PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2015/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----------------------------------------------1. YOSEP BASTAMAN, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota

Bandung,

selanjutnya

disebut

Pembanding I / Terbanding V semula Tergugat V ;----------------------------------------------------------2. TIN RATNA ANGGARAINI, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di HZ. Mustofa No. 273, RT.003/RW. 003, Kelurahan

Nagarawangi,

Kecamatan

Cihideung, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan

kuasa

kepada: 1. Singap A. Panjaitan, S.H., M.H. 2. Boyke

Lumban

Siantar,

S.H.

3.

Riduan

Manurung, S.H., M.H. 4. Konfrikardo B.P, S.H. 5. Mario Kristo P, S.H. Semuanya berkantor pada “Kantor Hukum SINGAP A.PANDJAITAN, S.H.,M.H. & Associates”, di Bandung, Jl.K.H, Achmad Dahlan No.25. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2014, selanjutnya disebut Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat ;---------------------------------------------Lawan: 1. Haji SYARIF AMIN, Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Kembar VIII No. 26, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut

Terbanding

I/Turut

Terbanding

I

semula Tergugat I;------------------------------------2. NY. IMAS SOFIAH, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kel. Ancol, Kec. Regol,

Kota

Halaman 1 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Bandung,

selanjutnya

disebut

Terbanding

II/Turut Tebanding II semula Tergugat II ; ------3. NINA HERLINA, dahulu bertempat tinggal di Pasir Salam I No. 33, Kota Bandung sekarang beralamat di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kota Bandung, selanjutnya

disebut

Terbanding

III/Turut

Terbanding III semulaTergugat III;----------------4. BETTY HERAWATY, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kei. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, selanjutnya disebut

Terbanding

IV/Turut Terbanding IV semula Tergugat IV;---5. INEU MARTINA, Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jl. Cijambe No.72 Blok 27, Kel. Pasir Endah, Kec. Ujungberung,

Kota

Bandung,

sekarang

beralamat di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung, selanjutnya disebut Terbanding VI/Turut Terbanding V semula Tergugat VI ;---------------------------------6. TIYA MERIYANTI, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kel. Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung,

selanjutnya

disebut

Terbanding

VII/Turut Terbanding VI semula Tergugat VII ;7. AAM NURJAMAN, Swasta, di Jl. Pasirluyu Timur No. 105, Kel. Ancol, Kec.

Regol,

Kota

Bandung,

selanjutnya

disebut Terbanding VIII/Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII ; -------------------------------8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL), berkedudukan di Jl. Ambon No. 1 Kota Bandung, selanjutnya disebut Terbanding IX / Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat;------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; --------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ----------------------------------------------------------------------Halaman 2 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 April 2014, Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.Bdg;--------------------Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2013, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------1. Penggugat Pemilik atas Objek Penyitaan Jaminan.---------------------------------Bahwa Penggugat selaku Pemilik atas objek penyitaan jaminan a quo sudah semestinya mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam memegang dan menjalankan hak-haknya atas objek penyitaan jaminan antara lain karena :---------------------------------------------------------------------------a. Bahwa Penggugat selaku Pemilik atas objek penyitaan jaminan a quo sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 857/kel.Ancol, Gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel.Ancol, Gambar Situasi tertanggal 07 Maret 1983 No. 5940/1982, lulas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT.II Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 461 Bandung tertulis atas nama Ny. TIN RATNA ANGGRAINI;---------------------------------------------------------b. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek penyitaan telah sesuai dengan hukum antara lain Penggugat telah membeli objek penyitaan jaminan dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII selaku pemilik semula dan atau selaku ahli waris dari almarhum Tn. H. MUHAMAD ABAS sebagaimana diuraikan dan atau berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 12 September 2003 No. 43/2003 dan No. 42/2003 dibuat dihadapan dan oleh Nanny Wiarni Warmana, SH/PPAT di Bandung, pembelian mana dilakukan sebelum waktu penyitaan jaminan yang dimaksud dalam gugatan ini pada tanggal 27 Januari 2004;--------------------------------------------------------c.

Bahwa juga selaku Pemilik adalah Penggugat telah menguasai seluruh tanah miliknya tersebut dan menggunakannya dengan baik, selaku demikian itu Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sebagai pemilik yang baik ;-------------------------------------------------------------------------

2. Penyitaan Jaminan Secara Melawan Hukum Atas Gugatan.---------------------Bahwa selanjutnya secara melawan hukum setidaknya tanpa dasar hukum Halaman 3 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Pengadilan Negeri Bandung telah meletakkan penyitaan jaminan atas objek penyitaan jaminan milik Pengugat sebagaimana nyata dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 27 Januari 2004 No.H/Pdt.G/B.A/2004/PN.Bdg Jo Penetapan Majelis Hakim perkara yang bersangkutan tertanggal 23 Januari 2004 No.l4/Pdt.G/Pen/2004/PN.Bdg. ;--------------------------------------------------a. Bahwa perkara yang mendasari penyitaan jaminan tersebut atas objek penyitaan jaminan adalah perkara lain yakni perkara No.l4/Pdt.G/2004/ PN.Bdg. di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung antara Tergugat I (H.Syarif Amin) selaku Penggugat lawan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII selaku Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam perkara mana atas permohonan Tergugat I selaku Penggugat dalam perkara tersebut adalah Majelis Hakim perkara tersebut menetapkan dengan Penetapan tertanggal 23 Januari 2004 No.l4/Pdt.G/Pen/ 2004/PN.Bdg. selanjutnya sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaannya tertanggal 27 Januari 2004 No.l4/Pdt.G/B.A/2004/PN.Bdg telah dilaksanakan penyitaan atas objek penyitaan jaminan a quo ;--------------------------------b. Bahwa Penggugat selaku pemilik atas objek penyitaan jaminan dan dalam kedudukan apapun adalah "tidak sebagai pihak" dalam perkara perdata No.l4/Pdt.G/2004/PN.Bdg. Jo Berita Avara Penyitaan Jaminan atas objek penyitaan jaminan a quo, selaku demikian itu Pengugat adalah merupakan Pihak Ketiga (derden partij) atau tidak tersangkut dalam perkara tersebut dan atau dalarn penyitaan jaminan tersebut, namun Penggugat adalah pemilik atas objek penyitaan jaminan;----------c. Bahwa sifat melawan hukum dari penyitaan jaminan atas penyitaan jaminan aquo juga sangat nyata antara lain karena Pengadilan dan seluruh pihak Penggugat • maupun Para Tergugat dalam perkara perdata No.l4/Pdt.G/2004/PN.Bdg. Jo Berita Acara Penyitaan Jaminan atas objek penyitaan jaminan a quo tidak melaksanakan peradilan secara seksama, tidak terbuka secara semestinya, bahkan sengaja secara diam-diam atau tidak transparan antara lain karena tidak memberitahukan

kepada

Penggugat

selaku

pemilik

atas

objek

penyitaan jaminan yang dalam perkara tersebut menjadi objek sengketa dan dan objek penyitaan jaminan, sehingga semestinya member! kesempatan secara dini kepada Penggugat untukmelakukan keberatan

Halaman 4 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

atau gugatan intervensi terhadap penyitaan jaminan ataupun terhadap disengketakarinya milik Penggugat selaku pihak ketiga ; -------------------d. Bahwa

padahal

Tergugat

I

selaku

Pengugat

dalam

perkara

No.l4/Pdt.G/2004/PN.Bdg terebut, maupun atau setidaknya Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII selaku Tergugaut I sampai dengan Tergugat VII dalam perakara tersebut, mengetahui jelas bahwa Penggugat adalah pihak ketiga dan pemilik atas objek sengketa dan penyitaan jaminan tersebut, dengan demikian baik Tergugat I selaku Penggugat dalam perakara tersebut terutama Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII selaku Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam perkara tersebut "tidak dalam itikad baik' dalam penyitaan jaminan oleh Majelis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung dengan penetepan Pengadilan tertanggal 23 Januari 2004 No.l4/Pdt.G/Pen/2004/PN.Bdg. Jo Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 27 Januari 2004 No.l4/Pdt.G/B.A/ 2004/PN.Bdg. selaku demikian itu menurut hukum adalah penyitaan jaminan atas objek penyitaan a quo tidak layak mendapat perlindungan hukum ; -----------------------------------------------------------------------------------e. Bahwa juga dalam pelaksanaan penyitaan jamian a quo adalah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung, tidak melakukan pemeriksaan yang seksama tentang kedudukan

dan kepemilikan objek penyitaan jaminan sehingga

mengalami kekeliruan melakukan penyitaan jaminan atas milik pihak ketiga ;-------------------------------------------------------------------------------------f.

Berdasarkan hal-hal yang nyata seperti dikemukakan di atas baik karena itikad tidak baik dari Tergugat I dan atau Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII antara lain tidak mengemukakan keberadaan kepemilikan Penggugat selaku pihak ketiga dan pemilik atas objek penyitaan jaminan maupun karena ketidak telitian atau ketidak hatihatian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung Cq. Majelis Hakim dalam perkara dan pelaksanaan penyitaan jaminan a quo, maka jelas penyitaan jaminan oleh Pengadilan dengan Penetapan tertanggal 23 Januari 2004 No.l4/Pdt.G/Pen/ 2004/PN.Bdg. Jo Berita Acara penyitaan jamian yang bersangkutan adalah telah “melanggar asas-asas pelaksanaan peradilan yang baik” dan dengan demikian melawan hukum atapun Halaman 5 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

setidaknya cacat hukum, selaku demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal atau berkekuatan hukum setidaknya atas objek penyitaan jaminan a quo ; ----------------------------------------------------3. Gugatan Pihak Ketiga:-----------------------------------------------------------------------a. Bahwa Penggugat selaku pihak ketiga dan pemilik atas objek penyitaan jamian a quo sebagaimana telah dikemukakan di atas penyatakan keberatan terhadap penyitaan jaminan tersebut dan penggugat juga dirugikan baik material maupun moriel ;--------------------------------------------b. Bahwa dalam kedudukan Penggugat selaku pihak ketiga dan pemilik atas objek penyitaan jaminan dalam hal ini objek gugatan, maka menurut hukurn vide ketentuan HIR (Herziene Indones/sche Reglemenf) pasal 195 ayat (6) adalah mengajukan gugatan bantahan kepada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung, selaku Pengadilan yang menetapkan dalam melakukan penyitaan jaminan atas objek gugatan a quo, selaku demikian itu gugatan ini telah diajukan menurut dan berdasar hukum karenanya sudah semestinya dikabulkan secara keseluruhan ;-------------------------------------c. Bahwa namun karena perkara yang mendasari penyitaan jaminan a quo telah diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde}, maka dengan tidak mempersoalkan nama upaya hukum bagi pihak ketiga berdasarkan baha ia sebagai pemilik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR

(Herziene

Indones/sche Reglemenf), maka Penggugat mengajukan "gugatan" ini, sesuai Jurisprudentsi MARI sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 996 K/Pdt/1989 yang pada pokoknya mengennukakan kaidah hukum yakni "Bahwa Derden Verzet yang diajukan atas Concervatoir Beslaag yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata dapat dibenarkan selama Putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut ditandaskan bahwa apabila perkara yang dilawam sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) maka upaya hukum yang dapat dilakukan Pihak Ketiga atas Penyitaan itu bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa, selaku demikian itu gugatan ini telah diajukan sesuai ketentuan dan Penerapan hukum"; ---------------Halaman 6 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

4. Permohonan Provisional:-------------------------------------------------------------------Bahwa gugatan ini memerlukan Putusan Provisional untuk memutuskan, menetapkan mendiskualifikasikan objek penyitaan jaminan dani proses eksekusi lelang atau menyatakan penyitaan eksekusi atas objek penyitaan jaminan sebagai "tidak berkekuatan hukum" atau dinyatakan sebagai tidak dapat dieksekusi (non executable) dengan alasan hukum sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------a. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas ternyata dalam penkana No. 14/Pdt.G/2004/PN.Bdg. a quo telah terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dengan putusan Mahkamah

Agung RI

tanggal

3

Juli 2008

No.724

K/Pdt/2005

dalamkasasi dan Putusan Mahakamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2010 No. 39 PK/Pdt/2010 dalam Peninjauan Kembali yang pada pokoknya memenangkan tergugat I selaku Penggugat dalam perakra tersebut, sehingga "seolah-olah' memungkinkan bagi tergugat I Cq.Ekseskusi Pengadilan untukmelakukan penyitaan eksekusi dan lelang eksekusi atas objek penyitaan jaminan a quo ;-----------------------------------b. Bahwa memang proses eksekusi itu sedang berjalan antara lain sebagaimana dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung tertanggal 9 Juli 2013 No.01/Pdt.Eks/2010/PUT/PN.Bdg.; -------------------------------------c. Bahwa dengan fakta-fakta hukum pada butir 3 point a dan b di atas , maka menjadi sangat beralasan untuk rnengkhawatirkan terjadi lelang eksekusi atas objek penyitaan jaminan secara melawan hukum dan kelak atau pasti mengakibatkan kerugian yang semakin besar bagi penggugat selaku pihak ketiga dan pemilik atas objek penyitaan jaminan a quo, dalam keadaan seperti itu berdasarkan ketentuan HIR (Herziene Indonesische Reglement) Pasal 195 ayat (6) harus dinyatakan dengan Putusan Provisional dalam perkara ini sehingga tidak dilakukan lelang eksekusi atas objek penyitaan jaminan ;--------------------------------------------5.

Pentinganya mengikut sertakan Turut Tergugat.------------------------------------Bahwa lelang eksekusi atas objek penyitaan jaminan a quo sedianya akan dilakukan oleh Turut Tergugat atas Penetapan Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung tertanggal 9 Juli 2013 No. 01/Pdt/Eks/2010/Put/PN.Bdg Jo No. 14/Pdt.G Halaman 7 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

/2004/PN.Bdg. Jo No. 391/PDT/2004/PT.Bdg Jo No. 724 K/PDT/2005 Jo No. 39 PK/Pdt /2010, selanjutnya mengingat lelang eksekusi adalah bagian dari peradilan perdata dan bahkan ujung tombak dalam eksekusi ini, maka untuk memenuhi asas kehati-hatian dalam pelaksanaan peradilan dalam perkara ini sudah pada tempatnya dan memiliki korelasi hukum untuk turut digugat ; ----------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti autentik dan benar adanya, maka kiranya beralasan untuk memutuskan perkara gugatan ini secara serta merta (uit voerbaar bijvoraad) ; ----------------------------------------------------------Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dengan mana mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung berkenan menerima,

merneriksa

serta

mempertimbangkan,

selanjutnya

memutuskan dalam perkara ini :-------------------------------------------------------------DALAM PROVISI ;--------------------------------------------------------------------------------1. Menangguhkan lelang eksekusi atas objek penyitaan jaminan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Miiik No.857/Kel.Ancol, garnbar Situasi tertanggal 7 maret 1983 No.5939/1982, luas 1.242 M 2 dan Sertifikat Hak Milik No.858/Kel. Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No.5940/1982, luas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT. II Bandung Wilayah Kerees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl.Soekarno Hatta No.461 Bandung, dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/ Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung tertanggal 9 Juli 14/Pdt.G/2004/PN.Bdg.

2013 No.01/Pdt/Eks/2010/Put/PN.Bdg Jo No.

Jo

No.391/PDT/

2004/PT.Bdg

Jo

No.724

K/PDT/2005 Jo No.39 PK/Pdt/2010 pada Pengadilan Negeri Bandung setidaknya sampau dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) daiam perkara ini ;---------------------------------2.

Menyatakan objek penyitaan jaminan a quo berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.857/Kel.Ancpl, gambar Situasi tertanggal 7 maret 1983 No.5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik

No.858/Kel.Ancol,

gambar

Situasi

tertanggal

7

Maret

1983

No.5940/1982, luas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT. Halaman 8 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

II Bandung Wilayah Kerees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl.Soekarno Hatta No.461 Bandung tertulis atas nama Ny.TIN RATNA ANGGRAINI (Penggugat) sebagai tidak dapat dieksekusi. (Non executable] DALAM POKOK PERKARA.------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------2. Mengukuhkan putusan dalam Provisi tersebut menjadi putusan dalam pokok perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;-------------4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik atas objek penyitaan jaminan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 857/Kel.Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.858/Kel. Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No. 5940/1982, luas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT. II Bandung Wilayah Kerees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No.461 Bandung tertulis atas nama Ny. TIN RATNA ANGGRAINI (Penggugat) ;------------------------------------------------5. Menyatakan tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya sebagaimana diuraikan dalarn Sertifikat Hak Milik No. 857/Kel.Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel. Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No. 5940/1982, luas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT. II Bandung Wilayah Kerees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 461 Bandung tertulis atas nama Ny.TIN RATNA ANGGRAINI (Penggugat) di diskualifisir (dikeluarkan) dari putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung tertanggal 01 Juli 2004 No. 14/pdt.G/2004/PN.Bdg Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 29 Oktober 2004 No. 391/Pdt.G/2004/ PT.Bdg Jo putusan kasasi tertanggal 3 Juli 2008 No. 724 K/Pdt/2005 Jo putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Agustus 2010 No. 39 PK/Pdt/2010 ; -----------------------------------------------------------------------------6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung tertanggal 01 Juli 2004 No. 14/pdt.G/2004/PN.Bdg Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 29 Oktober 2004 No. 391/Pdt.G/2004/PT.Bdg Jo putusan kasasi tertanggal Halaman 9 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

3 Juli 2008 No. 724 K/Pdt/2005 Jo putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Agustus 2010 No. 39 PK/Pdt/2010 sepanjang mengenai tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 857/Kel.Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel.Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No. 5940/1982, luas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT. II Bandung Wilayah Kerees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 461 Bandung tidak dapat di eksekusi lelang (non excekutable) ; ---------------7. Membatalkan atau setidaknya menyatakan sebagai tidak berkekuatan hukum yakni Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tindak Pidana Korupsi KIs I A Khusus Bandung tertanggal 9 Juli 2013 No. 01/Pdt/Eks/2010/Put/PN.Bdg

Jo

No.

14/Pdt.G/2004/PN.Bdg.

Jo

No.

391/PDT/ 2004/PT.Bdg Jo No. 724 K/PDT/2005 Jo No. 39 PK/Pdt/2010 atas objek

penyitaan

jaminan

dalam

perkara

eksekusi

No.

01/Pdt/Eks/2010/Put/PN.Bdg. ; ----------------------------------------------------------8. Mengangkat Sita Jaminan atas objek penyitaan jaminan a quo yakni atas tanah dan banguan serta segala sesuatu di atasnnya sebagaimana diuraikan daiam Sertifikat Hak Milik No. 857/Kel.Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel.Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No. 5940/1982, luas 858 M2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kotamadya DT. II Bandung Wilayah Kerees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 461 Bandung sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 27 Januari 2014 No. 14/Pdt.G/B.A/2004/ PN.Bdg Jo penetapan Majelis

Hakim

perkara yang bersangkutan

tertanggal 23 Januari 2004 No. 14/Pdt.G/2004/PN.Bdg.;--------------------------9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini ;-------------------10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;-------------------------------------11. Menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VIII baik sendiri-sendiri maupun bersarna-sama untuk mernbayar biaya perkara ini menurut hukum;Subsidair: --------------------------------------------------------------------------------------Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono] ;--------------------------------------------------------------------------------Halaman 10 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----Dalam Provisi : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, tentang permohonan provisioni! sebagaimana Penggugat dalilkan dalam butir 4 (empat) gugatan pihak ke-3 nya tersebut, adalah dalil yang tidak proporsional dalam hal apa yang menjadi aturan hukum untuk suatu gugatan Pihak ke-3. Sesungguhnya tuntutan provisi tidak dikenal dan tidak ada aturan hukumnya untuk dimohonkan dalam suatu gugatan Pihak Ke-3, terlebih bertentangan dengan hukum atas permohonan provisional terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap;--------------------------------------2. Bahwa, sudah menjadi vaste yurisprudence dan sudah menjadi pedoman yang harus dilaksanakan bagi semua tingkat Pengadilan dari apa yang telah menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan, sebagaimana dalam buku II cetakan ke-2 Proyek Pembinaan Tennis Yudisial Mahkamah Agung .Rl 1997, sudah jelas dan tegas dikemukakan dalam butir 36.12 halaman 128 s/d. 129 bahwa putusan provisional tidak dapat dijatuhkan terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Demikian karenanya dalil Penggugat hal tentang permohonan provisionil terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap ini, harus dikesampingkan demi hukum;------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi:------------------------------------------------------------------------------------Gugatan tidak jelas dan tidak sempurna.------------------------------------------------1. Bahwa, guatan a quo telah disusun secara tidak jelas dan tidak sempurna. Penggugat dalam gugatan Pihak Ke-3 tersebut telah menggabungkan 2 (dua) jenis perkara yang berbeda ke dalam satu gugatan. Perlawan pihak Ke-3 terhadap sita jamirian tirnbul dalam praktek, sedangkan perlawanan Pihak Ke-3 terhadap sita eksekutotial diatur dalam pasal 208 Jo pasal 207 HIR dan pasal 225 RBg. Kedua perkara tersebut berbeda secara jenisnya. Sehingga tidak dapat digabungkan dalam bentuk suatu gugatan Pihak ke-3, melainkan harus dipisah tersendir ke dalam masing-masing gugatan;--------2. Bahwa, Penggugat dalam gugatan a quo, perihal pokok suratnya dan dalam uraian para pihaknya tidak secara jelas menyebutkan kapasitas masingmasing pihak yang digugatnya tersebut. Kedudukan pihak sebagai Terlawan Penyita dan atau Terlawan Tersita adalah penting dan harus disebutkan dalam gugatan a quo, karena gugatan a quo bukan gugatan biasa, yang Halaman 11 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

dapat mendudukkan pihak sebagai Penggugat dan Tergugat, melainkan gugatan a quo adalah termasuk upaya hukum yang luar biasa yaitu bantahan atau perlawanan pihak (Derden Verzet),

sehingga

kcdudukan

para pihak perkaranya berbeda penyebutannya dengan gugatan biasa yang bukan termasuk upaya hukum luar biasa;--------------------------------------3. Bahwa, gugatan a quo tidak jelas dan tidak sempurna, dimana perihal pokok surat kapasitasnya gugatan Pihak Ke-3, namun kewenangan petitumnya melebihi gugatan Pihak Ke-3. Petitum yang Periggugat mintakan tersebut adalah petitum yang tidak dikena! dan atau tidak diperbolehkan untuk suatu gugatan yang Penggugat maksud tersebut, mengingat untuk teciptanya proces orde yang tidak bertentangan dengan hukum;------------------------------Gugatan tidak mempunyai kapasitas hak dan kewenangan bertindak .------1. Bahwa, Penggugat yang menempuh upaya hukum luar biasa melalui gugatan a quo, telah melampaui kapasitas hak yang dimilikinya, mengingat gugatan Penggugat tersebut diajukan terhadap perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga upaya hukum yang

Penggugat

tempuh

tersebut

sudah

tertutup

dan

atau

tidak

diperbolehkan menurut hukum mengingat akan azas ketertiban hukum dan azas kepastian hukurn;---------------------------------------------------------------------2. Bahwa, Penggugat telah melampaui batas kewenangan bertindak dalam mengajukan gugatan a quo tersebut. Mengingat tidak ada kewenangan hukum bagi Penggugat untuk mengoreksi kernbali-menganalisa kembaliterlebih mempersalahkannya, apalagi menghendaki agar perkara yang sudah diputus in kracht van gewijsde tersebut, tidak untuk dilaksanakan. Ketentuan hukum. yang ada hanya memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk bertindak hanya sebatas kepada perkara yang belum memiliki status;--------------------------------------------------------------------------------Gugatan kekurangan pihak .-----------------------------------------------------------------1. Bahwa, dalam gugatan a quo Penggugat telah mempersoalkan hal tentang penetapan sita jaminan dan berita acara sita jaminan serta pelaksanaan eksekusi,

sebagai

tindakan

rnelawan

hukum

yang

dilakukan

oleh

Pengadilan Negeri KIs 1A Bandung. Daiil tersebut sangat tidak relevan dengan fakta gugatan a quo yang tidak menarik dan atau mengikutsertakan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung untuk didudukkan sebagai pihak dalam gugatan a quo ini. Mengingat dalil Penggugat tersebut menunjukkan adanya Halaman 12 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

hubungan

hukum

dengan

lembaga

peradilan

dimaksud,

sehingga

keberadaannya sebagai pihak harus diikutsertakan, sebagai konsekuensi yuridis untuk kelengkapan gugatan a quo ini. Mengingat pula persoalan hukum yang Penggugat kemukakan tersebut adalah produk-produk dari lembaga peradilan bukan produk hukum Tergugat I, sehingga tidak pada tempatnya apabila tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo ini, dengan akibat hukum dapat dikwalifikasikan ke dalam gugatan yang kekurangan pihak;----------------------------------------------------------------------------Gugatan nebis in idem.-------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, gugatan a quo sekalipun subjek hukumnya berbeda dengan perkara terdahulu. Namun secara yuridis ada beberapa hal yang sama mengenai objek hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tersebut berupa 2 (dua) bidang objek gugatan yang telah diberi titel hukum oleh putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi alasan hukum untuk tidak diperkenankan lagi diperiksa dan diadili kembali dalam

Pengadilan

yang

sejenis,

untuk

menghindari

dari

adanya

ketidakpastian hukum;----------------------------------------------------------------------2. Bahwa, lernbaga nebis in idem ini adalah azas hukum yang penting dan patut dihormati keberadaannya. Selain untuk mendptakan kepastian hukum, pula untuk menjarnin hak-hak personlijk dari adanya perkara yang tidak ada tuntasnya akibat terjadinya putusan yang saling bertentangan, agar berhenti pada suatu titik hukum untuk menjarnin rasa keadilan bagi subjek hukum yang telah dimenangkan perkaranya tersebut;---------------------------------------3. Bahwa, oleh karena itu upaya hukum Penggugat yang baru diajukan setelah 10 (sepuluh) tahun berlalu, bukan pengecualian nebis in idem. Melainkan urusan personal Penggugat, dengan pihak yang mengalihkan objek sengketa tanah dimaksud, yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Penggugat, yang tidak pernah mengenai Penggugat dan tidak pernah terlibat dengan pihak dimaksud. Sehingga secara hukurn, kepentingan Tergugat I harus dilindungi melalui lembaga nebis in idem tersebut;----------DALAM POKOK PERKARA. ------------------------------------------------------------------1. Bahwa, penetapan sita jaminan dan berita acaranya yang dipersoalkan serta dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan-putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Halaman 13 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

No. 14/Pdt/G/2004/PN. Bdg tanggal 1 Juli 200-1 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 391/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 29 Oktober 2004 Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 724 K/Pdt/2005 tanggal 3 Juli 2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap Jo putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI No. 391 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010. Hal mana saat ini telah tcrbit penetapan eksekusi No. 01/Pdt/Eks/yang 2010/PUT/PN.Bdg tanggal 9 Juli 2013;-------------------------------------------------2. Bahwa, demikian karenanya produk-produk hukum tersebut tidak dapat disimpangi oleh adanya gugatan a quo melainkan pelaksanaan eksekusi tersebut tetap dapat dilaksanakan secara hukum, atas putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga karenanya gugatan a quo yang mempermasalahkan dan atau meminta agar tidak dilakukan lelang eksekusi, adalah hal yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, mengingat akan ketentuan hukum bahwa perkara yang sudah diputus secara in kracht van gewijsde tidak dapat dikoreksi ulang dan atau dibatalkan oleh suatu putusan baru, melainkan dilakukan pelaksanaan eksekusinya, sekalipun ada upaya hukum lainnya;---------------------------------3. Bahwa, hal mana objek eksekusi dari suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberi titel khusus merupakan hak yang menjadi bagian dari Tergugat I sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan tersebut. Sehingga Penggugat a quo yang tidak ada urusan hukum dengan Tergugat I, melainkan dengan Tergugat II s/d VIII, seharusnya dapat menyelesaikannya sendiri dari bagian objek lelang tersebut yang akan didapat oleh Tergugat II s/d VIII tersebut, bukan melalui gugatan a quo yang tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum ini. Oleh karena itu apa yang Penggugat kemukakan dalam dalilnya hal tentang pemilik objek sita dan sita jaminan melawan hukum, adalah dalil yang tidak pada tempatnya in casu putusan yang sudah in kracht tersebut;-----------------------------------------4. Bahwa, dengan adanya gugatan a quo ini Penggugat telah beritikad buruk menghalangi pelaksanaan eksekusi, dari yang seharusnya (sebagaimana diakui Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II s/d VIII) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat II s/d VIII, bukan melibatkan Tergugat I dalam gugatan a quo terhadap pelaksanaan eksekusi dimaksud. Mengingat Tergugat I tidak pernah merugikan Penggugat, melainkan Tergugat II s/d VIII yang mempunyai hubungan hukum atas perolehan hak atas tanah tersebut dengan Halaman 14 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Penggugat. Hal mana Tergugat I tidak pernah mengetahui sebelumnya melainkan setelah adanya gugatan a quo ini;-----------------------------------------5. Bahwa,

Penggugat

yang

menguasai

objek

lelang

tersebut

tidak

menggunakan prosedur hukum yang benar terhadap Tergugat II s/d VIII seharusnya rnelalui proses hukum pidana dan atau gugatan perbuatan melawan hukum, bukan melalui gugatan a quo. Mengingat akan ketentuan pasal 200 ayat 10 dan ayat 11 HIR dan pasal 218 RBg, Penggugat dapat dilakukan upaya paksa untuk menyerahkan objek lelang tersebut dalam keadaan kosong. Fakta gugatan a quo yang ditempuh Penggugat tersebut, membuktikan adanya upaya untuk mengulur waktu-.,dari pelaksanaan lelang dimaksud. Sehingga tidak dapat dikategorikan pernbeli beritikad baik, mengingat upaya hukum yang ditempuhnya tersebut selain telah berlalu puluhan tahun silam pula tidak melalui proses hukum yang benar;-------------6. Bahwa, objek lelang yang sebelumnya diletakkan sita jaminan daiam perkara yang sudah diputus in kracht tersebut adalah sudah rnenurut hukum dari adanya jaminan hukurn atas iliusoirnya dikemudian hari. Sehingga tidak ada alasan hukum atas dalih Penggugat yang mendalilkan sebaliknya, yang telah menguasai objek tersebut puluhan tahun silam dan lebih mengenal dan berhubungan langsung dengari Tergugat II s/d VIII tersebut. Sehingga tidak rnungkin tidak mengetahui keberadaan sita jaminan tersebut, yang telah diumumkan pada media massa beroplag tinggi yang terbit di wilayah objek sita tersebut. Demikian karenanya in concrete, nya Penggugat hanya menempatkan diri sebagai Pembantah yang tidak benar dan tidak beritikad baik saja;---------------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa, Penggugat telah sangat keliru mensitir putusan Mahkamah Agung RI, untuk ditempatkan dalam gugatan a quo Penggugat tersebut, yang senyatanya bukan gugatan perdata biasa sebagaimana jenis perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan gugatan pihak Ke-3 yang terrnasuk ke dalam upaya hukum luar biasa. Putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan dasar oleh Penggugat tersebut berbeda kasuistik dengan gugatan a quo yang bukan merupakan gugatan perdata biasa. Kedua jenis gugatan tersebut berbeda secara hukum, dimana gugatan perdata biasa bukan terrnasuk

upaya

hukum

luar

biasa,

sebagaimana

halnya

gugatan

considerant dan tidak ada yang bersifat vaste yurisprudence terhadap aclanya kasus serupa dalam gugatan perdata biasa yang dikabulkan atas putusan perdata yang sudah in kracht van gewijsde tersebut. Sebaliknya Halaman 15 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

menjadi vaste yurisprudence adalah ditolaknya baik gugatan perkara biasa maupun gugatan Pihak Ke-3 terhadap perkara yang sudah diputus secara in kracht van gewijsde dimaksud;-----------------------------------------------------------8. Bahwa, demikian terbukti Penggugat telah keliru menempatkan putusan Mahkamah Agung RI yang justru menyatakan bahwasanya gugatan Pihak Ke-3 hanya diperbolehkan terhadap perkara yang belum diputus secara in kracht. Sehingga sudah jelas dan tegas putusan Mahkamah Agung RI tersebut melarang dan tidak membenarkan adanya gugatan Pihak Ke-3 terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga considerans dari putusan dimaksud tidak dapat dijadikan dasar dalam penerapan hukum untuk membenarkan gugatan a quo, dari vaste yurisprudence yang sudah ada tersebut;-----------------------------------------------9. Bahwa, terlebih sangat keliru lagi Penggugat dalam gugatan a-quo yang merupakan gugatan Pihak Ke-3 tersebut, rnelibatkan Turut Tergugat yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini. Senyatanya Penggugat dalarn dalil gugatan a quo telah rnongklaim dan mengetahui pelaksanaan eksekusi fiat Pengadilan sehingga bukan merupakan kewenangan langsung dari Turut Tergugat. Oleh karenanya kapasitas hukum dalam gugatan a quo sudah ovcrbodig yang tidak dibenarkan oleh hukum, dan telah nyata rnerugikan kepentingan Turut Tergugat atas waktu dan pikirannya dalam gugatan a quo ini,

yang terbukti tidak ada hubungan hukum dengan

Penggugat tersebut;-------------------------------------------------------------------------10. Bahwa, demikian asas dalil Penggugat yang mengemukakan pentingnya rnengikutsertakan Turut Tergugat. Adalah dalih saja atas kekhawatiran yang besar dari Turut Tergugat akan melakukan pelelangan tersebut. Padahal pelelangan tersebut sudah nyata akan dilaksanakan atas permintaan pihak Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, mengingat berasal dari suatu perkara hukum, dan rnerupakan kompetensi lembaga yudisial tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak dominan keberadaannya. Demikian terbukti gugatan a quo sudah sangat keliru tidak proporsional tidak yuridis, yang pada gilirannya harus ditolak demi hukum;---------------------------------------------------Berdasarkan segala sesuatu yang Tergugat I kemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakin yang merneriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----------------------------------------------

Halaman 16 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Dalam Eksepsi: ----------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Pihak Ke-3 tidak dapat diterima; -------------------------Dalam Provisi:--------------------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok perkara: --------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Pihak Ke-3 atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk mernbayar biaya yang timbul dalam perkara ini;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan buiat;--------------------2. Bahwa dengan maksud untuk menemukan keadilan yang sesungguhnya terlebih dahulu Para Tergugat menguraikan fakta-fakta situasi dan kondisi Para Tergugat yang merupakan ahli wans dari H. Muhammad Abas yang meninggal di Bandung pada tanggal 15 Maret 2002 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/00781/2002-Pem tertanggal 1 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung;----3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1966, Ny. Imas Sofiah (T-II) telah menikah dengan H. Muhammad Abas di Tarogong sebagaimana tertulis dalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No. 20/1966 yang dikeluarkan oleh KUA Garut Kecamatan Tarogong;-------------------------------------------------------4. Bahwa dari pernikahan dengan H. Muhammad Abas telah dikaruniakan anak sebagai berikut : Nina Herlina, Betty Herawaty, Yosep Bastaman, Ineu Martina, Tiya Meriyanti dan Aam Nurjaman (T III s/d T V11I); -------------------5. Bahwa H. Muhamad Abas selaku Kepala Keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya pada tanggal 15 Desember 1978 bersamasama dengan H. Syarif Amin (T 1) mendirikan CV Harfa Utama dengan jabatan Direktur Utama dan H. Syarif Amin selaku Direktur;-----------------------

Halaman 17 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

6. Bahwa dahulu H. Muhamad Abas semasa hidupnya mempunyai harta berupa beberapa tanah dan bangunan salah satunya tanah yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 461 Bandung sebagaimana tertulis dalam:---------6.1. Sertifikat Hak Milik No. 857/Kel. Ancol GS tertanggal 7 Maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2, dahulu atas nama Muhamad Abas yang kemudian berubah atas nama Ny. Imas Sofiah dkk (Para Tergugat), sekarang tertulis atas nama Ny. Tin Ratna Anggraini (Pengugat);-------6.2. Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel. Ancol GS tertanggal 7 Maret 1983 No.5940/1982, luas 858 M2, dahulu atas nama Muhamad Abas yang kemudian berubah atas nama Ny. Imas Sofiah, dkk (Para Tergugat), sekarang tertulis atas nama Ny. Tin Ratna Anggraini (Pengugat);-------7. Bahwa tanah a quo yang setempat/dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta No. 461 Bandung dimiliki oleh H. Muhamad Abas dari Eman Sulaeman berdasarkan:-----------------------------------------------------------------------------------7.1. Akta Jual Beli No. 262/Bdg/1982 antara Eman Sulaeman dengan H. Muhamad Abas tertanggal 22 Oktober 1982 oleh PPAT Yunita Elida Tanwir, SH atas sebagian Persil tanah Hak Milik 2118/Regol atas nama Eman Sulaeman, Gambar Situasi No. 2623/1976 tanggal 21-101976 luas 1.242 M2;------------------------------------------------------------------7.2. Akta Jual Beli No. 263/Bdg/1982 antara Eman Sulaeman dengan H. Muhamad Abas tertanggal 22 Oktober 1982 oleh PPAT Yunita Elida Tanwir, SH atas sebagian Persil tanah Hak Milik 2119/Regol atas nama Eman Sulaeman, Gambar Situasi No. 2625/1976 tanggal 21-101976 luas 858 M2;--------------------------------------------------------------------8. Bahwa semasa H. Muhamad Abas hidup, Tergugat II berhak mendapatkan “

uang nafkah/uang dapur" sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/minggu

dari, CV. Harfa Utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan serta pendidikan bagi anak-anaknya, dirinya, serta suaminya yang mana hak tersebut tidak diterimanya lagi semenjak suaminya hi. Muhamad Abas selaku Direktur Utama CV. Harfa Utama meningga! dunia pada tanggal 15 Maret 2002;---------------------------------------------------------------------9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah ditinggal oleh H. Muhamad Abas, Ny. Imas dkk (Para Tergugat) selaku ahli waris dari H. Muhamad Abas menjual harta peninggalan dari suaminya berupa tanah yang setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta No. 461 Bandung Halaman 18 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

kepada Ny. Tin Ratna Anggraini berdasarkan Akta Jual beli No. -42/2003 dan No. 43/2003 tertanggal 12 September 2003 dibuat dihadapan dan oleh Nanny Wiarni Warmana, SH., PPAT di Bandung;-----------------------------------10. Bahwa Para Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 1 huruf a serta dalam pokok perkara pada posita no. 4 dan 5 setelah dilakukannya AJB No. 42/2003 dan AJB No. 43/2003, tertanggal 12 September 2003, maka beralihlah hak kepemilikan kepada Ny. Tin Ratna Anggraini sebagaimana tertulis daiam Sertifikat Hak Milik No. 857/Kelurahan Ancol GS tertanggal 7 Maret 1983 No, 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 858/Kelurahan Ancol GS tertanggal 7 Maret 1983 No. 5940/1982, luas 858 M2, bukan lagi atas nama Muharnad Abas maupun Ny. Imas Sifiah dkk.;-------------------------------------------------------------------------11. Bahwa Para Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 1 huruf b, dirnana AJB antara Para Tergugat dengan Penggugat dilakukan dihadapan Nanny Wiarni Warmana, SH., PPAT di Bandung sebelum diletakkan penyitaan jaminan pada tanggal 27 Januari 2004;--------------------12. Bahwa Para Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 2 huruf b, dimana Penggugat tidak sebagai pihak dalam perkara Perdata No. 14/Pdt/G/2004/PN.BDG

jo.

No:

391/PDT/2004/PT.BDG

jo.

No:

724K/PDT/2005 jo. No: 39 PK/PDT/2010 Benta Acara Penyitaan Jaminan sehingga

tidak

memberikan

kesempatan

kepada

Penggugat

untuk

melakukan keberatan atau melakukan gugatan intervensi;-----------------------13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas clali Penggugat pada angka 2 huruf d, sepanjang kalirnat "...terutama Tergugat: 11 s/d Tergugat VIII dalam perkara tersebut "tidak dalam itikad baik". Upaya tidak rnenyertakan 'Penggugat sebagai pihak dalam perkara No. 14/Pdt/G/2004/PN.BDG adalah murni kekeliruan dan atau kelalaian dari Tergugat I (dahulu Penggugat). Dimana perkara No. 14/Pdt/G/2004/PN.BDG seharusnya ditolak dan atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim a quo karena terdapat kekeliruan yang nyata;----------------------------------------------------------------------14. Bahwa Para Tergugat sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 2 huruf e, bahwa Pengadilan Negeri Bandung cq. Majelis Hakim yang rnerneriksa dan mengadili perkara perdata No. 14/Pdt/G/2004/PN.Bdg melakukan kekeliruan dimana Majelis Hakirn a quo tidak pernah melakukan sidang Pemeriksaan-Setempat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 Halaman 19 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat tertulis pada angka: "/. Mengadakan Pemeriksaan setempat atas perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu Panitera baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu menclapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rind atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. " -------------------------------15. Bahwa Para Tergugat sependapat atas upaya dari pihak Penggugat melakukan gugatan pihak ketiga dengan rnengajukan permohonan provisional sebagaimana yang didalilkan pada angka 3 dan 4 dalam gugatannya;------------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan fakta-fakta situasi maupun fakta-fakta hukum, kondisi serta alasan-alasan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka kami memohon kepacla Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini "berkenan menyatakan dan membenkan keputusan sebagai berikut:--------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat;---------------------------------------------------2. Atau apabila Majelis Hakim Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); --------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 30 Januari 204 pada pokoknya sebagai berikut:-DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil Penggugat

dalam

gugatannya,

kecuali

yang

secara

tegas

diakui

kebenarannya;--------------------------------------------------------------------------------2. Eksepsi Turut Tergugat untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo .----------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penyitaan jaminan berdasarkan Penetapan Penyitaan jaminan Pengadilan Negeri Kis IA Bandung tanggal 23 Januari 2004 No. 14/Pdt.G/PN. Bdg terhadap objek perkara yang merupakan milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat II s/d Tergugat VIII;------------------------------------------------------------------------2.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan hubungan hukum Turut Tergugat dengan perkara a quo. Selain itu, Turut Tergugat belum pernah

Halaman 20 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

menerima

permohonan

lelang

dari

pihak

rnanapun

apalagi

melaksanakan eksekusi lelang terhadap objek perkara;----------------------2.3. Bahwa untuk dapat ditariknya sebagai pihak dalam suatu perkara, harus mempunyai hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara a quo, Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Untuk itu sudah seharusnya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;-----------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------------1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya;-------------2. Bahwa terhadap objek perkara berupa Scrtifikat Hak Milik No. 857/Kel. Ancol, gambar Situasi tertanggal 7 Maret 1983 No. 5939/1982, luas 1.242 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel. Ancol, Gambar Situasi tertanggai 7 Maret 1983 No. 5940/1982, luas 858 M2, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Regol setempat dikenal dengan Jl. Soekarno Hatta No. 461 Bandung tcrtulis atas nama Ny. Tin Ratna Anggraini, Turut Tergugat be!urn pernah mencrima permohonan eksekusi leiang dari pihak manapun apalagi melaksanakan eksekusi lelang;------------3. Bahwa karena terhadap objek perkara Turut Tergugat belum pernah rnenerirna permohonan lelang apalagi melaksanakan eksekusi leiang, maka sudah selayaknya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalarn perkara a quo;--------------------------------------------------------------------------------------------Maka, Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan :--------------------------------DALAM EKSEPSI :-------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan rnenerirna Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; -----------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seiuruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);--------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo; ----------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 21 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;---------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 April 2014, Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.Bdg., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------DALAM PROVISI: ---------------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi Penggugat;-------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:---------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat; --------------------------------DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------------- Menghukurn Penggugat membayar biaya perkara sebesar

Rp.

1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);----------Menimbang, bahwa

pada saat putusan diucapkan dimana pihak

Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka sesuai dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 464/Pdt.G/.2013/PN.Bdg, tanggal 17 April 2014 kepada kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan kuasa hukum Turut Tergugat, telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 5 Juni 2014 dan tanggal 6 Juni 2014, dengan seksama;-----------------------------------------Menimbang, bahwa dari Risalah Permohonan Banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/PDT.B/2014/PN.Bdg., tanggal 30 April 2014 menerangkan bahwa Pembanding I/Terbanding V semula Tergugat V menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 April 2014, Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.Bdg. dan permohonan tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Mei 2014 dan tanggal 5 Juni 2014, dengan seksama;---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/PDT.B/2014/PN.Bdg tanggal 19 Juni 2014, menerangkan bahwa Pembanding II/Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

17

April

2014,

Nomor

464/Pdt.G/2013/PN.Bdg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Juli 2014, dengan seksama;--------------------------------------------------------------------Halaman 22 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding II/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 1 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 September 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 11 September 2014, dengan seksama; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I/Turut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Pebruari 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan tanggal 18 Pebruari 2015, dengan seksama;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding V semula Tergugat V tidak mengajukan memori banding;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung seperti ternyata dari pemberitahuan

tentang hal itu, kepada kuasa hukum

masing-masing pihak pada tanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 30 Januari 2015, dengan seksama;--------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari PembandingI/Terbanding V semula Tergugat V dan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa baik dalam penerapanhukum maupun dalam penilaian atas bukti-bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung a quo adalah salah dan keliru, maka Pembanding sangat keberatan terhadap dan oleh karena itu mohon Halaman 23 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

dinyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 17 April 2014, Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.Bdg.;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding I/Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan apa yang Terbanding I kemukakan tersebut, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Tinggi berkenaan memberi putusan :------------------ Menerima kontra memori bandingTerbanding I;-------------------------------------- Menolak memori banding Pembanding I; --------------------------------------------Mengadili Sendiri - Mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No.464/Pdt.G/2013/PN.Bdg, tanggal 17 April 2014;---------------------------- Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini ;--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

17

April

2014,

Nomor

464/Pdt.G/2013/PN.Bdg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasanalasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 April

2014,

Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.Bdg, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;----Menimbang, bahwa PembandingII/Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; -------------------------------------------------------------------------Halaman 24 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Memperhatikan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; ------------------------------------------------------------MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding V semula Tergugat V dan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 April 2014 Nomor 464/Pdt.G/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;----3. Menghukum

Pembanding

II/Terbanding

semula

Penggugat

untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami : H. Edwarman, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Lexsy Mamanto, S.H.,M.H dan Karel Tuppu,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Maret 2015, Nomor 109/Pen/Pdt/2015/ PT.BDG. putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 31 Maret 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;---------------------------------------------------------Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Lexsy Mamanto,S.H.,M.H.

H. Edwarman, S.H,. M.H.

Ttd Karel Tuppu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti, Ttd Saleha.

Halaman 25 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG

Perincian biaya perkara : -

Biaya materai …………………….…………… Rp.

6.000,00

-

Biaya redaksi …………………………………. Rp.

5.000,00

-

Biaya pemberkasan…………….…………….. Rp. 139.000,00 Jumlah …………………………………….…... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman dari Putusan Nomor 109/Pdt/2015/PT.BDG