P U T U S A N
Nomor 380/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------
RADEN JAMES RACHMAT SUBEKTI, selaku Presiden Direktur, bertindak
untuk dan atas nama PT. KILAP PROPERTINDO, berkedudukan di Permata Senayan Blok E Nomor 30, Patal Senayan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh LALA ROSANA OEY, jabatan Komisaris,
bertempat tinggal di Jalan Lamandau I/1, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Kramat
Pela,
Kecamatan
Kebayoran
Baru,
Jakarta
Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah; ---------Melawan PT. TATA MULIA NUSANTARA INDAH, berkedudukan di Sapta Mulia Center,
Jalan Rawa Gelam V Kav. OR-38, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terbantah; --------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Barat tanggal
23 Agustus 2016, Nomor 380/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----------------------------
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 19
Nopember 2013 telah mengajukan bantahan sebagai berikut : -----------------------
1. Bahwa Terbantah sebagaimana Surat permohonan mengadakan arbitrase
Nomor : YSP-069/TATAKILAP/NY/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012 terhadap Pembantah berdasarkan ketentuan Pasal 19 Surat Perjanjian Pemborongan
Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
(SPP) Pekerjaan Pembangunan Bekasi Square Pekerjaan Struktur, Arsitektur dan M/E Nomor : 008A/KP-SSP/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007;
2. Bahwa Terbantah memohon kepada Majelis arbitrase untuk menghukum dan/atau memerintahkan Pembantah melakukan pembayaran sisa tagihan
atas pekerjaan/pelaksanaan pembangunan Mall Bekasi Square sebesar Rp. 11.260.375.574,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); ------------------------
3. Bahwa
berdasarkan
perjanjian
Pemborongan
Bekasi
Square
yang
mewajibkan Pembantah membayar sisa Tagihan berdasarkan Perjanjian Pemborongan Bekasi Square
telah dihapuskan dan digantikan dengan
perikatan-perikatan baru, yakni berupa : -----------------------------------------------
a. Kompensasi terhadap sebagian Sisa Tagihan, yaitu sebesar Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan pembelian 3 (tiga) unit ruko, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut : ----
1. Pengikatan Jual Beli No. 001/KP-PJB/IX/09, tertanggal 14 September 2009, antara Pembantah dan Terbantah; ---------------------------------------
2. Pengikatan Jual Beli No. 002/KP-PJB/IX/09, tertanggal 14 September 2009, antara Pembantah dan Terbantah; ---------------------------------------
3. Pengikatan Jual Beli No. 003/KP-PJB/IX/09, tertanggal 13 Nopember
2009, antara Pembantah dan Terbantah; ---------------------------------------
4. Bahwa adanya kompensasi terhadap sebagian Sisa tagihan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan pembelian 3 (tiga) unit ruko tersebut telah diakui dan ditegaskan sendiri oleh Terbantah; ---------------------
5. Bahwa pembaharuan hutang yakni terhdap sebagian sisa tagihan sebesar Rp. 6.260.375.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kesepakatan Terbantah dan Pembantah yang dituangkan dalam perjanjian tertanggal 13 Juli 2010; -----------------------
6. Bahwa dalam perkara a quo telah terjadi pembaharuan hutang, dimana perikatan (hutang lama) berupa kewajiban pembayaran sisa tagihan
sebesar Rp. 11.260.375.574,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh Pembantah kepada Terbantah berdasarkan Perjanjian Pemborongan
Bekasi Square, telah digantikan dengan membuat perikatan-perikatan hutang baru, yaitu : ---------------------------------------------------------------------------
Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
a. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikompensasikan
dengan pembelian 3 (tiga) unit ruko, yaitu kaveling Nomor : 77, 10 dan 11, masing-masing dituangkan dalam perjanjian Pengikatan jual beli; ----
b. Sebesar Rp. 6.260.375.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibuat suatu kesepakatan tersendiri yang mengatur mengenai jangka waktu dan tata cara
pembayarannya disertai dengan pemberian jaminan berupa 3 (tiga) unit ruko, yaitu kaveling Nomor : 05, 06 dan 07, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian tertanggal 13 Juli 2012; -------------------------
7. Bahwa Pembantah sangat keberatan atas Sita Eksekusi 12 unit Ruko yang telah
disebutkan
dalam
Penetapan
Sita
Eksekusi
No.
10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 Oktober 2013, sebagaimana
yang disebutkan dalam Ruko No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21 serta 27 yang telah didelagasikan ke Pengadilan Negeri Bekasi; ---------------
8. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 telah keluar Penetapan Sita
Eksekusi No. 02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo. No.10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No.02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo. No. 10/Eks.ARB/2013/PN.Bks tanggal 14 Nopember 2013; ----------------------------
9. Bahwa atas putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.459/V/ARBBANI/2012 tanggal 13 Desember 2012, telah dimohonkan Sita Eksekusi atas Ruko-Ruko milik Termohon Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon
Eksekusi sepihak saja seharusnya yang dapat menyita adalah Putusan Pengadilan; -------------------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa obyek yang disengketakan oleh Putusan Arbitrase milik Termohon Sita Eksekusi yang telah di miliki oleh orang lain dan telah diaggunkan ke
Bank Internasional Indonesia Tbk, dan alamat yang dimohonkan Sita Eksekusi
oleh
Pengadilan
10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt-Sel adalah
Negeri
Jakarta
Selatan
No.
tidak jelas, maka Penetapan Sita
Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi harus dibatalkan; --------------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon Sita Eksekusi atas putusan Arbitrase seharusnya tidak dapat dilanjutkan karena adanya Hak Tanggungan No. 5471/2007, atas 12 unit ruko No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21
serta 27, milik Pembantah, maka terhadap barang jaminan tersebut tidak dapat
dilaksanakan
sehingga
Penetapan
Sita
Eksekusi
No.
02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo. No.10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel Jo. Berita Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
Acara
Sita
Eksekusi
No.02/Eks.Del/2013/PN.Bks
Jo.
No.
10/Eks.ARB/2013/PN.Bks tanggal 14 Nopember 2013, harus diangkat dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ------------------------------------------------------
12. Bahwa karena bantahan ini diajukan atas dasar kekuatan bukti-bukti yang sah, maka Pembantah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); --------------
Berdasarkan uraian diatas, Pembantah mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya; -----------------------------------2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik; --------------3. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.
02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo. No. 10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 13
Nopember 2013 Jo. Berita Acara No. 02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo. No.
10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -------------------------------------------------------------
4. Memerintahkan
kepada
Pengadilan
Negeri
Bekasi
untuk
segera
mengangkat kembali Sita Eksekusi dalam bentuk apapun yang telah
diletakkan atas : 12 unit Ruko 3 lantai sebelah utara Mall Bekasi Square milik Termohon Eksekusi Yaitu Ruko No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21 serta 27 yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.
02/Eks.Del/2013/PN.Bks
Jo.
No.
10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2013 Jo. Berita Acara No. 02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo. No. 10/Eks.ARB/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2013; --------------------------------------------------------------------------
5. Menghukum Terbantah
membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------------
ATAU : Jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan berdasarkan azas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan; ------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pebantah tersebut Terbantah
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------I.
DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------
Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
1. Bahwa PEMBANTAH tidak mempunyai kedudukan sebagai PEMBANTAH (Eksepsi Disqualifikatoir); -------------------------------------------------------------------
PEMBANTAH sebagaimana dalam Bantahannya telah menyatakan bahwa PEMBANTAH selaku Presiden Direktur bertindak untuk dan atas nama PT.
Kilap Propertindo dan Sdri. Lala Rosana Oey sebagai Wakil berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2013 tidak bisa dianggap sebagai Pihak
yang dapat mewakili PT. Kilap Propertindo karena Sdri. Lala Rosana Oey bukanlah sebagai Manajemen PT. Kilap Propertindo, dan jika dianggap
sebagai Kuasa Hukum yang bersangkutan bukanlah seorang Advokat yang boleh dan berhak mewakili para Pihak beracara di Pengadilan Negeri
Bekasi ini sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan alasan Pembantah dan Kuasa Pembantah tidak
mempunyai hak dan kualitas sehingga Para Pembantah tidak mempunyai "Legitima persona standi in judicio", maka Bantahan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------
2. Bantahan PEMBANTAH tidak jelas dan kabur (Exceptio Obscuur Libel); -----
Bahwa PEMBANTAH telah menggabungkan dalil bantahan dan dalil
Gugatan Perdata menjadi satu. Hal ini mengakibatkan Surat Bantahan dari PEMBANTAH menjadi tidak jelas dasar hukumnya, oleh karena Pihak yang
mengajukan, waktu pengajuan dan alasan hukum untuk mengajukan kedua dalil tersebut terdapat perbedaan yang prinsipil dan formalitasnya. Sehingga
dengan demikian Surat Gugatan perdata yang digabung dengan dalil bantahan dari PEMBANTAH adalah obscuur libel. Untuk itu sudah
sepantasnya Surat Bantahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); ----------------------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------
2.1. Bahwa "TERBANTAH" tidak perlu mengulang dan membahas uraian pokok
perkara yang disampaikan oleh "PEMBANTAH" yang dikutip dari uraian pokok perkara yang telah diputus oleh Majelis Arbiter BANI Jakarta dalam
perkara Nomor : 459/V/ARB-BANI/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan telah pula didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 201 3; -------------------------------------------------------------------------------
2.2. Bahwa sesungguhnya Putusan yang diambil oleh Majelis Arbiter BANI telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku serta memperhatikan azas
kepatutan dan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Para Pihak Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
mengenai Azas Ex aquo et bono, jadi sewajarnyalah Pihak PEMBANTAH
sebelumnya sebagai TERMOHON di BANI untuk mematuhi dan tunduk atas
putusan Majelis Arbitrase yang masing-masing Arbiternya telah ditunjuk oleh Para Pihak yang sifat putusannya final dan mengikat Para Pihak; --------
2.3. Bahwa tidaklah benar dalil PEMBANTAH pada butir 3 s.d 6 Surat
Bantahannya yang menyatakan bahwa pembaharuan hutang yang terjadi antara
TERBANTAH
sebelumnya
sebagai
PEMOHON
dengan
PEMBANTAH sebelumnya sebagai TERMOHON yang dituangkan dalam
Perjanjian tanggal 13 Juli 2010 dapat menggantikan perikatan lama
(Perjanjian Pokok) karena hal ini sudah diatur sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut : ---------
Suatu Perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut dibawah ini: -------------------------------------------------------- (Bukti-T-2) a.
Meninggalnya salah satu pihak;
c
Novasi (pembaharuan hutang);
e.
Pewarisan;
b. d. f.
g.
h.
Bangkrutnya salah satu pihak; Insolvensi salah satu pihak;
Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak
ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
2.4 Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan PENETAPAN No. 10/Eks.ARB/2013/PN Jkt.Sel untuk
mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi yang telah pula di Fiat Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2013 Nomor : 03/FE/2013/PN.Jkt.Sel.; ---------------------- (Bukti T-3)
2.5 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 benar Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan mengeluarkan PENETAPAN No 10/Eks ARB/2013/PN. Jkt.Sel. untuk mengabulkan Permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon
Eksekusi dan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menunjuk seorang Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu / disertai oleh 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap : ----------------------------------------------------------------------- (Bukti T-4)
Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
-
12 Unit Ruko 3 lantai sebelah Utara Mall Bekasi Square milik Termohon
yaitu Ruko No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21 serta No. 27.
Penyitaan Eksekusi tersebut dalam rangka Eksekusi : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 459/V/ARB-BANI/2012 tanggal 13 Desember 2012; --------------------------------------------------------------------
2.6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Panitia Sekretaris Pengadilan Negeri
Jakarta
Selatan
Nomor
:
W10.U3.073.2632
telah
memohonkan
Pelaksanaan bantuan Sita Eksekusi No. 10/Eks. ARB/2013/PN.Jkt.Sel kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi; ------------------------------ (Bukti T-5)
2.7. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
telah
membuat
Penetapan
No.
02/Eks.Del/2013/PN
Bks.
Jo.
No.
10/Eks.ARB/2013/ PN Jkt.Sel. yang mengabulkan Permohonan Sita
Eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan/atau jika ia berhalangan karena tugasnya dapat menunjuk wakilnya
sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap: ----------------------------
12 Unit Ruko 3 lantai sebelah Utara Mall Bekasi Square milik Termohon
yaitu Ruko No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21 serta No. 27. ---
Penyitaan Eksekusi tersebut dalam rangka Eksekusi : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 459/V/ARB-BANI/2012 tanggal 13 Desember 2012; --------------------------------------------------------------------
Memerintahkan pula kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi tersebut untuk membuat Berita Acara Sita Eksekusi yang Salinannya
agar disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dan Kantor Pertanahan Bekasi dengan maksud agar hal tersebut dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu, sekaligus mengumumkannya ditempat itu
sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai. Jadi tidaklah benar apa yang disampaikan oleh PEMBANTAH pada butir 9 Bantahannya yang menyatakan
pengajuan
oleh
Pemohon
Eksekusi
sepihak
saja,
melainkan sudah sesuai dengan prosedur hukum acara dan ketentuan hukum yang berlaku; --------------------------------------------------- (Bukti T-6)
2.8 Bahwa Berdasarkan Berita Acara No. 02/Eks Del/2013/PN Bks, jo. No.
10/Eks ARB/2013/PN. Jkt.Sel. tanggal 14 Nopember 2013 Jurusita
Pengadilan Negeri Bekasi Sdr. Bobi Rahman, SH atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri
Bekasi disertai oleh dua orang saksi yang telah dewasa dan dapat Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
dipercaya yaitu Sdr. Arifuddin dan Sdr. Hendra Gunawan, SH keduanya Pegawai Pengadilan Negeri Bekasi dan bertempat tinggal di Bekasi telah
datang di tempat letaknya tanah dan bangunan yang akan dilakukan Sita
Eksekusi yang mana bertemu dan berbicara dengan Ibu Rini sebagai
Sekretaris Mall Bekasi Square dan Ibu Lala Rosana Oey sebagai Komisaris Mall Bekasi Square; -----------------------------------------------------------(Bukti T-7)
Kepada kedua orang Ibu yang mewakili Mall Bekasi Square ini diberitahukan tentang maksud kedatangan mereka dengan memperlihatkan
/ membacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 02/Eks.Del/2013/PN. Bks. Jo. No. 10/Eks.ARB/2013/PN Jkt.Sel. tanggal 13 Nopember 2013 untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap : ----------------------
12 Unit Ruko 3 lantai sebelah Utara Mall Bekasi Square milik Termohon
yaitu Ruko No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21 serta No. 27
lengkap dengan batas-batasnya dan ditanda tangani oleh Jurusita dan dua orang Saksi yang berwenang; -------------------------------------------------
Terhadap Sita Eksekusi ini telah didaftarkan dan disampaikan kepada
Kantor Kelurahan Pekayon Jaya pada tanggal 14 Nopember 2013 dan kepada Kantor Pertanahan Bekasi pada tanggal 14 Nopember 2014; ----
2.9. Bahwa objek yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang dinyatakan oleh PEMBANTAH merupakan milik orang lain dan
telah diagunkan ke Bank International Indonesia Tbk, adalah alasan yang dibuat buat dan mengada-ada saja untuk menunda pelaksanaan Eksekusi atas objek Sita Eksekusi, karena pada saat Jurusita melekatkan Sita Eksekusi, PEMBANTAH tidak dapat membuktikan atau memperlihatkan bukti agunannya, TERBANTAH tetap yakin dan percaya itu adalah milik PT. Kilap Propertindo (PEMBANTAH), karena PEMBANTAH sendiri dalam
PETITUMNYA butir 4 menyatakan 12 Unit ruko 3 lantai sebelah utara Mall Bekasi Square milik Termohon Eksekusi (PEMBANTAH). kalaupun ada bukti agunan tersebut, hal itu tidaklah membebaskan PEMBANTAH dalam
melakukan kewajiban pembayaran kepada TERBANTAH sesuai dengan
Putusan Arbitrase BANI dan tetap bertanggung jawab atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bekasi yang memiliki kewenangan dalam perkara ini; -----------------------------------------------
Jadi tidak ada alasan bagi PEMBANTAH untuk meminta pengangkatan Sita Eksekusi ini dan TERBANTAH tetap memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Pelelangan
Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
Eksekusi atas objek tanah dan bangunan yang telah dilekatkan Sita Eksekusi atas 12 ruko tersebut diatas; -------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, TERBANTAH memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membuat amar putusan sebagai berikut : ----------------------------------------------
1. Menolak seluruh Bantahan PEMBANTAH yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi ini; -----------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan PEMBANTAH tidak mempunyai itikad baik sama sekali; ---3. Menyatakan Putusan Majelis Arbiter BANI adalah putusan yang sah dan mengikat para pihak; -------------------------------------------------------------
4. Memerintahkan segera PEMBANTAH untuk melaksanakan secara sukarela isi Putusan BANI yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -------------------------------------------------------------------------
5. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 02/Eks.Del/2013/PN Bks jo No. 10/Eks.ARB/2013/PN
Jkt.Sel. tanggal 13 Nopember 2013 jo BA No. 02/Eks. Del/2013/PN Bks jo No. 10/Eks.ARB/ 2013/PN Jkt.Sel. tanggal 14 Nopember 2013; --------
6. Mengukuhkan dan menguatkan Sita Eksekusi yang telah dilekatkan atas 12 ruko 3 lantai Mall Bekasi Square milik PEMBANTAH yaitu ruko
No. 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 19, 20, 21 dan 27 yang dilaksanakan
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi No. 02/Eks Del/2013/PN Bks. jo No. 10/Eks ARB/ 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Nopember 2013 jo. Berita Acara
No.
02/Eks.Del/2013/PN.Bks
jo.
No.
10
Eks.ARB/2013/
PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Nopember 2013; ------------------------------------------
7. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar semua biaya dalam Apabila
perkara; ------------------------------------------------------------------------------------
Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo et Bono); --------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan
putusan pada tanggal 21 April 2015, Nomor 499/Pdt.BTH/2013/PN.Bks. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------Dalam Eksepsi : ----------------------------------------------------------------------------------
-
Menolak eksepsi Terbantah; --------------------------------------------------------------Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
Dalam Pokok Perkara : -------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian; ---------------------------------------2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baik; ---------------3. Menyatakan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No
02/Eks.Del/2013/ PN.Bks jo No 10/Eks.ARB/2013/PN.Jak.Sel tanggal 13
Nopember 2013 Jo Berita Acara No 02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo No 10/Eks ARB/2013/PN Jak.Sel tanggal 14 Nopember 2013 terhadap Ruko No 01, 02, 03, 06, 08, 20 dan 21 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan
kepada
Pengadilan
Negeri
Bekasi
untuk
segera
mengangkat kembali Sita Eksekusi dalam bentuk apapun yang telah
diletakkan atas 7 unit ruko 3 lantai sebelah Utara Mall Bekasi Square milik Termohon Eksekusi yaitu Ruko No 01, 02, 03, 06, 08, 20 dan 21 yang telah
dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi No 02/Eks.Del/2013/PN.Bks Jo No 10/Eks.ARB/2013/PN.Jak.Sel tanggal 13
Nopember 2013 Jo Berita Acara No 02/Eks. Del/2013/PN. Bks Jo No 02/Eks,ARB/2013/PN,Jak,Sel tanggal 14 Nopember 2013; -----------------------
5. Menolak bantahan Pembantah yang lain dan selebihnya; -------------------------
6. Menghukum Terbantah membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); --------------------------------------------Menimbang,
bahwa terhadap putusan tersebut, Pembantah melalui
kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2015 sebagaimana
risalah
pernyataan
permohonan
banding
Nomor
:
499/Pdt.Bth/2013/PN.Bks. jo. Nomor : 24/Pdg/2015/PN.Bks. yang dibuat dan
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 2 Juli 2015; ----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah
diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara
Nomor
499/Pdt.Bth/2013/PN.Bks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing-
masing kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 20 Januari 2016
dan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 8 Februari 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; ------------------
Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -------------------------Menimbang,
bahwa
Pembanding
semula
Pembantah
dalam
permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding; -------------------------
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca
dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
21
April
2015
Nomor
499/Pdt.Bth/2013/PN.Bks. berpendapat sebagai berikut; -------------------------------
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah tepat
dan benar menurut hukum, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan
Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 April 2015 No. 499/Pdt.Bth/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; ------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama
dikuatkan, sehingga Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara ditingkat banding; ---------------------------------------------------------------
Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; -----------------------------------------------------------------------------------
-
Menerima
MENGADILI
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Pembantah; --------------------------------------------------------------------------
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 April
2015 Nomor 499/Pdt.Bth/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------
Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); ---------------------------
Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada
hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh kami Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H.,
M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan
H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. dan Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asep
Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -------------------------------Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis
Ttd
H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H. Ttd
Ttd Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.
Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Ttd
Asep Gunawan, S,H.
Perincian biaya perkara :
1. Biaya Meterai ..............……… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan …….
Rp.
Jumlah ………………………...
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
3. Biaya Pemberkasan ……….
5.000,-
Rp. 139.000,-
Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 380/PDT/2016/PT BDG
