P U T U S A N Nomor.152/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. SADARI ADIPUTRA UTAMA, berkedudukan dahulu dijalan Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya, Bekasi dan/atau
Gedung
Bank Panin Pusat Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman
Kav.
1,
Senayan,
Jakarta
Pusat,dalam hal ini diwakili Oleh Arif Budi Sulistya.SH,Supangat.SH,Sudarko.SH . dan Noor Edy Sulistiono.SH.Advokat pada Kantor Hukum
ARIF
BUDI
SULISTYA.SH
&
REKAN,beralamat Kantor di Jl.Raya Janti No.263, Istimewa
Penguntapan,
Bantul,
Yogyakarta,berdasarkan
Daerah Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT/PELAWAN ; L a w a n: PT. BANK PAN INDONESIA Tbk, disingkat PT. BANK PANIN Tbk., yang diwakili Presiden
Direktur:
Drs.
H.
Rostian
Syamsudin, dan Direktur: H. Ahmad Hidayat ,selaku
Direksi,
yang
berkedudukan
di
Jakarta dengan alamat Gedung Bank Panin Pusat Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat
,
berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No.026/DIR/STK/2014 Tanggal 7 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal
10
Pengadilan Juli
Negeri
Bekasi
2014,
No.
683/SK/2014/PN.Bks., diwakili Faruk B., S.H., LL.M., Leonardo Alim, S.H.; dan Arjadi Sekio, masing-masing karyawan PT. Bank Pan Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 1 dari 16 hal
Indonesia Tbk. Atau disingkat PT. Bank Panin Tbk. alamat Gedung Bank Panin Pusat Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai.
TERBANDING
semula
PENGGUGAT / TERLAWAN ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Barat tanggal 23
Maret 2017 ,Nomor.152/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA. Membaca, gugatan Penggugat/Terbanding/Terlawan tertanggal 8 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juli 2014 dengan register Nomor. 301 / Pdt . G / 2014 / PN . Bks yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat/ menandatangani perjanjian kredit/hutang piutang; 2. Bahwa persetujuan kata sepakat tersebut telah direalisir dengan melaksanakan pembuatan Akta-akta perjanjian antara lain sbb.: a) Akta Surat Hutang (Fasilitas PRK) No.23 tanggal 22-01-1994, yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta; b) Akta Perubahan Pengakuan Berhutang dan Perjanjian Jaminan No.4 tanggal 06-06-1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta; c) Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No.05/0012C/PKPH/94 tgl. 5 Oktober 1994 d) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 3 tanggal 01 -04-1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta; e) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 4 tanggal 01-04-1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta; f) Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 5 tanggal 01 -04-1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta; Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 2 dari 16 hal
3. Bahwa Berdasarkan Akta Perubahan Pengakuan Berhutang Dan Perjanjian Jaminan No.4 tanggal 4 Juni 1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta, Penggugat memberi pinjaman/kredit kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat dengan jumlah pokok tidak melebihi sebesar Rp. 33.817.900.000.- yang terdiri dari: Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 3.500.000.000, Fasilitas Pinjaman Tatap I sebesar Rp. 6.500.000.000, Fasilitas Pinjaman Tatap II sebesarRp. 7.817.900.000, Fasilitas Pinjaman Tatap HI sebesar
Rp. 11.000.000.000,-
Fasilitas Pinjaman Tatap IV sebesar
Rp. 5.000.000.000,-
4. Bahwa untuk setiap jumlah hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat wajib membayar bunga sebesar 19, 5 % per tahun kemudian diturunkan menjadi 14 % per tahun, dan karena ada pembayaran sebagian
maka
saat
ini
outstanding
pokoknya
menjadi
sebesar
Rp.28.113.417.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 3.500.000.000,-
Fasilitas Pinjaman Tatap I sebesar
Rp. 6.500.000.000,-
Fasilitas Pinjaman Tatap II sebesar
Rp. 7.817.900.000,-
Fasilitas Pinjaman Tatap ffl & IV sebesar Rp. 10.295.517.000,-
Sedangkan bunga dari tanggal 17 Oktober 2997 sampai dengan 30 September 2013 sebesar Rp.240.662.690.648,89 (rincian akan dibuktikan dalam acara pembuktian) sehingga total hutang pokok ditambah bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat sampai tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp. 268.776.107.648,89. 5. Bahwa Debitur/Tergugat wajib membayar kembali kepada Bank/Penggugat jumlah hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainya meskipun sering dilakukan penegoran-penegoran baik secara lisam maupun secara tertulis namun Tergugat tetap tidak mau melunasi hutangnya atau dengan kata lain Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi; 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (azas pacta sunt servanda), akan Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 3 dari 16 hal
tetapi Tergugat tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, tegasnya Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji; 7. Bahwa wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam kedudukannya selaku debitor,telah seringkali ditegor/diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis, namun Tergugat tidak ada perhatian dan tetap melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran hutangnya tersebut berikut bunganya dan dendanya; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata, seluruh harta kekayaan yang ada maupun yang akan ada milik Tergugat selaku pihak yang berutang (debitor) menjadi jaminan pembayaran seluruh hutangnya dan hal ini ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi MARI No.:2205 K/Pdt/1996 tanggal 28-05-1997 yang kaidah hukumnya menyatakan : 9. Bahwa disamping itu untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, berikut bunga-bunga, provisi-provisi, denda-denda, dan biaya-biaya lainnya yang wajib dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, disamping berlaku ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, maka Tergugat telah memberikan jaminan yaitu : a) sebidang tanah kosong seluas 24.740 M2 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.5407/Pekayon Jaya, terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Barat, yang sertifikatnya terdaftar atas nama PT. SADARIADIPUTRA UTAMA ; b) sebidang tanah kosong seluas 16.955 M2 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.5510/Pekayon Jaya , terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Barat, yang sertifikatnya terdaftar atas nama PT. SAD ARI ADI PUTRA UTAMA ; c) sebidang tanah kosong seluas 3.550 M2 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.7052/Pekayon Jaya , terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Barat, yang sertifikatnya terdaftar atas nama PT. SAD ARI ADI PUTRA UTAMA; d) sebidang tanah kosong seluas 890 M2 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.7053/Pekayon Jaya, terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Barat, yang sertifikatnya terdaftar atas nama PT. SAD ARI ADI PUTRA UTAMA; e) sebidang tanah kosong seluas 4.150 M2 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No.7054/Pekayon Jaya , terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi Barat, yang sertifikatnya terdaftar atas nama PT. SAD ARI ADI PUTRA Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 4 dari 16 hal
UTAMA; 10. Bahwa posisi hutang Tergugat kepada Penggugat sampai tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp. 268.776.107.648,89 vide butir 3 diatas, dengan rincian dibulatkan sbb.: Hutang Pokok...........................
Rp.
28.113.417.000,00.
Bunga tertunggak.....................
Rp. 240.662.690.648,89
total Rp. 268.776.107.648,89 11. Bahwa oleh karena hingga saat ini Tergugat masih mempunyai hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang belum terbayar sejumlah Rp. 268.776.107.648,89 maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian-perjajian kredit tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1766 KUHPerdata maka sangat beralasan Penggugat menuntut atas pembayaran bunga sebesar 14 % pertahun dan denda sebesar 4 % perbulan sesuai perjanjian kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya, 12. Bahwa tuntutan mengenai pembayaran bunga dan denda-denda tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, dimana bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada pengembalian hutang pokoknya, sebagaimana pasal 1766 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pasal 1766 KUHPerdata " Bunga yang diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian hutang pokoknya, sekalipun pengembalian hutang pokoknya setelah lewatnya waktu dapat ditagih " Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : • Putusan No.401 K/Sip/1975 tanggal 7 Oktober 1975 juga menegaskan " bahwa mengenai bunga tetap berpedoman pada pasal 1767 KUHPerdata, dan bunga yang telah diperjanjikan wajib dipenuhi " • Putusan No.289 K/Sip/1972 tanggal 18 Juli 1972 menegaskan bahwa " tuntutan bunga yang diperjanjikan lebih dahuln harus dikabulkan " • Putusan MARINo. 475 K/Sip/1974 tanggal 25 Mei 1977 menegaskan bahwa " Da lam hal bunga yang telah diperjanjikan lebih dahulu, tuntutan bunga harus dikabulkan sesuai dengan yang diperjanjikan " • Yurisprudensi Mahkamah Agung R.L No.401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang menegaskan bahwa " Berapapun besarnya bunga hutang, asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi " Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 5 dari 16 hal
• Yurisprudensi Mahkamah Agung R.L No.4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan - ex pasal 1767 (2) jo. Pasal 1338 BW Indonesia" Bahwa untuk melunasi sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dan untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat serta mengingat ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan harta bendanya sehingga Penggugat khawatir bahwa gugatan sekarang ini tidak adajaminan lagi. Oleh karena itu, menurut hukum Penggugat berhak dan menganggap perlu untuk dalam perkara ini mohon dengan hormat untuk dilakukan penyitaan pendahuluan, sebelum sidang dimulai atas barang-barang jaminan tersebut Tergugat, yang akan dimohonkan sekarang ataupun dikemudian hari; Supaya Pengadilan Negeri Bekasi melakukan pelelangan didepan umum terhadap barang jaminan tersebut dan hasil bersih dari pendapatan lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, dan agar dipertanggungkan terhadap harta Tergugat yang ada dikemudian hari, sebaliknya apabila kelebihan terjadi dari hasil pelelangan tersebut supaya kelebihannya dikembalikan kepada Tergugat. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas surat-surat/bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan mengingat perkara ini adalah perkara kredit macet dan juga supaya barang jaminan tersebut tidak siasia, maka keputusan dalam perkara ini mohon untuk dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar bij voorrraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi; Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atau yang akan dimohonkan kemudian. 3. Menyatakan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat dengan Penggugat adalah berharga dan sah menurut hukum; 4. Menyatakan bahwa Tergugat masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat yang belum terbayar Sebesar Rp 268.776.107.648,89 dengan rincian sbb.: Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 6 dari 16 hal
Hutang Pokok...........................
Rp.
Bunga tertunggak.....................
Rp. 240.662.690.648,89
total
28.113.417.000,00
Rp. 268.776.107.648,89
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/lalai terhadap kewajibannya untuk melunasi hutangnya tersebut beserta bunga dan dendanya; 6. Menghukum Tergugat
untuk membayar kewajiban atas sisa hutang secara
sekaligus dengan menerima tanda pembayaran yang sah
sebesar Rp.
268.776.107.648,89 dengan rincian sbb.: Hutang Pokok...........................
Rp. 28.113.417.000,00
Bunga tertunggak.....................
Rp. 240.662.690.648,89
total
Rp. 268.776.107.648,89
7. Supaya Pengadilan Negeri Bekasi melakukan pelelangan didepan umum terhadap barang jaminan tersebut dan hasil bersih dari pendapatan lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, dan agar dipertanggungkan terhadap harta Tergugat yang ada dikemudian hari, sebaliknya apabila kelebihan terjadi dari hasil pelelangan tersebut supaya kelebihannya dikembalikan kepada Tergugat; 8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding, ataupun kasasi (uitvoorbaar bij voorraat); 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Hakim (ex aequo et bono) Membaca,Surat perlawanan Pelawan semula Tergugat tanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor. 301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks tanggal 18 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 01. Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 November 2014 dalam perkara nomor 301/Pdt.G/2014/PN.Bks., yang amarnya berbunyi: 1. MenyatakanTergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek; . 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap tanah-tanah yang dijadikan jaminan, sesuai dengan Penetapan No.05/CB/2014/301/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 6 November 2014; Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 7 dari 16 hal
4. Menyatakan perjanjian - perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan berharga menurut hokum ; 5. Menyatakan Tergugat masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat yang belum terbayar sebesar Rp.268.776.107.648,89,- ( dua ratus enam puluh delapan milyar dtujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah delapan puluh Sembilan ) dengan rincian sebagai berikut : - Hutang pokok
Rp. 28.113.417.000,00,-
- Bunga tertunggak
Rp. 240.662.690.648,89,-
Jumlah
Rp. 268.776.107.648,89,-
6. Menyatakan
Tergugat
kewajibannya
untuk
telah
melakukan
melunasi
wanprestasi
hutangnya
tersebut
/
lalai beserta
terhadap bunga
dandendanya; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atas sisa hutang secara sekaligus dengan
menerima tanda pembayaran yang sah sebesar
Rp.268.776.107.648,89,- (dua ratus enam puluh delapan milyard tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah delapan puluh Sembilan ) dengan rincian sebagai berikut : - Hutang pokok
Rp. 28.113.417.000,00,-
- Bunga tertunggak
Rp. 240.662.690.648,89,-
Jumlah
Rp. 268.776.107.648,89,-
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); 9. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya; 02. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya gugatan dalam perkara nomor
301/Pdt.G/2014/PN.Bks.
yang
diajukan
oleh
Terlawan
semula
Penggugat, karena Terlawan semula Penggugat, telah mencantumkan alamat kantor Pelawan yang tidak jelas dan tidak benar. Sebagaimana tertuang dalam surat gugatan perkara nomor 301/Pdt.G/ 2014/PN.Bks. yang diajukan terlawan,
berbunyi : PT. SADARI ADIPUTRA
UTAMA, berkedudukan dijalan Ahmad Yani Kel Pekayon Jaya, Bekasi dan atau Gedung Bank Panin Pusat Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta Pusat.
Bahwa Jalan Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya sebagaimana
dimaksud Terlawan adalah tanah kosong kepunyaan Pelawan yang tidak ada bangunannya dan bukan alamat Pelawan. Demikian juga Gedung Bank Panin
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 16 hal
Pusat Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Senayan Jakarta Pusat, bukan alamat Pelawan ataupun tempat kedudukan hukum Pelawan. Alamat kantor Pelawan semula didirikan pada tanggal 16 Agustus 1983 adalah di Jalan Sultan Agung No. 41, Kelurahan Medan Satria Kecamatan Bekasi Barat, Kotif Bekasi, yang kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 pindah di Jend. Sudirman KM 31 No. 2, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Bekasi sampai dengan saat sekarang, dengan kantor cabang di Jl. Sultan Agung Nomor 10 Pondok Ungu, Kelurahan/ Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
Alamat kantor tersebut telah dike- tahui oleh Terlawan semula
Penggugat, akan tetapi Terlawan semula Penggugat telah memanipulasi identitas Pelawan agar bisa dipanggil dengan alamat yang tidak diketahui. Dengan demikian gugatannya tidak terbantah dan Pelawan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya; 03. Bahwa Pelawan juga tidak pernah mengetahui adanya sita jaminan terhadap tanah-tanah atas nama Pelawan, yaitu : 1. HakGunaBangunan No. 5407/Pekayon Jaya seluas 24.740m2; 2. HakGunaBangunan No. 5510/Pekayon Jaya seluas 16.955m2 3. HakGunaBangunan No. 7052/Pekayon Jaya seluas 3.550m2; 4. HakGunaBangunan No. 7053/Pekayon Jaya seluas 890m2; 5. HakGunaBangunan No. 7054/Pekayon Jaya seluas 4.150m2; Aanmanning maupun eksekusi putusan verstek Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara nomor 301/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 26 November 2014. 04. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya putusan tersebut bermula
tulisan
atau pengumuman tanah dijual yang terpasang di area tanah Pelawan, sehingga Pelawan melakukan pengecekan ke Kantor Pertana- han Bekasi dan memperoleh kejelasan bahwa tanah Pelawan telah disita pengadilan dan akan dijual lelang.
Oleh karenanya Pelawan meminta keterangan dan salinan
berkasnya di Pengadilan Negeri Bekasi, akan tetapi sampai dengan verzet ini didaftarkan Pelawan belum mem- perolehnya; Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat, dalam perkara nomor 301/Pdt.G/2014/ PN.Bks., kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya benar. 1. Terhadap posita angka 1 Terlawan semula Penggugat : -
Bahwa benar ada hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan,
akan
tetapi tidak benar dengan hutang pokok membengkak sampai sebesar Rp.33.817.900.000,00
(tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 9 dari 16 hal
Sembilan ratus ribu rupiah ),yang kemudian turun menjadi sebesar Rp. 28.113.417.000,00 (dua puluh delapan milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah). Yang bena hutang pokok Pelawan kepada Terlawan
adalah
sebesar
Rp.500.000.000,-
(lima
ratusjuta
rupiah),
sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Berhutang dan Perjanjian Jaminan No. 34
tanggal 17 September 1993, barang jaminan HGB
No.5407/Pekayon Jaya seluas 24.740 m2 dan HGB No. 5510/Pekayon Jaya seluas 16.955 m2. 2. Terhadap posita angka 2,
angka 3 dan angka 4
Terlawan semula
Penggugat : -
Bahwa tidak benar dalil Terlawan menyatakan hutang piutang dengan Pelawan direalisir dengan pembuatan akta-akta : a. Akta Surat Hutang No. 23 tanggal 22 Januari 1994 ; b. Akta Perubahan Pengakuan Berhutang dan Perjanjian Jaminan No. 4 tanggal 08 Juli 1997; c. Perjanjian
Kreditdan
Pengakuan
Hutang
No.05/0012C/PKPH/94
tanggal 05Oktober 1994; d. Akta Kuasa Memasang Hipotik No. 3 tanggal 01 April 1996; e. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 4 tanggal 01 April 1996; f. Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik No. 5 tanggal 01 April 1996; Akta Perubahan Pengakuan Berhutangdan Perjanjian Jaminan No. 4 tanggal 4 Juni 1997; Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan akta-akta tersebut diatas. Bahwa Pelawan atau PT. SADARI ADIPUTRA UTAMA berdiri dengan Akta No. 153 Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 1983, pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 05 Desember 1983
nomor C2-7812.HT.01.01.Th. 1983, dengan modal dasar
sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) modal ditempatkan sebesar Rp. !4.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau 140 (seratus empat puluh) saham.
Sebagai Direktur Utama adalah ADY WAHYU yang karena
meninggal dunia maka diangkat Hajjah SUHAINATI sebagai Direktur Utama. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 341 Berita Acara tanggal 14 Maret 1992 disetujui penjualan saham pendiri dan diangkat H. ADHY FIRDAUS SAADY menggantikan Hajjah SUHAINATI sebagai Direktur Utama, sedangkan Haji SAADY MUCHSIN tetap menjabat sebagai Komisaris Utama. Bahwa dengan berlakunya Udang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT SADARI ADIPUTRA UTAMA dengan tidak merubah Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 10 dari 16 hal
modal dasar dan modal ditempatkan serta Direktur H. ADHY FIRDAUS SAADY, telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017775.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 08 April 2015.
.
Bahwa dengan demikian sejak awal berdiri perseroan sampai dengan saat sekarang, tidak ada perubahan modal dasar dan modal ditempatkan. Sedangkan hutang piutang Pelawan dengan Terlawan semula Penggugat adalah sebagaimana Akta Pengakuan Berhutang dan Perjanjian Jaminan No. 34 tanggal 17 September 1993. Dengan demikian Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan akta-akta sebagaimana dimaksud Terlawan semula Penggugat dalam positanya angka 2 dan angka 3. 3. Terhadap posita angka 5, angka 6
dang angka 7 Terlawan semula
Penggugat: Bahwa benar Pelawan wajib mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terlawan semula Penggugat, akan tetapi karena Terlawan semula Penggugat tidak pernah menagih ataupun menegor secara langsung kepada Pelawan, justru menawarkan pinjaman yang lebih besar lagi. Oleh karenanya Pelawan membiarkan demikian juga Terlawan semula Penggugat, membiarkannya sampai dengan saat sekarang. Dengan demikian tidak tepat Pelawan dianggap wanprestasi 4. Terhadap posita angka 8 Terlawan semula Penggugat : Bahwa pengadilan tidak terikat dengan yurisprudensi yang ada, sehingga Pelawan
menyerahkan
kepada
Majelis
Hakim
yang
memeriksa
dan
memutuskannya; 5. Terhadap posita angka 9 Terlawan semula Penggugat : Bahwa sebagaimana jawaban nomor 1 diatas, Jaminan yang diberikan Pelawan adalah HGB No. 5407/Pekayon Jaya seluas 24.740m2 dan HGB No. 5510/Pekayon Jaya seluas 16.955m2.
Sedangkan
terhadap HGB No.
7052/Pekayon Jaya seluas 3.550m2, HGB No. 7053/Pekayon Jaya seluas 890m2 dan HGB No. 7054/Pekayon Jaya seluas 4.150m2, Pelawan tidak tahu menahu; 6. Terhadappositaangka 10 TerlawansemulaPenggugat : Bahwa tidak benar total hutang Pelawan adalah sebesar Rp.268.776. 107.648,89,- (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 11 dari 16 hal
sembilan sen) karena yang benar hutang pokok Pelawan adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 7. Terhadap posita angka 11 Terlawan semula Penggugat : Bahwa tidak benar Pelawan harus membayar kepada Terlawan semula Penggugat sebesar Rp. 268.776.107.648,89,- (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen). Yang benar Pelawan harus membayar kepada Terlawan semula Penggugat adalah hutang pokok sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga 12% pertahun dan tanpa denda karena kesalahan ada pada Terlawan sendiri yang telah membiarkan kredit macet tidak ditagih selama hampir 22 tahun; 8. Terhadappositaangka 12 TerlawansemulaPenggugat : Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yurisprudensi tidaklah mengikat. Selanjutnya mengenai sita jaminan seharusnya ditolak karena kalau Pelawan beritikad buruk untuk mengalihkan, maka itu sudah dilakukan oleh Pelawan. Apalagi nilai jaminan jauh lebih besar dari pada hutang pokoknya; Bahwa tuntutan untuk melakukan pelelangan di depan umum tidaklah tepat dan harus dikesampingkan dari perkara ini. Demikian juga tuntutan mengenai putusan serta merta, harus ditolak karena tidak cukup alasan hukum; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pelawan semula Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : PRIMAIR : 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 November 2014 dalam perkara nomor 301/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang dijatuhkan dengan verstek; 3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat ; 4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; SUBSIDAIR : -
Bilamana Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono).
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 12 dari 16 hal
Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Juli 2016 Nomor.301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan perlawanan Pelawan semula Tergugat tidak dapat diterima . 2. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah); Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016 Pembanding / Tergugat / Pelawantelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi .tanggal 20 Juli 2016,Nomor.301/Pdt.Verzet /2014/PN.Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding/Penggugat/ Terlawan; Menbaca, memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding / Pelawan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Penggugat/Terbanding/Terlawan pada tanggal 28 Februari 2017 ; Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan
Negeri
Bekasi
telah
memberikan
kesempatan
kepada
pihak
Penggugat/Terbanding/Terlawan pada tanggal 11 Januari 2017 dan kepada Tergugat /Pembanding/Pelawan pada tanggal 23 September 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,bahwa diucapkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tersebut
pada tanggal 20 Juli 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat /
Terbanding / Terlawan dan oleh Kuasa Tergugat / Pembanding / Pelawan,selanjutnya terhadap putusan tersebut, pihak Pembanding / Tergugat / Pelawan dengan perentaraan kuasanya tersebut diatas mengajukan permohonan banding pada
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 13 dari 16 hal
tanggal 2 Agustus 2016 sehingga permohonan banding dari Pembanding / Tergugat / Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding / Tergugat / Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2016 pada pokoknya: - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi keliru dalam memper- timbangkan putusan tanggal 20 Juli 2016,Nomor.301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks pada Halaman 11 alinea ke 3 yang berbunyi “Menimbang bahwa perlawanan ini diajukan oleh Pelawan semula Tergugat adalah
atas putusan nomor.301/Pdt.G/2014/PN.Bks
yang diputus Verstek pada tanggal 26 Nopember 2014 yang kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Pelawan semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2014 melalui Koran Rakyat Merdeka” . Seharusnya putusan tersebut terlebih dahulu diberitahukan secara sah dan patut dengan cara diumumkan pada papan pengumuman Kantor Wali Kota Bekasi
dan papan pengumuman pada
Pengadilan Negeri Bekasi sehingga pemberitahuan langsung melalui Koran Rakyat Merdeka adalah keliru oleh karenanya putusan berdasar pertimbangan yang keliru maka dalam putusannya tidak memuat alasan dasar putus dari Pelawan sekarang Pembandingan yang jelas dan rinci dapat berakibat putusannya menjadi putusan yang tidak cukup pertimbangan sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat dan secara yuridis dapat dibatalkan - Bahwa berdasarkan uraian
tersebut
diatas, Pembanding mohon
kepada
Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan,membatalkan Putusan Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
20
Juli
2016,Nomor.301/Pdt.Verzet
/2016/PN.Bks dan mengadili sendiri dengan Mengabulkan perlawanan Pelawan sekarang Pembanding. Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut diatas, ternyata oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah
dipertimbangkan
serta
tidak
ada
hal-hal
yang
baru
yang
perlu
dipertimbangkan,oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Juli 2016,Nomor.301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 14 dari 16 hal
yang diajukan oleh tergugat/Pembanding/Pelawan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Hakim tingkat pertama oleh karena
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang,
bahwa
dengan
demikian,
maka
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih
pertimbangandan dijadikan
dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
20
Juli
2016,
Nomor
301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat / Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat ,Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;
MENGADILI : - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat/Pelawan ; - Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
20
Juli
2016
Nomor.301/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Tergugat/Pembanding/Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2017 oleh kami Sirjohan,SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan H. Edwarman,SH. Dan H. Yuliusman,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 15 dari 16 hal
oleh H. Apay Syahidin,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
H.EDWARMANSH.
SIRJOHAN,SH.,M.H.
Ttd
H.YULIUSMAN,SH.
Panitera Pengganti Ttd
H.APAY SYAHIDIN,SH.
Perincian Biaya Perkara
:
- Redaksi Putusan
: …………………………………………...Rp. 5.000,-
- Materai Putusan
: ……………………………………………Rp.
6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan: ……………………………………………Rp. 139.000,===========================================================+ J U M L A H
: …………………………………………… Rp. 150.000,-
Putusan.No.152/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 16 dari 16 hal
