PUTUSAN No. 279/ PDT/ 2017/ PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Ir. BERSIH TARIGAN, Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Multatuli No. 3 Kota Bandung
diwakili
oleh
Kuasa
nya
;
RASMAN
HABEAHAN, SH., MH.,& YUDA TAVIANTO., SH , Para Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RASMAN
HABEAHAN,
SH.
&
ASSOCIATES,
berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman
No.
247,
Kota
Bandung
Jawa
Barat,
berdasarkan SuratKuasa tanggal 25 Pebruari 2016, semula disebut sebagai ; Pembanding, semula Penggugat.; MELA WAN : 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Qq. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA Qq. KANWIL KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA
DAN
LELANG
(KPKNL)
BANDUNG Qq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANDUNG, beralamat di Gedung N Lantai III Jalan Asia Afrika No. 144 Kota Bandung, Jawa Barat. diwakili oleh Kuasanya TIO
SEREPINA
SIAHAAN
S.H.,
M.H.,
DIDIK
HARIYANTO.S.H., M.H., ROFII EDY PURNOMO, S.H., ROBERTUS BELARMINUS SIGIT BUDI PRABOWO, S.E., SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H., M.H., D.RACHARDONO,
DWI
NUGROHANDINI,
S.H.,
FRANSISKUS MANGAMBE, S.H., LL.M., SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H., DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., NINA NUR UTAMI, S.H., HEMIN WAKHYUDI, S.H., AMBl
Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
GULTOM,
KENI
KURNIASIH,
S.H.,
GUMILANG
WICAKSONO. Secara bersama- sama atau sendiri sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Jenderal
Republik Indonesia cq Direktorat
Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL ) Bandung beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai III Jalan Asia Afrika No 114 Bandung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2016 Semula sebagai Terbanding, semula Tergugat ; 2. Tn. HARYANTO, beralamat di Jl. Antabaru IV No. 2, Kota Bandung, Jawa Barat. (sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakat Sukamiskin Bandung) sebagai.: Turut Terbanding I, semula sebagai Turut TergugatI ; 3. Tn. DAHRIN, dahulu beralamat di Jl. Kopo No. 284, Kota Bandung, JawaBarat(sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diwilayahhukum Republik Indonesia). Semula sebagai ; Turut Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat II. Pengadilan Negeri tersebut; Setelah
membaca
berkas
perkara
tanggal
8
Juni
2017
Nomor
279/PDT/2017/PT.BDG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 15 Maret 2016 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2016/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa pada bulan Oktober 2012 pihak Penggugat dihubungi oleh Turut tergugat I yang merupakan agen pengurusan lelang property (Harfa Progency) yang menginformasikan kepada Penggugat mengenai adanya rencana penjualan melalui lelang di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
(Tergugat) atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya (satu hamparan) setempat dikenal sebagai Jalan Taman Riau No. 175 (Jalan Taman Pramuka No. 161 Kota Bandung). 2. Bahwa setelah Penggugat meninjau lokasi/melihat lokasi yang akan dilelang, kemudian Penggugat menyatakan ketertarikan untuk ikut membeli dan menjadi peserta lelang atas objek tanah/bangunan rumah tersebut diatas, dan TurutTergugat I kemudian menawarkan diri untuk membantu Penggugat untuk pengurusan lelang tersebut dan Turut Tergugat I meminta Penggugat untuk segera melakukan pembayaran uang jaminan lelang sebagaimana tertera di Pengumuman Lelang dalam Harian Pikiran Rakyat tertanggal 29 Oktober 2012 yaitu sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan agar menyetorkannya ke rekening KPKNL (Tergugat) di BNI dengan nomor rekening 002.285.0941 dengan harga limit Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah), sebagaimana tertera dalam iklan/ Pengumuman Lelang di Harian Umum Pikiran Rakyat dan uang sejumlah tersebut adalah merupakan persyaratan untuk bisa ikut menjadi peserta lelang. 3. Bahwa pada tanggal 28 November 2012, Penggugat menyetorkan uang jaminan lelang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke rekening KPKNL (Tergugat) di BNI dengan rekening Nomor 002.285.0941 melalui RTGS dari Bank Mandiri atas nama Ir. Bersih Tarigan (Penggugat) dan uang tersebut telah masuk dan tercatat dalam rekening KPKNL di BNI dalam rekening Nomor 002.285.0941 dengan keterangan “transfer dari Bersih Tarigan-PT. Bank Mandiri (setoran jaminan lelang objek Jl. Taman Pramuka)" sesuai lembaran rekening koran Tergugat. 4. Bahwa setelah Penggugat melakukan penyetoran (transfer) uang jaminan lelang melalui RTGS sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), pihak Turut Tergugat I selaku agen dan pakar property yang membantu Penggugat untuk pengurusan lelang atas tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang berlokasi di Jalan Taman Riau No. 175 (Jalan Taman Pramuka No. 161 Kota Bandung) meminjam asli bukti transfer uang jaminan lelang tersebut dari Penggugat dengan maksud untuk diinformasikan dan diperlihatkan kepada pihak Tergugat (KPKNL) sebagai bukti bahwa Penggugat adalah serius dan berminat untuk membeli objek lelang dan sebagai bukti sudah menyetorkan uang jaminan lelang dan sudah memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang dan agar dapat diverifikasi oleh pihak Tergugat (KPKNL) sebagai Peserta Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
Lelang. 5. Bahwa karena didasari rasa percaya dan sejak awal Turut Tergugat I adalah pihak yang akan membantu Penggugat untuk proses lelang, maka Penggugat percaya dan meminjamkan asli bukti transfer uang jaminan tersebut kepada Sdr. Haryanto (Turut Tergugat I) selaku pihak agen pengurusan lelang, dengan maksud untuk diperlihatkan kepada Tergugat (KPKNL) dan supaya Penggugat (Ir. Bersih Tarigan) didaftarkan ke Kantor Tergugat (KPKNL) sebagai peserta lelang. 6. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat mendapat informasi dari Turut Tergugat I bahwa pelaksanan lelang yang sedianya akan dilaksanakan atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah (satu hamparan) yang berlokasi di Jalan Taman Riau No. 175 (Jalan Taman Pramuka No. 161 Kota Bandung) tersebut
ditunda
pelaksanannya
dan
Turut
Tergugat
I
berjanji akan
menginformasikan kembali kepada Penggugat kapan pelaksanaan letang ulang kembali atas objek lelang tersebut di atas dilaksanakan. 7. Bahwa selanjutnya Penggugat telah beberapa kali menanyakan kepada Turut Tergugat I kapan akan dilaksanakan kembali lelang atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah (satu hamparan) yang berlokasi di Jalan Taman Riau No. 175 (Jalan Taman Pramuka No. 161 Kota Bandung), namun Turut Tergugat I selalu menjawabnya agar Penggugat bersabar dulu dan menyatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan dan akan diumumkan kembali di Koran Pikiran Rakyat, namun karena lelang sudah lama tertunda maka pada bulan Januari 2013 Penggugat sebagai calon peserta lelang yang sudah membayar uang jaminan lelang mendatangi Kantor KPKNL Bandung (Tergugat) untuk menanyakan secara langsung kapan pastinya akan dilakukan lelang kembali atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah (satu hamparan) yang berlokasi di Jalan Taman Riau No. 175 (Jalan Taman Pramuka No. 161 Kota Bandung), namun alangkah terkejutnya Penggugat mendengar penjelasan yang didapat oleh Penggugat dari pihak KPKNL (Tergugat) Bandung bahwa ternyata lelang tidak jadi dilaksanakan dan yang lebih mengagetkan Penggugat adalah uang jaminan milik Penggugat sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ternyata sudah diambil/diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II (Sdr. Dahrin) pada tanggal 28 November 2012 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik uang padahal Penggugat tidak kenal sama sekali dengan Turut Tergugat II. Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
8. Bahwa dari penjelasan Tergugat tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata pada hari yang sama saat Penggugat menyetorkan uang jaminan lelang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer langsung ke rekening KPKNL (Tergugat) di BNI Nomor 002.285.0941 melaiui RTGS dari Bank Mandiri atas nama Ir. Bersih Tarigan (Penggugat) yaitu pada tanggal 28 November 2012, pihak Tergugat (KPKNL) pada hari itu juga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah menyerahkan lagi uang Penggugat tersebut kepada Sdr. Dahrin (Turut Tergugat II) dengan alasan Sdr. Dahrin (Turut Tergugat II) datang ke Kantor Tergugat (KPKNL) Bandung untuk
mengambil
uang
jaminan
lelang
tersebut
dengan
membawa/
memperlihatkan bukti asli transfer uang jaminan yang sebesar Rp.2.2000.000,(dua miliar dua ratus juta rupiah) tersebut. 9. Bahwa menurut penjelasan dari Tergugat ternyata Turut Tergugat II yang telah mengambil uang jaminan milik Penggugat adalah merupakan orang suruhan dan staf dari Turut Tergugat I dan hal tersebut telah diakui oleh Turut Tergugat I. Namun apapun alasannya penyerahan uang jaminan milik Penggugat oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II maupun kepada Turut Tergugat I sekalipun tanpa ada izin/perintah dan tanpa ada surat kuasa dari Penggugat adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan secara hukum. 10. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menyerahkan uang jaminan lelang milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah jelas-jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan apapun juga dengan kata lain Tergugat jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.Bahwa Tergugat (KPKNL) selaku instansi pemerintah telah sangat ceroboh dan lalai bahkan telah melanggar aturan hukum karena secara sepihak dan tanpa alas hak yang sah dengan begitu mudahnya telah menyerahkan uang Penggugat kepada Turut Tergugat II, dimana Turut Tergugat II hanya dengan berbekal slip asli bukti transfer uang yang diperlihatkan kepada Tergugat (KPKNL) tanpa didukung oleh Surat Kuasa Pengambilan Uang, tanpa perintah dari Penggugat dan tanpa didukung surat-surat lainnya serta tanpa ada konfirmasi kepada Penggugat, Tergugat telah begitu saja langsung mencairkan dan menyerahkan uang jaminan Penggugat kepada Turut Tergugat II dengan cara membuka/ menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BI06401 tertanggal 28 November 2012 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke rekening nomor 023.9716818 yang mana Penggugat Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
sama sekali tidak mempunyai dan tidak mengenal rekening nomor 023.9716818 tersebut. 11. Bahwa Penggugat (Ir. Bersih Tarigan) telah berulangkali mendatangi kantor Tergugat (KPKNL) atas pertanggung jawaban dan pengembalian uang milik Penggugat, namun pihak Tergugat (KPKNL) Bandung seolah-olah tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut bahkan selalu melemparkan kesalahannya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seolah olah Tergugat tidak ada kesalahan, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengirimkan Surat Somasi Nomor: 276/RHA/SOM/IX/2013 tertangal 02 Oktober 2013 kepada Tergugat (KPKNL) perihal guna menyelesaikan pengembalian uang jaminan lelang milik Penggugat oleh Tergugat, namun Tergugat (KPKNL) sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sama sekali tidak ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut. 12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menyerahkan uang jaminan lelang milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat II (orang lain yang tidak berhak) dengan cara membuka /menggunakan Bilyet Giro Bank BNI Nomor: BI06401 tertanggal 28 November 2012 adalah suatu perbuatan yang yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat (KPKNL) harus bertanggung jawab atas perbuatannnya tersebut dan harus dihukum dan diperintahkan untuk mengembalikan dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut. 13. Bahwa atas fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat mengenai perbuatan Tergugat (KPKNL) yang menyerahkan uang jaminan kepada pihak lain yang tidak berhak atas uang tersebut serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, maka telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. 14. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut: “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
15. Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” . 16. Bahwa atas perbuatan Tergugat dimaksud diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan kerugian Immateriil dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materiil : Berupa kerugian pokok sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) yaitu sebagai uang jaminan lelang, dan Tergugat wajib mengganti uang milik Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus. - Bahwa selain kerugian pokok diatas, Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat yang mana Penggugat berpontensi mendapat keuntungan dari uang jaminan lelang tersebut, yang mana menurut perhitungan Penggugat apabila uang tersebut digunakan sebagai modal usaha terhitung sejak November 2012 hingga gugatan ini didaftarkan maka jumlahnya adalah Rp. 2.200.000.000,- x 5% / bulan x 40 bulan = Rp.4.4000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah ). Bahwa selanjutnya adalah beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pengugat secara tunai dan sekaligus yaitu berupa kerugian atas biaya-biaya yang harus dikeiuarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan ini antara lain : biaya resmi gugatan di Pengadilan, biaya jasa advokat dan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Kerugian Immateriil : Bahwa dengan adanya permasalahan yang menimpa Penggugat akibat perbuatan Tergugat, maka hal dimaksud telah menyebabkan terganggunya ketenangan dan ketenteraman Penggugat yang telah banyak menyita tenaga, waktu dan pikiran, oleh karena itu adalah patut dan beralasan hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil yang diderita Penggugat yang apabila diuangkan adalah sebesar Rp.1.5000.000,- (lima belas milyar rupiah). 17. Bahwa apabila Tergugat tidak patuh dan tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; 18. Bahwa gugatan penggugat adalah didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang dapat diajalankan terlebih dahulu atau serta merta (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 180 HIR Jo. SEMA R.l No. 3 Tahun 2000; Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka jelas bahwa Gugatan Penggugat sangat beralasan, patut dan layak untuk dikabulkan. Oleh Karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri KIs I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskansebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. 4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan dan menyerahkan
uang
jaminan
lelang
milik
Penggugat
sebesar
Rp.
2.200.000.000,- (dua milyar duaratus juta rupiah) kepada orang lain yang tidak berhak yaitu kepada Sdr. Dahrin (Turut Tergugat II) adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menyerahkan uang jaminan lelang milik Penggugat kepada Turut Tergugat II serta segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tergugat (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPNL)). 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan seluruh uang jaminan lelang milik Penggugat sebesar Rp. 2.200.0. 000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
kerugian akibat Penggugat kehilangan keuntungan dari uang jaminan lelang milik Penggugat apabila uang tersebut digunakan sebagai modal usaha maka jumlahnya adalah Rp. 2.200.000.000,- x 5% / bulan x 40 bulan = Rp. 4.400.0. 000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah ) kepada Penggugat yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus. 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pengugat yaitu berupa kerugian atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan ini antara lain : biaya resmi gugatan di Pengadilan, biaya jasa advokat dan biaya-biaya lainnya yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus. 9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak uang jaminan lelang miliknya diberikan dan dicairkan kepada orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan/ menghabiskan energi dan waktu tersita untuk mengurus permasalahan ini baik ke KPKNL, Kepolisian maupun melalui gugatan ke Pengadilan, jika diuangkan adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus. 10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini. 11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini. 12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad). 13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan sekaligus jawaban tanggal 16 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut : Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. 2 GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT 2.1. Dalam suratnya, Penggugat telah mengakui hal-hal sebagai berikut: a. Dirinya dengan Turut Tergugat I telah menjalin kerja sama dimana Penggugat tertarik untuk membeli tanah yang terletak Jalan Taman Riau No. 175 Kota Bandung dengan cara membeli melalui lelang, dan menyerahkan pengurusan lelangnya kepada Turut Tergugat I. b. Dirinya telah mempercayai Turut Tergugat I untuk mengurus lelang tersebut, terbukti telah menyetor sejumlah uang yang disetorkan oleh Turut Tergugat I dan meminjamkan asli bukti transfer penyetoran uang tersebut. c.
Bahwa selain hal tersebut di atas, bahwa di dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 5 dengan tegas menyebutkan bahwa "karena didasari rasa percaya dan sejak awal Turut Tergugat I adalah pihak yang akan membantu Penggugat untuk proses lelang, maka Penggugat percaya dan meminjamkan asli bukti transfer uang jaminan tersebut kepada Sdr. Haryanto (Turut Tergugat I) selaku pihak agen pengurusan lelang, dengan maksud untuk diperlihatkan kepada Tergugat dan supaya Penggugat didaftarkan ke kantor Tergugat sebagai peserta lelang", dari hal tersebut jelas bahwa Penggugat telah mengetahui apa konsekuensinya dan dengan demikian terhadap pengembalian uang milik Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.
d. Uang yang pernah disetorkannya tersebut telah diterima kembali oleh Turut Tergugat II yang merupakan orang suruhan Turut Tergugat I sebesar Rp. 2.200.0.
000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
e. Atas perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah melaporkan secara pidana dan kepada Turut Tergugat I telah dijatuhi putusan pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
penggelapan dan
tindak
pidana
pencurian
dalam
keadaan
memberatkan (dalam hal ini penggelapan uang milik Penggugat). 2.2. Bahwa hal itu juga dipertegas di dalam putusan pidana Pengadilan NegeriBandung No. 529/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 02 Juli 2014, di dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) menyebutkan: "bahwa Terdakwa adalah Direktur CV Harfa Progensi yang beralamatkan di A Batununggal Indah Raya No. 23 Kota Bandung Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
bergerak di bidang jasa atau perantara atau agen jual beli/lelang baik tanah, properti maupun bangunan lainnya dan pada mulanya Terdakwa bersepakat dengan saksi Ir. Bersih Tarigan untuk memenangkan lelang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di A Martadinata No. 161 Kota Bandung...dst", dengan demikian hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan atau kerja sama antara Penggugat dan Turut Tergugat I dalam pengurusan lelang dimaksud sehingga terbukti adanya unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. 2.3. Bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 529/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 02 Juli 2014 dengan jelas terbukti telah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun kepada Turut Tergugat I karena telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan dalam jabatannya atau pekerjaannya dan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Dengan demikian, Turut Tergugat I terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang jaminan penawaran lelang milik Penggugat. 2.4. Bahwa di dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 529/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 02 Juli 2014 pada halaman 14 (empat belas) disebutkan bahwa salah satu barang bukti yang disita dari Sdr. Bersih Tarigan adalah foto copy surat perjanjian kerja sama tertanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Haryanto (Turut Tergugat I) dan Sdr. Ir. Bersih Tarigan (Penggugat). Dalam perjanjian tersebut, khususnya pada pasal 8 disebutkan: "Bila terjadi pembatalan lelang, maka pihak pertama akan mengembalikan seluruh uang yang sudah dikeluarkan oleh pihak kedua". Oleh karena itu, jelas bahwa dalam pengurusan lelang tersebut, Turut Tergugat I dan Penggugat telah mengetahui resiko yang timbul akibat tidak terlaksananya pelaksanaan lelang tersebut. 2 5 Bahwa berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk Itu, dlancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun". Dengan demikian jelas bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sehingga ketika Penggugat meminjamkan asli bukti transfer setoran uang jaminan lelang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah menunjukkan adanya unsur penggelapan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. 2.6. Bahwa dengan telah terbuktinya Turut Tergugat I telah melakukan tindak Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
pidana penggelapan berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 529/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 02 Juii 2014, maka dengan demikian jelas-jelas menunjukkan adanya pemberian kuasa dari Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pengambilan uang jaminan setoran lelang milik Penggugat sehingga dengan demikan sudah sepatutnya dalil/alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 2.7. Bahwa selain itu, dapat Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat I juga telah membuat pernyataan sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataan Turut Tergugat I tanggal 01 Maret 2013 yang pada pokoknya bertanggung jawab akan mengembalikan uang jaminan setoran lelang milik Penggugat dalam waktu 1 (satu) bulan) kepada Penggugat. Dengan demikian, Turut Tergugat I mengakui telah menarik uang jaminan lelang milik Penggugat dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap pengembalian uang jaminan penawaran lelang milik Penggugat. 2.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Turut Tergugat I merupakan orang suruhan dari Pnggugat untuk mengambil uang setoran jaminan lelang milik Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya dengan meminjamkan asli bukti tranter penyetoran uang jaminan lelang kepada Turut Tergugat I dengan demikian sudah sepatuhnya gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 2.9. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat tersebut, maka sudah jelas yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karena itu semestinya segala tuntuan Penggugat ditujukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang nyata-nyata telah merugikannya berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 529/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 02 Juli 2014. 2.10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang seolah-olah uang yang ia setorkan adalah uang jaminan untuk mengikuti lelang pada tanggal 27 November 2012, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang: - Pasal 1 angka 25 : ''Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang", Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
- Pasal 31 ayat (2) : "Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas Rp 20.000.000,00,- (dua puluh jute rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lama I (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut",pada pokoknya menyampaikan bahwa uang jaminan lelang harus disetor sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Akan tetapi Penggugat jelas-jelas baru menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ke rekening penampungan lelang KPKNL Bandung pada hari Jumat tanggal 28 November 2012 sehingga dengan demikian uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat bukan merupakan uang jaminan penawaran lelang sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam surat gugatannya. 2.11. Bahwa dengan adanya putusan pidana yang menyatakan Turut Tergugat I secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, maka terbukti ada kuasa/persetujuan dari Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk mengambil uang, karena unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah : - Barang siapa (ada pelaku); - Dengan sengaja dan melawan hukum; - Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; - Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; - Adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. 2.12. Bahwa berdasarkanan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan dirinya telah meminjamkan asli bukti transfer penyetoran uang jaminan lelang kepada Turut Tergugat I untuk dibantu pengurusan lelangnya. Namun ketika pelelangan tersebut tidak jadi dilaksanakan, ternyata uang jaminan lelang yang disetorkan oleh Penggugat telah diberikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II (pegawai dari Turut Tergugat I) tanpa sepengetahuan dirinya. Atas tindakan Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan menganggap tindakan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. 3. Bahwa berdasarkan pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: "kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa". 4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan telah terdapat pemberian kuasa secara diam-diam oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk melakukan tindakan apapun yang terkait dengan pelelangan temasuk untuk mengambil uang setoran jaminan lelang milik Penggugat. a. Turut Tergugat II di dalam Surat Pernyataan tanggal 28 November 2012 menyatakan
bahwa
dirinya
bertanggung
jawab
penuh
terhadap
pengambilan uang jaminan lelang milik Penggugat. Selain itu, Turut Tergugat II juga menyatakan bahwa dirinya telah mendapat persetujuan dari Penggugat untuk melakukan pengambilan uang jaminan lelang tersebut. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. b. Turut Tergugat I dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Bandung No. 529/Pid.B/2014/PN.Bdg. tanggal 02 Juli 2014 yang mengakui bahwa asli surat setoran lelang berada di tangan Turut Tergugat I dikarenakan Turut Tergugat I harus memegang asli surat setoran tersebut agar dapat mewakili Penggugat sebagai peserta lelang. 5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalii/aiasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan menuntut untuk menyerahkan uang jaminan lelang sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi yang dikeluarkanPenggugat apabila uang tersebut digunakan sebagai modal usaha yaitu sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah). Selain itu, Penggugat juga menuntut ganti rugi berupa biaya beracara di Pengadilan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima beias milyar rupiah) kepada Tergugat. 6. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat. M a k a Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul. Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2016; Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 14 Juli 2016 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Nopember
2016 Nomor
94/Pdt.B/2016/PN.Bdg, yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI: DALAM EKSEPSI : - Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.731.000.- ( dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding tanggal 24 Nopember 2016 Nomor :156/PDT.G/2016/PN.BDG yang dibuat oleh SUGENG Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
WAHYUDI,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang menerangkan bahwa kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung No.94/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 10 Nopember 2016 dan permohonan banding telah diberitahukan masing-masing : - Kepada Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017; - Kepada TN. HARYANTO, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2017 ; - Kepada Tn. DAHRIN, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa Pembanding
telah mengajukan Memori Banding
tertanggal 30 Desember 2016 yang diterima di kepanaiteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Desember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing : - Kepada Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017; - Kepada TN. HARYANTO, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2017 ; - Kepada Tn. DAHRIN, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Februari 2017 ;Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Februari 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada - Ir. BERSIH TARIGAN, Pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2017 - kepada Tn. HARYANTO, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Mei 2017 dan - kepada DAHRIN, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 M\ret 2017; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberi tahu atau memberi kesempatan untuk memperlajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada : - Ir. BERSIH TARIGAN, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
Hukumnya pada tanggal 3 Februari 2017 ; - Tn. HARYANTO, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, melalui Kantor Kelurahan Margasari Kec.Buah Batu Bandung pada tanggal 10 Mei 2017 ; - Tn. DAHRIN, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang diterima oleh Mariatur,SH, Kantor Setda Pemda Kota Bandung pada tanggal 1 Februari 2017; - KANATOR LELANG NEGARA (KPKNL) KOTA BANDUNG, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Februari 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pernyataan banding atas nama Pembanding semula Penggugat, tertanggal 24 Nopember 2016, sedangkan putusan perkara tersebut tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding, dahulu Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Desember 2016 Nomor :94/PDT.G/2016/PN.BDG Jo Nomor : 156/PDT.B/2016/PN.BDG. Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : - Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa “Menempatkan KPKNL sebagai Tergugat sedangkan Haryanto yang nyata-nyata telah terbukti menggelapkan uang milik Penggugat dan dihukum dalam perkara Pidana (bukti P-15 jo T-10) hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat I, secara hukum dinilai kurang lengkap, artinya Haryanto dan Dahrin harus diminta untuk bertanggung jawab selaku Tergugat (bukan hanya Turut Tergugat), bersama dengan Kantor KPKNL Bandung ; Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan sehingga tidak ada kekeliruan sama sekali. Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 94/Pdt./G/2016/PN.Bdg tanggal 10 Nopember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ; Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar ,maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 94/Pdt/G/2016/PN.Bdg tanggal 10 Nopember 2016, patut dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ; MengingatUndang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 94 /Pdt/G/2016/PN.Bdg tanggal 10 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Bara di Bandung, pada hari Rabu, tanggal 2 – Agustus -2017, oleh kami H. YULIUSMAN,S.H., sebagai Hakim Ketua, H. EDWARMAN, S.H. dan SIR JOHAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Agustus - 2017 dengan dibantu SUGENG TARSONO.S.S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat,
tidak dihadiri oleh Para Pihak yang
berperkara. Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua, ttd,
H. EDWARMAN, S.H.
ttd,
H. YULIUSMAN, S.H. ttd,
SIR JOHAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, ttd, SUGENG TARSONO.S,S.H.,M.H.
Rincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,2. Materai Putusan : Rp. 6.000,3. Pemberkasan/Penjilidan : Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 19 dari 19 Putusan Perkara Nomor 279/PDT/2017/PT.BDG
