PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 239/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SAMINA PURNAWAN, pekerjaan swasta, alamat Jalan Cendana II Nomor 64 Bekasi, Nomor KTP 3275024702650013, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tri Adhyaksa, Advokat pada Adhyaksa & Co, beralamat di Blok P6 Nomor. 7 Lavintage Delatinos BSD Tangerang Selatan Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Januari

2017

yang

telah

didaftarkan

pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 18

Januari

2017

dengan

Nomor

Register

07/Lsk.Pdt/2017 yang selanjutnya disebut sebagai : :

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; Melawan:

PT ALUMAS JAYA MANDIRI, Perseroan Terbatas yang berkedudukan serta berkantor pusat di Kabupaten Purwakarta, beralamat di Ruko Puri Pakuan @ Sadang Blok A Nomor 1 Jalan Raya Sadang Subang KM 01 Purwakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Deny

Kuswandy, S.H., Gumilar Triasaputra,S.H. dan Acep Ahmad Taufik, S.H. adalah Advocates dan Legal Consultant

pada

Kantor

Hukum

DENY

KUSWANDY,SH & REKAN beralamat di Jalan Jaksa Naranata Cluster Naranata Nomor 1 Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula TERGUGAT ;

Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 56

PT BANK BUKOPIN CABANG KARAWANG, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 92 Karawang, yang selanjutnya disebutsebagai : TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut : 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 15 Mei 2017 Nomor 239/PEN/PDT/2017/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta,

tanggal 5 Januari

2017, Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Pwk, dalam perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Maret 2016, yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 11 Maret 2016 dibawah Register Perkara Nomor; 04/PDT.G/2016/ PN.Pwk, telah, mengajukan gugatan sebagai berikut ; PENJELASAN ATAS PASAL PASAL DALAM PERJANJIAN 1. Bahwa TERGUGAT sebagai pemilik lahan seluas 4 hektar di Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, yang tengah menjalankan pembangunan perumahan The Sadang Residence Purwakarta (selanjutnya cukup disebut “PROYEK”) sedang membutuhkan dukungan dana, sementara PENGGUGAT bersedia membantu membiayainya; 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta ditandatangani PERJANJIAN

KERJASAMA

PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

“THE

SADANG RESIDENCE PURWAKARTA ANTARA PT ALUMAS JAYA MANDIRI

DAN

SAMINA

PURNAWAN

(selanjutnya

cukup

disebut

“Perjanjian”); 3. Bahwa pasal 1 Perjanjian mengenai Ruang Lingkup Kerjasama: Para Pihak setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama dalam Proyek Pembangunan dan Pemasaran Perumahan “THE


SADANG RESIDENCE PURWAKARTA” yang selanjutnya disebut sebagai PROYEK; 4. Bahwa pasal 2 Perjanjian mengenai Jangka Waktu: - Ayat 1: Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai dari tanggal 12 (duabelas) Mei 2011 dan berakhir tanggal 12 (dua belas) Mei 2012 (Tanggal Jatuh Tempo); - Ayat 2: Perjanjian Kerjasama ini atas kesepakatan PARA PIHAK dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari; 5. Bahwa pasal 3 Perjanjian mengenai Bagi Hasil: Pihak Pertama (TERGUGAT) dan Pihak Kedua (PENGGUGAT) dalam kerjasama ini akan mendapatkan porsi share profit & lost dengan porsi 50%:50% dari hasil akhir lingkup kerjasama sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Perjanjian ini dengan dilakukan secara accountable & auditable; 6. Bahwa pasal 4 Perjanjian mengenai Tata Cara Pembayaran Modal dan Bagi Hasil: Pengembalian modal beserta share profit/lost kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas dilakukan secara bertahap sesuai cash flow yang disepakati bersama; 7. Bahwa pasal 5 Perjanjian mengenai Tata Cara Kerjasama - Ayat 1: Para Pihak akan membuka rekening bersama atau Joint Account di Bank Tabungan Negara cabang Karawang sebagai rekening penerimaan dan pengeluaran keuangan “PROYEK” yang selanjutnya disebut sebagai “Rekening JO” ; TERGUGAT melalui Abdul Hakim sebagai Direktur Utama telah membuka rekening bersama di Bank Tabungan Negara cabang Karawang bernomor 181.01.30.000.197.8 pada tanggal 9 Mei 2011. - Ayat 2: Pihak Kedua (PENGGUGAT) akan menyerahkan dana investasi kepada Pihak Pertama (TERGUGAT) sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tunai yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani Pihak Pertama (TERGUGAT) merupakan pinjaman yang harus dikembalikan; TERGUGAT melalui Abdul Hakim sebagai Direktur Utama pada tanggal 10 Mei 2011 menerbitkan Tanda Terima no: 02/KW-JO/V/2011, yang menerangkan telah diterima uang sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Samina Purnawan (PENGGUGAT) Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 56

untuk pembayaran Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dan Pemasaran Perumahan The Sadang Residence Purwakarta. - Ayat 3: Pihak Pertama (TERGUGAT) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana investasi Pihak Kedua ( PENGGUGAT) hanya untuk hal hal yang terkait penyelenggaraan “PROYEK” termasuk didalamnya pembebasan

lahan,

perijinan,

pembangunan,

konsonstruksi

dan

infrastruktur - Ayat 4: Dalam pelaksanaan “PROYEK”, tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya akan menjadi jaminan atas pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan Pihak Kedua (PENGGUGAT) dan sementara dapat digunakan demi jalannya “PROYEK” - Ayat 5: Bahwa akan diterbitkan standing instruction (SI) yang akan secara otomatis melakukan pemindahbukuan setiap dana yang masuk ke rekening BTN no 0018101300001724 atas nama Pihak Pertama (PT ALUMAS JAYA MANDIRI) (TERGUGAT) ke rekening JO BTN cabang Karawang atas nama Para Pihak (Samina Purnawan dan Abdul Hakim) yang akan dilampirkan kemudian, sehingga setiap transaksinya akan transparan, accountable dan auditable; - Ayat 6: Penggunaan dana dalam rekening JO akan mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama dengan mekanisme penggunaan dan pelaporan yang diatur dalam Standar Operation Procedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) dan disetujui oleh Pihak Pertama (TERGUGAT) dalam rangka menjaga akuntabilitas - Ayat 7: Alur pelaksanaan kerjasama akan mengikuti Struktur Organisasi JO (Joint Operation) yang disusun dan ditetapkan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) atas persetujuan Pihak Pertama (TERGUGAT) demi terjaganya profesionalisme dan akuntabilitas kerja: - Ayat 8: Setiap penerimaan “PROYEK” dari konsumen ataupun pihak lain harus dibukukan dalam “Rekening JO”, sedangkan penerimaan sebelum Perjanjian

ini

dinyatakan

sebagai

utang

yang

mekanisme

pengembaliannya ditentukan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT); 8. Bahwa pasal 6 Perjanjian mengenai Hak dan Kewajiban Pihak Pertama - Ayat 1:Pihak Pertama (TERGUGAT) berhak untuk: - Menerima sejumlah keuntungan yang telah disepakati dalam pasal 3 Perjanjian ini Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 4 dari 56

- Menggunakan dana/modal yang terdapat “Rekening JO” demi jalanya “PROYEK” sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama. - Ayat 2:Pihak Pertama berkewajiban untuk: - Mengurus

penyelesaian

administrasi

pertanahan

yaitu

berupa

perubahan kepemilikan atas tanah lokasi proyek tersebut dari pihak pemilik awal (Kaboel Soenoto) menjadi atas nama Pihak Pertama (TERGUGAT) secara sah menurut UU Pertanahan yang berlaku - Menggunakan dana Pihak Kedua dengan penuh tanggung jawab dalam lingkup “PROYEK” - Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan “ PROYEK” - Mengembalikan

modal

yang

disertakan

oleh

Pihak

Kedua

(PENGGUGAT) dan memberikan share profit/lost sesuai yang diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini 9. Bahwa pasal 7 Perjanjian mengenai Hak dan Kewajiban Pihak Kedua - Ayat 1:Pihak Kedua (PENGGUGAT) berhak untuk: - Menerima sejumlah keuntungan yang telah disepakati dalam pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian ini - Menerima kembali dana investasi yang telah disertakannya dalam “PROYEK” - Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan Pihak Pertama setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali serta melakukan audit atas penggunaan dana tersebut - Menyertakan wakilnya dalam struktur demi terjaganya profesionalisme dan akuntabilitas kerja - Ayat 2: Pihak Kedua (PENGGUGAT) berkewajiban untuk: - Menyerahkan dana investasi yang disertakannya sebagaimana disebut dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini TERGUGAT

TIDAK

MENJALANKAN

KEWAJIBAN

BERDASARKAN

PERJANJIAN (WANPRESTASI) 10. Bahwa berdasarkan rangkaian tersebut diatas, PENGGUGAT telah menuntaskan kewajibannya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dibuktikan dengan Tanda Terima no: 02/KW-JO/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Abdul Hakim sebagai Direktur Utama TERGUGAT (posita 7 ayat 2); Wanprestasi I Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 56

11. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3, TERGUGAT bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dana investasi PENGGUGAT, ditambahkan pula dalam pasal 5 ayat 5, pengelolaan keuangan Proyek harus dilakukan sesuai prinsip transparan, accountable dan auditable. Sebagai wujudnya maka berdasarkan pasal 7 ayat 1, PENGGUGAT akan menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan TERGUGAT setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali serta melakukan audit atas penggunaan dana tersebut. Namun hingga gugatan ini dibuat, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan TERGUGAT, yang janjinya akan diberikan setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali. Dengan demikian bisa dikatakan TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT, karena tidak mentaati dan mengikuti pasal pasal dalam PERJANJIAN (wanprestasi), dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable Wanprestasi II 12. Bahwa sekali lagi, berlandaskan pasal 5 ayat 5 maka pengelolaan keuangan Proyek harus dilakukan sesuai prinsip transparan, accountable dan auditable. Sehingga dengan semangat ketiga prinsip tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk: a. Membuka Rekening Bersama di Bank BTN (pasal 5 ayat 1). b. Akan

diterbitkan

standing

instruction

yang

berisi

perintah

pemindahbukuan dari rekening TERGUGAT ke rekening bersama (Pasal 5 ayat 5). c. Setiap penggunaan dana investasi akan mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama (Pasal 5 ayat 6) d. Setiap penerimaan “Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain harus dibukukan dalam rekening JO (pasal 5 ayat 8); 13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melakukan hal sebagai berikut: a. Pada tanggal 9 Mei 2011, Abdul Hakim sebagai Direktur Utama TERGUGAT

telah

181.01.30.000.197.8

membuka di

Bank

rekening

BTN

cabang

bersama

bernomor

Karawang

sekaligus

menyetorkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)


b. Pada tanggal 6 Juni 2011, Abdul Hakim sebagai Direktur Utama dan Rosdiana Lubis sebagai Komisaris TERGUGAT menerbitkan: SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA HASIL REALISASI KPR/KYG-BTN (STANDING INSTRUCTION), isinya meminta kepada Bank BTN Cabang Karawang agar seluruh transaksi keuangan PT Alumas Jaya Mandiri yang timbul dari hasil pencairan KPR dan Cash in atas proyek perumahan The Sadang Residence untuk dibayarkan ke rekening Join Account antar PT Alumas Jaya Mandiri dan Ibu Samina (PENGGUGAT) no 181.01.30.000.197.8 atas nama Abdul Hakim qq Samina Purnawan di Bank BTN Kantor Cabang Karawang. 14. Bahwa

berdasarkan

penelusuran

PENGGUGAT

pada

tanggal

15

September 2015 di Bank BTN cabang Karawang, maka terlihat: a. Surat sebagaimana dinyatakan pada posita no 13 b tidak pernah dikirimkan oleh TERGUGAT sehingga Bank BTN tidak pernah menerima surat itu dari TERGUGAT; b. Akibat tidak dikirimkannya surat tersebut, maka didalam Rekening Bersama pertanggal 9 Juni 2011 hanya tersisa Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Itupun berasal dari uang setoran pembukaan rekening (9 mei 2011) sebesar Rp 1.000.000 (posita 13 a) dikurangi biaya buku cek/BG (9 Juni 2011) sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya meterai (9 Juni 2011) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); c. Setelah membayar setoran pembukaan rekening, TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan rekening bersama. Rekening bersama ini non aktif sejak 9 Juni 2011 Untuk pengelolaan keuangan

Proyek, TERGUGAT menggunakan

rekening lain yang tidak pernah diberitahukan, diperlihatkan, dan disampaikan kepada PENGGUGAT, sehingga: i. Rencana penggunaan dana investasi yang mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama (Pasal 5 ayat 6) ii. Penerimaan “Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain harus dibukukan dalam rekening JO (pasal 5 ayat 8) Tidak pernah terwujud. Dengan demikian bisa dikatakan, TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT, karena

tidak

mentaati

dan

mengikuti

pasal

dalam

PERJANJIAN


(wanprestasi), dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable Wanprestasi III 15. Bahwa TERGUGAT berkewajiban mengembalikan modal yang disertakan oleh PENGGUGAT sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan memberikan share profit & lost dengan porsi 50%:50%., sebagaimana diatur dalam: a.

Pasal 3

b.

Pasal 4

c.

Pasal 6 ayat 2

Hingga berselang 4 (empat) tahun kemudian dan pada saat gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang sepeserpun sebagai bentuk pengembalian modal yang disertakan PENGGUGAT. Dengan demikian bisa dikatakan, TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT karena

tidak

mentaati

dan

mengikuti

pasal

dalam

PERJANJIAN

(wanprestasi) dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable Wanprestasi IV 16. Bahwa Pasal 5 Ayat 4 dengan tegas menyatakan: tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya akan menjadi jaminan atas pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan Pihak Kedua (PENGGUGAT) Pasal ini menegaskan soal jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT, jika sekiranya gagal mengembalikan dalam bentuk uang atas modal yang diberikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan memberikan tanah berikut bangunan sebagai bentuk pengembalian kepada PENGGUGAT; 17. Bahwa

bukannya

memberikan

tanah

berikut

bangunan

kepada

PENGGUGAT sebagai bentuk pengembalian modal, malahan TERGUGAT mengusahakan hingga memperoleh pijaman dari Bank Bukopin cabang Karawang sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pada tahun 2013 dengan menjaminkan tanah tersebut yaitu : a. SHGB no 02902/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 3000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 309/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 56

b. SHGB no 02903/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 37000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 310/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat 18. Bahwa meskipun sadar memiliki kewajiban atas pengembalian modal tetapi TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk: a. Menawarkan tanah berikut bangunan sebagai bentuk pengembalian. b.Memberikan alternatif solusi lain sebagai bentuk penyelesaian. c.Mengembalikan modal PENGGUGAT dari kredit bank Bukopin. Dengan demikian bisa dikatakan, TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT karena

tidak

mentaati

dan

mengikuti

pasal

dalam

PERJANJIAN

(wanprestasi) dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable TERGUGAT

MENGABAIKAN

AJAKAN

PENGGUGAT

UNTUK

MENYELESAIKAN MASALAH SECARA MUSYAWARAH 19. Bahwa meskipun telah didera kerugian selama 4 (empat) tahun dengan tidak dikembalikannya modal yang telah ditanamkan ditambah sikap TERGUGAT yang tidak memperlihatkan itikad baik. PENGGUGAT masih mengupayakan

penyelesaian

masalah

secara

musyawarah

dengan

mengundang TERGUGAT untuk bertemu. 20. Bahwa berdasarkan undangan tertanggal 19 Oktober 2015, terjadilah pertemuan di kantor PENGGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham, Direktur TERGUGAT. Dalam kesempatan tersebut PENGGUGAT meminta uangnya yang sebesar Rp 9.500.000.000

(Sembilan

milyar

lima

ratus

juta

rupiah)

ditambah

keuntungan serta bunganya. Namun dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT tidak bisa memberikan kepastian kapan akan dilakukan pengembalian dan alternatif penyelesaian masalah. 21. Bahwa pada tanggal 6 November 2015, kembali diadakan pertemuan di kantor PENGGUGAT yang juga dihadiri para pemegang saham, direktur TERGUGAT. Lagi lagi tidak terdapat kepastian, kapan TERGUGAT akan menyelesaikan kewajibannya. Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 56

22. Bahwa karena belum juga diselesaikan kewajiban tersebut, PENGGUGAT telah melakukan peneguran berupa dua buah surat masing masing tertanggal 2 Februari 2016 dan 28 Februari 2016 kepada TERGUGAT, namun kedua surat tersebut tidak diindahkan sama sekali. Sampai gugatan ini dibuat, tidak ada jawaban/tanggapan tertulis atas kedua surat tersebut Sehingga dengan demikian, TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya; 23. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN yaitu pengembalian uangnya yang sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan serta bunganya.

Sehingga

dengan

demikian,

wanprestasi

tersebut

telah

mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan serta bunganya. 24. Bahwa terhadap beberapa wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT

tersebut

dan

untuk

menjaga

kepentingan

hukum

PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara aquo menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, berupa : a. TERGUGAT tidak pernah mengirimkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang digunakannya setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali kepada PENGGUGAT (Wanprestasi I) b. TERGUGAT tidak memanfaatkan rekening bersama untuk: - Pengelolaan keuangan Proyek; - Penggunaan modal PENGGUGAT yang mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama - Mencatatkan setiap penerimaan Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain (Wanprestasi II) c. TERGUGAT tidak pernah memberikan uang sepeserpun sebagai bentuk pengembalian

modal

yang

disertakan

PENGGUGAT

ditambah

memberikan share profit & lost dengan porsi 50%:50% (Wanprestasi III) d. TERGUGAT tidak pernah memberikan tanah berikut bangunan menjadi jaminan

atas

pengembalian

dana

investasi,

ketika

tidak

bisa

mengembalikan dalam bentuk uang kepada PENGGUGAT (Wanprestasi IV) Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 56

25. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: a. SHGB no 02902/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 3000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 309/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat b. SHGB no 02903/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 37000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 310/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat 26. Bahwa PENGGUGAT mengetahui kedua bidang tanah tersebut telah diikat dalam bentuk Hak Tanggungan dalam Perjanjian kredit antara TERGUGAT dan Bank BUKOPIN Cab Karawang pada tahun 2013. Namun pada prinsipnya tidak terdapat larangan didalam peraturan, perihal diletakannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (Hak Tanggungan misalnya) Tetapi didalam praktek, Sita yang diletakan tersebut oleh juru sita menjadi dikualifikasikan sebagai Sita Persamaan (Vergelijken Beslag) berdasarkan pasal

463

Reglement

Acara

Perdata

(Reglement

op

de

Rechtsvordering/RV). Jaminan dari hak preferen dari kreditor pemegangnya (kreditor preferen) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference) Prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan. Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut maka kreditor preferenlah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusi hingga terlunasinya tagihan piutangnya, jika masih terdapat sisanya, maka barulah itu menjadi bagiannya pihak yang berhak


berdasarkan Sita Persamaan yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag) (hukumonline.com) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2.

Menyatakan

sah

PEMBANGUNAN

dan

mengikat

PERUMAHAN

PERJANJIAN

“THE

KERJASAMA

SADANG

RESIDENCE

PURWAKARTA ANTARA PT ALUMAS JAYA MANDIRI DAN SAMINA PURNAWAN yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta; 3.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

4.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas: a.

SHGB no 02902/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 3000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 309/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat

b.

SHGB no 02903/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 37000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 310/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cimaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat

5.

Menghukum

TERGUGAT

untuk

mengembalikan

modal

sebesar

Rp9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah); 6.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT tidak menjalankan putusan

7.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% pertahun sejak diajukan gugatan untuk membayar ganti kerugian

8.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet

9.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 56

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendirian lain, Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono ; Setelah membaca surat perbaikan gugatan tertanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut : PENJELASAN ATAS PASAL PASAL DALAM PERJANJIAN 1. Bahwa TERGUGAT sebagai pemilik lahan seluas 4 hektar di Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, yang tengah menjalankan pembangunan perumahan The Sadang Residence Purwakarta (selanjutnya cukup disebut “PROYEK”) sedang membutuhkan dukungan dana, sementara PENGGUGAT bersedia membantu membiayainya; 2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta ditandatangani PERJANJIAN

KERJASAMA

PEMBANGUNAN

PERUMAHAN

“THE

SADANG RESIDENCE PURWAKARTA ANTARA PT ALUMAS JAYA MANDIRI

DAN

SAMINA

PURNAWAN

(selanjutnya

cukup

disebut

“PERJANJIAN”); Antara PENGGUGAT selaku Pihak Kedua dengan TERGUGAT selaku Pihak Pertama yang diwakili oleh Abdul Hakim sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta no 111 tgl 28 Desember 2010 Pernyatan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alumas Jaya Mandiri – Tuan Abdul Hakim di depan Sanggra Aderio Anggestha, SH.,M.Kn Notaris di Purwakarta. Mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka proses penandatanganan PERJANJIAN telah memenuhi klausula yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya suatu Perjanjian. 3. Bahwa pasal 1 PERJANJIAN mengenai Ruang Lingkup Kerjasama: Para Pihak setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama dalam Proyek Pembangunan dan Pemasaran Perumahan “THE SADANG RESIDENCE PURWAKARTA” yang selanjutnya disebut sebagai PROYEK; 4. Bahwa pasal 2 PERJANJIAN mengenai Jangka Waktu: - Ayat 1: Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai dari tanggal 12 (duabelas) Mei 2011 dan berakhir tanggal 12 (dua belas) Mei 2012 (Tanggal Jatuh Tempo);


- Ayat 2: Perjanjian Kerjasama ini atas kesepakatan PARA PIHAK dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari; 5. Bahwa pasal 3 PERJANJIAN mengenai Bagi Hasil: Pihak Pertama (TERGUGAT) dan Pihak Kedua (PENGGUGAT) dalam kerjasama ini akan mendapatkan porsi share profit & lost dengan porsi 50%:50% dari hasil akhir lingkup kerjasama sebagaimana tertuang dalam pasal 1 PERJANJIAN ini dengan dilakukan secara accountable & auditable; 6. Bahwa pasal 4 PERJANJIAN mengenai Tata Cara Pembayaran Modal dan Bagi Hasil: Pengembalian modal beserta share profit/lost kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatas dilakukan secara bertahap sesuai cash flow yang disepakati bersama; 7. Bahwa pasal 5 PERJANJIAN mengenai Tata Cara Kerjasama - Ayat 1: Para Pihak akan membuka rekening bersama atau Joint Account di Bank Tabungan Negara cabang Karawang sebagai rekening penerimaan dan pengeluaran keuangan “PROYEK” yang selanjutnya disebut sebagai “Rekening JO” ; TERGUGAT melalui Abdul Hakim sebagai Direktur Utama telah membuka rekening bersama di Bank Tabungan Negara cabang Karawang bernomor 181.01.30.000.197.8 pada tanggal 9 Mei 2011. - Ayat 2: Pihak Kedua (PENGGUGAT) akan menyerahkan dana investasi kepada Pihak Pertama (TERGUGAT) sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tunai yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani Pihak Pertama (TERGUGAT) merupakan pinjaman yang harus dikembalikan; TERGUGAT melalui Abdul Hakim sebagai Direktur Utama pada tanggal 10 Mei 2011 menerbitkan Tanda Terima no: 02/KW-JO/V/2011, yang menerangkan telah diterima uang sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Samina Purnawan (PENGGUGAT) untuk pembayaran Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dan Pemasaran Perumahan The Sadang Residence Purwakarta. - Ayat 3: Pihak Pertama (TERGUGAT) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana investasi Pihak Kedua ( PENGGUGAT) hanya untuk hal hal yang terkait penyelenggaraan “PROYEK” termasuk didalamnya


pembebasan

lahan,

perijinan,

pembangunan,

konsonstruksi

dan

infrastruktur - Ayat 4: Dalam pelaksanaan “PROYEK”, tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya akan menjadi jaminan atas pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan Pihak Kedua (PENGGUGAT) dan sementara dapat digunakan demi jalannya “PROYEK” - Ayat 5: Bahwa akan diterbitkan standing instruction (SI) yang akan secara otomatis melakukan pemindahbukuan setiap dana yang masuk ke rekening BTN no 0018101300001724 atas nama Pihak Pertama (PT ALUMAS JAYA MANDIRI) (TERGUGAT) ke rekening JO BTN cabang Karawang atas nama Para Pihak (Samina Purnawan dan Abdul Hakim) yang akan dilampirkan kemudian, sehingga setiap transaksinya akan transparan, accountable dan auditable; - Ayat 6: Penggunaan dana dalam rekening JO akan mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama dengan mekanisme penggunaan dan pelaporan yang diatur dalam Standar Operation Procedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) dan disetujui oleh Pihak Pertama (TERGUGAT) dalam rangka menjaga akuntabilitas - Ayat 7: Alur pelaksanaan kerjasama akan mengikuti Struktur Organisasi JO (Joint Operation) yang disusun dan ditetapkan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) atas persetujuan Pihak Pertama (TERGUGAT) demi terjaganya profesionalisme dan akuntabilitas kerja: - Ayat 8: Setiap penerimaan “PROYEK” dari konsumen ataupun pihak lain harus dibukukan dalam “Rekening JO”, sedangkan penerimaan sebelum Perjanjian

ini

dinyatakan

sebagai

utang

yang

mekanisme

pengembaliannya ditentukan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT); 8. Bahwa pasal 6 PERJANJIAN mengenai Hak dan Kewajiban Pihak Pertama - Ayat 1:Pihak Pertama (TERGUGAT) berhak untuk: - Menerima sejumlah keuntungan yang telah disepakati dalam pasal 3 Perjanjian ini - Menggunakan dana/modal yang terdapat “Rekening JO” demi jalannya “PROYEK” sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama. - Ayat 2:Pihak Pertama berkewajiban untuk:


- Mengurus

penyelesaian

administrasi

pertanahan

yaitu

berupa

perubahan kepemilikan atas tanah lokasi proyek tersebut dari pihak pemilik awal (Kaboel Soenoto) menjadi atas nama Pihak Pertama (TERGUGAT) secara sah menurut UU Pertanahan yang berlaku - Menggunakan dana Pihak Kedua dengan penuh tanggung jawab dalam lingkup “PROYEK” - Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan “ PROYEK” - Mengembalikan

modal

yang

disertakan

oleh

Pihak

Kedua

(PENGGUGAT) dan memberikan share profit/lost sesuai yang diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini 9. Bahwa

pasal 7 PERJANJIAN mengenai Hak dan Kewajiban Pihak

Kedua - Ayat 1:Pihak Kedua (PENGGUGAT) berhak untuk: - Menerima sejumlah keuntungan yang telah disepakati dalam pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian ini - Menerima kembali dana investasi yang telah disertakannya dalam “PROYEK” - Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan Pihak Pertama setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali serta melakukan audit atas penggunaan dana tersebut - Menyertakan wakilnya dalam struktur demi terjaganya profesionalisme dan akuntabilitas kerja - Ayat 2: Pihak Kedua (PENGGUGAT) berkewajiban untuk: - Menyerahkan dana investasi yang disertakannya sebagaimana disebut dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini 10. Bahwa PERJANJIAN ini bersifat mengikat Para Pihak yang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdata: (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian seluruh butir butir dalam PERJANJIAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 wajib atau harus dipenuhi dan /atau dilaksanakan oleh para pihak Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 16 dari 56

TERGUGAT

TIDAK

MENJALANKAN

KEWAJIBAN

BERDASARKAN

PERJANJIAN (WANPRESTASI) 11. Bahwa berdasarkan rangkaian tersebut diatas, PENGGUGAT telah menuntaskan kewajibannya dengan menyerahkan uang sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dibuktikan dengan Tanda Terima no: 02/KW-JO/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Abdul Hakim sebagai Direktur Utama TERGUGAT (posita 7 ayat 2); Wanprestasi I Tiadanya Laporan Pertanggungjawaban 2 Mingguan 12. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3, TERGUGAT bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dana investasi PENGGUGAT, ditambahkan pula dalam pasal 5 ayat 5, pengelolaan keuangan Proyek harus dilakukan sesuai prinsip transparan, accountable dan auditable. Sebagai wujudnya maka berdasarkan pasal 7 ayat 1, PENGGUGAT akan menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan TERGUGAT setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali serta melakukan audit atas penggunaan dana tersebut. Namun hingga gugatan ini dibuat, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakan TERGUGAT, yang janjinya akan diberikan setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali. Dengan demikian bisa dikatakan TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT, karena tidak mentaati dan mengikuti pasal pasal dalam PERJANJIAN (wanprestasi), dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable Wanprestasi II Tidak Memberikan Standing Instruction (perintah pemindahbukuan) dari rekening TERGUGAT ke rekening bersama 13. Bahwa sekali lagi, berlandaskan pasal 5 ayat 5 maka pengelolaan keuangan Proyek harus dilakukan sesuai prinsip transparan, accountable dan auditable. Sehingga dengan semangat ketiga prinsip tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk: a. Membuka Rekening Bersama di Bank BTN (pasal 5 ayat 1).


b. Akan

diterbitkan

standing

instruction

yang

berisi

perintah

pemindahbukuan dari rekening TERGUGAT ke rekening bersama (Pasal 5 ayat 5). c. Setiap penggunaan dana investasi akan mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama (Pasal 5 ayat 6) d. Setiap penerimaan “Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain harus dibukukan dalam rekening JO (pasal 5 ayat 8); 14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melakukan hal sebagai berikut: a. Pada tanggal 9 Mei 2011, Abdul Hakim sebagai Direktur Utama TERGUGAT

telah

181.01.30.000.197.8

membuka di

Bank

rekening

BTN

cabang

bersama

bernomor

Karawang

sekaligus

menyetorkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) b. Pada tanggal 6 Juni 2011, Abdul Hakim sebagai Direktur Utama dan Rosdiana Lubis sebagai Komisaris TERGUGAT menerbitkan: SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA HASIL REALISASI KPR/KYG-BTN (STANDING INSTRUCTION), isinya meminta kepada Bank BTN Cabang Karawang agar seluruh transaksi keuangan PT Alumas Jaya Mandiri yang timbul dari hasil pencairan KPR dan Cash in atas proyek perumahan The Sadang Residence untuk dibayarkan ke rekening Join Account antar PT Alumas Jaya Mandiri dan Ibu Samina (PENGGUGAT) no 181.01.30.000.197.8 atas nama Abdul Hakim qq Samina Purnawan di Bank BTN Kantor Cabang Karawang. 15. Bahwa

berdasarkan

penelusuran

PENGGUGAT

pada

tanggal

15

September 2015 di Bank BTN cabang Karawang, maka terlihat: a. Surat sebagaimana dinyatakan pada posita no 13 b tidak pernah dikirimkan oleh TERGUGAT sehingga Bank BTN tidak pernah menerima surat itu dari TERGUGAT; b. Akibat tidak dikirimkannya surat tersebut, maka didalam Rekening Bersama pertanggal 9 Juni 2011 hanya tersisa Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Itupun berasal dari uang setoran pembukaan rekening (9 mei 2011) sebesar Rp 1.000.000 (posita 13 a) dikurangi biaya buku cek/BG (9 Juni 2011) sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya meterai (9 Juni 2011) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);


c. Setelah membayar setoran pembukaan rekening, TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan rekening bersama. Rekening bersama ini non aktif sejak 9 Juni 2011 Untuk pengelolaan keuangan

Proyek, TERGUGAT menggunakan

rekening lain yang tidak pernah diberitahukan, diperlihatkan, dan disampaikan kepada PENGGUGAT, sehingga: i. Rencana penggunaan dana investasi yang mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama (Pasal 5 ayat 6) ii. Penerimaan “Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain harus dibukukan dalam rekening JO (pasal 5 ayat 8) Tidak pernah terwujud. Dengan demikian bisa dikatakan, TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT, karena

tidak

mentaati

dan

mengikuti

pasal

dalam

PERJANJIAN

(wanprestasi), dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable Wanprestasi III Tiadanya Pengembalian Modal 16. Bahwa TERGUGAT berkewajiban mengembalikan modal yang disertakan oleh PENGGUGAT sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan memberikan share profit & lost dengan porsi 50%:50%., sebagaimana diatur dalam: a.

Pasal 3 Perjanjian

b.

Pasal 4 Perjanjian

c.

Pasal 6 ayat 2 Perjanjian

Hingga berselang 4 (empat) tahun kemudian dan pada saat gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang sepeserpun sebagai bentuk pengembalian modal yang disertakan PENGGUGAT. Dengan demikian bisa dikatakan, TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT karena

tidak

mentaati

dan

mengikuti

pasal

dalam

PERJANJIAN

(wanprestasi) dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable Wanprestasi IV Pengalihan Jaminan atas Pengembalian Dana Investasi


17. Bahwa Pasal 5 Ayat 4 dengan tegas menyatakan: tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya akan menjadi jaminan atas pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan Pihak Kedua (PENGGUGAT) Pasal ini menegaskan soal jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT, jika sekiranya gagal mengembalikan dalam bentuk uang atas modal yang diberikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan memberikan tanah berikut bangunan sebagai bentuk pengembalian kepada PENGGUGAT; 18. Bahwa hingga berakhirnya PERJANJIAN pada tanggal 12 (dua belas) Mei 2012 (Tanggal Jatuh Tempo) (posita 4), TERGUGAT tidak pernah memperlihatkan itikad baik untuk memberikan jaminan atas gagalnya pengembalian dalam bentuk uang atas atas modal yang diberikan PENGGUGAT

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Pasal

5

Ayat

4

PERJANJIAN (posita 7). 19. Bahwa bukannya memberikan jaminan atas gagalnya pengembalian dalam bentuk uang atas atas modal yang diberikan PENGGUGAT, TERGUGAT malahan mengirimkan surat tertanggal 12 April 2013 dengan perihal permohonan fasilitas kredit kepada TURUT TERGUGAT. 20. Bahwa menanggapi surat TERGUGAT tertanggal 12 April 2013 tersebut diatas, kemudian TURUT TERGUGAT mengirimkan surat no: 333A/KRWPIM/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada intinya TERGUGAT setuju untuk memberikan Fasilitas Modal Kerja (Baru) dengan plafond sebesar Rp 16.000.000.000 (Enam belas milyard Rupiah) bagi pembangunan perumahan The Sadang Residence 21. Bahwa akhirnya TERGUGAT melakukan Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT dan meletakan Hak Tanggungan atas: a. SHGB no 02902/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 3000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 309/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat b. SHGB no 02903/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 37000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 310/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat ; Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 20 dari 56

22. Bahwa meskipun sadar memiliki kewajiban atas pengembalian modal tetapi TERGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk: a.Menawarkan tanah berikut bangunan sebagai bentuk pengembalian b.Memberikan alternatif solusi lain sebagai bentuk penyelesaian c.Mengembalikan modal PENGGUGAT dari kredit bank Bukopin Dengan demikian bisa dikatakan, TERGUGAT secara sadar dan sengaja tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana investasi PENGGUGAT karena

tidak

mentaati

dan

mengikuti

pasal

dalam

PERJANJIAN

(wanprestasi) dengan tidak melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, accountable dan auditable TERGUGAT

MENGABAIKAN

AJAKAN

PENGGUGAT

UNTUK

MENYELESAIKAN MASALAH SECARA MUSYAWARAH 23. Bahwa meskipun telah didera kerugian selama 4 (empat) tahun dengan tidak dikembalikannya modal yang telah ditanamkan ditambah sikap TERGUGAT yang tidak memperlihatkan itikad baik. PENGGUGAT masih mengupayakan

penyelesaian

masalah

secara

musyawarah

dengan

mengundang TERGUGAT untuk bertemu. 24. Bahwa berdasarkan undangan tertanggal 19 Oktober 2015, terjadilah pertemuan di kantor PENGGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham, Direktur TERGUGAT. Dalam kesempatan tersebut PENGGUGAT meminta uangnya yang sebesar Rp 9.500.000.000

(Sembilan

milyar

lima

ratus

juta

rupiah)

ditambah

keuntungan serta bunganya, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata: Tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila

si

berutang

tidak

memenuhi

kewajibannya,

mendapatkan

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga Namun dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT tidak bisa memberikan kepastian kapan akan dilakukan pengembalian dan alternatif penyelesaian masalah 25. Bahwa pada tanggal 6 November 2015, kembali diadakan pertemuan di kantor PENGGUGAT yang juga dihadiri para pemegang saham, direktur TERGUGAT. Lagi lagi tidak terdapat kepastian, kapan TERGUGAT akan menyelesaikan kewajibannya.


26. Bahwa karena belum juga diselesaikan kewajiban tersebut, PENGGUGAT telah melakukan peneguran berupa dua buah surat masing masing tertanggal 2 Februari 2016 dan 28 Februari 2016 kepada TERGUGAT, namun kedua surat tersebut tidak diindahkan sama sekali. Sampai gugatan ini dibuat, tidak ada jawaban/tanggapan tertulis atas kedua surat tersebut Sehingga dengan demikian, TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya; 27. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN yaitu pengembalian uangnya yang sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan serta bunganya.

Sehingga

dengan

demikian,

wanprestasi

tersebut

telah

mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ditambah keuntungan serta bunganya. 28. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara aquo menyatakan TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan telah melanggar pasal 1338 KUHPerdata jo pasal 1234 KUHPerdata yaitu Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, berupa: a. TERGUGAT tidak pernah mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang digunakannya setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali kepada PENGGUGAT (Wanprestasi I) b. TERGUGAT tidak memanfaatkan rekening bersama untuk: - Pengelolaan keuangan Proyek; - Penggunaan modal PENGGUGAT yang mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama - Mencatatkan setiap penerimaan Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain (Wanprestasi II) c. TERGUGAT tidak pernah memberikan uang sepeserpun sebagai bentuk pengembalian

modal

yang

disertakan

PENGGUGAT

ditambah

memberikan share profit & lost dengan porsi 50%:50% (Wanprestasi III) d. TERGUGAT tidak pernah memberikan tanah berikut bangunan menjadi jaminan

atas

pengembalian

dana

investasi,

ketika

tidak

bisa


mengembalikan dalam bentuk uang kepada PENGGUGAT (Wanprestasi IV) 29. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: a. SHGB no 02902/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 3000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 309/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat b. SHGB no 02903/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 37000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 310/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat 30. Bahwa PENGGUGAT mengetahui kedua bidang tanah tersebut telah diikat dalam bentuk Hak Tanggungan dalam Perjanjian kredit antara TERGUGAT dan Bank BUKOPIN Cab Karawang pada tahun 2013. Namun pada prinsipnya tidak terdapat larangan didalam peraturan, perihal diletakannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (Hak Tanggungan misalnya) Tetapi didalam praktek, Sita yang diletakan tersebut oleh juru sita menjadi dikualifikasikan sebagai Sita Persamaan (Vergelijken Beslag) berdasarkan pasal

463

Reglement

Acara

Perdata

(Reglement

op

de

Rechtsvordering/RV). Jaminan dari hak preferen dari kreditor pemegangnya (kreditor preferen) terhadap harta kekayaaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference) Prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan. Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut maka kreditor preferenlah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusi hingga terlunasinya tagihan piutangnya, jika masih terdapat sisanya, maka barulah itu menjadi bagiannya pihak yang berhak Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 23 dari 56

berdasarkan Sita Persamaan yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag) (hukumonline.com) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2.

Menyatakan

sah

PEMBANGUNAN

dan

mengikat

PERUMAHAN

PERJANJIAN

“THE

SADANG

KERJASAMA RESIDENCE

PURWAKARTA ANTARA PT ALUMAS JAYA MANDIRI DAN SAMINA PURNAWAN yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta; 3.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

4.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas: a.

SHGB no 02902/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 3000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 309/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cinaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat

b.

SHGB no 02903/Ciseureuh berlaku sampai dengan tanggal 08/03/2031 atas nama PT Alumas Jaya Mandiri luas tanah 37000 M2 berdasarkan Surat Ukur no 310/Ciseureuh/2005 tanggal 24 /11/2005, yang beralamat di blok: Kp Cimaung Desa Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat

5.

Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan modal sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

6.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT tidak menjalankan putusan

7.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga moratorium sebesar 6% pertahun sejak diajukan gugatan untuk membayar ganti kerugian

8.

Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

9.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 24 dari 56

10.

Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendirian lain, Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono ; Setelah membaca jawaban Tergugat tertanggal : 21 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1.

Gugatan tidak bersandar pada hukum (Onrechtmatigedaad). Gugatan Pengugat tersebut tidaklah bersandar pada hukum (Onrechtmatigedaad), tidak jelas dan tidak tegas mengungkapkan Peristiwa hukum dan dasar yuridis gugatan. Gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum dimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan haruslah kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar Gugatan serta alasan-alasan Gugatan (Middelen Van den eis), peristiwa hukum yang jelas dan tegas menjelaskan mengenai duduk perkara tanpa mengesampingkan dan atau menghilangkan

fakta-fakta

yang

sebenarnya

sehingga

kebenaran

terungkap dan keadilan sejati dapat tercapai. Sedangkan tentang hukum diuraikan dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” tertanggal 12 Mei 2011 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai aspek Yuridis dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi ini, selain tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi, perjanjian tersebut patut untuk dikesampingkan karena telah kadaluarsa dan Penggugat dengan perjanjian tersebut tidak mengalami kerugian. Bahwa sahnya suatu perjanjian telah diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata dengan prinsip bahwa suatu perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu dimana hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Para Pihak yang membuat perjanjian haruslah menghormati dan melaksanakan perjanjian yag merupakan kehendak bebas para pihak dalam membuat perjanjian. Pada prinsipnya perjanjian timbul sejak terjadi kesepakatan


para pihak, sejak para pihak menyatakan kesediaannya, sejak itulah perikatan terjadi atau berlaku. Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” yang dibuat, disepakati dan di tandatangani oleh para pihak tanggal 12 Mei 2011. Pasca terjadinya kesapakatan diantara para pihak, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang disepakati sampai pada batas waktu yang diperjanjikan. Klausul dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 PERJANJIAN mengenai Tata Cara Kerjasama yang disebutkan dalam Gugatan Point 7 Halaman 3 disebutkan bahwa: Ayat 1 :

Para Pihak akan membuka rekening bersama atau Joint Account di

Bank Tabungan Negara cabang Karawang

sebagai rekening penerimaan dan pengeluaran Keuangan “PROYEK” yang selanjutnya disebut sebagai “Rekning JO”. Ayat 2 :

Pihak Kedua (Penggugat) akan menyerahkan dana investasi kepada Pihak Pertama (Tegugat) sebesar Rp. 9.500.000.000,(Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tunai yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pihak pertama (Tergugat) merupakan pinjaman yang harus dikembalikan.

Dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan mengenai Perbuatan hukum dalam peristiwa pembuatan Rekening JO dan Penerimaan dana oleh Pihak Pertama terjadi pada tanggal 9 dan 10 Mei 2011 sedangkan perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” yang dibuat, disepakati dan di tandatangani oleh para pihak tanggal 12 Mei 2011, bertolak belakang dengan klausul Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 PERJANJIAN mengenai Tata Cara Kerjasama, dijelaskan dengan tata bahasa yang menggunakan Ejaan dengan kata “akan” yang dimaknai sebagai perbuatan hukum yang belum tentu terjadi atau untuk terjadi dikemudian hari. Dimana setelah PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 yang mengatur hak dan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu antara pihak Pertama dengan Pihak Kedua tidak pernah terjadi perbuatan hukum apapun terkait perjanjian

tersebut,

sedangkan

pada

prinsipnya

hukum

perjanjian

menganut asas konsensualisme artinya bahwa perikatan timbul sejak Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 26 dari 56

terjadi

kesepakatan

para

pihak.

Sejak

para

pihak

menyatakan

kesediaannya, sejak itulah perikatan terjadi atau berlaku. Dapat dinyatakan bahwa Perbuatan hukum pada Tanggal 9 dan 10 Mei 2011 tidak ada kaitannya dengan kesapakatan dan terjadi sebelum hubungan hukum dalam PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011. PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 pun tidak menjelaskan mengenai sejumlah dana investasi yang dikaitkan oleh Penggugat (Pihak Kedua) terhadap Tergugat berdasarkan tandaterima dari Pihak Pertama Sdr. Abdul Hakim tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Kronologis peristiwa hukum seperti diatas, dilihat dari urutan waktu, tanggal per-tanggal tentu tidak dapat dikaitkan satu sama lain apalagi tidak adanya penjelasan-penjelasan dari PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 yang tidak terdapat klausul kesepakatan mengenai perbuatan hukum sebelum tanggal 12 Mei 2011. Sehingga harus diselidiki maksud PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 oleh kedua pihak, perlu penjelasan dan penafsiran dari para pihak terkait klausul perjanjian dengan penjelasan-penjelasanya. Perbuatan hukum diatas sebelum PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 terjadi, merupakan perbuatan hukum yang tidak mendasar pada suatu kesepakatan dan belum berlaku untuk mengikat terhadap PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011. Tergugat menyakini ada hubungannya dan berkaitan untuk dan terhadap Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2011 yang peristiwa hukumnya dihilangkan dan Penggugat berusaha untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Melihat Gugatan Wanprestasi ini, gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 No.3 RV, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum dengan peristiwa hukum yang menjelaskan mengenai duduk perkara tidak diuraikan secara terinci sesuai fakta-fakta sehingga tidak bersandar pada hukum

(Onrechtmatigedaad).

Dengan

ketentuan

yang

ada

dan

kewenangan yang mulia majelis hakim, patut untuk dapat menolak gugatan Penggugat tersebut dan/atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2.

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).


Bahwa didalam sebuah Gugatan mengenai petitum haruslah jelas dan tegas, petitum tidak boleh berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan (Obscuur Libel). Gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat Obscuur Libel, tidak jelas

atau

kabur.

Dimana

Posita

(Fundamentum

Potendi)

tidak

menjelaskan fakta-fakta kejadian yang menjadikan peristiwa hukum terhadap apa yang diharapkan Penggugat dalam Petitum dengan dasar perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” dibuat pada tanggal 12 Mei 2011. Posita Penggugat menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang terjadi mengenai tanda terima dan tata cara kerjasama terjadi sebelum perjanjian tanggal 12 Mei 2011 yang Tergugat yakini peristiwa tersebut terjadi untuk dan terhadap perjanjian sebelum tanggal 12 Mei 2011 yaitu PERJANJIAN tanggal 5 Januari 2011. Sedangkan setelah PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 diantara Para Pihak tidak terjadi peristiwa hukum apapun. Dasar hukum yang tidak jelas

digunakan

(Fundamentum

dalam

Potendi)

gugatan dengan

ini

Petitum

mengakibatkan Saling

Posita

bertentangan,

Dengan Ketentuan yang ada dan kewenangannya majelis hakim yang mulia dapat menolak gugatan yang Obscuur Libel, tidak jelas atau kabur dan/atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3.

Gugatan Penggugat Error In Persona. Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas ditujukan terhadap organ perseroan mana yang harus digugat (Error In Persona). Perjanjian yang dibuat oleh Pengugat terkait Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” terjadi pada tahun 2011 yang pada awalnya ditandatangani oleh tiga Pihak, PIHAK PERTAMA adalah PT. ALUMAS JAYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama, PIHAK KEDUA adalah CV. ANDALAN UTAMA yang diwakili oleh Sdr. POERNAMA EFFENDIE selaku Direktur dan PIHAK KETIGA adalah Sdr. SAMINA PURNAWAN pada tanggal 5 Januari 2011 dan kemudian tanggal 12 Mei 2011 terjadi kembali perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” antara PIHAK PERTAMA adalah PT. ALUMAS JAYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama dan Pihak Kedua adalah Sdr. Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 28 dari 56

SAMINA PURNAWAN, dimana kedua perjanjian tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Para pihak membuat Perjanjian tersebut semata-mata untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sehingga ketika perjanjian tersebut dibuat maka Direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan. Gugatan terhadap badan hukum keperdataan (Civilrechtelkijke rechts personen), maka gugatan harus diajukan kepada pengurusnya. Apabila badan hukum telah bubar, gugatan haruslah diajukan kepada salah seorang Pemberesnya atau dapat diajukan kepada salah seorang Persero atau Persero Pengurusnya. Gugatan haruslah ditujukan bukan kepada PT. ALUMAS JAYA MANDIRI semata termasuk kepada pihak CV. ANDALAN UTAMA yang diwakili oleh Sdr. POERNAMA EFFENDIE selaku Direktur termasuk didalamnya terdapat pihak yang menerima dana dan mendistribusikan dana investtasi dengan hasil audit oleh Penguguat yaitu Sdr/i. Wa Ode Nur intan. Sehingga cukup beralasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); 4.

Gugatan Penggugat berkaitan dengan kurangnya para pihak yang dijadikan Sebagai Tergugat/ Turut Tergugat (Ekceptio Plurium Litis consortium). Dalam surat gugatan demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang/badan hukum,

walaupun

bukan

pihak

yang

bersengketa

tetap

harus

diikutsertakan dalam gugatan penggugat, sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Majelis hakim. Apalagi terhadap pihak-pihak lain (orang/badan hukum) yang bersengketa maka wajib untuk dijadikan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat. Penggugat berusaha untuk menghilangkan Fakta peristiwa hukum yang seutuhnya

dimana

bahwa

Perjanjian

Kerjasama

Pembangunan

Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” tertanggal 12 Mei 2011 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai aspek Yuridis dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi ini merupakan perjanjian yang tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian Kerjasama

Pembangunan

Perumahan

“The

sadang

Residance

Purwakarta” tanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani oleh tiga Pihak, Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 29 dari 56

PIHAK PERTAMA adalah PT. ALUMAS JAYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama, PIHAK KEDUA adalah CV. ANDALAN UTAMA yang diwakili oleh Sdr. POERNAMA EFFENDIE selaku Direktur dan PIHAK KETIGA adalah Sdr. SAMINA PURNAWAN. Penggugat

dengan

gamblang

mengetahui

fakta

peristiwa

hukum

seutuhnya bahwa terhadap objek gugatan ini melibatkan banyak pihak yang terlibat baik yang bersengketa ataupun bukan pihak yang bersengketa: -Penggugat menyadari bahwa Fakta peristiwa hukum yang sebenarnya melibatkan pihak CV. ANDALAN UTAMA yang diwakili oleh Sdr. POERNAMA EFFENDIE dan WA ODE NUR INTAN, oleh karenanya, pihak-pihak tersebut harus turut digugat oleh Penggugat; -Penggugat mengetahui bahwa PT. ALUMAS JAYA MANDIRI telah beberapa kali mengalami perubahan Organ Perseroan, sehingga untuk memberikan penjelasan terhadap objek gugatan ini, pihak direksi yang membuat perjanjian Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” tersebut harus turut digugat oleh Penggugat. -Penggugat mengetahui bahwa PT. ALUMAS JAYA MANDIRI telah mengalami beberapa kali perubahan pemegang saham dengan akta perubahan yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang, dan oleh karenanya, pihak tersebut harus turut digugat oleh Penggugat. -Penggugat Mengetahui dan dapat menjelaskan bahwa Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” erat kaitan dengan pihak Perbankan dalam hal ini BANK Tabungan Negara cabang Karawang mengenai pencairan cash in KPR dan pembukaan Rekening

JO,

untuk

memberikan

penjelas

dan

memperjelas

permasalhan oleh karenanya, pihak tersebut harus turut digugat oleh Penggugat. -Penggugat Mengetahui dan paham bahwa terhadap Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” melibatkan intansi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta, dan oleh karenanya, pihak tersebut harus turut digugat oleh Penggugat. Tidak hanya sebatas pihak yang erat kaitan bukti hak kepemilikannya Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 30 dari 56

dengan Hak Tanggungan pihak Perbankan dalam hal ini PT. BANK BUKOPIN CABANG KARAWANG. -Penggugat Mengetahui dan paham bahwa terhadap Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” sebagian tanah dan bangunan sudah beralih kepada Pihak Ketiga dan oleh karenanya, pihak tersebut harus turut digugat oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo. No 621 K/Sip/1975 yang menyatakan : "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”. Sehubungan gugatan Penggugat kurang pihak maka Gugatan Penggugat yang tidak lengkap para pihaknya, masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 663k/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, Tanggal 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”. Mohon kiranya yang mulia majelis hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat Demi tuntasnya proses pemeriksaan, kesuluruhan pihak baik Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat kesemuaannya harus dilibatkan. Tidak lengkapnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam surat gugatan, mengakibatkan gugatan cacat secara formil dan menimbulkan konsekuensi gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); 5.

Perubahan Gugatan. Bahwa Tergugat menolak perubahan dan penambahan pihak dalam gugatan Pengugat dengan alasan sebagai berikut: Bahwa perubahan dan penambahan pihak yang diajukan oleh Penggugat pada sidang hari senin tanggal 30 Mei 2011 dengan menambah pihak yaitu PT. Bank Bukopin Cabang karawang tidak sesuai dengan hukum acara, oleh karenanya sangat merugikan Tergugat sehingga harus merubah kembali surat jawabannya. Penggugat jelas telah melanggar


ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (“RV”) yang menyebutkan sebagai berikut: Pengugat berhak untuk melakukan perubahan dan mengurangi tuntutanya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”. Bahwa perubahan gugatan yang diperkanankan hanyalah terhadap hal-hal yang tidak prisipal seperti perubahan nomor surat, salah ketik dan lain sejenisnya. Perubahan atau penambahan pihak baru yang diajukan oleh Pengugat sudah jelas telah mengakibatkan adanya perubahan yang subtansi dari materi pokok gugatan baik pada bagian posita maupun petitumnya, sehingga perubahan dan penambhan pihak yang diajukan penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 209k/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 k/ Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 226 k/Sip/1973, tgl. 27 November 1975 “Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri” dan “Perubahan gugatan mengenai pokok perkara harus ditolak”. Sehingga cukup beralasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa jawaban Tergugat pada Eksepsi diatas mohon dijadikan sebagai jawaban yang termuat dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;

2.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas dibenarkan oleh Tergugat;

3.

Bahwa pada tahun 2011 bertepatan dengan hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 telah terjadi perjanjian kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” yang ditandatangani oleh tiga Pihak, PIHAK PERTAMA adalah PT. ALUMAS JAYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama, PIHAK KEDUA adalah CV. ANDALAN UTAMA yang diwakili oleh Sdr. POERNAMA EFFENDIE selaku Direktur dan PIHAK KETIGA adalah Sdr. SAMINA PURNAWAN, dan sudah berjalan. Namun dengan alasan-alasan tertentu yang belum jelas berdasarkan penjelasan Penggugat dalam surat Somasi tanggal 21 Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 32 dari 56

September 2015 pada point 7 disebutkan pada

tanggal 10 Mei 2011

perjanjian tanggal 5 Januari 2011 oleh 3 Pihak dinyatakan berakhir dan batal, Kemudian

bertepatan dengan hari Kamis tanggal 12 Mei 2011

kembali terjadi kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA adalah PT. ALUMAS JAYA MANDIRI yang diwakili oleh Sdr. ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama, PIHAK KEDUA adalah Sdr. SAMINA PURNAWAN, PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 ini tidak terlaksana, antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan PERJANJIAN

tanggal 12 Mei 2011 kemudian

PERJANJIAN ini dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh penggugat terhadap

Tergugat

atas

kerugian

dana

investasi

sebesar

Rp.

9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah). Padahal sama sekali PERJANJIAN ini belum terlaksana, sehingga ada dugaan itikad yang tidak baik dari Penggugat dalam maksud pembuatan Perjanjian tanggal 12 Mei 2011 dan menjadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan. 4.

Bahwa tidak terpenuhinya prinsip untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu terhadap hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” tertanggal 12 Mei 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat maka PERJANJIAN tanggal

12

Mei

2011

sebagai

dasar

yuridis

dalam

gugatan

wanprestasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban serta tata cara kerjasama, Klausul dalam PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dapat dibatalkan menurut alasan-alasan oleh perundang-undangan yang cukup untuk itu; 5.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak menjalankan kewajibanya berdasarkan PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011;

6.

Bahwa apa yang dituangkan pada gugatan Pengugat tanggal 30 Maret 2016 halaman 5 (Posita 7 ayat 2) terkait tanda terima No: 02/KWJO/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Abdul Hakim sebagai Direktur Utama Tergugat pada saat itu, merupakan erat kaitan berhubungan dengan kerjasama JO pada PERJANJIAN tanggal 5 Januari Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 33 dari 56

2011 bukan Terkait PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011, melainkan yang terjadi Penggugat justru tidak melaksakan kewajibannya pada PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011. 7.

Bahwa terkait Wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatanya mulai dari Wanprestasi I sampai Wanprestasi IV, bagaimana dapat dikatakan bahwa Tergugat pada saat ini melakukan wanprestasi terhadap Pihak Pertama PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 dalam hal ini Penggugat. Karena baik Pengugat maupun Tergugat dalam malaksanakan ataupun memenuhi PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011, kedua belah pihak tidak Pernah melaksanakan Prestasinya sama sekali, Artinya Penggugat Tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Dana Investasi setelah PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 terjadi.

8.

Bahwa Tergugat tidak sama sekali mengabaikan ajakan Penggugat untuk

menyelesaikan

masalah

secara

musyawarah,

Tergugat

menyambut baik upaya tersebut dimana beberapa undangan pertemuan, Tergugat

menghormati

dengan

menghadiri

Undangan

pertemuan

walaupun menurut dalil Penggugat dalam acara pertemuan Tergugat tidak bisa memberikan kepastian dan alternatif penyelesaian masalah. Padahal Tergugat menunjukan sikap dengan itikad baik temasuk dalam acara mediasi di Pengadilan Negeri Purwakarta dalam menawarkan Kepastian dan alternatif solusi penyelesaian masalah, setelah mengkrucutkan permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, berdasarkan pertimbangan Permasalahan yang terjadi terhadap PERJANJIAN tanggal 5 Januari 2011 bukan terhadap PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011, dimana oleh Penggugat dijadikan dasar Yuridis gugatan yang seakan-akan berdiri sendiri. 9.

Bahwa sehubungan tidak terpenuhinya Prestasi hak dan kewajiban oleh para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam PERJANJIAN tanggal 12 Mei 2011 maka hubungan hukum antara Para pihak tidak pernah terjadi, dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak sama sekali mengalami kerugian atas perjanjian tanggal 12 Mei 2011 seperti yang didalilkan dan tidak berhak untuk menuntut mengenai keuntungan atas pengantian biaya, rugi dan bunga. Apalagi menuntut bunga moratorium sebesar 6 % pertahun Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 34 dari 56

sejak diajukan gugatan, Tergugat Memandang hal ini merupakan sikap dengan itikad tidak baik dari Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini UNTUK MENOLAK permintaan dan tuntutan dari Penggugat Alasan permohonan tersebut HARUS DITOLAK dan TIDAK DAPAT DIKABULKAN karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki alasan hukum serta Gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), Sehingga cukup beralasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); 10. Bahwa tidak ada alasan yang cukup dapat disangkakan kepada Tergugat untuk

dapat

menggelapkan

atau

melarikan

asset

yang

dimiliki

sebagaimana diatur dalam pasal 227 (1) HIR mengenai sita jaminan, Mahkamah Agung

dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa sita

jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisayaratkn dalam Pasal 227 (1) HIR adalah tidak dibenarkan, sehingga permohonan dalam Petitum No.4 gugatan Penggugat yang meminta kepada majelis hakim untuk “melakukan Sita Jaminan” HARUS DITOLAK dan TIDAK DAPAT DIKABULKAN karena

menurut faktanya objek yang diikat oleh hak

tanggungan tidak terkait dengan objek SHGB No. 02902/Ciseureuh dan SHGB No. 02903/Ciseureuh. Sehingga cukup beralasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); 11. Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukan dalam surat jawaban gugatan ini yang tersebut diatas. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini UNTUK MENOLAK permintaan dan tuntutan dari Penggugat yang meminta kepada majelis hakim untuk “Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-

(Seratus ribu

rupiah)

untuk tiap

hari kelalaian

dalam

menjalankan putusan”. Alasan permohonan tersebut HARUS DITOLAK dan TIDAK DAPAT DIKABULKAN karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki

alasan hukum serta Gugatan Penggugat sangatlah kabur

dan tidak jelas (Obscuur Libel), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 79k/Sip/1972, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama–sama dengan tuntutan membayar uang “. Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 35 dari 56

Sehingga cukup beralasan untuk gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan : DALAM EKSEPSI: 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Gugatan,

Permohonan

dan/atau

segala

Tuntutan

dari

Penggugat di tolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk Seluruhnya; 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya: 3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The sadang Residance Purwakarta” tertanggal 12 Mei 2011 Tidak Sah dan tidak Berlaku Serta Batal Demi Hukum. 4. Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya perkara ini. Atau, SUBSIDAIR Apabila majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Setelah membaca jawaban Turut Tergugat tertanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : Eksepsi tentang ERROR IN PERSONA. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena yang ditarik sebagai Turut Tergugat tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid), dimana Turut Tergugat yaitu Bank Bukopin Cabang Karawang, tidak tahu menahu mengenai Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tahun 2011 sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat ; Bahwa sehingganya Turut Tergugat tidak tepat ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara incasu, karena tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 12


Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terhadap isi perjanjian tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak yang berjanji dan tergantung kepada para Pihak dalam hal ini yaitu Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard); Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvankelijke verklaard ). Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dibawah ini; 2. Bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini; 3. Bahwa sebagai perseroan terbatas, Tergugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat berdasarkan Surat Permohonan No.112/AJM-DU/IV/2013 tanggal 12 April 2013. 4. Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, maka Turut Tergugat sebagai lembaga keuangan (perbankan) menyetujui permohonan tersebut melalui Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja pada tanggal 24 Juni 2013 Nomor 333A/KRW-PIM/VI/2013, setelah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Turut Tergugat. 5. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 dilakukan akad kredit di hadapan Notaris Sanggra Aderio Anggestha, SH, MKn. antara Tergugat sebagai Debitur dan Turut Tergugat sebagai Kreditur dengan akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.221 tanggal 27 Juni 2013 dan Akta Pengakuan Hutang No. 222 tanggal 27 Juni 2013. 6. Bahwa sehubungan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas, serta dalil Penggugat point 21 gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat sampaikan bahwa tidak pernah meletakan Hak Tanggungan atas SHGB No. 02902 dan SHGB No. 02903 sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam point 21 gugatan Penggugat dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis


Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapat memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : A. Dalam Eksepsi : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya; 2. Menyatakan Onvankelijke

Gugatan

Penggugat

Tidak

Dapat

Diterima

(Niet

verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya; 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (Ex aequo et bono ); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Pwk yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 1.010.000,- ( Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah ) ; Membaca

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

04/Pdt.G/2016/PN.Pwk tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh H.MUHIYAR Bardi,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pwk tanggal 5 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Februari 2017 ;


Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 10 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2017 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Maret 2017 ; Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 16 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; Membaca surat dari Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta nomor W11.U7.616.HK.02/IV/2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk Pemberitahuan

Memeriksa Berkas

(Inzage) yang ke-2

perkara nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pwk kepada Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

Pembanding semula Penggugat telah diajukan

dari

Kuasa

Hukum

dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor

20 Tahun 1947 tentang

Peradilan ulangan di Jawa dan Madura oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 9 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pendirian Hakim Pertama mengenai hubungan hukum antara Pembanding

semula

Penggugat

dan

Terbanding

semula

Tergugat

sebagaimana pada halaman 51 paragraf 2, halaman 53 paragraf 2 dan 3, halaman 54 paragraf 3 dalam putusan tersebut, sebenarnya terdapat sifat dan karakterisik khusus, namun sangat disayangkan Hakim Pertama tidak mencoba

mengkaji

lebih

dalam

dan

memahami

lebih

detail.

Sifat dan karakteristik khusus hubungan hukum tersebut adalah :


a. Sebagai mana dinyatakan pada poin no 1 (hal 54 Putusan paragraf 3), terdapat janji penyerahan uang sebesar Rp 9.500.000.000 dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sesuai pasal 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 perjanjian tertanggal 12 Mei 2011. Namun menurut Hakim Pertama hal ini tidak terwujud. b. Sebagai mana dinyatakan pada poin no 2 (hal 53 Putusan paragraf 2), terdapat penggunaan uang oleh CV Andalan Utama sebesar Rp 2.398.900.000 dan Terbanding semula Tergugat menggunakan uang sebesar Rp.5.205.067.640,- atas dana milik Pembanding semula Penggugat. Padahal perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 hanya mengatur hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sementara yang mengatur soal CV Andalan Utama adalah Perjanjian tanggal 5 Januari 2011 c. Sebagaimana dinyatakan pada poin no 3 (hal 53 Putusan paragraf 3), terdapat klausul bahwa nilai Rp 9.500.000.000 tersebut didapat karena Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah bunga dan keuntungan yang diberikan dari modal Rp 8.000.000.000 yang diberikan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat. Sementara menurut Hakim Pertama janji penyerahan uang sebesar Rp 9.500.000.000 dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sesuai pasal 5 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 perjanjian tertanggal 12 Mei 2011, tidak terwujud sebagaimana dinyatakan pada poin no 1 (hal 54 Putusan paragraf 3). 2.

Bahwa dengan melihat beberapa kondisi tersebut diatas maka Hakim Pertama berpendapat (poin 4 hal 51 Putusan Paragraf 2) pada Perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 adalah tidak benar karena Perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 tersebut tidak berlaku dan baik Penggugat maupun Tergugat sama sama tidak melakukan prestasi atas perjanjian tersebut dimana terkait tanda terima uang tanggal 10 Mei 2011, adalah erat kaitan dengan Perjanjian

tanggal

5

Januari

2011,

sehingga

sehubungan

tidak

terpenuhinya prestasi hak dan kewajiban oleh para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian tanggal 12 Mei 2011 maka hubungan hukum antara para pihak tidak pernah terjadi, maka dengan sendirinya Perjanjian tersebut batal demi hukum Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 40 dari 56

3.

Bahwa dengan melihat kondisi tersebut, berdasarkan pendapat Hakim Pertama yang menyatakan Perjanjian tanggal 12 Mei 2011 dengan sendirinya batal demi hukum, menimbulkan banyak pertanyaan yang antara lain: a. Apakah bisa dianggap sebagai suatu keganjilan, jika dalam perkara aquo, para pihak: baik Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sengaja membuat Perjanjian yang akan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya prestasi hak dan kewajiban oleh para pihak? b. Apakah bisa dianggap sebagai suatu keganjilan, jika dalam perkara aquo, para pihak, baik Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat lalai sehingga membuat Perjanjian batal demi hukum karena tidak terpenuhinya prestasi hak dan kewajiban oleh para pihak?

4. Bahwa untuk memahami lebih lanjut hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, ada baiknya kita menyimak pendapat yang disampaikan Saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat yaitu Diana Puji Rahayu yang merupakan komisaris dan pemegang saham pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan pada tanggal 12 Mei 2011, sebagai berikut: a. ”Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut adalah Perjanjian 2 (dua) pihak sebagai perjanjian susulan yang menurut mereka merupakan solusi terhadap permasalahan yang timbul dari perjanjian pertama” b. ”Bahwa

yang

dimaksud

perjanjian

susulan,

karena

ketidaktransparanan dari CV Andalan Utama dalam hal pencarian dana dari investor sesuai perjanjian pertama tanggal 05 Januari 2011 dan akibatnya terbengkalainya pembangunan fisik maka atas presentasi dan rekomendasi dari Pak Suryadi dibuatlah perjanjian kedua antara PT Alumas Jaya Mandiri dengan ibu Samina Purnawan”; Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 41 dari 56

c. “Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian kedua tersebut antara lain, pihak PT Alumas Jaya Mandiri bertanggung jawab terhadap dana investor sebesar 9,5 milyar” d. “Bahwa setelah tandatangan perjanjian tersebut, dari pihak investor tidak ada penyerahan dana tersebut, dana sebesar 9,5 m tersebut merupakan akumulasi dana yang telah disetorkan investor ke CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri sebesar 8 M ditambah bunga 1,5M” e. “Bahwa dengan tidak diserahkannya dana 9,5 M tersebut Pihak PT Alumas Jaya Mandiri tetap bekerja sama dengan investor dalam mencari solusi penyelesaian dana yang telah dipakai CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri” f. “Bahwa ada keterkaitan nilai hutang yang diakui oleh Tergugat dengan nilai dana dalam perjanjian pertama sebesar 8 M”

g. ”Bahwa pada prinsipnya PT Alumas Jaya Mandiri tidak keberatan dengan nilai tersebut bila proyek berjalan dengan kondusif, tapi sekarang banyak masalah maka PT Alumas Jaya Mandiri tetap berkomunikasi dengan investor untuk mencari soulusinya” 5. Bahwa berdasarkan atas pendapat Hakim Pertama diatas dan penjelasan yang diberikan Saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat yaitu Diana Puji Rahayu, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut: a. Pada

tanggal

5

Januari

2011,

terjadi

Perjanjian

Kerja

Sama

Pembangunan Perumahan ”The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan (Bukti P2) b. Pada masa perjanjian tersebut, mengucurlah modal Rp 8.000.000.000 yang diberikan Pembanding semula Penggugat, dan dimanfaatkan oleh CV Andalan Utama sebesar Rp 2.398.900.000 dan Terbanding semula Tergugat menggunakan uang sebesar Rp.5.205.067.640,-. Sisanya dipakai oleh pihak lain. c. Karena ketidaktransparanan dari CV Andalan Utama dalam hal pencarian dana dari investor sesuai perjanjian pertama tanggal 05 Januari 2011, sehingga berdampak pada terbengkalainya pembangunan fisik


d. Kemudian PT Alumas Jaya Mandiri mengambil alih dan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang dipakai bersama CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri sebesar Rp 8 Milyar; e. Sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan; f. Bahwa didalam perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 terdapat ketentuan yang mewajibkan Terbanding semula Tergugat membayar dana sebesar 9,5 m tersebut merupakan akumulasi dana yang telah disetorkan investor ke CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri sebesar 8 M ditambah bunga 1,5M g. Bahwa menanggapi kewajiban PT Alumas Jaya Mandiri untuk membayar dana sebesar 9,5 m yang merupakan akumulasi dana yang telah disetorkan investor ke CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri sebesar 8 M ditambah bunga 1,5M, saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat yaitu Diana Puji Rahayu menyatakan : ”Bahwa pada prinsipnya PT Alumas Jaya Mandiri tidak keberatan dengan nilai tersebut bila proyek berjalan dengan kondusif, tapi sekarang banyak masalah maka PT Alumas Jaya Mandiri tetap berkomunikasi dengan investor untuk mencari soulusinya” 6. Bahwa penjelasan diatas merupakan bukti konkrit, langkah yang diambil PT Alumas Jaya Mandiri untuk mengambil alih dan bertanggung jawab membayar uang yang dipakai bersama CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri sebesar Rp 8 Milyar. Tegasnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan

“The Sadang Residence

Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan tanggal 12 Mei 2011, maka seluruh kewajiban/hutang yang dimiliki CV Andalan Utama kepada Pembanding semula Penggugat, selanjutnya menjadi tanggung jawab penuh dan kewajiban PT Alumas Jaya Mandiri untuk melunasinya 7. Bahwa Novasi atau Pembaharuan Utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan, dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 43 dari 56

kesepakatan kedua belah pihak dimana Pihak Kreditur dan Debitur bersepakat

untuk

menghapuskan

perikatan

yang

lama

dengan

menggantinya perikatan baru. Singkatnya novasi terjadi apabila: a. Para Pihak menyatakan dengan tegas keinginan untuk melepaskan diri dari perikatan yang lama dan secara bersamaan menyatakan bahwa hubungan hukum diantara mereka akan ditentukan dalam suatu perikatan yang baru;atau b. Baik substansi maupun maksud dari perjanjian yang baru mengakibatkan perubahan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikatakan sama dengan perjanjian yang lama. 8. Bahwa ketentuan mengenai Novasi atau Pembaharuan Utang terdapat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1413 sampai dengan 1424. Ada 3 macam jalan untuk melaksanakan Novasi atau Pembaharuan utang sebagaimana diatur dalam pasal 1413 KUHPerdata, yaitu: a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya b. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya c. Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya 9. Bahwa Novasi atau Pembaharuan Utang hanya dapat terjadi atas kehendak yang

dinyatakan

dengan

tegas

oleh

para

pihak

dan

tidak

bisa

dipersangkakan (Pasal 1415 KUH peradata). Selain itu novasi hanya terjadi karena perjanjian meskipun tidak harus mutlak akta, sehingga harus memenuhi syarat-syarat perjanjian 10. Bahwa berdasarkan cara terjadinya, novasi atau Pembaharuan Utang dapat dibedakan menjadi novasi subyektif pasif, novasi subyektif aktif dan novasi obyektif, penjelasannya (www.jurnalhukum.com): a. Novasi Subyektif Pasif: terjadi penggantian pada pihak debitur, disini yang dimaksud dengan penggantian debitur juga meliputi perubahan Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 44 dari 56

komposisi debitur. Misalnya semula ada tiga orang debitur, lalu terjadi perubahan menjadi hanya dua orang debitur. Novasi Subyektif pasif terjadi karena: I.

Expromissio

(pasal

1416

KUH

Perdata)

yaitu

terjadinya

pembaharuan utang dengan penunjukan debitur baru untuk menggantikan debitur lama. Pembaharuan utang ini dapat terjadi tanpa melibatkan debitur lama. Karena inisiatif untuk mencari debitur baru berasal dari pihak Kreditur II.

Delegasi (Pasal 1417 KUH Perdata) terjadi karena debitur lama menawarkan debitur baru kepada kreditur dalam hal ini, debitur baru bersedia untuk membayar dan menggantikan kedudukan debitur lama. Terdapat dua bentuk delegasi yaitu: 

Delegasi imperfek (delegation imperfecta) terjadi apabila disamping debitur lama, debitur baru juga diwajibkan untuk membayar hutang. Dalam hal ini tidak terjadi pembaharuan utang



Delegasi perfek (delegatio perfecta) terjadi apabila kreditur dengan

tegas

menyetujui

penggantian

debitur

dan

membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur b. Novasi Subyektif Aktif: terjadi penggantian kreditur dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru dengan penggantian kreditur tersebut, debitur dibebaskan dari perikatan dengan kreditur lama. Seperti halnya Novasi Subyektif Pasif, novasi subyektif aktif harus diartikan secara luas, yaitu novasi dapat juga terjadi karena perubahan komposisi kreditur misalnya dari satu orang kreditur menjadi dua orang kreditur c. Novasi Obyektif: berarti perikatan yang terjadi diantara kreditur dan debitur digantikan dengan perikatan yang baru. Ini berarti terjadi perubahan pada kuasa, yaitu isi dan maksud perjanjian. Misalnya dari sewa menyewa menjadi jual beli. 11. Bahwa mendasarkan penjelasan diatas maka hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, erat


kaitannya dengan apa yang dinamakan Novasi atau Pembaharuan Utang, dengan mengacu pada fakta sebagai berikut: a. Perikatan Perjanjian

Kerja

Sama

Pembangunan

Perumahan

”The

Sadang

Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan tanggal 5 Januari 2011, merupakan perikatan yang lama Perjanjian

Kerjasama

Pembangunan

Perumahan

“The

Sadang

Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan tanggal 12 Mei 2011, merupakan perikatan yang baru b. Novasi Subyektif Pasif: terjadi penggantian pada pihak debitur, semula ada dua orang debitur: CV Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri, menjadi tinggal PT Alumas Jaya Mandiri. c. Berita Acara Pemutusan Perjanjian Kerjasama 3 Pihak nomor 07/JOTPTD/V/2011 yang ditandatangani oleh PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan tanggal 10 Mei 2011 (Bukti P-3), menyatakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan ”The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan tanggal 5 Januari 2011 dinyatakan berakhir dan batal demi hukum, artinya perikatan yang lama (Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan ”The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan tanggal 5 Januari 2011) tidak berlaku lagi sedangkan yang berlaku hanya perikatan yang baru (Perjanjian Kerjasama

Pembangunan

Perumahan

“The

Sadang

Residence

Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan tanggal 12 Mei 2011) d. Nilai Utang: I.

Pada perikatan yang lama: sebesar Rp 8.000.000.000 dengan perincian

dimanfaatkan oleh CV Andalan Utama sebesar Rp

2.398.900.000 dan Terbanding semula Tergugat menggunakan sebesar Rp.5.205.067.640,-. II.

Pada Perikatan yang baru: sepenuhnya kewajiban PT Alumas Jaya Mandiri untuk membayar dana sebesar 9,5 m yang merupakan akumulasi dana yang telah disetorkan investor ke CV


Andalan Utama dan PT Alumas Jaya Mandiri sebesar 8 M ditambah bunga 1,5M, 12. Bahwa dengan mengetahui ketentuan mengenai Novasi atau Pembaharuan Utang terdapat dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1413 sampai dengan 1424, seharusnya Hakim Pertama dapat memahami sifat dan karakteristik khusus dalam hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat. Sehingga Hakim Pertama tidak perlu membuat kekeliruan dengan membuat pendapat: “..sehubungan tidak terpenuhinya prestasi hak dan kewajiban oleh para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian tanggal 12 Mei 2011 maka hubungan hukum antara para pihak tidak pernah terjadi, maka dengan sendirinya Perjanjian tersebut batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak sama sekali mengalami kerugian atas Perjanjian tanggal 12 Mei 2011 sehingga Gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki alasan hukum serta gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas ”. 13. Bahwa dengan mengacu pada adanya novasi atau pembaharuan utang, maka Perjanjian yang berlaku yang mengatur hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan tanggal 12 Mei 2011. 14. Bahwa tepat jika dikatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan 4 wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan tanggal 12 Mei 2011 : a. Tidak

pernah

mengirimkan

laporan

pertanggung

jawaban

penggunaan dana yang digunakannya setiap 2 (dua) minggu 1 (satu) kali kepada Pembanding semula Penggugat (Wanprestasi I) b. Tidak memanfaatkan rekening bersama untuk:  Pengelolaan keuangan Proyek;




Penggunaan modal Pembanding semula Penggugat yang mengacu pada Cashflow dan Rencana Anggaran Biaya yang disepakati bersama

 Mencatatkan setiap penerimaan Proyek baik dari konsumen ataupun dari pihak lain (Wanprestasi II) c. Tidak pernah memberikan uang sepeserpun sebagai bentuk

pengembalian modal yang disertakan Pembanding semula Penggugat ditambah memberikan share profit & lost dengan porsi 50%:50% (Wanprestasi III) d. Tidak pernah memberikan tanah berikut bangunan menjadi jaminan

atas pengembalian dana investasi, ketika tidak bisa mengembalikan dalam

bentuk

uang

kepada

Pembanding

semula

Penggugat

(Wanprestasi IV) 15. Bahwa didalam pelaksanaan perjanjian, dikenal asas itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pengertian itikad baik adalah suatu perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri saja namun juga melihat kepentingan orang lain yang ditandai dengan perbuatan tanpa tipu muslihat, tanpa tipu daya, tanpa menggangu pihak lain dan tanpa akal-akalan (M.L Wry). Itikad baik juga merupakan niat baik dari pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya serta tidak merugikan kepentingan umum (Sutan Remy) 16. Bahwa pengertian itikad baik dalam hukum terbagi menjadi 2 asas yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif yaitu seseorang haruslah jujur dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum dengan kata lain sikap batin seseorang haruslah menunujukan niat baik berupa kejujuran. Sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma norma kepatutan dan norma yang berlaku di masyarakat 17. Bahwa bagaimana sikap dan tindakan Terbanding semula Tergugat, apakah dapat dikategorikan sebagai memiliki atau tidak memiliki itikad baik, dapat dilihat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi yang Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 48 dari 56

diajukan Terbanding semula Tergugat, keduanya merupakan pasangan suami istri : a. Diana Puji Rahayu yang merupakan komisaris dan pemegang saham pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan pada tanggal 12 Mei 2011 b. Abdul Hakim yang merupakan komisaris dan Direktur Utama pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan pada tanggal 12 Mei 2011 18. Bahwa saksi Diana Puji Rahayu melakukan hal sebagai berikut: a. Menandatangani Surat Perintah Penyaluran Dana Hasil Realisasi KPR/ KYG-BTN (Standing Instruction) 6 Juni 2011, isinya meminta kepada Bank BTN Cabang Karawang agar seluruh transaksi keuangan PT Alumas Jaya Mandiri yang timbul dari hasil pencairan KPR dan Cash in atas proyek perumahan The Sadang Residence untuk dibayarkan ke rekening Join Account antar PT Alumas Jaya Mandiri dan Ibu Samina (Pembanding semula Penggugat) no 181.01.30.000.197.8 atas nama Abdul Hakim qq Samina Purnawan di Bank BTN Kantor Cabang Karawang. (Bukti P 6) b. Tanggal 23 Oktober 2015, saksi hadir dalam pertemuan di kantor Pembanding semula Penggugat membahas soal hutang PT Alumas Jaya Mandiri. Saksi

menandatangani notulen pertemuan yang

menyatakan Terbanding semula Tergugat memiliki hutang akan membayar hutangnya (Bukti P 9) c. Tanggal 6 November 2015, saksi hadir lagi dalam pertemuan di kantor Pembanding semula Penggugat membahas soal hutang PT Alumas Jaya Mandiri. Saksi menandatangani notulen pertemuan yang menyatakan Terbanding semula Tergugat memiliki hutang akan membayar hutangnya (Bukti P 10) d. Ketika menyampaikan kesaksian di Pengadilan Negeri Purwakarta ”Bahwa pada prinsipnya PT Alumas Jaya Mandiri tidak keberatan dengan nilai tersebut bila proyek berjalan dengan kondusif, tapi sekarang banyak masalah maka PT Alumas Jaya Mandiri tetap berkomunikasi dengan investor untuk mencari soulusinya” Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 49 dari 56

19. Bahwa saksi Abdul Hakim melakukan hal sebagai berikut: a. Menandatangani 5 Januari 2011, terjadi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan ”The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan (Bukti P2) b. Menandatangani Berita Acara Pemutusan Perjanjian Kerjasama 3 Pihak nomor 07/JO-TPTD/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang juga ditandatangani oleh CV Andalan Utama dan Samina Purnawan tanggal

10

Mei

2011),

menyatakan

Perjanjian

Kerja

Sama

Pembangunan Perumahan ”The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri, CV Andalan Utama dan Samina Purnawan tanggal 5 Januari 2011 dinyatakan berakhir dan batal demi hukum (Bukti P 3) c. Menandatangani Tanda Terima no: 02/KW-JO/V/2011tanggal 10 Mei 2011

yang

menerangkan

telah

diterima

uang

sebesar

Rp

9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Samina Purnawan (PENGGUGAT) untuk pembayaran Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan dan Pemasaran Perumahan The Sadang Residence Purwakarta (Bukti P 4) d. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan 12 Mei 2011 (Bukti P 5) e. Menandatangani Surat Perintah

Penyaluran Dana Hasil Realisasi

KPR/ KYG-BTN (Standing Instruction) 6 Juni 2011, isinya meminta kepada Bank BTN Cabang Karawang agar seluruh transaksi keuangan PT Alumas Jaya Mandiri yang timbul dari hasil pencairan KPR dan Cash in atas proyek perumahan The Sadang Residence untuk dibayarkan ke rekening Join Account antar PT Alumas Jaya Mandiri dan Ibu Samina (Pembanding semula Penggugat) no 181.01.30.000.197.8 atas nama Abdul Hakim qq Samina Purnawan di Bank BTN Kantor Cabang Karawang. (Bukti P 6) f. Tanggal 23 Oktober 2015, saksi hadir dalam pertemuan di kantor Pembanding semula Penggugat membahas soal hutang PT Alumas Jaya Mandiri. Saksi

menandatangani notulen pertemuan yang


menyatakan Terbanding semula Tergugat memiliki hutang akan membayar hutangnya (Bukti P 9) g. Tanggal 6 November 2015, saksi hadir lagi dalam pertemuan di kantor Pembanding semula Penggugat membahas soal hutang PT Alumas Jaya Mandiri. Saksi menandatangani notulen pertemuan yang menyatakan Terbanding semula Tergugat memiliki hutang akan membayar hutangnya (Bukti P 10) 20. Bahwa saksi Abdul Hakim dalam kesaksiannya menyatakan sebagai berikut: Masalah PT Dragon a. “Bahwa PT Alumas Jaya belum memenuhi kewajibannya sebesar Rp 9,5 milyar kepada Penggugat, karena menurut saksi perjanjian tersebut belum berlaku karena sdr Suryadi belum mencairkan dana yang dijanjikannya dan perjanjian tersebut aslinya yang berjumlah 2 (dua) rangkap masih ada di tangan saksi”. b. “Bahwa Perjanjian yang kedua pada tanggal 12 Mei 2011 menurut saksi tidak berlaku karena penandatanganan perjanjian tersebut didasari oleh sdr Suryadi yang akan mencairkan dana yang lebih besar dari PT Dragon dan sampai sekarang dana tersebut tidak ada juga perjanjian tersebut yang dibuat 2(dua) rangkap asli, masih dipegang oleh saksi yang akan diberikan kepada sdri Samina bilamana sudah ada pencairan dari PT Dragon” Kredit dari PT Bank Bukopin c. “Bahwa PT Alumas Jaya membuat perjanjian kredit dengan Bank Bukopin sekitar tahun 2013 dengan rencana pencairan dana sebesar 16 Milyar” d. “Bahwa tahap pencairan dari Bank Bukopin ada beberapa tahapan namun baru tahap pencairan yang pertama, sedangkan untuk tahap berikutnya tersendat karena pihak PT Alumas Jaya tidak memenuhi syarat” e. “Bahwa dari pencairan pertama unit yang terselesaikan hanya 2 (dua) unit yang akad kredit dengan Bank Bukopin” Pengembalian kepada Pembanding semula Penggugat f. “Bahwa hutang PT Alumas Jaya ke Penggugat sebesar 8 milyar merupakan tanggung jawab perusahaan” Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 51 dari 56

g. “Bahwa PT Alumas Jaya belum pernah mengembalikan dana tersebut” 21. Bahwa

pernyataan

yang

disampaikan

oleh

Abdul

Hakim

dalam

kesaksiannya, menimbulkan pertanyaan perihal itikad baik Terbanding semula Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya: a. Permasalahan PT Dragon, tidak pernah diungkapkan sebelumnya oleh saksi serta tidak ada ketentuan atau pasal dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan “The Sadang Residence Purwakarta antara PT Alumas Jaya Mandiri dan Samina Purnawan 12 Mei 2011 (Bukti P 5), yang mensyaratkan berlakunya perjanjian dikaitkan dengan pencairan dari PT Dragon. Artinya tanpa ada pencairan dari PT Dragon, perjanjian itu dianggap tidak berlaku. b. Permasalahan kredit PT Bank Bukopin, sebagai tambahan informasi Terbanding semula Tergugat memperoleh pencairan kredit tahap pertama sebesar Rp3.995.000.000 (Bukti P 7). Namun tidak satu rupiah pun, Pembanding semula Penggugat memperoleh pengembalian sebagai bukti itikad baik, malahan tegas dikatakan PT Alumas Jaya belum pernah mengembalikan dana tersebut 22. Bahwa dengan mengacu fakta dan data diatas, apakah Terbanding semula

Tergugat

dapat

dikatakan

memiliki

itikad

baik

dalam

melaksanakan perjanjian? Mohon Majelis Hakim di tingkat Banding dapat menilainya secara lebih obyektif.

23. Bahwa pendirian Hakim Pertama mengenai status tanah milik Terbanding semula Tergugat yang dijadikan jaminan kepada Turut Tergugat, dinyatakan pada hal 51 Putusan paragraf 3, adalah sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah pula oleh Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Turut Tergugat, maka setelah melalui proses yang sesuai ketentuan yang berlaku maka Turut Tergugat

sebagai

lembaga

keuangan

(perbankan)

menyetujui

permohonan tersebut yang selanjutnya dibuat akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan no 221 tanggal 27 Juni 2013 dan akta Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 52 dari 56

pengakua hutang no 222 tanggal 27 Juni 2013, dan Turut Tergugat tidak pernah meletakan Hak tanggungan atas SGHB no 02902 dan SHGB no. 02903 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga gugatan harus ditolak” 24. Bahwa apa yang disampaikan oleh Hakim Pertama diatas, justru bertentangan dengan apa yang dinyatakan Turut Tergugat: “Sertifikat Hak Guna Bangunan no 02902 dengan luas 2.852 m2 dengan diikat Sertipikat Hak Tanggungan no 1675/2013 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan no 02903 dengan luas 30.548 m2 dengan diikat Sertipikat Hak tanggungan no 1674”. Kami sertakan daftar Bukti Turut Tergugat, pada halaman 2 jelas terlihat ketidakcermatan Hakim Pertama 25. Bahwa PENGGUGAT mengetahui kedua bidang tanah tersebut telah diikat dalam bentuk Hak Tanggungan dalam Perjanjian kredit antara TERGUGAT dan Bank BUKOPIN Cab Karawang pada tahun 2013. Namun pada prinsipnya tidak terdapat larangan didalam peraturan, perihal diletakannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas suatu harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (Hak Tanggungan misalnya) Tetapi didalam praktek, Sita yang diletakan tersebut oleh juru sita menjadi dikualifikasikan sebagai Sita Persamaan (Vergelijken Beslag) berdasarkan pasal

463

Reglement

Acara

Perdata

(Reglement

op

de

Rechtsvordering/RV). Jaminan dari hak preferen dari kreditor pemegangnya (kreditor preferen) terhadap harta kekayaaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan (droit de preference) Prinsip hukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan. Konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut maka kreditor preferenlah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusi hingga terlunasinya tagihan piutangnya, jika masih terdapat sisanya, maka

barulah

itu menjadi bagiannya pihak yang berhak

berdasarkan Sita Persamaan yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus Sita Eksekusi (Executoriaal Beslag) (hukumonline.com) Putusan Nomor 239/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 53 dari 56

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pwk tanggal 5 Januari 2017 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara Persidangan serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan,

karena

Majelis

Hakim

tingkat

pertama

telah

mempertimbangkan dengan cukup jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta yuridis yang telah terungkap didepan persidangan dimana dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 tidak berdiri sendiri dan terkait dengan perjanjian tertanggal 5 Januari 2011, sehingga apabila dalil Pembanding semula Penggugat yang hanya mendasarkan wanprestasi pada perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 adalah tidak beralasan karena perjanjian tertanggal 12 Mei 2011 tersebut tidak berlaku karena baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat sama-sama tidak melakukan prestasi atas perjanjian tersebut kemudian yang menyangkut tanda terima uang tanggal 10 Mei 2011 adalah erat kaitannya dengan perjanjian tanggal 5 Januari 2011, sehingga tidak dipenuhinya prestasi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak meskipun sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian tanggal 12 Mei 2011 maka mengakibatkan dianggap tidak pernah terjadi hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maka dengan sendirinya perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dengan alasan itu pula tidak terbukti Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian sehubungan dengan perjanjian tanggal 12 Mei 2011, dan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya maka oleh karenanya pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dianggap telah termuat pula dalam putusan tingkat banding dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri


dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 5 Januari 2017 haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan

Undang-undang

Nomor 20

Tahun

1947

tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :  Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat tersebut ;  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 5 Januari 2017, Nomor

04/Pdt.G/2016/PN.Pwk, yang dimohonkan

banding tersebut ;  Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 17 - Juli - 2017 oleh Kami : NELSON PASARIBU., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DALIZATULO ZEGA, S.H. dan AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 – Juli - 2017 oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi

oleh

Hakim-Hakim

Anggota

serta

dibantu


YANA HEDIYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DALIZATULO ZEGA, S.H.

NELSON PASARIBU., S.H.,M.H.

Ttd AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. .

PANITERA PENGGANTI

Ttd YANA HEDIYANA. S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp. 6.000,00 2. Biaya Redaksi putusan …… Rp. 5.000,00 3. Biaya Pemberkasan ………… Rp. 139.000,00 J u m l a h …………………… Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents