PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 212/Pdt/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DERIEF RYS GUMILAR, SUKIRMAN, KODIJAH, CHAFIDUDDIN, JAMJURI, MBAGONI BIN KALYUBI, SURYANI, WASI'AH, CHOFIFAH, JUMAERAH, HAKIM, AMINAH dan ANAH, Kesemuanya Warga Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Korban Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan yang belum menyetujui penawaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman, dalam hal ini di Kuasakan kepada AGUS PRAYOGA, SH, TANDRY LAKSANA DARISMAN, SH, BANA, SH dan EKA YUDHA MANDIRA PRAYOGA SH, Advokat pada Kantor Hukum AGUS PRAYOGA SH & Rekan serta Anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Cirebon (POSBAKUMADIN CIREBON), Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.03.03 Tahun 2013, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai Akta Nomor : 01 tanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Notaris MAMAN SUMANTRL SH di Palimanan

Kabupaten

Cirebon,

PARA

PEMBANDING/

Semula

PARA

PENGGUGAT; L A W A N

1. Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 593/Kep.669-DCKTR/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tertanggal 30 Desember 2011, yang berkedudukan di Jalan Sunan Giri No. 6 Sumber, dalam hal ini di Kuasakan kepada ANDI RAPIUDDIN, S.Sos. M.Hum., Ir. H. ARIEF BUDI PRAYITNO., H.UUS HERIYADI, SH, CN. AGUNG HARIAJI, SH, MPA., DETI SRI APRIANTI, SH., NOEROEL DJANATI, SH., WIRORENO, SH., GALIH YUANA D. U.,SH., ARI SETYOWATI, SH. dan SRI ROHENI, SHI sesuai surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/92/Huk, tertanggal 22 Apri 2014, TERBANDING I/ semula TERGUGAT I ;

halaman 1 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek - Palimanan Wilayah II, diangkat

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.

332/KPTS/M/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2009, No. 468/KPTS/M/2009, No. 358/KPTS/ M/2011, No. 30/KPTS/M/2011 tentang Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kertosono - Mojokerto, Ruas Jalan Tol Kuciran - Serpong, Ruas Jalan Tol Cikampek - Palimanan Wilayah II dan Ruas Jalan Tol Pasteur - Cileunyi, yang berkedudukan di Jalan Merak No. 14 A Widarasari, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini di Kuasakan kepada

PUTRANTA

SETYANUGRAHA, SH.Msi., SUROTO,SH.MH., Ir SRI SADONO,MT., WIDYO UTAMI,SH.MH., PUJIONO,SH.MH., RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA,SH.MH., WIWI HOMSARIAH K, SIGIT HARYO PAMUNGKAS, SH.,M.Sc., DENY RISNARDI SETIAWAN,SH., KRISNA PRAMUDITA,SH., dan GUSTA ARDIANTO,SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKS/M/2014, tertanggal 20 Maret 2014, TERBANDDING II/ semula TERGUGAT II ; 3. Bupati Cirebon,

yang

berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7

Sumber Cirebon, dalam hal ini di Kuasakan kepada H.UUS HERIYADI, SH. CN., AGUNG HARIAJI, SH, MPA., DETI SRI APRIANTI, SH., NOEROEL DJANATI, SH., WIRORENO, SH., GALIH YUANA D. U.,SH., ARI SETYOWATI, SH. dan

SRI ROHENI, SHI sesuai surat Kuasa Khusus

Nomor: 183.111/784/Huk, tertanggal 2 Apri 2014 dan Surat Perintah Nomor: 183.111/785/Huk, tertanggal 2 April 2014, TURUT TERBANDING I/ semula TURUT TERGUGAT I ; 4. Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, dalam hal ini di Kuasakan kepada HJ. YESSI ESMIRALDA,SH.MH.,

DENNY

WAHJUDIN,SH.MH.,

TATANG

FIRMANSYAH, SH.MH., YUSUF SUPRIATNA, SH., DEWI MARTININGSIH, SH.MH., FIRMAN N. ALAMSYAH, SH.,MH., M. FAHMI HAIKAL, SH., ARIZ EKHA SUPRAPTO, SH., CAHYO PURWANTO,SH., dan DADI ANDRIYADI NUGRAHA,S.H.

sesuai

dengan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor:

183.14/25/Hukham, tertanggal 04 April 2014, TURUT TERBANDING II / semula TURUT TERGUGAT II ; 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, dalam hal ini di Kuasakan kepada Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH., ERMA WAHYUNI, SH. M.Si., WAHYU CHANDRA, SH.MHum., SYELLI NILA KRESNA,SH.MH.,


BITNER SAMOSIR, SH.MM., F. VIOLITA MUTIASARI, SH., dan SANTOSO TUJI UTOMO,SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/1927/SJ, tanggal 16 April 2014, TURUT TERBANDING III / semula TURUT TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA : Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr.; --------------Membaca surat gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber

tanggal

21

Pebruari

2014

dibawah

register

Nomor

:

10/PDT.G/2014/PN.Sbr telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut : I.

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT 1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini adalah pihak yang masih menolak untuk melepaskan atau menyerahkan hak penguasaannya atas tanah, bangunan serta tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk kepentingan umum Pembangunan Ruas Jalan Tol Cikampek Palimanan oleh karena ganti rugi yang ditawarkan kepada Penggugat dinilai tidak layak dan tidak menurut cara-cara yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yankni untuk membangun ruas jalan tol Cikopo-palimanan dengan lokasi mencakup antara lain dimana tanah dan bangunan milik Penggugat berada yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang perubahan kedua atas


Keputusan Gubernur Jawa barat No. 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Pembentukan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan; 3. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikopo Palimanan tersebut, Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I berdasarkan kewenangannya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 593/Kep.210/DSCKTR/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Nomor 593/Kep.669-DCKTR/2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tertanggal 30 Desember 2011; 4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I mempunyai tugas antara lain mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah i.c. Penggugat dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 5. Bahwa atas dasar tidak tercapainya kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I, maka selanjutnya penawaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat I melalui Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten

Cirebon

Nomor:

620/Kep.09-SK.P2T/2011

tentang

Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo - Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011; 6. Bahwa selanjutnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tersebut di atas oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) i.c. Tergugat II digunakan sebagai salah satu bukti surat untuk mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri Sumber yang telah diputus dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 dengan amarnya antara lain menyatakan penawaran uang ganti rugi

tanah dan

bangunan sejumlah Rp. 2.103.173.293, (dua milyar seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) terhadap Penggugat dan penitipan uang tersebut sebagai uang consignatie di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga;


7. Bahwa dalam hal ganti rugi telah dititipkan (consignatie) ke Pengadilan Negeri Sumber vide Penetapan a quo maka Turut Tergugat I memutuskan untuk menetapkan pelaksanaan pembangunan fisik di lokasi Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan,

Desa

Ciwaringin

dan

Desa

Galagamba

Kecamatan

Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012; 8. Bahwa sekalipun sudah ada Penetapan Consignatie yang diajukan oleh Tergugat II dan perintah pelaksanaan pembangunan fisik yang ditetapkan oleh Turut Tergugat I in hoc sensu Penggugat masih menolak pembayaran ganti rugi dan belum mau melepaskan hak atas tanah yang masih menjadi milik Penggugat karena konsinyasi/penitipan uang ganti rugi pada Pengadilan tidak serta merta secara hukum mencabut atau menghilangkan hak atas tanah yang menjadi milik Penggugat,

hal

ini

menjadi

kepentingan

Penggugat

didalam

mengajukan gugatan a quo; II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN 9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM 10. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I di dalam menetapkan besaran ganti rugi bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, di dalam konsiderannya telah mendasarkan harga ganti rugi pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591 / Kep.301-DisCK/2005 tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005; 11. Bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.301-DisCK/2005 tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan


tertanggal 18 Agustus 2011 atau dengan kata lain harga ganti rugi yang dijadikan dasar Tergugat I di dalam keputusannya tersebut sudah tidak berlaku selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat I a quo; 12. Bahwa seharusnya Tergugat I mengetahui adanya pencabutan dasar besaran ganti rugi tersebut oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 Agustus 2011 karena pada faktanya (ipso faeto) keputusan a cftio yang memuat diktum pencabutannya tersebut telah ditembuskan oleh Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I kepada Tergugat I; 13. Bahwa terhadap fakta hukum adanya besaran ganti rugi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut di atas, Penggugat antara lain melalui Surat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 Perihal : Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013 telah mendesak kepada : 1) Turut Tergugat I, 2) Turut Tergugat II dan 3) Turut Tergugat III untuk secara cx ojficio membatalkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 20O6 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan"; 14. Bahwa terhadap permohonan Penggugat di atas, tidak dijawab dalam waktu segera per ab initio surat a aquo kecuali sebagai berikut : 1) Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat i.c. Turut Tergugat 11 melalui Surat Nomor : 593.03/4354/Pem.Um Perihal : Penetapan Ganti Rugi Atas Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan di Desa

Pegagan

Kecamatan

Palimanan

Kabupaten

Cirebon

tertanggal Bandung, 13 September 2013 yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I memberikan informasi mengenai tindak lanjut yang dilak-sanakan terkait permasalahan sebagaimana dimaksud dalam waktu yang tidak


terlalu lama dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat; 2) Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat I dalam Surat Nomor : 951/2396/Huk Perihal Jawaban, tertanggal 27 September yang menjawab 2 (dua) surat Penggugat sekaligus i.e. Surat Nomor : 16/PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menjawab antara lain : 1) penawaran musyawarah harga ganti rugi tanah warga Desa Pegagan yang terkena pembebasan tanah untuk Proyek Jalan Tol Cikampek Palimanan tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati waktu yang dipersyaratkan (kadaluarsa) dan 2) Keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang dalam konsiderannya memuat dasar Keputusan Bupati Cirebon yang sudah dicabut dan dinyatakan batal merupakan klaim sepihak Penggugat yang perlu dibuktikan oleh institusi/ pihak yang berwenang; 3) Bahwa audiensi permohonan Penggugat yang diterima langsung oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri cq. KaSubdit Pertanahan dan Kawasan Khusus Ditjen Pemerintahan Umum i.c. Turut Tergugat III yaitu Bapak Drs. DADANG TEGUH, SH tanggal 18 September 2013 yang pada prinsipnya menjelaskan belum menjadi kewenangan pihak Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

i.c.

Turut

Tergugat

III

untuk

menjawab

permasalahannya; 15. Bahwa fakta hukum lainnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah a quo yang dalam konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku telah dijadikan "bukti surat" oleh Tim Pengadaan Tanah i.c. Tergugat II di dalam mengajukan permohonan pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri Sumber yang telah diputus dan dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor : 790/Pdt.P/ 2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012; 16. Bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus permohonan Tergugat II a quo tidak memeriksa legal formal bukti surat yang diajukan yang apabila diketahui pada saat diperiksanya permohonan a quo dapat mengakibatkan kebatalan mutlak (absolute nietigheid) dengan konsekuensi hukum bukti surat a quo harus dianggap batal demi hukum (nietieg, null and void)


meskipun tidak diminta oleh suatu pihak sebagaimana pendapat E. UTRECHT yang dijelaskan SJACHRAN BASAH dalam bukunya Existensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997,h.111, keputusan yang batal demi hukum adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat sesuatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau badan atau pejabat tata usaha begara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan dan bagi hukum dianggap tidak ada (dihapus) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya; 17. Bahwa selain dari bukti surat yang diajukan Tergugat II dalam permohonan konsinyasi a quo yaitu Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi yang batal demi hukum (null and void), Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber juga tidak memeriksa bukti surat lainnya seperti Berita Acara Hasil Musyawarah yang antara lain terbukti adanya keinginan Penggugat terhadap bukti hasil penilaian dari Tim Appraisal sebagai persoalan dasar adanya keberatan Penggugat atas harga ganti rugi yang ditawarkan; 18. Bahwa per ab initio gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mengetahui bukti hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah (Appraisal) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek

Pajak

(NJOP)

atau

nilai

nyata/

sebenarnya

dengan

memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia" sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim Appraisal telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut; 19. Bahwa pada faktanya (ipso jure) penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Sumber

tersebut

bertentangan

dengan

dengan

kaidah

hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik


Indonesia Nomor : 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 6 Agustus 1991 bahwa konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah; 20. Bahwa terhadap pertentangan putusan sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat melalui Surat Nomor : 14.PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Nomor : 50.PBH.ADIN.CRB.VIII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah Agung dan telah dijawab dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 1624/PAN/HK.02/XII/2013 Perihal . Permohonan Fatwa, tertanggal 20 Desember 2013 yang pada pokoknya Mahkamah Agung R.I. tidak dapat memberi fatwa atas suatu perkara baik yang sedang berlangsung ataupun yang sudah inkracht demi menjaga independensi Hakim; 21. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum para sarjana

juga

menjelaskan

sebagaimana

pendapat

MARIA

SUMARDJONO yang telah dikutip oleh Dr. BERNHARD LIMBONG, S.Sos., S.I I., M.H. dalam bukunya Pengadaan Tanah Untu k Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum) Penerbit : Pustaka Margaretha, Cet. Kedua, September 2011, halaman, 188-189, disebutkan " Perpres pengadaan tanah telah keliru menerapkan

konsep

penitipan

ganti

kerugian

pa da

pengadilan yang telah diana logkan dengan konsep penitipan yang terkait utang piutang da lam Pasal 1404 KUH Per data, karena pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan antara

pemegang

hak

atas

tanah

dengan

pihak

yang

memerlukan tanah"; 22. Bahwa atas dasar adanya : 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 620/ Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo - Palimanan Yang Melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012 dan 2)


Penetapan

Pengadilan

Negeri

Sumber

Nomor

:

790/Pdt.P/

2012/PN.Sbr, Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan upaya eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas kepada Penggugat melalui pemberitahuan pengosongan lahan dalam suratnya antara lain : 1 ) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP1 PEG/TPT-CIPAL WIL II/IV/188 Perihal Pemberitahuan I Pengosongan Lahan, tertanggal 26 April 2013; 2) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP2 PEG/TPT-CIPAL WIL II/V/191 Perihal : Pemberitahuan II Pengosongan Lahan, tertanggal 7 Mei 2013; dan 3) Surat

Nomor

:

UM.01.03/SRT

SP3/PEG/TPT-CIPAL

WILL

II/II/228.11 Perihal: Pemberitahuan III Pengosongan Lahan, bertanggal 07 Februari 2013; 23. Bahwa selain upaya eksekusi pengosongan lahan yang disampaikan melalui suratnya, Tergugat II telah melampirkan ke dalam surat ad.l) berupa surat dari Ketua DPC PERADI Cirebon yang tidak ada urgensi dan relevansinya dengan maksud surat melainkan lebih mengarah pada muatan tendensi dan

motivasi negatif

dari Tergugat

II untuk

mencemarkan nama baik Kuasa Penggugat in casu AGUS PRAYOGA, SH dan oleh karenanya hal itu telah dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana

pencemaran

nama

baik

sesuai

laporan

polisi

No

:

LP/357/V/2013/JABAR/RESCRB tanggal 01 Mei 2013; 24. Bahwa terhadap upaya Tergugat II untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan. Penggugat telah menolak dengan tegas dan menentangnya sebagai upaya eksekusi tanpa dasar hukum melalui suratnya antara lain : 1) Surat Nomor 09/PBH.ADIN/CRB/V/2013 Perihal : Penolakan atas surat pemberitahuan I dan II pengosongan lahan, tertanggal 14 Mei 2013; 2) Surat Nomor 70/PBH.ADIN/CRB/II/2014 Perihal : Jawaban dan tanggapan hukum pemberitahuan III pengosongan lahan, tertanggal 11 Pebruari 2014; Sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet.3, (Jakarta : PT. Gramedia,1991), halaman 1 bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan


kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata; 25. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini : 1) Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I tidak melakukan penelitian lebih lanjut adanya temuan fakta hukum oleh Penggugat terhadap

produk

keputusannya

i.c.

keputusan

Nomor

:

620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

tertanggal

27

Desember

2011

yang

didalam

konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, untuk kemudian dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan diktum butir Kelima di dalam keputusannya; 2) Tergugat II semakin menunjukkan sikap agresif dalam upayanya untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan dan semakin menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isuisu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak Penggugat atas tanah miliknya; 3) Para Turut Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 berdasarkan temuan fakta hukum yang disampaikan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka 16 tersebut di atas; IV. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM 26. Bahwa Perbuatan-perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata; 27. Bahwa

Pasal

1365

KUHPerdata

disebutkan,

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

seorang

lain,

mewajibkan

orang

yang

karena


salahnya

menerbitkan

kerugian

itu,

mengg anti

kerugian

tersebut"; 28. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan, "Setiap orang bertanggung

jawab

tidak

saja

untuk

Icerugian

}/nag

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hati -hatinya"; 29. Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang -orang lain untuk mewakili u riasan -urusan kerugian

mereka,

yang

adalah

diterbitkan

bertanggangjawab

oleh

tentang

pelayan -pelayan

atau

bawahan -bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya". 30. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. MOEGNI DJODJODIRDJO di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar kewajiban ataupun

hak hukum

orang si

bertentangan

lain

atau

bertentangan

pelaku

atau

melanggar

dengan

kepatutan

dengan

kesusilaan

yang

liarus

diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang"; 31. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah yang lokasinya telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan, telah menjadi korban langsung proyek pembangunan untuk kepentingan umum akan tetapi tetap memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar; 32. Bahwa Hak Asasi Penggugat tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berliak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”) 33. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia : Pasal 29 ayat 1, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya"; Pasal 31 ayat 1, "Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu";


34. Bahwa dengan mengingat juga yang disebutkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal

3,

"Pelepasan

atau

penyerahan

hak

alas

tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan lerYiadap hak atas tanah"; V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT 35. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi asas-asas hukum yang berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku pemegang hak atas tanah antara lain: 1) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan harus dilandasi hak pihak pihak penguasa sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional; 2) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya(illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksi pidana; 3) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya; 4) Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan apapun

(juga untuk kepentingan umum) perolehan

tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalan yang merupakan hak Penggugat atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya; 5) Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada Penggugat, untuk menyerahkant anah kepunyaannya

dan/atau

menerima

imbalan

yang

tidak


disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga "penawaran pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri' seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata; 6) Bahwa

dalam

keadaan

yang

memaksa,

jika

tanah

yang

bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum

dan

tidak

musyawarah

yang

mungkin

digunakan

diadakan

tidak

tanah

lain,

berhasil

sedang

memperoleh

kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti

tidak

memerlukan

persetujuan

Penggugat,

dengan

menggunakan acara Pencabutan hak yang diatur dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 1961; VI. PERMOHONAN PROVISI 36. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan; 37. Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; tertanggal 38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang menunjukan sifat darurat perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam suatu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut : 1. Menyatakan batal demi hukum Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan

Kabupaten

Cirebon

tertanggal

27

Desember

2011mutatis mutandis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal Oktober 2012; 2. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan atau setidaktidaknya memperbaiki sebagaimana mestinya Keputusan Panitia Pengadaan

Tanah

Bagi

Pelaksanaan

Pembangunan

Untuk

Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik


Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011; 3. Memerintahkan Tergugat II menghentikan kehendaknya untuk melakukan upaya eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas termasuk dan tidak terbatas terhadap permohonan Tergugat II kepada pihak-pihak terkait (TNI dan Kepolisian) dalam rangka pengamanan eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat; 4. Menyatakan Para Turut Tergugat berwenang untuk membatalkan Keputusan

Panitia

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Terkena Jalan Tol CikopoPalimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011; 5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan BendaBenda yang ada di Atasnya; VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat; 3. Menyatakan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Sumber

Nomor

:

790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 dan Keputusan Bupati Cirebon

Nomor

620/Kep.430-DCKTR/2012

tentang

Pelaksanaan

Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa


Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012, bukan merupakan dasar hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat; 4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); 5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar denda

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) per hari atas

keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan; 6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3 (tiga) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun Radio dan 10 (sepuluh) media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Kami Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati Cirebon, Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan Wilayah

II,

menyatakan

penyesalah

yang

sedalam-dalamnya

atas

Perbuatan Melawan Hukum yang kami lakukan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol CikampekPalimanan. Kiranya pernyataan penyesalan atas Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi manusia serta perubahan sistem pengadaan tanah untuk pembangunan yang bermutu dan berkualitas dengan mamfaat yang digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia”. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Bantahan, banding atau Kasasi; 8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


1. Mengabulkan eksepsi absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); Membaca

surat

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

:

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor :

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca

relaas

pemberitahuan

banding

Nomor

:

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015 ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula

Para Penggugat

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Desember

2014, kepada Turut Terbanding III

semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015, Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I /semula Turut Tergugat I bertanggal 17 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan


Negeri Sumber pada tanggal 26 Maret 2015 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 April 2015; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II bertanggal 20 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 12 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada

Kuasa Hukum Para

Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2015 ; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II bertanggal 10 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10 Pebruari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasan Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Pebruari 2015 ; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III bertanggal 26 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Pebruari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya

dengan seksama

dan patut

kepada

Kuasa Hukum

Para

Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2015 ; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr Jo No.81/2015/PN.Cbn. dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015, mereka

telah diberi kesempatan untuk

memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. sebagaimana tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ALASAN HUKUM PERTAMA : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber (Tingkat Pertama) Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku dalam Mempertimbangkan Putusan tentang Kewenangan Mengadili 1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 106 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji

apakah

Keputusan

Panitia

Pengadaan

Tanah

Bagi

Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 (vide Bukti T-1 dan Bukti TT.2-1), tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”, dimana pada hematnya kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesimpulan berdasarkan pertimbangannya tersebut sampai dengan halaman 112 bahwa,Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 (Selanjutnya Keputusan Panitia) adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :


 bentuk penetapan tersebut tertulis,  dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,  bersifat konkrit, individual dan final,  menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan keputusan tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tersebut di atas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesimpulan secara “simplistis” untuk menguji Keputusan Panitia a quo terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan halaman 107 baris kesatu dan kedua) tanpa membaca lebih lanjut dengan teliti dan cermat terhadap hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga putusannya tergelincir menjadi putusan yang pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan wibawanya untuk

mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta memberikan putusan yang memuat alasan dan dasar putusan yang tepat dari peraturan perundang-undangan (vide Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); 3. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan seterusnya, maka putusan yang demikian bukan saja menciderai terhadap rasa keadilan (doelmatigheid) tapi juga terhadap kepastian hukumnya (rechtsmatigheid) oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara in hoc sensu dibatasi juga kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, “Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang


disengketakan

itu

dikeluarkan

:

dalam

keadaan

mendesak

untuk

kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dimana Penjelasannya menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan/

atau

kepentingan

masyarakat

bersama

dan/atau

kepentingan

pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 4. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara inilah yang tidak diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menguji Keputusan Panitia a quo sehingga Pembanding/Penggugat pari passu akan mengujinya dengan cara yang pardant untuk menguji Keputusan Panitia a quo terhadap ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :  Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan dalam keadaan mendesak dengan pertimbangan karena tidak tercapainya kesepakatan dalam hal penawaran ganti rugi meskipun sudah dilakukan musyawarah maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum Terbanding I/Tergugat I tidak ada keadaan lain selain menetapkan besaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang belum sepakat menerima penawaran ganti rugi;  Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan untuk kepentingan umum sebagaimana tujuan ini disebutkan secara expressis verbis dalam konsideransnya sebagaimana hal ini diakui secara tegas oleh Para Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat;  Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan in casu Pasal 10 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan, “Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”;


5. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas yang menjadi dasar Pembanding/ Penggugat untuk tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguji Keputusan Panitia a quo terdapat ketentuan lainnya yang membatasi secara limitatif terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”, dimana Penjelasannya menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memer-lukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri”; 6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkualifikasi Keputusan Panitia a quo sebagai suatu keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain seharusnya dapat menerapkan “penafsiran ekstensif” terhadap ketentuan Pasal 17 ayat 3 Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan, “Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan”; 7. Bahwa “pendapat” Pembanding/Penggugat terhadap Keputusan Panitia a quo telah lebih dulu ditegaskan dalam Posita Gugatan Pembanding/ Penggugat angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan adanya fakta hukum


besaran ganti rugi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di dalam

Keputusan

Pembanding/Penggugat

Panitia

a

Nomor

:

quo

sehingga

melalui

Surat

20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013

Perihal

Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013 telah menyampaikan “keinginan” kepada Para Turut Terbanding/Turut Tergugat yang notabene adalah atasan Terbanding I/Tergugat I untuk secara ex officio sesuai Pasal 17 ayat 3 Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut di atas dapat mengubah sekedar pada perbaikan dasar hukum yang cacat yuridis; 8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas memiliki kewenangan untuk memeriksa Keputusan Panitia a quo untuk membuktikan fakta adanya dasar hukum yang cacat yuridis in casu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.301-DisCK/2005 tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005; 9. Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan, “Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak dapat diterima oleh pemilik dan lokasi pembangunan

yang

bersangkutan

tidak

dapat

dipindahkan,

maka

Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya”, sebagai “mekanisme terakhir” dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum in casu Proyek Jalan Tol Cikampek – Palimanan, dimana dengan adanya penyelesaian yang diusulkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dengan cara pencabutan hak atas tanah kepada Presiden terhadap


Pembanding/Penggugat yang tetap menolak besaran ganti rugi dalam Keputusan Panitia a quo maka Keputusan Presiden tentang pencabutan hak atas tanah tersebut menjadi syarat yang menangguhkan (conditionaliteit) sifat final dari unsur Keputusan Panitia a quo yang telah ditafsirkan berbeda oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 111 yang menyatakan, “Keputusan Panitia a quo sudah final atau sudah definitif karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dari Bupati Cirebon maupun Gubernur Jawa Barat”; 10. Bahwa Keputusan Panitia a quo adalah rangkaian dari proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipisahkan terhadap Keputusan Presiden tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah yang nantinya akan digunakan sebagai mekanisme terakhir kepada Pembanding/Penggugat menolak terhadap Keputusan Panitia a quo sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah juga secara jelas dan tegas (lex certa) disebutkan pada bagian konsideran dalam Keputusan Panitia a quo sehingga beralasan apabila sengketa tentang pencabutan hak atas tanah ini masuk dalam kelompok Keputusan Tata Usaha Negara yang wewenang memeriksanya diserahkan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1965 Nomor : JS.8/12/17 yang menyebutkan, “Dari berbagai macam kompetensi organ atau badan tersebut, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam prosedur pemeriksaan, yaitu : 1) Pemeriksaan

perkara

tata

usaha

negara

yang

wewenangnya

diserahkan kepada pejabat panitera atau badan di lingkungan pemerintah (kekuasaan eksekutif) sendiri, misalnya, perselisihan tentang sewa-menyewa perumahan, izin gangguan lingkungan (Ordonnansi Gangguan), dsb. Prosedur ini ditempuh melalui suatu upaya hukum yang

lazim

disebut

dengan

istilah

“banding

administrative”

(administratief beroep) 2) Pemeriksaan

perkara

tata

usaha

negara

yang

wewenangnya

diserahkan kepada badan-badan di luar pemerintah (kekuasaan eksekutif), misalnya perselisihan tentang perpajakan diperiksa oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang pada zaman Hindia Belanda, majelis


tersebut disebut Raad van Beroep voor Belastingszaken (Stb. 1915 No. 707); 3) Pemeriksaan

perkara

tata

usaha

negara

yang

wewenangnya

diserahkan kepada kekuasaan kehakiman (yudikatif), yaitu kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum, misalnya perselisihan merek, pencabutan hak atas tanah, dsb”; (vide Laporan Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang disusun oleh H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M untuk Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996, hal. 31) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus Eksepsi/Keberatan tentang Kewenangan Mengadili oleh karena itu haruslah dinyatakan batal. ALASAN HUKUM KEDUA : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber (Tingkat Pertama) Kurang Cukup Memberikan Pertimbangan Hukumnya(Onvoldoende Gemotiveerd) 11. Bahwa

sejalan

dengan

permohonan


dalam

Provisinya yang meminta untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Panitia a quo pada faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pula memberikan pertimbangan terhadap permohonan lainnya in casu Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 790/Pdt.P/2012/ PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 terkait Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsignatie) yang mohon pula untuk diputus secara mutatis mutandis berdasarkan ketentuan Pasal 196 ayat 6 HIR, “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”, atau yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya ”Hukum Acara Perdata” bahwa, “Upaya hukum yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu penetapan voluntaire dapat mengajukan gugatan perdata biasa, dimana


pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak Penggugat dan pihak dalam Penetapan tersebut ditarik sebagai Tergugat”; 12. Bahwa dasar hukum dan pendapat tersebut di atas tidak menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap Permohonan Provisi


sepanjang

menyangkut

pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Sumber a quo atau setidaknya memberikan pertimbangan lain dalam pendapat hukumnya sendiri (ex aequo et bono). Dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Eksepsi/Keberatan a quo hanya terikat pada peristiwa di dalam persidangan yang didalilkan para pihak in litis (secundum allegata iudicare) sebagaimana pertimbangannya pada halaman 112 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di Desa Pegagan Kec. Palimanan Kab. Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/ 2011 tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan berkaitan dengan ketiga alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, menurut Majelis Hakim ketiga alat bukti surat dari Para Penggugat tersebut hanya menerangkan adanya pemberitahuan tentang adanya pengosongan lahan dan tidak bisa membuk-tikan jika Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga atas dasar hal tersebut eksepsi absolute dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dikabulkan”; 13. Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : No. 67 K/Sip/1972 dengan kaidah hukumnya yang menyebutkan,


“Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sbg dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alatalat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup”, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup memberikan pertimbangan dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd); 14. Bahwa mengingat Eksepsi/Keberatan tentang kewenangan mengadili secara absolut adalah untuk memeriksa adanya batal demi hukum Keputusan Panitia a quo yang terikat secara mutatis mutandis terhadap permohonan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sumber a quo dalam Permohonan Provisi maka sudah seharusnya secara hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama juga memberikan pertimbangan itu menurut ketentuan Pasal 178 ayat 2 yang menyebutkan, “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”. Lagi pula sebagaimana diuraikan oleh Pembanding/ Penggugat dalam Opening Statement di atas telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisional; Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber kurang cukup memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), maka sudah selayaknya putusan a quo dibatalkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : TENTANG PERMOHONAN : 1) Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut; 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 10/Pdt.G/ 2014/PN.Sbr, tanggal 18 November 2014 yang dimohon Banding; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI :


 Menolak

Eksepsi/Keberatan

Kompetensi

Absolut

Para

Terbanding/

Tergugat dan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut; DALAM POKOK PERKARA :  Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

perdata

yang

terdaftar

dalam

Perkara

Nomor

:

10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, tersebut;  Memerintahkan Pengadilan Negeri Sumber untuk membuka dan memeriksa perkara tersebut;  Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam Perkara Nomor : 10/ Pdt.G/2014/PN.Sbr, sampai adanya putusan yang bersifat mengakhiri akhir untuk dibebankan kepada pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya sebagai berikut : 1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk seluruhnya ; 2. Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/para Pembanding ; 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 dalam perkara Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr ; 4. Membebankan kepada Para Penggugat/para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :


1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II untuk seluruhnya ; 2. Menolak Permohonan Banding Pembanding ; 3. Menolak memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; 4. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

No.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 tersebut ; 5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ; Menimbang,

bahwa

terhadap

memori

banding

tersebut

Turut

Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan para Pembanding dalam memori bandingnya, dikarenakan putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tanggal

18

Nopember

2014

Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memeberikan putusan sebagai berikut : - Menerima kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Turut Terbanding II untuk seluruhnya ; - Menolak Permohonan Banding Para Pembanding ; - Menolak memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 tersebut ; - Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya, dikarenakan putusan

Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18

Nopember 2014 Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, sudah tepat, cermat dan benar, tidak salah menerapkan hukum,dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutus dengan amar putusan sebagai berikut : - Menolak permohonan banding para Pembanding dahulu para Penggugat -

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 ; -

Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr,

bukti-bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang

Nomor

51

Tahun

2009,

serta

peraturan

lain

yang

bersangkutan;

MENGADILI 

Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dimohonkan banding tersebut ;



Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H.NERIS, S.H.M.H. dan RUSSEDAR, S.H. masing-masing


sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Mei 2015 Nomor :212 /PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 AGUSTUS 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : TATA KURNIA SA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

H. NERIS S.H., M.H.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H. M.H.

Ttd

RUSSEDAR.S.H ; PANITERA PENGGANTI Ttd

TATA KURNIA S.A., S.H.

Rincian biaya perkara : - Redaksi : Rp. 5.000,- Materai : Rp. 6.000,- Pemberkasan : Rp. 139.000,Rp. 150.000,-


PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents