PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 89/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. HASANA DAMAI PUTRA, yang berkedudukan di komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau, Kav. 33 – 35, Medan Satria, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. FAJAR SETIA KUSUMAH, SH.S,IP., dan 2. TONY ARIES, SH.MH., Advokat Legal Consultant yang beralamat di Komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi,

berdasarkan surat Kuasa Khusus

tertanggal 29 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA TERLAWAN II ; L A W AN : 1. HIMAN INDRA JULIUS, beralamat di Apartemen Maple Park, Unit Gharden House No. L dan M, Jl. Danau sunter Barat, Bandar Kemayoran, Jakarta; 2. KARTI, beralamat di Pondok Ungu Permai, Blok Am 21 No. 20, rt. 003/rw. 012, Kelurahan Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi ; 3. ONG SIAUW FIE / ANWAR DALIMARTA, beralamat di Danau Indah Barat Blok A 2 No. 09 rt. 005/rw. 018, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ; 4. YANTO CAHYO SUBUH, beralamat di Pulo Nangka Timur /89, rt. 006/rw.008, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur; 5. H. MUHAMMAD YASIN, SE AK/ Dra. Hj Hitadiani Wijaya, beralamat di Perum Harapan Indah, Jl. Anggrek III blok PA No. 38 rt. 014 / rw. 017, Kota Harapan Indah, Kelurahan Pejuang,

Kec. Medan Satria,

Bekasi, keseluruhannnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

1. Drs. RUDI GUNAWAN, SH., 2. KRISSANTOSO

BAYU AJI, SH.MH., 3. ARIFIN SINUHAJI, SH., 4. JUJUR HALASAN BAKARA, SH.,MKn., Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners, yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 No. 11 Jl. Letjend. Suprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015,

untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA TERBANDING SEMULA PARA PELAWAN; Halaman

1 dari 25 Putusan Nomor 89/Pdt/2017/PT.BDG.

DAN 1.

PT. MODERN LAND REALTY Tbk. yang berkedudukan di Hall Ruko Blok R, Jalan Hartono Raya, Perumahan Kota Modern, Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I SEMULA TERLAWAN I ;

2.

Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B 4 – 17550, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERLAWAN; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Para Pelawan melalui kuasanya KRISSANTOSO BAYU AJI, SH MH dkk. Advokad & Pengacara dari kantor pengacara RUDY GUNAWAN & Patners, yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M 1/ 11, Jalan Let.jend Suprapto, Jakarta Pusat 10640,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing

masing tanggal 30 Januari 2015, tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 20 April 2015 mengemukakan hal hal berikut : 1. Bahwa Para Pelawan adalah pihak-pihak yang telah melakukan transaksi jual beli beberapa bidang tanah berikut bangunan dengan pihak Terlawan-ll, adapun objek transaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut: -

Sebidang tanah Kavling Sentra Niaga 5, blok SN5.1, No. 10, seluas 480 M1, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamaian Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Kavling Sentra Niaga 5. Dengan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 38, tanggal 27 Nopember 2012 antara Himan Indra Julius (Pelawan-I) dan Terlawan-ll.

-

Sebidang tanah Kavling Sentra Niaga 5, blok SN5.1, No.11, seluas 687 M2, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Kavling Sentra Niaga 5. Dengan Akta Jual Beli No. 418/2013, tanggal 25 Maret 2013 antara Nyonya Karti (Pelawan-ll) dan Terlawan-ll.

-

Sebidang tanah Kavling Sentra Niaga 5, Blok SN.5.1, No.12, Seluas 576 M2, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Kavling Sentra Niaga 5. Dengan Akta Jual

Halaman


Beli No. 268/2013, tanggal 27 Februari 2013 antara Ong Siauw Fie / Anwar Dalimarta (Pelawan-lll) dan Terlawan-ll. -

Sebidang tanah dan bangunan rumah, Blok AT.7, No.23, tipe 205, seluas 200 M2, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Cluster Asia Tropis. Dengan Akta Jual Beli No. 1314/2013, tanggal 23 Agustus 2013 antara Yanto Cahyo Subuh (Pelawan-IV) dan Terlawan-ll.

-

Sebidang tanah dan bangunan rumah, Blok AT.7, No.27, tipe 205, seluas 200 M2, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Cluster Asia Tropis. Dengan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 40, tanggal 30 September 2014 antara H. Muhammad

Yasin

SE.AK/

Dra.Hj.Hitadiani

Wijaya

(Pelawan-V)

dan

Terlawan-ll. Selanjutnya secara keseluruhan disebut "Tanah dan Bangunan". 2. Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan objek transaksi tersebut, seluruhnva tertetak di Desa Pusaka Rakvat. Kecamatan Tarumajava. Kabupaten Bekasi. dan merupakan / berasal dari 1 (satul sertifikat induk vana sama. yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Pusaka Rakvat. atas nama PT. Hasana Damai Putra / Terlawan-ll. 3. Bahwa transaksi jual beli antara Para Pelawan dengan Terlawan-ll adalah telah selesai dan lunas, sehingga status hak kepemilikan atas Tanah dan Bangunan tersebut telah beralih kepada Para Pelawan. 4. Bahwa adapun pada saat ini Para Pelawan sedang melakukan proses pengurusan sertifikat hak terhadap Tanah dan Bangunan tersebut yang hingga saat ini tengah berproses di kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk proses balik nama ke atas nama para konsumen / Para Pelawan. 5. Bahwa Para Pelawan akhirnya mengetahui dengan adanya informasi langsung yang disampaikan oleh Terlawan-ll, akan adanya keterlambatan penerbitan sertipikat balik nama ke atas nama Para Pelawan dikarenakan telah diletakkannya sita jaminan terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Pusaka Rakyat atas nama Terlawan-ll. 6. Bahwa penyebab diletakkannya Sita Jaminan tersebut adalah dikarenakan adanya perkara gugatan antara Terlawan-I dengan Terlawan-ll, yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara No.145/PDT.G/2012/PN.BKS., dimana dalam proses pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim telah meletakkan Sita Jaminan dengan Penetapan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 5 April 2013 di atas Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Pusaka Rakyat. Halaman


7. Bahwa sesuai dengan Penetapan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal

5

April

2013,

dan

No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS.,

Berita

acara

tanggal

16

April

sita

jaminan

2013,

telah

menetapkan serta dilakukan Sita Jaminan terhadap : "tanah yang terletak di RT.001, RW.008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang masing-masing tercatat dalam Girik C No. 166, Persil 20 a, Blok/Kelas 11, seluas kurang lebih 18.740 M.2 (delapan betas ribu tujuh rastus empat puluh meter persegi), dan girik No. 61, persil 20 a, Blok/Kelas 11, gseluas kurang lebih 12.811 M2 (dua belas ribu delapan ratus sebelas meter persegi), sehingga seluruhnya berjumlah 31.551 M.2 dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT. Hasana Damai Putra;

- Timur


- Selatan : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT. Hasana Damai Putra; - Barat


Baik yang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut maupun yang belum ada bangunan di atas tanah tersebut, yang saat ini telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Desa Pusaka Rakyat, atas nama PT. Hasana Damai Putra". 8. Bahwa dengan dilakukannya Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Desa Pusaka Rakyat tersebut maka secara langsung telah mengakibatkan Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan meniadi ikut tersita karena Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan tersebut adalah terletak dan berada di tanah dengan sertifikat induk Hak Guna Bangunan No. 3337/Desa Pusaka Rakyat tersebut. 9. Bahwa dilakukannya Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan tersebut adalah berdasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh Terlawan-I, serta karena adanya perkara / sengketa antara Terlawan-I dengan Terlawan-ll, dimana hal tersebut telah merugikan Para Pelawan karena sampai dengan diajukannya Perlawanan ini, Para Pelawan tidak dapat memproses balik nama sertifikat atas Tanah dan Bangunan tersebut. 10. Bahwa Para Pelawan telah membeli Tanah dan Bangunan dari Terlawan-ll secara sah dan Para Pelawan telah membayar lunas seluruh nilai transaksi jual Halaman


beli kepada Terlawan-ll. Oleh karena itu, Terlawan-ll saat ini hanyalah selaku MANTAN PEMILIK, dan saat ini Para Pelawanlah sebagai pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan tersebut. 11. Bahwa berdasarkan atas transaksi jual beli yang sah tersebut, maka Para Pelawan dapatlah dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga wajib dilindungi oleh hukum. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl [MARI], yaitu; Yurisprudensi MARI No. 1230 K/Sip/1980 tangqal 29 Maret 1982: "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum". 12. Bahwa Sita Jaminan yang dilakukan terhadap Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan adalah telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip dan azas dalam proses penyelesaian suatu sengketa, yaitu, tidak dibenarkan menimbulkan suatu kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara, sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dimana prinsip tersebut juga berlaku dalam proses penyelesaian suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, maka peletakan Sita Jaminan terhadap barang / Tanah dan Bangunan milik pihak ketiga (diluar pihak berperkara) atau Para Pelawan adalah dilarang / tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 13. Bahwa

dijelaskan

duduk

permasalahan

yang

sesungguhnya

tanah

di

RT001/RW.008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, seluas 31.551 M2 yang dimohonkan sita jaminan oleh Terlawan-I dalam perkaranya dengan Terlawan-ll, adalah berbeda letaknya dengan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Pusaka Rakyat, seluas 91.221 M2 yang faktanya telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bekasi 14. Bahwa fisik tanah yang dimohonkan sita oleh Terlawan-I sebenarnya pada saat sekarang ini telah meniadi bangunan prasarana ialan dan areal parkir Pasar Modem Kota Harapan Indah sesuai dengan SHGB No. 3337/Pusaka Rakvat. 15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dan terbuktilah jika sita jaminan yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan serta Sita Jaminan yang diletakkan terhadap tanah sesuai dengan Penetapan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 5 April 2013, dan Berita acara sita jaminan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 16 April 2013, adalah tidak tepat dan tidak benar. karena tanah vana disita tersebut keliru antara tanah yang dimohonkan untuk disita dengan tanah yang diletakkan sita jaminan, serta adapun Tanah dan Bangunan tersebut adalah milik Para Pelawan, yang faktanya bukan pihak dalam perkara antara Terlawan-I dengan Terlawan-ll.

Halaman


Dengan demikian, maka jelas dan tepatlah jika dikatakan bahwa Sita Jaminan denaan Penetapan No. 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS.. tanggal 5 April 2013. dan Berita acara sita iaminan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS tanggal 16 April 2013 dikatakan TIDAK SAH. sehingga tepatlah jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara

ini

menyatakan

agar

dilakukan

pengangkatan

sita

terhadapnya. 16. Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan dengan dasar yang kuat serta buktibukti otentik, maka sudah seharusnyalah jika putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Terlawan (Uitvoerbaar Bij Voorrraad). 17. Bahwa adapun Para Perlawan ini dibuat adalah berdasarkan pada prinsip kumulatif terhadap objek maupun terhadap subjek, dimana hal tersebut adalah bertujuan untuk memenuhi prinsip peradilan sederhana, serta demi menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan. Hal mana telah sesuai dengan syarat-syarat adanya penggabungan gugatan / perlawanan yaitu: Syarat adanva hubungan yang erat: Terdapatnya hubungan erat tersebut adalah dapat dibuktikan dengan adanya kesamaan diantara Para Pelawan sebaaai pemilik sebenarnva dari Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang merupakan / berasal dari 1 (satu) sertifikat induk yang sama, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Pusaka Rakyat, dimana Tanah dan Bangunan tersebut dibeii oieh Para Pelawan dari pihak vanq sama vaitu Terlawan-ll. Svarat adanva hubungan hukum: Terdapatnya hubungan hukum adalah dapat dibuktikan dengan adanya kesamaan yaitu, terhadap Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan yang terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang merupakan / berasal dari 1 (satu) sertifikat induk yang sama, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Pusaka Rakyat, vana telah diietakkan sita iaminan. yang disebabkan oleh adanva perkara / senqketa antara Teriawan- I dengan Teriawan-il. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Pelawan, memohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh Perlawanan Para Pelawan. 2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar. 3. Menyatakan Penetapan Sita Jaminan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal

5

April

2013,

dan

Berita

acara

sita

jaminan

No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 16 April 2013 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Halaman


4. Menyatakan

tidak

sah

dan

haruslah

diangkat

sita

Jaminan

No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 5 April 2013, yang diletakkan atas tanah yang terietak di RT.001, RW.008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang masing-masing tercatat dalam Girik C No. 166, Persil 20 a, Blok / Kelas 11, seluas kurang lebih 18.740 M.2 (delapan belas ribu tujuh rastus empat puluh meter persegi), dan girik No. 61, persil 20 a, Blok/Kelas 11, seluas kurang lebih 12.811 M2 (dua belas ribu delapan ratus sebelas meter persegi), sehingga seluruhnya berjumlah 31.551 M.2 dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara - Timur

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah / bangunan PT. Hasana Damai Putra; : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah / bangunan PT. Hasana Damai Putra;

- Selatan

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah / bangunan PT. Hasana Damai Putra;

- Barat

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah / bangunan PT. Hasana Damai Putra;

Baik yang sudah ada bangunan di atas tanah tersebut maupun yang belum ada bangunan di atas tanah tersebut, yang saat ini telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Desa Pusaka Rakyat, atas nama PT. Hasana Damai Putra. 5. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat / Turut Terlawan untuk mencatatkan pengangkatan sita jaminan aquo pada buku yang tersedia, serta mencabut pengumuman sita dan dipulihkan seperti keadaan semula tanpa penyitaan. 6. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum atas akta-akta: - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 38, tanggal 27 Nopember 2012 antara Himan Indra Julius / Pelawan-I dengan Terlawan-ll. -

Akta Jual Beli No.418/2013, tanggal 25 Maret 2013 antara Nyonya Karti / Pelawan-I I dengan Terlawan-ll.

-

Akta Jual Beli No. 268/2013, tanggal 27 Februari 2013, antara Ong Siauw Fie / Anwar Dalimarta / Pelawan-lll dengan Terlawan-ll.

-

Akta Jual Beli No. 1314/2013, tanggal 23 Agustus 2013 antara Yanto Cahyo Subuh / Pelawan-IV dengan Terlawan-ll.

-

Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 40, tanggal 30 September 2014, antara H.Muhammad Yasin, SE.AK / Dra.Hj.Hitadiani Wijaya / Pelawan-V dengan Terlawan-ll. Halaman


7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Terlawan-I maupun Terlawan-ll (uitvoerbaar bij voorraad). 8. Menghukum Terlawan-I, Terlawan-ll, maupun Turut Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini. 9. Menghukum Terlawan-I untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini. Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Menimbang,

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Para

Pihak. Pihak Para Pelawan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, KRISSANTOSO BAYU AJI, SH MH dkk. Advokad & Pengacara pada kantor pengacara

RUDY

GUNAWAN & Patners berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing

HIMAN

INDRA JULIUS tanggal 30 Januari 2015, KARTI tanggal 30 Januari 2015, ONG SIAUW FIE / ANWAR DALIMARTA tanggal 16 Maret 2015, YANTO CAHYO SUBUH tanggal 30 April 2015 dan H. MUHAMMAD YASIN, SE AK / Dra. Hj HITADIANI WIJAYA tanggal 20 April 2015. Pihak Terlawan I diwakili kuasanya ARMIN HANIN SH dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015. Pihak Terlawan II diwakili kuasanya TONI ARIES SH MH dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 dan pihak Turut Terlawan diwakili kuasanya DARYOTO SH dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) R I No. 1 tahun 2008, Para Pihak telah diupayakan berdamai, melalui forum MEDIASI, akan tetapi berdasarkan laporan mediator NATHAN LAMBE, SH MH tanggal 6 Oktober 2015 mediasi telah gagal. Menimbang,

bahwa berhubung mediasi telah gagala dilanjutkan dengan

pembacaan perlawanan dan Para Pelawan menyatakan tetap pada isi perlawanannya. Menimbang,

bahwa atas perlawanan tersebut Terlawan I telah mengajukan

jawaban tertulis tertanggal 28 Oktober 2015 yang disampaikan pada sidang tanggal 3 Nopember 2015 yang pada intinya adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa alasan Para Pelawan untuk mengajukan bantahan a quo yaitu terkait dengan

Sita

jaminan

sesuai

Penetapan

Nomor

:

03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal 05 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal 16 April 2013 dalam perkara Nomor: 145/Pdt.G/2012/PN.Bks.; 2.

Bahwa perkara Nomor : 145/Pdt.G/2012/PN.Bks.,tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor Halaman


1625 K/Pdt/2014 yang mana amar dari Putusan tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 393/PDT.G/2013/PT. BDG., tanggal 24 0ktober2013; 3.

Bahwa konsekwensi dari fakta-fakta hukum tersebut, yaitu Perlawanan ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (n/ef ontvankelijke verklaard} karena Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan keliru dalam

mendudukan persoalan ini, seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Terlawan II karena menjual objek sengketa yang bukan miliknya bukan dalam bentuk Perlawanan untuk membuktikan bahwa Para Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik. Disamping itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1625 K/Pdt/2014 telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Terlawan I adalah pemilik sah atas objek tanah sengketa; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak perlawanan pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (net ontvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terlawan I mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; 2. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dafil bantahan Pembantah kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya; TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1625 K/PDT/2014 YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE). 3. Bahwa benar Terlawan I telah mengajukan Permohonan Sita Jaminan dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara a quo yang dan ditetapkan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal 16 April 2013 atas dasar Penetapan Nomor : 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal 05 April 2013 dalam perkara Perdata Nomor : 145/Pdt.G/2012/PN.Bks., yang telah diputus pada tanggal 08 Mei 2013; 4. Bahwa perkara Nomor : 145/Pdt.G/2012/PN.Bks., tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1625 K/Pdt/2014; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1625 K/Pdt/2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa Terlawan I adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa seluas 31.551M2 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu meter Halaman


persegi). Dengan demikian secara tegas dan jelas Terlawan I adalah pemilik yang sah menurut hukum; TENTANG GUGATAN PARA PELAWAN TIDAK BERDASAR HUKUM. 6. Bahwa Terlawan I menolak dalil-da'il Para Pelawan pada angka (13) Perlawanan Para Pelawan yang pada pokoknya menyatakan : "Sita Jaminan yang di letakkan di atas tanah yang terletak di RT.001 /RW.008, Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang seluruhnya berjumlah seluas 31.551 m2, yang memohankan sita jaminan oleh Terlawan I dalam perkaranya dengan Terlawan II adalah berbeda letaknya dengan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.3337/Pusaka Rakyat seluas 91.221 m2 yang faktanya telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bekasi"; 7. Bahwa dalil-dalil Para Perlawan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR yang berbunyi "Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat perminfaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan perminfaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dstIR.

124 dst.f 1 163 dst.)", Terlawan I telah mengajukan suatu

permohonan sita jaminan terhadap tanah sengketa yang terietak di RT.001/RW.008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang seluruhnya berjumlah seluas 31.551 m2, dengan maksud agar Terlawan II tidak mengalihkan, memindahkan dan/atau dengan cara apapun menguasakan kepada pihak ketiga lainnya baik sebagian maupun seluruh tanah sengketa tersebut; 8. Bahwa dengan adanya perlawanan Nomor : 193/Pdt.G/2015/PN.Bks. ini ada kekhawatiran dari Terlawan I akan terjadi putusan yang saling bertentangan setelah perkara nomor : 145/Pdt.G/2012/PN.Bks. telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) yang saat ini telah dikuatkan pada Putusan di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I Nomor 1625 K/Pdt/2014;

Halaman


9. Bahwa maksud dimohonkannya sita jaminan (conservotoir beslag) yaitu agar Putusan dalam perkara Nomor : 145/Pdt.G/2012/PN.Bks./ tersebut nantinya tidak bersifat ilusionir dan/atau hampa; 10. Bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terlawan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa tentang kebenaran dalil permohonan sita jaminan tersebut dan oleh karena Terlawan I mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, maka Ketua Majelis Hakim membuat penetapan yang berisikan pengabulan tentang permohonan sita yang diikuti Berita acara sita jaminan; 11. Bahwa dengan demikian, penetapan sita jaminan yang diikuti oleh Berita Acara sita jaminan tersebut sudah tepat dan benar karena faktanya telah melalui prosedur hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur mengenai sita jaminan, yang pada hakikatnya adalah untuk menjamin kepastian hukum atas hak Terlawan I dan melindungi Terlawan I dari itikad tidak baik Terlawan II ketika gugatan Terlawan I dikabulkan. Kepastian hukum dalam hal ini terkait erat dengan pelaksanaan putusan pengadilan ketika gugatan dikabulkan; 12. Bahwa Terlawan I dengan ini mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan dikarenakan Perkara Perdata Nomor : 145/Pdt.G/2012/PN.Bks. telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1625 K/Pdt/2014, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak perlawanan para pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 13. Bahwa lebih lanjut objek sengketa yang ada dalam Perlawanan Pelawan masuk sebagai bagian dari sertifikat atau kepemilikan Terlawan I sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1625 K/Pdt/2014; 14. Bahwa selain itu, jual-beli antara Pelawan dengan Terlawan II tidak berdasar hukum. Dalam hal ini Terlawan II telah menjual objek sengketa kepada Pelawan tanpa memiliki hak sebagai mana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1625 K/Pdt/2014; 15. Bahwa disamping telah adanya putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1625 K/Pdt/2014, berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

Halaman


"Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain." Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata tersebut maka jual-beli objek sengketa antara Para Pelawan dengan Terlawan II menjadi batal demi hukum dan sudah seharusnya Para Pelawan minta ganti kerugian kepada Terlawan II bukan dengan mengajukan Perlawanan kepada Terlawan I; 16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara tegas dan jelas terbukti menurut hukum Para Pelawan telah memiliki atau membeli dari orang yang tidak berhak maka kepemilikan hak Pelawan menjadi batal demi hukum terhadap objek sengketa; Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya dan telah berdasar atas hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM EKPSEPSI : 1.

Menerima Eksepsi Terlawan I secara keseluruhan;

2.

Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik; 3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang,

bahwa atas perlawanan tersebut Terlawan II telah mengajukan

jawaban tertulis tertanggal 28 Oktober 2015 yang disampaikan pada sidang tanggal 3 Nopember 2015 yang pada intinya adalah sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terlawan II mengakui secara tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas-tegas ditolak kebenarannya. 2. Bahwa memang benar Para Pelawan telah melakukan transaksi jual beli beberapa bidang tanah dan bangunan dengan pihak Terlawan II, yaitu objek jual belinya sebagai berikut: Halaman


-

Sebidang tanah Kavling Sentra Niaga 5, blok SN5.1, No. 10, seluas 480 M2, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Kavling Sentra Niaga 5. Dengan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 38, tanggal 27 Nopember 2012. antara Himan Indra Julius (Pelawan-I) dan Terlawan-II.

-

Sebidang tanah Kavling Sentra Niaga 5, blok SN5.1, No. 11, seluas 687 M2, terietak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Kavling Sentra Niaga 5. Dengan Akta Jual Beli No. 418/2013, tanggal 25 Maret 2013. Antara Nyonya Karti (Pelawan-II) dan Terlawan- II.

-

Sebidang tanah dan bangunan rumah, Blok AT.7, No.23, tipe 205, seluas 200 M2, terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Cluster Asia Tropis. Dengan Akta Jual Beli No. 1314/2013, tanggal 23 Agustus 2013. Antara Yanto Cahya Subuh (Pelawan-III) dan Terlawan- II.

-

Sebidang tanah dan bangunan rumah, Blok AT.7, No.27, tipe 205, seluas 200 M2, terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Cluster Asia Tropis. Dengan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 40, tanggal 30 September 2014, antara H. Muhammad Yasin (Pelawan-IV), SE.AK /Dra.Hj.Hitadiani Wijaya dan Terlawan- II.

-

Sebidang tanah Kavling Sentra Niaga 5, Blok SN.5.1, No.12, Seluas 576 M2, terletak di Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan nama Kavling Sentra Niaga 5. Dengan Akta Jual Beli No. 268/2013, tanggal 27 Februari 2013, antara Tuan Anwar Dalimarta (Pelawan-V) dan Terlawan- II.

3. Bahwa memang benar terhadap Tanah dan Bangunan objek transaksi tersebut, seluruhnva terletak di Desa Pusaka Rakvat, Kecamatan Tarumaiava, Kabupaten Bekasi, dan merupakan / berasai dari 1 fsatu) sertifikat induk vanq sama, vaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Pusaka Rakvat. atas nama PT, Hasana Damai Putra / Terlawan- II. 4. Bahwa benar transaksi jual beli antara Para Pelawan dengan Terlawan-II adalah telah selesai dan lunas, sehingga status hak kepemilikan atas Tanah dan Bangunan tersebut telah beralih kepada Para Pelawan. 5. Bahwa benar pada saat ini Para Pelawan sedang melakukan proses pengurusan sertifikat hak terhadap Tanah dan Bangunan tersebut melalui Terlawan II, yang hingga saat ini tengah berproses di kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk balik nama ke atas nama Para Pelawan. Halaman


6. Bahwa benar Para Pelawan akhirnya mengetahui dengan adanya informasi langsung

yang

disampaikan

oleh

Terlawan

II,

akan

adanya

keterlambatan_Penerbitan Sertipikat Balik Nama ke atas nama Para Pelawan dikarenakan telah diletakkan_nya sita jaminan terhadap tanah SHGB No. 3337 atas nama Terlawan II. 7. Bahwa memang benar pada tanggal 16 April 2013 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 16 April 2013, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi telah meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang terletak di RT. 001/RW.008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang seluruhnya berjumlah seluas 31.551 M2, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Pusaka Rakyat, dengan batasbatas sebagai berikut : Utara

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT Hasana Damai Putra

Timur : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT Hasana Damai Putra Selatan : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT Hasana Damai Putra Barat

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT Hasana Damai Putra

Setempat dikenal dengan bangunan Ruko Pasar Modern Harapan Indah. 8. Bahwa memang benar sita jaminan tersebut didasarkan pada Penetapan No. 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 5 April 2013 dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.BKS antara Terlawan I melawan Terlawan II. 9. Bahwa dengan dilakukannya Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Guna Bangunan No.3337/Desa Pusaka Rakyat tersebut maka secara langsung telah mengakibatkan Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan meniadi ikut tersita, karena Tanah dan Bangunan milik Para Pelawan tersebut adalah terletak dan berada di tanah dengan sertifikat induk Hak Guna Bangunan No. 3337/Desa Pusaka Rakyat tersebut. 10. Bahwa memang benar sertipikat milik Para Pelawan tersebut seluruhnya berasal dari Sertipikat Induk HGB No. 3337/Pusakarakyat atas nama Terlawan IL Sampai dengan saat ini Sertipikat Induk HGB No, 3337/Pusaka rakyat telah dipecah dan dijual kepada konsumen-konsumen. Sehingga konsumen-konsumen pembeli ruko dari Terlawan II menjadi dirugikan akibat sita jaminan tersebut. 11. Bahwa memang benar Para Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik dan oleh karenanya haruslah diberikan Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 jo. Pasal 1965 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Halaman


pembeli yang beritikad baik dan jujur perlu mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan yang tidak jujur harus dihukum memberikan ganti rugi. 12. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hak sita jaminan yang diletakkan di atas tanah di RT. 001/RW.008 Desa Pusakarakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi seluas 31.551 M2 berbeda letaknya dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Pusakarakyat atas nama Terlawan II seluas 91.221 M2. 13. Bahwa fisik tanah berdasarkan floating gambar, yang diklaim milik Terlawan I yang termasuk dalam SHGB No. 3337/Pusakarakyat hanya seluas 9.000 M2 dan saat ini telah menjadi sarana jalan dan areal parkir Pasar Modern Kota Harapan Indah serta terminal Pasar Modern. Terlawan I hanya mereka-reka letak dan batas-batas tanah yang dimaksud, yang sebenarnya tidak bisa dipungkiri fisik tanah yang diakui sebagai milik Terlawan I sudah menjadi akses jalan dan areal umum Pasar Modern Kota Harapan Indah. 14. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum, jelas dan terbukti bahwa sita jaminan

berdasarkan

Berita

Acara

Sita

Jaminan

No.

03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 16 April 2013 dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.BKS., adalah tidak benar dan tidak tepat, berdasarkan sebagai berikut : a) Bahwa

sita iaminan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 227 HIR. b) Bahwa di dalam Pasal 227 HIR menentukan syarat yaitu sebelum dapat

diletakkan sita jaminan, maka Penggugat /pihak yang memohonkan sita jaminan tersebut harus membuktikan adanva persanqkaan vana beralasan bahwa pihak Tergugat / termohon sita jaminan akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya dan bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan penggugat tersebut. Dalam hal ini jika penggugat tidak dapat membuktikan salah satu syarat diatas, maka permohonan sita jaminan harus ditolak. c) Dalam perkara aquo Terlawan I tidak dapat membuktikan fakta hukum atau

bukti yang membuktikan adanya "persangkaan" dari Terlawan II untuk menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan dari Terlawan I, sehingga permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak. d) Bahwa

dikabulkannya

sita

iaminan

tidak

memenuhi

syarat

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Aauna No. 05 Tahun 1975, perihal Sita Jaminan (Consevatoir Beslag}. e) Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975

mengatur penerapan sita jaminan sebagai berikut: Halaman


a.

Agar

para

hakim

berhathhati

sekali

dalam

menerapkan

atau

menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir Beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undangundang (Pasal 227 HIR/261 R.Bg) b.

agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturanperaturan yang bersangkutan.

c.

agar dalam surat permohonan conservatoir Beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir Beslag yang dimohon dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir Beslag diadakan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukan oleh pemohon ;

d.

Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa)f jadi seimbang dengan yang digugat;

e.

Agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;

f.

Agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198H.I.R./213R.Bg. dan Pasal 199H.I.R./214R.Bg. mengenai benda- benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan

Negeri

dan

bahwa

tembusan

berita

acara

harus

disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akta jual-beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemihdah tanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu. g.

Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitvoerbaar bijvoorraad;

f)

Bahwa hal tersebut diatas juga dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 perihal sita jaminan conservatoir Beslag. dimana Mahkamah Agung menegaskan: "10. Pensitaan pendahuluan (conservatoir Beslag) menurut undang- Undang harus da pat diperintahkan, apabila betul-betul Kekhawatiran, bahwa barangbarang milik tergugat akan Dihamburkan.

Halaman


Jadi, a. harus ada kekhawatiran itu b. barang yang disita itu harus milik tergugat Hal b. harus sementara dibuktikan oleh karena kalua tidak seorang pern Hik sejati (orang ketiga) akan sangat dirugikan". Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan diseluruh Indonesia Tahun 2003, telah ditegaskan: "2). PELETAKAN SITA JAMINAN i. Peletakan Sita Jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehatihatian, dalam arti: a. cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan

dialihkan/dipindahtangankan. b. Objek sita benar-benar milik tergugat". g) Bahwa sita iaminan tidak memenuhi svarat Pasal 198 dan Pasal 199

HIR/Pasal 213 dan Pasal 214 perihal waktu pelaksanaan sita iaminan. h) Bahwa dalam aturan tersebut, maka sebelum sita jaminan diletakkan,

haruslah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: i. harus ada pemberitahuan kepada Para Pihak agar hadir. ii. karena alas hak Terlawan II adalah sertifikat, maka harus ada petugas

yang professional dari kantor BPN dalam proses peletakan sita jaminan tersebut. iii. Bahwa dipenuhinya Pasal 227 HIR ayat (1) adalah syarat mutlak

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan: "sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan". iv.Bahwa sita jaminan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia No.1121 K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972, telah mempertimbangkan: "Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang- barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan". i)

Bahwa selain itu, di dalam peletakan sita jaminan dalam perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.BKS, terdapat keganjilan dan kejanggalan yang sangat nyata, mencolok, dan menunjukkan adanya rekayasa. Berdasarkan Berita Acara Sita

Jaminan No.03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal

16 April 2013, telah diletakkan sita jaminan. Mohon dicermati dengan

Halaman


seksama lampiran Berita Acara tersebut yang berupa gambar/denah lokasi tanah obyek dalam sita jamirian tersebut. Apabila gambar/denah tersebut diputar 90 derajat, di bagian bawah dari denah/gambar tersebut, jelas tertera tulisan "FROM : BUMI IMPIAN MODERN PHONE NO : 581 3673". j)

Tulisan tersebut mengindikasikan bahwa gambar / denah lokasi objek sita jaminan berasai dari versi Terlawan-I, Hal ini jelas- jelas menunjukkan adanya "kongkalikong / konspirasi antara Terlawan-I dengan Pengadilan Negeri Bekasi atau setidak-tidaknya dengan Juru Sita yang melakukan sita eksekusi, untuk dengan seenaknya menentukan objek mana yang akan disita jaminan.

k) Bahwa berdasarkan doktrin hukum sita jaminan menurut M. Yahya Harahap,

SH.,

(mantan

Hakim

Agung

RI),

dalam

bukunya

yang

berjudul

"Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan", Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan halaman 37, menyatakan sebagai berikut: Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bemilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah: i. Adanya fakta yang mendukung persangkaan; ii. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan ada

persangkaan; iii. Dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

i)

Bahwa berdasarkan syarat-syarat wajib peletakan sita jaminan berarti Terlawan I diwajibkan menunjukkan fakta-fakta konkrit dan bukti-bukti sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku bahwa Terlawan II berusaha menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya sehubungan dengan adanya gugatan.

j)

Bahwa dalam perkara ini, Terlawan I tidak daoat menunjukan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terlawan I seharusnya ditoiak sejak awal, dan oleh karena itu, peletakan sita iaminan haruslah dianqkat dan dibatalkan.

15. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum, jelas dan terbukti bahwa sita jaminan

berdasarkan

Berita

Acara

Sita

Jaminan

No.

03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 16 April 2013 adalah tidak benar dan tidak tepat karena sebagian besar tanah tersebut sudah dijual dan dialihkan ke pihak lain atau konsumen. 16. Bahwa Para Pelawan akan dirugikan akibat adanya putusan perkara No. 145/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 8 Mei 2013, yang khususnya pada petitum butir 8 yang menyebutkan : "Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau oihak-pihak fain vana tidak berhak atas tanah sengketa yang terletak di RT. 001, Halaman


RW 008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi total luas 31.551 m2 yang masing-masing tercatat dalam ...". 17. Bahwa dengan adanya Petitum tersebut di atas maka apabila putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum maka tanah dari Para Pelawan yang termasuk dalam bagian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Pusakarakyat akan terkena eksekusi oleh Terlawan I. Sehingga sangat jelas Para Pelawan dirugikan akibat Berita Acara Sita Jaminan No. 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., tanggal 16 April 2013. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan II memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara; ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Turut Terlawan telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Oktober 2015 yang disampaikan pada sidang tanggal 20 Oktober 2015 yang pada intinya adalah sebagai berikut : Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara Bahwa setelah Turut Terlawan mempelajari gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, maka yang menjadi pokok Perlawanan Para Pelawan karena Para Pelawan telah melakukan transaksi jual beli dengan pihak Terlawan II yang kesemua objek transaksi berasal dari sertipikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat atas nama PT. Hasana

Damai

Putera.yang

telah

disita

dengan

Sita

Jaminan

Nomor

03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 05 April 2013 dan berita acara Sita Jaminan Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 16 April 2013 terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3337/Pusaka Rakyat dengan luas semula 91.221 M2 dan saat ini sisa luas 65.095 M2 karena telah dilaksanakan pemisahan atas permohonan PT. Hasana Damai Putra. Bahwa atas perlawanan tersebut, Turut Terlawan akan menjelaskan bedasarkan data yang ada pada Turut Terlawan sebagai berikut: a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3337/Pusaka Rakyat atas nama PT. Hasanah Damai Putra, Surat Ukur tanggal 15-01-2010 Nomor 05/Pusaka Rakyat/2010 yang berasal dari tanah Negara bekas milik adat CI5, persil 20 a, C Halaman


194 persil 208, C 384 persil 20 a, C 2538/120 persil 20 a, C.474/281 persil 20 a, C. 276 persil 20 a, C. 314 persil 20, C. 133 persil 218, C 143 persil 20, C 275 persil 20a, C 297/59 persil 20 a, C 118 persil 20 a dan tanah Negara bekas Hak Milik No. 357, 880/Desa Pusaka Rakyat, merupakan objek sita sesuai surat penyitaan

dari

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

03/CB/2013/145/Pdt.G/Pdt/2012/PN.Bks tanggal 05 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/CB/2013/1445/Pdt.G/2012/PN Bks tanggal 16 April 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks antara PT. Moderland Realty, Tbk sebagai Penggugat melawan PT. Hasana Damai Putera sebagai Tergugat dan BPN Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat III. b. Atas perkara tersebut telah diputus tanggal 08 Mei 2012 dengan amar putusan antara lain : 

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berdasarkan Penetapan, Sita dan Berita Acara Sita Nomor 03/CB/2013/145/Pdt/2012/PN.Bks, atas tanah yang terletak di Rt.001/Rw.008, Desa Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang masing-masing tercatat dalam girik C No. 166 Persil 20 a, Blok I Kelas II seluas 18.740 m2 ( Delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dan girik No. 61 Perisl 20 a Blok I Kelas II seluas ± 12.811 m2 (dua belas ribu delapan ratus sebelas meter persegi) sehingga luasnya sejumlah 31.551 m2 ( tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah HDP;

- Timur


- Selatan


- Barat


c. Atas putusan tersebut, pihak PT. Hasanah Damai Putra selaku Tergugat I mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah diputus tanggal 24 Oktober 2013 dengan amar putusan antara lain : 

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sita Jaminan Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks atas tanah yang terletak di RT. 001/RW. 008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang masing-masing tercatat dalam girik C No. 166 persil 20 a, Blok I Kelas II seluas ± 12.811 m2 (dua belas ribu delapan ratus sebelas meter persegi) sehingga luasnya sejumlah 31.551 m2 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) dengan batasbatas sebagai berikut: - Utara


- Timur

: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah HDP; Halaman




- Selatan


- Barat


Mengangkat Sita Jaminan Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks atas tanah yang terletak di RT 001/ RW 008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang masing-masing tercatat dalam girik C No. 166 persil 20 a Blok 1/ Kelas II seluas 18.740 m2 (Delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dan girik No. 61 persil 20 a Blok I Kelas II seluas ± 12.811 m2 (dua belas ribu delapan ratus sebelas meter persegi) sehingga luasnya sejumlah 31.551 m2 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) tersebut.

d. Atas putusan Banding, pihak PT. Moderland Realty, Tbk mengajukan Kasasi yang

sampai

saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung atas kasasi

tersebut. e. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3337/Pusaka Rakyat atas nama PT. Hasanah Damai Putra luas semula 91.221 m dan setelah dilakukan pemisahan, sisa tanah saat ini seluas 65.095 m2. dan padanya telah dilakukan pencatatan sita Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks sesuai putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 145/Pdt. G/2012/PN.Bks tanggal 08 Mei 2013 serta masih melekat walaupun putusan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks. Bahwa pengangkatan/pencabutan sita jaminan terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3337/Pusaka Rakyat dapat dilaksanakan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa permohonan hak atas bidang tanah yang diperoleh Para Pelawan dari Terlawan II belum dapat diproses lebih lanjut haknya dikarenakan sertipikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat telah diletakkan sita jaminan dan menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Bekasi karena sesuai dengan pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.akan dilakukan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Halaman


Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Turut Terlawan mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memutus : Dalam eksepsi dan pokok perkara : menolak gugatan Pelawanan seluruhnya atau menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima dan menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi

telah

menjatuhkan

putusan

tanggal

16

Maret

2016,

Nomor

perkara

sebesar

193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya 2. Menghukum

Para

Pelawan

untuk

membayar

ongkos

Rp. 1. 581.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. tanggal 4 Mei 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Terlawan II, menyatakan

banding

terhadap

193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi,

Nomor

tanggal 16 Maret 2016, dan telah diberitahukan kepada

Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 3 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal

6 Juni 2016 dan kepada Turut

Terbanding II semula Turut Terlawan pada tanggal 6 Januari 2016; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan II, pada tanggal 16 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 12 Juli 2016, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 6 Juni 2016, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan pada tanggal 6 Juni 2016; Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., Jo. Nomor 42/Bdg/2016/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah Ketua Pengadilan Bekasi untuk menjalankan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Terlawan II, pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Para Terbanding semula Halaman


Para Pelawan pada tanggal 18 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 3 Agustus 2016, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan pada tanggal 6 Januari 2017, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

bandingnya tertanggal

Pembanding

semula

Terlawan

II,

didalam

memori

16 Mei 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding menolak dan keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum ; 2. Bahwa atas tanah yang sudah ditransaksikan dengan adanya akta jual beli, maka secara hukum sudah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut walaupun belum didaftarkan di Kantor Pertanahan, dengan demikian tanah dan bangunan dalam perkara a quo secara hukum sudah beralih menjadi milik Terbanding I

sampai

dengan Terbanding V, karena sudah terjadi jual beli antara Terbanding I sampai dengan Terbanding V ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Pembanding semula Terlawan II, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks

tanggal 16 Maret 2016, yang memuat

kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada intinya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa namun demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu perbaikan dengan penambahan amar putusannya agar sesuai pula dengan pertimbangan hukumnya, yaitu untuk menyatakan bahwa Para Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar ; Halaman


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan

Negeri Bekasi, Nomor 193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks

tanggal 16 Maret 2016, yang

dimohonkan banding tersebut diperbaiki dengan menyatakan bahwa Para Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar dan yang selebihnya dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Pelawan, adalah berada sebagai dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Para Terbanding semula Para Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI : -

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan II;

-

Memperbaiki

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi,

Nomor

193/Pdt.Plw/2015/PN.Bks tanggal 16 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan Para Pelawan bukan pelawan yang benar ;

-

Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya di kedua tingkat Pengadilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini JUMAT tanggal 12 MEI 2017 oleh kami : H.SUTOTO HADI, SH.MHum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH. dan BERLIN DAMANIK, SH.MHum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 20 FEBRUARI 2017 Nomor

89/PEN/PDT/2017/PT.BD ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman


mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 15 MEI 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

H.SUTOTO HADI, SH.MHum.,

Ttd

BERLIN DAMANIK, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents