PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 628/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara antara: 1. Ny. Dr. MARIA ROSALIA LEANY MARSA, M.Si, als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA, bertempat tinggal di Jl. Vila Duta II / 16 Rt - 002 / Rw- 011, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, dalam hal didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hotman Damanik, SH.,MH. dan Toton, AS, SH. Advokat Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Perum Surya Praja Permai Depdagri Blok G.3 No. 21.23 Sukahati Cibinong Bogor. Berdasrkan Surat Kuasa Hkusus tanggal 01 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I; 2. DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PERKEBUNAN, BANTAR

PERINDUSTRIAN

GADUNG

DAN

PT.

PERDAGANGAN

( disingkat PT. BANTAR GADUNG ),

alamat di Desa Sukamantri RT.01 / RW.13, Kec.Tamansari, Kab.Bogor,

dalam hal didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hotman Damanik, SH.,MH. dan Toton, AS, SH. Advokat Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Perum Surya Praja Permai Depdagri Blok G.3 No. 21.23 Sukahati Cibinong Bogor. Berdasrkan Surat Kuasa Hkusus tanggal 01 Juli 2016, selanjutnya disebut

sebagai

PEMBANDING

II semula

TERGUGAT IX; 3. PT. BANTAR GADUNG SEJATI, berkedudukan di Sukabumi di Jl. Raya Pelabuhan Ratu KM. 25 Bantargadung Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Penasihat hukumnya 1. H. Dade, S. Agustani , SH.,MH. 2. Aditya Purnawarman, SH. 3. Fahmi M. Rajab,

Halaman 1 dari 114 Putusan Perdata Nomor 628/Pdt/2016/PT.BDG.

SH.,MH. 4. Abdul Rachman, SH.Advokad / Penasihat Hukum beralamat kantor Jl. Semeru No. 61 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT II; 4. H. USMAN EFFENDI, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cijabon, Rt-021/Rw-07, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya

1.

H.

Dadi

Agustani,

SH.,MH.

2.

Aditya

Purnawarman, SH. 3. Fahmi M. Rajab, SH.,MH. 4 Abdul Rachman, SH, Advokat / Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jl. Sumeru No. 61 Bogor , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

02

Juli

2016,

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING IV semula TERGUGAT V, 5. LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris di Sukabumi, berkantor di Jl. Siliwangi No. 54

(Baru 50), Sukabumi, Dalam hal ini didampingi oleh

Penasehat Hukumnya Handoro, SH dan Amin Chotib, SH.,MH. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Jalan Raya Semplak No. 311 Bogor , berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 01 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT III ; 6. MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi, berkantor di Jl. Raya Cisaat No. 287 Sukabumi 43152, Dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Handoro, SH dan Amin Chotib, SH.,MH. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Jalan Raya Semplak No. 311 Bogor , berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 01 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula TERGUGAT IV ; MELAWAN

1. PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Ny. Ny. MARTYA M. SUNGGI als. Ny. TEE GIOK NIO, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal tanggal 10 Desember 2004), berkedudukan di Bogor, di Jl. Bango No. 3, Rt – 005 / Rw-003, Kelurahan Tanah Sareal,


Kecamatan

Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I; 2. Ny. MARTYA M. SUNGGI perempuan,

als.

Ny.

TEE GIOK NIO, WNI,

Agama Katolik, pekerjaan Swasta, alamat di Jl.

Bango No. 3, Rt – 005 / Rw-003, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selaku pemegang 10% (sepuluh persen)

saham PT. BANTAR GADUNG yang

berkedudukan

Bogor,

di

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING II semula PENGGUGAT II; 3. HANNY KURNYATAN,

perempuan,

Agama

Katolik , pekerjaan

Wiraswasta,bertempat tinggal di Komplek Perum. Pejajaran Kencana, Kav. 15 Baranangsiang Kota Bogor, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 3 ( tiga ) orang anaknya

selaku ahli waris dari SALEH SUNGGI als. TEE

TJENG LEE, sebagai pemegang 30% (tigapuluh persen) saham PT.

BANTAR

selanjutnya

GADUNG

disebut

yang

sebagai

berkedudukan TERBANDING

di III

Bogor, semula

PENGGUGAT III; 4.

JEFFRY EKO, WNI, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Pepaya Ujung, Rt-003, Rw- 009, Kelurahan Batu, Kecamatan Ciomas, Kota Bogor, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 2(dua) orang adiknya, selaku ahli waris dari Ny. IKASARI SUNGGI als.TEE SIOK NIO sebagai pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. BANTAR GADUNG berkedudukan di Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING

IV

semula PENGGUGAT IV; 5. Ny. MIRAWATY,

WNI, perempuan, agama Katholik, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, alamat Gardu Tinggi Rt. 005 Rw. 007 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang lainnya selaku ahli waris Kweesari Sunggi Als. Tee Kwee Nio selaku pemegang 10% ( sepuluh persen ) saham PT.


BANTAR GADUNG yang berkedudukan di Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula PENGGUGAT V; Dan 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL,

berkantor

Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, disebut

di

sebagai

TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT VI; 2.

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT, berkantor di Jl. Sukarno Hatta, Bandung, selanjutnya disebut

sebagai

TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT VII; 3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Cq.

PEMERINTAH

REPUBLIK ,

INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, berkantor di Jl. Sukabumi selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT VIII ; 4. SHANTI UNASIH, perempuan, Agama Katolik, pekerjaan Ibu

Rumah

Tangga, alamat Jl. Sukajaya – VIII No. 34, Rt-002 / Rw-005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, selaku ahli waris SIEMMAH SUNGGI als.TEE SIEM NIO, sebagai pemegang 10 % ( sepuluh persen ) saham PT.BANTAR GADUNG berkedudukan di Bogor. selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I; 5.

DEDEH KUMALASARI, WNI, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Warungkiara RT. 02 RW. 01, Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi,


sebagai ahli waris KARSIDI

SUNGGI als.TEE TJENG SIE

selaku pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. BANTAR GADUNG yang berkedudukan di Bogor, disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT II; 6. SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO, WNI, perempuan, Agama Katholik, pekerjaan swasta, alamat Taman Cimanggu, Blok.P VI/12, Rt.03 / Rw.05, Kel.Kedung Waringi, Tanah Sareal, Kota Bogor sebagai pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. BANTAR GADUNG yang berkedudukan di Bogor, selanjunya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT III; 7. Ny.TERESIA MULIYATI SUNGGI als. TEE LIANG NIO, WNI, perempuan, agama Katholik, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Bayangkara 6A Rt.001 Rw.003, Kel. Sindangbarang, Bogor Barat, Kota Bogor, sebagai pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. BANTAR GADUNG yang berkedudukan di Bogor, selanjutnya disebut sebagai

TURUT

TERBANDING

VII

semula

TURUT

TERGUGAT IV; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor

78 / Pdt.G /

2015 / PN.Bgr, tanggal 29 Juni 2016 ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Register Nomor 78 / Pdt / G / 2015 / PN. Bgr, tanggal 8 Juni 2015 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : I.

PENGAJUAN

GUGATAN

KE

PENGADILAN

NEGERI

BOGOR

MEMENUHI SYARAT FORMIL KOMPENTESI RELATIF;


1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR memberi hak kepada Penggugat untuk memilih pengajuan gugatan ke salah satu Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Tergugat apabila Tergugat yang ditarik sebagai Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pegadilan Negeri yang berbeda; 2. In casu Para Tergugat yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda. Ada yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pegadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Bandung; 3. Sehubungan dengan fakta yuridis yang dijelaskan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 HIR ayat (2) HI, Penggugat diberi hak opsi untuk memilih pengajuan gugatan dalam perkara ini di salah satu Pengadilan Negeri yang disebut di atas. Dalam hal ini, pengajuan gugatan yang dianggap oleh Penggugat lebih nyaman dan favorable baik bagi Penggugat sendiri maupun bagi Para Tergugat maka Penggugat memilih pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor. Dengan demikian pengajuan yang disampaikan Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR. I.

DALIL POKOK / POSITA GUGATAN : PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASAR PASAL 1365 KUH PERDATA; Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terutama Para Tergugat,Para Turut Tergugat adalah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata; Pasal 1365 KUH Perdata pada intinya berbunyi: “Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.” Sehubungan dengan itu, pasal 1365 KUH Perdata memberi hak kepada Penggugat

untuk menuntut ganti kerugian melalui proses peradilan.

Dengan demikian, tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan dengan menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan legalistik yang dibenarkan oleh hukum.


II. DUDUK PERKARA/KASUS POSISI; Adapun Duduk perkara atau kasus posisi adalah sebagai berikut: Pendirian PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung atau disingkat PT. Bantar Gadung; 1. Bahwa Penggugat I, yaitu PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG atau disingkat PT. BANTAR GADUNG berkedudukan di Bogor, adalah suatu Perusahaan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Pebruari 1964 dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 1972 Nomor Y.A. 5/264/18 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.436 tahun 1973 dan Tambahan Berita Negara RI No.47 tanggal 12 – 6 – 1973, oleh karena itu adalah sah sebagai Badan Hukum (vide Bukti: P-1); 2. Bahwa berdasarkan akta pendirian Jo. Akta Wasiat No. 7 tanggal 10 Maret 1978, dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Bogor, Jo. Akta No.38 tanggal 10 Desember 2004 dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH., Notaris di Bogor, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. BANTAR GADUNG (Penggugat I), adalah sebagai berikut: Modal Perseroan berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang terbagi dalam 40 (empat puluh) saham, masing-masing senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan susunan pemegang saham yaitu: Pemegang Saham No. 1. 2. 3. 4. 5. Total

Dr Maria Rosalia Leany Harsa Hanny Kurnyatan Teresia Mulyati Sunggi Septi Sunggi Karsidi Sunggi

Jumlah saham (lembar)

Nilai

%

80

80.000.000

40

60 20 20 20 200

60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 200.000.000

30 10 10 10 100


Susunan Pengurus: Dewan Direksi

: DR. Leany Nani Harsa Msc;

Dewan Komisaris

: Martya Sunggi;

3. Bahwa sesuai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar tersebut di atas, PT. BANTAR GADUNG (Penggugat I) didirikan untuk jangka waktu selama 75 tahun, dan hingga saat ini belum pernah dibubarkan (likuidasi), oleh karena itu sampai saat ini secara yuridis PT. Bantar Gadung tersebut adalah tetap eksis, syah dan berharga; 4. Bahwa anggaran dasar PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) sejak didirikan hingga sekarang hanya mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagai berikut: a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 4 Juni 1986, dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH., Notaris di Bogor, yang merubah susunan pengurus, sehingga susunan Pengurus setelah perubahan adalah sebagai berikut: Direktur

: Tuan Karsidi Sunggi (Tee Tjeng Sie);

Wakil Direktur

: Ny. Hanny Kurnyatan (Tan Lim Hoa) ;

Komisaris

: Ny. Siemmah Sunggi (Tee Siem Nio);

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.38 tanggal 10 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, SH., Notaris di Bogor, yang berisi: -

Perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan peraturan yang berlaku;

-

Penyesuaian

nama

perseroan

dengan

menghilangkan

perkebunan, perindustrian dan perdagangan sehingga nama perseroan menjadi PT BANTAR GADUNG berkedudukan di Bogor; -

Perubahan modal dasar perseroan menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) serta menambah modal dan diambil bagian masing-masing

oleh pemegang saham

sesuai

persentasi

pemilikan; -

Pembentukan pengurus baru: Dewan Penasihat

: Karsidi Sunggi, Siemmah Sunggi ;

Dewan Komisaris

: Martya Sunggi;


Direksi

: Doktor Leany Nani Harsa, Msc;

5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya tersebut di atas, diketahui PT Bantar Gadung (Penggugat I) tidak pernah merubah nama dan/atau mengganti nama menjadi PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II); 6. Bahwa sesuai Pasal 2 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PT. BANTAR GADUNG (Penggugat I) ialah menjalankan usaha perkebunan karet

dan

mengusahakan

perusahaan

industri

dan

melakukan

perdagangan baik untuk tanggungan sendiri maupun untuk tanggungan pihak lain atas dasar komisi; 7. Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut, PT Bantar Gadung (Penggugat I) memiliki dan menguasai aset-aset berupa bidang-bidang tanah perkebunan yaitu: a. SHGU Nomor 1/Mangunjaya, seluas 334.430 M2, terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat; dan b. SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung seluas 1.869.925M2, terletak Desa

Bantar

Gadung,

Kecamatan

Warungkiara,

Kabupaten

Sukabumi Jawa Barat; sehingga luas tanah seluruhnya 2.204.355 M2 atau seluas 220,4 Ha, (vide Bukti: P-2, P-2a ); 8. Bahwa bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung seluruhnya seluas 2.204.355 M2 telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desember 2012 dan belum pernah diperpanjang oleh PT. Bantar Gadung; 9. Bahwa bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung seluruhnya seluas 2.204.355 M2 tercatat atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Bantar Gadung disingkat: PT. Bantar Gadung, juga belum pernah dilalihkan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun oleh PT. Bantar Gadung; Pendirian PT BANTAR GADUNG SEJATI; 10. Bahwa Tergugat I, yang menjabat sebagai Direktur PT. BANTAR GADUNG (Penggugat I), pada tahun 2010 bersama-sama pemegang saham PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) yaitu Teresia Mulyati Sunggi, Septi Sunggi, dan Karsidi Sunggi, mendirikan perseroan baru


yang diberi nama PT BANTAR GADUNG SEJATI, berdasarkan akta pendirian No. 109 tanggal 30 November 2010 dibuat dihadapan Luciana Tirtaman, SH., Notaris di Sukabumi, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 13 Januari 2011 Nomor AHU-01701.AH.01.01 Tahun 2011; 11. Bahwa berdasarkan akta pendirian PT BANTAR GADUNG SEJATI diketahui struktur modal, susunan pemegang saham dan susunan pengurus adalah sebagai berikut: Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (limaratus) saham, masing-masing saham bernilai

nominal

Rp.1.000.000,-

(satu

juta

rupiah).

Modal

ditempatkan/disetor Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan susunan pemegang saham: No.

Pemegang Saham

Jumlah saham

Nilai

%

(lembar) 1.

Dr Maria Rosalia Leany Harsa

80

80.000.000

40

2.

Hanny Kurnyatan

60

60.000.000

30

3.

Teresia Mulyati Sunggi

20

20.000.000

10

4.

Septi Sunggi

20

20.000.000

10

5.

Karsidi Sunggi

20

20.000.000

10

200

200.000.000

100

Total

Susunan Pengurus: Direktur

: Dr. Maria Rosalia Leany Harsa, MSc;

Komisaris

: Hanny Kurnyatan;

12. Bahwa kemudian diketahui bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung milik PT BANTAR GADUNG telah diperpanjang haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI tanggal 12-11-2013 Nomor 128/HGU-BPN RI/2013, dan telah diterbitkan

Sertipikat

HGU

No.1/Mangunjaya

dan

HGU

No.

20/Bantargadung keduanya tercatat atas nama PT BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II), dan bukan ke atas nama PT BANTAR GADUNG (Penggugat I); 13. Bahwa Tergugat I yang bertindak selaku Direktur PT BANTAR GADUNG

SEJATI

(Tergugat

II)

selanjutnya

berdasarkan

Akta

Pengikatan Jual Beli dengan Cara Pembayaran Termyn No. 40 tanggal


31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan MARAH HASYIR, SH (Tergugat IV), Notaris di Kabupaten Sukabumi, telah mengalihkan tanah Sertipikat HGU No.1/Mangunjaya dan HGU No. 20/Bantargadung ke Tergugat V ( H.Usman Effendi); PT Bantar Gadung Sejati Dengan PT Bantar Gadung Adalah 2 (Dua) Badan Hukum Yang Terpisah Satu Sama Lain; 14. Bahwa antara PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) dan PT. Bantar Gadung Sejati adalah subyek hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yang masing-masing berdiri sendiri, di mana PT. Bantar Gadung didirikan berdasarlan Akta No. 17 tanggal 7 Februari 1964, dan telah mendapat

pengesahan

berdasarkan

Keputusan

dari

Menteri

Kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 1972 Nomor Y.A. 5/264/18 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.47 tanggal 12 – 6 – 1973. Sedangkan PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) didirikan berdasarkan Akta Nomor 109, tanggal 30 Nopember 2010) yang dibuat di hadapan LUCIANA TIRTAMAN, SH (Tergugat III), Notaris di Sukabumi vide Bukti P-6; 15. Bahwa PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) adalah tidak sama dengan PT. Bantar Gadung (Penggugat I) dan PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) juga bukan merupakan perubahan dan/atau pembaharuan dari PT. Bantar Gadung (Penggugat I), sebagaimana yang

dinyatakan

oleh

Tergugat

III

dalam

Surat

Keterangan

No.117/Notaris/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat olehnya (vide bukti P-7); III.

FAKTA-FAKTA YURIDIS

MENGENAI

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT; A. TERGUGAT; 16. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bahwa Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) dan Tergugat II secara melawan hukum telah memperpanjang jangka waktu SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU


Nomor 20/Desa Bantargadung ke atas nama PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) dan bukan ke atas nama PT. Bantar Gadung (Penggugat I); b. Bahwa

yang

sebenarnya

SHGU

No.

1/Mangunjaya

dan

No.

20/Bantargadung adalah sudah tercatat atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT. Bantar Gadung, dan bukan tercatat atas nama PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II), dengan demikian pemegang hak atas SHGU No. 1/Mangunjaya dan No. 20/Bantargadung tersebut di atas adalah PT. Perkebunan, Perindustrian, Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT. Bantar Gadung (Penggugat-I) dan bukan PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat – II). Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak dan tidak

berwenang melakukan perbuatan hukum tersebut

karena tidak memiliki alas hak maupun dasar hukum yang sah untuk itu; c. Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum memperpanjang bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung ke atas nama PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) dan bukan ke atas nama PT. Bantar Gadung (Penggugat I), Tergugat II (yang

diwakli

oleh

Tergugat–I)

juga

secara

melawan

hukum

mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung ke Tergugat V; d. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Tergugat II (PT. Bantar Gadung Sejati) dan Tergugat II telah mengambil alih dan menguasai kepemilikan bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung milik PT. BANTAR GADUNG (Penggugat I) tanpa dasar atau alas hukum yang sah; e. Bahwa Tergugat I selaku Direktur PT BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II) dan Tergugat II telah menggunakan Surat keterangan yang tidak benar dan menyesatkan yang dibuat oleh Tergugat III untuk mengambilalih bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor

20/Desa Bantargadung milik Penggugat I yang diketahuinya

tidak benar dan tidak sah; f.

Bahwa Tergugat I yang menjabat Direktur PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II) sejatinya sangat mengetahui bahwa PT. BANTAR


GADUNG (Penggugat I) tidak pernah merubah nama menjadi PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II), sehingga Tergugat I sangat mengetahui

PT

BANTAR

GADUNG

SEJATI

bukan

merupakan

perubahan atau pembaharuan dari PT BANTAR GADUNG (Penggugat I), dengan alasan hukum sebagai berikut: 1. Tergugat I yang menjabat Direktur PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk meminta persetujuan para pemegang saham PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) untuk melakukan perubahan nama PT PERKEBUNAN. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT BANTAR GADUNG) menjadi PT BANTAR GADUNG SEJATI; 2. Tergugat I menjabat Direktur PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) tidak pernah menyelenggarakan RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) untuk mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung milik PT BANTARGADUNG ke pihak lain manapun juga; g. Bahwa pasal 19 dan pasal 102 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah mengatur sebagai berikut: 1) Pasal 19 ayat (1) UUPT berbunyi: Setiap perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS; dan Pasal 102 UUPT mengatur: 2) Pasal 102 ayat (1) UUPT berbunyi: Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b) Menjaminkan jaminan utang kekayaan Perseroan; Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persern) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; h. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena: 1) Secara terang-terangan tanpa hak dan tanpa alas hukum (hak) yang sah mengambil alih kepemilikan bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor

20/Desa Bantargadung milik


Penggugat I (PT BANTAR GADUNG) untuk dimiliki dan/atau dicatat ke atas nama Tergugat II; 2) Mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung milik Penggugat I (PT BANTAR GADUNG) ke Tergugat V tanpa hak dan tanpa alas hukum yang sah; 17. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III adalah: a. Bahwa Tergugat III (LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris di Sukabumi) telah

membuat dan menanda-tangani Surat Keterangan yang isi

keterangannya tidak benar dan sangat menyesatkan yaitu surat No. 117/NOTARIS/III/2013, tanggal 7 Maret 2013, berisi pada intinya : 1) Para Pemegang saham PT . BANTAR GADUNG

adalah sama

dengan para pemegang saham dari perseroan PT. BANTAR GADUNG SEJATI; 2) PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah merupakan perubahan dan pembaharuan dari PT. BANTAR GADUNG; 3) Surat Keterangan ini dibuat untuk: proses perpanjangan sertifikat HGU atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; b. Bahwa Tergugat III melalui Surat Keterangan yang dibuatnya yang menerangkan PT BANTAR GADUNG SEJATI adalah sama dengan PT BANTAR GADUNG dan PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah merupakan perubahan dan pembaharuan dari PT. BANTAR GADUNG adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat menyesatkan dengan alasan hukum sebagai berikut: 1) PT. BANTAR GADUNG (Penggugat I) dan PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II) adalah 2 (dua) badan hukum berbeda dan tidak sama, masing masing merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri, serta terpisah satu sama lainnya, walaupun memiliki beberapa pemegang saham yang sama; Baik PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) maupun PT BANTAR GADUNG SEJATI masing-masing memiliki akta pendirian sendirisendiri terpisah satu sama lain, yaitu akta pendirian PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) No.17 tanggal 7 Pebruari 1964, sedangkan


akta pendirian PT BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II) No.109 tanggal 30 November 2010; 2. Akta No. 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat III jelas menyebut dan menyatakan Akta Pendirian PT BANTAR GADUNG SEJATI yang ditandatangani pendiri PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan tidak menyebut atau menyatakan akta PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) yang ditandatangani oleh pemegang saham PT BANTAR GADUNG (Penggugat I); 3. Apabila Akta No. 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat III yang menurut Tergugat III merupakan akta perubahan atau pembaharuan akta PT BANTAR GADUNG (Penggugat I), seharusnya menerangkan bagaimana perubahan tersebut terjadi, antara lain adanya RUPS PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) yang menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian tidak pernah dijumpai adanya RUPS PT BANTAR GADUNG (Penggugat I) tentang perubahan nama PT BANTAR GADUNG menjadi PT. BANTAR GADUNG SEJATI; c. Bahwa status hukum Surat Keterangan No. 117/NOTARIS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat III (LUCIANA TIRTAMAN, SH) tersebut di atas hanya surat biasa, dan bukan termasuk sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam pasal 15 Jo. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris); d. Bahwa Surat Keterangan No. 117/NOTARIS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat III secara tidak jujur dan tidak seksama sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris khususnya Pasal 16, yang akibatnya isi Surat Keterangan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan. Oleh karenanya Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, bukan Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris, maka tidak dapat dijadikan dan digunakan sebagai alas hak atau dasar hukum untuk mengalihkan atau memindahtangankan atau memproses perpanjangan bidang tanah SHGU SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan seluas


1.869.925 M2 dengan SHGU No. 20/Desa Bantargadung atas nama PT PERKEBUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG) menjadi ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II) atau ke atas nama pihak lain siapa dan manapun juga; Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat Surat Keterangan No. 117/NOTARIS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 secara tidak jujur dan tidak seksama melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris; 18. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV adalah: a. Bahwa Tergugat IV telah membuat Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengikatan Jual Beli Dengan Pembayaran secara Termyn yang dilakukan antara

Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat I sebagai

pihak penjual dan H. USMAN EFFENDI (Tergugat V) sebagai pihak pembeli; b. Bahwa Tergugat IV selaku Notaris dan juga selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang membuat Akta Nomor 40 tanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas sudah mengerti dan mengetahui: 1.

Bahwa SHGU Nomor 1/Desa Mangunjaya dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung sebagai obyek ikatan jual beli tersebut di atas bukan tercatat atas nama Tergugat I maupun Tergugat II, artinya pihak penjual (Tergugat II) bukan pemegang hak yang sah atas objek ikatan jual beli, maka seharusnya Tergugat IV mengetahui Tergugat II tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pihak penjual dalam akta pengikatan jual beli tersebut di atas;

2.

Bahwa Surat Keterangan No. 117/NOTARIS/III/2013, tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat III bukan Akta Notaris atau Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris, yang dapat dijadikan sebagai alas hak yang sah atau dasar hukum bagi Tergugat II (yang diwakili Tergugat I) untuk menjadi pemegang hak atau pemilik bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung;


c. Bahwa Tergugat IV selaku seorang Notaris maupun selaku PPAT yang memahami ketentuan peraturan yang berlaku, seharusnya tidak melakukan (membuat) perbuatan hukum dengan membuat akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pembayaran secara Termyn dengan Akta Nomor 40 tanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas, karena diketahuinya pihak penjual bukan pemegang hak yang sah atas objek ikatan jual beli tersebut, karena mendasarkan kepada Surat Keterangan yang tidak benar dan tidak sah, yaitu Surat Keterangan No. 117/NOTARIS/III/2013, tanggal 7 Maret 2013 yang dimaksud di atas; Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pembayaran secara Termyn, Akta Nomor 40 tanggal 31 Juli 2013, secara tidak jujur dan tidak seksama melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris; 19. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V adalah: a. Bahwa Tergugat V dalam perbuatan hukum sebagai pihak pembeli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pembayaran secara Termyn dengan Akta Nomor 40 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat IV, telah menyadari dan mengetahui secara kasat mata (nyata): 1) Tergugat I dan/atau Tergugat II bukan pemegang hak atas Bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU No. 20/Desa Bantargadung, karena SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU No. 20/Desa Bantargadung, tidak tercatat atas nama Tergugat I atau Tergugat II (PT. BANTAR GADUNG SEJATI) tetapi tercatat atas nama Penggugat I (PT. Bantar Gadung); 2) Bahwa Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) sebelum adanya kesepakatan untuk melakukan jual beli dengan pihak penjual Tergugat II (PT. BANTAR GADUNG SEDJATI) yang diwakili oleh Tergugat I selaku Direktur, seharusnya selain telah diperlihatkan asli SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No.20/Bantargadung dan/atau setidak-tidaknya telah melihat atau telah diberikan fotocopynya, yang seharusnya Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) telah meneliti dan mengecek kebenarannya kepada Tergugat VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi di Sukabumi) dan seharusnyalah


telah memperoleh informasi dan kejelasan tentang siapa pemilik yang sah atas bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU No. 20 /Desa Bantargadung; 3) Bahwa bidang-bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU No. 20/Desa Bantargadung tersebut secara kasat mata terlihat dengan jelas dan terbaca, oleh Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) karena secara jelas masing-masing tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU No. 20 /Desa Bantargadung tercatat atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (PT. BANTAR GADUNG); 4) Bahwa dengan diketahuinya fakta hukum tersebut di atas seharusnya Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) sebagai calon pembeli, tidak akan

mau membelinya, namun ternyata tetap

membelinya sebagaimana

tertuang dalam Akta Pengikatan Jual

Berli Dengan Pembayaran secara Termyn Nomor 40 tanggal 31 Juli 2013, dengan demikian H.USMAN EFFENDI (Tergugat V) tersebut terbukti adalah pembeli yang tidak beritikat baik, oleh karenanya terbukti pula bahwa H. USMAN EFFENDI (Tergugat V) tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, maka perbuatan hukum tersebut di atas adalah: “tidak syah dan batal (demi hukum) dengan segala akibat hukumnya; 5) Bahwa selain itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) tersebut di atas, yang baru melakukan pengikatan jual beli, Tergugat V tidak atau belum berhak memiliki dan menguasai obyek ikatan jual beli tersebut sampai dilakukan dibuatnya Akta Jual beli di hadapan PPAT yang berwenang untuk itu; b. Namun kenyataannya pihak Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) tersebut setelah adanya (terjadinya) pengikatan jual beli yang dimaksud di atas telah

langsung

menguasai

dan

menggarap

serta

menikmati

(memetik/memungut) hasil perkebunan atas bidang-bidang tanah seluas 334.430 M2 dengan SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan seluas 1.869.925 M2 dengan SHGU No. 20/Desa Bantargadung tersebut di atas, sehingga dengan demikian terbukti pula bahwa Tergugat V (H.


USMAN EFFENDI) selain sebagai pembeli yang tidak beritikad baik juga terbukti telah memiliki dan menikmati obyek jual beli yang bukan miliknya adalah merupakan perbutan melawan hukum (onrechtmatige daad); 20. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII adalah: a. Bahwa Tergugat VIII (Kantor Pertanahan

Nasional Kabupaten

Sukabumi), Tergugat VII (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Bandung) dan Tergugat VI (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI) tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah, melakukan: 1) Proses perpanjangan terhadap : SHGU No. 1/Desa Mangunjaya seluas 334.430 M2 atas nama PT. BANTAR GADUNG menjadi SHGU No. 1/Desa Mangunjaya ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI; 2) Proses perpanjangan, pemutasian dan pemecahan (split) terhadap SHGU No. 20/Desa Bantar Gadung seluas 1.869.925 M2 atas nama PT. BANTAR GADUNG menjadi SHGU No.20/Desa Mangunjaya atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan No. 21/Desa Bantargadung ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI; b. Bahwa Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah, melakukan: prosesi perpanjangan, pemutasian dan pemecahan terhadap SHGU No. 20/Desa Bantar Gadung

seluas 1.869.925 M2 atas nama PT. BANTAR GADUNG

menjadi SHGU No. 20/Desa Mangunjaya atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan No. 21/Desa Bantargadung ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI, sehingga untuk itu akhirnya Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VI) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 128/SHGU-BPN/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013; c. Bahwa Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI selain tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah dalam pelaksanaan prosesi perpanjangan, pemutasian dan pemecahan atas SHGU No. 20/Desa Bantargadung seluas 1. 869.925 M2 tersebut, seharusnya asli SHGU No. 20/Desa Bantargadung yang telah berakhir masa hak berlakunya tersebut ditarik terlebih dahulu dari pihak Tergugat I atau dari pihak


pemegangnya, ternyata asli SHGU No. 20/Desa Bantargadung yang dimaksud sampai saat ini masih dipegang oleh pihak Penggugat IV (JEFRI EKO), namun ternyata SHGU No. 20/Desa Bantargadung yang baru tersebut telah diterbitkan dan diterima oleh Tergugat I atau Tergugat II dan telah berada pada Tergugat V; d. Bahwa dengan demikian Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI tersebut di atas terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya perpanjangan, pemutasian dan pemecahan (split) terhadap SHGU-SHGU tersebut huruf a, dan b, SK Nomor 128/SHGUBPN/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang dimaksud di atas adalah cacat

hukum

-

dan

merupakan

perbuatan

melawan

hukum

(Onrechtmatige daad) yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya “tidak syah dan batal (demi) hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku serta harus dikembalikan kekeadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu apapun”, terhadapnya; e. Bahwa Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI dalam melakukan prosesi perpanjangan dan pemutasian serta pemecahan bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya seluas 334.430 M2 atas nama PT. BANTAR GADUNG menjadi SHGU No. 1/Desa Mangunjaya ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan SHGU No. 20/Desa Bantar Gadung seluas 1.869.925 M2 atas nama PT. BANTAR GADUNG menjadi

SHGU

No.20/Desa

Mangunjaya

dan

No.

21/Desa

Bantargadung ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI hanya mendasarkan kepada Surat Keterangan No. 117/ NOTARIS/III/2013 tanggal, 7 Juli 2013 yang isinya tidak benar dan tidak sah sebagaimana telah diuraikan yang dimaksud di atas; f. Bahwa Tergugat VIII, Tergugat VII, dan Tergugat VI tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena hanya mendasarkan pada Surat Keterangan No. 117/ NOTARIS/III/2013 tanggal, 7 Juli 2013 yang isinya tidak benar dan menyesatkan serta tidak sah, yang antara lain sebagaimana dinyatakan dalam surat Tergugat VII No. 458/9-32/III/2015 tanggal 18 Maret 2015, sebagai berikut:


1)

Bahwa sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya seluas 332.843 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung seluas 1.869.925 M2;

2)

Selanjutnya sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana tersebut pada angka “1” di atas telah diperpanjang haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 1211-2013 Nomor 128/HGU-BPN RI/2013 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya dan Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung keduanya tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI;

3)

Bahwa terhadap perubahan anggaran dasar PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT Bantar Gadung menjadi PT Bantar Gadung Sejati sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tanggal

13-01-2011

Nomor

AHU-01707.AH.01.01.

Tahun 2011; 4)

Dengan

adanya

perubahan

nama

perseroan

terbatas

PT

Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT. Bantar Gadung menjadi PT. Bantar Gadung Sejati telah mendapat persetujuan dari seluruh direksi dan pemegang saham; g.

Padahal tidak pernah ada perubahan nama ataupun perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT Bantar Gadung menjadi PT. Bantar Gadung Sejati. Fakta yang ada adalah berupa pendirian perseroan baru yaitu PT Bantar Gadung Sejati berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat III;

h.

Bahwa Akta Nomor 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat III bukanlah merupakan akta perubahan nama maupun

akta

perubahan

pembaharuan

dari

PT

Perkebunan,

Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT. Bantar Gadung menjadi PT. Bantar Gadung Sejati, sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat III dalam Surat Keterangan No. 117/ NOTARIS/III/2013 tanggal 7 Juli 2013;


i.

Bahwa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13-01-2011 Nomor AHU-01707.AH.01.01. Tahun 2011 bukan merupakan persetujuan atau pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT Bantar Gadung menjadi PT Bantar Gadung Sejati, melainkan

pengesahan badan hukum

perseroan PT. Bantar Gadung Sejati yang baru didirikan berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 30 November 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat III; j. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI telah tidak hati-hati dan atau telah sengaja tidak hati-hati dalam mempelajari berkas dokumen yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III kepada Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI, sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan proses perpanjangan sertipikat HGU Nomor 1/Mangunjaya seluas 332.843 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung seluas 1.869.925 M2 yang tercatat atas nama PT BANTAR GADUNG ( Penggugat I), ke atas nama PT BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II), sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat; k. Bahwa seharusnya Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI mengetahui untuk dapat melakukan perbuatan hukum perpanjangan, pemutasian dan pemecahan (split)

atas bidang tanah SHGU No.

01/Desa Mangunjaya dan SHGU No.20/Desa Bantargadung tersebut dari atas nama PT. BANTAR GADUNG ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI harus ada alas hak berupa akta otentik PPAT (yang berwenang untuk itu), seperti Akta Perubahan, Akta Jual Beli, Hibah, Tukar menukar dan warisan yang dipergunakan sebagai alas hak yang syah untuk itu; l. Namun kenyataannya Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI hanya

mendasarkan

kepada

Surat

Keterangan

No.

117/NOTARIS/III/2013, tanggal yang dibuat dan ditanda-tangani oleh LUCIANA TIRTAMAN, SH (Tergugat III) yang isinya tidak benar dan menyesatkan serta tanpa ada dasar hukum sama sekali; m. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI yang memperpanjang dan pemutasian (balik nama)


SHGU No. 1/Mangunjaya dan memperpanjang, pemutasian serta pemecahan (split) atas SHGU No. 20/Desa Bantargadung menjadi SHGU No. 20/Desa Bantargadung dan No. 21/Desa Bantargadung semuanya dari atas nama PT. BANTAR GADUNG menjadi langsung ke atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah perbuatan melawan hukum; Dengan demikian Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI tersebut di atas terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)

yang

dimaksud

Pasal

1365

KUHPerdata,

oleh

karenanya

perpanjangan, pemutasian dan pemecahan (split) terhadap SHGU-SHGU tersebut huruf a dan b di atas adalah tidak syah dan batal (demi hukum) dengan segala akibat hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, oleh karenanya Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI harus mengembalikan semua pecatatan perpanjangan, perubahan pemutasian dan pemecahan (split) atas Sertifikat HGU Nomor 1/Mangunjaya seluas 332.843 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung seluas 1.869.925 M2 kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu perubahan catatan apapun terhadapnya; 21. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IX adalah: a. Bahwa Tergugat IX ( DEDI SUPARDI ), adalah staf dan pembantu Tergugat I dan bekerja di Tergugat II ( PT. BANTAR GADUNG SEJATI). b. Bahwa Tergugat IX telah ditunjuk Tergugat I sebagai Ketua Panitia Penjualan

Asset

PT.

BANTAR

GADUNG

(

PERKEBUNAN,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG ) kepada Tergugat V ( H. USMAN EFFENDI ); c. Bahwa selaku Ketua Panitia Penjualan Asset PT. BANTAR GADUNG, Tergugat IX bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya, dan SHGU Nomor 20/Desa Bantargadung ke Tergugat V milik PT BANTAR GADUNG secara melawan hukum, yaitu tanpa adanya alas hak yang sah dalam melakukan perbuatan hukum tersebut; 22.

Bahwa berdasarkan uraian posita nomor 16 s/d 21 tersebut di atas, Tergugat IX (DEDI SUPARDI), selaku Ketua Panitia Penjualan Asset PT. BANTAR GADUNG, Tergugat I (DR. Maria Rosalia Leany Marsa, M.Si als.


Maria Rosalia Leany Nani Harsa), Tergugat II (PT. BANTAR GADUNG SEJATI) dan Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang sangat merugikan Penggugat I dan/atau para Penggugat, maka oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor, menghukum Tergugat V, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX dan siapapun yang mendapatkan hak atau kuasa darinya, menyerahkan kembali dalam keadaan semula, dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong, atas bidang-bidang tanah seluas 334.430 M2 dengan SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan seluas 1.869.925 M2 dengan SHGU No. 20/Desa Bantargadung

(atau

atas

pemecahannya

SHGU

No.

20/Desa

Bantargadung dan No. 21/Bantar Gadung) kepada PT. PERKEBUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG), apabila tidak melaksanakannya secara sukarela, maka dalam pelaksanaannya dapat dengan bantuan alat Negara POLRI/TNI AD dan Instansi yang terkait lainnya untuk itu; B.

TURUT TERGUGAT;

23. Fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV adalah: Bahwa Turut Tergugat I (SHANTI UNASIH), Turut Tergugat II (DEDEH KUMALASARI), Turut Tergugat III (SEPTI SUNGGI als,TEE HWEE NIO), dan Turut Tergugat IV (MULIYATI als. TEE LIANG NIO)

adalah

pemegang saham yang sah PT. BANTAR GADUNG masing-masing sebesar 10% telah diajak bersama-sama para Penggugat sebagai pihak Penggugat dalam perkara gugatan a quo, namun ternyata tidak bersedia dan menolaknya sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena itu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, ditarik sebagai Turut Tergugat agar mematuhi dan memenuhi seluruh amar putusan dalam perkara gugatan a quo; IV.

TUNTUTAN GANTI RUGI;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak meminta ganti kerugian yang telah diderita;


25. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immaterial yang telah diderita Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat; 26. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut: a. Kerugian Materiil: Kerugian materiil terhadap pengelolaan perusahaan PT Bantar Gadung

dari

tahun

2004

sampai

tahun

2013

sebesar

Rp

13.190.427.257 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan setiap tahun kerugian materiilnya sejak tahun 2014 sampai Perusahaan PT. PERKEBUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG) diserahkan kepada Tegugat V (H. USMAN EFFENDI) berdasarkan Pengikatan Jual Beli dengan Pembayaran secara termyn dengan Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 2.541.635.800 (Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) per tahun, dengan perincian perhitungan sebagai berikut :


Tahun

Berat

Laporan

ESTIMASI PENJUALAN SEHARUSNYA

Ton

Penjualan

Luas

Berat

Harga

Penjualan

Selisih

Kering

PT Bantar

Tanah

Dihasilk

Pasar/kg

(Rp)

Penjualan

Gadung

(Ha)

an

(Rp)

(Kg)

C

D=BXC

E=A-D

A

(Rp)

B 2004

49,715

467.979.582

36,638

36.638

17.000

622.851.100

(154.871.517)

2005

47,311

526.717.560

36,638

36.638

18.000

659.489.400

(132.771.840)

2006

42,531

446.575.500

36,638

36.638

19.000

696.127.700

(249.552.200)

36,638

36.638

24.000

879.319.200

(330.274.200)

36,638

36.638

25.000

915.957.500

(304.952.000)

73,928

73.928

32.000

2.365.702.400

(1.337.936.000)

79,928

79.928

40.000

3.197.128.000

(2.549.015.500)

109,928

109.928

34.000

3.737.558.800

(1.914.215.800)

(estimasi) 2007

52,290

549.045.000 (estimasi)

2008

58,191

611.005.500 (estimasi)

2009

59,772

1.027.766.40 0

2010

61,725

648.112.500 (estimasi)

2011

1.823.343.00 0

2012

0

117,428

117.428

27.000

3.170.561.400

(3.170.561.400)

2013

0

126,928

126.928

24.000

3.046.276.800

(3.046.276.800)

TOTAL

(13.190.427.25)

2014

0

126,928

126.928

18.000

2.284.707.600

(2.284.707.600)

2015

0

136,928

136.928

19.000

2.601.635.800

(2.601.635.800)

2016

0

136,928

136.928

20.000

2.738.564.000

(2.738.564.000)

KERUGIAN RATA-RATA PER TAHUN SEJAK TAHUN

(2.541.635.800)

2014

b. Bahwa untuk memperoleh kerugian materiil yang obyektif dan terbuka (transparan), mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor

menghukum dan

memerintahkan kepada Tergugat I DR. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA, M.Si als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA, untuk melakukan audit yang terbuka (transparan) terhadap pengelolaan perusahan PT. BANTAR GADUNG dari tahun 2004 (sejak Tergugat I sebagai Direktur) sampai tahun 2013, hingga Asset PT. BANTAR GADUNG dikuasai (diambil alih) oleh Tergugat VI (H. USMAN EFFENDI) berdasarkan Pengikatan Jual Beli dengan Pembayaran secara termyn dengan Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 yang dlakukan oleh auditor Independen;


c.

Kerugian Immateriil: Bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat

perbuatan hukum yang dilakukan Para

Tergugat dan Turut Tergugat adanya: 1)

Pencemaran atas nama baik Keluarga Besar almarhum TEE GIEN HAY;

2)

Perpecahan persaudaraan dalam Keluarga Besar almarhum TEE GIEN HAY;

3)

Waktu yang terbuang dalam penyelesaian permasalahan PT. BANTAR GADUNG;

4)

Tekanan secara psikologis yang dialami oleh setiap pemegang saham yang terkait, akibat dari permasalahan PT. BANTAR GADUNG ini;

Sehubungan dengan kerugian immateriil tersebut di atas yang tidak dapat dinilai dengan materi (uang), tetapi untuk memudahkan perhitungan nilai kerugian immaterriil tersebut maka akan dapat dinilai dengan angka sebesar Rp. 35.000.000.000,-- (tiga puluh lima milyar rupiah); V.

PERMINTAAN SITA JAMINAN; Bahwa selanjutnya untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia apabila kelak dikabulkan (illusoir), maka adalah sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR atas aset: 1. Bidang-bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya seluas 334.430 M2 dan SHGU No. 20/Desa Bantargadung seluas 1.869.925 M2 atau pecahan (split) No. 21 /Desa Bantargadung, kesemuanya tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II), beserta semua sisa-sisa pemecahannya itu; 2. Bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya milik Tergugat I (DR. MARIA ROSALIA LEANY MARSA, M.Si, als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA) yang terletak di Jl. Vila Duta II/16 RT 002 /RW 011, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor;


3. Bidang Tanah dan sebuah

Bangunan, yang terletak di Komplek

Taman Yasmin Jl. Katalia Raya No. 72, RT 001/RW 009 Kelurahan Cilendek Timur Kota Bogor; 4. Bidang tanah dan bangunan di Best Centre Pulo Armin, Jl. Pulo Armin Blok C No.6 RT 03/RW 06 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor; 5. Bidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) Best Centre Depok Sanggar Ayu Perumahan Griya Depok Asri Jl. Tole Iskandar Blok B 1 No. 16A Kecamatan Sukmajaya Depok; VI.

KESIMPULAN DAN PETITUM GUGATAN; Berdasarkan pada posita (alasan-alasan) yang diuraikan dalam posita I s/d VI tersebut di atas, maka beserta ini para Penggugat mohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor Up. Hakim Ketua Majelis Hakim yang terhormat, sudilah kiranya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini sebagai berikut : MEMUTUSKAN

DALAM PROVISI; 1.

Menerima dan mengabulkan Permohonan dalam Provisi yang dimohon dan diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan dan menetapkan bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: a. Bidang-bidang tanah SHGU No. 1/Desa Mangunjaya seluas 334.430 M2 dan SHGU No. 20/Desa Bantargadung seluas 1.869.925 M2 atau pecahan (split) No. 21 /Desa Bantargadung, kesemuanya tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II), beserta semua sisa-sisa pemecahannya itu; b. Bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya milik Tergugat I (DR. MARIA ROSALIA LEANY MARSA, M.Si, alias MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA) yang terletak di Jl. Vila Duta II/16 RT 002/RW 011 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor; c.

Bidang Tanah dan sebuah Bangunan, yang terletak di Komplek Taman Yasmin Jl. Katalia Raya No. 72, RT – 001 / RW – 009, Kelurahan Cilendek Timur Bogor;


d. Bidang tanah dan bangunan di Best Centre Pulo Armin, Jl. Pulo Armin Blok C No. 6 RT 03/RW 06 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor; e. Bidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) Best Centre Depok Sanggar Ayu Perumahan Griya Depok Asri Jl. Tole Iskandar Blok B-1 No. 16A, Kecamatan Sukmajaya Depok; Adalah sah dan berharga; DALAM POKOK PERKARA; 1.

Menerima

dan

mengabulkan

gugatan

Para

Penggugat

untuk

seluruhnya; 2.

Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;

3.

Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum;

4.

Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

5.

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I (DR. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA, M.Si als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA), untuk melakukan audit secara terbuka (transparan) terhadap pengelolaan perusahan PT. Bantar Gadung dari tahun 2004 (sejak Tergugat I sebagai Direktur) sampai tahun 2013, hingga aset PT. Bantar Gadung dikuasai dan diambil alih oleh Tergugat V (H. USMAN EFFENDI) sebagaimana yang dimaksudnya Pengikatan Jual Beli dengan Pembayaran secara termyn dengan Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 yang dilakukan oleh auditor Independen;

6.

Menghukum Tergugat I (DR. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA, M.Si als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA), untuk membayar ganti kerugian material atas pengelolaan perusahaan PT. Bantar Gadung

dari

tahun

2004

sampai

tahun

2013

sebesar

Rp

13.190.427.257,- (tiga belas milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah); 7.

Menghukum Tergugat I (DR. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA, M.Si als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA), untuk membayar


ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 35.000.000.000,-- (Tiga puluh Lima milyar rupiah); 8.

Menyatakan

dan

menetapkan

bahwa

Surat

Keterangan

No.

117/NOTARIS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 adalah tidak sah dan batal (demi hukum) dengan segala akibat hukumnya; 9.

Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengikatan Jual Beli Dengan Pembayaran secara termyn dengan Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 tidak sah dan batal (demi hukum) dengan segala akibat hukumnya;

10. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat VI) tanggal 12 November 2013 Nomor: 128/HGU-BPN RI/2013 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 11. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya tercatat atas nama PT BANTAR GADUNG SEJATI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 12. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung tercatat atas nama PT. Bantar Gadung Sejati adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 13. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya adalah milik PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 14. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung adalah milik PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 15. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI untuk mencatat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya ke atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 16. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI untuk mencatat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung ke atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung);


17. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantar Gadung yang telah dipecah (displit) menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung dan Nomor 21/Bantargadung keduanya atas nama

PT. Bantar Gadung Sejati

(Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 18. Menghukum Tergugat V (H. USMAN EFFENDI), Tergugat I (DR. MARIA ROSALIA LEANY MARSA, M.Si als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA), Tergugat II (PT. Bantar Gadung Sejati) dan Tergugat IX (DEDI SUPARDI) selaku Ketua Panitia Penjualan aset PT. Bantar Gadung, dan/atau siapapun yang mendapatkan hak atau kuasa darinya atas bidang-bidang tanah seluas 334.430 M2 dengan SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan seluas 1.869.925 M2 dengan SHGU No. 20 /Desa Bantargadung dan pecahannya No. 21/Bantargadung atas nama PT. Bantar Gadung Sejati yang dikuasai, digarap (sedang dipungut

hasilnya)

menyerahkan

oleh

kembali

Tergugat

kepada

V

(H.

Penggugat

USMAN I

(PT.

EFFENDI) Perkebunan

Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung)

dalam

keadaan

baik

dan

kosong,

apabila

tidak

melaksanakannya secara sukarela, maka dalam pelaksanaannya dapat dengan bantuan alat Negara POLRI/TNI AD dan instansi yang terkait lainnya untuk itu; 19. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati

dan mematuhi

semua isi putusan ini; 20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeqo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 November 2015, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: Jawaban Tergugat I; DALAM EKSEPSI; I.

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;


GUGATAN

PARA

PENGGUGAT

HARUSLAH

DITOLAK

KARENA

MERUPAKAN KEKUASAAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat halaman 18 angka 20 huruf a, b, c, dan d mendalilkan bahwa proses perpanjangan, pemutasian dan pemecahan SHGU No. 1/Desa Mangunjaya dan SHGU No. 20/Bantar Gadung dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah, sementara dalam Petitum Gugatan Para Penggugat angka 11, 12, 13 halaman 30 meminta agar HGU No. 20/Bantar Gadung yang telah dipecah menjadi HGU No. 20/Bantar Gadung dan HGU 21/Bantar Gadung dinyatakan dan ditetapkan tidak sah dan batal demi hukum; Bahwa Sertifikat HGU No. 1/Mangunjaya dan No. 20/Bantar Gadung, serta proses pemecahan HGU No. 20/Bantar Gadung adalah jelas-jelas merupakan hasil produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum (Pasal 1 angka 3 UURI No. 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen UU RI No. 9 Tahun 2004 dan UURI No. 51 Tahun 2009); Bahwa permohonan pembatalan yang dimintakan Para Penggugat dalam perkara a quo terhadap produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHGU No. 1/Mangunjaya atas nama PT. Bantar Gadung Sejati, SHGU No. 20/Bantar Gadung atas nama PT. Bantar Gadung Sejati dan pemecahannya adalah

merupakan

sengketa

yang

terjadi/timbul

sebagai

akibat

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara; Hal ini secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 angka 4 UURI No. 5 Tahun

1986

tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara

yang

telah

diamandemen dengan UURI No. 9 Tahun 2004 dan No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara; Bahwa menurut Pasal 47 UURI No. 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UURi No. 9 Tahun 2004 dan No. 51 Tahun 2009 adalah “Kewenangan/Kekuasaan

Pengadilan

yang

mengadilinya

ada

pada

Pengadilan Tata Usaha Negara”;


Dengan demikian, mengingat kewenangan untuk mengadili perkara a quo adalah

kewenangan

badan

Peradilan

Tata

Usaha

Negara,

bukan

kewenangan Badan Peradilan Umum, maka menurut Pasal 134 HIR, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini karena jabatannya wajib untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara a quo dan penolakan ini kami mohonkan dalam bentuk Putusan Sela. Bahwa selain Eksepsi tentang Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bersama ini disampaikan juga eksepsi tentang: II. EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK DAN SALAH PENEMPATAN PIHAK; Bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formil dalam arti kurang pihak, salah penempatan pihak dan kelebihan pihak, karena: a. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat II/MARTYA M SUNGGI telah memberikan kuasa kepada HARYATI RADJIMAN untuk menghadiri dan mengurus segala kepentingan Penggugat II di PT. Bantar Gadung dan pada tanggal 18 April 2013, HARYATI RADJIMAN selaku Kuasa dari Penggugat II telah membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Penjualan Perkebunan; Bahwa tampilnya Penggugat II MARTYA M SUNGGI dalam perkara a quo sebagai Penggugat II tanpa menarik HARYATI RADJIMAN selaku Kuasa Penggugat II menyebabkan gugatan Penggugat II menjadi kurang pihak, atau dengan kata lain gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana dapat dilihat daam Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 dan No. 1125K/Pdt/1984 (lihat Hukum Acara Perdata M YAHYA HARAHAP, SH, halaman 112 – 113); b. Bahwa pada halaman 6, 7, 8 angka 1 sampai dengan 9 posita gugatan Para Penggugat dijelaskan tentang proses pendirian PT. Bantar Gadung, sementara dalam petitum gugatan Para Penggugat halaman 28 angka 3 dimohonkan agar “Menyatakan dan Menetapkan bahwa PT. Bantar Gadung adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum”; Bahwa yang membuat atau menyatakan PT Bantar Gadung menjadi tidak sah dan tidak berharga sebagai Badan Hukum dengan mencoret / menghapus / atau tidak memasukkan PT. Bantar Gadung ke dalam daftar


Sisminbakum adalah Kementrian Hukum dan HAM RI, dengan demikian apabila Para Penggugat mempersoalkan tidak diakuinya PT. Bantar Gadung sebagai Badan Hukum yang sah dan berharga, maka Para Penggugat harus menarik Kementrian Hukum dan Ham selaku Tergugat. Bahwa mengingat dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak menarik Kementrian Hukum dan Ham selaku pihak/Tergugat, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena kurang pihak; c. Bahwa diposisikannya HANNY KURNYATAN sebagai Penggugat III telah menjadikan gugatan cacat pihak/orang, karena sebagai orang yang mendirikan PT. Bantar Gadung Sejati dan menjual perkebunan, maka HANNY KURNYATAN seharusnya menurut hukum adalah berada pada posisi Tergugat; d. Bahwa demikian juga dengan kehadiran Ny. MIRAWATI selaku Penggugat V dalam perkara a quo, telah menjadikan gugatan salah pihak/cacat pihak, karena Penggugat V tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan atas nama ahli waris KWEESARI SUNGGI, karena Ny. MIRAWATI bukanlah ahli waris dari KWEESARI SUNGGI, sehingga gugatan haruslah ditolak; e. Bahwa dengan tidak mengurangi keberadaan PT. Bantar Gadung yang sudah tidak lagi sebagai Badan Hukum yang sah dan berharga, karena tidak pernah menyesuaikan dengan PP No. 26 Tahun 1998 dan UU No. 40 Tahun 2007, Tergugat I mempertanyakan hadirnya MARTYA M SUNGGI, HANNY KURNYATAN, JEFRY EKO, Ny. MIRAWATY, selaku pemilik saham dan atau pewaris saham pada PT. Bantar Gadung, disampig PT. Bantar Gadung/Penggugat I. Bahwa dengan tampilnya PT. Bantar Gadung selaku kumulasi perwakilan semua pemilik saham perseroan, maka pada dasarnya semua pemilik/pewaris saham PT. Bantar Gadung telah terwakili.

Untuk

itu,

tampilnya

MARTYA

M.

SUNGGI,

HANNY

KURNYATAN JEFRY EKO, Ny. MIRAWATY dalam perkara a quo yang mengaku selaku pemilik/pewaris saham PT. Bantar Gadung telah menjadikan keadaan Para Penggugat menjadi tumpang tindih antar Badan Hukum Perseroan dengan pemilik saham pribadi. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka telah terjadi ketidakjelasan kepentingan mana yang diwakili Badan Hukum dan kepentingan mana yang diwakili pemegang saham;


III.

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL); a. Bahwa Para Penggugat disatu sisi tidak mengakui keberadaan PT. Bantar Gadung Sejati sebagai pengganti PT. Bantar Gadung, halaman 10 angka 14, 15 posita gugatan Para Penggugat, serta menyatakan PT. Bantar Gadung tidak pernah melakukan perpanjangan SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 20/Desa Bantar Gadung yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desembeer 2012 sehingga status tanah berubah menjadi tanah negara, namun demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 10 meminta agar SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 20/Bantar Gadung beserta SHGU pecahannya halaman 30 anka 13, 14, 15, 16, dinyatakan sebagai milik/dicatat atas nama PT. Bantar Gadung; Bahwa andaikata benar –quad non—dalil Para Penggugat bahwa PT. Bantar Gadung adalah berbeda atau bukan badan hukum asal untuk badan hukum PT. Bantar Gadung Sejati, maka dengan dalil terebut tentulah PT. Bantar Gadung (yang didalilkan Para Penggugat) sekarang ini sudah bukan lagi merupakan badan hukum melainkan tinggal menjadi persekutuan perdata perseorangan tanpa ada persekutuan saham, karena nama PT. Bantar Gadung telah tidak tercatat dalam daftar Sisminbakum sebagai Badan Hukum, demikian juga para pemegang sahamnya telah melakukan

rekapitalisasi

dengan

penambahan

nilai

modal

serta

restrukturisasi dengan melakukan pembaharuan perubahan kepengurusan dan mendaftarkan sebagai badan hukum dengan nama baru PT. Bantar Gadung Sejati yang tercatat didaftar di Sisminbakum Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel); b. Bahwa petitum no. 8, 9, 10 yang meminta agar ketiga persyaratan yang dijadikan dasar penerbitan SHGU No. 1/Mangunjaya atas nama PT. Bantar Gadung Sejati tidak sah dan batal demi hukum, sementara di sisi lain melalui angka 13, 14, 15, 16 petitum gugatan meminta agar SHGUSHGU tersebut dinyatakan sebagai milik PT. Bantar Gadung tanpa adanya permohonan perpanjangan HGU oleh PT. Bantar Gadung karena HGUHGU dimaksud telah berakhir masa berlakunya, sehingga dengan pengajuan petitum demikian tersebut justru malah menunjukkan bahwa antara posita dengan petitum gugatan a quo telah tidak tidak sejalan


bahkan bertentangan dan melanggar hukum. Sehingga materi pokok gugat a quo adalah jelas-jelas merupakan yang kabur/obscuur libel bahkan merupakan gugatan dengan petitum yang melanggar hukum; c. Bahwa karena petitum no. 5 gugatan Para Penggugat yang meminta agar dilakukan audit secara terbuka terhadap pengelolaan perusahaan PT. Bantar Gadung dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, adalah merupakan suatu permohonan yang seharusnya merupakan suatu permohonan dengan prosedur khusus, yang pengajuannya didasarkan pada Pasal 138 UUPT dengan alasan-alasan adanya kekacauan di dalam kegiatan pengelolaan usaha dalam perseroan yang harus dipertanggung jawabkan oleh organ Direksi, sehingga dengan mencampuradukkan sekaligus dalam gugatan a quo sebagai sesuatu sengketa Perbuatan Melawan Hukum, maka dalam hal ini pengajuan gugat a quo merupakan kekacauan dalam prosedur serta ketidakjelasan dalam hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan Para Penggugat dengan dalil-dalil yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dan menjadikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas; IV.

EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO;

Tentang status hukum Penggugat I; Bahwa Penggugat I (PT. Bantar Gadung) yang dalam perkara a quo diwakili oleh Komisaris Ny. MARTYA M. SUNGGI alias Ny. TEE GIOK NIO adalah tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, karena: a.

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 26/1998, maka setelah tahun 1998 setiap Perseroan Terbatas yang hanya menggunaan Nama suatu tempat/daerah saja harus melakukan pergantian nama perseroan Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1) dan (2a) jo Pasal 23 ayat 1 UURI No. 40 Tahun 2007. “Pergantian Nama” harus dengan persetujuan Menteri, dan untuk itu, seteah melakukan pendaftaran ulang ke Departemen Hukum dan Ham guna memperoleh pengesahan;

b.

Bahwa nama Bantar Gadung yang digunakan oleh PT. Bantar Gadung adalah merupakan nama suatu tempat/daerah saja, dan karena PT. Bantar Gadung tidak melakukan perubahan nama dan tidak melakukan pendaftaran ulang ke Departemen Hukum dan HAM, maka PT. Bantar


Gadung atau Tergugat I tidak lagi tercatat sebagai Badan Hukum dalam daftar Sisminbakum; c.

Bahwa selain harus melakukan perubahan nama, PT. Bantar Gadung juga tidak menyelesaikan modalnya dengan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Menurut Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, bahwa perubahan besarnya modal dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan untuk itu mengharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang. Mengingat modal dasar PT. Bantar Gadung hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka PT. Bantar Gadung tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut sebagai badan hukum Perseroan Terbatas terhitung setahun setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007;

d.

Bahwa mengingat PT Bantar Gadung sampai saat ini, tidak melakukan pergantian nama dan tidak melakukan penyesuain modal pada Anggaran Dasar perusahaan, maka Anggaran Dasar PT. Bantar Gadung yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah bertentangan dengan UU PT No. 40 Tahun 2007, yang menurut Pasal 157 ayat (1) secara a contrario maka “Anggaran Dasar PT. Bantar Gadung sudah tidak berlaku lagi”. Dengan demikian, PT. Bantar Gadung tidak lagi berstatus sebagai Badan Hukum PT, tapi telah berubah menjadi Persekutuan Perdata/Perorangan terhitung setahun setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

e.

Bahwa dengan keadaan PT. Bantar Gadung yang tidak melakukan penyesuaian dengan PP No. /1998 dan UURI No. 40 Tahun 2007, sehingga menjadikannya tidak terdaftar pada Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM, dan berdampak terhadap tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan perpanjangan SHGU No. 1/Mangunjya dan SHGU No. 20/Bantar Gadung yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk itu, para pemegang saham/asset PT. Bantar Gadung pada tanggal 22 September 2010, mengadakan Rapat Umum Luar Biasa dan memutuskan: untuk “membentuk/mendirikan PT. Bantar Gadung Mas/PT. Baru” sebagai pembaharuan penyesuaian PT. Bantar Gadung terhadap PP No. 26 Tahun 1998 dan UU No. 40 Tahun 2007;

f.

Bahwa sebelum para pemegang saham akan mendirikan PT. Bantar Gadung Mas, Notaris Perusahaan terlebih dahulu mengajukan nama PT.


Bantar Gadung Mas, namun ditolak dengan alasan bahwa Nama tersebut telah digunakan orang lain, maka

setelah berkonsultasi dengan

pemegang saham PT. Bantar Gadung, maka nama “Bantar Gadung Sejati” pun diusulkan sebagai nama perseroan dan nama ini diterima pemerintah; g.

Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010, para pemeganng saham PT. Bantar Gadung mendirikan PT. Bantar Gadung Sejati dan sesuai Rapat Umum Luar Biasa tanggal 22 September 2010 melakukan pengalihan seluruh saham./aset PT. Bantar Gadung ke dalam PT. Bantar Gadung Sejati sehingga PT. Bantar Gadung hanya tingga nama saja, karena orang-orang yang menjadi anggotanya telah mendirikan dan membawa saham miliknya masing-masing ke dalam PT. Bantar Gadung Sejati;

Bahwa

berdasarkan

keadaan-keadaan

yang

diuraikan

di

atas,

maka

ternyatakah bahwa para pemegang saham PT. Bantar Gadung telah melakukan penyesuaian terhadap PT. Bantar Gadung dengan mendirikan PT. Bantar Gadung Sejati, sehingga dengan demikian Penggugat I tidak lagi memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; TENTANG PENGGUGAT II; Bahwa Penggugat II, MARYA M SUNGGI, pemegang saham 10% saham PT. Bantar Gadung/PT. Bantar Gadung Sejati tidak memiliki kwalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; a.

Bahwa Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bantar Gadung tanggal 22 September 2010 angka 4 dan 5 memutuskan, bahwa dalam rangka pembentukan perusahaan yang baru/PT. Bantar Gadung Mas, maka keberadaan 4 (empat) saham milik MARTYA M. SUNGGI keputusannya ditunggu sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010. Apabola sampai tanggal 2 Oktober2010 tidak ada keputusan/pernyataan lain) demi lancarnya pengurusan Akta Perusahaan PT. Bantar Gadung Mas, maka Rapat memutuskan Kepemilikan Saham pada PT. Bantar Gadung Mas untuk Tuan KARSIDI SUNGGI 8 saham, Ny. HANNY KURNYATAN 14 saham, DR. LEANY NANI HARSA 12 saham. Artinya, saham MARTYA M. SUNGGI diputuskan rapat utuk digabungkan ke dalam saham di antara ketiga pemegang saham dimaksud pada PT. yang baru/PT. Bantar Gadung Mas;

b.

Bahwa Penggugat II, sebelum pembentukan PT. Bantar Gadung Sejati tanggal 30 Nopember 2010, telah meminta agar saham miliknya pada PT.


Bantar Gadung dipindahkan/digabungkan ke saham atas nama HANNY KURNYATAN (Penggugat III) atau DR. MARIA ROSALIA LEANY HARSA Msi (Tergugat I) pada PT. Bantar Gadung Mas; c.

Bahwa pada saat pendirian PT. Bantar Gadung Sejati, HANNY KURNYATAN/Penggugat III tidak bersedia dititipin saham MARTYA M. SUNGGI/Penggugat II maka saham MARTYA M. SUNGGI/Penggugat II dititipkan/digabungkan ke atas nama saham Tergugat I, sesuai dengan pilihan yang diberikan Penggugat II;

d.

Bahwa untuk kepentingan proes penjualan/pengalihan PT. Bantar Gadung Sejati beserta seluruh aset-asetnya, Penggugat II pada tanggal 30 Juni 2012, telah memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama HARYATI RADJIMAN untuk mengurus segala kepentingannya pada PT. Bantar Gadung/PT. Bantar Gadung Sejati dan pada tanggal 18 April 2013 HARYATI RADJIMAN selaku Kuasa Hukum dari Penggugat II telah membuat Surat Persetujuan Penjualan Perkebunan untuk dan atas nama MARTYA M. SUNGGI selaku pemberi kuasa, dan pada tanggal 2013 Penggugat II telah menerima hasil penjualan saham/aset miliknya dari Panitia Penjualan Perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati;

e.

Bahwa apabila Penggugt II akan mempersoalkan segala sesuatu yang telah dijalankan/diputuskan oleh kuasanya HARYATI RADJIMAN, maka dalam perkara a quo Penggugat II harus menarik HARYATI RADJIMAN selaku Tergugat agar gugatannya tidak dinyatakan kurang pihak. Berhubung perkara a quo Penggugat II tidak menarik HARYATI RADJIMAN sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat II tidak memiliki kwalitas hukum, serta kurang pihak dalam mengajukan gugatan pada perkaa a quo; TENTANG PENGGUGAT III; Bahwa Penggugat III selaku ahli waris SALEH SUNGGI, pemilik 30% saham PT. Bantar Gadung/PT. Bantar Gadung Sejati tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena: a.

Bahwa Penggugat III selaku ahli waris SALEH SUNGGI, pemilik saham 30% PT. Bantar Gadung hadir dalam Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham PT. Bantar Gadung tanggal 22 September 2010 dan pada rapat


tersebut bertindak selaku Notulis rapat, yang antara lain memutuksna membentuk/mendirikan/mengaktekan Pendirian PT. Bantar Gadung Mas; b.

Bahwa Penggugat III selaku ahli waris dari SALEH SUNGGI, pemegang 30% saham PT. Bantar Gadung, ikut dalam pendirian/pembentukan PT. Bantar Gadung Sejati di hadapan Notaris LUCIANA TIRTAMAN pada tanggal 30 November 2010 dan melakukan pemindahan 30% saham milik SALEH SUNGGI dari PT. Bantar Gadung ke atas nama sendiri pada PT. Bantar Gadung Sejati;

c.

Bahwa Penggugat III selaku Komisaris turut serta dalam proses penjualan/pengalihan PT. Bantar Gadung Sejati beserta seluruh asetnya kepada pihak ketiga, dan secara khusus pada tanggal 7 Januari 2013 membuat Surat Persetujuan Penjualan Perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati yang juga dituangkan ke dalam Akta Notaris;

d.

Bahwa selaku Komisaris pada PT. Bantar Gadung Sejati, Penggugat III ikut menandatangani surat pemberitahuan tentang penjualan perkebunan yang dikirimkan kepada ahli waris IKASARI SUNGGI pada tangga 7 Oktober 2013;

e.

Bahwa untuk penerimaan hasil penjualan perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati Penggugat III menyerahkan Nomor Rekening atas namanya sendiri yaitu: 1. HANNY KURNYATAN, Bank Mandiri Rek No 133-00-9710981-3 dan; 2. HANNY KURNYATAN, Bank OCBC NISP Rek. No. 044-81007059-7;

f.

Bahwa Penggugat III telah menerima pembayaran hasil penjualan kebuan PT. Bantar Gadung Sejati atas saham miliknya sebesar 30% dan pada tanggal 7 Oktober 2013 Panitia Penjualan Perkebunan telah mengirimkan surat kepada Penggugat III yang berisi, bahwa bagian Penggugat III dari hasil penjualan perkebunan telah ditransfer melalui Bank OCBC NISP Rek. No. 044-81007059-7;

Bahwa dengan demikian Penggugat III adalah pihak yang harus bertanggung jawab, sehingga tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dan seharusnya kedudukannya adalah sebagai Tergugat (bukan Penggugat); TENTANG PENGGUGAT IV;


Bahwa Penggugat IV selaku ahli waris IKASARI SUNGGI, pemegang 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati tidak memiliki kuaitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena: a.

Bahwa pada saat diselenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bantar Gadung tanggal 22 September 2012 yang antar lain memutuskan menggantikan

Pendirian

PT.

kedudukan

baru/PT.

PT.

Bantar

Bantar

Gadung

Gadung,

Mas

serta

untuk

pengadilan

aset/saham PT. Bantar Gadung ke PT. Bantar Gadung Mas, pihak IKASARI SUNGGI belum juga mengirimkan bukti keterangan waris, sehingga rapat tetap sah karena telh memenuhi jumlah kehadiran yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; b.

Bahwa penting untuk dijelaskan oleh Penggugat IV, bahwa sampai dengan saat pembuatan Akta No. 38 di hadapan Notaris ESTER DANIAR ISKANDAR pada tanggal 10 Desember 2004, keberadaan IKASARI SUNGGI dalam Akta masih disebut sebagai NONA, sehingga seandainya setelah tahun 2004 IKASARI SUNGGI melangsungkan perkawinan, maka dapat dipastikan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya saat ini masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum,

kenyataan

ini

sangat

berbeda

dengan keberadaan

Para

Penggugat IV dan mengharuskan Penggugat IV untuk membuktikan Surat Nikah IKASARI SUNGGI, akta kelahiran para Penggugat IV serta keterangan waris/Penetapan Ahli Waris dari IKASARI SUNGGI; c.

Bahwa dengan tidak mengurangi keberadaan Penggugat IV pada huruf a dan huruf b di atas, selama ini, sekalipun kepada Ahi Waris IKASARI SUNGGI telah dikirimkan beberapa kali surat oleh Panitia, namun demikian Ahli Waris IKASARI SUNGGI tidak terkecuali Penggugat IV tidak pernah menyerahkan bukti ahli waris yang benar dari IKASARI SUNGGI baik kepada Notaris maupun kepada Panitia. Oleh karena itu sampai gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan tidak ada dasar hukum bagi Persekutuan untuk membuat Penggugat IV sebagai ahli waris dari IKASARI SUNGGI ke daam Akta Pendirian PT. Bantar Gadung Mas/PT. Bantar Gadung Sejati;

d.

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya penyerahkan bukti keterangan waris yang sah menurut hukum dari IKASARI SUNGGI sampai pada saat pembentukan/penjualan PT. Bantar Gadung Sejati, maka saham milik


IKASARI SUNGGI sesuai kesepaktan para pemegang saham lainnya digabungkan/diatasnamakan ke saham Tergugat I; e.

Bahwa setelah terjadinya penjualan perkebunan, maka pada tanggal 7 Oktober 2013, Panitia Penjualan Perkebunan kembli mengirimkan surat Nomor 10/PG-BGS/X/2013, ditandatangani DR. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, MSi, selaku Panitia Penjualan Perkebunan (Tergugat I) dan Dra. HANNY

KURNYATAN

selaku

Komisaris

PT.

Bantar

Gadung

Sejati/Penggugat III, yang ditujukan kepada ahli waris IKASARI SUNGGI yang berisi serta menjelaskan bahwa Panitia Penjualan Perkebunan belum mentransfer uang hasil penjualan kebun kepada ahli waris IKASARI SUNGGI dikarenakan: 1. Sampai dengan surat ini dibuat kami belum menerima Surat Keterangan Waris yang sah dari keluarga IKASARI SUNGGI; 2. Kami juga belum menerima mandat/surat kuasa orang yang mewakili ahli waris IKASARI SUNGGI; 3. Kami belum menerima nomor accountI bank perwakilan ahli waris IKASARI SUNGGI untuk mentransfr uang penjelualan kebun tersebut; f.

Bahwa sebelum dilayangkannya surat No. 10/PG-BGS/X/2013 maka Penggugat IV menyerahkan 3 (tiga) rekening atas nama Penggugat IV melalui Penggugat III (HANNY KURNYATAN) dan meminta agar bagian IKASARI SUNGGI ditransfer ke rekening tiga orang dengan bagian yang sama, yaitu: 1. Rekening Nomor 0950733144 atas nama JEFFRY EKO WAHYUDI; 2. Rekening Nomor 0950620871 atas nama JEFFRY ALDO WAHYUDI; 3. Rekening Nomor 0950608455 atas nama JOSEPHINE TIRZARINI;

g.

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Panitia Penjualan Perkebunan kembali mengirimkan surat kepada Ahli Waris IKASARI SUNGGI yang isinya menegaskan: apabila tidak ada perubahan data mengenai perubahan data rekening penerima hasil penjualan perkebunan saham milik IKASARI SUNGGI, maka pengiriman uang akan dilakukan paling lama dua hari kerja semenjak dikeluarkannya surat ini;

h.

Bahwa Panitia Penjualan Perkebunan telah mentransfer uang hasil penjualan perkebunan yang menjadi Hak IKASARI SUNGGI ke dalam 3 (tiga) rekening yang dikirimkan yang ternyata rekening tersebut adalah atas nama Penggugat IV dan Penggugat IV telah menerimanya;


Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat IV adalah tidak memiliki kuaitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; TENTANG PENGGUGAT V; Bahwa keberadaan Penggugat V dalam perkara a quo tidak jelas kedudukan hukumnya, serta tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena: a.

Bahwa dalam angka 5 halaman 2 gugatan Para Penggugat disebutkan, bahwa Penggugat V adalah bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang lainnya selaku ahli waris KWEESARI SUNGGI als. TEE KWEE NIO selaku pemegang saham 10% saham PT. Bantar Gadung dan untuk jelasnya di bawah ini kami kutip secara utuh bunyi kalimatnya sebagai berikut: “Ny. MIRAWATY, WNI, perempuan, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gardu Tinggi, RT 005/RW 007, Kelurahan SUKASARI, Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang lainnya selaku ahli waris KWEESARI SUNGGI alias TEE KWEE NIO, sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen) saham PT. Bantar Gadung berkedudukan di Bogor, selanjutnya disebut Penggugat V; Bahwa dari bunyi kalimat yang dituliskan Kuasa Para Penggugat di atas, secara jelas dapat dilihat bahwa Penggugat V terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: Ny. MIRAWATY dan 4 (empat) orang yang diwakilinya. Namun jumlah Penggugat V menjadi raib 1 (satu) orang ketika Kuasa Hukum Penggugat V membuat Surat Pengunduran Diri dari kedudukannya sebagai Kuasa Hukum dari WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA tertanggal 23 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Hakim Ketua dalam Perkara Perdata No. 78/Pdt-G/2015/PN.Bgr, yang isinya kurang lain menyebutkan: Bahwa sebagai Kuasa Penggugat V dalam perkara Perdata No. 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr hanya bertindak untuk dan atas nama Ny. MIRAWATY dan anak yang di bawah umur yang bernama BENEDIKTUS ANDRISTO WINATA umur 9 (sembilan) tahun”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atas jumlah ahli waris KWEESARI SUNGGI yang sebenarnya/jumlah

Penggugat

V

yang

sebenarnya,

dan

akan

menimbulkan/menjadikan Surat Keterangan Waris dari KWEESARI


SUNGGI berisi ketidakjelasan jumlah ahli waris atau dapat berisi ketidakbenaran/kepalsuan jumlah ahli waris; Bahwa apabila disimak dari isi Surat Pernyataan WIDIAWAN WINATA yang pada intinya menyatakan bahwa sebagai ahli waris dari alm. BUDIYANTO “tidak mau turut campur dalam urusan yang berhubungan dengan PT. Bantar Gadung”, dimana Surat Pernyataan ini dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Para Penggugat untuk menarik dan mengundurkan diri sebagai mewakili dari Kuasa Hukum dari ahli waris BUDIYANTO WINATA (WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA), dalam perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa yang diinginkan oleh ahli waris BUDIYANTO WINATA adalah termasuk tidak bersedia sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Jika demikian maksudnya, maka tindakan Kuasa Hukum Para Penggugat yang hanya sebatas mengundurkan diri selaku Kuasa Hukum tanpa melakukan pencabutan gugatan atas nama WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WIDIAWAN adalah menimbulkan kesimpangsiuran atas keberadaan gugatan yang pernah diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat untuk dan atas nama WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA yang sampai Jawaban Gugatan Tergugat I disampaikan tidak pernah dicabut; Bahwa dengan mundurnya WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA selaku Penggugat V dari perkara a quo, maka sudah seharusnya Para Penggugat menarik/menempatkan WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA selaku Turut Tergugat, sebagaimana hal ini dilakukan terhadap Turut Tergugat I s/d IV. Mengingat Para Penggugat tidak menarik kedua ahli waris dari KWEESARI SUNGGI sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak; b.

Bahwa selaku Penggugat V, Ny. MIRAWATI yang mengaku sebagai ahli waris dari KWEESARI SUNGGI, ternyata telah tidak menjelaskan atas dasar apa dirinya dapat mengaku sebagai ahli waris dari KWEESARI SUNGGI, sebab ahli waris KWEESARI SUNGGI yang pernah disampaikan ke Direksi PT. Bantar Gadung tidak pernah ada yang bernama Ny. MIRAWATI, anak-anak dari KWEESARI SUNGGI yang menjadi ahli waris KWEESARI

SUNGGI,

CHRISTIANTO

(dalam

adalah

1.

BUDIANTO,

kondisi

tidak

cakap

2.

SARSITO,

melakukan

3.

perbuatan

hukum/ont bekwam). Bahwa oleh karena dengan tidak disebutkan nama


keempat orang ahli waris KWEESARI SUNGGI dalam surat gugatan, Acara Pembuktikan ketika diminta untuk lebih dahulu menunjukkan surat kuasa yang disertai oleh keterangan waris dari KWEESARI SUNGGI, sehingga dengan keadaan yang sedemikian tersebut sejak awal sudah ternyata bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak jelas secara formal procedural mengenai hak dan kepentingan Penggugat V (khususnya) dalam kaitan dengan pokok gugatann; c.

Bahwa sehubungan dengan keahliwarisan dari almh. KWEESARI SUNGGI (in casu, sebagai pemegang 10% dari saham asal di PT. Bantar Gadung), di dalam hal ini andaikata yang dimaksudkan oleh Ny. MIRAWATI, adalah: - 2 (dua) orang anak dari almarhum BUDIYANTO (anak dari almh. KWEESARI SUNGGI) yang bernama

WIDIAWAN WINATA dan

WIDIYANTI WINATA, yang sejak semula turut sebagai Penggugat V melalui Kantor Hukum AIBRAH SAID dan Rekan, namun pada tanggal 25 Nopember 2015, Kuasa Para Penggugat khususnya Penggugat V menyatakan menarik dan mengundurkan diri sebagai mewakili dan Kuasa Hukum dari ahli waris BUDIYANTO WINATA maka telah menjadikan WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA menjadi tidak jelas dalam perkara a quo, apakah masih tetap sebagai Penggugat V dalam perkara a quo, atau tidak; Bahwa apabila disimak dari isi Surat Pernyataan WIDIAWAN WINATA tertanggal 4 Nopember 2015, yang menyatakan bahwa sebagai ahli waris dari BUDIYANTO WINATA tidak mau turut campur dalam urusan yang berhubungan dengan PT. Bantar Gadung, maka itu berarti tidak mau ikut jadi Penggugat yang telah bertindak selaku pembuat surat gugatan dalam perkara a quo haruslah bertanggung jawab dalam mencabut gugatan atas nama ahli waris dari BUDIYANTO WINATA selaku bagian dari Penggugat V; - CHRISTIANTO yang dalam keadaan on bekwam (karena menderita sakit kejiwaan), di dalam hal ini sejak awal sudah harus didukung dengan

adanya

Penetapan/atau

Keterangan

Waris

bahwa

CHRISTIANTO adalah ahli waris dari KWEESARI SUNGGI serta Penetapan Pengadilan bahwa benar Ny. MIRAWATY adalah ditunjuk selaku pengampu dari CHRISTIANTO;


- Diantaranya

anak

dari

almarhum

SARSITO

yang

bernama

BENEDIKTUS ANDRISTO WINATA yang menurut informasi masih di bawah umur, maka di dalam halini sejak awal sudah harus didukung dengan Penetapan/dan atau Keterangan Waris bahwa SARSITO adalah ahli waris dari KWEESARI SUNGGI dilanjutkan dengan keterangan bahwa anak yang bernama BENEDIKTUS ADRISTO WINATA, umur 9 (sembilan) tahun adalah ahli waris pengganti dari SARSITO selaku ahli waris dari KWEESARI SUNGGI serta Penunjukkan oleh Hakim bahwa Ny. MIRAWATY adalah wali dari anak di bawah umur dimaksud; Bahwa sehubungan dengan keadaan hukum yang sejak awal Penggugat V sudah mempunyai alas hak tersebut di atas yang mendasari tindakannya tersebut, maka Tergugat I tegas men-someer Penggugat V untuk membuktikan dirinya sah mempunyai kewenangan bertindak (persona standi I yudicio) cf. dengan gugata a quo; Bahwa oleh karena Ny. MIRAWATY yang bertindak selaku Penggugat V tidak ternyata mempunyai alas hak sah untuk bertindak baik untuk diri sendiri maupun orang lainnya dengan mengaku selaku ahli waris dari almarhumah KWEESARI SUNGGI, maka Ny. MIRAWATY tidak memiliki kewenangan persona standi in yudicio untuk bertindak selaku Penggugat dengan mengajukan gugat a quo; DALAM POKOK PERKARA; 1.

Bahwa Tergugat I menyatakan dan mohon agar segala sesuatu yang telah dinyatakan/diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara;

2.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

3.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan Provisi Para Penggugat dan oleh karenanya pengajuan Permohonan Provisi dari Para Penggugat mengenai Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak sebagaimana dimohonkan dalam Tuntutan Provisi harus ditolak karena: 

Tidak ada urgensi dan alasan yang mendasar dari gugat a quo untuk dilakukan tindakan provisionil terhadap barang tidak bergerak;



Bahwa barang-barang yang dimohonkan bukan obyek sengketa;



Bahwa barang tersebut tidak sepenuhnya milik dari Tergugat I, bahkan sudah bukan milik Tergugat I;


BAHWA PT. BANTAR GADUNG TELAH TIDAK TERCATAT DALAM DAFTAR SISMINBAKUM,

DAN

TELAH

BERUBAH

MENJADI

PERSEKUTUAN

PERDATA/PERSEORANGAN; 4.

Bahwa PT. Bantar Gadung yang Para Penggugat maksudkan, sampai saat gugatan perkara a quo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor, belum pernah melakukan penyesuaian dengan PP No. 26 Tahun 1998, UURI No. 40 Tahun 2007 serta tidak pernah melakukan pendaftaran ulang, maka akibat hukumnya adalah bahwa PT.Bantar Gadung tidak lagi diakui atau tidak lagi tercatat terdaftar sebagai Badan Hukum dalam Databaase Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Perdata;

5.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan: “seolah-oah sekarang ini PT. Bantar Gadung yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Februari 1964 masih sah sebagai Badan Hukum hanyalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab terhitung sejak setahun setelah diberlakukannya UURI No.40 Tahun 2007, PT. Bantar Gadung tidak lagi berstatus Perseroan Terbatas karena masih menggunakan nama tempat/daerah saja dan tidak melakukan penyesuaian modal perseroan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa Anggaran Dasar PT. Bantar Gadung adalah bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007, sehingga sudah tidak berlaku. Dengan demikian, PT. Bantar Gadung tidak lagi berstatus sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas, tetapi telah berubah menjadi Persekutuan Perdata/Perorangan, dan tidak dapat dijadikan sebagai Badan Hukum untuk mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah negara eks HGU No. 1/Mangunjaya dan No. 20/Bantar Gadung;

6.

Bahwa yang menjadi dasar utama pengesahan Badan Hukum PT. Bantar Gadung sekarang ini adalah dipenuhinya segala persyaratan yang ditentukan oleh PP No. 26 Tahun 1998 dan UURI No. 40 Tahun 2007 dan melakukan pendaftaran ulang, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 4 UU PT 2007 yang menyebutkan, bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum

pada

tanggal

diterbitkannya

Keputusan

Menteri

mengenai

pengesahan badan hukum Perseroan”. Dengan demikian permohonan Para Penggugat yang meminta agar PT. Bantar Gadung disahkan sebagai Badan Hukum tanpa melakukan pergantian nama, penyesuain modal


adalah merupakan suatu permohonan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku; 7.

Bahwa apabila Para Penggugat mempersoalkan pencoretan/penghapusan PT Bantar Gadung dari daftar Sisminbakum oleh Kementrian Hukum dan Ham cq. Direktur Perdatam karena tidak melaksanakan perubahan “nama” dan “penyesuaian modal perseroan”, maka Para Penggugat harus menggugat/menarik Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktur Perdata sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

BAHWA

PENGAKTEAN/PENDIRIAN

PT.

BANTAR

GADUNG

SEJATI

DILAKUKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT. BANTAR GADUNG BERDASARKAN HASIL RAPAT UMUM LUAR BIASA DAN DIMAKSDUKAN SEBAGAI PENYESUAIAN PERUBAHAN PT. BANTAR GADUNG DENGAN PP NO. 26/1998 DAN UURI NO. 40 TAHUN 2007; 8.

Bahwa pada tanggal 22 September 2010, Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung mengadakan Rapat Umum Luar Biasa yang dipimpin oleh Tergugat I dan Penggugat III dan teah memutuskan sebagai berikut: 1. Bukti kepemilikan saham tidak lengkap (bukti pengalihan saham tidak ada); 2. Untuk kelancaran pengurusan Akte Perusahaan, diputuskan untuk menggabung dua nama atau lebih menjadi satu nama dalam Akte Perusahaan; 3. Sejalan dengan butir dua tersebut, maka pemegang saham atas nama Ny. KWEESARI SUNGGI dan atas nama Ny. SIEMAH SUNGGI memutuskan, untuk kepentingan pengurusan Akta Perusahaan PT. Bantar Gdung Mas, meliputi Nama, Hak Suara, dan Kewajiban diserahkan kepada DR. LEANY HARSA, MSi (Tergugat I); 4. Dengan demikian sampai dengan saat ini, Rabu 22 September 2010, untuk saham yang masih menggantung, yaitu atas nama MARTYA SUNGGI (4 saham), SEPTI SUNGGI (4 saham) dan IKASARI SUNGGI (4 saham) keputusannya ditunggu sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010; 5. Kalau sampai tanggal tersebut di atas tidak ada pernyataan lain, demi lancarnya pengurusan Akte Perusahaan PT. Bantar Gadung Mas, maka Rapat memutuskan kepemilikan saham PT. Bantar Gadung Mas sebagai berikut: Tuan KARSIDI SUNGGI 8 saham, Ny. HANNY


KURNYATAN 14 saham, MULYATI SUNGGI 6 saham dan DR. LEANY NANI HARSA MSi 12 saham; 6.

Apabila ada pernyataan yang lain yang berkaitan dengan kepemilikan 12 saham yang berkaitan dengan butir 4 saham di atas, maka komposisi kepemilikan saham, akan diatur secara proporsional sesuai dengan yang ditentukan rapat pada butir lima;

7. Untuk kepentingan pemberitahuan kepada ketiga pemegang saham di atas, akan disampiakn surat tentang hal tersebut; 9.

Bahwa sesuai dengan sifat dan kepentingan dari diselenggarakannya Rapat Umum Luar Biasa PT. Bantar Gadung tanggal 22 September 2010 dapat dipastikan adalah didasarkan pada adanya kepentingan yang memang luar biasa atau setidak-tidaknya didasari oleh adanya persoalan yang harus diputuskan secepatnya dalam arti tidak dimungkinkan untuk ditunda sampai Rapat Pemegang Saham berikutnya; Bahwa melihat dari hasil yang diputuskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung tanggal 22 Spetember 2010, yang diantaranya: “adanya keputusan mengurus pembuatan Akte Perusahaan PT. Bantar Gadung Mas yang komposisi sahamnya adalah pengalihan saham dari PT. Bantar Gadung”, maka terlihat secara jelas bahwa yang menjadi hal luar biasa dan mendesak yang mendasari diadakannya Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung adalah dibutuhkannya dalam waktu secepatnya untuk membentuk sebuah Perseroan yang disebut PT. Bantar Gadung Mas untuk menggantikan keberadaan PT. Bantar Gadung yang telah tidak berstatus sebagai

Perseroan

Terbatas

dan

tidak

dapat

dijadikan

untuk

memperpanjang HGU HGU yang akan berakhir pada Desember 2012. Dengan demikian, secara jelas maksud pengaktean PT. Bantar Gadung Mas adalah sebagai pembaharuan PT. Bantar Gadung agar memenuhi persyaratan untuk digunakan memperpanjang HGU yang akan berakhir, atau setidak-tidaknya untuk menggantikan keberadaan PT. Bantar Gadung dalam perpanjangan HGU yang akan berakhir; Bahwa dilihat dari yang menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa adalah Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pembuatan PT. Bantar Gadung Mas adalah untuk kepentingan Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung;


10. Bahwa sebelum dilakukan pendirian PT. Bantar Gadung Sejati, Notaris Perusahaan melakukan pengecekan terhadap keberadaan usulan nama PT. Bantar Gadung Mas dan diperoleh keterangan bahwa ternyata nama PT. Bantar Gadung Mas tidak dapat digunakan karena telah digunakan orang lain, sehingga Notaris pun setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham mengusulkan nama PT. Bantar Gadung Sejati dan nama ini diterima; 11. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung berkumpul/bersepakat di hadapan Notaris LUSIANA TIRTAMAN untuk melakukan Pengaktean PT. Bantar Gadung Sejati karena nama PT. Bantar Gadung Mas sudah digunakan orang lain, dan pada pengaktean PT Bantar Gadung Sejati, saham/aset PT. Bantar Gadung dialihkan ke PT. Bantar Gadung Sejati dengan komposisi pemegang saham: a. MULYATI SUNGGI alias TEE LIANG NIO, pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati; b. SEPTI SUNGGI alias TEE HWEE NIO pemilik 10% PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati; c.

HANNY KURNYATAN, pewaris 30% saham PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 30% saham PT. Bantar Gadung Sejati;

d. KARSIDI SUNGGI, pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati; e. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, pemegang 40% saham PT. Bantar Gadung Sejati dengan pertimbangan situasi sebagai berikut: - 20% saham milik SIEMMA SUNGGI dan saham milik KWEESARI SUNGGI pada PT. Bantar Gadung dibuat ke atas nama MARIA ROSALIA LEANY HARSA pada PT. Bantar Gadung dibuat ke atas nama MARIA ROSALIA LEANY HARSA pada PT. Bantar Gadung Sejati sesuai Putusan RUPS tanggal 22 September 2010; - 10% saham milik MARTYA M. SUNGGI pada PT. Bantar Gadung diputuskan/dibuat ke atas nama MARIA ROSALIA LEANY HARSA dengan alasan permintaan lisan MARTYA M SUNGGI dan HANNY KURNYATAN tidak bersedia dititipin saham MARTYA M. SUNGGI; - 10%

saham

IKASARI

SUNGGI

pada

PT.

Bantar

Gadung

diputuskan/dibuat ke ats nama Tergugat I pada PT. Bantar Gadung


Sejati karena pihak IKASARI SUNGGI tidak pernah memberikan Surat Keterangan Waris yang benar kepada Notaris atau petugas perkebunan sekalipun telah disurati beberapa kali; 12. Bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa Pendirian PT. Bantar Gadung Sejati adalah merupakan suatu tindakan dari para pemegang saham PT. Bantar Gadung yang didasarkan/diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 22 Nopember 2010, dan dimaksudkan sebagai upaya hukum dalam menyesuaikan PT. Bantar Gadung dengan PP No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 40 Tahun 2007, atau setidak tidaknya untuk menggantikan kedudukan PT. Bantar Gadung dalam menyelamatkan aset/saham PT. Bantar Gadung dengan cara mengajukan permohonan Perpanjangan HGU dimaksud; BAHWA PENJUALAN SAHAM/ASET PT. BANTAR GADUNG SEJATI ADALAH MERUPAKAN HASIL PERSETUJUAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. BANTAR GADUNG SEJATI; 13. Bahwa rencana penjualan perkebunan SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 2/Bantar Gadung sudha terjadi sejak lama sebagaimana telah diputuskan kembali pada RUPS bulan April 2013; 14. Bahwa penjualan aset perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati dan saham PT. Bantar Gadung Sejati adalah merupakan hasil persetujuan para pemegang saham PT. Bantar Gadung Sejati, sebagaimana terbukti dan ternyata dengan adanya persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemegang saham, yaitu: a. HANNY KURNYATAN/Penggugat III, selaku pemegang saham 30% PT. Bantar Gadung Sejati pada tanggal 7 Januari 2013 telah membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Penjualan Perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati; b. DR. MARIA ROSALIA LEANY HARSA MSi/Tergugat I, pemilik saham 15% dan penanggung jawab 25% saham PT. Bantar Gadung Sejati lainnya

pada

tanggal

7

Januari

2013

telah

membuat

dan

menandatangani Surat Persetujuan Penjualan Perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati; c.

TERESIA MULYATI SUNGGI/Turut Tergugat V, selaku pemegang saham 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati pada tanggal 7 Januari


2013

telah

membuat

dan

menandatangani

Surat

Persetujuan

Penjualan Kebun PT. Bantar Gadung Sejati; d. SEPTI SUNGGI/Turut Tergugat III, pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati, pada tanggal 18 April 2013 telah membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Penjualan Perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati; 15. Bahwa penjualan aset dan saham PT. Bantar Gadung Sejati dilengkapi dengan Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris MARAH HASYIR, SH, Akta Berita Acara Rapat PT. Bantar Gadung Sejati No. 34 tanggal 26 Juli 2013; BAHWA HASIL PENJUALAN ASET PERKEBUNAN DAN SAHAM PT. BANTAR GADUNG SEJATI TELAH DIBAGIKAN KEAPDA PARA PENGGUGAT DAN PARA PEMEGANG SAHAM LAINNYA; 16. Bahwa hasil penjualan perkebunan PT. Bantar Gadung Sejati telah dibagikan kepada para pemilik saham PT. Bantar Gadung Sejati yaitu: a. Pada tanggal 7 Oktober 2013 telah dikirimkan uang hasil penjualan perkebunan ke MARTYA M. SUNGGI/Penggugat II melalui slip pemindahan antar BCA; b. Pada tanggal 7 Oktobber 2013 telah dikirimkan/ditransfer uang hasil penjualan perkebunan ke HANNY KURNYATAN/Penggugat III melalui Bank OCBC NISP; c.

Hasil penjualan perkebunan yang menjadi bagian dari IKASARI SUNGGI telah diserahkan kepada Penggugat IV yaitu: 1. Tanggal 26 Oktober 2013 telah dilakukan pemindahan uang ke JEFRY EKO dengan slip pemindahan antar rekening BCA; 2. Tanggal 28 Oktober 2013 telah dilakukan pemindahan uang ke JOSEPHINE TIRZARINI dengan slip pemindahan antar rekening BCA; 3. Tanggal 28 Oktober 2013 telah dilakkan pemindahan uang ke JERRY ALDO WAHYUDI dengan slip pemindahan antar rekening BCA;

d. Hasil penjualan perkebunan bagian KWEESARI SUNGGI telah diberikan kepada yang berhak, yaitu:


-

5%

hasil penjualan bagian dari SARSITO/anak

kandung

KWEESARI SUNGGI karena telah dibeli oleh Tergugat I menjadi milik Tergugat I; -

21/2% hasil penjualan perkebunan bagian dari BUDIYATNO yang telah meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya yang bernama WIDIAWAN WINATA dan WIDIYANTI WINATA;

-

21/2% hasil

penjualan perkebunan yang

menjadi bagian

CRISTIANTO yang selama ini berada dalam keadaan sakit pikiran, karena belum ada secara hukum yang mewakilinya disimpan di Bank; 17. Bahwa dengan Jawaban Tergugat I angka 1 sampai denga 13 di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 15 dianggap telah terjawab; 18. Bahwa PT. Bantar Gadung Sejati adalah merupakan pembaharuan perubahan status badan hukum dari PT. Bantar Gadung dengan cara pemindahan pemegang saham dan peningkatan modal PT. Bantar Gadung atas dasar Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bantar Gadung tanggal 22 September 2010 guna memenuhi kewajiban penyesuaian Badan Hukum menurut Ketentuan Pasal 157 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2007, yang selanjutnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar Pendiriannya dengan menambah kata Sejati di belakang, sehingga menjadi PT. Bantar Gadung Sejati yang pemegang sahamnya adalah tetap dengan susunan pemegang saham PT. Bantar Gadung yang semula, sehingga dapat tercatat dalam Sisminbakum sebagai Badan Hukum yang sah. Oleh karena itu, nampak jelas sekali lagi dalam hal ini PT. Bantar Gadung Sejati bukanlah Badan Hukum yang berbeda daripada PT. Bantar Gadung; 19. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa PT. Bantar Gadung Sejati dengan PT. Bantar Gadung adalah Badan Hukum yang terpisah satu sama lain vide dalil No. 14 dan 15 surat gugatan; Bahwa

andaikata

sekali

lagi

andaikata

dalil

Penggugat

tersebut

merupakan jalan pikiran yang benar menurut ketentuan hukum, maka pada akhirnya justru menciptakan suatu keadaan hukum bahwa PT. Bantar Gadung setelah berlaunya UU No. 40 Tahun 2007 hanyalah merupakan Persekutuan Perdata/Himpunan dari orang-orang saja, bukan


merupakan Persekutuan Modal sebagai suatu badan hukum yang sah dan diakui terdaftar dalam Sisminbakum pada Kementrian Hukum dan HAM Ri; Bahwa dengan jalan pikiran yang keliru dari Para Penggugat yang berpijak pada Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 30 Nopember 1972 No. Y. A. V/264/18 Tambahan Berita Negara No. 47 tanggal 12-6-1973, akan tetapi Para Penggugat dalam hal ini tetap berpendirian bahwa tidak pernah dilakukan quat non penyesuaian pendaftaran Badan Hukum Perseroan masih tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang notabene di bawah modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditentukan dalam Pasal 152 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Demikian juga nama Bantar Gadung yang tidak dapat dipakai karena merupakan nama daerah Kecamatan (melanggar PP 26 Tahun 1998), maka dalam hal ini PT. Bantar Gadung menurut hukum jelas-jelas bukan lagi merupakan badan hukum, melainkan hanya suatu Persekutuan perdata/Perkumpulan Orang-orang saja. Padahal pada kenyataannya maupun menurut hukum PT. Bantar Gadung Sejati tidak lain adalah Badan Hukum Pembaharuan Perubahan dari PT. Bantar Gadung melalui yang telah terbentuk melalui mekanisme penyesuaian Badan Hukum Perseroan menurut ketentuan Pasal 157 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2007; Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan PT. Bantar Gadung yang terpisah, dalam hal ini Tergugat I mensomir Para Penggugat khususnya Penggugat I untuk membuktikan bahwa saat ini setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, masih terdaftar dalam Daftar Badan Hukum Perseroan Sisminbakum Kementrian Hukum dan HAM; 20. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung berkumpul/bersepakat di hadapan Notaris LUCIANA TIRTAMAN untuk melakukan pengaktean PT. Bantar Gadung Sejati karena nama PT. Bantar Gadung Mas sudah digunakan orang lain, dan pada pengaktean PT. Bantar Gadung Sejati, saham/aset PT. Bantar Gadung dialihkan menjadi saham/aset PT. Bantar Gadung Sejati dengan komposisi

pemegang

saham

yang

sama

dengan

adanya

sedikit

perubahan:


a. MULYATI SUNGGI alias TEE LIANG NIO, pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati; b. SEPTI SUNGGI alias TEE HWEE NIO, pemilik 10% PT. Bantar Gadung, menjadi pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati; c.

HANNY KURNYATAN, perwaris 30% saham PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 30% saham PT. Bantar Gadung Sejati;

d. KARSIDI SUNGGI, pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung menjadi pemilik 10% saham PT. Bantar Gadung Sejati; e. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, pemegang 40% saham PT. Bantar Gadung Sejati dengan pertimbangan situasi sebagai berikut: -

20% saham milik SIEMMA SUNGGI dan saham milik KWEESARI SUNGGI pada PT. Bantar Gadung dibuat ke atas nama MARIA ROSALIA LEANY HARSA pada PT. Bantar Gadung Sejati sesuai putusan RUPS tanggal 22 September 2010;

-

10% saham milik MARTYA M SUNGGI pada PT. Bantar Gadung diputuskan/dibuat ke atas nama MARIA ROSALIA LEANY HARSA dengan alasan permintaan lisan MARTYA SUNGGI dan HANNY KURNYATAN tidak bersedia dititipin saham MARTYA SUNGGI;

-

10% saham IKASARI SUNGGI pada PT. Bantar Gadung diputuskan/dibuat ke atas nama Tergugat I pada PT. Bantar Gadung Sejati karena pihak IKASARI SUNGGI tidak pernah memberikan Surat Keterangan Waris yang benar kepada Notaris atau Petugas Perkebunan sekalipun telah disurati beberapa kali;

21. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Perseroan baik ketika masih dengan nama PT. Bantar Gadung maupun setelah mendapat pengesahan Badan Hukum Baru menjadi PT. Bantar Gadung Sejati dan telah dan selalu menyampaikan pertanggungjawaban selaku Direksi pengelola perusahaan di dalam RUPS ataupun RUPSLB yang selalu dapat diterima dan selalu dapat persetujuan dari para pemegang saham; 22. Bahwa aset perseroan PT. Bantar Gadung berupa perkebunan di atas tanah semula terdaftar SHGU No. 1/Mangunjaya seluas 334.430 M2 dan eks HGU No. 20/Bantar Gadung terletak di Kecamatan Warung Kiara Kabupataen Sukabumi Propinsi Jawa Baat telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2012 sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;


Bahwa setelah PT. Bantar Gadung melakukan kewajiban penyesuaian Badan

Hukum

secara

sah

melalui

prosedur

perbuatan

hukum

pembaharuan perubahan Badan Hukum, sehingga secara sah menjadi PT. Bantar Gadung Sejati yang terdaftar dalam Daftar Perseroan Sisminbakum Kementrian Hukum dan HAM RI, telah memohon perpanjangan jangka waktu HGU dan dikabulkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 128/HGU/BPN RI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT. Bantar Gadung Sejati atas tanah di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya dilakukan Pendaftaran Hak yang kemudian oleh Kantor Pertanahan Sukabumi didaftarkan Sertifikat HGU No. 20/Desa Bantar Gadung atas nama pemegang hak PT. Bantar Gadung Sejati berkedudukan di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas tanah seluas 1.815.038 m2 Surat Ukur tanggal 11-12-2013 Nomor 36/Bantar Gadung/2013 serta SHGU No. 1/Desa Mangunjaya atas nama pemegang Hak PT. Bantar Gadung Sejati berkedudukan di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas tanah seluas 332.843 M2 Surat Ukur tanggal 11-12-2013 Nomor 66/Mangunjaya/2013; 23. Bahwa setelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempuh prosedur pembaharuan perubahan PT. Bantar Gadung menjadi PT. Bantar Gadung Sejati yang dalam hal ini meliputi pembaharuan Badan hukum perubahan

nama

dan

tempat

kedudukan

perseroan

yaitu

dari

berkedudukan di Bogor menjadi berkedudukan di Sukabumi, perubahan susunan pemegang saham penghitungan modal perseroan dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perubahan susunan direksi dan komisaris serta pengukuhan aset perseroan dengan cara permohonan perpanjangan HGU atas tanah perkebunan PT. Bantar Gadung/PT. Bantar Gadung Sejati, maka PT. Bantar Gadung Sejati tetap secara sah adalah merupakan badan hukum perseroan dengan kegiatan usaha perkebunan karet di atas tanah HGU yang sah sebagai aset perseroan; 24. Bahwa diawali sejak masih bernama PT. Bantar Gadung melalui RUPS maupun RUPSBLB para pemegang saham telah sepakat dan setuju untuk menjual saham dan aset perseroan. Bahwa setelah perseroan terdaftar menjadi badan hukum dengan nama PT. Bantar Gadung Sejati serta aset


perseroan berupa tanah perkebunan telah diperpanjang HGU-HGU-nya, maka para pemegang saham melalui RUPS tetap sepakat dan setuju untuk menjual seluruh saham dan aset PT. Bantar Gadung Sejati; Bahwa kemudian seluruh sahma PT. Bantar Gadung Sejati/asal PT. Bantar Gadung berikut aset tanah perkebunan terdaftar SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 20/Bantar Gadung dijual kepada pihak lain yaitu ARI YUDISTIRA dan Hj. NURUL BADRIYAH dengan Akta Notaris dibuat di hadapan Notaris MARAH HASYIR SH, di Sukabumi; Bahwa dari hasil penjualan saham dan aset perseroan PT. Bantar Gadung Sejati/asal PT. Bantar Gadung oleh Tergugat I (satu) selaku Direksi yang mendapatkan kuasa dari RUPS secara proporsional dan penuh tanggung jawab telah dibagikan dengan pembayaran kepada para pemegang saham: 1. Ny. DR. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, MSi (in casu Tergugat I sendiri); 2. Ny. HANNY KURNYATAN (in casu Penggugat III); 3. Ny. TERESIA MULYATI SUNGGI (in casu Turut Tergugat IV); 4. Ny. SEPTI SUNGGI (in casu Turut Tergugat III) dan pihak terkait dengan ex pemegang saham PT. Bantar Gadung Ny. IKASARI SUNGGI yaitu JEFFRI EKO WAHYUDI (Penggugat IV) dan JERRY WAHYUDI,

JOSEPHIN,

Ny

MIRAWATI

pihak

terkait

dengan

KWEESARI SUNGGI dan pihak terkait pemegang saham KARSIDI SUNGGI (in casu Turut Tergugat II) dan pihak terkait pemegang saham PT. Bantar Gadung SIEMAH SUNGGI; Bahwa sebagaiman keadaan hukum yang merupakan perbuatan dari Tergugat I sebagai Direktur PT. Bantar Gadung/diperbaharui dan diubah menjadi PT. Bantar Gadung Sejati maupun selaku pribadi yang diuraikan pada angka 16 sampai dengan angka 23 pada pokok perkara di atas jelas ternyata bahwa tidak ada yang melanggar hak subjektif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak juga melanggar norma susila dan kepatutan serta tidak merugikan in casu secara proporsional dan penuh tanggung jawab telah membagikan hasil penjualan saham berikut aset perseroan PT. Bantar Gadung Sejati/asal PT. Bantar Gadung kepada yang berhak atau terkait dengan yang berhak, sehingga dalam hal ini menjadi jelas dan terang benderang bahwa Tergugat I sama sekali tidak


ternyata

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

ex

Pasal

1365

KUHPerdata sebagaimana didalilkan Para Penggugat); Bahwa oleh karena itu ternyata telah menurut hukum sudah seharusnya pengadilan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 25. Bahwa dalam hal ini boleh dipikirkan oleh Para Penggugat, apabila Direksi PT. Bantar Gadung Sejati tidak melakukan pembaharuan perubahan PT. Bantar Gadung menjadi PT. Bantar Gadung Sejati, dan dengan itu dapat diperpanjang HGU-HGU yang telah/akan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2013, dapatkah direalisasikan keinginan dan maksud PT. Bantar Gadung dan pihak terkait keluarga yang terkait dengan pemegang saham PT. Bantar Gadung in casu antar lain: Penggugat III, IV, V dan Turut Tergugat 1, 2 Jawabannya tentu saja tidak bisa kalau tidak diperpanjang. Sehingga dalam hal ini sebenarnya Para Penggugat telah beritikat tidak baik dengan menuntut pembatalan SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 20/Desa Bantar Gadung atas nama PT. Bantar Gadung Sejati padahal Para Penggugat sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya perpanjangan yang dilakukan oleh Direksi PT. Bantar Gadung Sejati, dimana sesuai kenyataan mereka telah menerima uang hasil perpanjangan/penjualan HGU oleh PT. Bantar Gadung Sejati in casu hasil kerja Tergugat I. Bahwa menurut Pasal 97 ayat 5 huruf d, disebutkan: Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI; 26. Bahwa perhitungan kerugian yang dibangun/dibuat oleh Para Penggugat tentang pengelolaan perusahaan PT. Bantar Gadung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 13.190.427.257,- (tiga belas miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) adalah suatu perhitungan

yang

tidak

jelas

asa

usulnya

dan

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal ini juga diakui secara tegas dalam pernyataannya yang menggunakan kalimat Estimasi Penjualan seharusnya dan Estimasi Laporan Penjualan; Bahwa perhitungan kerugian perusahaan yang dibuat Para Penggugat berdasarkan perkiraan, dan dilanjutkan dengan permohonan Para


Penggugat melalui angka 5 petitum gugatan Para Penggugat, agar diakukan audit secara terbuka terhadap pengelolaan perusahaan PT. Bantar Gadung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 adalah merupakan persoalan khusus berdiri sendiri yang diatur dalam Pasal 138 dan 139 UU PT. No. 40 Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa permohonan harus dibuat dan diajukan secara tertulis dengan disertai alasannya ke Pengadilan, dan apabila dikabulkan Ketua Pengadilan harus mengeluarkan dalam bentuk penetapan; Bahwa tindakan mencampuradukkan permohonan audit ke dalam gugatan a quo sebagai suatu sengekta perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu kekacauan prosedur dalam pengajuan gugatan dan menjadikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak; Bahwa cara Para Penggugt menentukan harga penjualan untuk di setiap tahun

adalah

merupakan

sesuatu

yang

tidak

dapat

dipertanggungjawaabkan, karena sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa harga karet untuk satu bulan saja bisa naik atau turun sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, apalagi untuk per tahun, sementara penjualan oleh perusahaan dalam 1 (satu) bulan bisa sampai 2 atau 3 kali penjualan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan harga karet dalam estimasi yang sifatnya tetap dengan perhitungan harga pasar pada kolom C table perhitungan yang dibuat Para Penggugat; Bahwa berat karet yang dihasilkan adalah tidak benar, karena tidak didasarkan ada postulasi jumlah tegakan pohon karet untuk setiap hektar juga tidak didasarkan pada klasifikasi umur tanaman dan kelompok tegakan pohon karet; Bahwa perhitungan keuangan perusahaan yang dipersoalkan oleh Para Penggugat pada dasarnya telah dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I pada setiap RUPS tahunan dan selama ini telah diterima oleh Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung maupun PT. Bantar Gadung Sejati, dan yang paling fatal adalah perhitungan keuangan Para Penggugat yang tidak menghitung pengurangan biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan pajak, biaya perawatan dan biaya lain-lain ; JAWABAN TERGUGAT I ATAS B TENTANG PARA TURUT TERGUGAT;


27. Bahwa pada dasernya apa yang dilakukan Para Turut Tergugat untuk tidak bersedia dan menolak sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam hal ini Tergugat I ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Turut Tergugat I telah menjual sahamnya kepada Tergugat I; 2. Turut Tergugat II telah menerima hasil penjualan perkebunan; 3. Turut Tergugat III telah menerima hasil penjualan perkebunan; 4. Turut Tergugat IV telah menerima hasil penjualan perkebunan; DALAM REKONVENSI; Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Konvensi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini; Alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut: 1.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara a quo kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

2.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi di atas telah merupakan perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang

lain,

dan

telah

menimbulkan

kerugian

bagi

Penggugat

I

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik secara materiel maupun imateriel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara LINDENBAUM vs COHEN, yang memutuskan: bahwa “Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”; 3.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konvensi, telah menyebabkan

Penggugat

I

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materil maupun imareril yang diperinci sebagai berikut: Kerugian materil: -

Pergantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara a quo tidak terbatas pada biaya konsultasi, pengacara, biaya perkara,


ongkos-ongkos dan lain-lain adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Kerugian imateril: -

Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam pengurusan perkara a quo yang tidak mungkin dapat dinilai dengan uang, namun andaikata dinilai besarnya tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

4.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya putusan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak sia-sia, mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Bogor berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yaitu: -

Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Bango No. 3 RT/RW 005/003 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

-

Tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Perum. Pajajaran Kencana, Kav. 15 Baranangsiang Kota Bogor;

-

Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Pepaya Ujung RT/RW 003/009 Kelurahan Batu, Kecamatan Ciomas Kota Bogor;

-

Tanah berikut bangunan yang terletak di Gardu Tinggi RT/RW 005/007 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kota Bogor Timur;

5.

Bahwa untuk menjamin ditaatinya isi putusan perkara ini, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar uang paksa yang setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, bersama ini Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: -

Menolak provisi dari Para Penggugat;

DALAM KONVENSI; DALAM EKSEPSI; -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;


-

Mengabulkan permohonan Putusan Sela dari Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA; -

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI; 1)

Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

2)

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi sekaligus dan seketika kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang perinciannya sebagai berikut: 1. Kerugian materiel: Pergantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara a quo tidak terbatas pada biaya konsultasi, pengacara, biaya perkara, ongkos-ongkos dan biaya lainnya adalah sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); 2. Kerugian imateril: Kerugian akibat tersitanya waktu pikiran serta tenaga Penggugat I Rekonvesi/Tergugat I Konvensi dalam mengurus perkara a quo, yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaikata dinilai maka besarnya tidak kurang dari Rp. 500.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

3)

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu: a. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Bango No. 3 RT/RW 005/003 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor; b. Tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Perum. Pajajaran Kencana, Kav. 15 Baranangsiang Kota Bogor; c. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Pepaya Ujung RT/RW 003/009 Kelurahan Batu, Kecamatan Ciomas Kota Bogor; d. Tanah berikut bangunan yang terletak di Gardu Tinggi RT/RW 005/007 Kelurahan Sukasari Kecamatan Kota Bogor Timur;


4)

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; -

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya; JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT V; Bahwa Tergugat II tegas menolak dan menyangkal sekeras-kerasnya dalil dan seluruh gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap dalil yang diakui tegas Tergugat II; DALAM KONVENSI; Dalam Eksepsi; 1.

Mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Bogor (Pengadilan Umum) memeriksa dan mengadili gugatan a quo oleh karena berkenan dengan Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat pada petitum angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 menuntut supaya Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan:

10. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat VI) tanggal 12 November 2013 Nomor: 128/HGU-BPN RI/2013 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 11. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya tercatat atas nama PT BANTAR GADUNG SEJATI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 12. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung tercatat atas nama PT. Bantar Gadung Sejati adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;


13. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya adalah milik PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 14. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung adalah milik PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 15. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI untuk mencatat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya ke atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 16. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI untuk mencatat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung ke atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 17. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantar Gadung yang telah dipecah (displit) menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung dan Nomor 21/Bantargadung keduanya atas nama PT. Bantar Gadung Sejati (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa petitum-petitum tersebut secara substansiil didasari oeh posit-posita Nomor 16.b, 17d, 18 b 1), 19 a 1). 2). b. c. d. e. f. 20. 3) 4) m yang kesemuanya merupakan dalil yang substansinya adalah mempersolakn proses dan produk Tata Usah Negara oleh karena itu tidak lain adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara; Adalah dapat dibaca dari dalil Para Penggugat bahwa yang mempersolaknnya yaitu mengenai proses administrasi negara (in casu, perpanjangan HGU-HGU yang

semula

terdaftar

atas

nama

PT.

Perkebunan

Perindustrian

dan

Perdagangan Bantar Gadung dan produk administrasi negara in casu sertifikatsertifikat perpanjangan HGU-HGU tanah perkebunan terdaftar atas nama PT. Bantar Gadung Sejati yang notabene adalah merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum; Bahwa sesuai menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diamandemen dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986


tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk sengketa mengenai proses Tata Usaha Negara (beschikking) in casu sertifikat-sertifikat HGU yang terdaftar atas nama PT. Bantar Gadung Sejati maka penyelesaiannya adalah menjadi wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; Oleh karena itu terhadap perkara di bawah ini Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr Pengadilan Negeri Bogor (Peradilan Umum) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo: 2.

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consotium), sehubungan dengan petitum gugatan; Bahwa petitum gugatan angka 2 gugatan Para Penggugat a quo yang menuntut agar: “Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum”; Padahal in casu PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat, apabila masih sah sebagai badan hukum -quad non-, maka yang berwenang melakukan pengesahan sah adalah Menteri Hukum dan HAM RI; Sehingga oleh karena Menteri Hukum dan HAM RI tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan a quo kurang pihak (pluirum litis consortium), oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3.

Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir), karena: 1.

Bahwa Penggugat I yang diwakili oleh Ny. MARTHA M. SUNGGI als. Ny. TEE GIOK NIO selaku Komisaris, versi PT. Bantar Gadung berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat di hadapan DWI SWANDIANI, SH, Notaris yang berkedudukan di Bogor; Bahwa andaikata menurut konstruksi pemikiran dari dalil Para Penggugat, di dalam hal ini justru PT. Bantar Gadung (versi dalil Penggugat) sebenarnya tidak mempunyai kualitas sebagai subyek hukum yang dapat bertindak di hadapan hukum, karena nama PT. Bantar Gadung (sebelum nama PT. Bantar Gadung Sejati terdaftar sebagai badan hukum pun) sudah tidak terdaftar dalam daftar badan hukum di Sisminbakum Kementrian Hukum dan HAM;


Sehingga apabila menurut konstruksi pemikiran dalil Para Penggugat, justru. PT. Bantar Gadung telah terdegradasi dari badan hukum menjadi tinggal merupakan persekutuan perdata himpunan orang bukan himpunan modal sebagai suatu perseroan. Oleh karena keadaan yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat I yang diwakili oleh Ny. MARTYA M. SUNGGI merupakan diskualifikator sehingga dalam hal ini gugatan a quo formil proseduril cacat hukum; 2.

Bahwa andaikata benar -quad non- PT. Bantar Gadung adalah sebagai badan hukum terdaftar, maka menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seharusnya dalam mengajukan gugatan a quo adalah diwakili oleh Direksi. Sehingga kedudukan Ny MARTYA M. SUNGGI sebagai Komisaris tidak mempunyai wewenang untuk mewakili perseroan dalam mengajukan gugatan atau bertindak di dalam pengadilan. Kecuali, apabila dalam hal ini Ny. MARTYA M. SUNGGI sebagai Komisaris memiliki dasar tindakan a quo adalah sesuai menurut Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, yaitu terdapat keadaan tertenu sehingga oleh RUPS PT. Bantar Gadung diberi kewenangan untuk jangka waktu tertentu; Bahwa oleh karena tidak ternyata di dalam mengajukan gugatan a quo Ny. MARTYA M. SUNGGI selaku Komisaris dijelaskan bertindak atas dasar keadaan tertentu yang telah diputuskan dalam RUPS PT. Bantar Gadung maka Ny. MARTYA M. SUNGGI dengan mengaku sebagai Komisaris PT. Bantar Gadung sebenarnya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili perseroan (diskualification); Bahwa berdasrkan keadaan formil tersebut di atas yang ternyata tidak dipenuhi oleh Ny. MARTYA M. SUNGGI, andaikata benar -quad non- PT. Bantar Gadung adalah badan hukum yang sah, maka pengajuan gugat a quo mengandung cacat hukum secara formil procedural, oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum atas gugatan menyatakan

gugatan

Para

Penggugat

tidak

a quo Pengadilan

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke verklaard); 4.

Penggugat IV dan Penggugat V tidak mempunyai legitima persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan; Bahwa Penggugat IV yang mengaku sebagai ahli waris serta merta mewakili 2 (dua) orang adiknya dalam gugat a quo in casu mengaku sebagai ahli waris dari Ny. IKASARI SUNGGI alias TEE SIOK NIO selaku pemegang saham sebesar 10% PT. Bantar Gadung;


Bahwa Penggugat IV tidak ternyata telah menjelaskan dalam posita juga di awal sidang ternyata tidak memperlihatkan akta keterangan waris atau penetapan waris yang sah dan Keputusan RUPS PT. Bantar Gadung telah masuk diakui sebagai pemegang 10% saham PT. Bantar Gadung asal dari 10% saham milik Ny. IKASARI SUNGGI; Sehingga dengan ketidakjelasan atau bahkan ketidakadaan alas hak hukum tersebut, maka in casu Penggugat IV secara formal procedural adalah tidak mempunyai legitima persona standi in judicio untuk

bertindak dengan

mengatasnamakan selaku pemegang saham sebesr 10% saham PT. Bantar Gadung dengan mengaku sebagai ahli waris Ny. IKASARI SUNGGI; Begitu juga Penggugat V yang mengaku sebagai ahli waris yang semula serta merta mewakili 4 (empat) orang lainnya namun kemudian 2 (dua) orang yang diwakili Penggugat V mencabut keterwakilannya dari masing-masing sebagai Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Surat Pencabutan tertanggal 23 Nopember 2015, selanjutnya Penggugat V Ny. MIRAWATI menegaskan dirinya sekarang mewakili 1 (satu) orang lainnya yaitu BENEDIKTUS ANDRISTO WINATA (anak di bawah umur) tanpa menjelaskan dan memperlihatkan melampirkan Akta Keterangan Waris atau Penetapan Waris dan Penetapan Wali dari BENEDIKTUS ANDRISTO WINATA (anak di bawah umur) yang sah sebagai ahli waris dari KWEESARI SUNGGI alias TEE KWEE NIO juga tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai keputusan sah melalui RUPS PT. Bantar Gadung bahwa Penggugat V maupun yang diwakilinya telah masuk diakui sah sebagai pemegang 10% saham PT. Bantar Gadung asal dari 10% saham milik KWEESARI SUNGGI, sehingga Penggugat V di dalam pengajuan gugat a quo adalah tidak mempunyai legitima persona standi in judicio; Bahwa dengan telah adanya pencabutan gugat secara terbatas berkenaan 2 (dua) orang dari kelompok Penggugat V, maka seharusnya surat kuasa khusus kepada kuasa hukum Penggugat V juga dilakukan perubahan atau penggantian surat kuasa khusus, apabila tidak dilakukan perubahan atau penggantian surat kuasa khusus dimaksud terebut maka pemberian kuasa dari Penggugat V kepada kuasa hukum adalah cacat hukum dan harus ditolak sebagai kuasa dari Penggugat V; Bahwa sehubungan dengan keadaan hukum yang sejak awal Penggugat V tidak mempunyai alas hak tersebut di atas yang mendasari tindakannya tersebut, di dalam hal ini Tergugat I tegas men-someer Penggugat IV dan Penggugat V untuk membuktikan dirinya sah mempunyai kewenangan bertindak (legitima persona standi in judicio) cf. dengan pokok sengketa gugat a quo sebagai actioners in rem


mengenai dalil bahwa tanah SHGU No. 1/Mangunjaya seluas 334.430 M2 terletak di Desa Mangunjaya Kec Warung Kiara Kabupaten Sukabumi, yang telah berakhir masa berlaku pada tanggal 31 Desember 2012 dan SHGU Nomor 20/Bantar Gadung seluas 1.869.925 M2 terletak di Desa Bantar Gadung Kec. Warung Kiara Kabupaten Sukabumi, yang telah berakhir masa berlaku pada tanggal 31 Desember 2012 adalah masih menjadi aset badan hukum in casu PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat; Bahwa oleh karena Penggugat IV dan Penggugat V ternyata tidak mempunyai dasar hak dan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo (legitima persona standi in judicio), maka sudah sepatutnya Pengadilan menurut hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 5.

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consotium) sehubungan dengan Petitum Gugatan; Bahwa petitum angka 2 gugatan Para Penggugat a quo yang menuntut agar : “Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) adalah sah dan berharga sebagai badan hukum; Padahal in casu PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat, apabila masih sah sebagai badan hukum –quad non--, maka yang berwenang melakukan pengesahan sah adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Sehingga karena Menteri Hukum dan HAM RI tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka menjadikan gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6.

Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel); Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V menyebut diri sebagai Para Penggugat, dengan dalil-dalil posita dan petitum yang sama untuk semua Para Penggugat. Sehingga in casu gugatan Para Penggugat adalah

merupakan

kumulasi

pihak

Penggugat

berikut

pokok

sengketa

gugatannya, atau dengan kata lain gugat a quo adalah kebersatuan Para Penggugat untuk semua posita dan petitum gugat demikian pun semua posita dan petitum gugat adalah untuk kebersatuan Para Penggugat (satu untuk semua dan semua untuk satu); a.

Bahwa : “Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,...dst..” (vide Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);


Bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan” (vide Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT); Bahwa “Anggaran dasar dari perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum undangundang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan undangundang ini” (vide Pasal 157 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT); Bahwa “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang

ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya

dengan ketentuan undang-undang ini” (vide Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT); Bahwa andaikata PT Bantar Gadung (in casu Penggugat I) adalah benar sebagai subyek hukum –quad non—yang merupakan badan hukum perseroan sah, in casu andaikata telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban hukum sesuai menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tentunya menurut hukum PT. Bantar Gadung (versi Para Penggugat) di dalam tindakannya termasuk memajukan gugat a quo adalah merupakan manifestasi tindakan untuk kepentinga persekutuan modal dari para pemegang sahamnya; Bahwa ikut sertanya Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang mengaku sebagai pemegang saham maupun ahli waris dari para pemegang saham PT. Bantar Gadung adalah merupakan pengajuan gugat yang berkelebihan atau overlapping (tumpang tindih) kepentingan pihak Penggugat, sekali kali andaikat PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat adalah merupakan suatu badan hukum perseroan yang sah, sehingga dalam hal ini andaikata Penggugat II, Penggugat III, IV dan V terikat secara sah sebagai pemegang saham PT. Bantar Gadung, maka sebenarnya

kepentingan

modal

masing-masing

telah

terwakili

oleh

Penggugat I di dalam tindakan hukum actions in rem berkaitan dengan Hak Guna Usaha-Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan yang menjadi obyek pokok perkara gugat a quo; Bahwa pengajuan gugat a quo yang notabene kelebihan pihak Penggugat tentu di dalam hal ini menjadikan gugatan tidak jelas (obscuur) mengenai kepentingan dari masing-masing Para Penggugat, oleh karena itu menurut


hukum sudah seharusnya Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; b.

Bahwa andaikata PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat tidak ternyata merupakan suatu badan hukum perseroan yang sah, karena telah tidak memenuhi kewajiban status badan hukum menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, maka dalam hal ini sebenarnya PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat hanyalah merupakan persekutuan perdata himpunan orang-orang bukan persekutuan modal; Bahwa atas bidang tanah HGU-HGU seluas 2.204.355 M2 yang terdaftar SHGU-SHGU atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perkebunan Bantar Gadung yang telah berakhir masa berlaku pada 31 Desember 2012 (vide posita No. 8) yang in casu adalah obyek pokok sengketa maka dengan status PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat notabene hanyalah merupakan persekutuan perdata himpunan orang-orang bukan persekutuan modal, tentulah tidak dapat diperoleh kembali HGU-HGU atas nama PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat baik melalui prosedur perpanjangan ataupun pembaharuan hak. Karena HGU yang dapat diberikan kepada perorangan (bukan badan hukum) adalah dengan luas tanah tidak lebih dari 50 hektar; Bahwa oleh karena di dalam gugat a quo telah terjdi ketidakjelasan kedudukan hukum (legitima persona) dari Penggugat I (PT. Bantar Gadung versi Para Penggugat) maupun dari Penggugat II, III, IV dan V terhadap obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat adalah menjadi tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu pula menurut hukum haruslah Pengdilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA; 1.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis termuat dan termasuk sebagai Jawaban dalam pokok perkara;

2.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat V sekeras-kerasnya dan tegas menolak gugatan Para Penggugat, yang in casu ternyata tidak berdasar dan tidak ada hubungan hukum antara kepentingan Para Penggugat dengan Tergugat II. Karena PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung telah melakukan prosedur pembaharuan perubahan dan pemenuhan kewajiban penyesuaian Badan Hukum menurut ketentuan Pasal 157 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sekarang menjadi PT. Bantar Gadung Sejati, in casu Tergugat II;


Bahwa oleh karena itu tidak benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat bahwa PT. Bantar Gadung dengan PT. Bantar Gadung Sejati adalah 2 (dua) badan hukum yang terpisah satu sama lain” sebagaimana dalil pendirian Para Penggugat (vide dalil No. 13 surat gugatan); 3.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan “PT. Bantar Gadug dengan PT. Bantar Gadung Sejati adalah badan hukum yang terpisah satu sama lain”, dalam hal ini Tergugat II men-someer Para Penggugat khususnya Penggugat I untuk membuktikan bahwa saat ini setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, bahwa PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung adalah masih terdaftar dan/atau PT. Bantar Gadung telah terdaftar dalam Daftar Badan Hukum Perseroan Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM;

4.

Bahwa secara historis materiil keadaan PT. Bantar Gadung sehingga sah menjadi PT. Bantar Gadung Sejati adalah sebagai berikut: 

Awalnya PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gdung (disingkat PT. Bantar Gadung) perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat di hadapan KOMAR ANDASASMITA, Notaris yang berkedudukan di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Nopember 1972 No YA. 5/264/18, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapta No. 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat di hadapan DWI SWANDIANI, SH, Notaris yang berkedudukan di Bogor berubah nama menjadi PT. Bantar Gadung;



Bahwa sejak diberlakukan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung tidak melakukan penyesuaian badan hukum perseroan sesuai menurut ketentuan Pasal 125 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;



Bahkan sejak berubah nama menjadi PT. Bantar Gadung berdasarkan Akta No. 38 tanggal 10 Desember 2004 tersebut di atas, PT. Bantar Gadung juga tetap tidak mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan kewajiban penyesuaian badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana kewajiban menurut Pasal 125 UU No. 1 Tahun 1995;



Bahwa PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung baru mengajukan penyesuaian nama perseroan yaitu ketika aset-aset perusahaan 2 (dua) tahun lagi akan berakhir yaitu : tanah SHGU Nomor 1/Mangunjaya dan SHGU Nomor 20/Bantar Gadung seluruhnya luas


2.147.881 M2 yang akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desember 2012; 

Setelah diberlakukan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian PT. Bantar Gadung melalui LUCIANA TIRTAMAN SH (Tergugat III), Notaris yang berkedudukan di Sukabumi mengajukan pengecekan daftar Badan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM, yang ternyata nama PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung dan/atau PT. Bantar Gadung tidak ada terdaftar dalam Daftar Badan Hukum Perseroan pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM;



Kemudian PT. Bantar Gadung melakukan pembaharuan perubahan semestinya, in casu mengenai modal susunan pemegang saham dan komposisi saham, susunan pengurus, karena modal di bawah ketentuan modal minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007), beberapa pemegang saham telah meninggal dunia, juga tidak pernah melakukan penyesuaian menurut UU No. 1 Tahun 1995, untuk diajukan penyesuaian ke Kemenkum dan HAM guan memenuhi kewajiban menurut Pasal 157 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan melalui proses mengajukan pendaftaran ulang PT. Bantar Gadung ke Sistem Administrasi Hukum (Sisminbakum) pada tanggal 01 September 2010, akan tetapi nama PT. Bantar Gadung ternyata tidak bisa dipakai karena merupakan nama tempat yang merupakan alasan untuk penolakan menurut Pasal 5 ayat (2) huruf h PP No. 25 Tahun 1998 tentang Nama Perseroan Terbatas;



Bahwa

ditolaknya

PT.

Bantar

Gadung

dari

daftar

Sisminbakum

Kemenkumham mengakibatkan PT. Bantar Gadung akan tidak dapat berhasil mengajukan perpanjangan SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 20/Bantar Gadung yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2012, oleh karena itu pada tanggal 22 September 2010 Para Pemegang Saham PT. Bantar Gadung mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri lebih dari 2/3 dari pemilik saham PT. Bantar Gadung sepakat memutuskan sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bantar Gadung Nomor 08/PT-BG/IX/2010 tanggal 22 September 2010 di antaranya: -

Untuk kelancaran pengurusan Akte Perusahaan, diputuskan untuk menggabung dua nama atau lebih menjadi satu nama dalam Akte Perusahaan;

-

Dengan demikian sampai dengan saat ini, Rabu 22 Desember 2010 untuk 12 saham yang masih menggantung, yaitu nama MARTYA M.


SUNGGI (4 saham)/Penggugat I, SEPTI SUNGGI (4 saham)/Turut Tergugat III dan IKASARI SUNGGI (4 saham)/Penggugat IV, keputusannya ditunggu sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010; -

Kalau sampai tanggal tersebut di atas tidak ada pernyataan lain, demi lancarnya pengurusan Akte Perusahaan PT. Bantar Gadung Mas, maka rapat memutuskan kepemilikan PT. Bantar Gadung Mas sebagai berikut: Tuan KARSIDI SUNGGI 8 saham, Ny. HANNY KURNYATAN 14 saham, MULYATI SUNGGI 6 saham dan DR LEANY NANI HARSA MSi 12 saham;

-

Apabila ada pernyataan lain yang berkaitan dengan kepemilikan 12 saham yang berkaitan dengan butir empat di atas, maka komposisi kepemilikan saham akan diatur secara proporsional seuai dengan yang ditentukan rapat pada butir lima;

-

Untuk kepentingan pemberitahuan kepada ketiga pemegang saham di atas akan disampaikan surat tentang hal itu;

Sehingga pada pokoknya dengan RUPSLB tersebut telah disepakati membentuk/mendirikan perseroan baru sebagai pengganti PT. Bantar Gadung; 

Kemudian melalui Notaris LUSIANA TIRTAMAN, SH (Tergugat III) diajukan permohonan nama PT. Bantar Gadung Mas ke Kemenkumham melalui Sisminbakum, namun ditolak dengan alasan Nama tersebut mirip dengan nama PT. Bantar Gadung Bumimas sehingga dapat dianggap afiliasi. Maka setelah berkonsultasi dengan pemegang saham PT. Bantar Gadung, nama perusahaan baru yang akan didirikan, diusulkan nama PT. Bantar Gadung Sejati, yang akhirnya berhasil diterima untuk terdaftar di dalam daftar Badan Hukum pada Sisminbakum dan mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI;

5.

Bahwa andaikata menurut konstruksi berpikir dari dalil Para Penggugat, sebenarnya secara historis materiil harus dikualifikasikan bahwa PT. Bantar Gadung hanya tinggal nama kenangan saja dan bukan sebagai Badan Hukum yang menjadi subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Karena sesuai dengan kenyataannya para pemilik saham maupun pihak terkait kekeluargaan dengan pemegang saham PT. Bantar Gadung dalam RUPSLB tanggal 22 September 2010 dan diikuti dengan surat-surat pernyataan dalam hal ini telah setuju saham masing-masing untuk dijadikan saham himpunan modal untuk dapat dilakukan pembaharuan badan hukum pengganti PT. Bantar Gadung yang diubah menjadi PT. Bantar Gadung Sejati;


Sehingga apabila konstruksi berpikir dari dalil Para Penggugat diperhadapkan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi PT. Bantar Gadung, in casu Anggaran Dasar PT. Bantar Gadung sudah tidak sesuai lagi dengan beberapa ketentuan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan nama PT. Bantar Gadung sudah tidak ada lagi dalam daftar badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, maka dengan menuruti konstruksi berpikir dari dalil Para Penggugat jelas menjadi tidak dapat dipertahankan lagi status badan hukum dari PT. Bantar Gadung atau dengan kata lain PT. Bantar Gadung telah terdegradasi menjadi hanya merupakan persekutuan perdata himpunan orang bukan persekutuan modal (perseroan) lagi; 6.

Bahwa karena secara yuridis ternyata struktur permodalan dan administrasi pendaftaran PT. Bantar Gadung sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, in casu semula modal PT. Bantar Gadung adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 (Modal Perseroan) dalam Akta Pendirian Perseroan PT. Bantar Gadung dengan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Nopember 1972 No. YA 5/264/18 TBNRI tanggal 12-6-1973 No. 47 kemudian modal ditingkatkan menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Akta No. 38 tanggal 10 Desember 2004, Notaris DWI SWANDHIANI SH, di Bogor, namun permodalan sebesar tersebut adalah masih di bawah modal minimal yang diisyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak pernah didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai perubahan badan hukum dengan kewajiban penyesuaian badan hukum menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka dilakukan pembaharuan dan perubahan;

7.

Bahwa perubahan PT. Bantar Gadung sesuai dengan kenyataan historis materiil adalah dengan melakukan rekapitalisasi melalui kesepakatan para pemegang saham untuk dibawa masuk menjadi modal saham perseroan dengan merubah nama menjadi PT. Bantar Gadung Sejati yang kemudian dituangkan ke dalam proess pembaharuan yaitu dengan mendirikan PT. Bantar Gadung Sejati dengan Akta Nomor 109 tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan LUCIANA TIRTAMAN, SH Notaris yang berkedudukan di Sukabumi, dengan komposisi saham dan susunan pemegang saham yaitu: -

Ny. DR. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, MSi sebagai pemegang 80 (delapan puluh) saham;

-

Ny. HANNY KURNYATAN sebagai pemegang 60 (enam puluh) saham;

-

Ny. TERESIA M. SUNGGI sebagai pemegang 20 (dua puluh) saham;


8.

-

Ny. SEPTI SUNGGI sebagai pemegang 20 (dua puluh) saham;

-

Tn. KARSIDI SUNGGI sebagai pemegang 20 (dua puluh) saham;

Bahwa atas tanah perkebunan bekas HGU asal terdaftar atas nama PT. Bantar Gadung yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2012 kemudian PT. Bantar Gadung Sejati (notabene; PT. Bantar Gadung Sejati adalah badan hukum sah dari prosedur pembaharuan perubahan PT. Bantar Gadung) telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU Perkebunan Bantar Gadung di Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi dengan segala persyaratan sah yang telah dipenuhi, sehingga oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor: 128/HGU/BPN RI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 telah diberikan perpanjangan HGU tersebut selama 25 (dua puluh lima) tahun; Selanjutnya didaftarkan sertifikat-sertifikat HGU No. 1/Mangunjaya luas tanah 332.843 M2 Surat Ukur No. 66/Mangunjaya/2013 tanggal 11 Desember 2013 dan SHGU No. 20/Bantar Gadung luas 1.815.038 M2 Surat Ukur No. 36/Bantar Gadung/2013 tanggal 11-12-2013 (selanjutnya SHGU No. 20/Bantar Gadung dipecah menjadi SHGU No. 20/Bantar Gadung dan SHGU No. 21/Bantar Gadung) sehingga tanah-tanah HGU itu tetap sah merupakan aset PT. Bantar Gadung Sejati;

9.

Bahwa kemudian berdasarkan hasil RUPS, seluruh (100%) saham PT. Bantar Gadung Sejati beriku aset-asetnya yaitu tanah perkebunan terdaftar sertifikatsertifikat HGU No. 1/Mangunjaya luas tanah 332.843 M2 Surat Ukur No. 66/Mangunjaya/2013 tanggal 11-12-2013 dan SHGU Nomor 20/Bantar Gadung luas 1.815.038 M2 Surat Ukur No. 36/Bantar Gadung/2013 tanggal 11-12-2013 oleh para pemegang saham dengan menguasakan kepada Direktur PT. Bantar Gadung Sejati (in casu, waktu itu DR. MARIA LEANY NANI HARSA MSi) dijual kkepada pihak lain yaitu ARI YUDISTRIA dan Hj. NURUL BADRIYAH (yang sekarang sah sebagai pemilik dari PT. Bantar Gadung Sejati untuk seluruhnya saham) dengan Akta Notaris dibuat di hdapan Notaris MARAH HASYIR, SH di Sukabumi;

10.

Bahwa pengambil alihan PT. Bantar Gadung Sejati in casu Tergugat II, dengan cara penjualan saham dari pemegang saham lama berikut aset perseroan berupa dan hak atas tanah seluas 332.843 M2 terdaftar HGU No. 1/Mangunjaya dan seluas 1.815.038 M2 terdaftar HGU Nomor 20/Bantar Gadung sehingga seluruhnya berjumlah 2.147.881 M2 di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat kepada pembli yaitu Hj. NURUL BADRIYAH dan ARI YUDISTIRA telah dilakukan prosedur pengambi alihan perseroan sesuai dengan Pasal 127 dan Pasal 128 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;


11.

Bahwa aset PT. Bantar Gadung Sejati yaitu perkebunan terdaftar sertifikatsertifikat HGU No. 1/Mangunjaya luas tanah 332.843 M2 Surat Ukur No. 66/Mangunjaya/2013 tanggal 11-12-2013 dan SHGU Nomor 20/Bantar Gadung luas 1.815.038 M2 Surat Ukur No. 36/Bantar Gadung/2013 tanggal 11-12-2013 tetap masih milik sah dan terdaftar atas nama PT. Bantar Gadung Sejati in casu tidak pernah dialihkan kepada siapapun apalagi kepada H. USMAN EFENDI SE MSi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

12.

Bahwa sebagaimana keadaan hukum berdasarkan peristiwa hukum historis materiil mengenai terjadinya secara sah pembaharuan perubahan PT. Bantar Gadung sehingga sekarang menjadi PT. Bantar Gadung Sejati yang terdaftar secara sah dalam Daftar Badan Hukum pada Sisminbakum Kemenkumham RI dan Pengesahan berdasarkan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU07906.40.20.2014 tertanggal 15 September 2014, maka telah terang benderang dalam hal ini tidak pernah terjadi pelanggaran hak subyektif – tindakan yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma sosial dan kepatutuan yang berakibat kerugian bagi Para Penggugat;

DALAM PROVISI; Bahwa Tergugat II dan Tergugat V menolak dengan tegas dan karenanya Pengadilan juga menolak provisi Penggugat mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak sebagaimana dalam petitum tuntutan provisi, karena tidak ada urgensi dan alasan yang mendasar dari gugata a quo untuk dilakukan tindakan provisionil terhadap barang tidak bergerak oleh karena: 1.

Bukan oleh objek sengketa;

2.

Tidak sepenuhnya milik dari Tergugat II, bahkan bukan lagi milik dari Para Tergugat;

3.

Tidak jelas disebutkan pemilik dari barang yang dimohon sita jaminan;

Bahwa sesuai dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya menurut hukum Pengadilan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI; Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Pokok Perkara dalam Konvensi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini; Bahwa

untuk

selanjutnya

Tergugat

II

mohon

disebut

sebagai

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi: Bahwa alasan-alasan diajukannya gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:


1.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat dan tanpa alas hak yang sah telah mengajukan

gugatan

perbuatan

melawan

hukum

terhadap

Tergugat

II

Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 2.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi di atas telah merupakan perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat merugikan dan mencederai kredibilitas bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai badan hukum bonafide; Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara LINDENBAUM vs COHEN, dapat dipedomani bahwa suatu perbuatan adalah merukana perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah: Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”;

3.

Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa alas hak yang sah dan benar terhadap Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya in casu tanpa alas hak yang benar dan sah serta didasari itikad tidak baik telah melanggar hak subyektif dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta dengan alasan-alasan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan melanggar kepatutan karena pada

dasarnya

Para

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

telah

mengajukan gugat dalam Konvensi dengan itikad tidak baik – tidak mempunyai legitima persona in yudicio dalam hubungan kepentingan dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga in casu perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan salah yang jelas telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu: a.

Kerugian materiil: Karena terganggu kelancaran bisnis dan kegiatan managemen perusahaan Penggugat Rekonvensi, sehingga;

b.

Kerugian imateriil; Karena tercederanya kredibilitas dan bonafiditas dari Penggugat Rekonvensi sehingga timbul hambatan di dalam menjalin relas bisnis, jumlah setara dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);


4.

Bahwa pengajuan Rekovensi didasari bukti otentik, sehingga cukup beralasan untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraian dalam Rekonvensi di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan V Konvensi mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo kiranya berkenan memutuskan: DALAM KONVENSI; DALAM EKSEPSI; -

Menerima Eksepsi dari Tergugat II;

-

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI; -

Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;


Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI; 1.

Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Para Terguggat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

3.

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung

renteng

membayar

ganti

rugi

kepada

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara tunai dan sekaligus, yaitu: 

Untuk kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

 4.

Untuk kerugian imateriil sebesar

Menghuum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mentaati isi putusan ini;

5.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, bahkan kasasi;

Atau; apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;


-

Menghukum

Para

Penggugat

Konvensi/Para

Tergugat

Rekonvensi

membayar biaya perkara menurut hukum; JAWABAN TERGUGAT III; DALAM EKSEPSI :

1.

Peradian Umum, in casu Pengadilan Negeri Bogr tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, karena petitum Para Penggugat adalah merupakan ranah/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena; Petitum gugatan Para Penggugat angka 10, 11, 1s2, 13, 14, 17, yang menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk: Angka 10; Menyatakan dan menetapkan bahwa surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat VIII) tanggal 12-11-2013 Nomor: 128/HGU-BPN RI/2013 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya; Angka 11; Menyatakan dan menetapkan bahwa sertifikat hak guna usaha Nomor: 1/Mangunjaya tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; Angka 12; Menyatakan dan menetapkan bahwa sertifikat hak guna usaha Nomor: 20/Bantargadung tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; Angka 13; Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Mangunjaya adalah milik PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (disingkat PT. BANTAR GADUNG); Angka 17; Menyatakan dan menetapkan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Bantargadung dan Nomor 21/Bantargadung keduanya atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa upaya hukum untuk membatalkan produk keputusan Tata Usaha Negara merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur


dalam Pasal 1 Angka 4 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di Daerah”. Dan menurut pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1986 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004; Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Tergugat III mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bogor; Bahwa Tergugat III dengan kerendahan hati mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor (Peradilan Umum), menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo; 2.

Bahwa keberadaan Penggugat V dalam perkara a quo tidak jelas kedudukan hukumnya, serta tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena; a.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 5, dalam Gugatan Para Penggugat disebutkan, bahwa Penggugat V adalah bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang lainnya selaku ahli waris KWEE SARI SUNGGI als. TEE KWEE NIO selaku pemegang 10% saham PT. Bantar Gadung;

b.

Bahwa dalam persidangan tanggal 23 November 2015 kuasa hukum penggugat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis Hakim dan memberikan photo copian surat pemberitahuan pengunduran

diri

sebagai

Penggugat

kepada

masing-masing

Tergugat maupun masing-masing Turut Tergugat, surat pengunduran diri tersebut dari Ny. MIRAWATY sebagai Penggugat V tanggal 05 November 2015 yang isinya mundur mewakili dari bagian Penggugat V (Ahli waris Budianto Winata) dalam perkara Perdata No. 78/PdtG/2015/PN.Bogor. (berikut lampirannya berupa surat pernyataan Widiawan Winata tanggal 4 November 2015 dengan maksud tidak mau turut campur dalam urusan yang berhubungan dengan PT. BANTAR GADUNG;


c.

Bahwa akibat surat pengunduran diri tersebut yang tadinya Ny. MIRNAWATY sebagai Penggugat V juga mewakili 4 (empat) orang ahli waris ditambah MIRNAWATY (in casu, menjadi 5 orang ahli waris), maka setelah adanya surat yang menyatakan pengunduran diri dari ahli waris Budiyanto Winata (Widiawan Winata dan Widiyanti Winata) sebagai bagian dari Penggugat V dalam perkara gugatan perdata No. 78/Pdt-G/2015/PN.Bogor. Seharusnya menjadi 3 (tiga orang) yaitu Ny. MIRAWATI ditambah 2 (dua orang) ahli waris lainnya dari almarhumah Kwee Sari Sunggi yang diwakilinya;

d.

Bahwa dalam surat pengunduran diri mewakili ahli waris alm. Budiyanto Winata (Widiawan Winata dan Widiyanti Winata), Kuasa Hukum yang (mewakili) Penggugat V dalam gugatan perkara Nomor: 78/Pdt-G/2015/PN.Bogor tersebut menyatakan dengan jelas dan tegas yaitu HANYA bertindak untuk dan atas nama Ny. MIRAWATY dan mewakili kepentingan anak dibawah umur yang bernama BENEKDIKTUS ANDRISTO WINATA, Umur 9 tahun (lahir tanggal 3 Desember 2006) sebagai ahli waris dari alm. SARSITO als. OEY LIONG HOEY selaku ahli waris (anak) dari almarhumah TEE KWEE NIO pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. BANTAR GADUNG;

Bahwa atas hal tersebut diatas nyata-nyata yang diwakili oleh Kuasa Hukum sebagai ahli waris sekaligus sebagai Penggugat hanya 2 (dua) orang seharusnya ada 3 (tiga) orang ahli waris yang ikut dalam gugatan ini sehingga ada 1 (satu) orang ahli waris yang tidak diikutkan dalam gugatan tersebut, karena ada 1 (satu) orang ahli waris yang tidak diikutkan/tidak disertakan dalam gugatan perdata Nomor: 78/Pdt-G/2015/PN.Bogor; Maka dengan adanya pengunduran sebagian (2 orang) dari pihak Penggugat V tersebut, justru menjadikan gugatan a quo kurang pihak, karena apabila mengikuti alur semula dari gugatan a quo adalah menyangkut kepentingan seluruh ahli waris dari para pemegang saham ‘PT. BANTAR GADUNG’ versi Para Penggugat adalah seluruh ahli waris bersangkutan seharusnya dilibatkan. Sehingga dalam hal ini kedua orang yang mengundurkan diri dari kedudukan sebagai Penggugat V seharusnya dengan perubahan gugat menjadi ditempatkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;


Bahwa selain itu oleh karena Ny. Mirawaty yang bertindak selaku Penggugat V ternyata tidak mempunyai alas hak sah untuk bertindak baik untuk diri sendiri maupun orang lainnya dengan mengaku selaku ahli waris dari almarhumah Kwee Sari Sunggi, maka Ny. Mirawaty tidak memiliki kewenangan (Personal Standi in yudicio) untuk bertindak selaku penggugat dengan mengajukan gugat a quo; Oleh sebab itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); 3.

Dalam penyesuaian PT. BANTAR GADUNG yang berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 oleh TERGUGAT III melalui SISMINBAKUM pada tanggal 01 September 2010 ke KEMENKEMHAM, nama PT. BANTAR GADUNG tidak bisa dipakai karena merupakan nama daerah (Pasal 5 ayat (2) PP. No. 26 Tahun 1998); a. Bahwa petitum angka 3 gugatan para Penggugat a quo yang menuntut agar: Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN

DAN

PERDAGANGAN

BANTAR

GADUNG

(disingkat PT. BANTAR GADUNG) adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum. b. Bahwa yang berwenang menyatakan/melakukan pengesahan sah atau tidaknya perseroan menjadi Badan Hukum yaitu: Menteri Hukum dan HAM RI. Maka dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Tergugat dalam perkara a quo yang notabene telah menolak nama PT. BANTAR GADUNG karena merupakan Nama Daerah (Vide; pasal 5 ayat 2 huruf h PP. No.26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan), sehingga menjadikan gugatan a quo kurang pihak. Oleh karena itu atas gugatan para Penggugat a quo sudah seharusnya menurut Hukum dalam hal ini Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 4.

Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel); a.

Bahwa dalam petitum Para Penggugat angka 8, menyatakan: a. Bahwa menyatakan dan menetapkan surat keterangan Nomor: 117/NOTARIS/III/2013 Tanggal 7 Maret 2013 adalah tidak sah dan batal (demi Hukum) dengan segala akibat hukumnya;


b. Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 junto UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat

sebagaimana

akta

dimaksud

otentik dalam

dan

kewenangan

Undang-Undang

lainnya ini

atau

berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sebagai mana diatur dalam pasal 16 huruf e, yaitu: Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dengan demikian surat keterangan Nomor: 117/NOTARIS/III/2013 TANGGAL 7 Maret 2013 yang dibuat oleh Tergugat III sudah benar dan sah dan tidak bertentangan dengan Hukum; b.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Hukum sebagaimana diatas, bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel), bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar Hukum yang jelas, mendalilkan apakah gugatan a quo didasarkan pada gugatan melawan Hukum atau gugatan pembatalan Surat Keterangan, maka dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil;

DALAM POKOK PERKARA; 1.

Bahwa seluruh dalil yang telah disampaikan Tergugat III pada bagian eksepsi diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

2.

Bahwa obyek dalam perkara ini adalah Tergugat III (LUCIANA TIRTAMAN, SH., Notaris Sukabumi) telah membuat dan menanda tangani Surat Keterangan yang isi keterangannya tidak benar dan sangat menyesatkan yaitu Surat No. 117/NOTARIS/III/2013, Tanggal 7 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut: 1) Para Pemegang saham PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah sama dengan para pemegang saham dari perseroan PT. BANTAR GADUNG SEJATI; 2) PT. BANTAR GADUNG SEJATI adalah merupakan perubahan dan pembaharuan dari PT. BANTAR GADUNG;


3) Surat Keterangan ini dibuat untuk proses perpanjangan sertifikat HGU atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; 3.

Awalnya PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG) perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Februari 1964 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris yang berkedudukan di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 30 November 1972 No. Y.A 5/264/18, terakhir Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 10 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Dwi Swandiani, SH. Notaris yang berkedudukan di Bogor berubah nama menjadi PT. BANTAR GADUNG;

4.

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1998 tentang Pemakaian nama Perseroan Terbatas, terbatas maupun setelah berlakunya UU Nomor 1 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ternyata PT. BANTAR GADUNG tidak melakukan penyesuaian nama perseroan maupun penyesuaian dan kewajiban pendaftaran Badan Hukum dengan anggaran dasar yang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena dengan melakukan penyesuaian Badan Hukum tersebut dan pendaftaran pada SISMINBAKUM KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI adalah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan Hukum sebagai Badan Hukum yang menjadi Subyek Hukum yang sah;

5.

Bahkan sejak berubah nama menjadi PT. BANTAR GADUNG berdasarkan Akta No. 38 tanggal 10 Desember 2004 tersebut diatas, akan tetapi PT. BANTAR

GADUNG

tidak

mengajukan

permohonan

persetujuan

perubahan anggaran dasar dan kewajiban penyesuaian Badan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana kewajiban menurut Pasal 125 UU. No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 6.

Bahwa PT. BANTAR GADUNG baru mengajukan penyesuaian nama perseroan yaitu ketika aset-aset perusahaan 2 (dua) tahun lagi akan berakhir

yaitu:

Tanah

SHGU

Nomor

1/Mangunjaya

dan

SHGU

Nomor.20/Desa Bantargadung seluruhnya seluas 2.147.881 M2 yang akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desember 2012;


7.

Kemudian PT. BANTAR GADUNG melalui Luciana Tirtaman, SH. (Tergugat III) Notaris yang berkedudukan di sukabumi mengajukan pengecekan daftar Badan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM, yang ternyata nama PT. BANTAR GADUNG tidak ada terdaftar dalam daftar Badan Hukum Perseroan pada SISMINBAKUM Kementrian Hukum dan HAM;

8.

Kemudian dengan PT. BANTAR GADUNG melakukan penyesuaian ke Kemenkum dan HAM untuk memenuhi kewajiban menurut pasal 157 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas melalui proses mengajukan penyesuaian PT. BANTAR GADUNG tidak bisa dipakai karena merupakan nama tempat yang merupakan alasan untuk penolakan menurut Pasal 5 ayat (2) huruf h PP No. 26 Tahun 1998 Tentang Nama Perseroan Terbatas;

9.

Oleh karena Anggaran Dasar PT. BANTAR GADUNG sudah tidak sesuai lagi dengan beberapa ketentuan dalam UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang PT. in casu Modal dibawah ketentuan modal minimum Rp. 50.000.000,(pasal 32 UU. No. 40 Tahun 2007) – beberapa pemegang saham telah meninggal dunia – tidak pernah melakukan penyesuaian menurut UU. No. 1 Tahun 1995. Sehingga karena tidak dipenuhinya beberapa ketentuan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam UU. No. 40 Tahun 2007 dan nama PT. BANTAR GADUNG sudah tidak ada lagi dalam Daftar Badan Hukum di Kementrian Hukum dan HAM, maka tidak dapat dipertahankan lagi status Badan Hukum dari PT. BANTAR GADUNG atau dengan kata lain PT. BANTAR GADUNG terdegredasi menjadi hanya merupakan persekutuan perdata himpunan orang bukan persekutuan modal (perseroan) lagi;

10. Bahwa ditolaknya PT. BANTAR GADUNG dari daftar SISMINBAKUM Kemenkunham, mengakibatkan PT. BANTAR GADUNG tidak bisa mengajukan perpanjangan SHGU No. 1/Mangunjaya dan SHGU No. 20/Desa Bantar Gadung yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2012, oleh karena itu pada tanggal 22 September 2010, sehingga para pemegang saham PT. BANTAR GADUNG mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri lebih dari 2/3 dari pemilik saham PT. BANTAR GADUNG yang memutuskan diantaranya ; dengan membentuk/mendirikan PT. BANTAR GADUNG Mas yaitu Perseroan baru


sebagai pengganti PT. BANTAR GADUNG. Kemudian Tergugat III mengajukan permohonan nama PT. BANTAR GADUNG Mas ke Kemenkumham melalui SISMIMBAKUM, namun ditolak dengan alasan NAMA tersebut mirip dengan nama PT. BANTAR GADUNG BUMIMAS sehingga dapat dianggap afiliasi. Maka setelah berkonsultasi dengan pemegang saham PT. BANTAR GADUNG, nama perusahaan baru yang akan didirikan, diusulkan NAMA “PT. BANTAR GADUNG SEJATI” yang akhirnya berhasil diterima untuk terdaftar dalam daftar Badan Hukum dan mendapatkan Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI; 11. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010, para Pemilik Saham PT. BANTAR GADUNG telah mendirikan dan memindahkan sahamnya masing-masing ke dalam PT. BANTAR GADUNG SEJATI, sehingga dapat dikatakan PT. BANTAR GADUNG sebenarnya hanya tinggal nama kenangan saja dan BUKAN sebagai BADAN HUKUM yang menjadi SUBYEK HUKUM untuk melakukan perbuatan Hukum, karena orangorang yang menjadi pemegang saham telah membawa saham miliknya masing-masing ke dalam PT. BANTAR GADUNG SEJATI sesuai keinginan Para Pemegang Saham. Hal ini dapat diketahui, baik secara tersirat maupun tersurat dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANTAR GADUNG tanggal 22 September 2010; Berdasarkan keadaan Hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus: DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya.;

2.

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;


Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

JAWABAN TERGUGAT IV; 1.

Menyatakan Kompetensi a.

ketidakwenangan

Pengadilan

berkenaan

dengan

Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat pada petitum angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, menuntut supaya Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan:


10. Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat VI) tanggal 12 November 2013 Nomor: 128/HGU-BPN RI/2013 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 11. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor

1/Mangunjaya

tercatat

atas

nama

PT

BANTAR

GADUNG SEJATI adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 12. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung tercatat atas nama PT. Bantar Gadung Sejati adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya; 13. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor

1/Mangunjaya

adalah

milik

PT.

Perkebunan,

Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 14. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung adalah milik PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 15. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI untuk mencatat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya ke atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 16. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VII dan Tergugat VI untuk mencatat Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung ke atas nama PT. Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan (disingkat PT. Bantar Gadung); 17. Menyatakan dan menetapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantar Gadung yang telah dipecah (displit) menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung dan Nomor 21/Bantargadung keduanya atas nama

PT. Bantar Gadung

Sejati (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; b.

Bahwa petitum-petitum tersebut adalah nyata-nyata terhadap obyek yang berupa produk Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yaitu: sertifikat hak atas tanah yang bersifat konkrit, individual dan


final yang telah menimbulkan akibat hukum, yang apabila produk Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan permasalahan maka penyelesaiannya adalah wewenang Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana menurut ketentuan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karena itu jelaslah bahwa sengketa pokok gugatan a quo di bawah Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr adalah tidak sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bogor; Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat IV mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Bogor (peradilan umum) tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo; 2.

Bahwa keberadaan Penggugat V dalam perkara a quo tidak jelas kedudukan hukumnya, serta tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 5, dalam gugatan Para Penggugat disebutkan, bahwa Penggugat V adalah bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 4 (empat) orang lainnya selaku ahli waris KWEESARI SUNGGI als. TEE KWEE NIO selaku pemegang 10% saham PT. Bantar Gadung; b. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Nopember 2015 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis Hakim dan memberikan fotokopian surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Penggugat kepada masing-masing Tergugat maupun masing-masing Turut Tergugat, surat pengunduran diri tersebut dari Ny. MIRAWATY sebagai Penggugat V tanggal 05 Nopember 2015 yang isinya mundur mewakili dari bagian Penggugat V ( ahli waris BUDIANTO

WINATA

)

dalam

perkara

Perdata

No.


78/Pdt.G/2015/PN.Bgr (berikut lampirannya berupa Surat Pernyataan WIDIAWAN WINATA tanggal 4 Nopember 2015 dengan maksud tidak mau turut campur dalam urusan yang berhubungan dengan PT. Bantar Gadung); c.

Bahwa akibat surat pengunduran diri tersebut yang tadinya NY. MIRAWATY sebagai Penggugat V juga mewakili 4 (empat) orang ahli waris ditambah MIRAWATY (in casu menjadi 5 (lima) orang ahli waris), maka setelah adanya surat yang menyatakan pengunduran diri dari ahli

waris

BUDIYANTO

WINATA

(WIDIAWAN

WINATA

dan

WIDIYANTI WINATA) sebagai bagian dari Penggugat V dalam perkara gugatan Perdata No: 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr seharusnta menjadi 3 (tiga) orang yaitu Ny. MIRAWATY ditambah 2 (dua) orang ahli waris lainnya dari almarhumah KWEESARI SUNGGI yang diwakilinya; d. Bahwa dalam surat pengunduran diri mewakili ahli waris alm. BUDIYANTO

WINATA

(WIDIAWAN

WINATA

dan

WIDIYANTI

WINATA). Kuasa Hukum yang (mewakili) Penggugat V dalam gugatan a quo tersebut menyatakan dengan jelas dan tegas yaitu hanya bertindak untuk dan atas nama Ny. MIRAWATY dan mewakili kepentingan anak di bawah umum yang bernama BENEDIKTUS ANDRISTO WINATA, umur 9 tahun, (lahir tanggal 3 Desember 2006) sebagai ahli waris dari alm. SARSITO als. OEY LIONG HOEY selaku ahli waris (anak) dari almarhumah TEE KWEE NIO pemegang 10% (sepuluh persen) saham PT. Bantar Gadung; e. Bahwa atas hal tersebut di atas nyata-nyata yang diwakili oleh Kuasa Hukum sebagai ahli waris sekaligus sebagai Penggugat hanya 2 (dua) orang seharusnya ada 3 (tiga) orang ahli waris yang ikut dalam gugatan ini sehingga ada 1 (satu) orang ahli waris yang tidak diikutkan dalam gugatan tersebut, karena ada 1 (satu) orang ahli waris yang tidak diikutkan/tidak disertakan dalam gugatan a quo maka terhadap gugatan a quo haruslah dinyatakan kurang pihak; f.

Bahwa oleh karena Ny. MIRAWATY yang bertindak selaku Penggugat V ternyata tidak mempunyai alas hak sah untuk bertindak baik untuk diri sendiri maupun orang lainnya dengan mengaku selaku ahli waris dari almarhumah KWEESARI SUNGGI, maka Ny. MIRAWATY tidak


memiliki kewenangan (legitima persona standi in yudicio) untuk bertindak selaku Penggugat dengan mengajukan gugat a quo; 3.

Dalam penyesuaian PT. Bantar Gadung yang didasarkan UU No. 40 Tahun 2007 oleh Tergugat III melalui Sisminbakum pada tanggal 01 September 2010 ke Kemenkumham, nama PT. Bantar Gadung tidak bisa dipakai karena merupakan nama daerah (Pasal 5 ayat (2) PP. No. 26 Tahun 1998); a. Bahwa petitum angka 3 gugatan Para Penggugat a quo yang menuntut agar : Menyatakan dan menetapkan bahwa PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) adalah sah dan berharga; b. Bahwa yang berwenang menyatakan/melakukan pengesahan sah atau tidaknya perseroan menjadi badan hukum yaitu: Menteri Hukum dan HAM RI. Maka dengan tidak ditariknya Menteri Hukum HAM sebagai Tergugat dalam perkara a quo yang notabene telah menolak nama PT. Bantar Gadung karena merupakan nama daerah, vide Pasal 5 ayat (2) huruf h PP No 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perusahaan sehingga menjadikan gugatan a quo kurang pihak. Oleh karena itu atas gugatan Para Penggugat a quo sudah seharusnya menurut hukum dalam hal ini Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4.

Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel); Bahwa dalam petitum Para Penggugat angka 9, menyatakan: a. Bahwa

Para

Penggugat

dalam

gugatannya

menyatakan

dan

menetapkan bahwa pengikatan jual beli dengan pembayaran secara termin dengan Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 tidak sah dan batal (demi hukum) dengan segala akibat hukumnya; b. Bahwa terhadap Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris MARAH HASYIR, SH, No. 40 tanggal 31 Juli 2013 adalah sudah sesuai dengan Pasal 1 butir 1 No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana jual beli dilakukan antara Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat I sebagai pihak penjual dan H. USMAN EFENDI (Tergugat V) sebagai pihak pembeli adalah sah dan mengikat, karena telah memenuhi syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat subyektif dan syarat


obyektif, oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan batal (demi hukum) dengan segala akibatnya, adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum; 5.

Petitum Para Penggugat tidak Jelas; Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Bahwa gugtaan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mendalilkan apakah gugatan a quo didasarkan pada perbuatan melawan hukum atau gugatan pembatalan akta otentik, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat yang tidak jelas tersebut adalah mengandung cacat formil;

Oleh sebab itu terhadap gugatan Para Penggugat di dalam hal ini Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 6.

DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa seluruh dalil yang telah disampaikan Tergugat IV pada bagian eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini; 2. Memohon kepada Majelis Hakim agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis termuat dan termasuk sebaga Jawaban dalam pokok perkara; 3. Bahwa Tergugat IV telah membuat Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengikatan Jual Beli dengan pembayaran secara termin yang dilakukan antara Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat I sebagai pihak penjual dan H. USMAN EFFENDI (Tergugat V) sebagai pihak pembeli adalah sah dan mengikat; 4. Bahwa mengenai perikatan jual beli dengan pembayaran secara termin Akta No. 40 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat di hadapan MARAH HASYIR, SH, Notaris yang berkedudukan di Sukabumi adalah hanya merupakan pengikatan untuk jual beli yang tidak berakibat


hukum pemindahan hak atas tanah yang disebutkan dalam Akta Pengikatan Jual beli tersebut; Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli haruslah dipahami sebagai suatu perikatan bersyarat dan merupakan perjanjian pendahuluan (voor overeenkoms) yang tidak dapat dipergunakan atau tidak merupakan alas hukum untuk pemindahan hak termasuk atas tanah sebelum dilakukan perjanjian jual beli; Bahwa pada pokoknya pengikatan jual beli tersebut adalah mengikat janji pembayaran-pembayaran sejumlah uang dan hak sebagai kuasa untuk mengurus sehingga dapat diperoleh hak atas tanah yang nantinya akan dilakukan perbuatan hukum jual beli dengan obyek tanah yang jika berhasil diurus untuk memperoleh hak atas tanah yang nantinya menjadi obyek jual beli; 5. Bahwa dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli a quo, tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah dilanggar oleh Tergugat IV. Bahwa Tergugat IV telah dengan hati-hati dan seksama dalam membuat Akta Pengikatan Jual Beli a quo; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI; 1.

Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya;

2.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;


Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

JAWABAN TERGUGAT VI; I.

DALAM EKSEPSI; 1. Bahwa tergugat VI menolak dengan keras seluruh dail-dail penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas; 2. Kompetensi Absolut: Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional


RI No. 128/SHGU-BPN/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI Atas Tanah Di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 19 huruf d yang intinya mendalilkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 128/SGHU-BPN/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 adalah cacat hukum akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugaat VI sehingga Surat Keputusan a quo tersebut dianggap cacat hokum; Bahwa terhadap petitum Penggugat halaman 29 angka 10 yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 128/SHGU-BPN/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tidak sah dan batal demi Hukum, maka Para Penggugat harus menguji terlebih dahulu apakah Surat Keputusan a quo yang diterbitkan tersebut telah diterbitkan dan diproses tidak sesuai dengan prosedur ketentuan paerundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikatakan oleh Para Penggugat tidak sah; Bahwa untuk melihat kebenaran prosedur penerbitan Surat Keputusan a quo Tergugat VI dimaksud cacat Hukum atau tidak, sah atau tidak, sesuai dengan peraturan perundang-undanganan atau tidak adalah merupakan

kewenangan

absolut

(absolute

competentie)

dari

Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnuya Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Bogor untuk menolak Gugatan dari penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili untuk perkara ini, karena gugatan ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili; Berdasarkan uraian di atas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain: 1. Menerima Eksepsi Tergugat VI mengenai kewenangan kompetensi absolut;


2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo; 3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan dan Sertifikat yang diterbitkan Tergugat VI; 4. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya; dan 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Namun demikian apabila Majelis hakim Pemeriksa berpendapat lain maka Tergugat VI mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut: 3. Kompetensi relative; Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya didalam perkara ini ternyata mengajukan gugatan yang mana letak dari obyek gugatan tersebut berada diluar kewenangan dari Pengadilan Negeri Bogor, karena obyek Perkaranya yaitu tanah atau lahan yang terletak di Desa Mangunjaya dan Bantargadung Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Bara; Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR terdapat alasan yuridis Pengadilan Negeri Bogor menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena kewenangan untuk memeriksa serta memutus prekara a quo ada pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang yurisdiksinya meliputi tanah obyek sengketa dimaksud terletak; II.

DALAM POKOK PERKARA;

1.

Bahwa Tergugat VI mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2.

Bahwa Tergugat VI menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas;

3.

Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional

RI

No.

128/SHGU-BPN/XI/2013

tanggal

12

Nopember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bantar Gadung Sejati atas Tanah di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, didasarkan pada permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas nama PT. Bantar Gadung Sejati tanggal 29 Desember 2010 No. 020/PT-BGS/XII/2010 yang


kemudian ditindak lanjuti dengan surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Juli 2012 No. 48/P-32/VII/2012 jo. Tanggal 18 September 2013 Nomor 1488/9-32/IX/2013 kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional RI; 4.

Bahwa PT. Bantar Gadung Sejati semula bernama PT. Bantar Gadung yang telah diperbaharui anggaran dasarnya dan diubah namanya menjadi PT. Bantar Gadung Sejati berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bantar Gadung Sejati yang dibuat oleh dan dihadapan Luciana Tirtaman, SH, Notaris di Sukabumi tanggal 30 Nopember 2010 Nomor 109;

5.

Bahwa tanah yang dimohonkan perpanjangan jangka waktunya berstatus HGU No. 20/Bantar Gadung seluas 1.869.925M2 dan HGU No. 1/Mangunjaya seluas 334.430M2 yang terletak di Desa Mangunjaya dan Bantargadung Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

6.

Bahwa kemudian PT. Bantar Gadung Sejati memperoleh perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung seluas 1.869.925M2 dan HGU No. 1/Mangunjaya seluas 334.430M2, karena sebelum menerbitkan keputusan-keputusan a quo, Tergugat VI telah meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yaitu:

7.

Bahwa berdasarkan hasil klasifikasi kebun, tanah yang dimohon termasuk kebun kelas II (baik) sebagaimana diuraikan dalam surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Februari 2011 Nomor 525/206-P.Bun dan sertifikat Klasifikasi Perkebunan Besar dari Bupati Sukabumi c.q. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi tanggal 26 Juli 2010 No. 525 / 1091.a-Dishutban / 2010; -

Bahwa PT. Bantar Gadung Sejati telah memperoleh izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman karet atas tanah seluruhnya seluas 220.9789 ha, terletak di Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi tanggal 6 Agustus 2009 Nomor 525 / Kep.433-Dishutbun / 2009;

-

Bahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, yang hasilnya dituangkan dalam


risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 14 Juni 2012 Nomor 540-02-KWBPN-PAN”B”-2012, dengan hasil sebagai berikut; 1.

Tanah yang dimohon dikenal dengan nama Perkebunan Bantar Gadung, berstatus Hak Guna Usaha No. 20 Bantar Gadung seluas 1.869.925 M2, dan Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya seluas 334.430M2, terletak di Desa Bantar Gadung dan Mangunjaya, Kecamatan Warungkiara (sekarang BantarGadung), Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 April 1998 No. 36/HGU/DA/88 yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2012;

2.

Tanah yang dimohon perpanjangan Hak Guna Usaha dikuasai dan dipergunakan oleh pemohon untuk Perkebunan Karet;

3.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lokasi tanah yang dimohon berada di Kawasan Budidaya Perkebunan;

4.

Bahwa diatas tanah yang dimohon terdapat areal cadangan seluas kurang lebih 50.1126 ha yang dipergunakan oleh karyawan dan masyarakat sekitar kebun berupa tanaman tumpang

sari

dengan

seizing

pihak

perusahaan

dengan

perjanjian tertulis yang intinya sewaktu-waktu pihak perusahaan akan mengunakan lagi tanahnya, pihak penggarap bersedia menyerahkan

tanah

garapannya

Penggarapan

Tanah

Secara

sesuai

Surat

Tumpangsari

Perjanjian

masing-masing

tanggal 3 Januari 2012; 5.

Bahwa diatas tanah yang dimohon terdapat fasilitas umum dan fasilitas social berupa Kantor Pertanian, KUA, BKKBN dan UPK seluas seluruhnya kurang lebih 17.994M2;

6.

Bahwa diatas tanah yang dimohon terdapat tapak tower SUTT seluas kurang lebih 0.2800 ha dengan seizing pihak perusahaan sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2012 Nomor 04/PTBGS/V/2012 dengan merujuk surat PT.PLN (PROKITRING) Jawa Barat tanggal 23 Oktober 2007 Nomor 278/040/PROKITRING


JABAR/2007 jo. Keputusan Bupati Sukabumi tanggal 28 Juli 2006 Nomor 417 A Tahun 2006; 7.

Tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha tidak terdapat keberatan dari pihak lain;

8.

Berkesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha;

-

Bahwa terhadap Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantargadung seluas 1.869.925M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya seluas 334.430M2 atau seluruhnya seluas 2.204.355M2, setelah dilakukan pengukuran kembali secara kadastral dengan mengeluarkan areal pelebaran jalan Provinsi, fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 15.840M2, fasilitas umum (SMPN 2) seluas 1.587M2, maka yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha menjadi seluas 2.186.361M2 (Dua juta seratus delapan enam ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Juni 2012 Nomor Peta 83/2012 terdiri dari: NIB. 10.11.00.00.00120 seluas 1.815.038 m2. NIB. 10.11.00.00.00120 seluas 1.815.038 m2, NIB. 10.11.00.00.00120 seluas 1.815.038 m2;

8. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menyampaikan pertimbangan setju diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepala PT. Bantar Gadung Sejati sesuai suratnya tanggal 20 Juli 2012 Nomor 48/P-32/VII/2012 jo. Tanggal 18 September 2013 Nomor 1488/9.32/IX/2013; 9. Bahwa berdasar hal yang telah diuraikan diatas, permohonan dimaksud telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat dilakukan proses perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dimaksud. Sehingga disini proses penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 128/SHGU-BPN/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BANTAR GUNA SEJATI Atas Tanah di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:


I.

DALAM EKSEPSI: -

Menerima Eksepsi dari Tergugat VI;

-

Menyatakan Gugatan dari Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya Gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono); JAWABAN TERGUGAT VII; I.

DALAM EKSEPSI; 1. Bahwa Tergugat VII menolak tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat VII; 2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut (Absolut Compententir); Bahwa Pengadilan Negeri Bogor secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sengketa ini merupakan kewenangan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung

untuk

memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundngundangan yang berlaku”; Hal ini dapat dibuktikan dari para pihak yang bersengketa, Obyek sengketa dan hal yang dituntut (petitum) Penggugat untuk diputus pengadilan, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa yang bersengketa yaitu ahli NY. MARTYA M. SUNGGI als. Ny. TEE GIOK NIO dkk (4 orang) sebagai penggugat yang merupakan perorangan, sedangkan Menteri Negara Agraria dan


Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat VI, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat VII dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat VIII merupakan Pejabat Tata Usaha Negara; Tindakan Tergugat VIII mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12-11-2013 No. 128/HGU-BPN RI/2013; Tindakan Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya dan sertifikat Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung Sejati, tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI; Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12-11-2013 No. 128/HGU-BPN RI/2013 maupun penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No 1/Mangunjaya dan sertifikat Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung Sejati, tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI. Merupakan tindakan Hukum pemerintahan yang berdasarkan Hukum public dan bersifat sepihak (eenzijdig publiek rechtelijke handeling), dan tindakan Hukum Tergugat VIII maupun Tergugat VI tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschakking), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha

Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata”;

b. Hal yang dituntut (Petitum) angka 10 halaman 29, angka 11 dan 12 halaman 30, yang menyatakan: -

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12-11-2013 No. 128/HGU-BPN RI/2013, tidak sah dan batal demi Hukum;


-

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya, tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI, tidak sah dan batal demi Hukum;

-

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung, tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI, tidak sah dan batal demi Hukum;

Adalah merupakan tuntutan yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha

Negara untuk memeriksa dan memutusnya, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat telah keliru mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bogor. Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bogor secara competentir tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3. Eksepsi tentang Legal Standing; Bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 2 Nomor 3 yaitu HANNY KURNYATAN yang merupakan Penggugat III bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 3 (tiga) orang anaknya; nomor 4 (empat) yaitu JEFFRY EKO yang merupakan Penggugat IV bertindak untuk diri sendiri dan mewakili 2 (dua) orang adiknya; Disini tidak dijelaskan lebih rinci siapa-siapa bik nama dan alamat yang diwakili oleh HANNY KURNYATAAN sebagai Penggugat III maupun yang diwakili oleh JEFFRY EKO sebagai Penggugat IV; Dengan tidak jelasnya Penggugat lain, maka para PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas Hukum/Legal Standing untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri Bogor; 4. Gugatan yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat Kurang Pihak; Bahwa tindakan perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan

berdasarkan

peraturan

perundangan

yang

berlaku,

diantaranya yaitu atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha


oleh PT. BANTAR GADUNG SEJATI tersebut sebelum diajukan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional, terlebih dahulu telah mendapatkan rekomendasi dari: a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui surat tanggal 04-05-2011 No.551.32/13/36/2011; b. Bupati

Sukabumi

melalui

Surat

tanggal

31-03-2009

No.525/1331/DKP; c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi melalui Surat tanggal 14-02-2011 No.525/206-P.Bun; Dengan demikian sudah seharusnya para PENGGUGAT mengikut sertakan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat, sehingga gugatan kurang pihak; II. DALAM POKOK PERKARA; 1.

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalildalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat VII;

2.

Bahwa tindakan perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI dan VII mengajukan usulan permohonan-permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha. Tergugat VIII menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12-11-2013 No. 128/HGU-BPN RI/2013 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha untuk atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI dan Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 20/Bantargadung tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI berdasarkan fakta dan data Hukum yang ada pada Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan

formal

sebagaimana

peraturan

perundangan

yang

berlaku; 3.

Bahwa pemohon (PT. BANTAR GADUNG SEJATI) adalah Badan Hukum swasta Nasional yang didirikan menurut Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan

dengan

nama

PT.

BANTAR

GADUNG

SEJATI


berkedudukan di Sukabumi dengan akta dan dihadapkan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung yang telah mendapat pengesahan dari Mentri Kehakiman RI tanggal 30-11-1972 No. YA.5/264/18 yang telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta tanggal 31-112010 yang dibuat oleh dan dihadapkan Luciana Tirtaman,S.H. Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI tanggal 13-01-2011 No.AHU01707.AH.01 13-01-2011; 4.

Bahwa terhadap permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung Sejati, tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI,

diantaranya

telah

dilengkapi

dan

didukung

dengan

rekomendasi dari: a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui surat tanggal 04-05-2011 No. 551.32/13/36/2011; b. Bupati

Sukabumi

melalui

surat

tanggal

31-03-2009

No.

525/1331/DKP; c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukabumi melalui surat tanggal 14-02-2011 No. 525/206-P.Bun; d. Surat Keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa Mangunjaya dan Bantar Gadung melalui surat masing-masing tanggal 18-012011 No. 590/01/PEM/2011 dan No.590/24-Pemdes/2011 yang diketahui Camat Bantar Gadung tanggal 19-01-2011 No. 590/11Pem/2011 dan No. 590/12-Pem/2011; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat VII tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut: DALAM EKSEPSI; 1.

Menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menerima Eksepsi Tergugat VII serta menyatakan gugatan para penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);


2. Menyatakan Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan Hukum; 3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12-11-2013 No. 128/HGU-BPN RI/2013, sah dan mempunyai kekuatan Hukum; 4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya, dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung, tercatat atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI, sah dan mempunyai kekuatan hokum; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ); JAWABAN TERGUGAT VIII; DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat VIII; 2. Bahwa para Penggugat Tidak berkualitas/tidak memiliki kapasitas sebagai Para Penggugat; Hal ini dapat diketahui dari:

a. Naskah Ralat dan Perbaikan gugatan bulan September 2015 dengan register No. 78/Pdt.G/2015/PN.Bogor tanggal 8 Juni 2015, yang mana dapat diketahui bahwa posisi pihak para penggugat terdiri dari 5 (lima) Penggugat/para Penggugat dengan latar belakang kepemilikan besaran saham masing-masing dari PT BANTAR GADUNG; b. Naskah Ralat dan Perbaikan gugatan bulan September 2015 yang diterima oleh Tergugat VIII pada tanggal 23 Nopember 2015, yang mana obyek yang diperbaiki/ralat sudah tidak termasuk katagori ralat/perbaikan gugatan karena tidak hanya kesalahan ketik atau redaksional akan tetapi terdapat hal-hal yang prinsipil terdapat penambahan yaitu ada penambahan/perubahan petitum dari gugatan semula; c. Surat dari Kuasa Hukum para penggugat tertanggal 23 Nopember 2015 No. 0162 E/B/AS/XI/2015 perihal Mengundurkan diri mewakili ahli waris alm. Budiyanto Winata (Widiawan Winata dan Widiyanti Winata) dari


bagian sebagai Penggugat V dalam rangka gugatan Perdata No. 78/Pdt.G/2015/PN.Bogor; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah selayaknyalah gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima atau setidak-tidaknya ditolak; 3. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI; Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor, karena pada perinsipnya obyek perkara yang dituntut sesuai petitum gugatannya yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Desa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan Hak Guna Usaha No. 20/Bantar Gadung Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi, terletak dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Cibadak di Sukabumi. Hal ini terbukti pada posita Para Penggugat pada penjelasan posisi para pihak yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII yang seluruhnya berdomisili dibawah dan berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak di Sukabumi. Begitu pula tanda bukti Hak Atas Tanah (Sertifikat

Hak

Guna

Usaha

No.

1/Desa

Mangunjaya

Kecamatan

Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan Hak Guna Usaha No. 20/Desa Bantar

Gadung

Kecamatan

Bantar

Gadung

Kecamatan

Sukabumi

merupakan produk Hukum dari keberadaan Tergugat VIII yang wilayah kerjanya berdasarkan Undang-Undang dibatasi pada wilayah Kabupaten Sukabumi) sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat baik pada posita maupun petitumnya, oleh karena itu sudah sepatutnyalah melalui Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dan atau menyatakan gugatan tersebut ditolak; 4. Bahwa Gugatan Penggugat Obsvuur Libel (Gugatan Kabur); Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) mengenai posisi/kedudukan pihak Para Tergugat berdasarkan data di buku tanah Hak Guna Usaha No. 1/Mangunjaya dan Hak Guna Usaha No. 20 / Bantargadung terdapat kepentingan dan Hak Keperdataan pihak lain sebagaimana tercatat adanya Hak Tanggungan; -

Hak Guna Usaha No. 1/Desa Mangunjaya tercatat Hak Tanggungan Peringkat

Pertama

atas

nama

PT.

BANK

MUALAMAT,

Tbk.,

berkedudukan di Jakarta;


-

Hak

Guna

Usaha

No.

20/Desa

Bantar

Gadung

tercatat

Hak

Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. BANK PERMATA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan; Dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur Libel) sehingga selayaknya gugatan ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; Bahwa berdasarkan data Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1/Desa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan Hak Guna Usaha No. 20/Desa Bantar Gadung Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi, sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat VIII pada pokok Perkara terdapat Hak Tanggungan Peringkat Pertama tanggal 12-05-2015, atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK MUALAMAT, Tbk., berkedudukan dijakarta, SHT No. 1307/2015, berdasarkan APHT tanggal 28-04-2015 No. 04/2015, dibuat oleh SYAREFA MAIRITA ACHMAD,S.H.M.Kn PPAT daerah kerja

Kabupaten Sukabumi dan

tanggal

27-04-2015, tercatat

Hak

Tanggungan Peringkat Pertama atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PERMATA,Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, SHT No. 1093/2015, berdasarkan APHT tanggal 10-04-2015 No. 01/2015, dibuat oleh DIAN PERTIWI,S.H. M.Kn PPAT daerah kerja Kabupaten Sukabumi; Sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Turut Tergugat I yang memiliki tugas dan fungsi yaitu mengadministrasikan tanda bukti Hak Atas Tanah/Sertifikat meningkat baik dalam posita maupun petitum tidak terdapat penjelasan adanya data dan informasi mengenai tanda bukti Hak Atas Tanah/Sertifikat mengingat baik dalam posita maupun petitum tidak terdapat penjelasan adanya data dan informasi mengenai tanda bukti Hak Atas Tanah/Sertifikat maka kami mohon dalam pemeriksaan perkara ini dikeluarkan sebagai pihak; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa, segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya;


2. Bahwa, untuk memperjelas Jawaban Tergugat VIII sesuai Kewenangan administrative

di

bidang

pertanahan,

selanjutnya

disampaikan

kronologis/riwayat tanah dari Buku Tanah: a. Hak Guna Usaha No1/Desa Mangunjaya: Bahwa Guna Usaha No.1/Desa Mangunjaya terbit tanggal 30 Desember 1988, yang berasal dari proses Pemberian Hak Bekas Hak Guna Usaha No 11/Seb/Bt.Gadung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 19 April 1988 No. 36/HGU/DA/88 atas nama PT. PERKEBUNAN PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN BANTAR GADUNG disingkat PT. BANTAR GADUNG “berkedudukan di Bogor” dengan surat Ukur No. 2368 tanggal 23 Desember 1988 luas 334.430 M2

terletak

diblok

Mangunjaya

Desa

Mangunjaya

Kecamatan

Warungkiara Kabupaten Sukabumi; b. Bahwa

pada tanggal 11-01-2011,

diterbitkan

Surat

Keterangan

Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 13/III/2011 yang dimohon oleh YUDI WAHYUDIN selaku Kuasa dari Dr. MARIA ROSALIA LEANY HARSA, M.Sc berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2010 dan berdasarkan permohonan lampiran 13 tanggal 17 Januari 2011 untuk keperluan mengetahui status kepemilikan terakhir; c. Bahwa pada tanggal 6-12-2013, tercatat Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tgl, 12-11-2013 No 128/HGU-BPN RI/2013 : Diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung disingkat PT. BANTAR GADUNG yang telah diperbaharui anggaran dasarnya dan diubah namanya menjadi PT. BANTAR GADUNG SEJATI yang dibuat oleh dan dihadapkan LUCIANA TIRTAMAN,S.H. Notaris di Sukabumi Tgl. 30-11-2010 No. 19 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sesuai

01701.AH.01.01

Keputusannya

Tahun

2011,

Hak

tgl.

13-01-2011

Guna

Usaha

No. No.

AHU1

NIB.

10.11.00.00.00122 seluas 332.843M2 terletak diDesa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara (sekarang Bantargadung), selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya Tgl. 31-12-2037;


d. Bahwa Guna Usaha No. 1/Desa Mangunjaya (Pengganti) terbit tanggal 06 Desember 2013, yang berasal dari proses Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI “berkedudukan di Kabupaten Sukabumi dengan Surat Ukur No. 66/Mangunjaya/2013 tanggal 11-122013 Luas 332.843 M2 tertetak di Desa Mangunjaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi; e. Bahwa pada tanggal 12-05-2015, tercatat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK MUALAMAT, Tbk berkedudukan di Jakarta, SHT No. 1307/2015, berdasarkan APHT Tanggal 28-04-2015 No. 04/2015, dibuat oleh SYAREFA MAIRITA ACHMAD, S.H M.Kn PPAT daerah kerja Kab. Sukabumi sebesar Rp. 55.302.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Rupiah); f.

Hak Guna Usaha No. 20/Desa Bantar Gadung, Hak Guna Usaha No 20/Desa Bantar Gadung terbit tanggal 30 Desember 1988, yang berasal dari

proses

Pemberian

Hak

Bekas

Hak

Guna

Usaha

No.

11/Seb/Bt.Gadung bersadarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 19 April 1988 No. 36/HGU/DA/88 atas nama PT. PERKEBUNAN PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN BANTAR GADUNG disingkat PT. BANTAR GADUNG berkedudukan dibogor dengan surat Ukur No. 2367 Tanggal 23 Desember 1988 Luas 1.869.925M2 terletak diblok Bantar

Gadung

Desa

Bantar Gadung Kecamatan Warungkiara

Kabupaten Sukabumi; g. Bahwa pada tanggal 12-12-2000, adanya catatan pinsil Blokir berdasarkan surat tanggal. 08-12-2000 dari Ikasari Wahyuni untuk tidak mengabulkan/mengijinkan yang bermaksud mengalihkan Hak Atas Tanah; h. Bahwa pada tanggal 06-01-2014, tercatat Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tgl. 12-11-2013 No. 128/HGU/PBN RI/2013: Diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha kepada PT. BANTAR GADUNG yang telah diperbaharui anggaran dasarnya dan diubah namanya menjadi PT. BANTAR GADUNG SEJATI yang dibuat oleh dan dihadapan LUCIANA TIRTAMAN,S.H Notaris di Sukabumi Tgl. 30-11-2010 No. 19 yang telah disahkan Oleh Menteri


Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai Keputusannya tgl. 13-01-2011 No. AHU-01701.AH.01.01 Tahun 2011, Hak Guna Usaha No. 20 NIB. 10.11.00.00.00120 seluas 1.815.038M2 dan NIB. 10.11.00.00.00121 seluas 38.480M2 terletak di Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung), selama 25 (dua puluh Lima) tahun sejak berakhir Haknya Tgl. 31-122012

sehingga

berakhir

haknya

tanggal

31-12-2037.

Bahwa

berdasarkan pengunguman Tgl. 28-11-2013 No 330.6/2013 dalam surat kabar harian Rakyat Merdeka Tgl. 29-11-2013 atas Tanah Hak Guna Usaha No. 20 tidak ada keberatan terhadap pengumuman sertifikat tersebut diatas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum sehingga sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi; i.

Bahwa Guna Usaha No 20/Desa Bantar Gadung (PENGGANTI) terbit tanggal 06 Jan 2014, yang berasal dari proses Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI atas nama PT. BANTAR GADUNG SEJATI berkedudukan di Kab. Sukabumi dengan surat Ukur No. 36/Bantar Gadung/2013 tgl. 11-12-2013 Luas 1.815.038M2 terletak di Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi;

j.

Bahwa pada tanggal 27-04-2015, tercatat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK PERMATA, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, SHT No. 1093/2015, berdasarkan APHT Tanggal 10-04-2015 No. 01/2015, dibuat oleh DIAN PERTIWI, S.H.,

M.Kn

PPAT

daerah

kerja

Kab.

Sukabumi

sebesar Rp.

400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar); 3. Adanya Laporan Kepolisian Resor Bogor Kota Kasat Reskrim Kriminal pada tanggal 25 Agustus 2014 No. B/5106/VIII/2014/Sat.Reskrim perihal Bantuan Penghadapan

Saksi

atas

dasar

rujukan

Laporan

Polisi

No.

LP/698/VIII/2014/JBR/POLRES Bogor Kota, Tanggal 16 Juli 2014, tentang terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 atau pasal 378 KUHPidana; 4. Adanya surat Direktur Reserse Kriminal Umum Poda Jabar tanggal 17 Juli 2015, No. B/1531/VIII/2015 Dit Reskrim Umum Perihal Permohonan Bantuan Foto Copy Warkah Perpanjangan SHGU No. 1 dan No 20 atas nama PT. BANTAR GADUNG dengan Pelapor H. AIBRAH SAID, SH Laporan Polisi No. LP/856/IX/2014/Bareskrim tgl.5-9-2014;


5. Bahwa Kedudukan Hukum Tergugat VIII dalam menerbitkan tanda bukti ha katas tanah (Hak Guna Usaha) hanya sebatas menerbitkan sertifikat dengan berdasarkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha yang diterbitkan dan diproses oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi dan Badan Pertahanan Nasional Pusat, baik dalam proses permohonan hak, kepanitian maupun proses pengukurannya; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tidak terdapat adanya perbuatan melanggar Hukum dari Tergugat VIII sebagaimana yang diuraikan dalam petitum Para Penggugat; Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan berdasarkan agama, pengetahuan, keyakinan dan hati nuraninya, berkenan memutus sebagai berikut: 1. Menerima Jawaban Tergugat VIII, untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat untuk tidak diterima; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 78 / Pdt.G / 2015 / PN.Bgr. tanggal

29 Juni 2016

yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI; Dalam Eksepsi: -

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara; 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan PT. Perkebunan Perindustrian dan Perdagangan Bantar Gadung (disingkat PT. Bantar Gadung) adalah sah dan berharga sebagai Badan Hukum; 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 4. Menetapkan Surat Keterangan Nomor 117/NOTARIS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;


5. Menetapkan Surat Keputusan Tergugat VI tanggal 12 November 2013 Nomor 128/HGU-BPN tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 6. Menetapkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Mangunjaya atas nama Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 7. Menetapkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 20/Bantar Gadung atas nama Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 8. Menetapkan

Pengikatan

Jual

Beli dengan

Pembayaran

secara

Termyndengan Akta Nomor 40 tanggal 31 Juli 2013 batal dengan segala akibat hukumnya; 9. Menghukum Tergugat I,II,V dan atau siapapun yang mendapatkan hak atau kuasa dari Tergugat I dan Tergugat IX atas bidang tanah seluas 334.430 M2 berdasarkan HGU Nomor 1/Mangujaya dan bidang tanah seluas 1.869.925 M2 berdasarkan HGU Nomor 20/Bantargadung untuk menyerahkan dua bidang tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong; 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian sebesar Rp 13.190.427.257,14 (tiga belas milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) kepada Penggugat; 11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini; 12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI; -

Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; -

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.677.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Membaca akta pernyataan banding Nomor 78 / Pdt.G / 2015 / PN.Bgr, yang telah dibuat oleh Ratu Hera K., SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bogor, Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II menyatakan banding pada


tanggal 11 Juli 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/ Pdt.G / 2015 / PN.Bgr. tanggal

29 Juni 2016 dan pernyataan banding tersebut, telah

diberitahukan kepada Terbanding I / Penggugat I pada tanggal 16 Agustus 2016, kepada Para Pembanding III dan IV

/ Para Tergugat II dan V pada

tanggal tanggal 15 September 2016, kepada Pembanding V dan VI / Tergugat III dan IV pada tanggal 03 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I / Tergugat VI pada tanggal 23 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding II / Tergugat VIII, pada tanggal 5 September 2016, kepada Turut Terbanding II / Tergugat VII pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding V / Turut Tergugat II, pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding VI / Turut Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding VII / Turut Tergugat IV pada tanggal 04 Agustus 2016 ; Membaca Akta pernyataan banding Nomor 78 /Pdt.G / 2015 / PN.Bgr. yang telah dibuat ole Ratu Hera K. SH.,MH Panitera pengadilan Negeri Bogor Kuasa Hukum Pembanding III dan Pembanding IV menyatakan banding pada tanggal 11 Juli 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Bgr, tanggal 29 juni 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,/ Penggugat I pada tanggal 16 Agustus 2016, para Pembanding I dan II / tergugat I dan IX pada tanggal 29 September 2016 Para pembanding V dan VI / Tergugat III dan IV pada tanggal 03 Agustus 2016, Turut Terbanding I / Tergugat VI pada tanggal 23 Agustus 2016 Turut Terbanding II / Tergugat VII pada tanggal 19 Agustus 2016 Turut Terbanding III / Tergugat VIII pada tanggal 15 September 2016, Turut Terbanding IV / Turut Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2016 Turut Terbanding V / Turut Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2016 Turut Terbanding VI / Turut Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2016, Turut Terbanding VII / Turut Tergugat IV pada tanggal 04 Agustus 2016 ; Membaca akta pernyataan banding Nomor 78/pdt.G/2015/PN.Bgr., yang telah dibuat oleh Ratu Hera K, SH.,MH PaniteraPengadilan negeri Bogor, Kuasa Hukum Pembanding V dan VI menyatakan banding pada tanggal 11 Juli 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78 /pdt.G/2015/PN.Bgr tanggal 29 juni 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Penggugat I pada tanggal 16 Agustus 2016, Pembanding I dan II / Tergugat I dan IX pada tanggal 29 September 2016, kepada Pembanding III /


IV / Tergugat II dan V pada tanggal 15 September 2016, kepada Turut Terbanding I / Tergugat VI pada tanggal 30 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II / Tergugat VII pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding III / Tergugat VIII pada tanggal 05 September 2016, kepada Turut Terbanding IV / Turut Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding V / Turut Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding VI / Turut Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding VII / Turut Tergugat IV pada tanggal 04 Agustus 2016 ; Menimbang, bahwa Pembanding I /Tergugat I, Pembanding II / Tergugat IX, Pembanding III / Tergugat II, Pembanding IV / Tergugat V, Pembanding V / Tergugat III, Pembanding VI / Tergugat IV , sampai putusan ditingkat banding diucapkan tidak mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Jawa Barat, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kapaniteraan Pengadilan Negeri

Bogor

dalam tenggang waktu 14 hari berdasarkan Relas Pemberitahuan kepada Pembanding I dan II / Tergugat I dan IX pada tanggal 21 November 2016, kepada Pembanding III dan IV / Tergugat II dan V pada tanggal 17 November 2016, kepada Pembanding V dan VI / Tergugat III dan IV pada tanggal 08 November 2016, kepada Terbanding I / Penggugat I pada tanggal 14 November 2016, kepada Turut Terbanding I / Tergugat VI pada tanggal 23 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II / Tergugat VII pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding III / Tergugat VIII pada tanggal 15 September 2016, kepada Terbanding IV / Turut Tergugat I pada tanggal 04 Agustus 2016, kepada Terbanding V / Turut Tergugat II pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding VI / Turut Tergugat III pada tanggal 04 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding VII / Turut Tergugat IV/ pada tanggal 04 Agustus 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat I, IX, II, V, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

membaca

dan

mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara

kemuka

persidangan,

berita

acara

persidangan,

pendapat,

kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri Bogor, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya

Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi para

Tergugat, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian, Dalam rekonvensi Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi Menghukum para Tergugat untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.677.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor 78 / Pdt.G / 2015 / PN.Bgr tanggal 29 juni 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat I, IX, II, V, III dan IV tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat ketentuan pasal 1365 KUHPerdata Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 78 / Pdt.G / 2015 / PN.Bgr, tanggal 29 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;


-

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 oleh kami AMRIL, S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis, dengan KAREL TUPPU, S.H.,M.H dan A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum dan

masing - masing Demikianlah sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

628 / PEN / PDT / 2016 /PT.BDG, tanggal 29

Desember

2016,

putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Jum’at, tanggal 10 Pebruari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. NUR’ AINI, SH.M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua Majelis, Ttd

KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

AMRIL, S.H.,M.Hum.

Ttd A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengga Ttd

Dra. Hj. NUR’ AINI, SH.M.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..................Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan...Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan ......Rp.139.000,Jumlah ........ Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents