PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 460/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : PT.PIMAMAS,

beralamat

di Jalan Tanah Abang

3 No. 28 D Jakarta

Pusat 10160 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Raoul Adithya Wiranatakusumah,S.H. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Wiranatakusumah Advocate&Legal Consultant yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata. S.H. no. 43 Jakarta 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING

SEMULA

TERGUGAT

I

DALAM

KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ; Melawan : SRI SURYANI, S. AP

beralamat Bogor Gading Residence Blok C no. 12

RT 008/ 006

Desa / Kelurahan Sukahati

Kecamatan

Cibinong Kabupaten Bogor , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Khairuddin Bakri, S.H. & Rekan, Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum beralamat di Villa Ciomas Indah Jln. Poksay VI Blok G 15/15 Bogor Jawa Barat 16610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 200,1 selanjutnya disebut sebagai

Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 45

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI ; Dan 1. HERANI NUR INDAYANI Alias RANI, beralamat Pondok Bambu Kuning Block C 5/1e Bojonggede Bogor, selanjutnya disebut sebagai ; TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II ; 2. SUSANTI,

beralamat di Jalan Budi Tanjung Sayang Rt.07 Rw.08 Nomor. 13 Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai; TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut : 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 460/PEN/PDT/2016/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong, tanggal 28 April 2016, Nomor: 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi, dalam perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Setelah membaca gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 18 Mei 2015 yang diteima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong

pada

tanggal

19

Mei

2016

dibawah

register

perkara

No.104/Pdt.G/2015/PN.Cbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, Penggugat telah membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya pada Tergugat I (PT. PIMAMAS), yang diketahui Penggugat melalui brosur Daftar Harga Jual Blok A “Wartawangsa Residence (Bukti P – 1) yang disebar dan diperlihatkan oleh


Tergugat I saat dilakukan pameran di Mal Cibubur Junction yang selanjutnya Penggugat tertarik setelah membaca dan melihat brosur tersebut sehingga Penggugat pernah pula melihat dan mengecek lokasi perumahan bersama keluarga. 2. Bahwa karena Penggugat merasa cocok dan atas pertimbangan tidak jauh dari tempat kerja, maka Penggugat mendatangi kantor pemasaran milik Tergugat

I,dan

dipertemukan

dengan

Tergugat

II

selaku

karyawan/Marketing dari Tergugat I, sehingga setelah dicocokan brosur (Bukti P – 1) dengan Site Plan yang menunjukan lokasi rumah (Bukti P – 2) Penggugat berminat dan bermaksud untuk memesan dan membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat I tersebut dengan membayar uang Booking Fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Penggugat pada Tergugat I (Bukti P – 3), setelah disampaikan oleh Tergugat II bahwa rumah Type Olivine dengan Lt. 84 M2, Lb 74 M2 Blok A 4 No. 17 tidak jadi dan atau batal dibeli oleh Turut Tergugat. 3. Bahwa kemudian oleh Tergugat II dalam kapasitas selaku Marketing yang bekerja pada Tergugat I dibuatlah estimasi biaya, hal ini sesuai dengan Kondisi Transaksi tertanggal 14 Januari 2014 (Bukti P – 4) yang ditindaklanjuti dengan dibuat Surat Pesanan No. SP-2013/02/010 dan ditandatangani oleh Saudara HENDRY NUGROHO selaku Projek Manager dari Tergugat I dan Penggugat selaku pemesan tertanggal 14 Januari 2014 (Bukti P – 5). 4. Bahwa berdasarkan Surat Pesanan No. SP-2013/02/010 yang telah ditandatangani langsung oleh Project Manager “Perumahan Wartawangsa Residence” yang disebutkan secara rinci : I. Data Pemesan dalam hal ini Penggugat, II. Data Rumah, III. Kesepakatan Pembayaran, IV. Kesepakatan Produksi, V. Ketetapan, yang pada intinya menjelaskan banwa Penggugat Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 3 dari 45

adalah selaku pemesan/pembeli yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Perumahan “Wartawangsa Residence” Type Olivine dengan Lt. 84 M2, Lb 74 M2 Blok A 4 No. 17 dengan harga sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

yang terletak di Desa Cikempong, Kelurahan Pakan Sari,

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai “O B Y E K S E N G K E TA” 5.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Pesanan No. SP-2013/02/010 tertanggal 14 Januari 2014 tersebut (Bukti P – 5) maka kewajiban Penggugat adalah melakukan pembayaran “Rumah Obyek Sengketa” secara cast bertahap dengan rincian sebagai berikut : 1. Kwitansi No : KM1307019 untuk Pembayaran uang muka tahap I sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangan oleh Hendry Nugroho selaku Projek Manager PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 14 Januari 2014. (Bukti P – 6.a). 2. Kwitansi No : KM1307020 untuk Pembayaran uang muka tahap II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangan oleh Hendry Nugroho selaku Projek Manager PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 18 Januari 2014. (Bukti P – 6.b) 3. Kwitansi No : KM13030010 untuk Pembayaran uang muka tahap III sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangan oleh Hendry Nugroho selaku Projek Manager PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 14 Februari 2014. (Bukti P – 6.c) 4. Kwitansi No : KM1307154 untuk Pembayaran uang muka tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangan oleh Hendry Nugroho selaku Projek Manager PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 11 April 2014. (Bukti P – 6.d) Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 4 dari 45

5. Kwitansi No : KM1307177 untuk Pembayaran uang muka tahap V sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah) yang ditandatangan oleh Kurniasi Wijaya selaku Finance PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 28 April 2014 (Bukti P – 6.e) 6. Kwitansi No : KM1307045 untuk Pembayaran uang muka tahap VI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangan oleh Hendry Kurniasi Wijaya selaku Finance PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 17 Juli 2014 (Bukti P – 6.f) 7. Kwitansi No : KM17080936 untuk Pembayaran uang muka tahap VII sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangan oleh Kurniasi Wijaya selaku Finance PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 11 September 2014. (Bukti P – 6.g) 8. Kwitansi No : KM17080710 untuk Pembayaran uang muka tahap VIII sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangan oleh Kurniasi Wijaya selaku Finance PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 15 Oktober 2014. (Bukti P – 6.h) 9. Kwitansi No : KM17082103 untuk Pembayaran uang muka tahap IX sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang ditandatangan oleh Kurniasi Wijaya selaku Finance PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 02 November 2014. (Bukti P – 6.i) 10. Kwitansi No : KM17082239 untuk Pembayaran uang muka tahap X sebesar

Rp.

40.000.000,-

(empat

puluh

juta

rupiah)

yang

ditandatangan oleh Kurniasi Wijaya selaku Finance PT. Pimamas (Tergugat I), tertanggal 06 Desember 2014. (Bukti P – 6.j) sebagai Pelunasan Dengan demikian maka, kewajiban Penggugat yang sudah dibayar pada Tergugat I adalah Rp. 491.000.000,- + Booking Fee Rp. 3.000.000 Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 5 dari 45

= Total seluruhnya Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah). 6.

Bahwa ternyata setelah seluruh kewajiban Penggugat terpenuhi dengan baik dan akan menempati obyek sengketa, disampaikan oleh Tergugat I bahwa pembelian sebidang tanah berikut rumah “obyek sengketa” a quo tidak diakui/tidak terdaftar/bukan milik Penggugat, hal ini adalah perbuatan karyawan Tergugat I yakni Tergugat II sehingga Tergugat I telah memecat dari pekerjaannya dan melaporkan secara pidana Tergugat II pada Kapolres

Cibinong

sesuai

Laporan

Polisi

No.

Pol

:

LP/B/159/II2015/JBR/Res Bogor tertanggal 13 Februari 2015 a.n pelapor Hendry Nugroho selaku Manager project. 7.

Bahwa kemudian Penggugat merasa kaget dan lebih aneh lagi data pemesan awal terdaftar atas nama Turut Tergugat yang nota bene sejak awal sudah disampaikan oleh Tergugat II bahwa Turut Tergugat batal pesan obyek sengketa bahkan berdasarkan informasi uang booking fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah diserahkan Turut Tergugat pada Tergugat I sampai saat ini belum dikembalikan, dan diakui oleh Tergugat I ada dana yang masuk atas obyek sengketa hanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sementara pembangunan rumah jalan terus adalah sesuatu tidal logis dan sangat janggal serta tidak masuk akal karena sesuai fakta dilapangan pembangunan rumah obyek sengketa jalan terus yang sampai saat ini gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah terpasang atap rumah, bangunan sudah berdiri tinggal finishing, sehingga secara yuridis Tergugat I harus bertanggung jawab, sehingga telah merugikan Penggugat. Jika benar (QUAD NON) kesalahan dari Tergugat II namun secara de facto dan de yure perbuatan dan tindakan Tergugat II adalah bertindak Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 6 dari 45

untuk dan atas nama persero yang nota bene dalam kapasitas selaku karyawan yang secara langsung telah membantu dan membangun perusahaan Tergugat I guna mendapatkan keuantungan dari penjualan rumah-rumah. Namun terlepas dari itu, pada tanggal 23 Agustus 2014 atau pada masa tahapan pembayaran cicilan, Penggugat datang ke rumah obyek sengketa dan telah melakukan perbaikan atau penambahan balok sehingga suami Penggugat telah menyerahkan uang pekerjaan tambah Blok A 4 No. 17 tersebut pada saudara Hamdani, hal ini terbukti dan sesuai kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Bukti P – 7.a) dan Denah Rencana Penambahan Bangunan/Renovasi (Bukti P – 7.b), pertanyaannya? Kenapa saat itu tidak ditegur atau dihentikan oleh Tergugat I ? 8.

Bahwa jelas dan nyata hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II sama-sama bertindak untuk dan atas nama persero sehingga secara yuridis Tergugat I tidak dapat menghindar dari kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan objek sengketa pada Penggugat karena Penggugat telah memenuhi semua syarat-syarat dan prosedur dari Tergugat I yang telah lunas dibayar oleh Penggugat, adapun bukti nyata atau tanggung jawab Tergugat I adalah sebagai berikut : - Mengadakan pameran / brosur sehingga Penggugat tertarik dan membeli objek sengketa. - Tidak adanya control pengawasan dari Tergugat I terhadap karyawan. - Kwitansi pembayaran diterima oleh projek manager dan finance PT. Pimamas.

9.

Bahwa upaya-upaya telah dilakukan oleh penggugat untuk mendapatkan HAKNYA atas obyek sengketa yang nota bene sesuai dokumen dan data Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 7 dari 45

yuridis adalah sah milik Penggugat, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik/ITIKAD BURUK dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini, malah dengan arogan menunjuk dan menjatuhkan kesalahan pada Tergugat II atau pihak-pihak lainnya padahal apabila Tergugat I selaku persero yang baik (profesional dan proforsional) dapat mengakomodir kepentingan dari debitur (Penggugat) yang nyata-nyata adalah selaku pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh undang-undang sesuai Yurisprudensi no.266/K/Sip/1980 dan No.1230/Sip?1980. 10. Bahwa berdasarkan diuraikan tersebut di atas pada butir 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan), maka atas sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHperdata yang selengkapnya berbunyi : perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, hal ini menunjukan dan atau membuktikan bahwa atas perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo mengakibatkan Penggugat hingga kini belum dapat menguasai, menikmati, menempati dan atau memelihara OBYEK SENGKETA yang nota bene sudah dibayar lunas berdasarkan bukti-bukti otentik (Bukti P – 3, P – 6.a s/d P – 6.j) adalah milik Penggugat yang telah mengikuti prosedur dan mekanisme pemesanan rumah milik Tergugat I selaku pemilik dan pengembang perumahan “Wartawangsa Residence” yang secara nyata dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). 11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas,


telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat baik berupa kerugian materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut : 10.1 KERUGIAN MATERIIL - Jual beli rumah a quo, telah disepakati seharga Rp. 494.000.000,(empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sesuai dengan bukti Surat Pesanan No. SP-2013/02/010 tanggal 14 Januari 2014 dan beberapa kwitansi Pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat I. - Kehilangan keuntungan berupa bunga bank apabila uang sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) di tabung di bank, maka Rp. 494.000.000,- x 3 % x 16 bulan (sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai sekarang bulan Mei tahun 2015) sebesar Rp. 237.120.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dengan

demikian,

jumlah

kerugian

Materil

sebesar

Rp.

494.000.000 + Rp. 237.120.000,- = Rp. 731.120.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). 10.2

KERUGIAN IMATERIIL

Adapun kerugian imateriil (moril) ini dapat dikalkulasi/diperhitungkan dengan pengorbanan-pengorbanan Penggugat sebagai berikut : 1. Tersia-sianya waktu tenaga dan pikiran selama 16 bulan yaitu sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai sekarang bulan Mei tahun 2015 suatu keadaan yang tidak terjadi jika Terugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana hal ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.


2. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan sebelumnya, maka Penggugat menjadi tidak dapat berpikir

tenang

dan

konsentrasi

dalam

melaksanakan

perkerjaan. Kerugian Imateriil seperti dikemukakan di atas, adalah disebabkan oleh adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan layak apabila hanya Tergugat I diwajibkan untuk membayar kerugian Imateriil (Tergugat II telah dipecat) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). 12.

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I, agar bersedia dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu diabaikan dan tidak ada solusi yang baik.

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan tidak sia-sia serta kemungkinan/indikasi Tergugat hendak memindah tangankan Obyek Sengketa

sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula

Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan untuk meletakan sita jaminan (concervatoir beslag) terhadap tanah berikut bangunan rumah diatasnya di Perumahan “Wartawangsa Residence” Type Olivine dengan Lt. 84 M2, Lb 74 M2 Blok A 4 No. 17 yang terletak di Desa Cikempong, Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. 14. Bahwa sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 10 dari 45

(dwangsom) kepada para Tergugat sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak isi putusan ini diucapkan. 15. Turut Tergugat tetap ditarik dalam perkara ini, karena Turut Tergugat adalah pemesan awal rumah obyek sengketa namun sudah dinyatakan oleh Tergugat I batal atau tidak jadi membeli yang nota bene telah menyerahkan booking fee dan sampai sekarang belum dikembalian pada Turut Tergugat, sehingga cukup beralasan bilamana Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan ini. 16. Bahwa berdasarkan posita gugatan di atas, para Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : A. Primair 1.

Menerima

dan

mengabulkan

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya. 2.

Menyatakan sah secara hukum kwitansi pembayaran atas rumah Obyek Sengketa oleh Penggugat secara cash bertahap dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanda

Terima

Sementara

No.

TTS/PIM-WR/

untuk

pembayaran Booking fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2014. 2. Kwitansi No : KM1307019 untuk Pembayaran uang muka tahap I sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang tertanggal 14 Januari 2014.


3. Kwitansi No : KM1307020 untuk Pembayaran uang muka tahap II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2014. 4.

Kwitansi No : KM13030010 untuk Pembayaran uang muka tahap III sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2014.

5. Kwitansi No : KM1307154 untuk Pembayaran uang muka tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 11 April 2014. 6. Kwitansi No : KM1307177 untuk Pembayaran uang muka tahap V sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 28 April 2014. 7. Kwitansi No : KM1307045 untuk Pembayaran uang muka tahap VI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2014. 8. Kwitansi No : KM17080936 untuk Pembayaran uang muka tahap VII sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 11 September 2014. 9. Kwitansi No : KM17080710 untuk Pembayaran uang muka tahap VIII sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2014. 10. Kwitansi No : KM17082103 untuk Pembayaran uang muka tahap IX sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tertanggal 02 November 2014. 11. Kwitansi No : KM17082239 untuk Pembayaran uang muka tahap X sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2014.


Kesemuanya adalah sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah). 3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. 4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dengan bantuan aparat kepolisian apabila Tergugat I ada upaya untuk menahan dan atau menghalang halangi Penggugat untuk menempati rumah tersebut yang telah menjadi hak/milik Penggugat. 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dengan perkiraan sebagai berikut : 1.

KERUGIAN MATERIIL - Jual beli rumah a quo, telah disepakati seharga Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sesuai dengan bukti Surat Pesanan No. SP2013/02/010 tanggal 14 Januari 2014 dan beberapa kwitansi Pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat I. - Kehilangan keuntungan berupa bunga bank apabila uang sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) di tabung di bank, maka Rp. 494.000.000,x 3 % x 16 bulan (sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai sekarang bulan Mei tahun 2015) sebesar Rp. 237.120.000,(dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).


Dengan demikian, jumlah kerugian Materil sebesar Rp. 494.000.000 + Rp. 237.120.000,- = Rp. 731.120.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). 2. KERUGIAN IMATERIIL Adapun

kerugian

imateriil

(moril)

ini

dapat

dikalkulasi/diperhitungkan dengan pengorbanan-pengorbanan Penggugat sebagai berikut : - Tersia-sianya waktu tenaga dan pikiran selama 16 bulan yaitu sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai sekarang bulan Mei tahun 2015 suatu keadaan yang tidak terjadi jika Terugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana hal ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng. - Dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan sebelumnya, maka Penggugat menjadi tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam melaksanakan perkerjaan. Kerugian

Imateriil

seperti

dikemukakan

di

atas,

adalah

disebabkan oleh adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan layak apabila hanya Tergugat I diwajibkan untuk membayar kerugian Imateriil (Tergugat II telah dipecat) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat sebesar 250.000,- (dua


ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak isi putusan ini diucapkan. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concevatoir beslag) yang telah diletakan atas tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan “Wartawangsa Residence” Type Olivine dengan Lt. 84 M2, Lb 74 M2 Blok A 4 No. 17 yang terletak di

Desa

Cikempong,

Kelurahan

Pakan

Sari,

Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor. 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. B. Subsidair Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequa et bono). Setelah membaca jawaban Tergugat I/Pembanding

tertanggal 27

September 2015 yang berbunyi sebagai berikut : PARA TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUINYA. DALAM EKSEPSI 1. EKSEPSI ABSOLUT Tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat I terhadap Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Gugatan Perdata ini, Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili gugatan perkara perdata ini karena awal dari permasalahan ini merupakan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 15 dari 45

Herani Nur Indayani Alias Rani yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat II. Atas tindakan dari Tergugat II, Tergugat I melakukan Laporan Polisi ke Polres Bogor dengan Laporan Polisi Nomor : LP/316/IV/2014/JBR/Polres Bogor Kota tanggal 12 April 2014. Atas laporan tersebut, Penyidik Polres Bogor menerbitkan Surat Pemberitahuan berupa : a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HPL) dengan nomor B/189/II/2015/Reskrim tertanggal 18 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan merupakan klasifikasi dalam pasal 263 KUHP dan Penyidik akan melakukan penyelidikan/Penyidikan. b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HPL) No. B/459/V/2015/Reskrim tertanggal 28 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan

telah melakukan

pemanggilan

saksi-saksi dan juga

memanggil Penggugat namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut. c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HPL) No. B/813/VIII/2015/Reskrim tertanggal 15 Agustus 2015 yang pada intinya menyatakan Terhadap barang bukti yang dipalsukan, telah dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil bahwa tanda tangan dalam Dokumen (yang dijadikan sebagai barang bukti) Non Identik atau dalam istilah Umum diduga palsu. d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HPL) No. B/183/IX/2015/Reskrim tertanggal 28 September 2015, 28 September 2015, pada intinya menyatakan bahwa Penyidik Polres Bogor telah


melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status dari saksi Heraini Nur Indayani alias Rani (Tergugat II menjadi Tersangka. Sehingga alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan di ranah Pidana mengingat proses yang telah berlangsung telah sampai tahap penetapan tersangka. Hal ini juga untuk dapat melancarkan proses Laporan Polisi yang sedang berlangsung. Selain itu beberapa barang bukti telah diserahkan kepada pihak penyidik Polres Bogor dimana bukti-bukti tersebut juga merupakan bukti yang dimiliki Tergugat I dalam hal menjawab Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat. 2. Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini dengan Putusan Sela sebelum para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara, berdasarkan landasan hukum sebagai berikut: a. Pasal 125 ayat 2 H.I.R. yang berbunyi: “Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.” b. Pasal 134 H.I.R. yang mengatur Eksepsi Kekuasaan Absolut yang berbunyi: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”. Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 17 dari 45

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Petunjuk Mahkamah Agung dan Para Ahli Hukum (communis opinio doctorum) sebagai berikut: a. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku ke II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007, pada halaman 52 butir E3 tentang wewenang absolut, menyatakan sebagai berikut: “Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara dan tidak tergantung pada ada/tidak adanya eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf banding dan kasasi.” b. Dalam Buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung: 1995, halaman 40, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. (Bukti T-15) berpendapat: “Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak

usah

menunggu

diajukannya

keberatan

dari

pihak

yang

berperkara.” c. Dalam Buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, halaman 426, M. Yahya Harahap, S.H. (Bukti T-16) berpendapat: “Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif: hakim menunda pemeriksaan pokok perkara; tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu; Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 18 dari 45

tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.” Catatan: Keseluruhan doktrin tersebut di atas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara.

DALAM

GUGATAN

PENGGUGAT

DAPAT

DITEMUI

BEBERAPA

KECACATAN BAIK FORMIL MAUPUN MATERILL YANG MENGAKIBATKAN PERKARA A QUO DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAAREN) SERTA MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN TERGUGAT I (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) 3. Bahwa dalam gugatan telah terjadi Error in Persona, dimana yang semestinya digugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanyalah HERANI NUR INDAYANI Alias RANI yang dalam gugatan ini sebagai TERGUGAT II. TERGUGAT I tidak dapat ditarik sebagai tergugat karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I karena Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsumen dari PT. Pimamas. 4. Adapun dokumen berupa Surat Pesanan No. SP-2013/02/010 (Poin 4 halaman 2 Gugatan), dalam Surat Pesanan tersebut tanda tangan dari Saudara HENDRY NUGROHO selaku Manajer Proyek dipalsukan oleh HERANI NUR INDAYANI Alias RANI yang dalam gugatan ini sebagai TERGUGAT II. Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 19 dari 45

5. Dokumen berupa: a. Kwintansi No. KM1307019 dengan nilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) b. Kwitansi No. KM1307019 dengan nilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) c. Kwitansi No. KM13030010 dengan nilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) d. Kwitansi No. KM1307154 dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Adapun keempat Kwitansi diatas tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat I dan tidak pernah ditandatangani oleh Hendry Nugroho selaku Manejer Proyek Tergugat I. 6. Dokumen berupa: a. Kwitansi No. KM1307045 dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) b. Kwitansi No. KM17080936 dengan nilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) c. Kwitansi No. KM17080710 dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) d. Kwitansi No. KM17082103 dengan nilai Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) e. Kwitansi No. KM17082239 dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Adapun kelima kwitansi diatas tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat I dan tidak pernah ditandatangani oleh Karyawan Tergugat I Bidang Keuangan yang bernama Kurniasi Wijaya. DALAM POKOK PERKARA Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 20 dari 45

7. Dalam

hal

menjawab

dalam

pokok

perkara,

Tergugat

I

akan

menjelaskan kronologis Pembelian Rumah Blok A4 No. 17 sehingga perkara ini menjadi terang dan jelas dan menunjukkan Penggugat keliru dalam menarik PT Pimamas sebagai Tergugat I dan menunjukkan Tergugat I tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I. a. Tanggal 21 Mei 2013 tanah dan rumah di Blok A4 No. 17 Type Olivine (dalam gugatan sebagai objek sengketa) dipesan oleh Susanty (dalam gugatan ini selaku Turut Tergugat) dengan Surat Pesanan No. SP2013/05/006. Marketing yang menangani pada saat itu adalah Arief Azhari dan saat ini tidak lagi menjadi karyawan Tergugat I. Setelah pembayaran Booking Fee senilai Rp. 3.000.000,00 kemudian dibuat Surat Pesanan yang menyatakan cara pembayaran, sebagai berikut: i.

Uang muka senilai Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dicicil 6 kali dan

ii.

KPR senilai Rp.396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) setelah pembayaran uang muka selesai.

b. Sejak dilakukan pembayaran booking fee, pembayaran uang muka dari Turut tergugat mengalami keterlambatan sampai bulan Desember 2013. Kemudian Karyawan Bidang Sales Adminitrasi Tergugat I yang bernama Azizah selalu berusaha menghubungi Turut Tergugat via telepon, tetapi tidak pernah diangkat oleh Turut Tergugat. c. Setelah Turut Tergugat melakukan keterlambatan dalam pembayaran uang muka, pihak Sales Administrasi Tergugat I memutuskan akan membatalkan

pesanan

tersebut.

memberitahukan kepada pihak

Akan

tetapi,

Tergugat

II

Karyawan Bidang Sales Adminitrasi

Tergugat I yaitu Azizah bahwa ada cicilan pembayaran uang muka dari Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 21 dari 45

Turut Tergugat. Dimana cicilan pembayaran uang muka itu dilakukan sebanyak 4 kali : i.

Tanggal 16 Januari 2014, Tergugat II menyerahkan uang cicilan pembayaran uang muka yang pada saat

itu Tergugat II

menyatakan bahwa uang tersebut titipan dari Turut Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); ii.

Tanggal 14 Februari 2014, Tergugat II menyerahkan uang cicilan pembayaran uang muka yang pada saat

itu Tergugat II

menyatakan bahwa uang tersebut titipan dari Turut Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); iii.

Tanggal 11 April 2014, Tergugat II menyerahkan uang cicilan pembayaran uang muka yang pada saat

itu Tergugat II

menyatakan bahwa uang tersebut titipan dari Turut Tergugat sebesar Rp. 15.900.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Rupiah) dan iv.

Tanggal 4 November 2014, Tergugat II menyerahkan uang cicilan pembayaran uang muka yang pada saat

itu Tergugat II

menyatakan bahwa uang tersebut titipan dari Turut Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Sehingga

dengan

adanya

cicilan

pembayaran

ini

yang

sepengetahuan Tergugat I dilakukan oleh Turut Tergugat melalui Tergugat II beranggapan dan membuat kebijakan tidak membatalkan pesanan dari Turut Tergugat dikarenakan Turut Tergugat masih memiliki niat dan keseriusan dalam pembelian Blok A4 No. 17 Type Olivine dengan Surat Pesanan No. Sp-2013/05/006. d. Setelah melakukan cicilan pembayaran uang muka dan booking fee senilai Rp. 93.900.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 22 dari 45

Rupiah), Azizah sebagai Karyawan Bidang Sales Adminitrasi Tergugat I berusaha menghubungi Turut Tergugat melalui telepon untuk dimintakan berkas/dokumen keuangan karena akan dilakukan proses KPR sesuai dengan kesepakatan pada Surat Pesanan. Akan tetapi nomor telepon Turut Tergugat tidak dapat dihubungi kemudian Tergugat II memberitahu kepada Karyawan Bidang Sales Adminitrasi Tergugat I yang bernama Azizah bahwa Turut Tergugat akan mengirim data-datanya melalui surat elektronik. e. Setelah ditunggu, Turut Tergugat tidak mengirim data-data melalui surat elektronik seperti halnya yang disampaikan oleh Tergugat II, sehingga Karyawan Bidang Sales Adminitrasi Tergugat I yang bernama Azizah menyuruh Mantan Karyawan Tergugat I Bidang Marketing yang bernama Arief dan Toddy untuk mendatangi Turut Tergugat, namun sulit untuk ditemui. Temuan indikasi tindak pidana f. Sekitar bulan Januari 2015, Mantan Karyawan Bidang Marketing Tergugat I yaitu Arief dan Mahmudi mendatangi Azizah Karyawan Bidang Sales Administrasi Tergugat I dan menanyakan perihal pesanan dan pembayaran Turut Tergugat. Azizah memberitahukan kepada Arief dan Mahmudi, Turut Tergugat masih ada kekurangan senilai kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan data-data Turut Tergugat yang akan digunakan untuk proses KPR juga belum ada masuk ke kantor Tergugat I. g. Sekitar bulan Januari 2015, pihak Tergugat I mengetahui dari Azizah Karyawan Tergugat I Bidang Sales Admin bahwa Tergugat II telah melakukan penyalagunaan wewenang. Penyalagunaan tersebut berupa menyelewengkan dana konsumen yang dititipkan konsumen kepada Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 23 dari 45

Tergugat II. Dana konsumen yang diselewengkan oleh Tergugat II bukan hanya dana dari Turut Tergugat. Tergugat II juga menyelewengkan dana konsumen lainnya. Kemudian Tergugat II membuat suatu Surat Pernyataan yang menyatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2015 dengan Saksi Hendry Nugroho dan disetujui oleh suami Tergugat II yaitu Triyono. Dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat II menyelewengkan dana Turut Tergugat dengan total Rp. 400.100.000,(empat ratus juta seratus ribu Rupiah). h. Sekitar bulan Februari 2015, Penggugat datang ke kantor Tergugat I menanyakan kapan Penggugat dapat menempati rumah type olivine di blok A4 No. 17. Pada saat itu, Tergugat I terkejut karena Penggugat bukan merupakan konsumen dari Tergugat II. Tergugat I tidak mengiyakan permintaan dari Penggugat dan menjelaskan bahwa Rumah type olive di blok A4 No. 17 terdaftar atas nama Susanty (Turut Tergugat) dan

Turut

Tergugat

baru

melakukan

pembayaran

sebesar

Rp.

93.900.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I i.

Atas tindakan dari Tergugat II, Tergugat I melakukan Laporan Polisi ke Polres Bogor dengan Laporan Polisi Nomor : LP/316/IV/2014/JBR/Polres Bogor Kota tanggal 12 April 2014. Atas laporan tersebut pihak Penyidik Polres Bogor juga memanggil Penggugat, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pemberitahuan

Perkembangan

Hasil

Penyidikan

(SP2HPL)

No.

B/459/V/2015/Reskrim tertanggal 28 Mei 2015. Selain itu, hasil Penyidikan Penyidik Polres Bogor menyatakan bahwa Terhadap barang bukti yang dipalsukan, telah dikirimkan ke Puslabfor Mabes Polri dan Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 24 dari 45

telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil bahwa tanda tangan dalam Dokumen (yang dijadikan sebagai barang bukti) Non Identik atau dalam istilah Umum diduga palsu. Hal ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HPL) No. B/813/VIII/2015/Reskrim tertanggal 15 Agustus 2015. j.

Bahwa

berdasarkan

Penyidikan

(SP2HPL)

Surat No.

Pemberitahuan

Perkembangan

B/183/IX/2015/Reskrim

Hasil

tertanggal

28

September 2015, 28 September 2015, menyatakan bahwa Penyidik Polres Bogor telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status dari saksi Heraini Nur Indayani alias Rani (Tergugat II) menjadi Tersangka. Bahwa hingga saat gugatan ini diterima oleh Tergugat I, Penggugat tidak pernah menjadi konsumen dalam pembelian atau pemesanan sebidang tanah dan bangunan di Wartawangsa Residence yang terletak di Jl. Kolonel

Ediyoso

Martadipura,

Cibinong,

Kabupaten.

Bogor

dan

dikembangkan oleh PT Pimamas. 8. Sebagaimana Posita poin 2 halaman 1 dan 2 gugatan, Penggugat tidak menjelaskan Penggugat bertemu dengan siapa di kantor pemasaran Tergugat I. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat tidak pernah Tercatat sebagai konsumen Tergugat I dan tidak pernah membayar ke rekening Tergugat I maka

tentang

pertemuan

tersebut

dapat

saja

merupakan

upaya

pembenaran Penggugat untuk mendukung suatu keadaan bilamana memang terjadi pertemuan tersebut. 9. Bahwa segala dokumen yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya merupakan dokumen yang tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat I dan tidak pernah ditandatangani oleh Hendry Nugroho selaku Manejer Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 25 dari 45

Proyek ataupun Kurniasi wijaya Selaku Karyawan Bidang Keuangan Tergugat I. 10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita Poin 5 perihal pembayaran, Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kepada siapa penggugat Melakukan Pembayaran. Akan tetapi Tergugat I dalam jawabannya menerangkan bahwa sepengetahuan Tergugat I dimana keterangan itu didapat dari Penggugat ketika datang ke kantor Tergugat I, seluruh pembayaran yang didalilkan oleh Penggugat dibayarkan kepada Tergugat II. Seluruh uang tersebut tidak ada masuk dalam kas Tergugat I, sehingga terlihat bahwa uang tersebut berada di Tergugat II. Selain itu Tergugat II tidak pernah memberitahu bahwa ada konsumen yang bernama Sri Suryani dalam gugatan ini selaku Penggugat. 11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita Poin 7, yang menyatakan sesuatu hal yang tidak logis dan sangat janggal serta tidak masuk akal…dst. Penggugat tidak tahu dan tidak mengerti, bahwa dalam melaksanakan

proyek

pembangunan

rumah,

Tergugat

I

selaku

pengembang, melakukan pembangunan tanpa adanya pemesan terlebih dahulu, sehingga Tergugat I akan menjual dengan istilah ‘unit ready” 12. Dokumen-dokumen berupa : a. Surat Pesanan No. SP-2013/02/010 b. Kwintansi No. KM1307019 dengan nilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) c. Kwitansi No. KM1307019 dengan nilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) d. Kwitansi No. KM13030010 dengan nilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)


e. Kwitansi No. KM1307154 dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) f. Kwitansi No. KM1307045 dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) g. Kwitansi No. KM17080936 dengan nilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) h. Kwitansi No. KM17080710 dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) i. Kwitansi No. KM17082103 dengan nilai Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) j. Kwitansi No. KM17082239 dengan nilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Dokumen-dokumen tersebut dinyatakan oleh Pihak penggugat merupakan dokumen

asli.

Tergugat

I

meminta

kepada

Penggugat

untuk

membuktikan keaslian dari dokumen tesebut. Hal ini dikarenakan Tergugat I tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut, dan dapat saja memunculkan dugaan dokumen tersebut direkayasa oleh Penggugat bersama Tergugat II. Hal ini juga disebabkan, pada saat temuan ini terungkap, pihak dari Tergugat I yaitu Hendry Nugroho selaku Manajer Proyek menyuruh Tergugat II untuk meminta Print Out transaksi dan saldo dari Rekening Tergugat II yaitu Bank Republik Indonesia dengan No. rekening 00000012.01.137381.50.2, Bank Tabungan Negara dengan No.rekening 00001075.01.50.000109.7 dan Bank Central Asia dengan No. rekening 1670599392 , akan tetapi Transaksi dan saldo dari Tergugat II tidak sesuai dengan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat. Pada tabungan Bank Republik Indonesia jumlah saldo kurang lebih Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Bank Tabungan Negara jumlah saldo Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 27 dari 45

Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), Bank Central Asia jumlah Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah benar Penggugat memberikan uang kepada Tergugat II ? 13. Bahwa perihal Pada tanggal 23 Agustus 2014, Penggugat datang ke obyek sengketa dan melakukan perbaikan atau penambahan balok sehingga Suami Penggugat menyerahkan uang pekerjaan tambah blok A 4 No. 17 kepada Saudara Hamdani sebagaimana Posita Poin 7 paragrap 4, bahwa hal tersebut tidak diketahui oleh Tergugat I, dan saudara Hamdani bukan karyawan/staff/pekerja dari Tergugat I melainkan hanya pekerja dari kontraktor yang mengerjakan pembangunan. Dengan adanya pengakuan dari Penggugat akan hal tersebut, Ini membuktikan Penggugat memiliki itikad buruk sebagai seolah-olah seorang Pembeli. Hal ini dikarenakan, Tergugat I memiliki ketetapan/prosedur, apabila hendak melakukan perubahan atau penambahan atau pengurangan desain atau luas tanah dan atau bangunan, konsumen wajib meminta hal tersebut ke pihak pengelola Wartawangsa

Residence

bukan

secara

langsung

melakukan perubahan seperti halnya dilakukan Penggugat datang lansung ke rumah obyek sengketa dan melakukan perbaikan atau penambahan balok (Gugatan halaman 4 Butir 7). Pengakuan Penggugat tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah mengindahkan tentang suatu transaksi yang baik dan benar. Sehingga dapat disimpulkan tindakan Penggugat dalam melakukan transaksi langsung ke Tergugat II merupakan

suatu

kesalahan

dari

Penggugat.

Selain

itu

juga

memunculkan dugaan, bisa saja Penggugat dan Tergugat II telah merekayasa semua perkara ini agar dapat memperoleh keuntungan dari Tergugat I. Hal ini dibuktikan, dana/pembayaran dari Penggugat tidak Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 28 dari 45

pernah masuk ke dalam Kas Tergugat I dan jumlah Saldo dari Tergugat II tidak sampai ada sebesar kerugian yang didalilkan oleh Penggugat. BAHWA

PERBUATAN

DARI

TERGUGAT

II

TIDAK

MERUPAKAN

TANGGUNG JAWAB DARI TERGUGAT I. PERBUATAN DARI TERGUGAT II MERUPAKAN

PERBUATAN

YANG

BERDIRI

SENDIRI

DAN

ATAS

KEHENDAK DIRI DARI TERGUGAT II. PENGGUGAT JUGA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DALAM MENARIK TERGUGAT I BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN PENGGUGAT YANG DISEBABKAN OLEH TERGUGAT II. 14. Bahwa ditariknya PT. Pimamas sebagai Tergugat I oleh penggugat merupakan kekeliruan yang nyata. Pihak yang bertanggung jawab adalah Tergugat II. Mengatasnamakan Tergugat I hanya cara / modus operandi

yang

digunakan

oleh

Tergugat

II

untuk

dapat

menerima/memperoleh uang dari Penggugat. Adapaun modus operandi yang digunakan oleh Tergugat II dengan mengatasnamakan Tergugat I dan memalsukan tandatangan dan atau dokumen yang diberikan kepada Penggugat dalam hal penjualan Rumah dan tanah di Wartawangsa Residence. 15. Bahwa adapun hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat II, tidak dalam cakupan

sebagai

Marketing.

Karyawan/pekerja

dibagian

Pemasaran/Marketing di Tergugat I, memliki wewenang atau tugas yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan disepakati oleh Pekerja/Karyawan sewaktu menandatangani kontrak kerja dengan Tergugat I. adapun tugas atau wewenang dari bagian Pemasaran/Promosi/Marketing adalah : a. Membuat konsep perencanaan pemasaran; b. Melaksanakan kegiatan promosi; c. Menyelenggarakan kegiatan menarik konsumen; d. Melaksanakan pengumpulan data pemasaran pesaing; Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 29 dari 45

e. Mengolah data sehingga menjadi informasi; f. Menyusun laporan kegiatan pemasaran dan hasil yang dicapai (respon promosi, pesanan didapat); g. Menyiapkan counter yang memadai berikut kelengkapannya; h. Melaksanakan

pelayanan

yang

baik dengan

tamu/pengunjung

nasabah; i.

Menjaga kebersihan dan kerapian lokasi counter sehingga menarik dan memuaskan tamu/calon nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan membuat surat pesanan, menerima uang dan membuat

kwitansi

tidak

merupakan

tugas

dari

bagian

Pemasaran/Promosi/Marketing. Hal ini merupakan nyata bukan dalam kapasitanya dalam menjalankan pekerjaan sebagaimana ditugaskan melainkan perbuatan dan kehendak dari Tergugat II dan akibat dari perbuatan tersebut juga telah dikehendakinya. 16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang menurut penggugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat merupakan diluar dari kuasa dari Tergugat I. Tergugat I telah menetapkan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan usahanya dibidang jual beli property dengan melakukan pengarahan dan peraturan yang harus ditaati setiap karyawan dalam hal ini termasuk Tergugat II. Apa yang dilakukan oleh Tergugat II telah melanggar yang telah ditetapkan perusahaan

dalam

menjalankan

usahanya.

Sehingga

perbuatan

Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat merupakan tanggung jawab individu dari Tergugat II. 17. Bahwa Tergugat I telah melakukan kontrol/pengawasan terhadap seluruh staf/pekerja/karyawan dari Tergugat I. Pengawasan tersebut seperti Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 30 dari 45

melakukan Standar Operasional Prosedur, Evaluasi, dan rapat koordinasi. Semua

bentuk

dari

pengawasan

ini

dipatuhi

oleh

seluruh

karyawan/pekerja/staf kecuali Tergugat II. Tergugat I sering menanyakan perihal konsumen yang ditangani oleh Tergugat II, namun Tergugat II selalu meyakinkan Tergugat I bahwa tidak ada masalah terjadi. Seluruh perbuatan dari Tergugat II baru diketahui pada awal Januari 2015 ketika beberapa konsumen menanyakan langsung ke kantor Tergugat I di Cibinong perihal transaksi yang telah dilakukan oleh konsumen. 18. Bahwa Tergugat I dalam menjalan proyek Wartawangsa Residence mempunyai suatu ketetapan dimana ketetapan itu dicantumkan dalam setiap

Surat

Pesanan

yang

dalam

poin

2

menyatakan

bahwa

“Pembayaran tanda jadi dapat dilakukan dengan tunai sedangkan angsuran uang muka dilaksanakan melalui transfer Bank ke rekening Bank BTN Cabang Bogor, No. Rekening: 00015-01-30-000778-5 atas nama PT. Pimamas”. Selain itu dalam poin 3 dinyatakan bahwa “Setiap pembayaran dianggap sah apabila telah dikeluarkan kwitansi resmi oleh PT. Pimamas”. Sehingga seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat II nyata dari perbuatan Tergugat II untuk meraup keuntungan dari Penggugat. 19. Bahwa Tergugat II membuat pernyataan tanggal 28 Januari 2015 yang ditandatangani diatas materai RP. 6.000 oleh Tergugat II dan saksi Hendry Nugroho selaku Manejer Proyek Tergugat I dan disetujui oleh Triyono suami dari Tergugat II. Adapun inti dari pernyataan tersebut adalah Tergugat II telah mengaku bersalah dan bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Namun Tergugat I menegaskan, bahwa dalam Surat Pernyataan itu, dana konsumen yang diterima Tergugat II tidak memuat nama Penggugat Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 31 dari 45

melainkan nama Turut Tergugat sebesar Rp. 400.100.000,- (empat ratus juta seratus ribu rupiah). PENGGUGAT

TIDAK

MENGURAIKAN

DAN

MEMBUKTIKAN

TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUH PDT. PADAHAL, SESUAI KETENTUAN

PASAL

1365

KUH

PDT,

SELURUH

UNSUR

DALAM

PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT. Munir Fuady, SH, MH, LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan: “Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Pdt, maka unsur-unsur dari pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.” 20. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Pdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Penggugat mampu membuktikan adanya SEMUA unsur berikut ini: a. Perbuatan melawan hukum; Merujuk pada Gugatan, tidak ada satupun dalil yang secara jelas menerangkan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I karena secara nyata Tergugat II lah yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. b. Kesalahan;


Sama sekali tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II atas kehendak sendiri serta akibat yang telah dikehendaki. Sehingga unsur kesalahan Para Tergugat tidak akan terbukti. c. Kerugian; Merujuk pada gugatan, Penggugat menyatakan mengalami kerugian. Akan tetapi kerugian tersebut timbul bukan karena perbuatan dari Tergugat

I

melainkan

dari

perbuatan

Tergugat

II

serta

ketidakhatihatian Penggugat dalam melakukan proses jual beli. Sehingga unsur kerugian tidak terbukti, karena kerugian bukan dikarenakan perbuatan Tergugat I. d. Kausalitas. Karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan apapun terhadap Penggugat, maka unsur kausalitas tidak akan dapat dibuktikan oleh Penggugat. Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUH Pdt di atas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka adalah sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. 21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat I dihukum untuk menanggung kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat karena dalil tersebut tidak berdasar sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terbukti tidak ada dasar untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum baik

berdasarkan

pasal

1365

KUHPerdata

maupun

untuk

bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 33 dari 45

Tergugat II. Oleh karenanya tidak ada dasar untuk memintakan Tergugat I membayarkan ganti kerugian materiil dan immaterial sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat pada halaman 8 surat gugatannya. b. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, permintaan untuk penggantian kerugian haruslah didasarkan pada bukti-bukti dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggugat baru akan berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian jika Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya.

Permintaan

ganti

kerugian

Materiil

sebesar

Rp.

731.120.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat dengan perhitungan sebagaimana disebutkan pada halaman 8 surat gugatannya terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I sebagai berikut : i. Permintaan ganti kerugian materiil dengan total Rp. 731.120.000,(tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : -

Jual beli rumah a quo Rp. 494.000.000,- ( empat ratus sembilan puluh juta rupiah), kerugian ini tidak berdasar dan tidak terbukti secara hukum. Hal ini disebabkan, uang sebesar Rp. 494.000.000,- ( empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak pernah masuk ke dalam kas/ tidak pernah diterima oleh Tergugat I. Seluruh uang tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II bukan Tergugat I.

-

Kehilangan keuntungan berupa bunga bank sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 34 dari 45

kerugian ini merupakan hal yang tidak logis dan mengada-ada. Hal ini disebabkan tidak adanya korelasi antara jual beli rumah dengan kehilangan keuntungan berupa bunga bank. ii. Karena kerugian materiil tidak berdasar dan tidak terbukti, maka permintaan ganti kerugian imateriil tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dikabulkan. 22. KARENA DITARIKNYA PT. PIMAMAS SEBAGAI TERGUGAT I MERUPAKAN SUATU KEKELIRUAN, SERTA GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM SAMA SEKALI, MAKA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT HARUS DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA. Bahwa selain itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 RIB, Pasal 720 Reglemen Acara Perdata, dan pasal 971 Reglemen Acara Perdata. Ketentuan - ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa syarat untuk dapat diletakkan sita

jaminan

(conservatoir

beslaag)

adalah

Penggugat

harus

mempunyai bukti bahwa para Tergugat, sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang konon menurut Penggugat adalah milik para Tergugat tersebut. Selain itu, permohonan tersebut tidak beralasan secara hukum dan terlebih ditariknya PT. Pimamas sebagai Tergugat I merupakan suatu keliruan yang nyata. Permohonan Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan asli. Oleh karena nyata – nyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat sedang berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya tersebut di atas, maka patut kalau permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 35 dari 45

seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkverklaard). DALAM REKONVENSI 1. Bahwa

Tergugat

I

Dalam

Konvensi

menjadi

Penggugat

dalam

Dalam

Konvensi

menjadi

Tergugat

Dalam

Rekonvensi. 2. Bahwa

Penggugat

Rekonvensi. 3. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap diulang selengkapnya dalam Rekonvensi ini. 4. Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan kerugian Immateriil. a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari : i.

Bahwa

Tergugat

Dalam

Rekonvensi

telah

melakukan

perubahan terhadap objek sengketa sehingga membuat desain rumah menjadi berubah. Hal ini juga diakui Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam Gugatan Konvensi. Atas perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Dalam Rekonvensi memperbaiki kembali ke bentuk semula dan Penggugat Dalam Rekonvensi harus mengeluarkan dana perbaikan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ii.

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi yang kurang mengerti akan prosedur hukum mengharuskan menggunakan Jasa Pengacara/Advokat untuk menghadapi gugatan dari Tergugat Dalam Rekonvensi. Penggugat Dalam Rekonvensi harus Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 36 dari 45

mengeluarkan dana untuk jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) b. Kerugian Immateriil Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari i.

Tersia-sia waktu, tenaga dan pikiran Penggugat Dalam Rekonvensi akibat dari Gugatan Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat dalam Konvensi;

ii.

Nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi kurang baik akibat adanya Gugatan Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat dalam Konvensi di Pengadilan Negeri Cibinong yang dimana Penggugat Dalam Rekonvensi menjalankan usaha membutuhkan citra baik sehingga atasa adanya Gugatan dari Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat dalam Konvensi membuat citra dari Penggugat dalam Rekonvensi menjadi buruk.

5. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan sita jaminan terhadap Aset/harta baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, tabungan bank, deposito bank dan piutang Tergugat Dalam Rekonvensi yang dimiliki oleh Tergugat Dalam Rekonvensi. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan: DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI: I.

Menerima Eksepsi Tergugat I;


II.

Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara A-quo;

III.

Menyatakan Gugatan Error in Persona;

II.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke verkaard).

DALAM POKOK PERKARA: I.

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke verkaard);;

II.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI I.

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;

II.

Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi;

III.

Menyatakan Sah dan Berharga Sita jaminan yang diletakkan atas Aset/harta baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, tabungan bank, deposito bank dan piutang yang dimiliki oleh Tergugat Dalam Rekonvensi.

IV.

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya seluruh perkara ini. Atau, jika Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka Tergugat

I mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong tanggal

28 April 2016 Nomor : 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 38 dari 45

DALAM KONVENSI I.

DALAM EKSEPSI : 

Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk



sebagian ;

Menyatakan sah secara hukum kwitansi pembayaran atas rumah Obyek Sengketa oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara cash bertahap dengan rincian sebagai berikut : 1.

Tanda Terima Sementara No. TTS/PIM-WR/ untuk pembayaran Booking fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 14 Januari 2014.

2.

Kwitansi No : KM1307019 untuk Pembayaran uang muka tahap I sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang tertanggal 14 Januari 2014.

3.

Kwitansi No : KM1307020 untuk Pembayaran uang muka tahap II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2014.

4.

Kwitansi No : KM13030010 untuk Pembayaran uang muka tahap III sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2014.

5.

Kwitansi No : KM1307154 untuk Pembayaran uang muka tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 11 April 2014.


6.

Kwitansi No : KM1307177 untuk Pembayaran uang muka tahap V sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 28 April 2014.

7.

Kwitansi No : KM1307045 untuk Pembayaran uang muka tahap VI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2014.

8.

Kwitansi No : KM17080936 untuk Pembayaran uang muka tahap VII sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 11 September 2014.

9.

Kwitansi No : KM17080710 untuk Pembayaran uang muka tahap VIII sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2014.

10. Kwitansi No : KM17082103 untuk Pembayaran uang muka tahap IX sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tertanggal 02 November 2014. 11. Kwitansi No : KM17082239 untuk Pembayaran uang muka tahap X sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2014. Kesemuanya adalah sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah). 

Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menghukum Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah obyek sengketa terletak di Perumahan Wartawangsa Residence Type Olivine dengan luas tanah 84 M2, Lb 74 M2 Blok A4 nomor 17 di Desa Cikempong Kelurahan Pakan Sari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 40 dari 45

Rekonvensi sebagai pemilik yang sah bila perlu

dengan bantuan Aparat

Kepolisian ; 

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (concevatoir beslag) yang telah diletakan atas tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perumahan “Wartawangsa Residence” Type Olivine dengan Lt. 84 M2, Lb 74 M2 Blok A 4 No. 17 yang terletak di Desa Cikempong, Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;



Menghukum Turut Tergugat konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk



seluruhnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.351.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluhsatu ribu rupiah); Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh

Drs.JUNAEDI,SH

Panitera

Pengadilan

Negeri

Klas

IB

Cibinong

yang


menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong tanggal 28 April 2016 Nomor

104/Pdt.G/2015/PN.Cbi diperiksa dan diputus dalam

peradilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JUMIATI,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JUMIATI,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II melalui Kepala Desa setempat ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh EDWIN KOMARUDIN,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ; Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi pada tanggal 30 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 12 Juli 2016, Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 ; Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi

tertanggal 19 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi tertanggal 31 Agustus 2016, Turut Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 23 Agustus 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 15 September 2016 ;


Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi yang dibuat oleh YOYOH SADIAH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I

dalam konpensi/Penggugat

dalam rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi yang dibuat oleh JUMIATI,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong kesempatan

kepada

pihak

Terbanding

semula

telah memberi

Penggugat

dalam

konpensi/Tergugat dalam rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Agustus 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi yang dibuat oleh JUMIATI,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong

telah memberi

kesempatan kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 16 Agustus 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi yang dibuat oleh EDWIN KOMARUDIN,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

telah memberi

kesempatan kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 15 September 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,

bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong tanggal 28 April 2016 Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding

semula

Pengugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi yang ternyata tidak ada Putusan Nomor 460/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 43 dari 45

hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh

karena

pertimbangan-pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

maka

pertimbangan-

pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong tanggal 28 April 2016 Nomor : 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding, ; Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan hakim tingkat pertama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpnsi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait : MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi ;  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong, tanggal 28 April 2016, Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut ;  Menghukum Pembanding semula Tergugat I dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikianlah

diputus

dalam

rapat

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 oleh Kami : KAREL TUPPU., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A M R I L, S.H.,MHum., dan A. FADLOL TAMAM,S.H.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 – Desember - 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YANA HEDIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

Ttd

A M R I L,S.H.,MHum

KAREL TUPPU., S.H.,M.H.

Ttd

A.FADLOL TAMAM,S.H.,MHum.

PANITERA PENGGANTI, Ttd YANA HEDIYANA. S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan …… Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan ………… Rp. 139.000,J u m l a h …………………… Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents