewenangan relatief (kompetensi relatief) untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo seharusnya berada pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung dan bukan pada Pengadilan Negeri 1 B Cibinong. Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan tidak mempunyai kompetensi untuk dapat memeriksa perkara a quo. 2. Eksepsi Error in Persona Apa Yang Disengketakan Dalam Perkara A Quo, Didasarkan Pada Surat Kesepakatan Bersama Yang Keliru/Salah Menarik Sdr. Sony Ekawijaya Sebagai Tergugat Bahwa Penggugat antara lain mendalilkan pada gugatan angka 14 huruf h, 18 sampai dengan angka 22 dan 25 dalam provisinya serta gugatan angka 2


huruf g dan 3 dot 2 dalam Pokok Perkara kalau Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat tanpa dihadiri dan tanpa persetujuan Penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif, yaitu: -

Turut Tergugat tidak cakap membuat perikatan karena masih terikat perkawinan dengan Penggugat hingga saat ini dan sesuai ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata apabila istri melakukan perjanjian maka harus ada persetujuan dari suami;

-

Kesepakatan itu dibuat oleh bukan pihak yang sah sehingga sepatutnya dinyatakan tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat;

-

lahirnya kesepakatan itu didasarkan pada sebab-sebab yang tidak halal;

-

jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar menukar, pemasukan kedalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak terhadap harta bersama maka harus dilakukan secara bersama-sama oleh suami-istri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan salah-satu pihak secara tertulis (notariil).

Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut dapat disimpulkan antara lain bahwa Penggugat sebagai suami mempersoalkan/mempermasalahkan Turut Tergugat sebagai istri dalam hal membuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan Tergugat. Penggugat menganggap Turut Tergugat tidak cakap membuat perikatan karena masih terikat perkawinan dengannya, sehingga harus ada persetujuan darinya. Penggugat juga menyatakan bahwa apabila ada tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak terhadap harta bersama harus memberikan kuasa atau persetujuan salahsatu pihak. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, jelas dan teranglah bahwa Penggugat menyoroti masalah keterlibatan TURUT TERGUGAT YANG

MEMPUNYAI

BERTANGGUNG

PERANAN

JAWAB

DALAM

LANGSUNG/UTAMA HAL

DIBUATNYA

SERTA SURAT

KESEPAKATAN BERSAMA ITU, dimana dalam hubungan hukum suamiistri di antara

Penggugat dan Turut Tergugat, Turut Tergugat telah

melakukan perbuatan hukum sepihak sebagai istri tanpa melibatkan Penggugat sebagai suaminya, sehingga dengan demikian Penggugat salah mendudukan sdri. Sony Ekawiajaya sebagai Tergugat pada perkara a quo.


Formulasi gugatan yang benar berdasarkan hal tersebut di atas adalah sebaliknya, PENGGUGAT MENDUDUKAN SDRI. YULIANA EKAWIJAYA SEBAGAI TERGUGAT SEDANGKAN SDR. SONY EKAWIJAYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT, sehingga perkara a quo dapat memenuhi syarat formil dari hukum acara dengan tidak keliru/salah menarik pihak sebagai tergugat (error in persona). Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). 3. Eksepsi Plurium Litis Consortium Apa Yang Disengketakan Dalam Perkara A Quo, Didasarkan Pada Perdamaian Yang Kemudian Dituangkan Dan Dibuat Dalam Surat Kesepakatan Bersama Oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Cibinong, Sdr. AKP Zulkernaedi Sehingga Tidak Menariknya Menjadi Salah Satu Tergugat Menyebabkan Perkara A Quo Kurang Pihak Bahwa pada gugatan dalam Provisi angka 14 huruf h, Penggugat antara lain mendalilkan kalau Surat Kesepakatan Bersama itu dibuat dan disaksikan oleh petugas Kepolisian Sektor Cibinong tanpa diketahui, didampingi apalagi disetujui oleh Penggugat yang merupakan suami Turut Tergugat. Bahwa mengenai dalil itu sendiri faktanya dilatarbelakangi adanya pengaman dan penahanan atas diri Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh petugas Kepolisian Sektor (untuk selanjutnya disebut “Polsek”) Cibinong yang telah melakukan aksi melarang murid-murid, guru dan pegawai masuk ke Yayasan Pendidikan Eka Wijaya yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinong, Kabupaten Bogor untuk melakukan proses belajar dan mengajar di pagi hari. Atas aksi itu Tergugat dilaporkan oleh guru Yayasan Pendidikan Eka Wijaya kepada pihak Polsek Cibinong. Aksi itu sendiri dilakukan oleh Tergugat bukan tanpa alasan, akan tetapi karena pemilik Yayasan Pendidikan Eka Wijaya dalam hal ini Penggugat telah meminta dan menerima uang pribadi dari Tergugat dengan cara transfer melalui ATM Bank BCA sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), akan tetapi Penggugat tidak pernah mengirimkan barang berupa mie dan bihun ke gudang di Mekar Sari RT. 07/22, Kelurahan Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat (untuk selanjutnya disebut ”gudang di Baleendah”). Mengenai hal ini akan


Tergugat uraikan dan jelaskan lebih terperinci dalam gugatan Provisi dan Pokok Perkara. Bahwa pada siang hingga sore harinya di Kantor Polsek Cibinong, petugas Polsek Cibinong telah melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada Tergugat dan juga Turut Tergugat serta sdr. Lie Te Lie alias Tedy Eka Wijaya (adik Tergugat) sebagai koordinator sekolah. Dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut merupakan masalah keluarga, sehingga petugas Polsek Cibinong menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat dan Turut Tergugat. Keesokan harinya setelah Tergugat ditahan 1 (satu) malam di Kantor Polsek Cibinong, pertemuan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan juga menghasilkan perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, sdr. AKP Zulkernaedi yang juga turut menyaksikan penandatangannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelaslah bahwa Penggugat sendiri telah mengakui kalau Surat Kesepakatan Bersama itu DIBUAT dan DISAKSIKAN oleh pihak petugas Polsek Cibinong. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 tersebut faktanya memang dibuat sendiri dan disaksikan penandatangannya oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, dalam hal ini sdr. AKP Zulkernaedi, sehingga dengan tidak menarik/menjadikan Kanit Reskrim Polsek Cibinong, sdr. AKP Zulkernaedi menjadi salah satu tergugat pada perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium). Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). 4. Eksepsi Obscuur Libel Apa Yang Disengketakan Dalam Perkara A Quo, Obscuur Libel Karena Telah Terjadi Pencampuran Antara Dua Dalil Gugatan Yang Berbeda (Yaitu Dalil Perbuatan Melawan Hukum Dan Dalil Wanprestasi Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara a quo, terdapat dalil Penggugat yang kabur dan mendua atau tumpang tindih, seperti yang dijelaskan dibawah ini:


a) Apabila dibaca dalil gugatan angka 7, 13, 16 dan 23 dalam Provisi serta petitum angka 2 dan 5 dalam Provisi serta dalil gugatan angka 3, 14, 15, 16 dan 17 dalam Pokok Perkara serta petitum angka 2 dalam Pokok Perkara mendalilkan perkara a quo antara lain sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari pembuatan Surat Kesepakatan Bersama serta juga memohon untuk dinyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, jelas bentuk gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasar 1365 KUHPerdata. Seolah-olah Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, jika dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum di atas dihubungkan dengan dalil gugatan angka 16 dalam Provisi yang mendalilkan Tergugat tidak pernah memberikan hak pembayaran sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sebagaimana janji Tergugat kepada Turut Tergugat, maka muncul dua dalil gugat yang saling berbeda, yang terdiri dari : i. Dalil pertama: Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari pembuatan Surat Kesepakatan Bersama serta juga petitum untuk dinyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. ii. Dalil kedua: tindakan wanprestasi Tergugat yang tidak pernah memberikan hak pembayaran sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sebagaimana janji Tergugat kepada Turut Tergugat. b) Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa apa yang didalilkan pada gugatan Penggugat telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: i. Gugatan kabur dalam bentuk gugatan mengandung dalil yang saling tumpang tindih antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi. ii. Antara kedua dalil gugatan itu, berada dalam dua area hukum yang berbeda, yaitu : 1) Dalil Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, sehingga landasan rujukan penyelesaian perkaranya tunduk kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 2) Wanprestasi, dasar landasan hukum penyelesaian perkaranya tunduk dan merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.


c) Cara pencampuradukan kedua dalil gugat yang berbeda dalam satu gugatan, adalah gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk obscure libeli, sehingga gugatan yang demikian : i. Dikategorikan

atau

dikualifikasikan

sebagai

pelanggaran

terhadap tata tertib beracara atau tidak sesuai dengan tata tertib beracara (undue process of law), karena gugatan yang demikian menempatkan

pihak

Tergugat

dalam

posisi

menghadapi

kesulitan membela diri. ii. Oleh karena itu, gugatan yang demikian tidak dibenarkan hukum, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Mengenai kaidah hukum tersebut di atas, telah menjadi yurisprudensi tetap (stare desicis) antara lain dikemukakan dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 yang berbunyi sebagai berikut: ”Perbuatan

Melawan

Hukum

berdasarkan

Pasal

1365

KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasar Pasal

1243 KUHPerdata

dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya diselesaikan secara tersendiri.” Sehubungan dengan fakta-fakta dan alasan hukum yang Tergugat kemukakan di atas, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sekaligus dalil gugatan mengandung cacat formil. Dengan demikian sesuai dengan tata tertib hukum beracara, gugatan harus dinyatakan tidak sesuai dengan hukum acara (undue process of law), oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). DALAM PROVISI Majelis Hakim Yang Terhormat, 1. Mohon semua yang tercantum Dalam Eksepsi agar dianggap termasuk (mutatis mutandis) Dalam Provisi. 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 13 dalam Provisi yang antara

lain menyatakan bahwa tanah berikut bangunan

diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan sebagaimana tersebut dalam butir 3, 4, 5, 9 dan 10 saat ini dikuasai oleh


Tergugat dengan melawan hukum sejak Agustus 2015 serta dalil gugatan angka 23 dalam Provisi dan petitum angka 2 dan 5 dalam Provisi yang antara

lain menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa penguasaan tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan sebagaimana tersebut dalam butir 3, 4, 5, 9 dan 10 gugatan Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat karena adanya kuasa penuh untuk mengelola/mengurus pabrik dari Turut Tergugat berdasarkan

adanya perdamaian antara Tergugat dengan

Turut Tergugat. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi yang juga turut menyaksikan penandatangan Surat Kesepakatn Bersama tersebut. b) Bahwa setelah Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat faktanya Penggugat juga kemudian mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan

membuat

SEPTEMBER

2015

SURAT YANG

PERNYATAAN DITANDATANGANI

TERTANGGAL SENDIRI

9

OLEH

PENGGUGAT DAN DIKETAHUI KETUA RT 02/01, KETUA RW 01/01 SERTA KEPALA DESA TARIKOLOT termasuk juga ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup, yang antara lain menyatakan bahwa terhitung MULAI TANGGAL 21 AGUSTUS 2015 PENGGUGAT TIDAK LAGI MENGUASAI/MENGELOLA PABRIK di Citeureup tersebut dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan dengan segala akibatnya serta menjadi tanggungjawab penuh kepada Tergugat. Berdasarkan uraian, penjelasan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak benar penguasaan tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan sebagaimana tersebut dalam butir 3, 4, 5, 9 dan 10 saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hukum sejak Agustus 2015 serta tidak benar Tergugat

telah

melakukan

tindakan

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechmatige Daad) karena Surat Kesepakatan Bersama itu dibuat oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi berdasarkan adanya perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Dimana


kemudian Penggugat juga mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk juga ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup. 3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 14 huruf a, b, f, g dan h dalam Provisi yang menyatakan proses penguasaan atas tanah dan bangunan serta harta bergerak maupun tidak bergerak dilakukan oleh Tergugat dengan dasar perjanjian yang dibuat Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan bujukan, intimidasi, ancaman dan tekanan atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa pada sekitar tahun 2009 Tergugat diminta untuk datang ke Cibinong dan kemudian ke Bogor oleh Penggugat. Kedatangan Tergugat itu untuk diminta menjadi penjamin hutang di Bank CIMB Niaga atas hutang-hutang Penggugat dalam menjalankan pabrik yang memproduksi mie dan bihun tersebut. Permintaan Penggugat itu Tergugat tolak dengan alasan yang meminjam uang ke Bank CIMB Niaga bukan Tergugat dan Tergugat juga tidak menikmatinya sama sekali. b) Bahwa sejak

adanya penolakan dari Tergugat itu kemudian harga

penjualan mie dan bihun terus dinaikan oleh Penggugat, sehingga dengan harga yang terus dinaikan tersebut Tergugat tidak bisa memasarkan/menjual mie dan bihun itu kepada costumer-costumer di daerah Bandung dan sekitranya. Costumer-costumer yang sebelumnya sudah memesan/mengorder mie dan bihun dari Tergugat juga mengalami kerugian karena tidak bisa mengambil keuntungan dari penjualan mie dan bihun yang harganya terus dinaikan oleh Penggugat tersebut. c) Bahwa dengan alasan Tergugat tidak mau menaikan harga jual mie dan bihun ke costumer-costumer untuk di daerah Bandung dan sekitarnya, Penggugat kemudian memberhentikan pengiriman mie dan bihun ke gudang di Baleendah tersebut. d) Bahwa dengan adanya penghentian pengiriman mie dan bihun tersebut kemudian Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat berjanji akan mengirimkan lagi mie dan bihun ke gudang di Baleendah dengan terlebih dahulu meminta kepada Tergugat untuk mentransfer uang kepada Penggugat. Atas permintaan Penggugat tersebut telah Tergugat penuhi dengan mentransfer uang pribadi Tergugat kepada Penggugat sebanyak tiga kali transfer, masing-masing Halaman 23 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), sebagaimana bukti transfer melalui ATM Bank Mandiri pada tanggal 31 Mei 2015, 16 Juni 2015 dan 17 Juni 2015, sehingga total jumlah ketiga transferan dari Tergugat kepada Penggugat tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah). e) Bahwa setelah uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut diterima oleh Penggugat, Penggugat tidak juga mengirimkan mie dan bihun tersebut ke gudang di Baleendah. Tergugat pada saat itu hampir setiap hari menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menjawab mie dan bihun akan dikirim dengan syarat harga pemasarannya untuk di daerah Bandung dan sekitarnya harus dinaikan terlebih dahulu. f) Bahwa Turut Tergugat sebagai istri akhirnya mengetahui kalau suaminya (Penggugat) telah menerima transferan uang dari anak mereka (Tergugat) untuk pengiriman mie dan bihun ke gudang di Baleendah, akan tetapi Penggugat tidak mengirimkannya. Untuk bisa menjamin pengembalian uang dari Penggugat kepada Tergugat tersebut akhirnya Turut Tergugat mengadakan rapat keluarga pada tanggal 17 Agustus 2015 di rumah milik Penggugat dan Turut Tergugat di Cibubur, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat. Dalam rapat keluarga itu Turut Tergugat menyampikan pesan dari Penggugat dan juga membujuk Tergugat agar mau mengelola/mengurus lagi pabrik mie dan bihun di Citeureup tersebut dengan alasan pada saat itu bahwa Penggugat dan Turut Tergugat sudah tidak mampu untuk mengurus/mengelolanya lagi. Untuk bisa mengurus/mengelola pabrik tersebut, Tergugat pada saat itu memberi masukan dan syarat kalau pabrik itu harus terlebih dahulu diperbaiki agar bisa berproduksi secara maksimal dan tidak menjadi bangkrut, akan tetapi Turut Tergugat tidak bersedia menerima syarat tersebut

dan

pada

saat

itu

Tergugat

juga

menolak

untuk

mengelola/mengurus pabrik tersebut. g) Bahwa ketika kemudian Penggugat mengetahui Tergugat menolak untuk mengelola pabrik tersebut, Penggugat selanjutnya melakukan tipu muslihat dengan cara mengiming-iming mengatakan kepada Penggugat kalau pabrik itu bisa menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta Rupiah) per bulan, akan tetapi Tergugat juga tetap menolak untuk mengurus/mengelola pabrik itu.


h) Bahwa setelah itu Tergugat menanyakan lagi mengenai pengiriman mie dan bihun ke gudang di Baleendah tersebut yang belum juga dilakukan oleh Penggugat padahal sebelumnya Tergugat sudah mentransfer uang pribadinya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat, Penggugat pada waktu itu menjawab lagi, “supaya harga mie dan bihun dinaikan dan kalau Tergugat tidak mau menaikan, tutup saja gudang di Baleendah itu”. i) Bahwa dengan tidak adanya kepastian pengiriman mie dan bihun tersebut oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sudah mentransfer uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat, akhirnya Tergugat mendatangi sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya (untuk selanjutnya disebut “yayasan”) milik Penggugat dan Turut Tergugat serta mengatakan kepada murid-murid, guru serta pegawai sekolah bahwa pemilik yayasan mempunyai hutang kepada Tergugat. Tergugat juga meminta

kepada murid-murid, guru serta

pegawai sekolah yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinong, Kabupaten Bogor untuk tidak masuk melakukan aktifitas belajar dan mengajar. Atas tindakan Tergugat itu, Tergugat telah dilaporkan oleh guru sekolah yayasan kepada pihak Polsek Cibinong dan akhirnya Tergugat diamankan dan/atau ditahan. j) Bahwa siang hingga sore harinya di Kantor Polsek Cibinong, petugas Polsek Cibinong telah melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada Tergugat dan juga Turut Tergugat serta sdr. Lie Te Lie alias Tedy Eka Wijaya (adik Tergugat) sebagai koordinator sekolah. Dari pemeriksaan itu kemudian disimpulkan kalau permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut merupakan masalah keluarga antara orang tua dengan anak, sehingga petugas Polsek Cibinong menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Keesokan harinya setelah Tergugat ditahan 1 (satu) malam di Kantor Polsek Cibinong, pertemuan tersebut bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya tekanan serta juga menghasilkan perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi yang juga turut menyaksikan penandatangan Surat Kesepakatn Bersama tersebut.


k) Bahwa pada tanggal 3 September 2015, sdr. Tedy Eka Wijaya (adik Tergugat) sebagai koordinator sekolah membuat surat pemberitahuan yang antara lain menjelaskan bahwa kejadian pada tanggal 20 Agustus 2015 sudah terjadi perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat. l) Bahwa setelah Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat faktanya Penggugat juga kemudian mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk juga ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup, yang antara lain menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 Penggugat tidak lagi menguasai/mengelola pabrik di Citeureup tersebut dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan dengan segala akibatnya serta menjadi tanggungjawab penuh kepada Tergugat. m) Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 9 September 2015 yang dibuat sendiri oleh Penggugat tersebut membuktikan bahwa secara diam-diam maupun terang-terangan mulai tanggal 21 Agustus 2015 (1 (satu) hari setelah ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama oleh Tergugat dan Turut Tergugat) Penggugat telah mengetahui dan menyetujui Tergugat menguasai/mengelola pabrik serta mengalihkan segala akibat yang terjadi terhadap pabrik menjadi tanggung jawab penuh Tergugat. Berdasarkan uraian, penjelasan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak benar proses penguasaan atas tanah dan bangunan serta harta bergerak maupun tidak bergerak dilakukan oleh Tergugat dengan dasar perjanjian yang dibuat Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan bujukan, intimidasi, ancaman dan tekanan karena Surat Kesepakatan Bersama itu dibuat oleh Kanit Reskrim Polsek

Cibinong,

yaitu

sdr.

AKP

Zulkernaedi

berdasarkan

adanya

perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat. Dimana kemudian Penggugat juga mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk juga ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup.


4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 16 dalam Provisi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan hak pembayaran sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) sebagaimana janji Tergugat kepada Turut Tergugat karena 2 (dua) hari setelah Surat Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat, faktnya Tergugat langsung memenuhi komitmennya atas isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut, yaitu Tergugat telah memberikan langsung uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) kepada Turut Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2015. Bahwa kemudian Tergugat juga telah mentransfer uang kepada tante Tergugat (adik Turut Tergugat) yaitu sdri. Lie Mei Lan pada tanggal 18 September 2015, tanggal 8 Agustus 2015 dan tanggal 1 Nopember 2015 supaya uang tersebut bisa disampaikan kepada Turut Tergugat. Mengenai transfer kepada tante Tergugat ini kemudian Tergugat hentikan karena tante Tergugat tidak mau menerimanya dengan alasan bahwa Turut Tergugat menuduh tante Tergugat menerima/memakan uang hasil “rampokan”. Selain itu Tergugat juga setiap minggu memberikan uang langsung kepada nenek Tergugat (ibu Turut Tergugat). Mengenai hal tersebut Tergugat lakukan hingga saat ini dengan alasan bahwa uang tersebut

bisa disampaikan

kepada Turut Tergugat atau bisa dimanfaatkan oleh nenek Tergugat yang sudah tidak mendapatkan lagi (distop) bantuan keuangannya dari Penggugat dan Turut Tergugat, sedangkan jika uang tersebut diberikan langsung oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, Tergugat khawatir dengan adanya perkara a quo Turut Tergugat tidak akan mau menerimanya lagi. Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta tersebut di atas,

tidak benar

Tergugat tidak pernah memberikan hak pembayaran sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana janji Tergugat kepada Turut Tergugat. 5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 17 dalam Provisi yang menyatakan sejak Surat Kesepakatan Bersama dibuat, Tergugat melarang Penggugat dan Turut Tergugat memasuki lahan pabrik serta mengusir Penggugat dan Turut Tergugat menggunakan jasa keamanan yang tidak jelas atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa pada tanggal 9 September 2015 Turut Tergugat pernah mendatangi Tergugat di pabrik, akan tetapi pada saat itu tanpa diduga dan basa-basi tiba-tiba Turut Tergugat menabrakan kendaraan roda empat yang dikemudikannya ke motor roda dua yang sedang Tergugat


kendarai, sehingga Tergugugat mengalami cidera di lutut kaki sebelah kiri. b) Bahwa pada akhir bulan September 2015 Penggugat datang ke pabrik dan dengan bangga Tergugat mengajak Penggugat untuk berkeliling pabrik

dan memperlihatkan

perkembangannya

serta

menjelaskan

kemajuan-kemajuan yang telah Tergugat lakukan terhadap pabrik yang sudah Tergugat perbaiki tersebut. Pada saat itu Tergugat juga bahkan meminta izin kepada Penggugat untuk menjual besi-besi bekas yang terdapat disekitar halaman pabrik dan Penggugat mengizinkannya dengan memberi dan membuat Surat Kuasa tertanggal 27 September 2015. c) Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 Penggugat dan Turut Tergugat datang lagi ke pabrik, akan tetapi Penggugat dan Turut Tergugat tidak hanya datang berdua saja melainkan didampingi secara beramai-ramai dan mengerahkan sekitar 40 (empat puluh) orang yang bertampang seram yang merupakan orang-orang suruhan dan bayaran dari Penggugat dan Turut Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk merebut dan mengambil alih pabrik. Penggugat dan Turut Tergugat serta orang-orang itu berusaha mengusir Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dilakukan karena Tergguat tetap bertahan. d) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, Penggugat dan Turut Tergugat kembali datang lagi ke pabrik, kali ini bersama pengacara Penggugat dan Turut Tergugat serta satu orang suruhan dan bayarannya. Tanpa diduga Penggugat dan Turut

Tergugat

kemudian

menyeret-nyeret serta

menendang-nendang Tergugat. Selain itu Penggugat dan Turut Tergugat juga menyeret mertua Tergugat, sehingga menyebabkan luka lecet di tangan kanannya. Selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat juga menendang-nendang pintu kamar tidur mertua Tergugat yang pada saat itu kamar tersebut sedang ditempati anak, istri dan mertua Tergugat. Perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat tersebut telah menyebabkan anak Tergugat yang pada waktu itu masih berusia 3 (tiga) tahun mengalami trauma hingga saat ini. Trauma tersebut mengakibatkan anak Tergugat takut dan menangis jika melihat orang lain. Atas kejadian itu, Tergugat tetap terus berusaha untuk bertahan dan tidak melakukan perlawanan terhadap Penggugat dan Turut Tergugat. e) Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 malam Penggugat dan Turut Tergugat telah datang kembali ke pabrik dan kali ini Penggugat dan


Turut Tergugat

mengambil kunci-kunci kontak dari mobil-mobil truk

perusahaan dan setelah itu menggembok gerbang pabrik dari luar. Hal tersebut

dilakukan

oleh

Penggugat

dan

Turut

Tergugat

untuk

mengintimidasi Tergugat dan para karyawan pabrik agar pabrik tidak bisa berproduksi. Gembok akan dibuka setelah adanya perdamaian di Polres Kabupaten Bogor, akan tetapi Tergugat tidak setuju karena selama 2 (dua) hari itu siapa yang akan membayar gaji karyawan ?. Penggugat dan Turut Tergugat berjanji di depan Ketua RT 02/01 dan petugas Polres Bogor akan membayar gaji karyawan, akan tetapi keesokan harinya Penggugat dan Turut Tergugat tidak menepati janjinya, sehingga karyawan dan ketua RT 02/01 bahkan warga di sekitar pabrik memaksa Penggugat dan Turut Tergugat untuk membuka pintu gerbang pabrik agar pabrik bisa berproduksi lagi dan karyawan bisa memperoleh gaji. f) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Turut Tergugat serta satu orang suruhan dan bayarannya datang lagi ke pabrik, kali ini Turut Tergugat langsung marah-marah dan melarang kepada para karyawan untuk bekerja, Turut Tergugat ternyata berkeingian untuk memberhentikan pabrik yang sedang berjalan. g) Bahwa dari beberapa kali kedatangan Penggugat dan Turut Tergugat serta orang suruhan dan bayarannya tersebut di atas tidak satupun yang pernah memberikan penjelasan mengenai kompensasi atau membayar ganti-rugi apapun atas hutang Penggugat kepada Tergugat, hutanghutang Penggugat dan Turut Tergugat kepada suplier-suplier pabrik yang sudah Tergugat lunasi serta biaya-biaya yang sudah Tergugat keluarkan untuk perbaikan pabrik tersebut. Mengenai hal ini akan Tergugat uraikan dan jelaskan lebih terperinci dalam gugatan Pokok Perkara. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta fakta-fakta tersebut di atas, tidak benar Tergugat melarang Penggugat dan Turut Tergugat memasuki lahan pabrik serta mengusir Penggugat dan Turut Tergugat menggunakan jasa keamanan yang tidak jelas, justru sebaliknya Penggugat dan Turut Tergugat yang menggunakan jasa keamanan yang tidak jelas untuk memasuki lahan pabrik. 6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 18 sampai dengan angka 25 dalam Provisi yang antara lain menyatakan: -

kalau Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat tanpa dihadiri dan tanpa persetujuannya sehingga melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan juga tidak sah serta tidak memenuhi syarat subyektif f


danobyekti serta juga terdapat ketentuan undang-undang, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Yurisprudensi MA Putusan MARI No. 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999 dan Putusan MARI No. 3005 K/PDT/1998. -

jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar menukar, pemasukan kedalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak terhadap harta bersama maka harus dilakukan secara bersama-sama oleh suami-istri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan salah-satu pihak secara tertulis (notariil). Kesimpulannya tindakan hukum terhadap harta milik bersama terkait

(gebonden

medeeigendom)

dijual,

dijaminkan

dan

atau

penguasaan kepada pihak lain wajib memperoleh persetujuan (tertulis) dari suami/istri jika harta bersama perkawinan atau para ahli warisnya lainnya jika berasal dari harta warisan. Jika tidak lakukan, maka tindakan/perjanjian

tersebut

tidak

sah/batal

demi

hukum/tidak

berkekuatan hukum. Bahwa selain itu Tergugat menolak petitum angka 3 dan 4 dalam Provisi yang menyatakan antara lain Penggugat memohon dinyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 20 Agustuss 2015 melanggar Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi syarat objektif maupun obyektif pembuatan perikatan/perjanjian serta cacat formil dan batal demi hukum. Bahwa dari dalil gugatan dan petitum Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan

antara

lain

bahwa

Penggugat

sebagai

suami

mempersoalkan/mempermasalahkan Turut Tergugat sebagai istri dalam hal membuat

Surat

Kesepakatan

Bersama

tersebut

dengan

Tergugat.

Penggugat menganggap Turut Tergugat tidak cakap membuat perikatan karena

masih

terikat

perkawinan

dengannya,

sehingga

harus

ada

persetujuan darinya. Penggugat juga menyatakan bahwa apabila ada tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak terhadap harta bersama harus memberikan kuasa atau persetujuan salah satu pihak. Bahwa setelah Surat Kesepakatan Bersama yang merupakan hasil dari perdamaian yang dibuat oleh Kanit Reskrim Polres Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015, faktanya Penggugat juga kemudian mempertegas pemberian kuasa penggelolaan pabrik dari Turut Tergugat kepada Tergugat


tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri. Surat Pernyataan tersebut antara lain menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 Penggugat tidak lagi menguasai/mengelola pabrik di Citeureup tersebut dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan dengan segala akibatnya serta menjadi tanggungjawab penuh kepada Tergugat. Surat Pernyataan itu juga diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 9 September 2015 yang dibuat sendiri oleh Penggugat itu membuktikan bahwa secara diam-diam maupun terang-terangan mulai tanggal 21 Agustus 2015 (1 (satu) hari setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama oleh Tergugat dan Turut Tergugat) Penggugat telah menyetujui Tergugat menguasai/mengelola pabrik serta mengalihkan segala akibat yang terjadi terhadap pabrik menjadi tanggung jawab penuh Tergugat. Berdasarkan uraian, fakta hukum dan penjelasan tersebut di atas, jelas dan teranglah bahwa Penggugat sendiri telah mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama itu dengan membuat sendiri Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015. 7. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan angka 24 dalam Provisi yang antara lain menyatakan sejak pengambil alihan lahan dan pabrik Penggugat merasa sangat tertekan lahir dan batin dan tidak lagi pernah menerima penghasilan dari usaha pabrik mie dan mihun miliknya atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa tidak ada pengambil alihan lahan dan pabrik oleh Tergugat akan tetapi Tergugat mendapat kuasa penuh untuk mengurus/mengelola pabrik dari Turut Tergugat dan Penggugat masing-masing berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 9 September 2015. b) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2015 Turut Tergugat telah mengambil langsung uang hasil penjualan mie dan bihun dari konsumen Tergugat yang bernama sdr. Jimo tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga akhirnya pada tanggal 9 Desember 2015 dengan berat hati Tergugat terpaksa melaporkan Turut Tergugat kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di


Jalan Soekarno Hatta Bandung dengan laporan tentang adanya tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan. c) Bahwa pada sekitar bulan September 2015 Penggugat juga atas perintahnya sendiri kepada konsumen Tergugat meminta uang hasil penjualan mie dan bihun untuk langsung ditransfer ke rekeningnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat, Tergugat baru mengetahui hal tersebut ketika hendak menagih kepada para konsumen yang bersangkutan. d) Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015 Turut Tergugat kembali lagi mengambil langsung uang hasil penjualan mie dan bihun dari konsumen Tergugat yang bernama sdr. Jimo tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat. Bahwa atas perbuatan Penggugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Tergugat kemudian berinisiatif memberitahukan kepada semua para konsumen untuk tidak lagi memberikan uang pembayaran mie dan bihun kepada Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi para konsumen Tergugat malahan diancam oleh Penggugat dan Turut Tergugat jika tidak memberikan uang pembayaran mie dan bihun akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan uraian, fakta hukum dan penjelasan tersebut di atas, tidak benar Penggugat merasa sangat tertekan lahir dan batin dan tidak lagi pernah menerima penghasilan dari usaha pabrik mie dan mihun miliknya sendiri. 8. Bahwa pada petitum angka 6 dalam Provisi, Penggugat memohon untuk diletakan sita jaminan atas tanah berikut bangunan diatas yaitu pabrik mie dan bihun beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin dan sejumlah kendaraan dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l. Bahwa atas permohonan sita untuk tanah-tanah milik Penggugat pada dasarnya Tergugat tidak keberatan akan tetapi untuk selain tanah Tergugat tolak atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan merupakan tindakan penghukuman sebelum putusan dijatuhkan; b) Ditinjau dari pendekatan teknis peradilan

dan

penegakan

hukum,

pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan menghukum Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap


c) Alasan lain yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim mengenai permohonan Sita Jaminan ini adalah mengenai yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 (8) HIR yang antara lain menyatakan bahwa penyitaan tidak dapat dijalankan

atas hewan dan perkakas yang

sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu. Dengan demikian pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan menghukum pihak Tergugat sebelum Majelis Hakim sendiri menjatuhkan putusan. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 227 HIR memberi wewenang kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan, namun pengabulan atas Sita Jaminan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara rasional, proporsional, realistik dan objektif berdasarkan urgensi dan relevansinya serta juga harus sejalan dengan ketentuan Pasal 197 (8) HIR. 9. Bahwa pada petitum angka 7 dalam Provisi, Penggugat memohon agar Tergugat menghentikan seluruh proses produksi pabrik mie dan bihun Sari Rasa dan tidak mengoperasikan seluruh mesin dan kendaraan yang diletakan Sita Jaminan selama perkara a quo belum mendapatkan putusan yang bersifat mengikat. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat tolak dengan tegas atas alasanketentuan Pasal 197 (8) HIR yang antara lain menyatakan bahwa penyitaan tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu. Dengan demikian pengabulan agar Tergugat menghentikan seluruh proses produksi pabrik mie dan bihun Sari Rasa dan tidak mengoperasikan seluruh mesin dan kendaraan yang diletakan Sita Jaminan selama perkara a quo belum mendapatkan putusan yang bersifat mengikat harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan yang digariskan pada Pasal 197 (8) HIR. Berdasarkan fakta dan penjelasan serta ketentuan hukum yang Tergugat kemukakan di atas, permohonan Penggugat tersebut di atas tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu secara objektif dan juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Tergugat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permintaan tersebut.


10. Bahwa berdasarkan petitum angka 9 dalam Provisi, Penggugat telah memohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan/ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad). Bahwa sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai cukup bukti; b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e) Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; dan h) Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Ternyata berdasarkan fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, atas alasan: i.

dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;

ii. Penggugat tidak memberikan deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang hendak dieksekusi;


iii. dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001. Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum diatas, petitum angka 9 dalam Provisi yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan /ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad) sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. 11. Bahwa dalam petitum angka 10 dalam Provisi, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari jika Tergugat lalai menjalankan putusan sela. Bahwa permintaan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak layak untuk dikabulkan karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta Tergugat untuk membayar sejumlah uang. Dalam perkara a quo Penggugat menuntutnya pada dalil gugatan angka 18 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 12 dan 13 dalam Pokok Perkara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv telah ditentukan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena lembaga dwangsom dilarang pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan provisi Penggugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Mohon semua yang tercantum Dalam Provisi agar dianggap termasuk (mutatis mutandis) Dalam Pokok Perkara. 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf b dalam Pokok Perkara yang menyatakan antara lain bahwa Penggugat telah mendidik, mengajari berbisnis serta memberi modal kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menjalankan dengan baik sehingga bisnis yang dijalankan Tergugat tidak berkembang dan selalu mengalami kerugian karena faktanya yang mendidik dan mengajari bisnis kepada Tergugat adalah paman/om Tergugat yang bernama sdr. Agus Susanto. Tergugat dididik oleh Agus Susanto sebagai sales bahan kimia yg mana kemudian Tergugat menjadi mahir untuk bernegosiasi dengan costumer dan setelah


mahir Tergugat membuka usaha penjualan sembako di Bandung serta menyewa sebuah gubuk untuk berdagang tanpa diberi modal oleh Penggugat. Setelah Tergugat berhasil, Penggugat datang ke Bandung dan menawarkan modal, dengan membelikan Tergugat sebuah gudang di Baleendah tersebut. Awalnya Tergugat mengira itu hanya pemberian orang tua ke anaknya ternyata Penggugat punya maksud lain, yaitu meminta keuntungan 70% dari hasil penjualan, akan tetapi Tergugat menolaknya. Karena ditolak Tergugat kemudian Penggugat meminta supaya Tergugat juga menjual produk milik Penggugat, berupa mie dan bihun. Bahwa tidak benar Tergugat selalu mengalami kerugian setiap kali diberi modal karena kenyataannya yang selalu mengalami kerugian adalah Penggugat. Sejak masih muda Penggugat sudah beberapa kali mengalami kerugian dalam berbisnis/berusaha bahkan bangkrut dan berganti usaha. Pertama usaha Penggugat adalah sebagai pedagang besi tua, kemudian beralih membuat pabrik sarung tangan, setelah itu berdagagang kain. Setelah berkali-kali merugi dan bangkrut akhirnya pada tahun 1982 Turut Tergugat meminta kepada ibunya, Ibu Susanti Sunanto (nenek Tergugat) untuk menyerahkan mesin-mesin pabrik mie dan bihun milik nenek Tergugat kepada Turut Tergugat. Karena sudah tua, nenek Tergugat menyerahkan mesin-mesin pabrik miliknya beserta resep, costumer, dan bahkan karyawannya untuk dikelola oleh Penggugat dan Turut Tergugat sampai dengan sebelum akhirnya dikuasakan kepada Tergugat. 3. Mengenai bisnis yang dijalankan Tergugat sebelum memasarkan atau menjual mie dan bihun adalah berbisnis dengan memasarkan dan menjual produk-produk seperti minyak goreng, mie instant, soun, susu, sagu, sabun dan sebagainya serta jual-beli saham, kedua hal tersebut Tergugat lakukan sejak tahun 2001. Dengan menjual produk-produk tersebut dan jual-beli saham saja, kehidupan ekonomi dari Tergugat sudah lebih dari cukup. 4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf c dalam Pokok Perkara yang antara lain menyatakan Tergugat telah dilaporkan secara pidana oleh pihak ketiga dengan laporan penggelapan yang mana Pengadilan Negeri Cirebon telah memutus dan menyatakan Tergugat bersalah dengan hukuman kurungan 6 bulan karena faktanya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Tergugat hanya di hukum percobaan selama 1 tahun dan tidak perlu menjalaninya, sedangkan Putusan Mahkamah Agungg RI menolak kasasi jaksa.


5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf d sampai dengan huruf g dalam Pokok Perkara atas kronologis dan alasanalasan sebagai berikut: a) Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang tua dari Tergugat mempunyai usaha berupa perusahaan pabrik mie dan bihun PT Sari Rasa yang beralamat di Jl. Tajur No. 36 RT 02 RW 01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut “pabrik”). Untuk memasarkan/menjual mie dan bihun yang diproduksi pabrik tersebut di daerah Bandung dan sekitarnya pada sekitar tahun 2005, Penggugat telah mempercayakan hal tersebut kepada Tergugat sebagai kepala cabang pemasaran untuk daerah Bandung dan sekitarnya. b) Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2004, Penggugat pernah diamankan dan/atau ditahan 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan pabrik disegel selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam oleh pihak Kepolisian Resor Bogor (untuk selanjutnya disebut “Polres Bogor”) karena dari hasil pemeriksaan petugas Polres Bogor di lahan pabrik ditemukan formalin (bahan pengawet bangkai/mayat) dalam drum besar yang digunakan Penggugat untuk dicampur dengan mie dan bihun dalam proses pembuatannya. Atas perbuatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat berusaha untuk menemui pihak-pihak yang mempunyai wewenang di Polres Bogor yang bisa mendamaikan hal tersebut, sehingga akhirnya Penggugat bisa pulang ke rumah. c) Bahwa sebagai kepala cabang pemasaran daerah Bandung dan sekitarnya, Tergugat tidak digaji oleh Penggugat maupun Turut Tergugat, akan tetapi waktu itu semata-mata Tergugat hanya ingin membantu orang tua saja. Untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sehari-hari, Tergugat sendiri telah berbisnis dengan memasarkan dan menjual produk-produk lainnya seperti minyak goreng, mie instant, soun, susu, sagu, sabun dan sebagainya serta jual-beli saham, kedua hal ini telah Tergugat lakukan sejak tahun 2001, jauh sebelum memasarkan dan menjual mie dan bihun tersebut. Dengan menjual produk-produk lainnya tersebut saja, kehidupan ekonomi dari Tergugat sudah lebih dari cukup. Keberhasilan Tergugat inilah yang kemudian dilihat oleh Penggugat, sehingga

akhirnya

Penggugat

mempercayakan

pemasaran

dan

penjualan mie dan bihun tersebut kepada Tergugat.


d) Bahwa untuk mendukung pemasaran mie dan bihun untuk di daerah Bandung dan sekitarnya, Penggugat telah membeli gudang di Mekar Sari,

RT.

07/22,

Kelurahan

Baleendah,

Kecamatan

Baleendah,

Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau alamat tempat tinggal Tergugat sekarang. Mie dan bihun yang dihasilkan dari pabrik di Citeureup itu hampir setiap harinya dikirim ke gudang di Baleendah tersebut untuk kemudian ditampung/disimpan sementara sambil menunggu pengiriman kepada costumer-costumer yang sudah memesan/mengorder. e) Bahwa mie dan bihun yang sudah dipesan/diorder itu hampir setiap harinya

langsung

penjualannya

dibayar

100%

oleh

(tanpa

costumer-costumer

Tergugat

mengambil

dan

uang

keuntungan

sepeserpun) langsung ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat, atau Tergugat menitipkannya kepada supir/driver yang akan pulang ke pabrik untuk

diberikan

kapada

Penggugat.

Keserakahan-keserakahan

Penggugat mulai kelihataan ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau Penggugat juga mengingikan keuntungan sebesar 70% dari penjualan produk-produk lainnya yang dijual Tergugat tersebut di atas dengan alasan bahwa Penggugat telah menyediakan gudang yang juga menjadi tempat tinggal serta usaha Tergugat. f) Bahwa atas keinginan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya dan kemudian Penggugat berusaha untuk mengusir Penggugat dari gudang tersebut. Usaha pengusiran tersebut, Tergugat minta kepada Penggugat untuk “diumumkan dalam surat kabar dengan juga menyatakan bahwa Tergugat bukan anak Penggugat lagi”. Atas permintaan Tergugat itu akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya, akan tetapi gudang tersebut kemudian dijaminkan ke Bank BCA oleh Penggugat. g) Bahwa dengan keadaan gudang dijaminkan ke bank tersebut, Tergugat merasa diancam karena sewaktu-waktu bisa terusir jika pembayaran kreditnya ke bank “dikondisikan” macet oleh Penggugat, Tergugat akhirnya menyerah dan mau mengurus/mengelola pabrik tersebut. Untuk mengurus/mengelola pabrik tersebut

Penggugat

meminta

kepada

Tergugat untuk bekerja mulai dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam dengan ketentuan, 3 (tiga) hari bekerja di pabrik Citeureup dan 3 (tiga) hari di gudang Baleendah. Keadaan itu sendiri berlangsung selama kurang lebih hampir setengah tahun lamanya. h) Bahwa dengan jam kerja yang “menyiksa” itu akhirnya Tergugat tidak mampu dan menyerah. Tergugat kembali ke Bandung untuk meneruskan


usaha Tergugat sendiri yang sudah terbengkalai serta omsetnya sudah menurun drastis. Tergugat berusaha untuk bangkit dan mengembangkan lagi usahanya sendiri dengan tetap mengurus pemasaran mie dan bihun dari hasil produksi pabrik milik Penggugat dan Turut Tergugat tersebut. i) Bahwa setelah itu sekitar tahun 2009 Tergugat diminta untuk datang ke Cibinong dan kemudian ke Bogor oleh Penggugat untuk diminta menjadi penjamin hutang di Bank CIMB Niaga atas hutang-hutang Penggugat dalam menjalankan pabrik yang memproduksi mie dan bihun tersebut. Permintaan Penggugat itu Tergugat tolak dengan alasan yang meminjam uang bukan Tergugat dan Tergugat tidak menikmatinya. j) Bahwa sejak adanya penolakan dari Tergugat itu kemudian harga penjualan mie dan bihun terus dinaikan oleh Penggugat, sehingga dengan harga yang terus dinaikan tersebut Tergugat tidak bisa lagi memasarkan dan menjual mie dan bihun itu kepada costumer-costumer. Costumer-costumer yang sebelumnya sudah memesan/mengorder mie dan bihun dari Tergugat mengalami kerugian karena tidak bisa mengambil keuntungan dari penjualan mie dan bihun yang harganya terus dinaikan tersebut. Dengan alasan Tergugat tidak bisa lagi memasarkan dan menjual mie dan bihun tersebut untuk di daerah Bandung

dan

sekitarnya,

Penggugat

kemudian

memberhentikan

pengiriman mie dan bihun itu ke gudang di Baleendah tersebut. k) Bahwa dengan adanya penghentian pengiriman mie dan bihun tersebut kemudian Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat berjanji akan mengirimkan lagi mie dan bihun ke gudang di Baleendah dengan terlebih dahulu meminta kepada Tergugat untuk mentransfer uang kepada Penggugat. Atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat telah mentransfer uang pribadinya sebanyak tiga kali kepada

Penggugat

dengan

jumlah

masing-masing

sebesar

Rp.

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), sebagaimana bukti transfer Bank Mandiri dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2015,

16 Juni 2015 dan 17 Juni 2015, sehingga total jumlah ketiga

transferan tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah). l) Bahwa setelah uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut diterima oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mengirimkan mie dan bihun tersebut ke gudang di Baleendah. Tergugat pada saat itu hampir setiap hari menanyakan hal tersebut


kepada Penggugt, akan tetapi Penggugat selalu menjawab mie dan bihun akan dikirim dengan syarat harga penjualan/pemasarannya untuk daerah Bandung dan sekitarnya dinaikan terlebih dahulu. m) Bahwa Turut Tergugat sebagai istri akhirnya mengetahui bahwa suaminya (Penggugat) telah menerima transferan uang dari anak mereka (Tergugat). Untuk bisa menjamin pengembalian uang dari Penggugat kepada Tergugat tersebut kemudian Turut Tergugat mengadakan rapat keluarga pada tanggal 17 Agustus 2015 tanpa dihadiri oleh Penggugat. Dalam rapat keluarga itu Turut Tergugat menyampikan pesan dari Penggugat dan juga membujuk Tergugat agar mau mengelola lagi pabrik mie dan bihun di Citeureup dengan alasan pada saat itu bahwa Penggugat

dan

Turut

Tergugat

sudah

tidak

mampu

untuk

mengurus/mengelola pabrik tersebut. Untuk bisa mengurus/mengelola pabrik tersebut, Tergugat pada saat itu memberi masukkan dan syarat kalau pabrik itu harus terlebih dahulu diperbaiki agar bisa berproduksi secara maksimal dan tidak menjadi bangkrut, akan tetapi Turut Tergugat tidak bersedia menerima syarat tersebut dan pada saat itu Tergugat juga menolak untuk mengelola pabrik tersebut. n) Bahwa ketika Penggugat mengetahui Tergugat menolak untuk mengelola pabrik tersebut kemudian Penggugat melakukan tipu muslihat dengan cara mengiming-iming mengatakan kepada Penggugat kalau pabrik itu bisa menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per bulan, akan tetapi Tergugat juga tetap menolaknya. o) Bahwa setelah itu Tergugat menanyakan lagi mengenai pengiriman mie dan bihun ke gudang di Baleendah yang juga belum dilakukan oleh Penggugat padahal sebelumnya Tergugat sudah mentransfer uang pribadinya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat, Penggugat menjawab lagi “supaya harga mie dan bihun dinaikan, kalau Tergugat tidak mau menaikan, tutup saja gudang di Baleendah itu”. p) Bahwa dengan tidak adanya kepastian pengriman mie dan bihun tersebut oleh Penggugat, sedangakan Tergugat sudah mentransfer

uang

sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat, akhirnya Tergugat melakukan aksi di Yayasan Pendidikan Eka Wijaya (untuk selanjutnya disebut “yayasan”) milik Penggugat dan Turut Tergugat dengan mengatakan kepada murid-murid, guru dan pegawai yayasan bahwa pemilik yayasan mempunyai hutang kepada


Tergugat dan melarang murid-murid, guru dan pegawai tersebut masuk ke sekolah yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinong, Kabupaten Bogor untuk melakukan aktifitas belajar dan mengajar di pagi hari. Atas aksi itu Tergugat telah dilaporkan oleh guru sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya kepada pihak Polsek Cibinong. q) Bahwa pada siang hingga sore harinya di Kantor Polsek Cibinong, petugas Polsek Cibinong telah melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada Tergugat dan juga Turut Tergugat serta sdr. Tedy Eka Wijaya (adik Tergugat) sebagai koordinator sekolah. Dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut merupakan masalah keluarga, sehingga petugas Polsek Cibinong menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat dan Turut Tergugat. Keesokan harinya setelah Tergugat ditahan 1 (satu) malam di Kantor Polsek Cibinong, pertemuan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan juga menghasilkan perdamaian antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, sdr. AKP Zulkernaedi yang juga menyaksikan penandatangan Surat Kesepakatn Bersama dimaksud. Dalam Surat Kesepakatan Bersama itu dinyatakan juga kalau surat itu dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. r) Bahwa pada saat pabrik beroperasi lagi pada tanggal 21 Agutus 2015 para karyawan pabrik menuntut pesangon kepada Penggugat dan Turut Tergugat atas alasan bahwa sudah terjadi penggantian management perusahaan pabrik mie dan bihun, yaitu dari Penggugat dan Turut Tergugat kepada Tergugat. Atas tuntutan pesangon para karyawan tersebut hingga saat ini belum bisa dipenuhi oleh Penggugat dan Turut Tergugat. s) Bahwa pada tanggal 3 September 2015, sdr. Tedy Eka Wijaya (adik Tergugat) sebagai koordinator sekolah membuat surat pemberitahuan yang antara lain menjelaskan bahwa kejadian pada tanggal 20 Agustus 2015 sudah terjadi perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat. t) Bahwa

untuk

mempertegas

pemberian

kuasa

penuh

untuk

mengelola/mengurus pabrik yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat berdasakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat juga telah membuat sendiri Surat Pernyataan tanggal 9


September 2015. Dalam Surat Pernyataan yang ditandatanganinya tersebut antara lain dinyatakan: i.

terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 Penggugat tidak lagi menguasai/mengelola

pabrik mie

dan

bihun

Sari

Rasa

dan

dikuasai/dikelola Tergugat; ii. segala akibat yang terjadi terhadap pabrik tersebut menjadi tanggungjawab penuh Tergugat. iii. dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Surat Pernyataan itu juga diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup. u) Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2015, Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak Polres Bogor berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/B/1112/XI/2015/JBR/RES BGR tentang terjadinya tindak pidana pengrusakan dan atau larangan penguasaan tanah tanpa seijin pemilik atau kuasanya yang sah dan juga sudah adanya Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sp.Sidik/1040/XI/2015/Reskrim, akan tetapi hal tersebut berhenti sampai dengan tingkat penyidikan saja karena faktanya Tergugat memang sudah mendapat kuasa penuh dari Turut Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang dibuat sendiri oleh Penggugat. Mungkin Penggugat sudah tua sehingga lupa kalau Turut Tergugat dan Penggugat sudah memberikan kuasa secara penuh untuk mengelola dan mengurus pabrik mie dan bihun di Citeureup tersebut 6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf i dalam Pokok Perkara dan petitum angka 3, 4 dan 7 dalam Pokok Perkara atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang merupakan perdamaian yang dibuat oleh Kanit Reskrim Polres Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat juga kemudian mempertegas pemberian kuasa penggelolaan pabrik oleh Turut Tergugat kepada Tergugat tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang


ditandatangani oleh Penggugat sendiri. Surat Pernyataan tersebut antara lain menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 Penggugat tidak lagi menguasai/mengelola pabrik di Citeureup tersebut dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan dengan segala akibatnya serta menjadi tanggungjawab penuh kepada Tergugat. Surat Pernyataan itu juga diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup. b) Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 9 September 2015 yang dibuat sendiri oleh Penggugat tersebut membuktikan bahwa secara diam-diam maupun terang-terangan mulai tanggal 21 Agustus 2015 (1 (satu) hari setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama oleh Tergugat dan Turut Tergugat) Penggugat telah menyetujui Tergugat menguasai/mengelola pabrik serta mengalihkan segala akibat yang terjadi terhadap pabrik menjadi tanggung jawab penuh Tergugat. Berdasarkan uraian, fakta hukum dan penjelasan tersebut di atas, jelas dan teranglah bahwa Penggugat sendiri telah mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama itu dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015. 7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf j dalam Pokok Perkara atas alasan bahwa pada tanggal 9 September 2015 Turut Tergugat pernah mendatangi Tergugat di pabrik, akan tetapi pada saat itu tanpa diduga dan basa-basi tiba-tiba Turut Tergugat menabrakan kendaraan roda empat yang dikemudikannya ke motor roda dua yang sedang Tergugat kendarain, sehingga Tergugugat mengalami cidera di lutut kaki sebelah kiri. Kurang lebih setengah bulan dari kejadian tersebut pada tanggal 13 Oktober 2015 Turut Tergugat melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Bogor dengan

membalikan

fakta-fakta

bahwa

Tergugat

yang

melakukan

penganiayaan/kekerasan fisik dan atau psikis kepada Turut Tergugat. Bahwa bukti-bukti awal dari laporan Turut Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian tidak mencukupi. 8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf k dalam Pokok Perkara atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Turut Tergugat serta satu orang suruhan dan bayaran datang ke pabrik dimana sebelumnya pada tanggal 9 Januari 2016 Turut Tergugat

juga sudah datang ke pabrik. Pada

kedatangan kali ini Turut Tergugat langsung marah-marah dan melarang


kepada

para

karyawan

untuk

bekerja,

Turut

Tergugat

ternyata

berkeingian untuk memberhentikan pabrik yang sedang berjalan. b) Bahwa malam harinya setelah sebelumnya Tergugat diberi saran dari pengacara Penggugat dan Turut Tergugat dan Ketua RT 02/01 Kelurahan Tarikolot, Tergugat dan 2 (dua) orang temannya mendatangi rumah lainnya milik Penggugat dan Turut Tergugat di Cibubur untuk mengklarafikasi mengenai kedatangan Turut Tergugat ke pabrik pada siang hari itu. Selain ingin mengklarafikasi kedatangan Turut Tergugat, maksud kedatangan Tergugat juga antara lain ingin menanyakan mengenai uang sewa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang sudah pernah diberikan oleh Tergugat dengan cara memberi langsung kepada Turut Tergugat, ditransfer kepada tante Tergugat (adik Turut Tergugat), yaitu sdri. Lie Mei Lan atau langgsung diberikan kepada nenek Tergugat (ibu Turut Tergugat). c) Bahwa kedatangan Penggugat ke rumah Para Tergugat tersebut tidak disambut dengan baik oleh Turut Tergugat, justru bahkan sebaliknya Tergugat dilempari dengan berbagai barang-barang seperti kaca, piring, mangkok, gelas dan sebagainya yang ada di rumah itu, Tergugat juga dituduh mau merampok rumah Penggugat dan Turut tersebut. Kemudian malam itu juga Penggugat dan Turut Tergugat melaporkan Tergugat kepada pihak Polsek Cimanggis dengan merekayasa laporannya kalau Tergugat mau menyerang. Padahal waktu itu Tergugat datang dengan membawa 2 (dua) orang saksi untuk membuat perdamaian. 9. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan angka 2 huruf l dalam Pokok Perkara karena Tergugat belum memperoleh pelunasan gantirugi/kompensasi dari Penggugat maupun Turut Tergugat. Mengenai hal ini telah sesuai dengan yang digariskan Pasal 1812 KUHPerdata

yang

menentukan sebagai berikut: “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.” Berdasarkan fakta dan penjelasan serta ketentuan hukum tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat tersebut juga tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat serta tidak ditopang oleh landasan urgensi dan relevansi yang rasional, proporsional dan realistik. Oleh karena itu secara objektif dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Tergugat, Majelis Hakim


yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai cukup alasan untuk mengabulkannya. 10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 3 dalam Pokok Perkara atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Bahwa penguasaan tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan saat ini dikuasai oleh Tergugat karena adanya kuasa penuh untuk mengurus/mengelola pabrik dari Turut Tergugat berdasarkan adanya perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi yang juga turut menyaksikan penandatangan Surat Kesepakatn Bersama tersebut. b) Bahwa setelah Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat faktanya Penggugat juga kemudian mengetahui dan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diketahui Ketua RT 02/01, Ketua RW 01/01 serta Kepala Desa Tarikolot termasuk juga ditembuskan kepada Camat, Kapolsek serta Danramil Citeureup, yang antara lain menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2015 Penggugat tidak lagi menguasai/mengelola pabrik di Citeureup tersebut dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan dengan segala akibatnya serta menjadi tanggungjawab penuh kepada Tergugat. c) Bahwa

sebelum

adanya

Surat

Kesepakatan

Bersama

tersebut

Penggugat sudah menerima uang yang ditransfer Tergugat sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), akan tetapi barang yang berupa mie dan bihun tidak pernah di kirim ke gudang di Baleendah, sehingga akhirnya Tergugat mendatangi sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya

milik Penggugat dan Turut Tergugat dan

mengatakan kepada murid-murid, guru serta pegawai sekolah bahwa pemilik yayasan mempunyai hutang kepada Tergugat. Tergugat juga meminta kepada murid-murid, guru serta pegawai sekolah yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54 Cibinong, Kabupaten Bogor untuk tidak masuk melakukan aktifitas belajar dan mengajar. Atas tindakan Tergugat itu, Tergugat telah dilaporkan oleh guru sekolah


yayasan kepada pihak Polsek Cibinong dan Tergugat diamankan dan/atau ditahan. d) Bahwa pada siang hingga sore harinya di Kantor Polsek Cibinong, petugas Polsek Cibinong telah melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada Tergugat dan juga Turut Tergugat serta sdr. Tedy Eka Wijaya (adik Tergugat) sebagai koordinator sekolah. Dari pemeriksaan itu kemudian disimpulkan bahwa permasalahan antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut merupakan masalah keluarga antara orang tua dengan anak, sehingga petugas Polsek Cibinong menawarkan untuk memfasilitasi pertemuan antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Keesokan harinya setelah Tergugat ditahan 1 (satu) malam di Kantor Polsek Cibinong, pertemuan tersebut bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya tekanan serta juga menghasilkan perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat. Atas perdamaian itu kemudian dituangkan dan dibuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2015 oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, yaitu sdr. AKP Zulkernaedi yang juga turut menyaksikan penandatangan Surat Kesepakatn Bersama tersebut. e) Bahwa mengenai dalil gugatan angka 3 dot 2 dan 3 merupakan dalil pengulangan yang sudah Tergugat uraikan dan jelaskan secara rinci pada jawaban angka 6 dan 7 dalam Pokok Perkara tersebut di atas. f) Bahwa mengenai dalil gugatan angka 3 dot 4 juga merupakan dalil pengulangan yang sudah Tergugat uraikan dan jelaskan secara rinci pada jawaban angka 8 dalam Pokok Perkara tersebut di atas. Berdasarkan uraian, penjelasan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak benar penguasaan tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum karena faktanya Surat Kesepakatan Bersama itu dibuat oleh Kanit Reskrim Polsek Cibinong, sdr. AKP Zulkernaedi berdasarkan adanya perdamaian antara Tergugat dan Turut Tergugat. Surat Kesepakatan Bersama itu kemudian diketahui dan disetujui oleh Penggugat sendiri sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatnya. 11. Bahwa dalil gugatan angka 4 dalam Pokok Perkara mengenai Turut Tergugat yang telah mengirimkan Surat Penarikan Hak Pengelolaan dan Pengosongan tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya mencabut Surat Kesepakatan Bersama dan menarik kembali hak pengelolaan atas pabrik Halaman 46 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

agar Tergugat meninggalkan pabrik. Mengenai isi dari surat tersebut belum Tergugat indahkan dengan alasan yang sama pada jawaban angka 9 dalam Pokok Perkara tersebut di atas. 12. Bahwa memang benar Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran I (Pertama) tertanggal 23 Juni 2016 dan Surat Teguran Ke-II (Kedua) tertanggal 1 Juli 2016 kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada satupun dari surat tersebut yang pernah menyebutkan dan menjelaskan: a) apakah

Penggugat

sebagai

pemilik

pabrik

akan

memberikan

kompensasi/ganti-rugi kepada Tergugat ? b) bagaimana

cara

Penggugat

akan

menyelesaikan

kewajiban-

kewajibannya itu kepada Tergugat ? c) kapan Penggugat akan memenuhi kewajibannya itu kepada Tergugat ? 13. Bahwa mengenai apa yang didalilkan pada gugatan angka 13 dalam Pokok Perkara, Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk menikmati dan atau memanfaatkan tanah beserta bangunan di atas yang terletak di Jl. Tajur No. 36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor sepanjang Penggugat terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat yang timbul dari pemberian kuasa untuk mengurus/mengelola pabrik tersebut. Mengenai hal ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan pada Pasal 1809 KUHPerdata dengan perincian sebagai berikut: a) Penggugat

belum

mengembalikan

uang

Tergugat

sebesar

Rp.

225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah); b) Penggugat harus mengganti pinjaman Tergugat dari pihak ketiga untuk membayar: i.

hutang Penggugat dan Turut Tergugat kepada suplier-suplier pabrik sebesar Rp. 848.205.269,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan Rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut: -

sdr.Yasin Tirtadjaja: tanggal 27 Agustus 2015

-

sdr. Dwi Agus Sulistyo: tanggal 27 Agustus 2015

-

Rp. 20.775.000,-

Rp. 35.000.000,-

Eastern Pearl Flour: tanggal 28 Agustus 2015

Rp. 220.000.000,-

tanggal 2 September 2015 Rp. 100.000.000,tanggal 5 September 2015 Rp.

75.000.000,-


tanggal 8 September 2015 -

Rp.

37.719.040,-

Lima Putra: tanggal 1 September 2015

Rp. 100.000.000,-

tanggal 11 September 2015

Rp. 75.000.000,-

tanggal 15 September 2015

Rp. 63.350.000,-

sdr. Dayan Suriani: tanggal 12 Oktober 2015

Rp. 121.361.229,-

ii. biaya-biaya perbaikan mesin-mesin pabrik yang telah Tergugat keluarkan setelah mendapat kuasa penuh untuk mengurus/mengelola pabrik

dari

Turut

Tergugat

dan

Penggugat

sebesar

Rp.

635.614.390,- (enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) dengan perincian biayabiaya sebagai berikut: -

spare part mesin

Rp. 354.195.390,-

-

service boiler

Rp.

7.920.000,-

-

service colt diesel

Rp.

4.037.000,-

-

lampu dan kabel

Rp.

9.952.000,-

-

pemasangan kaca, ac, dll Rp. 16.050.000,-

-

cctv

Rp. 29.500.000,-

-

cetakan bihun

Rp. 38.000.000,-

-

perbaikan cerobong

Rp. 12.000.000,-

-

generator cummin

Rp. 150.000.000,-

-

besi cetakan bihun

Rp. 152.000.000,-

-

spare part mesin

Rp. 11.960.000,-

c) Penggugat harus mengganti pinjaman Tergugat dari pihak ketiga untuk membayar upah/gaji karyawan sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang karyawan per hari dari tanggal 21 Agustus 2015 (mulai beroperasinya lagi pabrik) sampai dengan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) per hari. 14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 14 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 2 dan 8 dalam Pokok Perkara sebagaimana alasan-alasan yang sudah Tergugat uraikan dan jelaskan secara terperinci


pada jawaban angka 10 dalam Pokok Perkara di atas dan sesuai ketentuan yang digariskan pada Pasal 1812 KUHPerdata tersebut. 15. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan yang sama sekali tidak ada perbedaan antara angka 15 dan 17 dalam Pokok Perkara dengan alasan sebagaimana yang sudah Tergugat uraikan dan jelaskan secara terperinci pada jawaban angka 10 dalam Pokok Perkara di atas dengan terlebih dahulu memberikan kompensasi atau membayar ganti-rugi kepada Tergugat sebesar yang sudah Tergugat uraikan dan jelaskan pada jawaban angka 13 dalam Pokok Perkara di atas serta sesuai yang digariskan pada Pasal 1809 KUHPeradata yang menentukan sebagai berikut: “Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.” 16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angkat 18 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 12 dan 13 dalam Pokok Perkara atas alasan-alasan sebagai berikut: a) terdapat ketidak bersesuaian dan kecermatan Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, yaitu antara jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) dengan perincian keuntungan bersih sejak bulan Agustus 2015 dari produksi mie dan bihun rata-rata setiap minggu sebesar Rp. 30.000.000,- sampai gugatan diajukan atau setidak-tidaknya selama 40 minggu sebesar 40 x Rp. 30.000.000 = Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dengan ditambah kerugian immateril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). b) keuntungan dari produksi mie dan bihun rata-rata

sebesar Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per minggu tidak sesuai dengan fakta

yang sebenarnya seperti yang juga pernah Penggugat iming-

imingkan kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per bulan karena sangat tidak mungkin pabrik untung Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per minggu mengingat selama pabrik diurus oleh Penggugat dan Turut Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah bisa meninggalkan pabrik bersama-sama karena tidak ada yang mengawasi dan mengatur pengiriman mie dan bihun. Sedangkan sewaktu diurus oleh Tergugat, Pengugat dan Turut Tergugat Halaman 49 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

berkali-kali melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian, sehingga bagaimana Tergugat bisa mengurus pabrik secara maksimal ?. 17. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat dalilkan pada gugatan angka 19 dalam Pokok Perkara yang antara lain menyatakan Penggugat sudah berusaha maksimal menyelesaikan

masalah ini, yakni mengajak untuk

musyawarah mufakat, namun Tergugat tidak mengindahkannya, justru melakukan tindakan merusak, memaki-maki dan mengancam Penggugat dan Turut Tergugat karena faktanya dari Penggugat dan Turut Tergugat sendiri yang memang tidak mau menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana terlihat dari kedatangan Penggugat dan Turut Tergugat beberapa kali ke pabrik serta surat-surat teguran dari Kuasa Hukum Penggugat yang sama sekali tidak pernah menyebutkan dan menjelaskan: a) apakah

Penggugat

sebagai

pemilik

pabrik

akan

memberikan

kompensasi/ganti-rugi kepada Tergugat ? b) bagaimana

cara

Penggugat

akan

menyelesaikan

kewajiban-

kewajibannya itu kepada Tergugat ? c) kapan Penggugat akan memenuhi kewajibannya itu kepada Tergugat ? Bahwa dari uraian dan penjelasan di atas jelas dan terang kalau Penggugat dan

Turut

Tergugat

yang

tidak

mengindahakan/tidak

mau

untuk

menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat. Sedangkan mengenai tindakan yang merusak, memaki-maki dan mengancam Penggugat dan Turut Tergugat seperti yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat justru sebaliknya dilakukan Penggugat dan Turut Tergugat ketika datang ke pabrik, akan

tetapi

Penggugat

dan

Turut

Tergugat

dengan

gampangnya

membalikan fakta tentang hal tersebut pada saat beberapa kali membuat laporan ke pihak kepolisian. 18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 20 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 11 dalam Pokok Perkara karena dengan pengabulan agar Tergugat tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga di atas tanah dan bangunan pabrik selama perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat harus dipertimbangkan secara rasional, proporsional, realistik dan objektif berdasarkan urgensi dan relevansinya serta sesuai ketentauan Pasal 197 (8) HIR. Dengan demikian pengabulan agar Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah dan bangunan Halaman 50 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

pabrik selama perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan yang digariskan pada Pasal 197 (8) HIR. Berdasarkan fakta dan penjelasan serta ketentuan hukum yang Tergugat kemukakan di atas, permohonan Penggugat tersebut di atas tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu secara objektif dan juga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Tergugat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak permintaan tersebut. 19. Bahwa pada dalil gugatan angka 21 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 10 dalam Pokok Perkara, Penggugat mendalilkan dan memohon untuk diletakan sita jaminan atas tanah berikut bangunan diatas yaitu pabrik mie dan bihun beserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak berupa sejumlah kendaraan dan mesin-mesin. Bahwa atas permohonan sita untuk tanah-tanah milik Penggugat pada dasarnya Tergugat tidak keberatan akan tetapi untuk selain tanah Tergugat tolak atas alasan-alasan sebagai berikut: a) Ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan merupakan tindakan penghukuman sebelum putusan dijatuhkan; b) Ditinjau dari pendekatan teknis peradilan

dan

penegakan

hukum,

pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan menghukum Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap c) Alasan lain yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim mengenai permohonan Sita Jaminan ini adalah mengenai yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 (8) HIR yang antara lain menyatakan bahwa penyitaan tidak dapat dijalankan

atas hewan dan perkakas yang

sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu. Dengan demikian pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan menghukum pihak Tergugat sebelum Majelis Hakim sendiri menjatuhkan putusan. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 227 HIR memberi wewenang kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan, namun pengabulan atas Sita Jaminan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara rasional, proporsional, realistik dan objektif


berdasarkan urgensi dan relevansinya serta juga harus sejalan dengan ketentuan Pasal 197 (8) HIR. 20. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 22 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 15 dalam Pokok Perkara, Penggugat telah mendalilkan dan memohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij vooraad). Bahwa sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai cukup bukti. b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. e) Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; dan h) Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Ternyata berdasar fakta, permohonan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, atas alasan: i.

dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas.


ii. Penggugat tidak memberikan deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang hendak dieksekusi. iii. dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001. Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 22 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 15 dalam Pokok Perkara yang memohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. 21. Bahwa pada petitum angka 9 dalam Pokok Perkara, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari jika Tergugat lalai menjalankan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pasti dan mengikat para pihak. Bahwa permintaan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak layak untuk dikabulkan karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta Tergugat untuk membayar sejumlah uang. Dalam perkara a quo Penggugat menuntutnya pada dalil gugatan angka 18 dalam Pokok Perkara dan petitum angka 12 dan 13 dalam Pokok Perkara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv telah ditentukan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena lembaga dwangsom dilarang pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menolak dan mengenyampingkannya. Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas Tergugat dengan ini memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan: Dalam Eksepsi -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.

Dalam Provisi


-

Menolak Gugutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam proses pemeriksaan perkara ini; Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, telah mengajukan jawaban sebagai berikut : DALAM PROVISI 1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT adalah istri PENGGUGAT berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 604/1983 tertanggal 4 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 790/T/1981 P, Tanggal 5 Oktober 1981; 2. Bahwa benar dari perkawinan TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: A). Sony Eka Wijaya, Laki laki B). Lie Suk Tjien, Perempuan, C). Lie Te Lie, Laki laki, D). Shervi Ekawijaya, Perempuan 3. Bahwa benar pada tahun 1980 hingga tahun 1989, PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT membeli beberapa bidang tanah yang saling berbatasan satu sama lain digunakan untuk pabrik mie dan bihun diantaranya: a. Pada tahun 1980 PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT membeli sebidang tanah seluas 4.385 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 24 gambar situasi Nomor: 2096 tahun 1980; b. Pada tahun 1987 PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT membeli sebidang tanah seluas 1.830 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor: 74 gambar situasi Nomor: 9755 tahun 1987; c. Pada tahun 1989 PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT membeli sebidang tanah seluas 3.560 Meter persegi yang terletak di Desa


Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor:75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989; 4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT hingga saat ini, belum pernah memindahkan hak milik atas 3 petak lahan berikut bangunan pabrik mie dan bihun diatasnya tersebut baik secara hibah, jual-beli, ataupun cara lain kepada pihak manapun dan siapapun; 5. Bahwa benar diatas 3 bidang tanah tersebut, oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dijadikan tempat usaha pembuatan mie dan bihun, sehingga dibangun pabrik mie dan bihun berdasarkan dokumen perizinan sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 8 dan 9; 6. Bahwa benar atas usaha serta kerja keras PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membangun usaha pembuatan mie dan bihun, pabrik pembuatan mie dan bihun berkembang lebih besar sehingga mampu membeli mesin mesin serta sejumlah kendaraan guna mendukung usaha. Secara rinci sebagai mana disebut dalam GUGATAN dari PENGGIHAN pada halaman halaman 4 butir 10 TURUT TERGUGAT sampaikan kembali sebagai berikut. a. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan2008, berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/54141/VIII/2008/Res.BGR; b. Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR; c. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; d. Motor merk Yamaha mio Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; e. Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT; f.



g. Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan BPKB atas nama PENGGUGAT Nomor R/25417/VI/94/Res.BGR; h. Mesin-mesin pembuat mie dan bihun; 7. Bahwa benar tanah berikut bangunan pabrik mie dan bihun, berserta seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan sebagaimana tersebut tersebut butir 3 dan 6 dalam jawaban dalam konvensi diatas saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dengan melawan hukum sejak bulan Agustus 2015; 8. Bahwa benar kronologis dan atau fakta hukum Proses Penguasaan atas tanah dan bangunan pabrik mie dan bihun, serta asset bergerak maupun asset tidak bergerak tersebut diatas dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara memaksa TURUT TERGUGAT menandatangani sebuah surat kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 14 halaman 5 hingga halaman 7 tanpa persetujuan PENGGUGAT selaku suami TURUT TERGUGAT; 9. Bahwa benar TERGUGAT ingin memiliki lahan dan pabrik pembuatan mie dan bihun milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut dengan menghalalkan segala cara dan atau melawan hukum diantaranya dengan bujukan, ancaman, tekanan; 10. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT jelaskan terkait dengan adanya surat kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015 yang mungkin dijadikan dasar TERGUGAT untuk menguasai tanah berikut bagunan pabrik mie dan bihun, berserta seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin-mesin

sebagaimana

gugatan

PENGGUGAT.

Bahwa

TURUT

TERGUGAT menandatangani surat tersebut dalam keadaan tertekan serta terpaksa, dengan kronologis sebagai berikut. a. Bahwa setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2015 TERGUGAT dengan niat tidak baik melakukan aksi pemblokiran gerbang dengan gembok Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Pendidikan Eka Wijaya yang beralamat di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54, Cibinong, Kabupaten Bogor, yayasan tersebut adalah milik PENGGUGAT; b. Bahwa atas tindakan pemblokiran sekolah milik PENGGUGAT tersebut, menyebabkan para murid panik dan ketakutan sedemikian hingga oleh guru Yayasan Pendidikan Ekawijaya dan atau wali murid TERGUGAT


telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Cibinong pada tanggal 20 Agustus 2015 dan oleh Pihak Kepolisian Sektor Cibinong TERGUGAT diamankan dan atau ditahan; c. Bahwa sebagai seorang ibu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT merasa kasihan terhadap TERGUGAT yang saat itu ditahan oleh Polisi walaupun TERGUGAT telah berulang-kali menyakiti hati TURUT TERGUGAT. Pada tanggal 20 agustus 2015 TURUT TERGUGAT membesuk TERGUGAT ditahanan Polsek Cibinong. Sewaktu di Polsek, petugas polisi menyampaikan bahwa TERGUGAT marah-marah dan membuat gaduh di Polsek, d. Bahwa karena perasaan iba dan kasihan TURUT TERGUGAT kemudian meminta kepada pihak

kepolisian

untuk melepaskan

TERGUGAT, namun TERGUGAT menolak untuk dibebaskan jika TURUT TERGUGAT tidak menyerahan pengelolaan Pabril me dan Bihun kepada TERGUGAT; e. Bahwa kemudian petugas Kepolisian Sektor Cibinong bersama TERGUGAT menyodorkan Surat Pernyataan Bersama dan mendesak TURUT

TERGUGAT

agar

segera

menandatanganinya

tanpa

memberikan kesempatan TURUT TERGUGAT untuk merundingkan isi Perjanjian Bersama itu PENGGUGAT yang saat itu sedang berada diluar negeri dan tidak dapat dihubungi; f.

Bahwa pada tanggal 20 agustus 2015, di sebuah ruangan di Polsek Cibinong, ada TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan Petugas Polisi. TURUT TERGUGAT marah-marah sambil mengebrak meja meminta agar TURUT TERGUGAT menyerahkan pengelolaan pabrik yang ada di Citereup, dan menyodorkan surat kesepakatan bersama untuk TURUT TERGUGAT tandatangani, kemudian TERGUGAT menyatakan akan memberikan uang sewa Rp. 15,000,000,- (lima belas juta Rupiah) per minggu dan menuliskan pernyataan tersebut dengan tulisan tangan pada surat kesepakatan bersama yang dimaksud.

g. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak bisa menghubungi PENGGUGAT karena PENGGUGAT sedang diluar negeri. Namun TERGUGAT terus mendesak dan marah marah membuat TURUT TERGUGAT ketakutan dan panik. Pada saat itu Petugas Polisi menyampaikan “pokoknya hari ini harus selesai saya harus rapat ditempat lain dan akan meninggalkan


tempat” dan oleh karena TURUT TERGUGAT marasa ketakutan diruangan hanya berdua dengan TERGUGAT yang sedang marah maka

TURUT

TERGUGAT

dengan

sangat

terpaksa

menandatanganinya. 11. Bahwa pada dasarnya isi dari Surat Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT) adalah: -

Bahwa pengelolaan pabrik mie Sari Rasa di Citeureup diserahkan kepada TERGUGAT;

-

TERGUGAT tidak akan melakukan tindakan pemblokiran Yayasan Pendidikan Eka Wijaya lagi, rumah ataupun pabrik;

-

TERGUGAT berjanji membayar sewa Pabrik sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta Rupiah) perminggu kepada ibunya;

12. Bahwa maksud TURUT TERGUGAT hanya menyerahkan pengelolaannya saja

bukan

kenyataannya

menyerahkan

kepemilikan

seluruhnya,

TERGUGAT

menguasai

seluruh

namun

asset

dan

dalam tidak

memperdulikan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku orang tua kandungnya maupun saudara-saudaranya yang lain. 13. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah menguasai pabrik dan aset milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan Paksaan dan ancaman serta tidak adanya persetujuan dari PENGGUGAT maka PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah secara baik-baik meminta agar TERGUGAT menyerahkan kembali pengelolaan Lahan, pabrik dan seluruh aset bergarak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT namun TERGUGAT mengabaikannya

dan

justru

mengusir

PENGGUGAT

dan

TURUT

TERGUGAT memasuki pabrik yang dimaksud; 14. Bahwa benar hingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri kelas 1B Cibinong, TERGUGAT tidak pernah menjalankan kewajibannya yaitu membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) atas pabrik dimaksud sebagaimana janji TERGUGAT pada tanggal 20 Agutsus 2015; 15. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada poin 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 halaman 7 hingga halaman 10 dalam gugatannya tentang dasar hukum tentang perjanjian, maka TURUT TERGUGAT sebagai warga negara akan patuh dan tunduk pada Putusan Majelis Hakim yang menerima, memeriksa Halaman 58 dari 78 halaman putusan Nomor 205/PDT/2017/PT BDG

dan mengadili perkara a quo serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa seluruh dalil, uraian-uraian, dasar-dasar hukum yang disampaikan TURUT TERGUGAT dalam JAWABAN dalam Provisi mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil, uraian-uraian, dasar-dasar hukum TURUT TERGUGAT dalam dalam JAWABAN Dalam Pokok Perkara; 2. Bahwa benar TERGUGAT saat ini menguasai tanah berikut bagunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, berserta seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin mesin, dan sejumlah kendaraan milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT beralamat Jl. Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor; 3. Bahwa benar TERGUGAT telah melakukan tindakan tindakan untuk menguasai dan atau memiliki tanah berikut bangunan diatasnya yaitu pabrik mie dan bihun, berserta seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak berupa mesin mesin, dan sejumlah kendaraan milik PENGUGAT dengan cara mengganggu, menekan PENGGUGAT dan TERGUGAT atau melawan hukum diantaranya: a. Bahwa Sekitar bulan Agustus 2015 TERGUGAT bersama orang orang tidak dikenal dan atau preman mendatangi Sekolah PENGGUGAT (YAYASAN PENDIDIKAN EKAWIJAYA) yang berlokasi di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 54, Cibinong, Kabupaten Bogor, memblokir jalan masuk serta mengunci/ mengembok pitu gerbang sekolah sehingga membuat karyawan serta murid ketakutan dan proses belajar mengajar sekolah terganggu; b. Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2015 TERGUGAT marah marah dan menyodorkan surat kesepakatan bersama untuk ditandatangani TURUT TERGUGAT, yang isinya menyerahkan pengelolaan pabrik mie dan bihun; c. Bahwa pada tanggal 9 september 2015, TERGUGAT mengusir TURUT TERGUGAT dari pabrik di citereup dengan cara mengancam TURUT TERGUGAT untuk tidak datang lagi ke pabrik mie dan mendorong tubuh TURUT TERGUGAT hingga terjatuh dan pingsan dan mengalami luka dibagian tangan dan kaki sebelah kanan serta dibagian kepala;


d. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT di Rafless Hill Blok I 3 No 2, Kel. Sukatani, Kec. Tapos Kota Depok, bersama beberapa orang yang tidak dikenal menggedor gedor dan menendang pintu hingga gagang pintu terlepas sambil berkata kata bernada ancaman

kepada PENGGUGAT, supaya

menyerahkan pabrik mie yang di Citereup. 4. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam butir 3 huruf a, b, c dan d diatas telah menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan pada diri TURUT TERGUGAT walaupun TERGUGAT adalah anak kandung TURUT TERGUGAT sendiri, namun sikap dan perbuatannya seperti tidak lagi menganggap TURUT TERGUGAT sebagai ibu kandungnya dan PENGGUGAT sebagai ayah kandungnya. Bahwa demi menguasai harta yang bukan hak miliknya TERGUGAT tanpa moral dan etika melakukan pamaksaan dan ancaman terhadap orang tuanya sendiri; 5. Bahwa TURUT TERGUGAT mengakui bahawa PENGGUGAT bersama TURUT TERGUGAT adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan pabrik mie dan bihun yang terletak di Jalan Tajur no.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor yang didapatkan secara sah selama perkawinan antara

PENGGUGAT

dan

TURUT

TERGUGAT

dan

tidak

pernah

mengalihkan hak kepemilikan kepada siapapun, oleh karena itu atas tindakan TERGUGAT yang menguasai tanah berserta pabrik dengan tanpa hak tersebut TURUT TERGUGAT telah mengirim Surat Penarikan Hak Pengelolaan dan Pengosongan tertanggal 08 Juni 2016, yang pada pokoknya mencabut surat kesepakatan bersama tanggal 20 agustus 2016, dan menarik kembali hak pengelolaan atas pabrik mie dan bihun yang ada di citeruep agar TERGUGAT meninggalkan pabrik tersebut. Surat tersebut ditandatangani TURUT TERGUGAT dan mengetahui PENGGUGAT, dikirim ke alamat TERGUGAT. Namun TERGUGAT tidak mengindahkannya; Maka, berdasarkan dalil-dalil, dasar-dasar hukum dan fakta-fakta sebagaimana uraian TURUT TERGUGAT diatas maka TURUT TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri kelas 1 B Cibinong berkenan membuat Putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.; 2. Menghukum

TERGUGAT

untuk

segera

mengembalikan

tanah

dan

bangunan pabrik mie dan bihun berserta seluruh asset bergerak maupun tidak bergerak didalamnya berupa mesin mesin, dan sejumlah kendaraan di


Jalan Tajur no.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor kepada PENGGUGAT; - SUBSIDAIR Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan Nomor : 183/Pdt.G/2016/PN Cbi pada tanggal 1 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut : DALAM PROVISI; -

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat KUHPerdata

tertanggal 20 Agustus 2015 melanggar pasal 1320 karena

tidak

memenuhi

syarat

objektif

pembuatan

Perikatan/ Perjanjian; 4. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 20 Agustus 2015 batal demi hukum; 5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tajur No.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, kabupaten Bogor berdasarkan Sertipikat sebagai berikut: a. Sertipikat Hak Milik Nomor 24 gambar situasi Nomor 2096 tahun 1980 atas nama Penggugat seluas 4385 meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor; b. Sertipikat Hak Milik Nomor 74 gambar situasi Nomor 9755 tahun 1987 atas nama Penggugat seluas 1830 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor; c. Sertipikat Hak Milik Nomor 75 gambar situasi Nomor 571 tahun 1989 atas nama Penggugat seluas 3560 Meter persegi yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;


6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas harta bergerak berupa kendaraan dan mesin-mesin pembuatan mie dan bihun : 

Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, Warna Kuning Silver, Nomor Polisi F 8934 FU, tahun pembuatan 2008, berdasarkan

BPKB

atas

nama

Penggugat

Nomor

R/54141/VIII/2008/Res.BGR; 

Mobil merk Mitsubishi, type FE 304, Model Box, Warna Kuning, Nomor Polisi F 8316 L, tahun pembuatan 2003 berdasarkan BPKB atas nama Penggugat Nomor R/30011/VIII/2003/Res.BGR



Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning, Nomor Polisi F 8402 FY, tahun pembuatan 2010 berdasarkan BPKB atas nama Penggugat;



Motor YAMAHA MIO Nomor polisi F 4122 ND berdasarkan BPKB atas nama Penggugat;



Mobil merk Mitsubishi, type FE304, Model Delivery Van, warna kuning, Nomor Polisi F 8205 HL, tahun pembuatan 2004, berdasarkan BPKB atas nama Penggugat;



Mobil merk Mitsubishi, type FE71MT, Model Delivery Van, warna kuning silver Nomor Polisi B 9047 BCG, tahun pembuatan 2011 berdasarkan BPKB atas nama Penggugat;



Mobil merk Mitsubishi, type colt diesel, model Box, warna kuning muda, Nomor Polisi F 8037 FJ, tahun pembuatan 1994 berdasarkan

BPKB

atas

nama

Penggugat

Nomor

R/25417/VI/94/Res.BGR; 7. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah dan bangunan pabrik mie dan bihun berserta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak didalamnya berupa mesin-mesin, dan sejumlah kendaraan di Jalan Tajur no.36 Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor kepada Penggugat selaku pemilik yang sah sekaligus tanpa syarat; 8. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

uang

paksa

sebesar

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat para pihak.


9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan upaya atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah a quo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dan mengikat; 10. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh dan melaksanakan isi putusan atas perkara ini 11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) 12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Amar putusan sela Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 16 Nopember 2016 amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini; 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini; 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; Menimbang, bahwa pihak Tergugat sekarang pihak Pembanding melalui Akta Pemohonan Banding tanggal 14 Februari 2017 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 14 Februari 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan perkara perdata Nomor : 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017. Menimbang, bahwa pernyataan banding dari pihak Pembanding telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terbanding dan pihak Turut Terbanding melalui relaas pemberitahuan permintaan banding yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong melalui relaas pemberitahuan permohonan banding masing-masing tanggal 20 Maret 2017; Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah mengirimkan alasanalasan banding (memori banding) tertanggal 27 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Maret 2017 dan

disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong; Menimbang, bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 3 April 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 April 2017 dan diberitahukan


kepada pihak Pembanding dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 April 2017 dan 11 April 2017; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

pihak

Pembanding

dan

pihak

Terbanding, serta Turut Terbanding telah diberi keempatan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing untuk memeriksa berkas perkara melalui relaas dari Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 20 Maret 2017, selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa materi keberatan / memori banding, alasan-alasan keberatan pihak Pembanding pada pokoknya adalah hal-hal yang menurut majelis tingkat banding sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI : 1. Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini akan tetapi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili perkara ini karena alamat Pembanding dalam gugatan dan sesuai Kartu Tanda Penduduk Pembanding beralamat di Mekar Sari Rt. 07/22, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang sesuai ketentuan pasal 118 (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili perkara ini; 2. Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah keliru menerapkan ketentuan pasal 118 (2) HIR dalam perkara ini. Ketentuan pasal 118 (2) HIR hanya dapat diterapkan jika dalam perkara itu ada lebih dari 1 (satu) Tergugat. Dalam perkara ini hanya ada 1 (satu) Tergugat Utama; Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dengan memperhatikan

pertimbangan hukum putusan sela Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 16 Nopember 2016 berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan


diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, sehingga putusan a quo harus dikuatkan; II.

DALAM POKOK PERKARA : 1. DALAM EKSEPSI : Bahwa pihak Pembanding dalam alasan-alasan keberatan tersebut dalam bab eksepsi berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 dengan menyatakan gugatan Penggugat / sekarang pihak Terbanding Obscur Libel karena dalam posita telah mencampur adukkan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang timbul dari pembuatan Surat Kesepakatan Bersama serta petitum agar Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil kedua gugatan pembatalan kesepakatan bersama karena Pembanding dianggap ingkar janji tidak memberikan biaya sewa sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per minggu kepada Turut Terbanding; Menimbang,

majelis

hakim

tingkat

banding

dengan

memperhatikan pertimbangan putusan alinea ke -2 dan ke -3 halaman 93 putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar, bahwa kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dimungkinkan dan diperbolehkan menurut hukum acara, asalkan Penggugat mampu menguraikan secara terperinci perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum dan mana yang merupakan wanprestasi pun begitu pula dalam petitum Penggugat mampu menguraikan petitum yang dimaksud, dan hal itu tidak membingungkan Tergugat dalam membuat jawaban. Dengan demikian pertimbangan eksepsi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 183/Pdt.G/206/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 harus dikuatkan; 2. DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa pihak Pembanding atas putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 dalam alasan-alasan banding / memori bandingnya pada pokoknya menolak putusan tersebut dengan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut :


1. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding

untuk

menguasai

objek

sengketa

dari

Turut

Terbanding. Pembanding menguasai objek sengketa berdasarkan perjanjian penyerahan pengelolaan objek sengketa dari pihak Turut Terbanding dengan pihak Pembanding yang sah menurut hukum; 2. Bahwa Terbanding tidak berhak / keliru sebagai objek peminta pembatalan surat kesepakatan antara Pembanding dengan Turut Terbanding tertanggal 20 Agustus 2015. Pihak Turut Terbanding seharusnya yang bertindak sebagai pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian; 3. Bahwa tidak ada perbuatan ancaman, paksaan, kekhilafan dari Pembanding terhadap Turut Terbanding; 4. Bahwa pihak Terbanding terbukti mengetahui dan menyetujui kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015 yang ditanda tangani pihak Pembanding dengan Turut Terbanding; 5. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding karena terbukti pabrik, kunci-kunci pabrik dan kendaraan terbukti diserahkan sendiri oleh Terbanding kepada Pembanding; 6. Bahwa terbukti justru pihak Terbanding dan Turut Terbanding diuntungkan dengan akibat pelaksanaan kesepakatan perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 antara Pembanding dengan Turut Terbanding, yaitu dengan dilunasinya semua tagihan-tagihan pihak ke 3

kepada Terbanding oleh

pihak Pembanding sebagai

pelaksanaan isi perjanjian penyerahan pengelolaan pabrik tanggal 20 Agustus 2015; 7. Bahwa tidak ada kerugian yang dialami pihak Terbanding dan Turut Terbanding,

Pembanding

terbukti

justru

dirugikan

akibat

pelaksanaan perjanjian tanggal 20 Agustus 2015, karena terpaksa harus melunasi hutang pihak Terbanding dan Turut Terbanding kepada pihak ke 3; 8. Bahwa pihak Terbanding tidak dapat menggugat Pembanding untuk minta pembatalan perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 antara Pembanding dengan pihak Turut Terbanding;


Menimbang, bahwa dengan membaca dan memperhatikan alasan keberatan / memori banding pihak Pembanding menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding pada pokoknya alasan keberatan pihak Pembanding dapat dikerucutkan pada 2 (dua) alasan keberatan utama sebagai berikut : 1. Bahwa pihak Pembanding menguasai obek sengketa berupa pengelolaan pabrik, kendaraan dan alat-alat pabrik bukanlah didasarkan pada perbuatan melawan hukum, melainkan berdasarkan perbuatan perjanjian yang sah antara pembanding dengan pihak Turut Terbanding; 2. Bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis tingkat banding haruslah dibuktikan apakah benar pihak Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak Terbanding ? Menimbang, bahwa untuk menentuan apakah suatu tindakan seseorang bersifat melawan

hukum haruslah

diperhatikan

ketentuan

Pasal 1365

KUHPerdata yang menentukan :”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu : 1. Adanya perbuatan melawan hukum; 2. Adanya kesalahan; 3. Adanya kerugian; 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian; Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan yang termasuk kategori Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menurut Jurisprudensi adalah sebagai berikut : 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau; 2. Melanggar hak subyektif orang lain atau; 3. Melanggar kaidah tata susila atau; 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga seharusnya masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;


Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan Apakah benar Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pembuatan surat kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015 ? Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berpendapat bahwa pihak Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding seperti tersebut dalam pertimbangan hukum putusan dalam halaman 93 alinea 2 dan 3, halaman 94 halaman 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 yang kesimpulannya menunjuk pihak Pembanding telah melakukan perbuatan : 1. Pembanding secara melawan hukum telah melanggar hak subyektif Terbanding selaku pemilik objek sengketa yaitu dengan penipuan, ancaman, memanfaatkan kedudukan telah menyuruh Turut Terbanding sebagai ibu kandungnya untuk menanda tangani surat kesepakatan bersama antara Turut Terbanding dengan Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2015; 2. Pihak Pembanding tidak melakukan kewajibannya sesuai surat kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Turut Terbanding untuk membayar uang sewa sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perminggu kepada Turut Terbanding; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan putusan yang dimohon banding, menurut majelis hakim banding telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut : Menimbang, bahwa benar Pembanding adalah anak kandung dari Terbanding dan Turut Terbanding. Pembanding menjual mie dan soun yang diproduksi pabrik Terbanding dan Pembanding di Bogor. Barang dikirim dari Bogor dan dijual serta dipasarkan Pembanding di Bandung. Bahwa masalah mulai timbul ketika Terbanding secara sepihak ingin menaikan harga mie dan soun, dan ditolak oleh Pembanding; Menimbang, bahwa akibat penolakan Pembanding, Terbanding marahmarah dan menaikkan harga mie dan bihun yang berakibat Pembanding tidak dapat menjual mie dan bihun produksi Terbanding di wilayah Bandung. Customer-customer Pembanding mengalami kerugian akibat kenaikan harga tersebut. Akibat penolakan Pembanding menaikan harga mie tersebut Terbanding menghentikan pengiriman mie ke Pembanding; Menimbang, bahwa Terbanding kemudian berjanji mengirim mie dan bihun kembali asal Pembanding mengirim uang kepada Terbanding. Bahwa


Pembanding kemudian mentransfer uang pribadi kepada Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali transfer masing-masing sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ATM Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2015, 16 Juni 2015 dan 17 Juni 2015 sehingga total jumlah transferan Pembanding kepada Terbanding total berjumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); vide bukti T-2). Ternyata Terbanding tetap tidak mau mengirimkan mie dan bihun kepada Pembanding; Menimbang, bahwa tidak terbukti Pembanding memberitahu muridmurid, guru-guru serta pengurus sekolah Yayasan Pendidikan Eka Wijaya milik Terbanding. Yang benar Pembanding datang ke sekolah untuk mencari Terbanding tetapi dihalang-halangi polisi yang disuruh Terbanding sehingga Pembanding berdebat karena merasa tidak bersalah, saat itu banyak guru, murid serta orang tua murid menonton tetapi kegiatan belajar tetap berjalan. Pembanding dilaporkan oleh guru Yayasan kepada Polsek Cibinong dan Pembanding diamankan; Menimbang, bahwa setelah Polsek Cibinong berpendapat bahwa masalah pelaporan tersebut sebenarnya masalah keluarga. Setelah dilakukan pemeriksaan secara terpisah kepada Pembanding, Turut Terbanding dan saudara Lie Te Lie alias Tedy Eka Wijaya (adik Pembanding) oleh Petugas Polsek Cibinong yaitu saksi Pembanding yang bernama Zulkernaidi, S.Sos.,M.M selaku Kanit Reskrim Polsek Cibinong diadakan mediasi. Saksi Pembanding (Zulkernaidi, S.Sos.,M.M) di persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa sesuai kesepakatan Pembanding dan Turut Terbanding yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani Pembanding, Turut Terbanding. Bahwa surat kesepakatan tersebut (bukti T-3) dibuat tanpa tekanan, paksaan, ancaman Pembanding kepada Turut Terbanding di Kantor Polsek; Menimbang, bahwa surat kesepakatan tanggal 20 Agustus 2015 tersebut isinya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pabrik di Citeureup yaitu PT. Sari Rasa diserahkan kepada Pembanding. 2. Bon-bon pihak ke-2 di Bandung sudah di kompensasi menjadi stok barang dalam operasional pabrik di Citeureup selama 2 (dua) minggu. 3. Maju mundurnya pabrik PT. Sari Rasa di Citeureup merupakan tanggung jawab Pembanding.


4. Hutang-hutang pabrik di Citeureup dan pabrik di Bandung ke pihak ke-3 dan Bank menjadi tanggung jawab pihak Pembanding. 5. Pembanding tidak akan melakukan tindak pidana apapun terhadap sekolah Eka Wijaya, rumah maupun pabrik dan jika Pembanding Melanggar akan diproses secara hukum. 6. Bahwa pihak Pembanding maupun Turut Terbanding bersedia diproses hukum jika melanggar kesepakatan. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan dipersidangan oleh Turut Terbanding, dikuatkan dengan bukti surat Pembanding tertanda T-3 (Bukti P-9) dikuatkan oleh keterangan saksi 1 pihak Pembanding sdr. Zulkernaidi, S.Sos.,M.M dan saksi 2 sdr. Dwi Haryanto, maka terbukti bahwa maksud penyerahan objek sengketa dari Turut Terbanding kepada Pembanding adalah HAK PENGELOLAAN PABRIK dan BUKAN PERALIHAN HAK; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat Pembanding berupa : -

Bukti T-2 berupa bukti pengiriman uang dari Pembanding kepada Terbanding.

-

Bukti T-3 berupa kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015.

-

Bukti T-4 berupa hitungan harian tanggal 22 Agustus 2015 bukti Pembanding memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Turut Terbanding.

-

Bukti surat T-5 berupa surat pernyataan antara Pembanding dengan Turut Terbanding tertanggal 9 September 2015, berisi pemberitahuan dari Terbanding kepada seluruh pihak ketiga bahwa Terbanding termasuk para kreditur dan suplier pabrik bihun dan mie Sari Rasa bahwa Terbanding menyatakan sudah tidak menguasai /mengelola pabrik tersebut dan meminta para suplier, kreditur dan semua yang berkepentingan dengan pabrik agar berurusan dengan Pembanding; Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pembanding yang

menjadi saksi dalam surat pernyataan tersebut yaitu saksi 1. Agus Sudrajat selaku ketua RT ditempat pabrik atau surat pernyataan tersebut dibuat, serta saksi Agus Sudrajat dibawah sumpah dipersidangan saksi ini menyatakan bahwa maksud dibuatnya bukti T-6 oleh Terbanding adalah berisi pernyataan sepihak Terbanding menyerahkan hak pengelolaan objek sengketa tersebut kepada Pembanding; Bahwa saksi Agus Sudrajat membenarkan saat ia menandatangani bukti T-6 tersebut disitu sudah ada tanda tangan Terbanding.


Bahwa saksi Agus Sudrajat dipersidangan menerangkan pernah mendengar sendiri keterangan dari Terbanding dan Turut Terbanding setelah ada mediasi dari RT dan Kepolisian bahwa Terbanding sudah menyerahkan hak pengelolaan pabrik tersebut kepada Pembanding dan sudah menyerahkan kunci-kunci pabrik kepada Pembanding. Saksi juga menyaksikan sendiri penyerahan

kunci

pabrik

dari

Terbanding

kepada

Pembanding

(vide.

Keterangan saksi Agus Sudrajat, halaman 87 dan 88 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017); Menimbang, bahwa bukti dari T-6 dihubungkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding 1. Zulkernaidi, S.Sos.,M.M terbukti fakta : bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2015 Turut Terbanding ribut-ribut dengan Pembanding di Polsek Cibinong karena ada laporan kepada Pembanding menyangkut tindakan Pembanding mengganggu sekolah milik Terbanding, saat itu masalah tersebut saksi anggap masalah keluarga, dan akhirnya setelah dilakukan mediasi oleh saksi pihak Turut

Terbanding sepakat dengan

Pembanding mengakhiri masalah mereka dan Turut Terbanding sepakat untuk menyerahkan pengelolaan pabrik mie dan bihun (objek sengketa) kepada pihak Pembanding, selanjutnya oleh Pembanding dan Turut Terbanding tanpa ada unsur paksaan, ancaman, kekerasan, dengan disaksikan langsung oleh saksi Zulkernaidi, S.Sos.,M.M keduanya menandatangani bukti surat T-3. Bahkan menurut saksi Agus Sudrajat maksud penyerahan tersebut adalah agar Pembanding dapat mengelola pabrik tersebut, memperbaiki, menjalankan dan membayar kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dan bukanlah bersifat mengalihkan hak kepemilikan. (vide : keterangan saksi Pembanding Zulkernaidi, S.Sos.,M.M. halaman 81, 82 dan 83 Putusn Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017); Bahwa saksi ke-2 Pembanding yaitu saksi Dwi Haryanto dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui Pembanding menguasai/ mengelola pabrik mie dan bihun (objek sengketa) karena diserahkan oleh Turut Terbanding kepada Pembanding. Saksi juga pernah melihat bukti T-6 dan setelah dikelola Pembanding, Pembanding bertanggung jawab terhadap pengelolaan pabrik, memperbaiki mesin-mesin yang rusak, membangun mushola dan menaikkan kesejahteraan karyawan dengan menaikkan upahnya. (vide keterangan saksi Dwi Haryanto : Halaman 83, 84 dan 85 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017);


Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat Pembanding berupa surat T-3 (sama dengan bukti P-9) dikuatkan dengan bukti keterangan saksi-saksi Pembanding yaitu : 1. Zulkernaidi, S.Sos.,M.M. 2. Dwi Haryanto 3. Agus Sudrajat dapat disimpulkan bahwa Pembanding sejak tanggal 20 Agustus 2015 atau sejak dibuatnya bukti T-3 Pembanding telah menerima penyerahan/hak pengelolaan pabrik mie dan bihun sari rasa, dan menerima kunci pabrik tersebut dari Terbanding dan menjalankan / mengelola pabrik tersebut dari tangan Terbanding

dan

Turut

Terbanding.

Dengan

demikian

terbukti

bahwa

Pembanding, menguasai objek sengketa adalah berdasarkan perjanjian yang sah pihak Pembanding sebagai pengelola yang sah untuk menjalankan pabrik objek sengketa; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar surat perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 tersebut dibuat dibawah ancaman, tekanan dan pemanfaatan posisi oleh Pembanding kepada Turut Terbanding ? Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa karena Terbanding tidak mengirimkan mie dan bihun, maka Pembanding menagih pengiriman namun Terbanding malah meminta Pembanding mengirim uang terlebih dahulu oleh Pembanding berdasarkan bukti T-2 terbukti pembayaran masing-masing melalui Bank Mandiri telah mentransfer ke Rekening Terbanding masing-masing tanggal 31 Mei 2015, 16 Juni 2015 dan 17 Juni 2015 total berjumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua pulu lima juta rupiah). Ternyata Terbanding tetap tidak mau mengirimkan mie dan bihun kepada Pembanding malah mengajukan syarat Terbanding menaikkan harga mie dan bihun namun Pembanding menolaknya; Menimbang, bahwa akibatnya Pembanding meminta kembali uangnya kepada Terbanding. Untuk menjamin pengembalian uang Pembanding pada tanggal 17 Agustus 2015 bertempat dirumah Turut Terbanding di Cibubur diadakan rapat keluarga. Saat itu Turut Terbanding menyampaikan bahwa Terbanding yang dalam keadaan sakit dan berobat ke luar negeri meminta agar Pembanding mengelola pabrik mie dan bihun dengan syarat Pembanding memperbaiki mesin-mesin, Terbanding dan Turut Terbanding merasa sudah tua dan tidak mampu lagi mengurusi pabrik. Pembanding menolak tawaran tersebut karena pabrik mempunyai banyak hutang kepada pihak ketiga. Pabrik dan mesin-mesin sudah tua dan banyak dalam keadaan rusak. Bahwa bukti-bukti penolakan Pembanding tersebut telah Pembanding rekam dan rekaman


tersebut telah Pembanding transkrip sebagaimana tercantum dalam bukti T-25, T-26 dan T-27; Menimbang, bahwa akibat Pembanding menolak, Terbanding kemudian menjanjikan Pembanding bahwa pabrik tersebut dapat memberikan keuntungan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya, akan tetapi Pembanding tetap menolaknya. Pembanding tetap meminta pengembalian uang Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terbanding tetapi Terbanding tetap meminta pengembalian uangnya. Bahwa akibat tidak ada kepastian pengembalian uangnya kepada Terbanding. Pembanding dalam jawabannya membenarkan telah mendatangi sekolah milik Terbanding karena Terbanding tidak ada dirumahnya maupun di pabrik; Bahwa dari bukti dipersidangan Pembanding tidak terbukti melakukan tindak pidana apapun disekolah itu, tidak menghalang-halangi proses belajar mengajar di sekolah dan Pembanding tidak terbukti pernah menggembok pagar sekolah. Namun Pembanding dilaporkan guru sekolah ke kepolisian; Menimbang,

bahwa

dipersidangan

tidak

terbukti

Pembanding

menggembok sekolah dan melarang murid-murid mengikuti pelajaran sekolah. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding dipersidangan yaitu 1. Tuwuh Windandi, saksi ini dipersidangan menerangkan tidak melihat langsung dengan mata kepala saksi kalau Pembanding menggembok gerbang sekolah, saksi hanya “mendengar” dari orang-orang kalau Pembanding yang menggembok gerbang sekolah, saksi melihat Pembanding ada didalam halaman sekolah sekitar pukul 07.30 wib; bahwa benar kegiatan sekolah tidak terganggu dengan kedatangan Pembanding tersebut, 2. Saksi Yeni Erik, saksi tidak melihat Pembanding menggembok pagar sekolah pada bulan Agustus 2015, saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa Pembandinglah yang menyegel dan menggembok sekolah; Bahwa

kedua

saksi

Terbanding

menerangkan

benar

saat

penggembokkan terjadi ada sekitar 10 s/d 20 orang dari organisasi masyarakat (Ormas) yang hanya duduk-duduk diluar pagar sekolah. Mereka hanya dudukduduk dan bubar setelah Turut Terbanding datang dan mengajak mereka makan di rumah makan Ampera. Saksi Terbanding Yeni Erik membenarkan bahwa para guru telah melaporkan Pembanding ke Polsek akibat adanya penyegelan dan penggembokkan tersebut. Saat Pembanding diamankan oleh 2


(dua) orang Polisi dan dibawa ke Polsek, namun saksi tidak tau siapa yang menggembok pagar sekolah; Bahwa kedua saksi Terbanding ini tidak mengetahui hubungan penggembokkan sekolah ini dengan pengelolaan pabrik oleh Pembanding; Menimbang, bahwa menurut majelis banding jelas keterangan kedua saksi ini merupakan keterangan kesaksian de auditu atau keterangan kesaksian berdasar cerita / keterangan orang lain sehingga harus dikesampingkan. Bahwa dari fakta tersebut diatas, terbukti akibat laporan dari guru-guru sekolah Eka Wijaya,

Pembanding telah diamankan dan

dilaporkan

sebagai pelaku

penggembokkan sekolah sehingga Pembanding saat itu diamankan di kantor Polsek Cibinong; Menimbang, bahwa karena tidak terbukti bahwa Pembanding dilaporkan sebagai Tersangka, terlapor, apalagi sebagai Terdakwa atau ada putusan Hakim pidana yang membuktikan Pembanding telah secara pidana telah menyegel, menggembok, menghalang-halangi kegiatan sekolah Eka Wijaya sebelum dibuatnya kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015”. Dengan demikian menurut majelis tingkat banding artinya : “Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Pembanding telah melakukan tindak pidana apapun terhadap sekolah Eka Wijaya; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa dalil gugatan Terbanding perihal Pembanding melakukan tindak pidana terhadap sekolah tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, peristiwa penggembokkan dimaksud terjadi jauh sebelum dibuatnya surat kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim tingkat banding tidak terbukti kekhilafan, ancaman, dan tindak pidana yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding dan Turut Terbanding; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pihak Pembanding telah melakukan memanfaatkan kedudukan sehingga Turut Terbanding

dengan

terpaksa

menyerahkan

objek

sengketa

kepada

Pembanding? Dan apakah ada hubungan kausalitas antara kedatangan Pembanding disekolah Eka Wijaya itu dengan ditandatanganinya pengalihan hak pengelolaan pabrik dari tangan Turut Terbanding kepada Pembanding pada sesuai surat kesepakatan tanggal 20 Agustus 2015?


Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat maupun saksi yang diajukan pihak Terbanding menurut majelis hakim tingkat banding tidak ada satupun saksi pihak Terbanding yang menyaksikan pembuatan surat kesepakatan 20 Agustus 2015 (vide bukti P-4 tertanggal sama dengan bukti surat T-3 Pembanding 1); Bahwa saksi yang diajukan pihak Pembanding yaitu saksi Zulkernaidi, S.Sos.,M.M. saksi ini dibawah sumpah menerangkan benar tanggal 20 Agustus 2015 Turut Terbanding datang ke Polsek Cibinong dengan Pembanding dan saksi

sebagai

Kanit

Resksrim

Polsek

melakukan

mediasi,

dari

hasil

kesepakatan Pembanding dan Turut Terbanding keduanya kemudian sepakat membuat dan menandatangani surat kesepakatan bersama tertanggal 20 Agustus 2015. Inti dari kesepakatan tersebut adalah Turut Terbanding sepakat menyerahkan pabrik kepada Pembanding. Saksi tidak melihat Pembanding marah-marah, atau mengancam Turut Terbanding, dan Turut Terbanding pun tidak dalam keadaan terancam atau tertekan; Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut, Pembanding berhasil membuktikan dalilnya bahwa Pembanding tidak pernah menekan Turut Terbanding menandatangani surat kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 halaman 106 yang menyimpulkan bahwa perjanjian kesepakatan bersama tanggal 20 Agustus 2015 dibuat karena tekanan, paksaan dari Pembanding kepada Turut Terbanding, atau memanfaatkan kedudukan Turut Terbanding sebagai ibu kandung Pembanding merupakan kesimpulan dan pendapat yang keliru, sehingga harus dibatalkan. Bagaimana mungkin Pembanding menekan, mengancam Turut Terbanding sebagai ibu kandung Pembanding bertempat di kantor Polisi dan disaksikan/dihadapan saksi Zulkernaidi, S.Sos.,M.M. selaku Kanit Reskrim Polsek Cibinong? Saksi Zulkernaidi, S.Sos.,M.M. juga menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilaporkan kepada Pembanding, polisi juga tidak melihat adanya tindak pidana yang dilakukan Pembanding di sekolah Eka Wijaya.Dan tidak ada penyidikan yang menetapkan Pembanding sebagai Terdakwa. Dari fakta tersebut, terbukti tidak ada perbuatan pengancaman, kekerasan pemanfaatan posisi dominan Pembanding yang dilakukan Pembanding kepada Turut Terbanding untuk menandatangani surat kesepakatan tanggal 20 Agustus 2015; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

akan

dipertimbangkan

apakah

pembuatan surat perjanjian tanggal 20 Agustus 2015 tersebut melanggar Hak


subjektif Terbanding karena ia tidak pernah diminta menandatangani perjanjian tersebut ? Bahwa isi dari surat T-6 tersebut adalah berisi keterangan dari Terbanding bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2015 (tanggal dibuat surat kesepakatan bersama Pembanding dengan Turut Terbanding) pabrik sudah dikuasai/dikelola oleh Pembanding). Bahwa maksud dibuatnya bukti T-6 tersebut oleh Terbanding adalah ditujukan Terbanding kepada pihak ketiga/supplier-supplier/rekanan pabrik agar tagihan-tagihan piutang kepada pabrik ditagih kepada Pembanding dan membebaskan Terbanding dari kewajiban kepada pihak ketiga. Faktanya berdasar surat bukti T-6 tersebut Pembanding mengambil alih kewajibankewajiban Terbanding kepada pihak ketiga sebesar Rp 848.205.264,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); Menimbang, bahwa dari surat Pembanding tertanda T-7 berupa surat kuasa dari Terbanding kepada Pembanding tanggal 27 September 2015, dimana Terbanding memberi kuasa kepada Pembanding untuk menjual besibesi tua yang ada di pabrik. Bahwa bukti T-7 ini dipersidangan baik isi maupun tanda tangan yang tertera diakui dan dibenarkan oleh pihak Terbanding sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebuah Akta. Bahwa dari bukti T-7 ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Terbanding mengakui bahwa hak pengelolaan pabrik sudah beralih / dialihkan kepada Pembanding. 2. Bahwa Terbanding mengakui bahwa hak pengelolaan sudah dialihkan kepada kepada Pembanding sehingga ia bukan lagi pengelola dan selanjutnya memberi kuasa kepada pengelola baru (Pembanding) untuk menjual alat-alat pabrik berupa besi-besi tua). 3. Makna “KUASA” dalam akta tersebut membuktikan bahwa “hak kepemilikan” pabrik

belum

beralih/dialihkan,

melainkan

pengelolaan

sudah

beralih/dialihkan. Bahwa dari bukti-bukti Pembanding tersebut diatas, Pembanding berhasil membuktikan dalilnya bahwa didasarkan bukti T-6 dan T-7 serta saksisaksi tersebut diatas Pembanding membuktikan dalilnya “Bahwa Terbanding


Mengetahui dan diam-diam menyetujui peralihan hak kelola/pengelolaan pabrik mie dan bihun Sari Rasa dari Turut Terbanding kepada Pembanding”; Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pembanding menguasai objek sengketa adalah berupa hak pengelolaan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat pengalihan hak, maka seluruh pertimbangan putusan

perkara

perdata

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017 harus dibatalkan untuk seluruhnya; Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini pihak Pembanding adalah pihak yang dimenangkan, maka kepada pihak Terbanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1947, HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; MENGADILI 1. Menerima

permohonan

banding

pihak

Pembanding

semula

Tergugat; 2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

183/Pdt.G/2016/PN Cbi tanggal 1 Februari 2017, untuk seluruhnya; DAN MENGADILI SENDIRI I.

DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

II.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum pihak Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, yang ditingkat banding berjumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami


: A. Fadlol Tamam, SH., MHum. selaku Ketua Majelis, Amril, SH., M.Hum. dan Karel Tuppu, SH., MH. selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Mei 2017 Nomor : 205/Pen.PDT/2017/PT. BDG dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis

Hakim

tersebut, dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota serta

dibantu Abdul Fattah, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd Ttd Amril, SH., M.Hum. Ttd

A. Fadlol Tamam, SH., M.Hum.

Karel Tuppu, SH., MH. PANITERA PENGGANTI Ttd Abdul Fattah, SH. Perincian biaya perkara : 1.Biaya proses ……… Rp.139.000,2.Materai putusan…….Rp.

6.000,-

3.Redaksi putusan……Rp.

5.000,-

Jumlah................ Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents