P U T U S A N Nomor.215/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PIRMAN SASTRA, Umur 39 tahun Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) beralamat
di
Rt.01/Rw.15,
Perum
Bumi
Kelurahan
Lestari
Sambong
Blok
A
Jaya
No.
08,
Kecamatan
Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Strata satu (S.1), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ECEP NURJAMAL, S.H.,M.H. Advokat, beralamat di Jalan K.H. Khoer Affandi No. 108 A, Rt. 001/Rw.003, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04
Agustus
2016,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING semula Penggugat ; L A W A N : 1. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE,berkedudukandi Graha Mandiri Lt.3A, Jln. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Cq. PT. Mandiri Tunas Finance Kantor Cabang Tasikmalaya, Jln. K.H. Zaenal Mustofa Ruko Tasik Indah Plaza No. 29 Kota Tasikmalaya,
selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I ; 2. DUDI CAHYADI, Karyawan pada PT. Mandiri Tunas Finance Kantor Cabang Tasikmalaya yang beralamat Jln. K.H. Zaenal Mustofa Ruko Tasik Indah Plaza No. 29 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 Mei 2017, Nomor. 215/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan PEMBANDING semula Penggugat tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Agustus 2016 dalam Register Nomor. 52/Pdt.G/2016/PN. Tsm. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1.
Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebuah Kendaraan 1 (satu) unit Mobil beserta surat-surat kepemilikanya dengan lengkap yaitu STNK, BPKB dan Kunci kontak asli yang mobil tersebut Merek Toyota Avanza 1-3.GM/T/VVTi tahun 2007
warna hitam metalik
MHFM1BA3j7KO27049
dengan Nopol : D 1732
:
No. Mesin : DB95151 No. STNK 1933052/JB/2011 No.
BPKB E 3411811 H atas nama di BPKB 2.
ZU No. Rangka
DR. Therena Maria ( Bukti P-1) ;
Bahwa kemudian pada awal bulan April 2015 PENGGUGAT didatangi oleh TERGUGAT II yang menawarkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB Mobil aquo di atas dan kemudian PENGGUGAT menyerahkan BPKB asli mobil tersebut kepada TERGUGAT II dengan maksud dan tujuannya PENGGUGAT yaitu pinjaman uang dengan jaminan BPKB Mobil a-quo;
3.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT II yang isinya perjanjian kontrak dan pencocokan data perhitungan kredit atas mobil a-quo yang telah ada Nomor Kontrak sebelumnya yang isinya surat tersebut yaitu harga kendaraan isi Rp. 105.000.000,- biaya administrasi Rp. 3.200.000,- Provisi Rp. 1.000.000,- asuransi Rp. 2.238.600,dimana hal itu PENGGUGAT Sendiri tidak pernah datang ke kantor TERGUGAT I apalagi menandatanganinya surat -surat kuasa dan Perjanjian Kontrak; ( Bukti P2)
4.
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 PENGGUGAT menerima hasil pinjaman uang tersebut dari TERGUGAT II sebesar Rp. 34.000.000,- ( Tiga puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dengan 2 (dua) kali pembayaran yakni yang pertama pada tanggal 22 mei 2015 sebesarRp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp. 14.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah); ( Bukti P-3 )
5.
Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT II yang dikirimkan melalui Kantor Pos yang isinya bahwa PENGGUGAT telah memberikan surat kuasa khusus tertanggal 22 mei 2015 kepada TERGUGAT IIuntuk menjual belikan atau jual akad Gadai atas kendaraan a-quo kepadaTERGUGAT I padahal sejak awal bertemu dengan TERGUGAT II, PENGGUGAT belum pernah menandatangi surat apapun apalagi menandatangani surat kuasa sepenuhnya untuk jual akad gadai mobil a-quo kepada TERGUGAT I karena pada mulanya yang dibicarakan dan disetujui Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah mengenai hal pinjaman uang dengan jaminan BPKB mobil a-quo; (Bukti P-4); 6.
Bahwa Nyata-nyata TERGUGAT II telah bersekongkol dengan TERGUGAT I yang seolah-olah PENGGUGAT telah membeli mobil a-quo kepada TERGUGAT I padahal yang sesungguhnya PENGGUGAT hanyalah bermaksud pinjam uang dengan jaminan BPKB Mobil a-quo;
7.
Bahwa
PENGGUGAT
ahirnya
melakukan
pembayaran
cicilan
kepada
TERGUGAT I selama 24 bulan yakni sejak Mei 2015 sampai April 2017 dan kini PENGGUGAT telah melakukan 6 x cicilan/pembayaran yang dibayarkan pada setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.423.000,-( dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah cicilan/Pembayaran yang telah dibayar kepada TERGUGAT I sebesarRp. 14.538.000,-( empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);( Bukti P-5) 8.
Bahwa kemudian sejak bulan ketujuh yakni September 2015 PENGGUGAT belum bisa melakukan pembayaran cicilan/pembayaran karena ada kendala keuangan namun demikian PENGGUGAT tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sisa hutang kepada TERGUGAT I;
9.
Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 mobil q-quo sedang dipakai oleh PENGGUGATdan sekira di jalan Gentong Ciawi Tasikmalaya dirampas oleh segerobolan Preman dan penumpang diturunkan dengan tidak wajar dan tidak manusiawi dan preman tersebut tidak menunjukan surat Perjanjian Fiducia sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Pasal 15 UURI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia dan kemudian setelah diketahui sekarang bahwa segerombolan preman tersebut nyata-nyata adalah utusan TERGUGAT I dan sekarang unit mobil a-quo tersebut berada di TERGUGAT I;
10. Bahwa kemudian setelah mobil ditarik oleh TERGUGAT I pada awal bulan Juni
2016 TERGUGAT I memberikan surat pula kepada PENGGUGAT berupa tagihan yang isinya harus membayar pelunasan kepada TERGUGAT I SEBESAR Rp. 69.000.000,-(Enam puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian pelunasan HutangRp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan biaya Penarikan olehDebt Collector Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); ( bukti P-6) 11. Bahwa PENGGUGAT sekarang tidak bisa melakukan usahanya karena unit
mobila-quo tersebut sebagai sarana usaha PENGGUGAT telah dirampas oleh TERGUGAT I oleh karena demikian sejak ditariknya mobil q-quo tersebut PENGGUGAT belum bisa untuk melakukan pembayaran lagi atau Pelunasan kepada TERGUGAT I ; 12. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2016 PENGGUGAT telah melakukan pula
usaha dan bernegosiasi kepada TERGUGAT I untuk damai agar masalah antara Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT bisa selesai dengan baik, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak bisa menerima itikad baik dan tidak memberikan kebijakan kepada
PENGGUGAT untuk memberikan keringanan dalam
pembayaran/pelunasan oleh karena itu PENGGUGAT ajukan Gugatan melalui Pengadilan; 13. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang telah mengakibatkan kerugian Materil
dan Immateril bagi PENGGUGAT telah memenuhi unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata Jo. pasal 4 dan pasal 19 UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Pasal 15 UURI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia jo. Pasal 368 dan pasal 266 KUHPidana, yaitu : -
Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bahwa dimana tergugat telah sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang semestinya tidak merampas kendaraan ditengah jalan;
-
Melanggar Hak Subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan, bahwa dimana TERGUGAT I dengan sengaja merampas mobil aquo dan mengambil hak-hak orang lain yang tidak wajar;
-
Bertentangan rasa kepatutan serta sikap kehati-hatian, dimana PARA TERGUGAT tidak hati-hati dalam melakukan tindakan prestasi padahal penggugat
tidak
pernah
menjual
mobil
a-quo
dan
tidak
pernah
menandatangi perjanjian kredit serta kuasa kepada TERGUGAT II; Sehingga Perbuatan PARA TERGUGAT dapat dikualifikasikan telah melakukan unsur Perbuatan Melawan Hukum; 14. Bahwa oleh karena demikian PARA TERGUGAT telah merugikan kepada
PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Jo. pasal 4 dan pasal 19 UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Pasal 15 UURI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia jo. Pasal 368 dan pasal 266 KUHPidana sehingga perbuatan TERGUGAT dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 15. Bahwa karena TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang
mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar TERGUGAT I untuk membayar Ganti Kerugian Materill kepada PENGGUGAT sebesar harga mobil a-quo Rp. 105.000.000,- ( seratus lima juta rupiah); 16. Bahwa hal ini sesuai dengan hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum tidak
saja mengakibatkan kerugian materil juga Moril (Immateril) yaitu berupa ketakutan, terkejut, sakit, dipermalukan dan kehilangan kesenangan dan Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
kemerdekaan hidup, hal ini tentu tidak dapat diukur atau dinilai dengan sejumlah uang tetapi PENGGUGAT harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajaran, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut ganti rugi Immateril secara tanggung renteng sebesarRp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); 17. Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 4 dan pasal 19 UU Nomor 8 tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Pasal 15 UURI Nomor
42
Tahun
1999
Tentang
Jaminan
Fiducia
ada
kenyamanan dan Ganti Rugi dan selanjutnya mengenai
perlindungan
Legalitas Formal
Pendaftaran Fiducia yang dilakukan oleh TERGUGAT I itu adalah cacat hukum karenanya diragukan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham oleh karena demikian penarikan atas kendaraan a-quo tersebut tidak dibenarkan menurut undang-undang; 18. Bahwa berdasarkan Keadilan dan Kepatutan mohon dalam kesempatan ini agar
Majelis Hakim yang mulia demi kepentingan hukum untuk menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan kendaraan a quo kepada PENGGUGAT beserta kunci asli dan surat-suratnya yaitu BPKB asli dan STNK asli yang sudah ditarik oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT berkewajiban untuk membayar sisa kewajiban hutang kepada TERGUGAT I yaitu sebesar Rp. 25.462.000,- ( Dua puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Sisa PokokRp. 19.462.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) Bunga dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; 19. Bahwa untuk tercapainya Kepastian Hukum dan terhindarnya pihak yang
dirugikan semakin besar dari penggelembungan bunga yang tidak jelas dalam hal penebusan atau pelunasan mobil a-quo yang dilakukan oleh TERGUGAT I maka mohon kepada Hakim Pemeriksa agar dalam putusan provisinya menyatakan “melarang
TERGUGAT I atau pihak lain yang mendapat hak atasnya
menjual/lelang, menghibahkan dan atau merampas kendaraan a quo tanpa persetujuan
PENGGUGAT
sampai
adanya
Putusan
Hakim
yang
telah
Berkekuatan Hukum Tetap” 20. Bahwa mobil tersebut tercatat pajak di Samsat Kota Bandung oleh karena itu
PENGGUGAT memblokir pula atas kenadaraan a-quo dan PENGGUGAT tidak akan mencabut blokiran tersebut sebelum adanya persetujuan/perdamaian diantara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT; 21. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini agar tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat
dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulya untuk melakukan Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) atas :
Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
a. Sebidang tanah berikut bangunan Permanen milik PT.MANDIRI TUNAS FINANCE Kantor Cabang Tasikmalaya Jl. KH Zaenal Mustofa Ruko Tasik Indah Plaza No 29 Kota Tasikmalaya; b. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Toyota Avanza 1-3.GM/T/VVTi tahun 2007 warna
Hitam
Metalik
MHFM1BA3j7KO27049
Nopol
:
D
1732
ZU
No.
Rangka
:
No.mesin : DB95151 No. STNK 1933052/JB/2011
No. BPKB E 3411811 H atas nama di BPKB DR. Therena Maria 22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap PARA
TERGUGAT bahwa dirinya akan ingkar dan tidak mau untuk membayar ganti kerugian apapun untuk memenuhi keputusan hukum yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan atas perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakan; 23. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT maka patut dan adil PARA TERGUGAT untuk dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; 24. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah sesuai dengan pasal 180 HIR, dan
mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij Voorraad)
meskipun ada bantahan (Verzet),
Banding ataupun Kasasi. 25. Memperhatikan HIR KUH Perdata, Yurisprudensi M.A.R.I asas-asas hukum,
serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara dimaksud, Penggugat memohon perlindungan hukum kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya agar dapat menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara a-quo sebagai berikut : DALAM PROVISI : “Melarang pihak TERGUGAT, atau pihak-pihak lain yang mendapat hak atasnya menjual/lelang, menghibahkan dan atau merampas kedua kendaraan a quo tanpa persetujuan PENGGUGAT secara sah menurut hukum sampai adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap” DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya; Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
2.
Menyatakan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan
Mobil Toyota Avanza 1-
3.GM/T/VVTi tahun 2007 warna Hitam Metalik Nopol : D 1732 ZU No. Rangka : MHFM1BA3j7KO27049
No.mesin : DB95151 No. STNK 1933052/JB/2011 No.
BPKBE 3411811 H atas nama di BPKB DR. Therena Maria adalah objek terperkara; 3.
Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4.
Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi-prestasi berupa kewajiban pembayaran kepada Tergugat
sebesar Rp. 14.538.000,-( empat
belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); 5.
Menyatakan Penggugat untuk melunasi sisa hutang/kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp. 25.462.000,- ( Dua puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
6.
Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I
untuk menyerahkan
kendaraan a quo berikut kunci kontak asli dan surat-suratnya yaitu STNK asli dan BPKB asli kepada Penggugat dengan seketika dihadapan Majelis pada saat Penggugat membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 25.462.000,- ( Dua puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah); 7.
Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual beli/lelang, hibah) dan atau melakukan
tindakan
apapun
terhadap
objek
kendaraan
bermotor
yang
terperkara: 8.
Menghukum ParaTergugat agar membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng yaitu menuntut hak ganti rugi secara immateriil sejumlah uang sebesar Rp. 210.000.000,-( Dua ratus sepuluh Juta rupiah) secara tanggung renteng dengan seketika dihadapan Majelis;
9.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conversation Beslag) atas : a. Sebidang tanah berikut bangunan Permanen milik PT.MANDIRI TUNAS FINANCE Kantor Cabang Tasikmalaya Jl. KH Zaenal Mustofa Ruko Tasik Indah Plaza No 29 Kota Tasikmalaya; b. 1 (satu) unit Kendaraan warna
Hitam
Metalik
MHFM1BA3j7KO27049
mobil Toyota Avanza 1-3.GM/T/VVTi tahun 2007 Nopol
:
D
1732
ZU
No.
Rangka
:
No.mesin : DB95151 No. STNK 1933052/JB/2011
No. BPKB E 3411811 H atas nama di BPKB DR. Therena Maria 10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak Putusan atas perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakan terhitung sejak Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
Putusan
atas perkara ini mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap sampai
dilaksanakan; 11. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, (uitverbaar bij
Vooraad) sekalipun ada bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi ; 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau, Mohon kepada hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono). Membaca, bahwa jawaban TERBANDING I semula Tergugat I tertanggal 17 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut : (1) Dalam Pokok Perkara : (1.1) Bahwa,
sebagaimana
dalil-dalil
PENGGUGAT
pada
butir
3
dan
butir 4 serta butir 7 dan butir 8 Gugatan PENGGUGAT, sangat jelas
dalil-dalil
TERGUGAT
PENGGUGAT mohon
tersebut
mengakui
atas
Pengakuan
Akta
dan
untuk
itu
PENGGUGAT
tersebut yaitu atas: [1.1.1] Pengakuan Debitur
dari
menerima Nomor
:
bahwa
TERGUGAT
kontrak
membiayai empat
PENGGUGAT
(satu)
beserta
dan
Perjanjian
9181500362, 1
I.
BPKB
PENGGUGAT Pembiayaan
tanggal unit
PENGGUGAT
2
Mei
kendaraan (Bukti
adalah telah
Konsumen 2015,
bermotor
Pemilikan
untuk roda
Kendaraan
Bermotor) nya, dengan data-data sebagai berikut: -
Jenis
: 1 (satu) Unit Mobil;
-
Merk Kendaraan
: Toyota Minibus;
-
Type Kendaraan
: Avanza 1,3 G M/T VVTI;
-
Nomor Rangka
: MHFM1BA3J7K027049;
-
Nomor Mesin
: DB95151;
-
Tahun Kendaraan
: 2007;
-
Warna Kendaraan
: Hitam Metalik;
-
Nomor Polisi
: D-1732-ZU;
-
Nomor BPKB
: E3411811H;
[1.1.2] Pengakuan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah menerima hasil piniaman: [1.1.3] Pengakuan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran cicilan yang besarnyaangsuran per bulan serta tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, disesuaikan oleh Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang diterimanya; [1.1.4] Pengakuan PENGGUGAT bahwa seiak bulan ke 7(tuiuh) vakni terhitung pada bulan September 2015.PENGGUGAT tidak dapat melakukan
pembayaran
angsuran
karena
ada
kendala
keuangan, sehingga kredit menjadi macet; Bahwa, dari Pengakuan PENGGUGAT sebagaimana tersebutdiatas. sangat
nvata
dan
jelas
serta
PENGGUGAT
dan
TERGUGAT
tidak
terbantahkan
ada
hubungan
lagi.
hukum
antara berupa
pembiayaan vang dilakukan oleh PT. MANDIRI TUNASFINANCE Un casu TERGUGAT I) selaku Kreditur kepada PENGGUGAT selaku Debitur, untuk membiayai pembelianberupa 1 (satu) Unit Mobil; Merk Kendaraan: Toyota Minibus; Type Kendaraan: Avanza 1.3 G M/T VVTI; Nomor Rangka:
MHFM1BA3J7KO27049;
Nomor
Mesin:
DB95151;
Tahun
Kendaraan: 2007; Warna Kendaraan: Hitam Metalik; Nomor Polisi: D1732-ZU; Nomor BPKB: E3411811H; [1.2] Bahwa, dengan berdasarkan pada pengakuan-pengakuan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, sangat nvata danjelas permasalahan hukum/pokok sengketa dalam gugatan iniadalah mengenai peristiwa cidera ianii/wanprestasi sehingga Kredit menjadi Macet sebagai akibat tidak dibavamva angsuran dalam piniam meminiam dan/atau hutang piutang dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud PENGGUGAT pada dalil-dali PENGGUGAT butir 9 s/d butir 25 gugatan PENGGUGAT; [1.3] Bahwa sebagaimana petitum-petitum PENGGUGAT, terlihat sangat jelas itikad
buruk
PENGGUGAT,
yang
dengan
sengaja
mengalihkan
permasalahan hukum yang ada dari yang sebenarnya terjadi, untuk itu TERGUGAT mohon perhatian Maielis Hakim vaitu terhadap fakta hukum, bahwa: Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas. nvata dan terbukti serta tidak terbantahkan lagi oleh PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT dalam menyalurkan
fasilitas
kredit
pembiayaan
untuk
pembelian
mobil
sebagaimana tersebut diatas. kepada PENGGUGAT telah sesuai dan taat terhadap aturan-aturan hukum vang berlaku dan tindakan penarikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan PENGGUGAT butir 9 s/d butir 12 adalah merupakan tindakan terakhir dari TERGUGAT I. vang seharusnya ketika PENGGUGAT tidak mampu lagi untuk membayar
angsuran
maka
PENGGUGATberkewajiban
untuk
Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
menyerahkan unit jaminan kepadaTERGUGAT I. sehingga penarikan kendaraan
sebagai
unitjaminan
adalah
merupakan
pelaksanaan
perianiian vang telahdiakui dan disepakati sebagaimana tersebut diatas: [2] DALAM REKONPENSI: [2.1] Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI mohon agar
dalil-dalil
yang
telah
dikemukakan
Dalam
Pokok
Perkara
sebagaimana tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil- dalil yang dikemukakan Dalam Rekonpensi ini; [2.2] Bahwa
gugatan
ini
diajukan
oleh
TERGUGAT
REKONPENSI/
PENGGUGAT KONPENSI yang patut diduga mengandung unsur kesengajaan dan merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak patut dan ada motivasi yang dengan sengaja merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT
I
KONPENSI,
padahal
sesungguhnya
diketahui dan diakui oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI baik Perjanjian Pokoknya yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9181500362 tertanggal 02 Mei 2015, maupun perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan berkaitan dengan itu, telah diikat dengan sempurna sesuai aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku; [2.3] Bahwa senyatanya sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dan bukti-bukti
yang
ada,
sangat
jelas
dan
terbukti
TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dalam keadaan lalai, halmana ternyata dari: [2.3.1]
TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI nyata dan terbukti
mengakui
sebagaimana
pengakuan
TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI pada butir 8 dalil gugatannya, bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak mampu lagi membayar angsuran, sehingga nyata dan terbukti TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI dalam keadaan lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9181500362 tertanggal 02 Mei 2015; [2.3.2] TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT
KONPENSI
dalam
keadaan lalai melaksanakan kewajibannya maka semestinya sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9181500362 Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
tertanggal 02 Mei 2015, maupun perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan itu, kewajiban hukum dari
TERGUGAT
REKONPENSI/
PENGGUGAT
KONPENSI
selaku penjamin atau Pemberi Fidusia adalah menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI selaku Penerima Fidusia; [2.4]
Bahwa
perbuatan-perbuatan
TERGUGAT
REKONPENSI/
PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana dimaksud tersebut diatas telah memenuhi syarat dan dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang faktanya menimbulkan kerugian
yang
diderita
oleh
PENGGUGAT
REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, yaitu kerugian berupa; [2.4.1] PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI akhirnya terpaksa
mengeluarkan
biaya-biaya
penagihan
kepada
TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI tersebut serta biaya operasional pengurusan perkara, yaitu sebesar Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah); [2.4.2] Disamping
kerugian
materiil
REKONPENSI/TERGUGAT
I
tersebut,
KONPENSI
PENGGUGAT juga
mengalami
kerugian immateriil berupa tercoreng nya nama baik dari PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI yang memang tidak dapat dinilai karena berupa kerugian immateriil, sehingga untuk itu PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI mengkompensasi kan kerugian tersebut di atas sebagai kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh
TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT
KONPENSI
kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI pada saat perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; [2.5]
Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI mempunyai
dugaan
yang
REKONPENSI/PENGGUGAT
beralasan KONPENSI
bahwa
TERGUGAT
akan
mengalihkan,
memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tetap guna menghindarkan diri dari kewajibannya
terhadap
PENGGUGAT
REKONPENSI/
TERGUGAT I KONPENSI; [2.6]
Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas Gugatan Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
Rekonpensi
dalam
perkara
ini
dikemudian
hari,
maka
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bestag) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak
milik
TERGUGAT
REKONPENSI/PENGGUGAT
KONPENSI yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan ke kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini secara terpisah dari Gugatan Rekonpensi ini; [3] Bahwa tanggapan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI atas Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, serta Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI
diajukan
KONPENSI
dengan
oleh dasar
PENGGUGAT
REKONPENSI/TERGUGAT
bukti-bukti
yang
akan
I
TERGUGAT
KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI buktikan/nyatakan didepan Majelis Hakim kemudian pada agenda Pembuktian, untuk itu kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT
REKONPENSI
dengan
ini
TERGUGAT
I
KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar dapat membuktikan dalildalil Gugatannya; [4] PETITUM Bahwa tuntutan ini adalah berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh karenanya sangatlah beralasan kalau TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI/ PT. MANDIRI TUNAS FINANCE mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar supaya memutuskan dengan putusan yang serta merta dan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbar bij vorrad) walaupun diadakan perlawanan banding maupun kasasi. M A K A : Berdasarkanhal-hal,
alasan-alasan,
dasar-dasar
dan
fakta-fakta
hukum tersebut di atas, TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI/PT. MANDIRI TUNAS FINANCE mohon dengan segala hormat kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan memutus dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut: 1. DALAM POKOK PERKARA : 1.
Menolak Gugatan PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA tidak dapat diterima (niet onvankeUjke verklaard/, Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
2.
Menghukum PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. DALAM REKONPENSI: 1. Menerima Gugatan Rekonpensl dari PENGGUGAT REKONPENSI/PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT REKONPENSI/PIRMAN SASTRA telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI/PT. MANDIRI TUNAS FINANCE; 3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PIRMAN SASTRA untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI/PT. MANDIRI TUNAS FINANCE secara tunai dan
sekaligus
sejak
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Tasikmalaya
membacakan putusan dalam perkara ini; 4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir bes/ag) yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terhadap seluruh harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI/PIRMAN SASTRA yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian, dengan surat permohonan sita jaminan tersendiri; 5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PIRMAN SASTRA untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (exaequo etbono). Membaca, bahwa jawaban TERBANDING II semula Tergugat II tertanggal 17 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut : [1]
Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil sebagaimana butir 1 s/d butir 6 dalil gugatan PENGGUGAT karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta-fakta yang sebenarnya;
[2]
Bahwa fakta nya pada sekitar April 2015, TERGUGAT II menerima Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen dari PENGGUGAT, yang pada intinya PENGGUGAT akan membeli 1 (satu) unit mobil, Merk/Type: Toyota Minibus/Avanza;
[3]
Bahwa berdasarkan aplikasi tersebut TERGUGAT II melakukan survey ke lokasi tempat tinggal PENGGUGAT dan bertemu dengan istri PENGGUGAT, dan dari hasil survey dan wawancara dengan istri PENGGUGAT, dibenarkan oleh istri PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT akan membeli 1 (satu) unit mobil, Merk/Type : Toyota Minibus/Avanza;
[4]
Bahwa karena PENGGUGAT saat itu tidak berada dirumahnya dan menurut Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
informasi istri PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT saat itu berada ditempat usahanya,
maka
TERGUGAT
II
mendatangi
lokasi
tempat
usaha
PENGGUGAT, dan disana TERGUGAT II bertemu dengan PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT II bertanya apakah benar PENGGUGAT akan membeli 1 (satu) unit mobil, Merk/Type : Toyota Minibus/Avanza dan selanjutnya TERGUGAT II menjelaskan secara detail dan rinci mengenai Aplikasi Permohonan
Pembiayaan
Konsumen
dari
PENGGUGAT
yang
secara
keseluruhan dapat dimengerti oleh PENGGUGAT; [5]
Bahwa karena penjelasan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT mengenai Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dapat dimengerti oleh PENGGUGAT, dan selanjutnya PENGGUGAT menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu maka selanjutnya oleh TERGUGAT II aplikasi dimaksud dilanjutkan prosesnya sampai dengan mendapatkan putusan untuk disetujui;
[6]
Bahwa seiring berjalannya waktu, sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT pada dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 3 dan butir 4 serta butir 7 dan butir 8 Gugatan
PENGGUGAT,
sangat
jelas
dalil-dalil
PENGGUGAT
kontrak
Perjanjian
tersebut
mengakui, bahwa : [6.1]
PENGGUGAT
telah
menerima
Pembiayaan
Konsumen Nomor : 9181500362, tanggal 2 Mei 2015, untuk membiayai 1 (satu) unit mobil, Merk/Type Toyota Minibus/Avanza; [6.2]
PENGGUGAT telah menerima hasil pinjaman;
[6.3]
PENGGUGAT telah melakukan pembayaran cicilan yang besarnya angsuran per bulan serta tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, disesuaikan oleh PENGGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang diterima dan ditandatanganinya;
[6.4]
Pengakuan PENGGUGAT bahwa sejak bulan ke 7 (tujuh) yakni terhitung pada bulan September 2015, PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran angsuran karena ada kendala keuangan, sehingga kredit menjadi macet;
MAKA:
Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT II mohon dengan segala hormat kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan memutus dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut:
1. Menolak Gugatan PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) 2.
Menghukum PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA untuk membayar segala biaya Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
perkara yang timbul dalam perkara ini; 3.
Menghukum PENGGUGAT/PIRMAN SASTRA untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Januari 2017, Nomor.52/Pdt.G/2016/PN.Tsm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI ; -
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
DALAM REKONVENSI ; -
Menyatakan
Gugatan
Penggugat
rekonvensi
tidak
dapat
diterima
(niet
ontvankelijke verklaard) ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.52/Pdt.G/2016/ PN.Tsm. yang dibuat oleh Raden Dharmi Setiani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 PEMBANDING semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 52/Pdt.G/2016/PN.Tsm. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada TERBANDING I semula Tergugat I yang diterima oleh pegawai TERBANDING I semula Tergugat I dan kepada TERBANDING II semula Tergugat II ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 16 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
TERBANDING
I
semula
Tergugat
I
yang
diterima
oleh
pegawai
TERBANDING I semula Tergugat Isecara sah dan kepada TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2017 yang diterima dengan patut dan seksama ; Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, bahwa Para Terbanding sampai perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat belum menyerahkan kontra memori bandingnya ; Membaca, risalah pemberitahuan
pemeriksaan berkas (inzage) perkara
Nomor. 52/Pdt.G/2016/PN.Tsm. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017, kepada TERBANDING I semula Tergugat I dan TERBANDING II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 dengan patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan
yang
ditentukan
Undang-Undang,
oleh
karena
itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 16 Februari 2017 pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada lembar/halaman 24 pada alinea pertama yang menyatakan adanya penggabungan perkara antara Perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan padahal dalam posita dan petitum Penggugat/Pembanding tidak adanya suatu Gugatan Wanprestasi oleh karena itu pertimbangan dengan amar putusan tidak relevan ;
-
Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai hak-hak Pembanding yang telah beritikad baik untuk membayar dan melunasi sisa
hutang
Pembanding/dahulu Penggugat ; Bahwa,
mengenai
pertimbangan
hukum
majelis
sebagaimana
pada
lembar/halaman ke 24 alinea kedua baris ke 10 Majelis hakim sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan penggugat /Pembanding telah melakukan prestasi sebagai itikad baik untuk melakukan pelunasan sebesar sisa pokok Rp. 25.462.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 52/Pdt.G/ 2016/PN.Tsm. PEMBANDING semula Penggugat mengajukan memori banding, namun baik TERBANDING I semula Tergugat I maupun TERBANDING II semula Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, tetapi karena kontra memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini tetap haruslah dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan PEMBANDING semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, setelah dipelajari dengan seksama ternyata hanyalah merupakan pengulangan saja dan tidak ada halhal baru karena pada dasarnya telah dikemukakan dan disampaikan ditingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannnya Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan baik konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam konvensi dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam konvensi dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai konvensi dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi
diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan
Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Januari 2017 Nomor. 52/Pdt.G/2016/PN.Tsm. baik dalam konvensi dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena PEMBANDING semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;
MENGADILI………… Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
MENGADILI -
Menerima
permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat
tersebut ; -
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Januari 2017, Nomor. 52/Pdt.G/2016/PN.Tsm yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum PEMBANDING semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari
RABU, tanggal 14 JUNI 2017 oleh kami DRS. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan IMAM SU’UDI, S.H, M.H. dan AMRIDDIN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 21 JUNI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd
IMAM SU’UDI, S.H, M.H.
HAKIM KETUA,
ttd
DRS. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.
ttd AMRIDDIN, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,
ttd YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.
Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.215/PDT/2017/PT.BDG.
