PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :517/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Republik

Indonesia

Cq.

Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non

Vertikal

Tertentu

Pembangunan

Waduk

Jatigede, yang dalam hal ini diwakili oleh NINDYO PURNOMO,

SH.M.H.

Petugas

pada

Satker

Pembangunan Waduk Jatigede,yang berkedudukan di Jalan Raya Bendungan Jatigede Km 15 Desa Cijeungjing,

Kecamatan

Jatigede,

Kabupaten

Sumedang, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 27 April 2016. Untuk selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT; MELAWAN MEMEN Bin JUMAD,

lahir di Sumedang 3 Mei 1958, Jenis Kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Cisurat Rt.03 Rw.01, Desa Pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat sekarang Gg. Laksana Rt. 008 Rw. 005, Kelurahan Babakan Tarogong Kaler Kota Bandung Untuk selanjutnya

disebut

TERBANDING

semula

PENGGUGAT; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Nopember 2016, Nomor. 517/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

Telah membaca berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Smd, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang

pada

tanggal

26

April

2016

dalam

Register

Nomor

34/PDT.G/2016/PN.SMD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2562/Pdt.G/2015/PA.Smd adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama JUMAD Bin SARHAM sebagai adik Kandung dari IMI Binti SARHAM.

2.

Bahwa Tergugat pada sekira tahun 2012 melakukan pendataan terhadap Penduduk yang berada di Area Wilayah Genangan Waduk Jatigede, dimana pada waktu Tergugat melaksanakan tugasnya nama (Alm) IMI Binti SARHAM telah ditetapkan sebagai Penduduk yang mempunyai hak untuk menerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti, dikarenakan (Alm) IMI Binti SARHAM pada tahun 1984 telah melepaskan hak atas tanah dan bangunan (harta Bawaan) milik (Alm) IMI Binti SARHAM untuk keperluan Pembangunan Waduk Jatigede;

3.

Bahwa Tergugat setelah melakukan dan melaksanakan Verifikasi data atas Penduduk yang terkena Proyek Pembangunan Waduk Jatigede, ditetapkan nama IMI Binti SARHAM dengan No. ID: 1896, No PWJ: 01808, sebagai Penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

4.

Bahwa IMI Binti SARHAM pada tahun 1996 meninggal dunia dan Suaminya yang bernama SUMINTA Bin IDON telah meninggal pada tahun 1982, sementara dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga harta warisan milik IMI Binti SARHAM jatuh ke orang tuanya dan saudara-saudara dari Almarhum IMI Binti SARHAM, namun Orang Tua Almarhum dan saudara/adik kandung satu-satunya (Ayah Kandung Penggugat) telah meninggal lebih dahulu;

5.

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah (ahli waris Pengganti) anak dari JUMAD Bin SARHAM adik kandung (Alm) IMI Binti SARHAM, pada

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

awalnya tidak mengetahui adanya hak (Alm) IMI Binti SARHAM atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, dikarenakan tidak diberitahu oleh Pihak Tergugat yang melakukan verifikasi data atas Penduduk yang mempunyai hak atas uang Tunai untuk Rumah Pengganti; 6.

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Hak atas nama (Alm) IMI Binti SARHAM (Tante Penggugat) atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut sekira akhir tahun 2015.

7.

Bahwa

atas

tindakan

Tergugat

yang

tidak memberitahukan

Hak

Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari (Alm) IMI Binti SARHAM No.ID: 1896, No.PWJP: 01808 atas hak Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan bahkan Tergugat terkesan mempersulit Penggugat dalam pengurusan persyaratan tata cara pencairan dan atau mendapatkan Hak Penggugat atas Uang Tunai untuk Rumah Pengganti sebsar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) tersebut telah melanggar Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penanganan Dampak

Sosial

Kemasyarakatan

Pembangunan

Waduk

Jatigede,

mengatur bahwa: Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial. Atas

tindakan

Tergugat

sangat

menghambat

Penggugat

dalam

pengurusan kelengkapan berkas-berkas pesyaratan untuk mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, pada awalnya Penggugat harus ada keterangan ahli waris dari Desa lalu kemudian Penggugat harus mendapatkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama dan akhirnya petugas Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede cq. Verivikasi Dan Validasi Lapangan (Tergugat) keburu dibubarkan dengan alasan masa kerjanya sudah berakhir; 8.

Bahwa Hak Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang sah dari (Alm) IMI Binti SARHAM atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini belum diambil dan bahkan tidak bisa diambil/dicairkan walaupun sudah mengajukan permohonan kepada Tergugat dan bahkan sudah berulangkali meminta Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut yang telah menjadi Hak Penggugat namun selalu ditolak oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

9.

Bahwa dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Tegugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata, unsur– unsurnya sebagai berikut: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban; 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

10. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 180 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Para Penggugat, memohon

kiranya

kepada

Yang

Terhormat

Majelis

Hakim

Yang

Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan pada apa yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang cq Majelis Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan: PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. 2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum IMI Binti SARHAM. 3. Menetapkan Penggugat sebagai Penerima Yang Sah atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebsar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika secara tunai. 6. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

Bilamana Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas Ex Aquo et Bono. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam surat jawabannya tertanggal 07 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI A. Eksepsi error in persona Bahwa Penggugat (Memen Bin Jumad) tidak ada kaitan dengan obyeksengketa. Bahwa berdasarkan data / dokumen: Model C:

Daftar

Pembayaran

bangunan

Desa

Pakualam,

ganti

rugi

Kecamatan

tanah,

tanaman

Darmaraja,

dan

Kabupaten

Sumedang, tanggal 12 Nopember 1984, Nomor Urut: 580, Nomor Peta 1.162 pemilik Suminta Bin Idom, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya Suminta Bin Idom, sebesar Rp. 448.730,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Model C: Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Nopember 1984, Nomor Urut: 581, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham, berupa bangunan rumah tinggal diterima langsung oleh pemiliknya, Imi Bin Sarham sebesar Rp. 1.242.150,- (Satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). Model B:

Daftar Jenis dan fungsi Bangunan yang dilakukan oleh

Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Sumedang, untuk Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Nomor Urut: 182, Nomor Peta 1.162 pemilik Suminta Bin Idom, berupa bangunan rumah tinggal mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 448.730,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Model B: Daftar Uraian tentang jenis dan fungsi bangunan untuk Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Nomor Urut: 181a, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham, berupa bangunan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

rumah tinggal mendapatkan ganti rugi bangunan sebesar Rp. 1.242.150,- (Satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). Bahwa Memen Bin Jumad sebagai Penggugat, tidak ada kaitan dengan kepemilikan Rumah tinggal dan pembayaran ganti rugi obyek sengketa, Penggugat tidak ada hubungan dengan obyek sengketa. Berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Bahwa Penggugat terkesan mengada-ada dalam membuat dalil gugatan. Bahwa sejak pembayaran ganti rugi bangunan rumah tinggal tanggal 12 Nopember 1984, Desa Pakualam, khususnya bangunan rumah tinggal Nomor urut: 581, Nomor Peta 1.162 pemilik Imi Bin Sarham diterima langsung oleh pemiliknya Imi Bin Sarham, sebesar sebesar Rp. 1.242.150,- (Satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), tidak ada komplen atau gugatan apapun, tentang kepemilikan bangunan rumah tinggal, namun sekarang setelah ada kebijakan Pemerintah mengenai pemberian uang tunai pengganti rumah tinggal, yang sejatinya adalah uang relokasi, yang diberikan kepada Kepala Keluarga (KK), baru timbul gugatan mempermasalahkan kepemilikan bangunan rumah tinggal panggung darurat, terkesan gugatan tersebut mengada-ada. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat. 3. Bahwa “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) dan hanya satu kali diberikan, dimaksudkan agar KK Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

tersebut segera pindah memperoleh rumah tinggal yang baru, yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. 4. Bahwa antara Suminta Bin Idon dengan Imi Binti Sarham adalah pasangan suami isteri, yang dalam data kependudukan adalah satu Kartu Keluarga, dengan Suminta Bin Idon sebagai Kepala Keluarga. Dengan demikian maka “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Suminta Bin Idon. 5. Suminta Bin Idon telah mendapatkan ID, dan “Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi)” sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), telah cair. 6. Imi Binti Sarham pernah mendapatkan ID Nomor: 1.896 Nomor PWJ: 01808 dengan sendirinya batal dan uang dikembalikan kepada negara. 7. Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka kewajiban Pihak Tergugat atau Pemerintah sudah selesai. 8. Bahwa hal itu sudah dijelaskan oleh Tim Validasi dan Verifikasi Lapangan, bahwa uang relokasi hanya satu saja. 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada hal-hal, atau perbuataan - perbuatan dari Tergugat untuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIRE: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (Uang Relokasi) sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah. 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur pembebasan tanah atas obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 4. Menyatakan syah secara hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atas obyek sengketa. 5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum. 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik

tertanggal 16 Juni 2016 dan atas replik Penggugat

,Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Juni 2016; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedangtanggal 23 Agustus2016Nomor

34/Pdt.G/2016/PN.Smd, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

-

Menyatakan Penggugat, sebagai ahli waris pengganti yang dari Almarhum Imi Binti Sarham;

-

Menyatakan Penggugat sebagai orang yang berhak menerima ganti rugi atas bangunan rumah tinggal milik Imi Binti Sarham yang besarnya akan ditentukan oleh Pemerintah sesuai prosedur yang berlaku;

-

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

-

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang pengganti rumah tinggal kepada Penggugat dengan besaran sesuai dengan Prosedur yang berlaku;

-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

-

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:34/Pdt.G/2016/PN.Smd. yang dibuat oleh RUDI BISMANA, S.H.Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2September 2016Pembanding semula Tergugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedangtanggal 23 Agustus

2016 Nomor

34/Pdt.G/2016/PN.Smd, untuk

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang,

yang menyatakan

bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 10 Oktober 2016: Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugattertanggal 04 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04 Oktober 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita

pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang

menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 10 Oktober 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tertanggal 18 Oktober 2016

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Oktober 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan

bahwa

mengenai

kontra

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal, 18 Oktober 2016 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedangyang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal, 11 Oktober 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 10 Oktober 2016 : bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Smd, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 23 Agustus September

2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 2

2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang sebelum

berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, Pembanding

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semulaTergugatdi dalam memori bandingnya

menyatakan

kurang

sependapat

atau

keberatan

terhadap

pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa uang tunai pengganti rumah tinggal (uag Relokasi) diberikan hanya satu kali meskipun keluarga tersebut mempunyai rumah lebih dari satu kali ; 2. Bahwa pemberian uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal (uag Relokasi) diberikan berdasarkan Peraturan Presiden nomor : 1 Tahun 2015 beserta kelengkapannya ; 3. Bahwa antara Suminta Bin Idom dengan Imi Binti Sarham adalah merupakan pasangan suami-isteri walapun masing-masing yaitu Suminta Bin Idom dan Imi Binti Sarham mempunyai rumah, namun mereka dalam satu Kartu Keluarga sedangkan uang tunai pengganti rumah sebesar Rp. 122.591.200,00 adalah diberikan kepada kepala keluarga agar kepala keluarga tersebut bisa segera pindah dan uang tersebut sudah diberikan kepada ahliwaris dari Suminta Bin Idom, maka uang tunai pengganti rumah tinggal untuk Imi Binti Sarham tidak dapat diberikan lagi, untuk itu mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / dahulu Tergugat ; 2. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang

nomor

34/Pdt.G/2016/PN.Smd, tanggal 23 Agustus 2016, mengadili sendiri : 1. Menolak

gugatan

Terbanding

/

dahulu

Penggugat

untuk

seluruhnya ; 2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaTergugat tersebut, pihak Terbanding semulaPenggugat di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa alasan keberatan pembanding tidaklah tepat, karena tidak menguraikan kekeliruannya dalam penerapan hukum acara atau hyukum perdata materilnya serta tuidak menyebutkan peraturan hukum apa yang telah dilanggar oleh Judex factie ; 2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingpat pertama telah tepat dan benar serta memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya Terbanding semula Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat

banding

untuk

menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang tanggal 23 Agustus 2016 nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Smd ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 23Agustus 2016 nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Smd, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semulaTergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua keadaan serta alasan yang

menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 23Agustus 2016, Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Smd,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaTergugattetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semulaTergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedangtanggal

23Agustus 2016 Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Smd, yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 oleh Kami H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis

dengan H. SUTOTO HADI,

S.H.,M.Hum. danDJERNIH SITANGGANG Bc.Ip, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 November 2016 Nomor 517/PEN/PDT/2016/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamistanggal 26 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum.

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.

Ttd DJERNIH SITANGGANG Bc.IP, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan No.517/PDT/2016/PT.BDG.