PUTUSAN NOMOR . 8 / Pdt / 2016 / PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : 1. ELDA alias NURAINI, agama Islam, Alamat Jl. Wonokarto, Rt/Rw. 002/008, Kelurahan
Wonodadi,
Kecamatan
Gadingrejo,
Kabupaten Pringsewu–Lampung ; 2. WENAH, agama Islam, Alamat Jl. Dusun Cempaka Rt/Rw. 003/003, Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran– Lampung ; 3. SUMIATI, agama Kristen, Alamat Jl. Wonodadi Gadingrejo Pringsewu, Lampung Rt/Rw. 007/009, Lampung ; 4. SUYATNA, agama Budha, Alamat Jl. Kp. Sukabakti Rt/Rw. 02/02, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug – Tangerang ; 5. SUMARNA, agama Budha, Alamat Jl. Johar Barat Rt/Rw. 004/016 Kelurahan Karawang
Wetan,
Kecamatan
Karawang
Timur,
Kabupaten Karawang – Jawa Barat ; Kesemuanya adalah para ahli waris Alm. NASIR bin THENG TJENG THIAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Budi Santoso, S.H., M.H., Dul Jalil, S.H. dan Andri Herman Setiawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat–advokat
pada
Kantor
Advokat/Pengacara
“IMAM BUDI SANTOSO & REKAN”, yang berkantor di Ruko Kodim 0604 Karawang, Jalan Siliwangi No. 1 Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2015, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 7 September 2015 dengan Nomor : 227 KHT/IX/2015/PN.Kwg ; PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; LAWAN :
Halaman.1 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
1. Ny. HERYANI, umur 76 tahun, beralamat di Jl. Tuparev No. 575 Rt/Rw. 02/01, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur,
Kabupaten
Karawang,
yang
selanjutnya
digantikan oleh ahli waris Ny. HERYANI, yakni dr. BIMBING HERLAMBANG (Tergugat I.1), ENCONG HERMANTO (Tergugat I.2), HERNAWATI (Tergugat I.3), HERDIDJAJA (Tergugat I.4), LINAWATI (Tergugat I.5), dan HERAWATI NURJANAH (Tergugat I.6), yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. NYANA WANGSA, S.H., M.H. dan IKA RAHMAWATI, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “NYANA WANGSA, S.H. & REKAN”, yang berkantor di Jalan Tuparev No. 459 – Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2015 ; TERBANDING semula TERGUGAT I ; 2. CAMAT/PPAT Kecamatan Teluk Jambe sekarang menjadi CAMAT/PPAT Kecamatan Ciampel, beralamat di Jl. Gono Tirto Widjojo
No.
1
Kutapohaci–Ciampel,
Kabupaten
Karawang ; TERBANDING semula TERGUGAT II ; 3. KEPALA DESA MULYASEJATI, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, beralamat di Kampung Udug-udug, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ; TERBANDING semula TERGUGAT III ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT . Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor. 60/Pdt.G/2014/PN.Kwg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi Halaman.2 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
-
Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum EMBUN WIDJAJA dan almarhum HERJANI ; 3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perdjangdjian Perihal Hutang/beli Kebun bangbu tertanggal 5 September 1958 ; 4. Menyatakan sah menurut hukum Surat djual beli tanah kebun bambu Mutlak (lepas) tertanggal 28-12-1960 ; 5. Menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Jual Beli yang dilakukan oleh Herjani Ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan bukti Kwitansi Pembayaran tanah tanggal 6 Mei 1993 dan tanggal 16 Mei 1993 ; 6. Menyatakan sah menurut Hukum sebidang tanah darat dengan Persil No. 170, Blok Udug-Udug, Kohir/Kikitir No. 1637, seluas 53.700 m2 (Lima puluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel (dh.Telukjembe), Kabupaten Karawang adalah milik Penggugat Rekonvensi ; 7. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor : 558/Telukjambe/1993 tanggal
28
Mei
1993
yang
dibuat
oleh
dan
dihadapan
Camat
Drs. Ahyad Rosyad E selaku PPAT untuk Kepala Wilayah Kecamatan Telukjambe ; 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.001.000,00 (tiga juta seribu rupiah) ; Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 60/Pdt.G/
2014/PN.Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 7 September 2015 yang menyatakan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor. 60/Pdt.G/2014/PN.Kwg, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan Halaman.3 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 2 Nopember 2015, kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 30 Oktober 2015 secara seksama dan patut ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 13 Oktober 2015 ; Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2015 dan 17 Nopember 2015, kepada Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 5 Nopember 2015 dengan cara seksama dan patut ; Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 60/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, yaitu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III masingmasing pada tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 2 Nopember 2015, dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 5 Nopember 2015, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri
Karawang
tanggal
25
Agustus
2015
Nomor.
60/Pdt.G/2014/PN.Kwg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan Halaman.4 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan, sedangkan untuk Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dalam eksepsi dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan tingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam Eksepsi dalam tingkat banding, sehingga Putusan
Pengadilan
Negeri
Karawang
tanggal
25
Agustus
2015
Nomor.
60/Pdt.G/2014/PN.Kwg dalam Eksepsi dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusannya dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dalam perkara ini “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar. Kesimpulan dari pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : memang benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu menguasai tanah di Blok Udug-udug Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel seluas 53.700 m2, namun dasar Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dilakukan dengan didahului adanya jual beli yang telah dipertimbangkan adalah jual beli yang sah, selanjutnya dalam kesimpulan pertimbangan putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Penggugat Halaman.5 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
tidak dapat membuktikan dalil pokok tentang adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya dalam gugatan Penggugat dalam Konpensi dan karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar, semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam pokok perkara ini dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; DALAM REKONPENSI Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
gugatan
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah agar tanah obyek sengketa berdasarkan AJB Nomor 538/Telukjambe/1993 tanggal 28 Mei 1993 seluas 53.700 M2 adalah merupakan bagian dari tanah seluas 16 Ha yang telah dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonvensi yang bernama Theng Song Kwie ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah seluas 53.700 M2 yang terletak di lokasi Udug-Udug Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel (dahulu Kecamatan Telukjambe) persil 170 Kohir No. 1637 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I20 dan Saksi-Saksi yaitu Suan bin Ahim, Endang Soebandi, Agus Suntara dan Suryana ; Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat T.1-1 dan T.1-2 copy salinan Akta Keterangan Hak Waris dan Salinan Akta Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani
oleh
Tafieldi
Nevawan,
S.H.,
Notaris/PPAT
di
Karawang
Halaman.6 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
menerangkan bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (I.1 sampai dengan I.6) adalah anak dari Theng Siong Kwie dan Nyonya Heryani sehingga dengan demikian petitum ke-2 dalam Gugatan Rekonvensi dikabulkan ; Menimbang, bahwa dari bukti T.1-3 dan T.1-4 diperoleh fakta bahwa Theng Song Kwie pernah membeli kebun bamboo seluas + 16 Ha dari seseorang bernama Tan Atjang yang terletak di blok Udug-Udug Desa Mulyasejati Kecamatan Telukjambe (saat ini Kecamatan Ciampel), dari bukti-bukti tersebut juga diperoleh fakta bahwa surat Perdjangdjian Perihal Hutang/beli kebun bangbu tanggal 5 September 1958 dan Surat djual beli tanah kebun bamboo mutlak (lepas) tanggal 28 Desember 1960 adalah sah menurut hukum ; Menimbang, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga Petitum ke-3 dan ke-4 Gugatan Rekonvensi juga dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti T.I-6 dan T.I-7 berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah darat yang terletak di blok Udug-Udug persil 170 Kohir 1637 terletak di desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang,
serta
dihubungkan
dengan
bukti
T.I-10
berupa
AJB
Nomor
538/Telukjambe/1993 tanggal 28 Mei 1993 seluas 53.700 M2 dimana telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan “Dalam Konvensi” bahwa orang Tua Penggugat Rekonvensi telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dengan cara yang sah ; Menimbang,
bahwa
bukti
tersebut
dibantah
oleh
Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun telah dipertimbangkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah berdasarkan bukti T.1-6, T.1-7 sehingga Petitum Gugatan Rekonvensi angka ke-5 yaitu agar Kesepakatan Jual Beli yang dilakukan oleh Heryani Ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan bukti kwitansi pembayaran tanah tanggal 6 Mei 1993 dan tanggal 16 Mei dinyatakan sah, petitum tersebut juga dikabulkan ; Menimbang, bahwa Petitum angka ke-6 Gugatan Rekonvensi yaitu agar Menyatakan Sah menurut Hukum sebidang tanah darat dengan Persil No. 170, Blok Udug-Udug, Kohir/Kikitir No. 1637, seluas 53.700 m2 (Limapuluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel (dh.Telukjembe), Kabupaten Karawang adalah milik Penggugat Rekonvensi ;
Halaman.7 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
Menimbang,
bahwa
telah
dipertimbangkan
bahwa
Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Theng Siong Kwie dan Nyonya Heryani, serta telah pula dipertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah darat dengan Persil No. 170, Blok Udug-Udug, Kohir/Kikitir No. 1637, seluas 53.700 m2 (Limapuluh tiga ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel (dh.Telukjembe), Kabupaten Karawang telah dibeli secara sah oleh Ny. Heryani (Ibu dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), dengan demikian Peitum agar Peggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam Petitum angka-6 dinyatakan dikabulkan ; Menimbang, bahwa Petitum angka-7 adalah mengenai agar dinyatakan Sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor: 558/Telukjambe/1993 tanggal 28 Mei 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Drs. Ahyad Rosyad E selaku PPAT untuk Kepala Wilayah Kecamatan Telukjambe ; Menimbang, bahwa uraian pertimbangan “Dalam Konvensi” yakni dimana setelah pembayaran dilakukan dan diterima oleh salah satu ahli waris Nasir Bin Ceng Thian sesuai kwitansi bukti T.I-8 tersebut selanjutnya telah dibuat AJB Nomor 538/Telukjambe/1993 tanggal 28 Mei 1993 seluas 53.700 M2 adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah oleh dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat sehingga dengan demikian perbuatan Jual Beli yang terjadi adalah sah sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli
Nomor 538/Telukjambe/1993 tanggal 28 Mei 1993 yang
didalamnya menerangkan bahwa obyek jual beli tersebut adalah tanah darat Persil 170 Blok Udug-Udug Kohir No. 1637 Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang seluas 53.700 M2 dengan batas : -
Utara
: Ideng / Acin
-
Timur
: Tanah Darat
-
Selatan
: Tanah Darat Amsir
-
Barat
: Hermanto;
Menimbang, bahwa urian pertimbangan tersebut juga menjadi pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan Petitum angka ke-7 ini sehingga dengan pertimbangan tersebut Petitum angka ke-7 juga dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa pada Petitum angka-8 Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; Halaman.8 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
Menimbang, bahwa dalam uraian Posita Gugatan Rekonvensi tidak diuraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa disamping itu faktanya Penggugat Rekonvensi sendiri yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa dan penguasaan Penggugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa telah dinilai oleh Majelis dilakukan secara sah dengan dasar yang sah pula ; Menimbang, bahwa dalam dalil posita angka 8 Gugatan Rekonvensi menyebutkan : “ Bahwa dengan adanya gugatan perdata terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi dan dituduh telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak padahal jelas-jelas tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi Sah
Menurut
Hukum
sebagaimana
bukti-bukti
Otentik,
tindakan
Tergugat
Rekovpensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekovpensi dimata masyarakat dengan menggugat dan melaporkan ibu Penggugat Rekonvensi telah melakukan Tmdak Pidana ke Polda Jabar dan merupakan perbuatan yang sangat tidak menyenangkan…dst” ; Menimbang, bahwa Majelis menilai adalah hak dari setiap orang yang merasa hak nya dilanggar untuk mengajukan Gugatan, namun dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan sebagai pihak yang benar dalam menguasai tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Penggugat Konvensi yang mengajukan Gugatan perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan demikian petitum angka-8 Gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa Petitum angka-10 yaitu : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp.3.000.000.000.(Tiga Milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ; Menimbang,
bahwa
sebagaimana
dipertimbangkan
dalam
uraian
pertimbangan mengenai petitum angka-8 Gugatan Rekonvensi bahwa agar Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum telah dinyatakan ditolak, sedangkan ganti kerugian adalah salah satu hukuman bagi pihak yang dinyatakan melakukan melawan hukum maka dengan demikian petitum angka9 ini juga harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata
bersesuaian
Majelis
Hakim
berpendapat
bahwa
Penggugat
Halaman.9 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian ; Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi yang diuraikan diatas sudah tepat dan benar, semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam Rekonpensi dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Pembanding/Penggugat
dalam
konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat
pasal-pasal
dari
peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan ; M E N G A D I L I
Menerima
permohonan
banding
Pembanding
semula
Penggugat ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 25 Agustus
2015
Nomor.
60/Pdt.G/2014/PN.Kwg
yang
dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : SELASA tanggal 9 FEBRUARI 2016, oleh kami: HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis dengan FIRZAL ARZY, S.H., M.H. dan SULAIMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 Januari 2016, Halaman.10 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
Nomor : 8/PEN/PDT/2016/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota serta dibantu oleh H. MARDONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
HAKIM ANGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
FIRZAL ARZY, S.H., M.H.
HARTONO ABDUL MURAD, S.H M.H
Ttd
SULAIMAN, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,
Ttd
H. MARDONO, SH., MH.
Perincian biaya perkara : - Redaksi putusan ………
Rp.
5.000,-
- Materai…………………..
Rp.
6.000,-
- Pemberkasan…………..
Rp. 139.000,-
- Penggandaan …………
Rp.
-
Pengiriman …………….
Rp.
-
J u m l a h……………….
Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah)
+
Halaman.11 dari 11 hal. Put. No. 8/Pdt/2016/PT.BDG
