PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor491/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----------------------------------------------------------------MOCH ENDIK TASDIK ,Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kp. Babakan Pasir Baros RT. 001/RW.002 Desa Cempaka,Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ECEP NURJAMAL, S.H,M.H., Advokat/Pengacara beralamatdi Jl. K.H. Khoer Affandi Cibeureum

Kota

Tasikmalaya,berdasarkan

tertanggal7

Desember

2015

yang

Surat

didaftarkan

No. 68 B

Kuasa di

Khusus

Kepaniteraan

Pengadilan NegeriTasikmalaya tanggal 8 Desember 2015di bawah register

No.320/2015/SK/PN.Tsm.,selanjutnya

disebut

sebagaiPembanding semula Pembantah; ----------------------------------------------Melawan: 1. PEMERINTAH R.I Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, yang

dalam

S.E.,M.Si.,

ISKANDAR,

DANA

hal ini diwakili olehEDIH MULYADI, S.H.,

NURLAILY

ZAKIANTO,

S.E.,KHOIRUL ANWAR,dan ARIF BAYU FIRMANSYAH, Para Pegawai pada kantor KPKNL Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015, No.SKU-1066/MK.6/2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTasikmalaya tanggal 7 Januari 2016di bawah registerNo.12/2016/SK/PN.Tsm., selanjutnya disebut sebagaiTerbanding I semula Terbantah I; -------------------------2. PT.

BANK

RAKYAT

INDONESIA(Persero)

Tbk

Kantor

Cabang

Tasikmalaya,Beralamat di Jalan R. Ikik Wiradikarta No.9 Kota Tasikmalaya, dalamhal ini diwakili oleh: RETTY RETNOWATI, S.H., MOHAMAD

AKBAR,

S.H.,

SENI

MERDIANA,

S.H.,

TAUFIK

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 491/PDT/2016/PT BDG

HERMANSYAH, HERI HERWANDA, ASEP SAEPURROHMAN,Para Pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat

Kuasa

Khusustanggal28

Desember

2015

No.B.6622-

VI/KC/ADK/12/2015,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal7 Januari 2016di bawah register No. 09/2016/SK/PN.Tsm,selanjutnya disebutsebagaiTerbanding II semula Terbantah II; -----------------------------------------------------------------Dan : 3. KANTOR

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

KABUPATEN

GARUT,Beralamat di Jalan Pramuka No. 10 Garut, Jawa Barat, yang dalam diwakili oleh: HARNIDA DARIUS H, S.H., YATI NURHAYATI, S.H., WARDI, Drs. ERWIN JAYA SAPUTRA, AGUS SUPRIYANTO, A.Ptnh, LUKMAN NULHAKIM, SsiT.MSI., Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

04

Januari

2016,

No.01/600-32.05/I/2016,

yang

telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal7 Januari 2016di bawah register No. 08/2016/SK/PN.Tsm selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Turut Terbantah; -----------Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 26Oktober

2016,Nomor491/PEN/PDT/2016/PT.BDG

Jawa Barat tanggal tentang

Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca,bantahan Pembantahtanggal8 Desember 2015yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan register perkara Nomor.86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm.yang uraian selengkapnya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, PEMBANTAHadalah selaku DEBITUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero)

Tbk

Kantor

Cabang

Tasikmalaya

sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 198 tanggal 20-12-2013 sesuai Nomor Rekening Nasabah: 0100- 01-501403-15-3 dengan Jenis Fasilitas Kredit Modal Usaha dengan sisa pokok Pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama per 12 bulan dengan Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 491/PDT/2016/PT BDG

suku bunga kredit per tahun yang dibayar pada setiap bulannya dengan Jaminan yang diagunkan 4 (empat) SHM yaitu : ----------------------------------1. SHM Nomor: 126, luas 113 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK; -----------------------------------------------------------------2. SHM Nomor: 127, luas 133 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK; -----------------------------------------------------------------3. SHM Nomor: 53, luas 900 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Sukamanah Blok Panjang atas nama Ny. EUIS NURHAYATI; ----------------------------------------------------------------------4. SHM Nomor: 1, luas 3480 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Campaka

Blok Andir atas nama

Ny.

EUIS NURHAYATI; ----------------------------------------------------------------------2. Bahwa PEMBANTAH pada mulanya untuk pembayaran kredit kepada TERBANTAH II pada setiap bulanya selalu berjalan dengan baik walaupun sejak mulai pembayaran Kredit kepada TERBANTAH II tersebut hanya membayar bunganya saja dan oleh TERBANTAH II tidak dimasukan kepada pembayaran pokok sehingga kini PEMBANTAH masih tetap menunggak Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan PEMBATAH apabila diperhitungkan setidak-tidaknya telah melakukan pembayaran

kepada

TERBANTAH

II

kurang

lebih

sebesar

Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus juta rupiah); -------------------------------------3. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014 PEMBANTAH mengalami kemacetan/Fluktuasi dalam usahanya oleh karena sejak itu sampai sekarang PEMBANTAH

tidak bisa melakukan pembayaran kepada

TERBANTAH II baik denda dan bunga berjalan maupun pembayaran untuk tunggakan Pokok; ---------------------------------------------------------------------------4. Bahwa PEMBANTAH selaku Debitur yang baik setidak-tidaknya telah melakukan pembayaran kepada TERBANTAH II (Prestatie) dan meskipun keadaan tersebut PEMBANTAH masih tetap mempunyai i’tikad baik untuk menyelesaikan atas kewajibanya kepada TERBANTAH II dan selanjutnya PEMBANTAH akan berusaha dengan cara lain untuk melunasinya atas kewajiban kepada TERBANTAH II tersebut dengan jumlah sisa pokok pinjaman yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah); ------5. Bahwa yang menjadi obyek dalam BANTAHAN PEMBANTAH ini

yaitu :


1. SHM Nomor: 126, luas 113 M2

tercatat di Kantor BPN Kabupaten

Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK; -----------------------------------------------2. SHM Nomor: 127, luas 133 M2


Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK; -----------------------------------------------3. SHM Nomor: 53, luas 900 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Sukamanah Blok Panjang atas nama Ny. EUIS NURHAYATI; ---------------------------------------------------------------4. SHM Nomor: 1, luas 3480 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Campaka Blok Andir atas nama

Ny.

EUIS NURHAYATI; --------------------------------------------------------------------Obyek tersebut di atas yang dijadikan sebagai jaminan kredit oleh PEMBANTAHkepada TERBANTAH II; --------------------------------------------6. Bahwa kemudian TERBANTAHII telah melayangkan surat yang ditujukan kepada PEMBANTAH sesuai surat Nomor : B. 6059-KC-VI/ADK/11/2015 tertanggal 23 November 2015 mengenai Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan atas 3 (tiga) SHM yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 yang hari, tanggalnya akan ditentukan kemudian yakni : ---1. SHM Nomor: 126, luas 113 M2




Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK; -----------------------------------------------3. SHM Nomor: 53, luas 900 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Sukamanah Blok Panjang atas nama Ny. EUIS NURHAYATI; ---------------------------------------------------------------Oleh

karena

demikian

ketiga

SHM

tersebut

yang

menjadi

OBYEK SENGKETAdalam BANTAHAN PEMBANTAH Dan selanjutnya akan dijadikan obyek LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN oleh TERBANTAH I dan TERBANTAH II; ----------------------------------------------7. Bahwa kemudian TERBANTAHII yang bekerjasama dengan TERBANTAH I sesuai surat dari TERBANTAH II Nomor: B-6136-KC-VI/ADK/11/2015 tertanggal 24 November 2015 telah melakukan Pengumuman Lelang Eksekusi

Hak

tanggungan

yang

akan

dilaksanakan

pada

tanggal

23 Desember 2015 Jam 10.00 Wib bertempat di kantor TERBANTAH I Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 491/PDT/2016/PT BDG

dengan maksud Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas ketiga SHM termaksud yaitu: -----------------------------------------------------------------------------1. SHM Nomor: 126, luas 113 M2




Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK; -----------------------------------------------3. SHM Nomor: 53, luas 900 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Sukamanah Blok Panjang atas nama Ny. EUIS NURHAYATI; ---------------------------------------------------------------8. Bahwa

dengan

adanya

Tanggunganatas

Pelaksanaan

ketigaObyek

Sengketa

Lelang

Eksekusi

a-quoPEMBANTAH

Hak sangat

keberatan sehingga PEMBANTAH mengajukan BANTAHAN ini melalui Pengadilan; 9. Bahwa oleh karena demikian perbuatan TERBANTAH 1 dan TERBANTAH II tidak bisa melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Obyek Sengketa atas ketiga SHM dimaksud yaitu : SHM Nomor: 126, luas 113 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama

HAJI MOCHAMAD TASDIK, SHM Nomor: 127,

luas 133 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK, dan SHM Nomor: 53, luas 900 M2

tercatat di Kantor BPN

Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Sukamanah Blok Panjang atas nama

Ny. EUIS NURHAYATI sebagaimana ternyata dalam Surat

PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN LELANGdari TERBANTAH II yang bekerjasama dengan TERBANTAH I sesuai surat Nomor : B- 6136KC-VI/ADK/11/2015

tertanggal

24

November

2015

mengenai

PENGUMUMAN SECARA UMUM ATAS LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN,

sebelum

Putusan

dalam

perkara

aquotelah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. -----------------------------------------Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini PEMBANTAH mohon agar kiranya, Yth. ketua Pengadilan Negeri Klas IB TasikmalayaCq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili Bantahan PEMBANTAHdan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----------


DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Bantahan PEMBANTAH seluruhnya; --------------------------------2. Menyatakan PEMBANTAHadalah PEMBANTAH yangbenardan beri’tikad baik; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Menetapkan kepada PEMBANTAH untuk membayar sisa pokok pinjaman kepada TERBANTAH II sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 4. Memerintahkan kepada TERBANTAH I dan TERBANTAH II untuk menunda dan atau tidak melakukan Lelang Eksekusi Hak TanggunganObyek Sengketa atas ketiga SHM yaitu: SHM Nomor: 126, luas 113 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama

HAJI MOCHAMAD TASDIK, SHM Nomor: 127,

luas 133 M2 tercatat di Kantor BPN Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Malangbong Blok Legok atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK, dan SHM Nomor: 53, luas 900 M2

tercatat di Kantor BPN

Kabupaten Garut Kecamatan Malangbong Desa Sukamanah Blok Panjang atas nama Ny. EUIS NURHAYATI; ----------------------------------------------------5. Menghukum PARA TERBANTAH untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo; -----------------------------------------------------------------------Atau, --------------------------------------------------------------------------------------------------Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----------------------Membaca,Surat Jawaban Terbantah II dan Turut Terbantah yang uraian selengkapnya sebagai berikut : ------------------------------------------------------Jawaban Terbantah II tertanggal 08 Maret 2016:-------------------------------------I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbantah II dengan ini mengemukakan Jawaban dalampokok perkara sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------2. Bahwa Terbantah II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah II; ----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah sebenarnya adalah upaya Pembantah dengan tujuan yang tidak baik yaitu penundaan Lelang Eksekusi terhadap Objek Sengketa yang telah diikat Hak Tanggungan (vide Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan


Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Pelaksanaan Lelang); -----------------------------------------------------------------------------------------4. Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan TerbantahII terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------5. Bahwa Pembantah yaitu H. Moch Endik Tasdik dan Hj. Euis Nurhayati merupakan Debitur dari Terbantah II yang mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan: ----------------------------------------------------------------------------------a. Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tanggal12 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum;--------------------b. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 13 tanggal 11 Desember 2008 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -c. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 17 tanggal 11 Desember 2009 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -d. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 32 tanggal 17 Desember 2010 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -e. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 33 tanggal 12 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -f.

Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 66 tanggal 12 Desember 2012 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; --

g. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 198 tanggal 20 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Pembantah telah menyerahkan sebagai agunan dan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dipasang Hak Tanggungan, dengan rincian sebagai berikut : -------------------1. SHM No. 53 Kec. Malangbong Kel. Sukamanah an. Ny. Euis Nurhayati; 2. SHM No. 126 Kec. Malangbong Desa Malangbong an. Haji Mochamad Tasdik;------------------------------------------------------------------------------------3. SHM No. 126 Kec. Malangbong Desa Malangbong an. Haji Mochamad Tasdik;------------------------------------------------------------------------------------4. SHM No. 1 Kec. Malangbong Desa Campaka an. Ny. Euis Nurhayati binti Cucu;--------------------------------------------------------------------------------5. Hak Tanggungan ke I dengan SHT No. 87/2008;------------------------------6. Hak Tanggungan ke I dengan SHT No. 90/2000;------------------------------7. Hak Tanggungan ke I dengan SHT No. 88/2008;-------------------------------


7. Bahwa dengan dijaminkannya SHM tersebut membawaakibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit Pembantah danapabila ternyata Pembantah tidak dapat melakukan kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan Akta Perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan ketentuan hukum yang berlaku danhasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Pembantah tersebut;------------------8. Ternyata dalam perjalanannya Pembantah Wanprestasi karena tidak melakukan

pembayaran

kewajiban

angsuran

pokok

dan

bunga

sebagaimana mestinya atas fasilitas kredit yang dinikmati sehingga masuk dalam kategori macet;------------------------------------------------------------------9.

Pembantah oleh Terbantah II telah diberikan peringatan-peringatan melalui Surat Peringatan yang antara lain :-----------------------------------------------------I.

Surat Peringatan Pertama No. 7655-KC-VI/ADK/12/2014tanggal 17 Desember 2014;---------------------------------------------------------------------

II. Surat Peringatan Kedua No. 49-KC-VI/ADK/01/2015tanggal 06 Januari 2015;------------------------------------------------------------------------III. Surat Peringatan Ketiga No. 2678-KC-VI/ADK/05/2015tanggal 21 Mei 2015.-----------------------------------------------------------------------------10. Bahwa terhadap Surat-surat Peringatan tersebut, ternyata tidak ada tanggapan yang diberikan sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku

penyelesaiankredit macet atas nama

Pembantah

dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah ditandatangani oleh Pembantah / Pemilik Jaminan; ----------------------------------------------------11. Terbantah II menolak dengan tegas dalil Pembantah angka 2 s/d 4 yang mengenai total kredit dan pembayaran angsurannya. Dalam hal jumlah hutang Pembantah mengenai pokok, bunga, dan denda telah diatur dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit yang dibuat secara Notariil, yang mana telah disetujui oleh Pembantah dan Terbantah II, oleh karena itu Akta Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pembantah dan Terbantah II;----------------------------------------------------------------------------------Dalam dalil Bantahannya angka 3, dengan jelas Pembantah mengakui bahwa Pembantah telah wanprestasi dengan tidak membayar kewajibannya baik pokok maupun bunga;----------------------------------------------------------------


12. Bahwa Terbantah menolak bantahan Pembantah angka 8 dan 9, dalam SEMA No. 4 Tahun 2014 menyatakan dengan tegas bahwa Apabila Terlelang (in casu Pembantah) tidak mau mengosongkan objek lelang yang pelelangannya dilakukan sendiri oleh Kreditur melalui kantor lelang, berasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 maka eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan. Oleh karena itu dalil Pembantah tidak berdasar dan harus ditolak; 13. Bahwa dengan demikian usaha bantahan yang diajukan Pembantah adalah usaha yang tidak berdasarkan hukum dan hanya mencari-cari alasan agar jaminan (objek perkara) tetap dikuasai dan tidak dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;------------------------------------------------------------II. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Gugatan Rekovensi ini; 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / TerbantahII Konvensimenolak semua dalildalil yang dikemukakan olehPembantah Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi / Terbantah II Konvensi; ------------------------------------3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / TerbantahII Konvensimengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Pembantah Konvensi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Penggugat Rekonvensi / TerbantahII Konvensiadalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi / TerbantahII Konvensilaksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat; -----------------------------------------------------------------------------------5. Bahwadalam

menjalankan

Rekonvensi/TerbantahII

usahanya

Konvensitelah

tersebut

di

memberikan

atas,

Penggugat

kredit

kepada

Tergugat Rekonvensi/ Pembantah Konvensi yang dituangkan dalam: --------a) Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tanggal 12 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum;--------------------b) Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 13 tanggal 11 Desember 2008 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; --


c) Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 17 tanggal 11 Desember 2009 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -d) Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 32 tanggal 17 Desember 2010 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -e) Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 33 tanggal 12 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -f)

Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 66 tanggal 12 Desember 2012 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum;--

g) Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 198 tanggal 20 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -6. Bahwa Namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensitelah melalaikan kewajibannya dengan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga akhirnya kreditnya macet (wanprestasi); ---------------------------------7. Bahwa Terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Terbantah II Konvensitelah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu untuk mediasi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------1) Surat Peringatan Pertama No. 7655-KC-VI/ADK/12/2014

tanggal 17

Desember 2014;--------------------------------------------------------------------2) Surat Peringatan Kedua No. 49-KC-VI/ADK/01/2015 tanggal 06 Januari 2015;----------------------------------------------------------------------------3) Surat Peringatan Ketiga No. 2678-KC-VI/ADK/05/2015tanggal 21 Mei 2015.-----------------------------------------------------------------------------8. Bahwa Namun demikian, tidak juga diselesaikan kewajibannya kepada Penggugat

Rekonvensi

sehingga

sampai

dengan

per

08

Maret

2016kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensiuntuk seluruh kreditnya adalah sebesar Rp 777.898.991,- (Tujuh ratus tujuh puluh luma juta lima ratus enam puluh tujuh lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:----------------------------------------------------------- Tunggakan Pokok Modal Kerja

Rp 600.000.000,-

- Tunggakan Bunga Modal Kerja Rp 121.731.049,- Penalti Modal Kerja

Rp

Jumlah 9. Bahwa

56.167.942,-

Rp 777.898.991,Dengan

tidak

diselesaikannya

kewajibanTergugat

Rekonvensi/Pembantah Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/ Pembantah


Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);---------------------------10. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi / TerbantahII Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, bunga dan denda;-----------------------------------------11. Bahwa Penggugat Rekonvensi / TerbantahII Konvensi menuntut kembali pelaksanaan

perjanjian


yang Konvensi

telah

dibuat

dengan

antara

Tergugat

Penggugat Rekonvensi/

Pembantah Konvensi yaitu membayar total kewajiban hutang per 3 Maret 2016 sebagaimana gugatan rekonvensi butir 8;-------------------------------------12. Bahwa atas keterlambatan pemenuhan kewajiban fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pembantah Konvensi, dengan mengacu pada rata-rata bunga pinjaman selama seluruh kredit tersebut tidak terbayar, maka

Penggugat dalam Rekonvensi/TerbantahII dalam

Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 121.731.049,- (Seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu empat puluh sembilan rupiah);-----------------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa

Penggugat


Konvensi

juga

menuntut

pembayaran denda kepada Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi berupa membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi tidak memenuhi isi putusannya;-----------------------------------------------------------------14. Bahwa selain dari itu, dengan adanya Gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/ TerbantahII Konvensi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----------------------------------15. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 180 HIR dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan Gugatan Rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi (uitvorbaar bij voorraad);-------------------------


16. Bahwa

Karena

Tergugat

Rekonvensi/Pembantah

Konvensi

telah

wanprestasi, maka patutlah jikaTergugat Rekonvensi/ Pembantah Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. --------------------------Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :--------------------------------------------------------I. DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara  Menolak Bantahan Pembantah Konvensi untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;  Menghukum

PembantahKonvensi

untuk

membayar

semua

biaya

perkara;-------------------------------------------------------------------------------------II. DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan seluruh Gugatan

Penggugat Rekonvensi/Terbantah II

Konvensi untuk seluruhnya; --------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa sah secara hukum Akta Persetujuan Buka Kredit yang dibuat: -----------------------------------------------------------------------------------a. Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tanggal 12 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum;--------------------b. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 13 tanggal 11 Desember 2008 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -c. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 17 tanggal 11 Desember 2009 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -d. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 32 tanggal 17 Desember 2010 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -e. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 33 tanggal 12 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -f.


g. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 198 tanggal 20 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi telah wanprestasi terhadap: ----------------------------------------------------------------------------------------a. Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 13 tanggal 12 Desember 2007 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum;---------------------


b. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 13 tanggal 11 Desember 2008 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -c. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 17 tanggal 11 Desember 2009 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -d. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 32 tanggal 17 Desember 2010 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -e. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 33 tanggal 12 Desember 2011 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -f.


g. Akta Perpanjangan Waktu dan Perubahan Nomor 198 tanggal 20 Desember 2013 dibuat oleh Notaris Hani Mulyani, Sarjana Hukum; -4. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pembantah Konvensi untuk membayar tunggakan

fasilitas

kredit

per

08

Maret

2016adalah

sebesar

Rp

777.898.991(Tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika;----------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk mengganti ganti kerugian Immateril Penggugat Rekonvensi/Terbantah II Konvensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Penggugat Rekonvensi/ Terbantah II Konvensi, dengan jumlah sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar Rupiah);--------------------------------------------6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembantah Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan yeng telah berkekuatan hukum tetap ini; ------------------------------------------------------------------------------------------------7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); -----------------------8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara; ----------------------------------------------------------------------------------------Atau ---------------------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -Jawaban Turut Terbantah tertanggal 25 Februari 2016: ---------------------------DALAM EKSEPSI:---------------------------------------------------------------------------------


1. Bahwa, Turut Terbantah menolak seluruh dalil Surat Gugatan Bantahan Pembantah

kecuali

yang

secara

tegas

dan

nyata

diakui

dan

menguntungkan Turut Terbantah;------------------------------------------------------------2. Bahwa, Turut Terbantah berpendirian perkara ini adalah mumi perkara perdata utang-piutang antara Pembantah dengan Terbantah II yang tidak ada keterkaitan dengan Turut Terbantah, sebagaimana terbukti baik pada Posita maupun Petitum dalam Surat Gugatan Bantahan Pembantah, dengan demikian tidak terdapat perbuatan Turut Terbantah yang merugikan kepentingan pihak Pembantah, maka Turut Terbantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Turut Terbantah sebagai pihak dari perkara ini;------------DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini agar apa yang telah Turut Terbantah kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap berlaku mutatis mutandis dengan bagian pokok perkaranya; -------2. Bahwa, Turut Terbantah menolak seluruh dalil-dalil Pembantah kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Terbantah;------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa, untuk mendukung Jawaban Turut Terbantah dan memperjelas pokok permasalahan berikut, status dari sertipikat objek perkara a quo: -----a. Sertipikat

Hak

Milik No. l26/Desa Malangbong, sertipikat

tanggal01-03-2001,

Surat

Ukur

No.l0/Malangbong/2001

terbit

tanggal

19-02-2001 luas 113 m2, tercatat atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK, terletak di Blok Legok, Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.l26/Desa Malangbong

ini

No.90/2008 tanggal

dibebani

Hak Tanggungan

Peringkat

Pertama

23-01-2008, berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan/APHT No.07/2008 tanggal 04-01-2008, yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah INTAN RATNAWULAN, SH. atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Berkedudukan dan Berkantor

Pusat di Jakarta, dicatat tanggal 23-01-2008;-------------------

b. Sertipikat Hak Milik No.l27/Desa Malangbong,

sertipikat

terbit

tanggal07-03-2001, Surat Ukur No. 9/Malangbong/2001 tanggal 19-022001 luas 133 m2, tercatat atas nama HAJI MOCHAMAD TASDIK, terletak di Blok Legok, Desa Malangbong, Kecamatan Malangbong, Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 491/PDT/2016/PT BDG

Kabupaten Malangbong

Garut. ini

Bahwa

dibebani

Sertipikat

Hak

Hak Tanggungan

Milik

No.l27/Desa

Peringkat

Pertama

No.90/2008 tanggal 23-01-2008, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan/APHT No.07/2008 tanggal 04-01-2008, yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah INTAN RATNAWULAN, SH. atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, dicatat tanggal 23-01-2008;-----------------------------------------------

c. Sertipikat Hak Milik No.53/Desa Sukamanah, sertipikat terbit tanggal2309-1985, Surat Ukur No.391/1985 tanggal 23-09-1985 luas 900 m2, terakhir tercatat atas nama NY.EUIS NURHAYATI, terletak di Blok Panjang, Desa Sukamanah, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.53/Desa Sukamanah ini dibebani Hak Tanggungan

Peringkat

Kesatu

No.87/2008

tanggal

23-01-2008,

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan/APHT No.08/2008 tanggal 04-01-2008, yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah INTAN RATNAWULAN, SH. atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, dicatat tanggal 23-01-2008;--------------------------------------------------d.

Sertipikat Hak Milik No.l/Desa Campaka, sertipikat terbit tanggal 20-07-1984, Gambar Situasi No.609/1981 tanggal 25-03-1981 luas 3.480 m2, terakhir tercatat atas nama NY.EUIS NURHAYATI binti CUCU, terletak di Blok Andir, Desa Campaka, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. l/Desa Campaka ini dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kesatu No. 88/2008 tanggal 23-01-2008, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan/APHT No.09/2008 tanggal 04-01-2008, yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah IMAS FATIMAH, SH. atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, dicatat tanggal 23-01-2008;------------------------------------------------

4. Bahwa proses administrasi pertanahan tersebut pada angka 3 di atas berdasarkan :-----------------------------------------------------------------------------------------a. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria pasal 23 ayat (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 Ayat (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat


pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;-------------------------------------------b. Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; ------------c. Peraturan Pemerintah serta penjelasannya No.10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 37 ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------------------------------------------------------------------d. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional serta penjelasannya No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :---------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi Turut Terbantah untuk seluruhnya.------------------------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);--------------------------------------------------------------------------------------------2. Mengeluarkan Turut Terbantah sebagai pihak dalam perkara ini;---------------3. Menghukum Pembantah untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------------------4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono);---------------------------------------------------------------------------Membaca

putusan

Pengadilan

2016,Nomor86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsmyang

NegeriTasikmalayatanggal3 Amar

selengkapnya

Mei

berbunyi

sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI : -----------------------------------------------------------------------------


Dalam Eksepsi : ----------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Terbantah I, Terbantah II dan Turut Terbantah seluruhnya; ----------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : ------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; ---------------- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; --------------------------------DALAM REKONVENSI : ------------------------------------------------------------------------- Menolak bantahan Terbantah II dalam Konvensi/Pembantah dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : ------------------------------------------------- Menghukum Pembantah dalam Konvensi/Terbantah dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.139.000,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -------------------------------------------------------Membaca,

Akta

86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm. NegeriTasikmalayayang

pernyataan yang

permohonan

dibuat

menyatakan

oleh

bahwa

banding

Panitera pada

Nomor

Pengadilan

tanggal4

Mei

2016Pembantah melalui perantaraan kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 3 Mei 2016, Nomor 86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm tersebut diatas; -------------------------------------------------Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan NegeriTasikmalayayang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada TerbandingI semula Terbantah I pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 19 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 13 Mei 2016; -----------------------------------------------------------------------------Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantahtertanggal10 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 19 Mei 2016; ----------------------------------------------------------------------------------------


Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding Idan II semula Terbantah Idan II masing-masing tertanggal1 dan 2 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Pembanding semula Pembantah pada tanggal15 Juni 2016; ------------------------Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsmyang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan NegeriTasikmalayatelah

memberikan

kesempatan

kepada

pihak

Pembandingsemula Pembantah dan kepada Terbanding II semula Terbantah II masing-masing pada tanggal 15 Juni 2016, kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 14 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal20 Juni 2016; -----------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantahtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -------------------------Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula Pembantahmelalui

Kuasanya

telah

mengajukan

keberatan-keberatan

sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------------------

Bahwa, PEMBANDING/PEMBANTAH menolak pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat I yang telah menjatuhkan putusan tidak menerapkan biaya cepat dan ringan; ----------------------------------------------------

-

Bahwa, mengenai pertimbangan Majelis hakim tidak ada satupun dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan adanya bukti dari Pihak TERBANTAH I (KPKLN) yang diajukan pada tanggal 31 Maret 2016 dimana Terbantah I (KPKLN) sendiri telah MEMBATALAKAN LELANG Terbantah II dengan Nomor Register Batal : 71/2015/ tanggal 29 Desember 2015 untuk penjualan dimuka umum/Lelang terhadap objek sengketa dikarenakan adanya syarat Formil yang tidak terpenuhi oleh Terbantah II (PT. BRI) (lihat: bukti dari Terbantah I (T.I-4); -------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa terhadap memori banding dari Pembandingtersebut

diatas,Terbanding I dan II semula Terbantah I dan IItelah mengajukan tanggapan dalam Kontra Memori bandingnya yangpada pokoknya menolak


segala keberatan-keberatan Pembanding semula Pembantahyang disampaikan dalam memori bandingnya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Terbanding II Semula Terbantah II melalui Terbantah I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 3 Mei 2016, Nomor 86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm; -------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding yang dibuat oleh kuasa Pembanding semula Pembantahtersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan,oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan; --------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa Majelis Hakim tangkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan

Pengadilan

NegeriTasikmalaya

tanggal

3

Mei

2016,

Nomor

86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pembantahdan kontra memori banding yang diajukan oleh TerbandingI dan II semula Terbantah I dan II,berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnyadengan pertimbangan berdasarkan pasal 207 HIR dimana pihak yang berperkara (partij verzet) terhadap suatu penyitaan dan pelelangan hanya dapat diajukan atas dasar tidak dipenuhinya apa yang diputus oleh Hakim atau apa yang menjadi kewajiban berdasarkan perjanjian atau syarat untuk Penyitaan dan pelelangan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pelelangan telah dilakukan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan, maka bantahanPembanding semula Pembantah ditolak adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga putusan yudex factie tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan; -------------Menimbang,bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar,maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri; ---------------------


Menimbang,bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas,dimana kontra memori

banding

hanya

mendukung

putusan

Majelis

Hakim

tingkat

pertama,maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantahtetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ---------------------------------------------------------------------------------MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Pembantah; --------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan NegeriTasikmalaya tanggal 3 Mei 2016, Nomor 86/Pdt.Bth/2015/PN.Tsmyang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding semula Pembantahuntuk membayar seluruh

biaya

perkara

peradilan,yang

ditingkat

yang

timbul

banding

dalam

ditetapkan

kedua

tingkat

sejumlah

Rp.

150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); ----------------------------------------------------------Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari

Senin

tanggal

28

Nopember

2016

oleh

kami

AA.

Anom

Hartanindita,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis denganDalizatulo Zega, SH. dan Eddy Pangaribuan,SH.,MH.masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 Oktober 2016 putusan tersebut pada hari Senin tanggal5 Desember2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota,serta dibantu olehTawid Taryono,SH., MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; ------------Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 491/PDT/2016/PT BDG

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd Ttd Dalizatulo Zega,SH. AA. Anom Hartanindita,SH.,MH. Ttd Eddy Pangaribuan,SH.,MH.Panitera Pengganti Ttd Tawid Taryono,SH., MH. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,-

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents