PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 524/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------PT. Utama Sinar Indonusa

(USINDO), Yang berkedudukan di Sukabumi, dan sekarang beralamat kantor di Perum Graha Mutiara Indah (GMI) Kav. 45 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAJANG HERAWAN. SH. MH, SANDI PRISMA

PUTRA,

SYAEPUL

SH.,MH,

ROHMAN.

SH,

FIRMAN FAJAR

SHIDDIEQ. SH DAN ASEP NUGRAHA YUSUP. SH, Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada kantor Advokat dan Mediator J. HERAWAN & REKAN beralamat Kantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 30 Ruko II Mandala Residance copong, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016 PN.Grt,

Nomor 14/Pdt/ 2016

Selanjutnya disebut

sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT Lawan 1.Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bupati Kabupaten Garut, Berkedudukan di Garut Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut , Sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

halaman 1 dari 41 halaman putusan Nomor 524/Pdt/2016/PT.Bdg.

2

Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut , Berkedudukan di Garut Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut , Sebagai

TERBANDING II

semula TERGUGAT II 3

Kepala

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

Dan

Pengelolaan

Pasar

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut , Berkedudukan di Garut Nomor

219

Jalan Merdeka

Garut

,

Sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4

Kepala

Dinas

Perhubungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Garut,

Berkedudukan di Garut, Jalan Merdeka Nomor

230

Garut

,

Sebagai

TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; DAN;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Koperasi Pedagang Pasar Laksana Jaya, Yang dahulu beralamat Kantor di Jalan Raya Kadungora Baru No. 5 Kadungora Garut

dan

sekarang

tidak

diketahui

keberadaan

alamat

atau

tempat

kantornya,

sebagai

:

TURUT

TERBANDING

semula

TURUT

TERGUGAT PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------------------------Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2016 Nomor 524/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg. yang memeriksa

dan mengadili

07 Nopember

tentang penunjukan Majelis Hakim

perkara

antara

kedua

belah

pihak

tersebut diatas; --------------------------------------------------------------------------------------


2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Grt tanggal 13 September 2016

berikut surat-surat lainnya

yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang Gugatan Penggugat

Nomor 07 /Pdt.G/2016/PN.Grt

tercantum dalam

tanggal 13 September 2016

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 11.033 M2, yang terletak di Blok Gagarjunti Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama PT. UTAMASINAR INDONUSA (USINDO)/Penggugat, dengan tanda-tanda batas adalah : Utara

: Berbatasan dengan tanah milik H. Kaya, Bapak Ili dan Bapak Harun

Timur

: Berbatasan dengan tanah milik Bapak Harun, Bapak Diman dan Bapak Wagiman ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik H. Rukmana, Bapak Ondi dan Popong. Barat

: Berbatasan dengan Jalan Raya.

Dimana tanah tersebut diatas adalah sekarang dikuasai dengan tanpa hak yang sah atau melawan hukum secara bersama-sama oleh Tergugat I s/d Tergugat IV atau Para Tergugat, dan untuk selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai barang terperkara; 2. Bahwa

sejak

pada

tahun

1994,

barang

terperkara

tersebut

telah

dikerjasamakan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu untuk dibangun Pasar dan Sub Terminal Kadungora, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Nomor

:

Kabupaten

573/Perj.379-Hak/94 Daerah

USINDO/Penggugat

Tingkat dalam

tentang II

Kerjasama

Garut/Tergugat

Pembangunan

Pasar

Antara I dan

Pemerintah

dengan Sub

PT.

Terminal

Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994; 3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pembangunan dengan baik dan telah menyerahkan atas seluruh bangunan dan fasilitas Pasar dan Sub Terminal Kadungora kepada Para Tergugat, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-


Hak/94, tanggal 28 Oktober 1994 tersebut dan lebih jauhnya lagi bahwa bangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut telah dipakai dan dimanfaatkan oleh para pedagang ditempat tersebut; akan tetapi Penggugat hingga sekarang belum mendapatkan atau belum menerima penggantian atau konpensasi apapun dari Tergugat I s/d Tergugat IV atau Para Tergugat atas hasil Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut; 4. Bahwa untuk tegasnya Penggugat hingga sekarang ini, belum menerima sejumlah uang serupiah pun dari Para Tergugat atas penggantian biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut dan biaya konpensasi atau pembebasan atas tanah yang dipakai Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994 tersebut; 5. Bahwa Penggugat pernah memberikan surat kuasa kepada Turut Tergugat untuk menyelesaikan tentang barang terperkara, sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 15 April 2004 akan tetapi Turut Tergugat bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat III tersebut telah melaksanakan diluar kewenangannya, yaitu Tergugat I s/d Tergugat III telah memberikan ganti rugi kepada

Turut

Tergugat,

yang

mana

Turut

Tergugat

tersebut

telah

mengatasnamakan Penggugat, sehingga dengan tipu muslihat Turut Tergugat telah

mendapatkan

konpensasi

dari

Tergugat

I

yaitu

sebesar

Rp.

752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), yang mana penggantian konpensasi (ganti rugi) tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, sehingga dari peristiwa tersebut Penggugat merasa dirugikan dan peristiwa/ perbuatan tersebut Penggugat laporkan ke Kepolisian dahulu Polisi Wilayah Priangan Timur, yang pada akhirnya Tergugat III selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Garut (dahulu) dan Turut Tergugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Garut, sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 305/Pid.B/ 2005/PN-GRT Jo. No. 306/Pid.B/2005/PN-GRT; 6. Bahwa perlu diketahui dari sejak dibelinya dan telah dibangunnya Pasar dan Sub Terminal Kadungora diatas barang terperkara tersebut, Penggugat hingga sekarang tidak pernah menerima baik dari hasil pengelolaan Pasar dan Sub


Terminal Kadungora maupun dari penggantian biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut serta biaya konpensasi atau pembebasan atas tanah yang dipakai Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut baik dari Para Tergugat maupun pihak lain; 7. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan beberapa kali somasi secara tertulis kepada Para Tergugat agar Para Tergugat segera memenuhi prestasinya/kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat diantaranya melalui Surat Nomor: 06/PT.Usindo-Prima/IV/2011 tertanggal 20 April 2011, Surat Nomor Surat Nomor: 030/UP/DU/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011, Surat Nomor: 035/UP/DU/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011, Surat Nomor: 33/UP/DU/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Surat Nomor: 03.HSS/UP/KmU/IV/2015 tertanggal 1304-2015, Surat Nomor: 021/UP/DSI/IV/2015 tertanggal 28-042015 dan terakhir Surat Nomor: 052/UP/DSI/IX/2015 tertanggal 03 September 2015, namun terhadap semua surat tersebut tidak ada tanggapan sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat; 8. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Para Tergugat tersebut dengan cara tidak memenuhi Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO

dalam

Pembangunan

Pasar

dan

Sub Terminal Kadungora

Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; 9. Bahwa dengan demikian apabila ada pemindah tanganan, atau peralihanperalihan hak baik dalam bentuk jual beli, hibah, maupun yang lainnya, yang dilakukan oleh siapapun kepada Para Tergugat dan atau siapa saja, baik langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 10. Bahwa Penggugat dengan tidak pernah melakukan peralihan hak atau tidak pernah membuat transaksi jual beli, hibah, maupun yang lainnya atas barang terperkara tersebut kepada pihak Para Tergugat atau pihak lainnya, maka dengan sendirinya jika ada atas bukti-bukti tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;


11. Bahwa oleh karena Penggugat masih sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas barang terperkara tersebut, maka atas bukti kepemilikan seperti Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama PT. UTAMA SINAR INDONUSA (USINDO) tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; 12. Bahwa sebagai akibat dari tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak menuntut kepada Para Tergugat, sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, karena Penggugat telah menderita kerugian yang sangatlah besar, dengan perincian sebagai berikut : 12.1. Kerugian Materil Kerugian materil Penggugat atas barang terperkara tersebut yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang pada tahun 2016, dimana barang terperkara tersebut adalah sekarang ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, dan Penggugat memohon kepada Para Tergugat atas barang

terperkara

tersebut

bahwa

Penggugat

bersedia

untuk

melapaskan haknya atas seluruh barang terperkara tersebut kepada Para Tergugat dengan cara Para Tergugat memberikan ganti rugi kerugian yaitu memberikan konpensasi dengan sejumlah uang, dimana apabila

barang

terperkara

tersebut

dikonpensasikan

maka

perhitungannya adalah : Luas tanah ± 11.033 M2 atau 788 tumbak/bata atau luas tanah yang ditempati sekarang ini oleh Pasar dan Sub Terminal Kadungora adalah dikali dengan harga pasaran Rp. 15.000.000,-/tumbak, maka 788 tumbak x Rp. 15.000.000,-/tumbak = Rp. 11.820.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut semua pihak; 12.2. Kerugian Imateril Bahwa lagi pula akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV yaitu telah melakukan perbuatan ingkar janji, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat berhak menuntut ganti kerugian immateril kepada Para Tergugat tersebut baik sendiri-


sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus, yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat karena Penggugat tersebut adalah pembisnis dan pengembang (pemborong), yang mana Penggugat sekarang ini sudah tidak bisa berbisnis karena modalnya tertahan dibarang

terperkara,

dimana

kerugian

tersebut

yang

pada

kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu apabila dinilai dengan uang yaitu dengan perincian adalah sebagai berikut : Dari sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang pada tahun 2016 yaitu telah + 22 tahun, dimana barang terperkara tersebut telah dikuasai, dipakai, dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka beralasan menurut hukum, apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian imateril tersebut adalah berupa pendapatan retribusi dengan perhitungan : Type Kios

Banyaknya Ukuran (M2) Kios

Retribusi Kios /hari

Kelas I

60

9

Rp. 360,-

Kelas II

410

6

Rp.180,-

Kelas III

72

5

Rp.100,-

Kelas III

43

6

Rp.120,-

a. Kios Kelas I berukuran 9 M2sebanyak : 60 x 360,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 171.072.000,b. Kios Kelas II berukuran 6 M2sebanyak : 410 x 180,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 584.496.000,c. Kios Kelas III berukuran 5 M2sebanyak : 72 x 100,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 57.024.000,d. Kios Kelas III berukuran 6 M2sebanyak : 43 x 120,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 40.867.200,-


Maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian imateril berupa pendapatan retribusi sebesar Rp. 171.072.000,- + Rp. 584.496.000,-

+

Rp.

57.024.000,-

+

Rp.

40.867.200,-

= Rp.

853.459.200,-atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut semua pihak. Lebih jauh lagi, Perhitungan diatas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Faerah Tingkat Garut Nomor 8 Tahun 1975 Tentang Kepasaran dan Retribusinya. 13. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas barang terperkara tersebut telah berupaya dan berusaha sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut dan mengambil haknya serta menyelesaikan masalah tersebut di atas secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia, maka oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum, Penggugat berpaling ke Pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini, dan Penggugat berharap melalui gugatan ini adanya keadilan bagi Penggugat; 14. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut, C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Perdata ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus; 15. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan verzet, banding maupun kasasi; 16. Bahwa keberadaan Turut Tergugat tersebut dalam perkara ini adalah untuk memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu pula Turut Tergugat tersebut, harus dihukum untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;


Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Garut C.Q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata ini agar berkenan memanggil Penggugat atau kuasanya dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat, untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini serta menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas ± 11.033 M2, yang terletak di Blok Gagarjunti Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama PT. UTAMA SINAR INDONUSA (USINDO)/Penggugat; 3. Menyatakan dan menetapkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama PT. UTAMA SINAR INDONUSA (USINDO)/Penggugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994; 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut dengan cara tidak memenuhi Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994, maka perbuatan tersebut adalah merupakan

perbuatan

ingkar

janji

(wanprestasi)

sehingga

dapat

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; 6. Menyatakan dan menetapkan bahwa dengan demikian apabila ada pemindah tanganan, atau peralihan-peralihan hak baik dalam bentuk jual beli, hibah, maupun yang lainnya, yang dilakukan oleh siapapun kepada Para Tergugat dan atau siapa saja, baik langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;


7. Menyatakan dan menetapkan bahwa jika ada transaksi jual beli, hibah, maupun yang lainnya atas barang terperkara tersebut kepada pihak Para Tergugat atau pihak lainnya, maka dengan sendirinya jika ada atas bukti-bukti tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya; 8. Menghukum Para Tergugat guna membayar ganti rugi kerugian, baik kerugian materil maupun imateril secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara bersama-sama kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, dengan perincian : 8.1. Kerugian Materil : Kerugian materil Penggugat atas barang terperkara tersebut yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang pada tahun 2016, dimana barang terperkara tersebut adalah sekarang ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, dan Penggugat memohon kepada Para Tergugat atas barang terperkara tersebut bahwa Penggugat bersedia untuk melapaskan haknya atas seluruh barang terperkara tersebut kepada Para Tergugat dengan cara Para Tergugat memberikan ganti rugi kerugian yaitu memberikan konpensasi dengan sejumlah uang, dimana apabila barang terperkara tersebut dikonpensasikan maka perhitungannya adalah : Luas tanah ± 11.033 M2 atau 788 tumbak/bata atau luas tanah yang ditempati sekarang ini oleh Pasar dan Sub Terminal Kadungora adalah dikali dengan harga pasaran Rp. 15.000.000,-/tumbak, maka 788 tumbak x Rp. 15.000.000,-/tumbak = Rp. 11.820.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut semua pihak; 8.2. Kerugian Imateril Dari sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang pada tahun 2016 yaitu telah + 22 tahun, dimana barang terperkara tersebut telah dikuasai, dipakai, dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka beralasan menurut hukum, apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian imateril tersebut adalah berupa pendapatan retribusi dengan perhitungan: a. Kios Kelas I berukuran 9 M2 sebanyak : 60 x 360,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 171.072.000,-


b. Kios Kelas II berukuran 6 M2 sebanyak : 410 x 180,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 584.496.000,c. Kios Kelas III berukuran 5 M2 sebanyak : 72 x 100,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 57.024.000,d. Kios Kelas III berukuran 6 M2 sebanyak : 43 x 120,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 40.867.200,Sehingga jumlah total pendapatan retribusi sebesar Rp. 171.072.000,- + Rp. 584.496.000,- + Rp. 57.024.000,- + Rp. 40.867.200,- = Rp. 853.459.200,-atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut semua pihak. 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kelalaian, terhitung semenjak putusan

ini dibacakan

untuk setiap hari sampai dengan

dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus; 10. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi; 11. Menghukum Turut Tergugat tersebut harus dihukum untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini; 12. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR: “Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)” Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan jawabannya tertanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IVmenolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini; bahwa kapasitas (legal standing) Sdr. H. Sucherli, B.Sc., sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Utama sinar Indonusa (USINDO) sangat diragukan, dengan alasan :


bahwa Penggugat adalah merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dimana dalam pendirian dan pengelolaannya tunduk kepada UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. bahwa perlu Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dimana dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggarandasar. Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Direksi untuk mewakili tersebut adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang a quo, anggaran dasar, atau keputusan RUPS dengan syarat keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undanga quo dan/atau anggaran dasar Perseroan. Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, untuk membuktikan apakah Sdr. H. Sucherli, B.Sc merupakan pihak yang b e n a r - b e n a r m e m i l i k i k a p a s i t a s ( l e g a l s t a n d i n g ) u n t u k mewakili PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut atau bukan, maka sudah seharusnya Penggugat dalamperkara a quo harus dapat membuktikan dalam Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian

PT. Utama Sinar Indonusa (USINDO), dan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan bahwa Sdr. H. Sucherli, B.Sc mempunyai kapasitas mewakili PT Utama Sinar Indonusa (USINDO) di Pengadilan Negeri. Sehingga apabilaSdr. H. Sucherli, B.Sc tidak dapat membuktikannya maka Sdr.H. Sucherli, B.Sc terbukti tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mewakili PT. Utama Sinar Indonusa (USINDO) di Pengadilan selaku Pihak Penggugat dalam perkara a quo, maka hal tersebut patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat error in persona, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 111 bahwa apabila yang bertindak sebagai


Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal error in persona dalam bentukdiskualifikasi in person. 2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Gugatan Ingkar Janji (wanprestasi) dimana Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, artinya bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian. Bahwa apabila memperhatikan gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2, Penggugat secara tegas telah menyatakan bahwa “…dst…barang terperkara tersebut telah dikerjasamakan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu untuk dibangun Pasar dan Sub Terminal Kadungora, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut/Tergugat I dengan PT Usindo/Penggugat dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994,”dimana mengenai dalil tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan Pasal 1340Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan yang menjadi inti permasalahan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Garut merupakan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)atas Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Huk/94 tentang Kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Garut dengan PT Utama Sinar Indonusa (USINDO) dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tanggal 28 Oktober 1994, maka seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan a quo, haruslah pihak yang secara langsung telah mengadakan kesepakatan/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut diatas. Sehingga oleh karena itu, apabila Penggugat mengikutsertakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Para Pihak dalam gugatan a quo maka


gugatan tersebut haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang salah sasaran karena baik Tergugat II, Tergugat III, maupun Tergugat IV tidak pernah merasa melakukan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian a quo. Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karena Tergugat II, Tergugat

III,

dan

Tergugat

IV

tidak

pernah

merasa

melakukan

kesepakatan/perjanjian dengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal ini juga secara jelas dan tegas telah menjadi yurisprudensi sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang salah sasaran atau salah pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula halnya dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., (2005: 439) dengan merujuk kepada yurisprudensi yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 bahwa seseorang/pihak yang ditarik sebagai tergugat haruslah orang yang tepat, karena dengan salah menarik pihak yang digugat maka akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi error in persona. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar seyogyanya menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatanPenggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2, pada dasarnya Penggugat telah mengakui sebagai berikut: “bahwa sejak tahun 1994 barang terperkara tersebut telah dikerjasamakan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu untuk dibangun Pasar dan Sub Terminal Kadungora, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94 tentang

Kerjasama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Garut/Tergugat I dengan PT Usindo/Penggugat dalam Pembangunan Pasar dan


Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994.” Bahwa apabila memperhatikan dalil Penggugat tersebut, sehubungan dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Garut mengenai Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94antara PT Utamasinar Indonusa (PT USINDO) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal ini diwakili oleh Bupati Garut selaku Tergugat I, maka perlu TergugatII, III dan Tergugat IV sampaikan, bahwa pihak yang telah mengadakan kesepakatan/perjanjian (hubungan hukum) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian a quo, hanyaantara PT Utama Sinar Indonusa (PT USINDO) selaku Penggugat dalam perkara a quo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam hal ini diwakili oleh Bupati Garut selaku Tergugat I dalam perkara a quo, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yang telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan/perjanjian tersebut, dimana hal ini secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan Pasal 1340Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Bahwa atas dasar tersebut diatas, dikarenakan para pihak yang telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94 tersebut hanyalah antara

PT Utamasinar Indonusa (PT USINDO) dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten Garut dalam hal ini diwakili oleh Bupati Garut selaku Tergugat I, maka sudah seharusnya tuntutan/petitum yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik berupa konpensasi/kerugian materil/kerugian imateril haruslah ditujukan/dimohonkan kepada pihak yang terikat dalam Perjanjian a quo yang dalam hal ini telah diwakili oleh Tergugat I. Akan tetapi pada kenyataannya Penggugat malah mengajukan tuntutan/petitum baik berupa kerugian materil maupun kerugian imateril kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yangtidak pernah sama sekali melakukan perjanjian/hubungan hukum apapun dengan Pihak Penggugat(Vide halaman 6 angka 5 dan angka 8 dalam gugatan Penggugat), sehingga atas dasar apa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV


dituntut harus membayar konpensasi/ganti kerugian materil maupun kerugian imateril kepada Penggugat…!!Maka berdasarkan hal tersebut diatas, sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel). Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar seyogyanya menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatanPenggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijkverklaard). 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk plurium litis consortium yakni kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yakni dalam hal ini adalah Pihak Para Pedagang dengan alasan sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Huk/94 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora, pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungoraadalah sebesar Rp. 2. 673.000.000.00,- (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah); - Bahwaberdasarkanketentuan Pasal 4 Perjanjian a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai system pembayaran atas biaya pembangunan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan antara para Pedagang dengan Pihak Kedua; - Bahwafaktanyasaat ini kios/los Pasar Kadungora telah di beli dan ditempati oleh Para Pedagang. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa Gugatan Penggugat telah keliru karena Penggugat tidak menarik pihak yang merupakankunci penyelesaian permasalahan ini dengan alasan karena berdasarkan perjanjian a quo bahwa pihak yang berkewajiban untuk membayar atas biaya pembangunan beserta biaya pembebasan tanahadalah Para Pedagang bukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga dengan demikian sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-


tidaknya

menyatakan

gugatanPenggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijkverklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam Pokok Perkara ini. 2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan secara tegas diakui dengan benar. 3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 1 (satu) yang pada intinya telah menyatakan : “….dst…PT. Utamasinar Indonusa (USINDO); ..dst… Yang dalam hal ini diwakili oleh H. Sucherli, B.Sc., selaku Direktur Utamasinar Indonusa (USINDO), berdasarkan Akta PT Utamasinar Indonusa (USINDO) No 10 tanggal 24 Januari 1992, yang berkedudukan di Sukabumi, dan sekarang beralamat kantor di Perum Graha Mutiara Indah (GMI) Kav. 45 Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut…dst..” Bahwa sehubungan dengan dalilPenggugat tersebut, apabila Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo memang benar-benartelah mewakilkan kepada H.Sucherli, B.Sc., selaku Direktur Utamasinar Indonusa (USINDO), berdasarkan Akta PT Utamasinar Indonusa (USINDO) No 10 tanggal 24 Januari 1992, maka seharusnya dalil penggugat tersebut harus dapat dibuktikan dengan adanya 1) Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian PT. Utamasinar Indonusa (USINDO); 2) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dimana hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dimana dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu)orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah

setiapanggotaDireksi,kecualiditentukanlain

dalam

anggaran

dasar.

Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Direksi untuk mewakili tersebut


adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang a quo, anggaran dasar, atau keputusan RUPS dengan syarat keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuanUndang-Undanga quo dan/atauanggarandasarPerseroan.” Bahwa atas dasar dalil/argumentasi tersebut diatas, apabila Pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka keberadaan Penggugat tersebut menjadi sangatdiragukan, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara a quo untuk segera menolak Gugatan Penggugat tersebut. 4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa : 3) “…dst…akan tetapi Penggugat hingga sekarang belum mendapatkan atau belum menerimapenggantian atau konpensasi apapun dari Tergugat I s/d Tergugat IV atau Para Tergugatatas hasil Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut.” 4) “…dst…belum menerima sejumlah uang serupiah pun dari Para Tergugat atas penggantian biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut dan biaya konpensasi atau pembebasan atas tanah yang dipakai Pasar

dan

Sub

Terminal

Kadungora

tersebut,

sebagaimana

yang

diamanatkan oleh Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94 …dst…” Bahwa sehubungan dengan dalilPenggugat tersebut, perlu Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV jelaskanbahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut denganPTUtamasinar Indonusa (USINDO) dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut menyatakan sebagai berikut : “ Biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora adalah sebesar Rp. 2.673.000.000,-

(Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

termasuk biaya pembebasan tanah.”


Adapun mengenaipembayaran terhadap biaya Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian a quo menyatakan sebagai berikut : Kedua belah pihak sepakat bahwa system pembayaran antara Para Pedagang dengan Pihak Kedua dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 1) kontan/tunai dengan ketentuan : a) Uang muka sebesar 25 % dari harga kios disetor selambat-lambatnya pada saat penyerahan kunci kios; b) Adapun sisanya sebesar 75 % dilunasi dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak penyerahan kunci. 2) Secara cicilan dengan ketentuan : a) Uang muka sebesar 25 % dari harga kios dibayarkan selambat-lambatnya pada saat penyerahan kunci kios; b) Sisanya sebesar 75 % dicicil secara bulanan, maksimal selama 36 kali cicilan. 3) Apabila ketentuan yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemohon kios maka haknya menjadi gugur. 4) Apabila ada kios yang tidak di tebus, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan menjual kepada pedagang lain. 5) Pembayaran uang muka dan cicilan kios sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menyetorkan ke PT. Panin Bank Kantor Cabang Garut dan atau Bank lain yang ditunjuk kemudian oleh Pihak Kedua. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 4 Perjanjian a quo sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai pembayaran atas biaya pembangunanPasar dan Sub Terminal Kadungora sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian a quo, system pembayarannya dilakukan oleh Para Pedagang kepada Pihak Kedua yaitu PT. Utama Sinar Indonusa (USINDO) dengan cara kontan/tunai maupun secara cicilan bukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Bahwa

faktanya

PT.

Utamasinar

Indonusa

(USINDO)

telah

menerima

pembayaran baik secara kontan/tunai yang dilakukan secara langsung oleh pedagang kepada PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) maupun secara cicilan


yang dilakukan oleh Para Pedagang kepada PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) melalui Bank Muammalat Indonesia Cabang Bandung selaku pihak Bank yang telah ditunjuk

oleh Pihak Kedua/PT. Utamasinar Indonusa. Adapun rincian

pembayaran kios/los Pasar Kadungora sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut : 1) Uang muka

= Rp 599.232.500,-

2) Akad kredit dengan Bank Muamalat Cabang Bandung

= Rp1.789.057.500,-

3) Hasil penjualan kios secara kontan

= Rp

348.964.000,-

4) Dana talangan tahun 2004

= Rp

752.000.000,-

Jumlah

= Rp3.489.254.000.-

Apabila memperhatikan rincian pembayaran kios/los tersebut maka biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Huk/94 tanggal 28 Oktober 1994 yaitu sebesar Rp2.673.000.000.00,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), pada kenyataannya telah dibayarkan oleh Para Pedagang. Sehingga atas dasar tersebut maka sudah terbukti secara nyata bahwa yang berkewajiban untuk membayar atas penggantian biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian a quo bukanlah Pemerintah Kabupaten Garut melainkan Para Pedagang Pasar Kadungora dan pembayaran tersebut telah dilakukan oleh Para Pedagang.Maka dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk segera menolak gugatan Penggugat dalam perkaraa quo. 5. Bahwa menanggapi seluruh dalil Penggugat pada halaman 3 angka 7 yang pada pokoknya telah menyatakan : “bahwa Penggugat telah berupaya melakukan beberapa kali somasi secara tertulis

kepada

Para

Tergugat

agar

Para

Tergugat

segera

memenuhi

prestasinya/kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat diantaranya melalui surat Nomor: 06/PT. Usindo-Prima/IV/2011 tertanggal 20 April2011, Surat Nomor : 030/UP/DU/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011, Surat Nomor: 035/UP/DU/VII/2011


tertanggal 12 Juli 2011, Surat Nomor: 33/UP/DU/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Surat Nomor: 03.HSS/UP/KmU/IV/2015 tertanggal 13-04-2015, Surat Nomor: 021/UP/DSI/IV/2015

tertanggal

28-04-2015

dan

terakhir

Surat

Nomor:

052/UP/DSI/IX/2015 tertanggal 03 September 2015, namun terhadap semua surat tersebut tidak ada tanggapan sehingga penggugat berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat;” Bahwa apabila memperhatikan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas dan meragukan, karena Penggugat hanya menyebutkan telah melakukan somasi kepada Para Tergugat tanpa menyebutkan secara jelas dan tegas Tergugat mana yang telah di somasi oleh Penggugat tersebut, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam gugatan a quo terdapat 4 (empat) Tergugat. Selanjutnya perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampaikan pula, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selama tahun 2011 dan tahun 2015 belum pernah merasa menerima surat somasi sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu apabila Penggugat benar-benar telah melakukan somasi terhadap Para Tergugat melalui surat sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat harus dapat menyebutkannya secara tegas dan jelas kepada siapa surat somasi tersebut ditujukan. Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan pula bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan J. Satrio dalam artikel Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian III), yang pada intinya menyebutkan bahwa “somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi?”. Sehingga dengan demikian, dari pendapat J Satrio tersebut dapat kita ketahui bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi. Bahwa atas dasar pendapat tersebut, maka perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan bahwa atas dasar apa pihak


Penggugat/PT Utamasinar Indonusa (USINDO) melakukan somasi kepada Para Tergugat, karena Faktanya Pemerintah Kabupaten Garut/Tergugat I selaku Pihak Pertama

dalam

Perjanjian

a

quo

telah

melaksanakan

seluruh

kewajibannya/Prestasinya terhadap Perjanjian a quo, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor 573/2210/Pemb, yang mendasarkan pada Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 30 Juni 1993 Nomor

170/SK.4-DPRD/1993

Perihal

Persetujuan

Pembangunan

Pasar

Kadungora Kecamatan Kadungora, yang pada intinya telah menunjuk PT Utamasinar Indonusa (USINDO) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Kadungora, telah melakukan penyerahan dan penggunaan kios kepada Para Pedagang,

serta telah melaksanakan pemindahan para Pedagang dari

Pasar lama ke pasar yang baru. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa apabila seandainya benar Pihak Penggugat telah mensomasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maka somasi tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena faktanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut/Tergugat I selaku Pihak yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian a quo, nyatanya telah melaksanakan seluruh prestasinya/kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian a quo. Sehingga atas dasar tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk segera menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo. 6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8 yang pada pokoknya telah menyatakan : “…dst…perbuatan Para Tergugat tersebut dengan cara tidak memenuhi Pasal 3 Surat

Perjanjian

Nomor573/Perj.379-Hak/94

tentang

Kerjasama

antara

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.”


Bahwa tehadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan, bahwa kewajiban Pihak Kesatu/Tergugat I dalam Perjanjian a quo adalah sebagai berikut : 1. Pasal 1 ayat (1) “PIHAK KESATU memberikan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora dengan kelengkapan fasilitasnya, di atas tanah milik PIHAK KEDUA.” 2. Pasal 5 ayat (2) “PIHAK

KESATU

ikut

serta

secara

aktif

mengawasi

pelaksanaan

pembangunan tersebut.” 3. Pasal6 ayat (3) “Tata cara penyerahan, dan penggunaan kios kepada para pedagang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.” 4. Pasal 6 ayat (4) “Pemindahan para pedagang dari pasar lama ke pasar yang baru menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.” Bahwa apabila memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian a quo adalah sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten Garut/Tergugat I memberikan persetujuan kepada PT. Utama

Sinarindonusa

pembangunan

Pasar

(USINDO)/Penggugat

dan

Sub

Terminal

untuk

Kadungora

melaksanakan beserta

seluruh

kelengkapan fasilitasnya; 2) Pemerintah Kabupaten Garut/Tergugat I ikut serta secara aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora; 3) Pemerintah Kabupaten Garut/Tergugat I melaksanakan tata cara penyerahan, dan penggunaan kios kepadapara pedagang;dan 4) Pemerintah

Kabupaten

Garut/Tergugat

I

bertanggung

jawab

dalam

melaksanakan pemindahan para pedagang dari pasar lama ke pasar yang baru.


Bahwa atas dasar tersebut, faktanya Pemerintah Kabupaten Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Huk/94 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah diselesaikannya pekerjaan pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora, telah diisinya seluruh kios, dan adanya kegiatan perdagangan yang sudah berjalan cukup lama di Pasar Kadungora tersebut. maka dengan demikian sangat keliru sekali apabila Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sehingga sampai menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena faktanya seluruh kewajiban dalam perjanjian a quo sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I. Selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Perjanjian a quo yang pada intinya menyatakan biaya Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora adalah sebesar Rp.2.673.000.000.00,- (Dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), maka perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan bahwa mengenai system pembayaran terhadap biaya Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian a quo menyatakan sebagai berikut : Kedua belah pihak sepakat bahwa system pembayaran antara Para Pedagang dengan Pihak Kedua dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 1) kontan/tunai dengan ketentuan : a) Uang muka sebesar 25 % dari harga kios disetor selambat-lambatnya pada saat penyerahan kunci kios; b) Adapun sisanya sebesar 75 % dilunasi dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak penyerahan kunci. 2) Secara cicilan dengan ketentuan :


a) Uang muka sebesar 25 % dari harga kios dibayarkan selambat-lambatnya pada saat penyerahan kunci kios; b) Sisanya sebesar 75 % dicicil secara bulanan, maksimal selama 36 kali cicilan. 3) Apabila ketentuan yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemohon kios maka haknya menjadi gugur. 4) Apabila ada kios yang tidak di tebus, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan menjual kepada pedagang lain. 5) Pembayaran uang muka dan cicilan kios sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menyetorkan ke PT. Panin Bank Kantor Cabang Garut dan atau Bank lain yang ditunjuk kemudian oleh Pihak Kedua. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 4 Perjanjian a quo sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai pembayaran atas biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian a quo, system pembayarannya dilakukan oleh Para Pedagang kepada Pihak Kedua yaitu PT. Utama Sinarindonusa (USINDO) dengan cara kontan/tunai maupun secara cicilan bukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Bahwa

faktanya

PT.

Utamasinar

Indonusa

(USINDO)

telah

menerima

pembayaran baik secara kontan/tunai yang dilakukan secara langsung oleh pedagang kepada PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) maupun secara cicilan yang dilakukan oleh Para Pedagang kepada PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) melalui

Bank Muammalat Indonesia Cabang Bandung selaku pihak Bank yang

telah ditunjuk

oleh Pihak Kedua/PT.Utamasinar Indonusa. Adapun rincian

pembayaran kios/los Pasar Kadungora sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut : 1) Uang muka

= Rp 599.232.500,-

2) Akad kredit dengan Bank Muamalat Cabang Bandung

= Rp1.789.057.500,-

3) Hasil penjualan kios secara kontan

= Rp

348.964.000,-

4) Dana talangan tahun 2004

= Rp

752.000.000,-

Jumlah

= Rp3.489.254.000.-


Apabila memperhatikan rincian pembayaran kios/los tersebut maka biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Huk/94 tanggal 28 Oktober 1994 yaitu sebesar Rp 2.673.000.000.00,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), pada kenyataannya telah dibayarkan oleh Para Pedagang. Sehingga atas dasar tersebut maka sudah terbukti secara nyata bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya karena faktanya seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian a quo seluruhnya sudah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.Oleh karenanya,kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk segera menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo. 7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IVsecara tegas menolak seluruh dalil Penggugat pada halaman 4angka 11 dalam gugatannya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa : “…dst…maka atas bukti kepemilikan seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 221 atas nama PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.” Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor221, PT Utamasinar Indonusa (USINDO) adalah merupakan pemegang hak atas tanah seluas + 11.033 M2 dengan tanda-tanda batas sebagai berikut : Utara

:Berbatasan dengan tanah milik H. Kaya, Bapak Ili dan Bapak Harun.

Timur

: Berbatasan dengan tanah milik Bapak Harun, Bapak Diman, Bapak Wagiman.

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik bapak Gopong, Bapak Ondi, Bapak H. Rukmana. Barat

:Berbatasan dengan Jalan Raya Bandung Garut.


Bahwa namun demikian, terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tanggal 6 April 1994 No.02/HGB/KPK/1994 telah berakhir pada tanggal27 April 2014, dan tidak ada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang memperpanjang Hak Guna Bangunan tersebut, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, yang menyatakan bahwa “Hak Guna Bangunan Hapus karena berakhirnya jangka waktu

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Keputusan

pemberian

atau

perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.” sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, terhadap Hak Guna Bangunan atas tanah Negara yang telah hapus, maka akan mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara, dan bukan lagi tanah PT Utamasinar Indonusa (USINDO)/Penggugat. Dan sesuai Pasal 6 ayat (1) Perjanjian a quo yang menyatakan bahwa: “PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan tanah dan seluruh bangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora dengan segala kelengkapan fasilitasnya, setelah bangunan tersebut selesai secara keseluruhan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, selanjutnya dilaksanakanoleh PIHAK KESATU.” Apabila memperhatikan ketentuan tersebut, yang disertai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Proyek Nomor 042/USI/VI/1995 tertanggal 28 Juni 1995 yang menyatakan “PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU dengan penjelasan bahwa pekerjaan telah habis masa pemeliharaan selama tiga puluh hari kalender”,maka dapat diartikan bahwa seharusnya tanah dan bangunan dengan segala kelengkapan fasilitasnya seharusnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Garut, selain itu juga faktanya tanah tersebut bukan milik PT. Utamasinar Indonusa (USINDO) terbukti dengan adanya Surat Izin/Perjanjian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut yang isinya menyatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut memberikan izin kepada PT Utamasinar Indonusa (USINDO) untuk menggunakan tanah Terminal Kadungora.Namun demikian meskipun tanah tersebut bukanlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Garut, maka seharusnya tanah tersebut milik Para Pedagang Pasar Kadungora karena sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diatas, bahwa terhadap biaya pembangunan Pasar dan Sub Terminal


Kadungora termasuk biaya pembebasan tanahnya sudah dilakukan pembayaran baik secara kontan/tunai maupun secara cicilan oleh Para Pedagang kepada PT Utama Sinarindonusa (USINDO) melalui Bank Muamalat Indonesia cabang Bandung. Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk segera menolak gugatan Penggugat tersebut. 8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada halaman 4 sampai dengan 5 yang pada intinya telah menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil. Bahwa terhadap dalil tersebutperlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelaskan bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan secara tegas pada point 7 tersebut diatas yang pada intinya telah menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajibannya/Prestasinya terhadap Perjanjian a quo, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Kerja Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor 573/2210/Pemb, yang mendasarkan pada Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 30 Juni 1993 Nomor 170/SK.4-DPRD/1993 Perihal Persetujuan Pembangunan Pasar Kadungora Kecamatan Kadungora, yang pada intinya telah menunjuk PT Utamasinar Indonusa (USINDO) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Kadungora, telah melakukan penyerahan dan penggunaan kios kepada Para Pedagang,

serta telah

melaksanakan pemindahan para Pedagang dari Pasar lama ke pasar yang baru. Sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena sebagaimana yang disampaikan oleh Wawan Muhwan Hariri, SH., dalam bukunya Hukum Perikatan (Pustaka Setia 2011 : Hal. 103), bahwa yang menyatakan tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah : 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Sehingga atas dasar tersebut dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti tidak pernah melakukan perbuatan Ingkar Janji


(Wanprestasi), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk memenuhi tuntutan Materil dalam gugatan Penggugat. Selanjutnya, mengenai kerugian imateriil sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 12.2, perlu Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV sampaikan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut di tolak karena berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt./1994 yang telah menerbitkan pedoman yang isinya “berdasarkan ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata” yang pada intinya bahwa ganti kerugian imateriil harus dibuktikan dan hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Sehingga atas dasar tersebut dikarenakan Gugatan dalam perkara a quo merupakan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Nomor 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994, dimana hal tersebut merupakan perkara yang diatur diluar ketentuan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdata sebagaimana telah disebutkan diatas, maka sudah selayaknya permohonan pada petitum tersebut harus dinyatakan ditolak. bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, dikarenakan Para Tergugat telah terbukti tidak pernah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka atas dasar apa Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi baik berupa materiil maupun imateriil kepada Penggugat, sehingga dengan demikian sudah seyogyanya Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk segera menolak gugatan Penggugat tersebut. 9. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya baik pada halaman 5 (lima) angka 14 (empat belas) maupun pada halaman 7 (tujuh) angka 9 (sembilan), yang pada pokoknya menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung semenjak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya eksekusi,sangatlah tidak berdasar karena tidak ada satu alasan hukum apapun yang dapat dijadikan


payung hukum sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, selain itu juga Perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan pula, bahwa permohonan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk putusan Hakim yang mengandung hukuman atas pembayaran sejumlah uang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan “Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79k/Sip/1972 yang pada intinya telah memutuskan bahwa “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.” Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo. 10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dengan tegas Gugatan Penggugat pada surat gugatannya baik pada halaman 5 sampai dengan 6 angka 15, maupun dalam petitumnya pada halaman 7 angka 10yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi”. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan harus di tolak, karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” (Hal 898), bahwa “menurut subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan kesulitan dan memusingkan para hakim. satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang


kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi”. Terlebih setelah Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut : a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil, antara lain menyatakan: “selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewicht) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”. “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang menyatakan : “berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguhsungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad) tersebut”. Dengan demikian sangatlah jelas, tuntutan Para Penggugat yang menyebutkan “menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij vooraad)”, haruslah di tolak dan dikesampingkan. Berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV di atas, kami mohon dengan segala hormat kepada


Ketua Pengadilan Negeri Garut Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliPerkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Memeriksa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terlebih dahulu; 2. Menerima dan menyatakan EksepsiTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tepat dan beralasan; 3. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya,

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); 2.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, makaTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono). Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam

turunan

resmi

putusan

07/Pdt.G/2016/PN.Grt tanggal

Pengadilan

13 September

2016

Negeri

Bekasi

Nomor

yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI DALAM EKSEPSI ; -

Menerima eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA ; -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)


Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

07/Pdt. G/2016/PN.Grt

Negeri Garut , pada hari semula

Penggugat

Pengadilan Negeri

yang ditanda tangani oleh

Selasa

tanggal

Panitera Pengadilan

27 September 2016, Pembanding

telah mengajukan permintaan

banding terhadap putusan

Garut Nomor 07/Pdt.G/ 2016 /PN.Grt .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda

tangani

oleh

permohonan banding oleh

Jurusita

Pengadilan Negeri

Pembanding/ Penggugat

diberitahukan secara patut kepada

Garut ,

pengajuan

tersebut diatas telah

Para Terbanding I s/d Terbanding IV / Para

Tergugat I s/d Tergugat I V dan Turut Terbanding/ Turut tergugat masing-masing pada tanggal 28 September 2016. Menimbang, memori banding

dalam perkara ini

Pembanding /Penggugat mengajukan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut

pada

tanggal 17 oktober 2016 , dan diberitahukan dengan sah dan saksama kepada Terbanding I s/d IV dan Turut Tergugat

masing-masing pada tanggal

17 Oktober

2016; Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I s/d IV ,/Tergugat I s/d tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Grt kepada Pembanding / Penggugat dan kepada Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan Pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) berdasarkan surat keterangan yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri 2016,sebelum berkas

Garut

masing-masing tertanggal

13

Oktober

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk

diperiksa dalam tingkat banding; ---------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa Penggugat , telah diajukan

permohonan dalam

banding dari Pembanding. semula

tenggang waktu dan menurut tata cara serta

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-------------------------------


Menimbang bahwa, memori banding Pembanding /Penggugat pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :-----------------------------------------------

-

bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan fakta hukum dipersidangan dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 575 K/Pdt/1983. Selanjutnya, untuk mempertegas gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang berkaitan dengan posita nomor 12 dan petitum nomor 8, maka : 1. Untuk memenuhi Pasal 1238 KUHPerdata, maka Pembanding dahulu Penggugat telah membuat surat yang ditujukan kepada Terbanding dahulu Tergugat agar pihak Tergugat segera memenuhi kewajibannya, akan tetapi Tergugat hingga sekarang belum memenuhi kewajibannya kepada Pembanding dahulu Penggugat, (vide bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14); 2. Dengan bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 tersebut maka telah cukup membuktikan bahwa pihak Para Tergugat telah dinyatakan lalai (wanprestasi). 3. Maka berdasarkan hal tersebut, Pembanding dahulu Penggugat berhak meminta ganti kerugian kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat, yaitu : atas penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan Pembanding serta bunga atau (hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh Pembanding seandainya tidak terjadi wanprestasi). Untuk merealisaikan ganti kerugian materil atau guna menghilangkan kerugian yang secara berkepenjangan yang dialami oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, maka Pembanding dahulu Penggugat meminta konpensasi atas sejumlah uang kepada Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan perincian (sebagaimana kerugian materil yang telah dijelaskan dalam petitum gugatan nomor 8.1) karena jika Pembanding dahulu Penggugat meminta penggantian atas biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan untuk Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Garut tersebut dengan perhitungan pada nilai kerugian uang pada tahun 1994, maka perhitungan tersebut adalah tidak mungkin untuk direalisasikan sekarang ini karena nilai uang pada tahun 1994 dengan sekarang tahun 2016 adalah sangat


berbeda, maka jika kita menerapkan perhitungan tersebut itu adalah sangat tidak adil, sehingga untuk menyeimbangkan kerugian maka Penggugat berpatokan kepada harga pasaran atas tanah yang dipakai atau digunakan pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kadungora Kabupaten Garut tersebut. Dan selanjutnya untuk merealisaikan ganti kerugian imateril yang dialami oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, atas hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh Pembanding seandainya tidak terjadi wanprestasi, dimana kerugian imateril tersebut pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Pembanding dahulu Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah kerugian yang telah dijelaskan dalam petitum gugatan nomor 8.2.; -

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Garut tersebut karena tidak cukup memberi pertimbangan hukum pembuktian, karena dengan pertimbangan hukum seperti itu jelas Pengadilan Negeri Garut telah melanggar asas putusan dan juga peraturan perundang-undangan, yakni mengenai “Asas memuat dasar Alasan yang jelas dan Rinci”. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikwalifikasikan sebagai putusan yang tidak cukup mempertimbangkan atau onvoldoende gemotiveerd /insufficienct judgement

-

Pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Garut hanya menyebutkan “”penggabungan gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat tidak diperbolehkan dalam hukum acara Perdata karena gugatan yang demikian akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal yaitu gugatan menjadi tidak jelas atau kabur” tanpa mengemukakan dasar hukum atau alasan yang jelas dan rinci mengenai penggabungan gugatan, sehingga putusan pengadilan disimpulkanya pertimbangan tersebut nyata-nyata telah melanggar undang-undang atau hukum acara perdata, khususnya mengenai putusan.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pembanding dahulu Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berkenan untuk memutuskan :


1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT. 2. MEMBATALKAN

PUTUSAN

PENGADILAN

NEGERI

GARUT

NO.

07/PDT.G/2016/PN-GRT, TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2016. DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI :  Menolak eksepsi Para Terbanding Dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas + 11.033 M2, yang terletak di Blok Gagarjunti Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama PT. UTAMA SINAR INDONESIA (USINDO)/Penggugat;

3.

Menyatakan dan menetapkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 221 atas nama PT. UTAMA SINAR INDONESIA (USINDO)/Penggugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4.

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kabungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994;

5.

Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut dengan cara tidak memenuhi Pasal 3 Surat Perjanjian Nomor : 573/Perj.379-Hak/94 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut dengan PT. USINDO dalam Pembangunan Pasar dan Sub Terminal Kabungora Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, tanggal 28 Oktober 1994, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;


6.

Menyatakan dan menetapkan bahwa dengan demikian apabila ada pemindah tanganan, atau peralihan-peralihan hak baik dalam bentuk jual beli, hibah, maupun yang lainnya, yang dilakukan oleh siapapun kepada Para Tergugat dan atau siapa saja, baik langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

7.

Menyatakan dan menetapkan bahwa jika ada transaksi jual beli, hibah, maupun yang lainnya atas barang terperkara tersebut kepada pihak Para Tergugat atau pihak lainnya, maka dengan sendirinya jika ada atas bukti-bukti tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8.

Menghukum Para Tergugat guna membayar ganti rugi kerugian, baik kerugian materil maupun imateril secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara bersama-sama kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, dengan perincian : 8.1. Kerugian Materil : Kerugian materil Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang pada tahun 2016, dimana tanah tersebut adalah sekarang ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, dan Penggugat memohon kepada Para Tergugat atas tanah tersebut bahwa Penggugat bersedia untuk melapaskan haknya atas seluruh tanah tersebut kepada Para Tergugat dengan cara Para Tergugat memberikan ganti rugi kerugian yaitu memberikan konpensasi dengan sejumlah uang, dimana apabila tanah tersebut dikonpensasikan maka perhitungannya adalah : Luas tanah + 11.033 M2 atau 788 tumbak/bata atau luas tanah yang ditempati sekarang ini oleh Pasar dan Sub Terminal Kadungora adalah dikali dengan harga pasaran Rp. 15.000.000,-/tumbak, maka 788 tumbak x Rp. 15.000.000,/tumbak = Rp. 11.820.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut semua pihak; 8.1. Kerugian Imateril Dari sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang pada tahun 2016 yaitu telah + 22 tahun, dimana barang terperkara tersebut telah dikuasai, dipakai, dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka


beralasan menurut hukum, apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian imateril tersebut adalah berupa pendapatan retribusi dengan perhitungan : a. Kios Kelas I berukuran 9 M2 sebanyak : 60 x 360,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 171.072.000,b. Kios Kelas II berukuran 6 M2 sebanyak : 410 x 360,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 584.496.000,c.

Kios Kelas III berukuran 5 M2 sebanyak : 72 x 360,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 57.024.000,-

d. Kios Kelas III berukuran 6 M2 sebanyak : 43 x 360,-/Kios/Hari x 30 hari x 12 bulan x 22 tahun = Rp. 40.867.200,Sehingga jumlah total pendapatan retribusi sebesar Rp. 171.072.000,- + Rp. 584.496.000,- + Rp. 57.024.000,- + Rp. 40.867.200,- = Rp. 853.459.200,- atau sejumlah lain yang pantas dan wajar menurut semua pihak. 9.

Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

10.

Menghukum Turut Tergugat tersebut harus dihukum untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;

11.

Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : Memberikan putusan dalam tingkat banding perkara perdata ini yang adil dan seadiladilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari

dengan seksama berkas perkara, termasuk di dalamnnya salinan

resmi putusan Pengadilan Negeri Garut 07/Pdt.G/2016/PN.Grt,

secara jelas

tanggal 13

september

2016 Nomor

telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim

tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan

tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan


dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan tingkat banding;------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa telah membaca pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, dan yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama

tersebut telah

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;-----------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian

terhadap putusan Pengadilan

Negeri Garuti tanggal tanggal 13 September 2016 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Grt , tersebut haruslah dikuatkan;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

tetap

berada di pihak yang kalah oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;------------------------------------------------------------Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009

tentang

Kekuasaan

Kehakiman dan ketentuan lain yang

bersangkutan ;--------------------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 September 2016 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut ;----------------


- Menghukum membayar dalam

Para

Pembanding

biaya

tingkat

perkara

banding

semula

dalam

Para

kedua

sebesar

Rp.

Penggugat

tingkat

150.000

(

untuk

Peradilan, Seratus

yang lima

|

puluh ribu rupiah );--------------------------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam

rapat

permusyawaratan

pada

hari Selasa tanggal 13 Desember 2016

Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Bandung

oleh kami : DR.RIDWAN RAMLI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, MUCHTADI RIVAIE,SH.MH dan

DR.H.LEXY MAMONTO,SH.MH

masing- masing sebagai

Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15

Desember 2016

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Ketua dengan

dihadiri

para

Hakim

Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH Panitera

oleh

Hakim

Anggota dengan dibantu Pengganti

oleh

pada Pengadilan Tinggi

Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

MUCHTADI RIVAIE,SH.MH

DR.RIDWAN RAMLI,SH.MH

Ttd DR.H.LEXY MAMONTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI Ttd Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.M H


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents