PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :620/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Ny. Emmy Nurresmi, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya H. ACHMAD MICHDAN, SH, RITA, SH; A FURQON NURZAMAN, SH Advokat dan Pengacara dari MICHDAN & PARTNERS Law Office yang berkedudukan di Jalan Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan beradasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2016, untuk

selanjutnya

disebut

sebagai PEMBANDING

semula PENGGUGAT; M E L A W A N: 1. Tuan Tahar, SH. yang beralamat di Jalan Taman Cengkareng Indah AD/12, Rt. 008/014, Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT I; 2. Notaris Hadi Winata, SH, yang beralamat di Jalan Duri (TSS) No. 29 Jembatan Lima, Jakarta Barat selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT II; 3. Notaris & PPAT Sutan Akhmad Djambek, SH.MH.Mkn , yang beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 49 A, Beji Depok, (selaku Protokoler Notaris & PPAT Syamsul Faryeti, SH. yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM 30, No. 28 Cimanggis Depok) TERBANDING semula TERGUGAT III; 4. Ny. Lenawati Asman, yang beralamat di Jalan Taman

Cengkareng

Indah AD/12, Rt. 008/014, Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebutTERBANDING semula TERGUGAT IV;

Halaman 1 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

5. PT. Bank OCBC NISP Tbk, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebutTERBANDING semula TERGUGAT V; 6. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Depok, yang beralamat di Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor Anggrek, Depok Jawa Barat, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I; 7. Jimmy Sugiarto, yang beralamat di Taman Modern J 4/11 , Rt. 016/006, Kel. Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebutTURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal

28Desember 2016, Nomor.620/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Maret 2015 dan telah diperbaiki oleh Penggugat perihal penggantian pihak Tergugat III tertanggal 02 Juli 2015 dibawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Markisa Ujung No. 39, Blok B, Rt. 004/005 Cinere, Depok berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere dan IMB tanggal 30 Agustus 1994 No. 648.11/196/Pr/1994.

Halaman 2 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani perjanjian hutang, dimana Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan jaminan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Markisa Ujung No. 39, Blok B, Rt. 004/005 Cinere, Depok berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere dan IMB tanggal 30 Agustus 1994 No. 648.11/196/Pr/1994, sebagaimana Surat Perjanjian Hutang Pihutang No. 01/SPHP 03/2004 . 3. Bahwa atas permintaan Tergugat I, Penggugat pada tanggal 3 Februari 2004 telah menyerahkan surat/dokumen asli sebagai jaminan hutang tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere dan IMB tanggal 30 Agustus 1994 No. 648.11/196/Pr/1994, melalui Tergugat II (Notaris HADI WINATA, SH., notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I) 4. Bahwa di dalam surat Perjanjian hutang Pihutang No. 01/SPHP 03/2004 tanggal 30 Maret 2004,

di dalam pasal II disebutkan bahwa sebagai

syarat peminjam uang Penggugat kepada Tergugat I, akan dibuatkan akta jual beli antara penggugat dan tergugat I akan tetapi akta jual beli tersebut hanya sebagai syarat pinjaman dan bukan bukti jual beli antara Penggugat kepada Terguga, atau bukan peralihan hak atas tanah dan bangunan dimaksud. 5. Bahwa jangka waktu perjanjian hutang adalah dua tahun (2) atau akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2006, dan sebagai pelaksanaan perjanjian hutang tersebut penggugat telah dikenakan bunga sebesar 2,5 %/bulan

dari hutang pokok , dan Penggugat telah melakukan

pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi berikutnya Tergugat I tidak menghubungi Penggugat kembali dan Penggugatpun kesulitan menghubungi Tergugat I untuk menyelesaikan semua kewajibannya. 6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat menerima fotocopy sertifikat dari seseorang yang mengantarkannya akan tetapi sertifikat tersebut telah berganti nama menjadi nama Tergugat I (Tahar, SH) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 13 Februari 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Syamsul Faryeti (Tergugat III) notaris Depok. 7. Bahwa atas perubahan nama dalam sertifikat tersebut, Penggugat kembali mencoba mencari keberadaan Tergugat I untuk meminta penjelasan akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemui Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan. Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

8. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Penggugat menerima tembusan surat dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk

(Tergugat V) tertanggal 12

Februari 2015 yang ditujukan kepada Ibu Lenawati Asman (Tergugat V), selaku Debitur yang berhutang kepada PT. Bank OCBC NISP Tbk, bahwa PT. Bank OCBC NISP, Tbk telah menjual dan mengalihkan hak pihutang /hak tagih atas debitur ibu Lenawati Asman kepada Bapak Jimmy Sugiarto (Turut Tergugat II), sehingga segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut diminta berhubungan langsung dengan bapak Jimmy Sugiarto (Turut Tergugat II) 9. Bahwa pada tanggal yang sama (16 Februari 2015) Penggugat juga menerima tembusan surat dari Turut Tergugat II (Jimmy Sugiarto) yang tidak jelas diperuntukan bagi siapa yang telah memberi peringatan I (Pertama) agar debitur segera melakukan pembayaran dan apabila tidak akan dilakukan penyegelan bangunan yang menjadi jaminan/agunan kredit. 10. Bahwa dengan adanya fotocopy sertifikat, surat dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk serta surat Peringatan I (Pertama) dari Turut Tergugat II (Jimmy Sugiarto), Penggugat baru mengetahui tanah dan bangunan miliknya yang terletak di

Jalan Markisa Ujung

No. 39, Blok B, Rt.

004/005 Cinere, Depok, telah dialihkan kepada Tergugat I

(Saudara

Tahar, SH) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III

(Syamsul Faryeti) dan telah dijaminkan untuk hutang

Tergugat IV

(Ny. Lenawati Asman) pada PT. Bank OCBC NISP,Tbk

dan oleh karena Tergugat IV (Lenawati Asman) telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada PT. Bank OCBC NISP,Tbk

maka tanah dan

bangunan milik Penggugat akan dilakukan penyegelen bahkan akan dilakukan pelelangan. 11. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah membuat akta jual beli tertanggal 13 Februari 2004 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan membuktikan adanya itikad tidak baik karena akta jual beli di lakukan pada tanggal 13 Februari 2004 jauh sebelum perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat I ditandatangani. 12. Bahwa terbitnya akta jual beli tertanggal 13 Februari 2004, tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I dan tidak adanya klausula Halaman 4 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

yang halal karena akta jual beli tertanggal 13 Februari 2004 dibuat dengan itikad tidak baik dari Tergugat I, dibuat dengan penuh tipu muslihat terbukti, jaminan sertifikat diterima tanggal 3 Februari 2004, dan Akta Jual Beli dibuat tanggal 13 Februari 2004 sedangkan perjanjian hutang pihutang baru dibuat tanggal 30 Maret 2004, oleh karenanya kesepakatan atau akta jual beli yang demikian harus “batal demi hukum atau tidak sah”, disamping pengenaan bunga senilai 2,5 % /bulan jauh dari ketentuan bunga bank yang berlaku adalah menunjukan bahwa Tergugat I telah menerapkan praktek pembungaan uang (rentenir) dan telah melakukan praktek bank gelap. 13. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III selaku notaris yang telah menerima titipan dokumen asli Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere dan IMB tanggal 30 Agustus 1994 No. 648.11/196/Pr/1994 dan telah menyerahkan pada saudara Tahar, SH. Tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat,

serta tindakan Notaris Syamsul Faryeti, SH. Yang telah

membuat akta jual beli tertanggal 13 Februari 2004 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 14. Bahwa tindakan Saudari Lenawati Asman (Tergugat IV) yang telah menjaminkan sertifikat untuk hutangnya pada Tergugat V (PT. Bank OCBC NISP,Tbk ) adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 15. Bahwa tindakan PT. Bank OCBC NISP,Tbk (Tergugat V) yang telah menerima tanah dan bangunan milik Penggugat sebagai jaminan hutang Ny. Lenawati Asman (Tergugat IV) adalah tindakan yang kurang teliti merupakan perbuatan melawan hukum, karena seharusnya sebelum bank menerima jaminan maka akan dilakukan survey dan pastinya akan bertemu dengan Penggugat yang masih menempati tanah dan rumah tersebut sejak 2002 sampai saat gugatan ini diajukan. 16. Bahwa tindakan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Depok) yang telah melakukan pengalihan nama pada sertifikat Milik No. 3165/Cinere yang semula atas nama Penggugat menjadi nama Tergugat I adalah merupakan tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa ketelitian dan kehati-hatian. 17. Bahwa oleh karena akta jual beli tertanggal 13 Februari 2004 batal demi hukum maka sudah sepatutnya produk produk hukum yang timbul dengan dasar hukum akta jual beli tersebut batal demi hukum.

Halaman 5 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

18. Bahwa oleh karena proses pengalihan sertifikat Milik No. 3165/Cinere yang semula atas nama Penggugat menjadi nama Tergugat I dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, dengan dasar akta jual beli tertaanggal 13 Februari 2004 yang batal demi hukum, maka

sudah

sepatutnya pengalihan nama dalam sertifikat hak milik menjadi nama Tergugat I harus dinyatakan batal demi hukum, dan selanjutnya mengembalikannya menjadi nama Penggugat serta

harus dinyatakan

Penggugat sebagai pemilik satu satunya dan pemilik

yang sah atas

tanah dan bangunan tersebut. 19. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang telah membeli cessie pihutang milik PT. Bank OCBC NISP, tbk tanpa kehati-hatian dan penuh kecerobohan adalah tindakan yang melawan hukum. 20.

Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

III,

Tergugat IV dan

Tergugat V dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut : 20.1. Kerugian Material, berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus persolan ini, baik untuk upaya pidana maupun perdata akibat adanya peralihan nama dalam sertifikat

yang besarnya adalah sebesar Rp.

250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) 20.2. Kerugian Immaterial, berupa beban mental dan kerugian waktu karena adanya permasalahan ini yang besarnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) 21. Bahwa oleh karena terbukti pengalihan sertifikat atas nama Tergugat I adalah didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan pengalihan atau mengembalikan nama Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere dari yang semula atas nama Tahar, SH (Tergugat I) menjadi nama Penggugat, demikian pula dengan Turut Tergugat II wajib mematuhi putusan dimaksud. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar ; Halaman 6 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Markisa Ujung berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere

dan

IMB

tanggal

30

Agustus

1994

No.

648.11/196/Pr/1994 4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Akta Jual Beli tertanggal 13 Februari 2004, dan menyatakan batal produk-produk hukum yang terbit yang didasarkan pada akta jual beli tertanggal 13 Februari 2004. 5. Menyatakan tindakan Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah mengalihkan serta menjadikan jaminan hutang tanah dan bangunan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 6. Menyatakan mengembalikan/mengalihkan nama Sertifikat Hak Milik No. 3165/Cinere dari yang semula atas nama Tahar, SH (Tergugat I) menjadi nama Penggugat. 7. Menghukum Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng yang besarnya Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 7.1.

Kerugian Materiil senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

7.2.

Kerugian Immateriil senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

8. Menghukum Turut Tergugat I untuk melaksanakan putusan ini untuk mengalihkan kembali sertifikat Hak Milik No. Milik No. 3165/Cinere dari yang semula atas nama Tahar, SH (Tergugat I) menjadi nama Penggugat. 9. Menghukum Turut Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini. 10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 11. Menyatakan keputusan meskipun

ada

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

perlawanan

(Verzet),

banding

maupun

kasasi

(uitvoorbaar bij Vooraad) Atau apabila Pengadilan Negeri

Depok berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Tergugat V serta Turut Tergugat II melalui Kuasa masing-masing telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis, sebagai berikut : Tergugat II ; -

Bahwa benar kedua belah pihak My. EMMY NURRESMI dan Tuan TAHAR,SH datang ke kantor Notaris saya, HAOl WiNATA,SH hanya untuk membuat akta Pengikatan Jual Beli tanggal 10 Pebruari 2004 Nomor. 4, atas sebidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 3165/Cinere yang terdaftar atas nama EMMY NURRESMI ;

-

Bahwa sebagai bukti dibuatkannya Akta Pengikatan Jual Beli tanggal dan nomor tersebut diatas antara Ny.EMMY NURRESMI dan Tn. TAHAR, SH, saya lampirkan fotokopi dari akta minuta tersebut.

Tergugat V ; DALAM EKSEPSI Petitum/Tuntutan Tidak Jelas (Kabur) 1. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara perdata Indonesia“, Penerbit Liberty 1993-Yogyakarta, halaman 41, menyatakan “petitumatau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (:Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”; 2. Bahwa Penggugat dalam petitum/tuntutannya pada angka 4telah menuntut: “Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah Akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004, dan menyatakan batal produk-produk hukum yang terbit yang didasarkan pada Akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004”; 3. Bahwa

petitum/tuntutan

a

quo

tidak

jelas

(kabur),

karena

hanya

menyebutkan Akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004, tidak menyebutkan akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah siapakah, dan juga nomor aktanya, karena tentunya cukup banyak akta jual beli yang dibuat (:diterbitkan) pada tanggal 13 Pebruari 2004, kemudian siapa sajakah pihak-pihak penghadap (subyek hukum) dalam akta dimaksud;

Halaman 8 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa petitum/tuntutan Penggugat

tidak jelas (kabur), oleh karenanya gugatan Penggugat

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/1973); DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa

JAWABAN

sebagaimana

telah

diuraikan

DALAM

EKSEPSI

haraplah dianggap sebagai bagian dan/atau satu kesatuan dengan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini; 2. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V; 3. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil gugatan butir 1 dan petitum butir 3 yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Markisa Ujung No. 39, Blok B, RT 004/005 Cinere, Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3165/Cinere dan IMB tanggal 30 Agustus 1994 No. 648.11/196/Pr/1994”, dengan alasan sebagai berikut: a) Berdasarkan

tanda

bukti

hak

Sertipikat

Hak

Milik

(“SHM”)No.

3165/Cinere, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), jelaslah bahwa Nama Pemegang Hak atas SHM No. 3165/Cinere, awalnya adalah H. HASBIH bin MINAN, lalu oleh H. HASBIH bin MINAN dijual kepada EMMY NURRESMI (i.c. Penggugat) sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 18 Juli 2002 No. 52/2002 yang dibuat dihadapan Ny. Thilma Djohan, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) Kota Depok, kemudian oleh EMMY NURRESMI dijual kepada TAHAR, S.H. sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, S.H., PPAT Kota Depok; Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan Nama Pemegang Hak “EMMY NURRESMI” (i.c. Penggugat) dalam Buku Tanah halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada tanda bukti hak SHM No. 3165/Cinere, telah dicoret; b) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 April Halaman 9 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

1996 No. 8593/1996, dengan luas tanah seluas 475 M2, sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 3165/Cinere, secara hukum terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2004 sudah bukan miliknya Penggugat lagi, karena terbukti sudah dijual oleh EMMY NURRESMI (i.c. Penggugat) kepada TAHAR, S.H. (i.c. Tergugat I), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan ia sebagai pemilik atas tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 3165/Cinere, in casu sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya; 4. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan (posita) butir 2, 3, 4 dan 5, karena seandainyapun benar -quod non- dalil-dalil dimaksud, maka peristiwa/kejadian tersebut merupakan permasalahan hukum internal diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat V, karenanya dalil-dalil posita a quo patut dikesampingkan; 5. Bahwa memang benar Tergugat V selaku penjual telah mengalihkan (menjual) piutangnya terhadap Peminjam/Debitur LENAWATI ASMAN (i.c. Tergugat I) kepada Turut Tergugat II selaku pembeli, dan untuk lebih jelasnya, dengan ini disampaikan fakta-fakta dan urutan-urutan peristiwanya hingga terjadi pengalihan tersebut, sebagai berikut: a) Bahwa Tergugat IV selaku Debitur dan Tergugat I selaku Penjamin telah memperoleh

beberapa

fasilitas

kredit

dari

Tergugat

V

selaku

Bank/Kreditur, yaitu: i.

Fasilitas Kredit Rekening Koran (“KRK”) sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian KRK No. 526-410-00004-2 tanggal 29 April 2003, dan Fasilitas KRK sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian KRK No. 526-410-00004-2 tanggal 24 Juli 2003;

ii.

Fasilitas Demand Loan (“DL”) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Aksep No. 526-420-00003-8 tanggal 24 Juli 2003 jo Perjanjian Demand Loan No. 526-002-00025298-002 tanggal 30 April 2004;

iii. Fasilitas Kredit Investment Loan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Utang Piutang No. 526-460-00001-4 tanggal 29 April 2003;

Halaman 10 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Bahwa atas Fasilitas Kredit-Fasilitas Kredit tersebut di atas (“Perjanjian Kredit”) telah beberapa kali diperbaharui dan dirubah serta diperpanjang jangka waktunya, dalam hal mana untuk terakhir

kalinya

dengan

ditandatanganinya

Perjanjian Kredit Rekening Koran ---

Perpanjangan

No. 526-01-00025298-

001 tanggal 5 Mei 2006 dengan pagu Fasilitas KRK sebesar Rp 1.500.000.000,-

(satu

milyar

lima

ratus

juta

rupiah)

jo

Perpanjangan Perjanjian Demand Loan No. 526-00025298-002 tanggal 5 Mei 2006 dengan pagu Fasilitas Kredit DL sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Bahwa dalam pembuatan/penandatanganan Perjanjian Kredit, sama sekali tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang dapat membatalkan Perjanjian Kredit, seperti adanya unsur paksaan, kekeliruan, kekhilafan dan pemalsuan/penipuan, sehingga dengan demikian Perjanjian Kredit yang dilakukan diantara Tergugat V (Bank/Kreditur) dengan Tergugat IV (Debitur) dan Tergugat II (Penjamin) telah memenuhi Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, karenanya sah dan mengikat secara hukum, sehingga Para Pihak terikat dengan isi Perjanjian Kreditdimaksud; b) Bahwa selanjutnya guna menjamin pengembalian kredit (pinjaman) dan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kredit, maka Tergugat IV selaku Debitur dan Tergugat Iselaku Penjamin telah memberikan beberapa jaminan kepada Tergugat V, diantaranya berupa: -

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (“SHM”) No. 4847/Lebak Bulus, seluas 335 M2, terdaftar atas nama TAHAR, Sarjana Hukum, yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan;

-

Sebidang tanah SHM No. 3165/Cinere, seluas 475 M2, terdaftar atas nama TAHAR, Sarjana Hukum, yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok);

c) Bahwa atas jaminan khususnya SHM No. 3165/Cinere, in casu Penggugat telah mempermasalahkannya dengan mendalilkan bahwa SHM No. 3165/Cinere adalah miliknya, sehingga pemberian SHM No. 3165/Cinere oleh Tergugat I sebagai jaminan atas pinjaman/kredit Tergugat IV kepada Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan Halaman 11 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

hukum. Dalam hal mana terhadap dalil ini, Tergugat V dengan tegas menolaknya, dengan alasan: -

Berdasarkan tanda bukti hak SHMNo. 3165/Cinere, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), jelaslah bahwa terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2004 SHM No. 3165/Cinere sudah bukan miliknya Penggugat lagi, karena terbukti sudah dijual oleh EMMY NURRESMI (i.c. Penggugat) kepada TAHAR, S.H. (i.c. Tergugat I), sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, S.H., PPAT Kota Depok;

-

Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan Nama Pemegang Hak “EMMY NURRESMI” (i.c. Penggugat) dalam Buku Tanah halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada tanda bukti hak SHM

No. 3165/Cinere, telah dicoret, dan telah

dibalik nama menjadi atas nama TAHAR, Sarjana Hukum (i.c. Tergugat I); -

Dengan demikian alas hak kepemilikan Tergugat I atas SHM No. 3165/Cinere, baik secara formil maupun materil telah sah dan sempurna secara hukum, oleh karenanya pemberian SHM No. 3165/Cinere oleh Tergugat I (Penjamin) sebagai jaminan atas pinjaman/kredit

Tergugat

IV

(Debitur)

kepada

Tergugat

V

(Bank/Kreditur) juga sah adanya; d) Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan adanya permasalahan hukum, maka guna menjamin pelunasan piutangnya, Tergugat V telah membebani jaminan SHM No. 4847/Lebak Bulus SHMNo. 3165/Cinere dengan Hak Tanggungan, sehingga dengan demikian pembebanan Hak Tanggungan tersebut adalah sah secara hukum; e) Berdasarkan fakta-fakta dan urutan-urutan peristiwanya tersebut di atas, terbukti bahwa proses mulai dari permohonan dan pemberian fasilitas kredit, pengikatan Perjanjian Kredit, pemberian jaminan hingga pembebanan Hak Tanggungan, telah sah secara hukum, dan karenanya berlaku mengikat; f) Bahwa atas Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh Tergugat IV dari Tergugat

V,

ternyata

kemudian

Tergugat

IV

tidak

memenuhi

kewajibannya, sesuai ketentuan dan/atau syarat-syarat yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit, dan untuk itu Tergugat V telah mengingatkan Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

melalui Surat-Surat Peringatan kepada Tergugat IV selaku Debitur dan Tergugat I selaku Penjamin untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang terhutang, demikian pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan teguran (aanmaning) kepada Tergugat IV dan Tergugat I, tetapi tidak ada tanggapan untuk menyelesaikannya, karenanya terbukti mereka telah wanprestasi. Hal ini tentunya akan mengancam Tergugat V sebagai Bank dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Tergugat IV adalah dana masyarakat yang ketepatan waktu pengembaliannya sangat penting; g) Sehubungan dengan adanya wanprestasi dari Tergugat IV dan Tergugat I tersebut, maka untuk menyelamatkan kredit Tergugat IV yang macet tersebut,

Tergugat V

melakukannya dengan cara menjual dan

mengalihkan (cessie) kepada Turut Tergugat II, berupa piutang yang dimiliki oleh Tergugat V kepada Tergugat IV (Hak Tagih) berdasarkan Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 14 tanggal 11 Pebruari 2015 jo Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 15 tanggal 11 Pebruari 2015, keduanya dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta; h) Bahwa dasar hukum cessie ini adalah Pasal 613 KUH Perdata, yang menyatakan “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”; i) Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat V menjual dan mengalihkan (cessie) kepada Turut Tergugat II, berupa piutang yang dimiliki oleh Tergugat V kepada Tergugat IV (Hak Tagih) berdasarkan Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan, sebagaimana Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 14 tanggal 11 Pebruari 2015 jo Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 15 tanggal 11 Pebruari 2015, keduanya dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, adalah merupakan tindakan yang sah secara hukum, karenanya kedua Akta ini patut dipertahankan; 6. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil gugatan butir 11, 12, 13, 17 dan 18 serta petitum butir 4, yang pada pokoknya menyatakan ”batal demi Halaman 13 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

hukum atau tidak sah Akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004, dan menyatakan batal produk-produk hukum yang terbit yang didasarkan pada akta

jual beli tertanggal

13

Pebruari 2004,

karena

dibuat

tanpa

sepengetahuan/persetujuan Penggugat dan dibuat dengan itikad tidak baik dari Tergugat I serta dibuat dengan penuh tipu muslihat”, dengan alasanalasan sebagai berikut: a) Bahwa seandainya benar -quod non- dalam pembuatan Akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004 dalam perkara ini dipersangkakan telah terjadi tindak pidana penipuan(tipu muslihat), sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka seharusnya mengenai persangkaan itu diputus terlebih dahulu oleh Hakim Pidana, apakah terbukti atau tidak persangkaan tersebut. Apabila terbukti adanya persangkaan tersebut berdasarkan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), barulah gugatan yang diajukan atas dasar persangkaan tersebut diajukan kemuka Hakim Perdata ini;

Bahwa oleh karena prosedur sebagaimana tersebut di atas tidak terlebih dahulu

dipenuhi

oleh

quoadalahprematur,karenanya

Penggugat, dalil

yang

jelaslah

dalil

demikian

a patut

dikesampingkan; b) Bahwa Akta Jual Beli (“AJB”) tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok (i.c. Tergugat III) adalah akta otentik, yang berdasarkan Pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna; c) Dengan demikian alas hak kepemilikan Tergugat I atas SHM No. 3165/Cinere, yang diperolehnya berdasarkan AJB tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, baik secara formil maupun materil telah sah dan sempurna secara hukum; d) Oleh karena itu dalil gugatan butir 11, 12, 13, 17 dan 18 serta petitum butir 4 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil posita dan petitum a quo haruslah ditolak; 7. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil gugatan butir 14, 15 dan petitum butir 5 yang pada pokoknya menyatakan “tindakan Tergugat IV menjaminkan sertipikat untuk hutangnya pada Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum; demikian juga tindakan Tergugat V menerima tanah dan bangunan milik Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat IV Halaman 14 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

adalah tindakan yang kurang teliti merupakan perbuatan melawan hukum“, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a) Sebagaimana telah dikemukakan di muka, maka perlu ditegaskan kembali bahwa berdasarkan tanda bukti hak SHMNo. 3165/Cinere, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), jelaslah bahwa terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2004 SHM No. 3165/Cinere sudah bukan miliknya Penggugat lagi, karena terbukti sudah dijual oleh EMMY NURRESMI (i.c. Penggugat) kepada TAHAR, S.H. (i.c. Tergugat I), sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, S.H., PPAT Kota Depok; b) Hal ini diperkuat dan dipertegas dengan Nama Pemegang Hak “EMMY NURRESMI” (i.c. Penggugat) dalam Buku Tanah halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada tanda bukti hak SHM No. 3165/Cinere, telah dicoret, dan telah dibalik nama menjadi atas nama TAHAR, Sarjana Hukum (i.c. Tergugat I); c) Selain itu, setelah dilakukan pengecekan atas SHM No. 3165/Cinere ternyata tidak ditemukan adanya permasalahan hukum, seperti tidak sedang dalam penyitaan pengadilan ataupun pemblokiran, sehingga dengan demikian, alas hak kepemilikan Tergugat I atas SHM No. 3165/Cinere, yang diperolehnya berdasarkan AJB tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, baik secara formil maupun materil telah sah dan sempurna secara hukum; d) Dengan demikian pemberian SHM No. 3165/Cinere oleh Tergugat I (Penjamin) sebagai jaminan atas pinjaman/kredit Tergugat IV (Debitur) kepada Tergugat V (Bank/Kreditur) telah sah secara hukum, dan karenanya Tergugat V telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu tindakan-tindakan Tergugat IV dan Tergugat V atas pemberian SHM No. 3165/Cinere sebagai jaminan kredit adalah merupakan tindakan yang sah secara hukum,tidak melanggar hak subyektif Penggugat, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat IV dan

Tergugat V, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak

bertentangan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Sehingga jelaslah tindakan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak melanggar Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 15 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Maka untuk itu sangat beralasan dan sesuai dengan keadilan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak dalil-dalil Penggugat, baik dalam

posita maupun petitum yang menyatakan Tergugat V telah

melakukan perbuatan melawan hukum e) Oleh karena itu dalil gugatan butir 14, 15 dan petitum butir 5 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil posita dan petitum a quo haruslah ditolak; 8. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil gugatan butir 16 dan 18 serta petitum butir 6 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan ”proses pengalihan SHM No 3165/Cinere menjadi atas nama Tergugat I dilakukan dengan caracara melawan hukum, maka sudah sepatutnya pengalihan nama tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan selanjutnya dikembalikan menjadi nama Penggugat”, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a) Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan ”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,

kecuali

pemindahan

hak

melalui

lelang

hanya

dapat

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; b) Bahwa dengan diterbitkannya SHM No. 3165/Cinere terdaftar atas nama Pemegang Hak TAHAR, Sarjana Hukum (i.c. Tergugat I) yang semula atas nama EMMY NURRESMI (i.c. Penggugat) oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, membuktikan secara hukum bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam SHM No. 3165/Cinere, sebagaimana juga data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukurnya, adalah merupakan data yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu pula sertipikat adalah merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimna dinyatakan dalam Pasal 19 UU Pokok Agraria; c) Oleh karenanya prosedur peralihan hak SHM No. 3165/Cinere menjadi atas nama Tergugat I berdasarkan AJB tanggal 13 Pebruari 2004 No. 171/2004 yang dibuat dihadapan Tergugat III, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum

Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Tergugat I adalah pemegang hak atas tanah milik No. 3165/Cinere yang sah menurut hukum; Dengan demikian jelaslah tindakan Turut Tergugat I yang telah melakukan pengalihan/ balik nama pada SHM No. 3165/Cinere, semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum; d) Oleh karena itu dalil gugatan butir 16 dan 18 serta petitum butir 6 dan 8 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, karenanya dalil posita dan petitum a quo haruslah ditolak; Maka untuk itu petitum butir 6 dan 8 yang menuntut pengembalian nama SHM No. 3165/Cinere dari atas nama Tergugat I menjadi nama Penggugat, haruslah ditolak karena penilaian sah tidaknya balik nama tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum; 9. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil gugatan butir 19, karena sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa tindakan Tergugat V menjual dan mengalihkan (cessie) kepada Turut Tergugat II, berupa piutang yang dimiliki oleh Tergugat V kepada Tergugat IV (Hak Tagih), sebagaimana Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 14 tanggal 11 Pebruari 2015 jo Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 15 tanggal 11 Pebruari 2015, keduanya dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta, terbukti merupakan tindakan yang sah secara hukum, karenanya tindakan Turut Tergugat II yang telah membeli piutang secara cessie tersebut jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum; 10. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil posita butir 20 dan petitum butir 7 tentang tuntutan kerugian materil dan kerugian imateriil, karena sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya dalil kerugian Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian imateriil sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, sehingga tuntutan kerugian a quo haruslah ditolak; 11. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil petitum butir 11 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), karena tuntutan ini tidak berdasarkan hukum;

Halaman 17 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat V; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Turut Terggugat II ; DALAM EKSEPSI : I.

PENGGUGAT

ADALAH

PIHAK

YANG

TIDAK

BERKAPASITAS

SEBAGAI PENGGUGAT. Bahwa Penggugat Konpensi yang mengajukan gugatan seolah-olah mengaku seolah - olah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan diatas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 3165/Desa Cinere, Depok, Jawa Barat, padahat secara hukum saat gugatan ini diajukan tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara ini, bukan atas nama Penggugat, dengan demikian maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan obyek gugatan tersebut. a. Bahwa obyek sengketa sudah sejak lama, telah beralih nama menjadi atas

nama disertipikatnnya Tergugat I (Tahar, SH) sejak tahun 2004 telah dilangsungkan Akta Jual Beli (akta Peralihan Hak) tepatrnya tertanggal 13 Februari 2004, pada waktu Notaris di Depok. b. Bahwa selanjutnya dengan Akta Jual Beli tersebut oleh Kantor Pertanahan

Kota Depok (Turut Tergugat I) karena telah memenuhi syarat formal dan materiil maka telah dilangsungkan pulaproses baliknama sebagaimana ketentuan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

1997

Tentang

Pendaftaran Tanah dan ketentuan peraturan teknis lainnya, oleh karena sangat tidak relevan dan tanpa alas yang sah apabila Penggugat Halaman 18 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

mengajukan gugatan a quo. c. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat Konpensi yang mengaku-ngaku

sebagai pemilik yang sah adalah dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan oleh karenanya dalil butir 1 halaman 2 gugatan tersebut haruslah ditolak. d. Maka dengan demikian telah terbukti hampir kurang lebih 11 tahun obyek

perkara SHM No. 3165/Cinere tersebut telah berganti, Penggugat dengan obyek sengketa tidak ada hubungan secara subyeknya maupun obyeknya. Penggugat Konpensi sudah tidak ada hubungan hukum sama sekali lagi, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam Konpensi dalam premis

awal gugatan setelah penyebutan identitas, mendalilkan "mengajukan gugatan pengalihan nama dalam sertipikat perbuatan melawan hukum" (lihat gugatan penggugat dalam Konpensi sebagaimana ternyata dalam , halaman 1 paragraf-1 gugatan a quo. b. Bahwa dalil tersebut, menunjukkan gugatan tidak jelas, rancu dan

kabur maksud dari gugatan Penggugat apa yang dimaksud dalam frase tersebut apakah gugatan pengalihan nama dalam sertipikat ? c. Bahwa oleh karena menunjukkan gugatan Penggugat, tidak fokus dan

tidak jelas, maka selayaknya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya

dinyatakan

tidak

diterima

(Niet

Ontvankelijk

Verklaard). III. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (BELUM SAATNYA DIAJUKAN) 1. Bahwa dalam hal gugatan tersebut mempermasalahkan mengenai

Perbuatan melawan

hukum

dalam

proses Pembuatan

Akta

Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Hadi Winata, SH (Tergugat II) dan Pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Syamsul Faryeti, SH, pada waktu itu Notaris di Kota Depok). Bahwa hal ini sebagaimana dalam gugatannya pada butir 12 yang mendalilkan "oleh karena kesepakatan atau akta Jual Beli yang Halaman 19 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

demikian harusdinyatakan batal demi hukum atau tidak sah". 2. Bahwa atas dalil tersebut, maka selayaknya harus menguraikan

dalam gugatan a quo mengenai adanya suatu putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap mengenai adanya kepalsuan suatu akta "Autentik" dalam hal ini akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II dan juga Akta Peralihan Hak yang dibuat oleh III). Akan tetapi Penggugat tidak pernah menyebutkan sama sekali. 3. Bahwa dengan tidak adanya dasar putusan pengadilan pidana

mengenai kepastian atau telah terbukti adanya perbuatan pidana mengenai Kepalsuan atau ketidakabsahan suatu akte autentik, dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian maka gugatan aquo haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). IV.

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORSIUM (KURANGNYA PIHAK YANG DISERTAKAN DALAM GUGATAN)

1. Bahwa dengan ditarik masuknya Turut Tergugat II selaku Pembeli

Piutang (Cessionaries - kreditur baru) ini dalam gugatan ini maka Penggugat seharusnya menarik pula Notaris yang menerbitkan atau membuat akta Cessie tersebut, sebagai pihak, tetapi ternyata Penggugat terbukti tidak menyertakannya dalam gugatan ini. 2. Bahwa pada dasarnya padahal dalam gugatan ini tidak dapat dilepaskan

dari persoalan utama gugatan dari Penerbitan dan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang secara Notariil Nomor : 14 antara Tergugat V dengan Turut Tergugat II dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang dan telah dibuatnya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 15, keduanya tertanggal 11 Pebruari 2015; 3. Bahwa dengan demikian Penggugat jelas kurang pihak (Plurium Litis

Consorsium), karena ternyata Penggugat tidak menarik Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N, masuk kedalam pihak dalam perkara ini. -

maka gugatan a quo dapat dikualifikasikan gugatan tersebut kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaktidaknya layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

V.

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF. 1.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Nomor 526 -460 - 0001 tertanggal 24 Juli 2003 berikut turutan-turutannya antara Tergugat V dan Tergugat IV, Tergugat I, tercantum ketentuan dalam Pasal 19 yangmenentukan bahwa untuk perjanjian ini segala akibatnya Para Pihakmemilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah diKantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

2.

Bahwa selanjutnya telah ditentukan secara tegas pula dalam Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) juga telah ditentukan pilihan hukum apabila

segala

permasalahan

terkait

dengan

jaminan

hutang

sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo telah ditentukan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 14 tanggai 11 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Notaris H Teddy Anwar SH, Sp.N ditentukan bahwa untukkepentinqan pelaksanaan keputusan. maka Para Pihak dalamperjanjian ini memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum padakantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 3.

Bahwa dengan demikian maka berdasarkan dua perjanjian tersebut maka pokok permasalahan dalam gugatan a quo sangat terkait dengan perjaniian tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dikarenakan penentuan pilihan hokum (choice of forum on disputes) bukan di Pengadilan Negeri Depok, tetapi diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang atau Jakarta Selatan.

4.

Bahwa dengan demikian mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk "menyatakan tidak berwenang dan memeriksa perkara ini" karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan/atau di Jakarta Selatan bukan di Pengadilan Negeri Depok.

5.

Bahwa dengan demikian maka selayaknya karena gugatan ini layak untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (Met Ontvankeiijk Verklaard).

- DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

1.

Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam eksepsi oleh Turut Tergugat - II mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan hal - hal tersebut dalam pokok perkara;

2.

Bahwa Turut Tergugat - II menyangkal seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;

3.

Bahwa Turut Tergugat - II Mensomeer Penggugat untuk membuktikan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatas sebidang tanah Hak Milik Nomor 3165/Cinere ;

4.

Bahwa Turut Tergugat - II Mensommer Penggugat untuk membuktikan Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jual beli yang tidak sah secara hukum.

5.

Bahwa benar, telah terjadi peralihan hak berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat dihadapan Tergugat II;

6.

Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 6 posita gugatan halaman 3 dalam gugatan aquo yang menyatakan "telah dibuat Akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004 yang dibuat dan dihadapan Syamsul Faryeti (Tergugat III) antara Penggugat dengan Tergugat I";

7.

Bahwa benar dalil Penggugat setelah dibuatkan akta Jual Beli tertanggal 13 Pebruari 2004 dengan dasar akta tersebut telah dilaksanakan proses baliknama atas nama Tergugat I (Tahar, SH.) atas sertipikat SHM No. 3165/Cinere;

8.

Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Turut Tergugat II selanjutnya Turut Tergugat II akan menyampaikan pokok-pokok dalil dalam nota eksepsi dan jawabannya adalah sebagai berikut:

A. MEKANISME PERALIHAN PIUTANG BERDASARKAN AKTA JUAL BELI PIUTANG PERJANJIAN PERALIHAN PIUTANG ANTARA TERGUGAT V DENGAN TURUT TERGUGAT II SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM BAIK KEPADA PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA MAUPUN MENGIKAT PIHAK KETIGA KARENA TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA DEBITUR SECARAPATUT DAN DITERIMA SECARA SAH TAN PA ADANYA KEBERATAN SAM ASEKALI DARI TERGUGAT I (TAHAR, SH). 9. Bahwa terhadap Pembelian Piutang dan Perjanjian Peralihan Piutang antara Tergugat V dengan Turut Tergugat II bersama ini Turut Tergugat II jelaskan kronologisnya pembelian Cessie adalah sah dan bersifat mengikat secara hukum sebagai berikut: Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

9.1.

Bahwa Turut Tergugat II ditawari Piutang Usaha milik Tergugat V. atas nama Debitur-nya (Lenawati Asman - Tergugat IV) dan Penjamin Pemilik Jaminan Tergugat I (Tahar. SH) sehubungan dengan barang sebagaimana benda - benda yang dilampirkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 14 tertanggal 11 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H Teddy Anwar, SH., Sp.N, Notaris di Jakarta.

9.2.

Bahwa selain telah terjadi penandatanganan akta Perjanjian Piutang tersebut diatas dengan alas hak yang sah, selanjutnya a Tergugat V dan Turut Tergugat II juga telah sepakat menandatangani Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 15 tertanggal 11 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris H Teddy Anwar, SH., Sp.N, Notaris di Jakarta;

9.3.

Bahwa Seketika setelah ditandatangani kedua akta tersebut, maka secara hukum Turut Tergugat II berhak untuk memiliki dan menempati, atau mengusir pihak-pihak lainnya yang menempati tanpa alas hak yang sah berkenaan dengan jaminan obyek jaminan dalam Lampiran 1 Dokumen Yang Dialihkan/Aset Yang Dialihkan (AYDA) dalam Akta Perjanjian Piutang Nomor 14 Tanggal 11 Pebruari 2015 juncto Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.15 Tanggal 11 Pebruari 2015tersebut;

9.4.

Bahwa setelah dilangsungkannya penerbitan Akta Jual Beli Piutang dan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara Tergugat V dengan Turut Tergugat II, dan juga diikuti dengan tindakan Pihak Penjual (Tergugat V) secara sah dan secara patut telah memberitahukan kepada Tergugat IV(Lenawati

Asman)

melalui surat Pemberitahuan Pengalihan

Kredit(Piutang) dengan alamat di Jalan Perum Cengkareng Indah BlokAD/12 Rt. 008. Rw. 014. Kapuk. Cengkareng, Jakarta Barat 11720.proses-jual beli cessie diatas telah sah dan sesuai dengan ketentuanPasal 613 avat (1) BW: 9.5.

Bahwa setelah diberitahukan kepada Tergugat IV, terbukti Tergugat IV tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada Pembeli Piutang (Turut Tergugat - II) setelah menerima Pemberitahuan adanya Cessie tersebut;

9.6.

Bahwa dengan demikian maka proses Cessie tersebut secara hukum telahsah dan mengikat proses peralihan Piutang antara Tergugat V denganTurut Tergugat II telah sah dan sempurna.

Halaman 23 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

9.7.

Selanjutnya,

Turut

Tergugat

II

sebagai

pemilik

dan/pihak

berhakmenempati obyek sengketa atas sebidang tanah SHM No. 3165/Cineretanggal 05 Juni 1996 atas nama Tergugat I (Tahar. Sh) berikut assetdan jaminan lainnya sebagaimana tercantum dan yang disebutkandalam Lampiran - 1 perjanjian Jual Beli Piutang No. 14 Tanggal 11Pebruari 2015, bahkan selama ini Tergugat I tidak keberatan samasekali atau telah bersedia untuk melepaskan haknya atas SHM No.3165/Cinere tersebut kepada Turut Tergugat II: 9.8.

Bahwa dengan kedudukan sebagai Pembeli Piutang (Cessioners) Turut Tergugat II pada dasarnya layak dan dapat mempergunakan obyek sengketa yang saat ini. Bahwa dengan kedudukan yang demikian Turut Tergugat berhak melakukan tindakan hukum pengosongan atas obyek perkara dimaksud. Sebaliknya pada dasarnya justru Penggugat terbukti telah bertahun-tahun kurang lebih 11 tahun tanpa membayar uanq sewa kepada Tergugat I dan Turut Tergugat II secara melawan hukum terhitung sejak ditandatangani akta Cessie tersebut.

9.9. Oleh karena Turut Tergugat II dengan ini menolak dalil-dalil yang

menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkenaan dengan Pembelian Cessie tersebut, Turut Tergugat II merupakan

Pembeli

Cessie

sah

dan

beritikad

baik

selayaknya

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. 9.10. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan

telah mengetahui proses peralihan piutang tersebut, tetapi tetap saja Penggugat menempati obyek sengketa, hal ini sesuai dengan dalilnya Penggugat dalam posita-nya pada butir 8 halaman (3) yang berbunyi " Bahwa pada tanggai 16 Februari 2015 Penggugat menerima Tembusan dari Tergugat V tertanggal 12 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat IV selaku Debitur yang berhutang kepada Tergugat V telah menjual dan mengalihkan hak tagih Tergugat IV kepada Turut Tergugat II sehingga segala sesuatu yang terkait dengan hal tersebut diminta berhubungan langsung dengan Turut Tergugat II; 9.11. Bahwa dengan dalil Penggugat butir 18 halaman 3 gugatan a quo justru

dengan dalil tersebut, semakin menguatkan legal standing Turut Tergugat II selaku Pembeli Piutang telah secara itikad baik (good faith) yang selayaknya secara hukum memperoleh perlindungan hokum, dan mohon dinyatakan sebagai Pembeli Cessie Yang beritikad baik.

Halaman 24 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

B. AKTA PERALIHAN HAK ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SAH SECARA HUKUM DAN SESUAI BERDASARKAN KETENTUAN KUHPERDATA 1320 KUH PERDATA SERTA KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

OLEH

KARENANYA

GUGATAN

PENGGUGAT

HARUSLAH

DITOLAK ATAU SETIDAK- TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD). 10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997

disebutkan

dan

diatur

mengenai

prosedur

peralihan

tanah

sebagaimana diuraikan pada bagian Kedua mengenai Pendaftaran dan Pembebanan Hak, Paragraf (1) : 1. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri

Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar

kebenarannya

pemindahan hak 11. Bahwa dengan

yang

ketentuan

dianggap

cukup untuk mendaftar

bersangkutan.

sebagaimana

tersebut maka telah diakui

secara tegas dalam posita gugatannnya pada butir 3 pada halaman (2) dan butir 6 halaman (3) diketahui bahwa Penggugat mengakui telah menyerahkan sendiri tanpa adaya paksaan dan sukarela kepada Tergugat I atas surat dan dokumen sertipikat asli berupa SHM No. 3165/Cinere melalui Tergugat II yaitu dengan menandatangani akta Pengikatan Jual Beli secaraNotarial dan dibuat Akta Jual Beli sesuai dengan ketentuan Pasal 37a yat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: 12.

Bahwa dengan telah diterbitkan Akta Pengikatan Beli secara Notarial juncto Akta Jual Beli sebagaimana ditentukan dalam PP No. 24 Tahun 1997, maka pembuatan akta jual beli telah memenuhi syarat-syarat yanq

Halaman 25 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

telah ditentukan oleh ketentuan hukum. 13.

Bahwa dengan demikian maka tak terbantahkan lagi sepanjanq tidakdapat

dibuktikan

lain

maka

proses

jual

beli

tersebut

haruslahdinyatakan sah dan mengikat secara hukum. 14.

Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat pembuatan Akta Pengikatan dan Akta Jual Beli a quo adalah atas sepengetahuan oleh Penggugat dan sesuai terpenuhinya dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai asas utama dalam perjanjian sepanjang Penggugat dan Tergugat I sepakat maka perjanjian tersebut layak dinyatakan sah (privity of contract) yaitu asas kebebasan berkontrak.

15.

Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam psoita butir 17, butir 18, butir 19 pada halaman 5 gugatan a quo adalah dalil - dalil tidak benar dan menyesatkan oleh karena dalil tersebut selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)

16.

Bahwa Dalam hal Penggugat mendalilkan merasa tidak sepakat - tidak terpenuhi kesepakatan maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan dalil tersebut. Oleh karena selaras dengan prinsip tersebut. Turut Tergugat mensommer Penggugat butir 10. butir 11, butir 12, butir 13, butir 14, butir 15, butir 16, butir 17, butir 18,butir 19 dalam gugatan a quo.

17.

Bahwa Dalam hal, sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima {Niet Ontvankelijk Verklaard)

1. KEDUDUKAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM

LAGI

KARENA

OBYEK

MENGEMBALIKANOBYEK BERKENAAN

DENGAN

SENGKETA,PERMINTAAN SENGKETA SHM.

KEPADA

NO.3165/CINERE.

PENGGUGAT PENGGUGAT

TIDAK

DAPAT

DILAKSANAKAN DAN DITERIMA. TIDAKRELEVANDENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGATHARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD). 18. Bahwa dalam petitum 6 gugatannya pada

halaman 7 mendalilkan

"menyatakan mengembalikan nama sertipikat hak milik nomor 3165 / Cinere dari yang semula atas nama TAHAR, SH (Tergugat I) menjadi atas nama Penggugat", atas dalil tersebut, Turut Tergugat II menolak untuk Halaman 26 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

dikabulkan. 19. Bahwa telah diketahui obyek sengketa yaitu

Sebidang Tanah dan

Bangunan diatas SHM No. 3165/Cinere telah beralih secara hukum sah menjadi milik Tergugat I (Sdr. Tahar) berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli dibuat dihadapan Tergugat II dan telah pula ditandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT yaitu Tergugat III sesuai PP No. 24 Tahun 1997. 20. Bahwa setelah dilaksanakan Proses Jual Beli Tanah berdasarkan PP No.

24 Tahun 1997 tersebut, kemudian oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (Turut Tergugat I) telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepaia Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 94 (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini. Pasal 94 ayat (2) ; Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peralihan hak karena jual beli. tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; b. peralihan hak karena pewarisan; c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi d. pembebanan Hak Tanggungan: e. peralihan Hak Tanggungan; f. hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan; g. pembagian hak bersama; h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan; i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama; j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. 21. Bahwa dengan ketentuan pada butir 19 diatas, maka tidak terbantahkan

lagi proses tersebut telah menjadi milik Tergugat I. 22. Bahwa selain telah dibaliknama menjadi atas nama Tergugat I, kemudian

obyek sengketa telah dijaminkan kepada Tergugat V (PT. Bank OCBC NISP) oleh Tergugat IV (Lenawati Asman), dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996, dengan segala akibat hukumnya melekat atas

Halaman 27 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

obyek sengketa tersebut. 23. Bahwa dengan keadaan yang demikian maka tidak relevan, apabila

Penggugat meminta agar dikembalikan haknya menjadi atas nama Penggugat, satu dan lain dikarenakan sebelum kebatalan akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II dan Akta Jual Beli PPAT yang dibuat Tergugat

III

dapat

dibuktikan,

maka

pada

dasarnya

Penggugat

sesungguhnya harus membuktikan dirinya harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya yang belum diselesaikan kepada Tergugat I (Tahar, SH) yaitu kewajiban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut bunga-bunga dan pinalti yang belum diselesaikan terlebih dahulu. 24. Bahwa dengan adanya penyelesaian secara tuntas antara Penggugat

dengan Tergugat I barulah Penggugat berhak mengajukan gugatan ini. Bahwa Turut Tergugat II membeli piutang tersebut, telah didasarkan pada akta autentik dalam pelaksanaan Cessie-nya, dengan demikian Proses Cessie telah memiliki alat bukti yang sempurna, maka proses Cessie tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal, material, dan fisik. 25. Bahwa sebaliknya Penggugat terbukti tidak memiliki pembuktian yang

memadahi dan tidak didasarkan alasan hukum yang sangat mencukupi maka selayaknya gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan untuk seluruhnya. 26. Bahwa menurut Ahli Hukum Trisadini Prasastinah Usanti, mengutip Frieda

Husni Hasbullah, 2005 : 129) menyatakan bahwa " Benda bergerak tidak berwujud dapat dibedakan menjadi pertama, Penyerahan hak piutang aan toonder diatur d a l am Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata dilakukan dengan penyerahan nyata misalnya uang kertas, kedua,penyerahan atas piutang (vordering op naam) atau atas nama diatur didalam Pasal 613 ayat (1) BW dilakukan dengan Cessie, yaitu dengan membuat akta autentik atau akte dibawah tangan (baca Lahirnya Hak Kebendaan, Trisadini Prasastinah Usanti (Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Hukum Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012, Edisi Januari) 27. Bahwa untuk memperjelas penjelasan tersebut Turut Tergugat II memberi

contoh sebagai berikut : A meminjamkan uang sebesar Rp. 600.000,kepada B yang akan dibayar kembali pada tanggal 19 Juli 2012. Pada tanggal 15 Maret 2012 A sangat membutuhkan uang, A menjual Piutang kepada

C

sebesar

Rp.

400.000,-

C,

sekarang

sebagai

kreditur

menggantikan A. 28. Bahwa Kreditur yang memindahkan tagihan yaitu A disebut dengan cedent,

Halaman 28 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

sedangkan yang memperoleh tagihan kreditur baru yaitu C disebut Cessionaries. Ada pergantian kreditur lama kepada kreditur baru, setelah dibuatkan akta Cessie harus diberitahukan kepada pihak yang berhutang atau Debitur yang disebut Cessus. 29. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa penyerahan barulah memiliki akibat

hukum

kepada

pihak

ketiga

atau

mengikat

Debitur

setelah

ada

pemberitahuan atau meskipun tanpa pemberitahuan tetapi jika secara tertulis debitur menyetujui dan mengakui pemindahan tersebut maka ia (debitur) tetap terikat dengan adanya Cessie tersebut (Yahman dan Trisadini P. Usanti, 2011): 241) pemindahanyang disebut dengan Cessie pada pasaI 613 BW mensyaratkan bahwapersetujuan kebendaan harus dibuatkan akta autentik atau aktadibawah tangan. 30. Bahwa dari gambaran tersebut dikaitkan dengan permasalahan gugatan a

quo sangat relevan, dimana kedudukan Penggugat pada dasarnya sebagai pihak yang tidak ada kaitannya sama sekali. Justru Turut Tergugat II telah membeli piutang dari Tergugat V, secara sah dan dilindungi hukum sebagai Pembeli yang beritikad baik. 31. Bahwa dengan Pembelian Piutang tersebut Tergugat V menyerahkan

dokumen Asli kepemilikan tanah SHM No. 3165 / Cinere, milik Tergugat I. bahkan Tergugat I, karena sudah tidak mampu membayar hutangnya, maka telah menerima obyek jaminan SHM No. 3165 / Cinere atas nama Tergugat I untuk ditempati dan dikuasai oleh Turut Tergugat II. 32. Dengan demikian maka Penggugat dasarnya

(Hakmerevindikasi)

obyek

sengketa

SHM

tidak No.

berhak

meminta

3165/Cinere,

karena

obyekkebendaannya atas benda tidak bergerak yaitu tanah. 33. Bahwa kedudukan barang obyek sengketa barang tidak bergerak makatidak

diperlukan adanya levering (overdracht) / Penyerahan barangbukanlah sebagai syarat mutlak (obsolut). 34. Bahwa dengan adanya Peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I

maka hak kebendaan obyek sengketa telah beralih secara sah, bahwa dengan beralihnya hak kebendaan hak milik No. 3165/Cinere menjadi atas namaTergugat I maka, semakin menguatkan fakta bahwa "Penggugat sebagaiPihak yang tidak berhak/atau tidak relevan Penggugat mengajukangugatan a quo". 35. Bahwa dengan demikian maka mohon kepada Majelis hakim layak untuk

Halaman 29 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

menolak atau setidak-tidaknya gugatan a quo untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). D. PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN PUTUSAN INI

UNTUK

DILAKSANAKAN

TERLEBIH

DAHULU

LAYAK

UNTUK

DITOLAK. 1. Bahwa dalam dalil Penggugat pada bagian petitum gugatannya pada

sisbutir 11 halaman 7 mendalilkan "menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet, banding maupun kasasi (uitvoorbaar bij vorrad). 2. Bahwa atas dalil tersebut, Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia

Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 2.1.

Bahwa

untuk

dikabulkannya

putusan

tersebut

dengan

uitvoerbaar bij vorrad memerlukan persyaratan yang tidak mudah dan sangat rigid sekali. 2.2.

Bahwa pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) R.Bg bersifat Fakultatif bukan imperative, hakim tidak wajib mengabulkannya tetapi dapat mengabulkannya.

2.3.

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan kapasitas Penggugat bukan sebagai Pemilik dan tidak ada kaitannya quad non Uitvoerbaar Bij Vorrad justru semakin membuat masalah ini menjadi tidak jelas.Dan tidak berdasar dan sangat beresiko besar, karena Penggugat tidak didasarkan bukti yang autentik.

2.4

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000, dengan keadaan dan gugatan a quo tidak dipenuhinya dasar hukum dan alat yang kuat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau tidak dikabulkan.

MAKA berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas Turut Tergugat II mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

DALAM EKSEPSI: -

Merima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menyatakan sah secara hukum dan mengikat pihak-pihak ketiga akta

Perjanjian Jual Beli Piutang No. 14 dan Akta Peijanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 15 :tertanggal 11 Pebruari 2015, yang dibuat oleh H. Teddy Anwar, SH.Sp.N, Notaris : Jakarta Pusat antara Tergugat V dengan Turut Tergugat II; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono) Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II, Kuasa Tergugat V, dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Penggugat menanggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 November 2015 dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat II, telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 3 Desember 2015; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depoktanggal 9Mei2016Nomor

46/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.526.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam ribu Rupiah); Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:46/Pdt.G/2015/PN.Dpk. yang dibuat oleh SRIYADI, S.H.Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18Mei 2016Pembanding semula Penggugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depoktanggal 9 Mei2016 Nomor

46/Pdt.G/2015/PN.Dpk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan

tingkat banding; Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan Jurusita Pengganti pada pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masingmasing pada tanggal, 3 Oktober 2016, 21 Juli 2016, 25 Juli 2016, tanggal, 3 Agustus 2016 dan tanggal, 4 November 2016 Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Perggugattertanggal 19 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Juli 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta, Barat, Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 3 Oktober 2016 tanggal, 21 Juli 2016 tanggal, 25 Juli 2016 tanggal 3 Agustus 2016 dan tanggal, 4 November 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat V tertanggal 16Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16Agustus 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 23Agustus 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding

/ semula Turut Tergugat II tertanggal 7 November 2016

yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 November 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok,

Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 15 November 2016 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depokyang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal, 19 Juli 2016 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 21, 25 Juli 2016 , tanggal, 3 Agustus 2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 4 November 2016 : bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 Mei 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 18 Mei 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semulaPenggugatdi dalam memori bandingnya

menyatakan

kurang

sependapat

atau

keberatan

terhadap

pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Judex factie tidak menerapkan azas hukum beracara sederhana, cepat dan biaya ringan ; 2. Bahwa dalam pertimbangannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terkait dengan legalstanding dari Tergugat III tersebut kurang pihak karena berdasarkan surat dari Notaris & PPAT tertanggal,

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

26

Agustus

2015

yang

ditujukan

kepada

Majelis

Hakim

telah

menerangkan bahwa dirinya belum secara resmi menjadi protocol Notarisuntuk itu mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan memberikan putusan : 1. Menerima permohonan banding pembanding 2.Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk tertanggal 9 Mei 2016 mengadili sendiri : - Mengabulkan gugatanPenggugat / Pembanding untuk seluruh Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat tersebut, pihak Terbanding semulaTergugat V di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa alasan keberatan pembanding tidaklah tepat,; 2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingpat pertama telah tepat dan benar, untuk itu mohon

kepada

Majelis Hakim tingkat banding untuk

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Mei 2016 nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk ; Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IIdi dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Mei 2016 nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita

Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Mei 2016 nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpkserta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semulaPenggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua keadaan serta alasan yang

menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

46/Pdt.G/2015/PN.Dpk,

Negeri yang

Depok

tanggal

dimohonkan

9

banding

Mei2016, tersebut

Nomor dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaPenggugattetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semulaPenggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depoktanggal 9 Mei 2016 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 2Februari 2017 oleh Kami DR.LEXSY MAMONTO S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H. dan DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa

Barat

28Desember

ditunjuk

2016 Nomor

620/PEN/PDT/2016/PT.BDG

tanggal untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut

pada

hari Rabutanggal8 Febtuari

2017 diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H..

DR.LEXSY MAMONTO S.H.,M.H

Ttd DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ). Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan No.620/PDT/2016/PT.BDG.