PUTUSAN Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: H.
D A R I S, Pekerjaan: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Alamat : Kp Pulo Kapuk RT 02/RW 05, Ds Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kab. Bekasi, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada
KURDI, S.H.,M.H. Advokat
pada Kantor Hukum KURDI, SH & REKAN, beralamat di Kp. Pasar
Lama
Cibarusah
Kota
Cibarusah
Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING, semula TERGUGAT; M E L A W A N: YUSUF PURWANTO, Pekerjaan: Wiraswasta,
Alamat : Kp Gabus
Duku, Ds. Srimukti RT 03 RW 03, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, yang dalam perkara ini dikuasakan kepada
PALTI SIMANULLANG, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sniper Indonesia, beralamat di Jl. Raya Bojong-Cipayung KM-4 Kp. Ciranggon, Desa Cipayung, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING, semula PENGGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 07
Desember
2016,
No.
580/Pdt/2016/PT.BDG,
tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Agustus 2016, No. 71/Pdt/G/2016/PN.Bks; Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Pebruari 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Register 71/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 12 Pebruari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat adalah Ketua Dewan pemimpin Cabang (DPC) Partai GERINDRA Kabupaten Bekasi dan saat ini bekerja sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Periode 2014-2019; 2. Bahwa pada saat Tergugat telah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi melalui partai GERINDRA pada
tahun
2014.
Tergugat
menawarkan
beberapa
paket
proyek
Pemerintah Daerah kepada Penggugat; 3. Bahwa proyek-proyek yang di tawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah proyek perbaikan drainese, Saluran Air, Lenning, Pengecoran Jalan Lingkungan, Pengerasan jalan irigasi, peningkatan Jalan Lingkungan di berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi dengan total nilai proyek sebesar Rp 5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah); 4. Bahwa untuk mendapatkan beberapa paket proyek Pemerintah Daerah tersebut Tergugat mewajibkan Penggugat untuk menyetorkan sejumlah uang; 5. Bahwa total nilai uang yang wajib disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar 5% dari total nilai proyek yang ditawarkan yaitu sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah meyetorkan uang sebesar Rp. 370.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada bulan November tahun 2014; 6. Bahwa meskipun Penggugat telah
meyetorkan
uang sebesar Rp.
370.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat namun demikian sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah merealisasikan (mewujudkan) proyek-proyek yang pernah di tawarkan dan di janjikan sebelumnya kepada Penggugat; 7. Bahwa perbuatan Tergugat yang meminta dan menerima sejumlah uang dengan menjanjikan akan memberikan beberapa paket proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada Penggugat tetapi proyek dimaksud tidak pernah di diwujudnyatakan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mendatangkan kerugian materil yang cukup Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
besar kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata khusunya dalam pasal 1365 KUHP Perdata.”Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; 8. Bahwa kerugian materil yang harus di tanggung oleh Penggugat sebagaimana
dimaksud
pada
point
(7)
di
atas
adalah
sebesar
Rp. 370.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah); 9. Bahwa karena perbuatan Tergugat yanbg tidak pernah merealisasikan paket proyek kepada Penggugat bukan hanya telah menimbulkan kerugian materil tetapi juga telah mendatangkan kerugian immateril kepada Penggugat. Adapun kerugian materil yang diderita Penggugat karena perkara ini adalah sebesar Rp. 1.250,-(seribu dua ratus lima puluh rupiah); 10. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan yang demikian adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 adalah; 9.1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku; 9.2. Melanggar Hak Orang lain yang di jamin oleh hukum; 9.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 9.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik (goede zeden); 9.5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid,welke in het maatshappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed). 11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia serta guna untuk menjamin kamampuan tergugat untuk mengembalikan seluruh kerugian yang timbul karena telah menerima dan mengambil sejumlah uang dari penggugat namun tidak pernah memberikan paket proyek yang pernah ditawarkan tergugat kepada penggugat serta untuk memudahkan jalannya pemeriksaan perkara, mohon kiranya pengadilan negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakan Sita Jaminan (conservator besleg)atas objek tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di Kp.Polu Kapuk Rt 02/rw 05,Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. POKOK PERKARA: Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
Primair: Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita di atas, penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag); 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 4. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp.370.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Apabila tergugat lalai mengembalikan kerugian materil tersebut di atas, penggugat mohon supaya Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi di bacakan dan di perhitungkan terus menerus sampai dengan di kembalikannya Kerugian materil tersebut seutuhnya; 5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian immateril yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp.1.250,-(seribu dua ratus lima puluh rupiah); 6. Menghukum tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan ini; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya perlawanan hukum, banding maupun periksaan kasasi; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul karena perkara ini. Subsidair: Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequeo Et Bono). ATAU -
Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: I.
Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) sebab mengandung kumulasi Gugatan yang Melanggar Tertib Hukum Acara perdata; Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
1. Bahwa dalam 2 butir 2 posita halaman 2 gugatannya, penggugat mendalikan sebagai berikut; “Bahwa pada saat tergugat telah terpilih sebagai anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi melalui Partai Gerindra pada tahun 2014; Tergugat menawarkan beberapa paket proyek Pemerintah daerah kepada Penggugat”; 2. Bahwa dalam butir posita halaman 2 Gugatannya penggugat medalikan sebagai berikut:”Bahwa meskipun penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp.370.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada tergugat namun demikian sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah merealisasikan (mewujudnyatakan) proyek-proyek yang pernah di tawarkan dan dijanjikan sebelum kepada penggugat”. 3. Bahwa dari dalil dalil penggugat yang di kutip di atas, dapat di pastikan bahwa materi dasar dalam posita penggugat yakni terkait adanya kesepakatan dan perjanjian yang di buat antara penggugat dengan tergugat. 4. Akan tetapi dalam 7 butir posita halaman 2 gugatannya. Penggugat mendalilkan dasar posita gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum yang secara jelas dalam kutipan sebagai berikut: “Bahwa perbuatan tergugat yang meminta dan menerima sejumlah uang dengan
menjanjikan
akan
memberikan
beberapa
paket
proyek
pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kepada penggugat tetapi proyek di maksud tidak penah di wujudnyatakan oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mendatangkan kerugian meteri yang cukup besar kepada penggugat sebagaimana di atur dalam KUHPerdata khususnya dalam pasal 1365 BW yakni: “Tiap-tiap perbuatan melanggarkan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 5. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Penggugat dalam 3 butir petitum halaman 3 gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Bahwa dengan uraian di atas jelas dan terang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebab mengandung kumulasi gugatan. 7. Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet onvankelijke verklaard). II. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel); 8. Bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat tidak mengemukakan adanya uang paksa (dwangsom). 9. Bahwa akan tetapi di dalam butir 4 petitum gugatannya, Penggugat memohon bahwa apa Tergugat lalai mengembalikan kerugian meteril tersebut di atas, Penggugat mohon supaya Tergugat di kenakan denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung 7(tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi dibacakan dan di perhitungkan terus menerus sampai dengan di kembalikannya kerugian materil tersebut seutuhnya. 10 .Jadi
tebukti
dalil-dalil
gugatan
Penggugat
tidak
konsisten
dan
bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas(obscur libel). 11 .Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan
petitum
tampak dalam
putusan
Mahkamah
Agung
RI
No67/K/Sip/1975 tanggal 13 mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:”Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di batalkan”. 12 .Bahwa pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:”Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus di tolak”. 13 .Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. oleh karena itu tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya manyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaand). III. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil; 14. bahwa selain itu. jika dicermati dalil dalil posita dan petitum Penggugat, konstruksi gugatan Penggugat mengandung kontradiksi dan tidak singkron dimana dalam posita objek gugatan butir2, butir 6 dan 7 posita Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
halaman 2 Gugatannya, didasarkan atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam butir 3 petitum halaman 3 gugatannya dituntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad). 15. Bahwa dari dalil dalil Penggugat yang kutip di atas, perlu di perhatikan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana di atur dalam pasal 102 Rv, bahwa gugatan atas dasar ingkar janji tidak dapat di campur atau di gabung dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum, yang apabila di campur/digabung maka gugatan menjadi kabur (obscurr libel) serta mengandung cacat formil. Maka berdasarkan hal tersebut diatas gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar tertib hukum acara perdata sebagaimana dapat dilihat sebagai yurisprudensi yakni putusan MA tanggal 29 Januari 2001,Nomor 879 K/Pdt/1999. 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel. oleh karena itu Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaand); DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalildalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa dalildalil yang di kemukan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara. Tanggapan terhadap butir 2 dan 3 posita gugatan; 2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas butir 2 dan butir 3 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menawarkan beberapa proyek pemerintah Daerah kepada Penggugat. 3. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat amat mengada ada dan tidak berdasarkan hukum. Tergugat sama sekali tidak pernah menawarkan proyek pemerintah Daerah kepada Penggugat. 4. Bahwa proyek proyek perbaikan drainase, saluran air, lenning, pengecoran jalan lingkungan, pengerasan jalan irigasi, peningkatan jalan lingkungan di berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi di rumuskan dan dilaksanakan oleh Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
dinas pekerjaan umum Kabupaten Bekasi, bukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi ataupun Tergugat. 5. Bahwa pelaksana atau pemenang proyek proyek tersebut di atas ditentukan oleh dinas pekerjaan umum bukan lah kewenangan dari DPRD Kabupaten Bekasi ataupun Tergugat; Tanggapan terhadap butir 4, butir 5 dan butir 6 posita gugatan; 6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil butir 4, butir 5 dan butir 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mewajibkan Penggugat untuk menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah); 7. Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah meminta kepada Tergugat untuk menyetorkan sejumlah uang.Tergugat sama sekali tidak pernah menerima setoran uang dari Penggugat. 8. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat amat mengada ada, merupakan fitnah yang sangat keji dan tidak berdasarkan hukum. Tergugat sama sekali tidak pernah mewajibkan Penggugat untuk menyetorkan sejumlah uang. 9. Bahwa dalil Penggugat adalah asumsi belaka dari Penggugat sangat cenderung mengada ada dan tidak berdasarkan hukum sebab suatu perbuatan harus dinyatakan surat bukti yang autentik sehingga dapat menjadi fakta hukum bukan perkataan lisan saja. 10. Bahwa pelaksanaan dan pemenang proyek proyek Pemerintah di tentukan melalui tender oleh dinas pekerjaan umum Kabupaten Bekasi. 11. Bahwa tidak ada kewenangan sama sekali dari DPRD Kabupaten Bekasi ataupun Tergugat untuk menentukan pelaksana dan pemenang proyek proyek yang ada di Kabupaten Bekasi Tanggapan terhadap butir 7, butir 8, butir 9 dan butir 10 posita gugatan; 12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada butir 7 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang meminta dan menerima sejumlah uang dengan manjanjikan akan memberikan beberapa paket proyek pemerintah daerah Kabupaten Bekasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 13. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat amat mengada ada, sarat manipulasi dan tidak berdasarkan hukum. bahwa Penggugat mengetahui dengan pasti Tergugat adalah Ketua DPC partai Gerindradan wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang tidak berwenang, tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai hak untuk menawarkan menjanjikan dan Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
memberikan proyek proyek Pemda Kabupaten Bekasi kepada Tergugat sehingga sangat tidak mungkin tergugat malakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta sejumlah uang dengan menjanjikan proyek proyek Pemda Kabupaten Bekasi. Tanggapan terhadap butir 10 posita gugatan terkait permohonan sita jaminan (consevatoir beslag); 14. Bahwa permohonan sita jaminan sebagaimana yang di mintakan dalam butir 10 gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan secara hukum sebab Penggugat tidak mengemukakan alasan alasan permohonan tersebut seperti yang di atur dalam pasal 227 HIR serta fakta fakta persangkaan yang mendukungnya; 15. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan memindah tangankan dan merusak objek perkara, sebab yang menjadi objek sita jaminan adalah berupa tanah dan bangunan milik Tergugat sendiri yang tidak mungkin memusnahkannya; 16. Bahwa
sesuai
dengan
yurisprudensi
mahkamah
agung
RI
nomor
121/K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana di atur dalam surat edaran mahkamah agung RI nomor 5 tahun1975 tanggal 1 desember 1975, yakni antara lain: “agar benda-benda yang disita nilainnya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). di samping itu disyaratkan juga agar lebih dulu di teruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mengcukupi. 17. Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (consevatoir beslag) tersebut tidak memenuhi syarat: a. Terbukti bahwa Penggugat tidak memberikan nilai kerugian terhadap objek perkara. Sehingga apabila Penggugat meletakan sita jaminan terhadap objek perkara maka dengan sendirinya nilai bangunan tersebut akan melekat pada objek sengketa. Oleh karenanya nilai sita jaminan harus sesuai dengan kerugian yang di derita. b. Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak (tanah sengketa) sebelum mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda bergerak. Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
18. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Tanggapan terhadap butir 4 petitum gugatan terkait Tuntutan Pembayaran Denda (uang Paksa); 19. Bahwa tuntutan denda (Uang Paksa) seperti yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo butir 4 petitum Gugatan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Untuk itu tuntutan tersebut harus di tolak. 20. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa di atur dalam pasal 606a Rv, yang menyatakan “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. 21. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pihak tergugat dalam suatu perkara perdata tidak dapat di kenakan penghukuman untuk membayar sejumlah uang paksa dalam hal gugatan yang diajukan adalah terkait dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. 22. Bahwa mengingat yang diadili dalam perkara a quo adalah suatu gugatan yang didalamnya terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang maka secara hukum Penggugat dilarang untuk mengajukan tuntutan uang paksa dalam perkara a quo. 23. Berdasarkan uraian uraian diatas, tuntutan uang paksa yang di ajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dengan demikian haruslah di tolak atau dikesampingkan. PERMOHONAN; Berdasarkan dalil dalil yang telah dikemukan oleh tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqueo et bono); Memperhatikan,
mengutip
dan
menerima
keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Agustus 2016, No. 71/Pdt/G/2016/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materiil
kepada Penggugat
sebesar Rp 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); 4. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 711.000,-(Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 01 September 2016, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 14 Nopember 2016; Menimbang, pemeriksaan
tingkat
bahwa banding
Pembanding,
semula
ini
Pembanding/Tergugat
walaupun
Tergugat
dalam telah
mengajukan banding namun Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori bandingnya; Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 kepada Terbanding/Penggugat dan tanggal 08 Nopember 2016 kepada Pembanding/Tergugat; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
kuasa
hukum
Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 71/Pdt/G/2016/PN.Bks tanggal 18 Agustus 2016, dan dalam perkara ini Pembanding/Tergugat tidak ada mengajukan memori banding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan-alasan Pembanding/Tergugat mengajukan banding dalam perkara ini, oleh karena itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 71/Pdt/G/2016/PN.Bks tanggal 18 Agustus 2016, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dapat dibenarkan dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding, semula Tergugat; - Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
18 Agustus 2016, No. 71/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh Kami: BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan A.A. ANOM HARTANINDITA. dan DALIZATULO ZEGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan
Tinggi Jawa Barat tanggal 07 Desember 2016, No. 580/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.
BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.
Ttd DALIZATULO ZEGA, S.H.
Panitera Pengganti, Ttd TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.
Biaya perkara: - Meterai - Redaksi putusan - Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp.139.000,Rp.150.000,-
Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 580/Pdt/2016/PT.BDG
