PUTUSAN Nomor : 508/Pdt/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ---------------------------ARDIYAN YUTANDANG bin H. ENANG HIDAYAT alias ARDIAN YUTANDANG bin H. ENANG HIDAYAT, lahir di Cianjur, pada tanggal 18 Agustus 1957, pekerjaan swasta, beralamat di Jambudipa, RT.002 RW.003, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----------------------------------------------------------------------Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ; ------------------------------------------------------LAWAN: 1. H. YUSWANA SANUSI, SE bin H. ENANG HIDAYAT, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Jambudipa, RT.002 RW.003, Kelurahan
Jambudipa,
Kecamatan
Warungkondang,
Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
ARIS
TIAWAN,
SH.,
dan
FIRMAN
MUFTIESYAHBUDIN, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat/Konsultan Hukum “Aris Tiawan, SH dan Rekan” beralamat di Jl. Prof. Moch. Yamin No. 470 A RT.01 RW.01, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----------------------------------Terbanding
I
semula
Tergugat
I
dalam
Konvensi/
Penggugat I dalam Rekonvensi ; -----------------------------------2. Hj. YUYU YULIA binti H. ENANG HIDAYAT, pekerjaan Guru, beralamat di Komplek Perdagangan No. 2 A Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Isidentil dr. H. Iman Firmansyah, SP.Kj dan Iskan Zulkarnaen, SE, Ak., berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil tertanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Hal 1 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Negeri Cianjur dan Surat Ijin Kuasa Insidentil tertanggal 25 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ---------------Terbanding
II,
semula
Tergugat
II dalam
Konvensi/
Penggugat II dalam Rekonvensi ; -----------------------------------3. Hj. ATI YULIATI binti H. ENANG HIDAYAT, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kapten Bakhrudin No. 21 Cianjur, pada
saat
Keterangan
proses
banding berjalan
Kematian
dari
Lurah
berdasarkan
Surat
Sawahgede
No.
474.3/90/PEM tanggal 11 Juli 2016 yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------------------------------------------------------Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I dalam Konvensi ; -------------------------------------------------------------------4. Hj. YUYUN YULIANAH binti H. ENANG HIDAYAT, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kapten Bakhrudin No. 21 Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------------------Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II dalam Konvensi ; -------------------------------------------------------------------5. H. ATIT YUNANDANG bin H. ENANG HIDAYAT, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kapten Bakhrudin No. 21 Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----------------------------------Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III dalam Konvensi ; -------------------------------------------------------------------6. Hj. LULIH YULIANA, SH., binti Hj. ENANG HIDAYAT, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Sekar Residence Jl. Ciung Wanara II No. 2 Denpasar – Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ------------------------------------------------------------Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat IV dalam Konvensi ; -------------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ---------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA :
Hal 2 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 November 2015 dalam Register nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Cjr telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.
Bahwa semasa hidupnya Tn. H. ENANG HIDAYAT (yang meninggal dunia padahari Senin, tanggal 30 Januari 1978 di RSCM Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kematian tanggal 6 Juni 2014 No: 474/284/KS yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur) menikah dengan seorang wanita bernama Ny.HJ.EMON FATIMAH (yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1996 di Rumah Sakit MMC Kuningan Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kematian tanggal 8 Mei 2014 No: 141.1/06N/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur);
2.
Bahwa dari perkawinan antara almiarhurn H. ENANG HIDAYAT dan almarhumah HJ. EMON FATIMAH memperoleh keturunan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli warisnya, yaitu : a. Hj. YUYU YULIA Binti H. ENANG HIDAYAT (dalam perkara a quo sebagai TERGUGAT II) ; b. Hj. ATI YULIATI Binti H. ENANG HIDAYAT (dalam perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT I); c. Hj. YUYUN YULIANAH Binti H. ENANG HIDAYAT (dalam perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT II); d. H. ARDIYAN YUTANDANG Bin H. ENANG HIDAYAT alias H. ARDIAN YUTANDANG bin H. ENANG HIDAYAT (dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT); e. H. ATIT YUNANDANG Bin H. ENANG HIDAYAT (dalam perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT III); f. H. YUSWANA SANUSI, SE Bin H. ENANG HIDAYAT (dakam perkara a quo sebagai TERGUGAT I); g. Hj. LULIH YULIANA, SH Binti H. ENANG HIDAYAT (dalam perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT IV); Hal tersebut di atas telah dinyatakan secara tegas dalam Surat Keterangan Waris tanggal Jambudipa, 3 Maret 2006, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jambudi dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Warungkondang dengan Nomor Register: 009/11112006.
3.
a. Bahwa almarhum H. Enang Hidayat dan almarhumah Hj. Emon Fatimah meninggalkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Hal 3 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Milik No: 201/Jambudipa, Gambar Situasi No:1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di JI. Jambudipa No: 99 Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Nyi Haji Patimah, yang batas-batasnya :
-
sebelah Utara
: Jalan Jambudipa;
-
sebelah Timur
: Jalan/JI. Cijoho;
-
sebelah Selatan
: Rumah almarhum H. Rasidi/Masjid ; dan
-
sebelah Barat
: Gang (jalan setapak);
b. Bahwa selain meninggalkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No: 201/Jambudipa tersebut di atas, almarhum H. Enang Hidayat juga
meninggalkan 6 (enam) unit bangunan toko dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal yang seluruhnya terletak di Kabupaten Cianjur; c. Bahwa dari 6 (enam) bangunan toko dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal tersebut diatas telah dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum (yaitu kepada 7 (tujuh) orang anak-anaknya), dengan pembagian sebagai berikut: 1. 1 (satu) bangunan rumah tinggal diberikan untuk dan telah diterima oleh Hj. YUYUYULIA Binti H. ENANG HIDAYAT (TERGUGAT II) ; 2. 1 (satu) bangunan toko diberikan untuk dan telah diterima oleh Hj. ATI YULIATI binti H. ENANG HIDAYAT (TURUT TERGUGAT I); 3. 1 (satu) bangunan toko diberikan untuk dan telah diterima oleh Hj. YUYUNYULIANAH binti H. ENANG HIDAYAT (TURUT TERGUGAT II); 4. 1 (satu) bangunan toko diberikan untuk dan telah diterima oleh H. ARDIYAN YUTANDANG bin H. ENANG HIDAYAT alias H. ARDIAN YUTANDANG bin H. ENANG HIDAYAT (PENGGUGAT); 5. 1 (satu) bangunan toko diberikan untuk dan telah diterima oleh H. ATIT YUNANDANG Bin H. ENANG HIDAYAT (TURUT TERGUGAT III); 6. 1 (satu) bangunan toko diberikan untuk dan telah diterima oleh H. YUSWANA SANUSI, SE Bin H. ENANG HIDAYAT (TERGUGAT I); 7. 1 (satu) bangunan toko diberikan untuk dan telah diterima oleh Hj. LULIH YULIANA, SH. Binti H. ENANG HIDAYAT (TURUT TERGUGAT IV); 4.
Bahwa sekitar tahun 1981 akhir, PENGGUGAT mengutarakan kepada Ibu PENGGUGAT (Hj. Emon Fatimah) mengenai keinginannya untuk punya mobil. Lalu PENGGUGAT minta tolong kepada ibu (Hj. Emon Fatimah) Hal 4 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
untuk
menjualkan
toko
bagian
PENGGUGAT.
Atas
keinginan
PENGGUGAT ini, kemudian Hj. Emon Fatimah menyuruh anaknya yang bernama Hj. ATI YULIATI TURUT TERGUGAT I (kakak PENGGUGAT) untuk menjualkan toko bagian PENGGUGAT tersebut, dan terjual seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pembeli toko membayar dalam bentuk mobil Corolla DX yang dihargai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedang sisanya Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayar cash tunai. Ibu dan kakak PENGGUGAT (yaitu Hj. ATI YULIATI TURUT TERGUGAT I) menyarankan agar uang hasil penjualan toko yang Rp 19.000.000,-tersebut disimpan/dititipkan ke Ibu PENGGUGAT saja, dengan pertimbangan karena saat itu PENGGUGAT masih lajang, dikhawatirkan uang tersebut habis untuk hal-hal yang tidak perlu, dan PENGGUGATmenuruti saran ibunya tersebut; 5.
Bahwa suatu ketika, ibunya (Hj. Emon Fatimah) menyampaikan keinginan untuk merenovasi rumah (obyek tanah SHM No: 201/Jambudipa, obyek perkara a quo) dan meminta PENGGUGAT agar bersedia uang yang dipegang/dititipkan ibunya tersebut digunakan untuk biaya renovasi rumah a quo yang waktu itu kondisinya sebagian masih berupa tembok dan sebagian lagi berupa bilik. Atas permintaan Ibunya ini, PENGGUGAT tidak keberatan uang hasil penjualan tokonya tersebut di atas dipakai dulu untuk biaya renovasi rumah a quo;
6.
Bahwa atas keinginan ibunya untuk merenovasi rumah a quo, lalu ibu PENGGUGAT memberitahu
kepada anak-anaknya / saudara-saudara
kandung PENGGUGAT lainnya bahwa sumber biaya untuk renovasi rumah a quo menggunakan uang PENGGUGAT hasil penjualan 1 (satu) unit toko bagian warisnya tersebut; 7.
Bahwa di dalam pelaksanaan renovasi rumah a quo, ternyata tidak hanya sekedar renovasi atau perbaikan, namun dilakukan pembongkaran total (membangun rumah baru) sehingga bentuk rumah a quo mengalami banyak perubahan dari aslinya semula;
8.
Bahwa setelah meninggalnya Hj. EMON FATIMAH, PENGGUGAT mengutarakan kepada saudara-saudaranya mengenai persoalan uangnya yang sudah digunakan untuk biaya renovasi total (membangun baru) rumah a quo agar dapat diselesaikan sehingga secara agama/syar'I tidak menjadi ganjalan/beban bagi almarhumah yang sudah tiada. Menyadari akan hal ini, lalu para ahli waris / saudara Penggugat mengadakan musyawarah dan akhirnya disetujui bersama bahwa sebagai kompensasi atau penggantian atas penggunaan uang milik PENGGUGAT hasil Hal 5 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
penjualan toko yang digunakan membangun baru rumah a quo, maka tanah dan bangunan rumah a quo yang berdiri diatas SHM No: 201/Jambudipa disepakati oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV selaku ahli waris (saudara-saudara PENGGUGAT) untuk diserahkan / diberikan kepada dan menjadi haknya PENGGUGAT. Kesepakatan seluruh ahli waris (saudara-saudara PENGGUGAT) ini dinyatakan dan dituangkan dalam bentuk SURAT PERNYATAAN BERSAMA dibawah tangan bermaterai cukup tanggal Cianjur 1 Januari 2005 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris; 9.
Bahwa dari penjualan toko milik PENGGUGAT seharga Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) tersebut di atas dan kemudian yang digunakan untuk biaya renovasi total (bangun baru) rumaha quo sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau diekuivalenkan sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bersama diatas, yang dengan tegas dijelaskan sebagai berikut : a. (angka 2) : "bahwa salah satu peninggalan dari Almarhum orang tua kami adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Djambudipa No: 99, Kelurahan
Djambudipa,
Kecamatan
Warungkondang
Cianjur
sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah No: 201 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Cianjur dan tertulis atas nama Hj. Emon Patimah" ; b. (angka 3) : "bahwa atas tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah tinggal dan telah direnovasi total atas biaya yang diberikan dari dan oleh Nyonya Hj. A TI YULIATI kepada Almarhum Hi EMON FATlMAH, yang mana uang tersebut sebagian atau sebesar kurang lebih dua pertiga bagian merupakan hasil dari penjualan satu buah toko di Jalan Raya Cianjur yang merupakan hak atau milik Tuan H. ARDIYAN YUTANDANG"; "biaya pembangunan rumah tersebut, sampai dengan saat meninggalnya Almarhum Hi EMON FATlMAH dan hingga surat pernyataan ini dibuat mengetahui benar bahwa belum pernah ada perhitungan ulang/ pengembalian atas biaya renovasi rumah tersebut ataupun yang merupakan hasil penjualan toko dimaksud" ; c. (angka 4): "dengan mempertimbangkan ketenangan Almarhum Ibu Kami, dan untuk memenuhi rasa keadilan diantara kami, kami telah sepakat dan secara bersama-sama serta saling menyetujui untuk menyerahkan hak atas tanah serta bangunan rumah tersebut kepada Hal 6 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
saudara
kami
yaitu
Tuan
H.
ARDIANYUTANDANG
sebagai
kompensasi dari segala biaya yang telah dikeluarkan" ; d. (angka 5) : "bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam ketentuan no: 4 di atas, kami menyatakan satu dengan yang lain telah saling menyetujui dan menerima serta tidak akan melakukan penuntutan apapun, baik dari pihak yang lain terhadap Tuan H. ARDIYAN YUTANDANG ataupun dari pihak Tuan H. ARDIYAN YUTANDANG kepada yang lainnya"; 10. Bahwa yang merijadi alasan diajukannya perkara a quo ini ke pengadilan, dikarenakan ternyata tanpa meminta izin persetujuan PENGGUGAT selaku penerima hak obyek tanah dan bangunan a quo sebagaimana telah disepakati bersama-sama oleh seluruh ahli waris (saudara kandung PENGGUGAT) seperti dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut di atas, TERGUGAT I dengan cara semena-mena telah membongkar sebagian bangunan rumah obyek perkara a quo hingga hampir 1/2 (seperdua) bagian bangunan rumah yang ada, lalu menduduki dan mengambil tanah seluas .:!:. 184 M2 dan kemudian didirikan bangunan rumah baru oleh TERGUGAT I, serta sekarang telah dihuni sebagai tempat tinggal dan diaku sebagai miliknya. Perbuatan TERGUGAT I ini jelas tanpa hak dan melanggar hukum karena telah melanggar hak PENGGUGA T sebagai penerima hak atas obyek aquo berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang jelas-jelas TERGUGAT I (bersama-sama dengan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV selaku ahli waris / saudara-saudara PENGGUGAT) telah memberikan persetujuan dan membubuhi tanda tangan bahwa obyek a quo berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya telah diberikan kepada PENGGUGAT. Berarti hak TERGUGA T I terhadap obyek a quo sudah tidak ada lagi karena sudah diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tersebut; 11. Bahwa demikian pula halnya terhadap perbuatan TERGUGAT II, yang
tanpa persetujuan atau meminta izin PENGGUGAT selaku penerima hak obyek a quo, dengan cara semena-mena membuat pagar keliling tanah a quo seluas .+. 90 M2
yang letaknya di sisi sebelah Utara dari letak
tanah/bangunan rumah yang sekarang diduduki/dikuasai TERGUGAT I, kemudian diakui sebagai hak miliknya TERGUGAT II yang nantinya direncanakan akan didirikan bangunan juga; 12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di Hal 7 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
atas, oleh PENGGUGAT sudah dilakukan teguran kepada yang bersangkutan namun tidak diindahkan. Bahkan PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya, telah melayangkan surat somasi No:011/KH-
RSTN/2014 tertanggal 12 Mei 2014 kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar menghentikan perbuatannya tersebut, namun tidak ada tanggapan serta mengindahkan. Hingga diajukannya perkara a quo ke Pengadilan ini, TERGUGAT I masih tetap melakukan kegiatan pembangunan rumah di atas obyek perkara a quo; 13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut di atas tidak hanya berhenti sampai disitu, bahkan meteran listrik yang sudah ada terpasang di rumah a quo selama ini telah dipindahkan ke rumah TERGUGAT I yang baru dibangunnya tersebut pada tanah a quo, sehingga rumah a quo yang tidak ikut dibongkar sekarang tanpa listrik. Hal ini tentu menyulitkan PENGGUGAT apabila sewaktu-waktu akan menginap di rumah a quo; 14. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II di atas, jelas
tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya telah nyata-nyata merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku penerima/pemilik obyek a quo karena sudah tidak lagi dapat bebas menikmati apa yang menjadi haknya secara penuh. Terlebih lagi bagi PENGGUGAT, bahwa bangunan rumah a quo memiliki kenangan historis hidup yang sangat berarti terhadap almarhum kedua orang tuanya serta saudarasaudara kandung lainnya yang pernah tinggal dan besar bersamasama dalam satu atap mengenyam masa-masa indah waktu kecil. Tentunya hal ini tidak dapat dinilai atau diukur dengan uang; 15. Bahwa alasan yang dikemukakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk
membenarkan
perbuatannya
tersebut
di
atas,
adalah
dikarenakan obyek tanah aquo dan bangunan rumah diatasnya masih dianggap merupakan boedel waris peninggalan/warisan almarhum ibunya berdasarkan Sertifikat Hak Milik NO: 201/Jambudipa yang masih tertera atas nama Nyi Haji Patimah (Hj. EMON FATIMAH) sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa masih memiliki hak atas obyek a quo; 16. Bahwa alasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas sudah barang tentu tidak berdasar dan dapat dibenarkan secara hukum karena yang bersangkutan secara jelas dan tegas sudah memberikan persetujuan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 1Januari 2005 yang menyatakan bahwa obyek perkara a quo sudah diberikan kepada Hal 8 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
PENGGUGAT sebagai kompensasi penggantian uang PENGGUGAT yang dipakai untuk biaya renovasi rumah a quo. Andaikan obyek tanah dan bangunan a quo dianggap masih merupakan boedel waris sebagaimana alasan yang dijadikan dasar pembenar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan perbuatan terse but di atas,
tentunya tindakannya yang membongkar rumah a quo, menunjuk / memilih letak dan menentukan luas tanahnya berdasarkan kemauannya sendiri tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris (seluruh saudara kandung lainnya. termasuk PENGGUGAT adalah jelas keliru dan melanggar hukum. Apalagi hal ini nyata-nyata sudah ada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang notabene TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga ikut memberikan persetujuan dan membubuhi tanda tangan bersama-sama dengan para ahliwaris lainnya (TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) yang isi pokok kesepakatannya menyatakan bahwa obyek perkara a quo berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik NOP: 201/Jambudipa yang tertera atas nama Nyi Haji Patimah (Hj. EMON FATIMAH) sudah diberikan kepada PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini yang dilakukan secara semenamena dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting) apapun alasannya tidak
berdasar
dan
melawan
hukum
serta
melanggar
hak
PENGGUGAT, sebab hak TERGUGAT I dan TERGUGAT II (termasuk TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) terhadap obyek a quo sudah tidak ada karena diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tersebut; 17. Bahwa selain alasan yang sudah dikemukakan tersebut di atas bahwa sannya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II nyata-nyata tidak berdasar dan melawan hukum, juga mengenai anggapan obyek perkara a quo masih merupakan boedel waris telah terbantahkan dengan dibuatnya surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan kepada PENGGUGAT terhadap obyek a quo, di bawah tangan dan bermaterai cukup, secara tersendiri oleh masing-masing TURUT
TERGUGAT
I,
TURUT
TERGUGAT
II
dan
TURUT
TERGUGAT III, yang secara berturut-turut dapat diuraikan berikut ini : a. Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tertanggal 21 Agustus 2014 antara TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT; Hal 9 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
b. Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tertanggal 21 Agustus 2014 antara TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT; c. Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tertanggal 21 Agustus 2014 antara TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT; dan d. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tertanggal 12 September 2014 yang dinyatakan oleh TURUT TERGUGAT
IV,
dibuat
di
bawah
tangan
dan
bermaterai
cukup; Bahwa pada pokoknya kesemua perjanjian dan surat pernyataan tersebut di atas isinya adalah membenarkan dan menguatkan kembali bahwa obyek perkara aquo benar-benar sudah diberikan/diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai kompensasi atas penggunaan uang hasil penjualan toko (warisan) milik PENGGUGAT yang sudah dipergunakan untuk biaya renovasi total (membangun baru) rumah obyek perkara a quo sesuai Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang dibuat sebelumnya oleh seluruh ahli waris; 18. Bahwa secara hukum Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 telah memiliki kekuatan mengikat terhadap semua saudara kandung PENGGUGAT, termasuk terhadap TERGUGAT
I dan
TERGUGAT II, karena dibuat secara sah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perjanjian menurut Burgerlijk Wetboek (BW) yang menganut azas konsensualisme. Oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah seharusnya menghormati dan mentaati isi kesepakatan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005, karena para pihak yang tersebut dalam kesepakatan ini, dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II (bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT
TERGUGAT
IV),
nyata-nyata
sudah
memberikan
persetujuannya (menandatangani) sehingga sejak saat itulah sudah memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Prof. R. Subekri, SH yang mengatakan : "Hukum perjanjian dari BW itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian "perikatan" yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksud diatas. Artinya pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, dan bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang Hal 10 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
sebelumnya" (Prof. R. Subekti, SH., Aneka Perjanjian, 1985, hIm. 3-4). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa BW menganut system obligatoir, yaitu bahwa
perjanjian
jual-beli
(termasuk
merupakan
titel
untuk
memindahkan hak milik) baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan di sisi lain meletakkan kewajiban pembeli untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dan bila merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kekuatan seperti ini diberikan kepada "semua" perjanjian yang dibuat secara sah". Apa pengertian perjanjian (dibuat secara) sah ? Hal ini diatur pada Pasal 1320 BW : 1.Sepakat; 2. Cakap; 3. Hal tertentu; 4. Causa (sebab/isi) yang halal. Jadi dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa dituntutnya suatu bentukcara (formalitas) apapun, seperti : bentuk tertulis, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 19. Bahwa dengan merujuk alasan serta pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi pihak-pihak yang membuatnya, yang berarti TERGUGAT I dan TERGUGAT II (bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT
TERGUGAT
TERGUGAT
IV)
II,
terikat
TURUT secara
TERGUGAT hukum
untuk
III
dan
TURUT
mematuhi
dan
menghormati hak PENGGUGAT sebagai penerima obyek a quo. Oleh karena PENGGUGAT sudah diberikan (menerima) hak atas obyek aquo,
maka
PENGGUGAT
memiliki
alasan
hukum
untuk
mempertahankan haknya dari gangguan siapapun, termasuk dalam perkara a quo adalah perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam posita ke-10 dan 11 tersebut di atas,
maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini dilakukan dengan melawan hukum serta melanggar hak PENGGUGAT; 20. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 Hal 11 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
adalah perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga isi pokok perjanjian di dalamnya yang mengenai penyerahan obyek perkara a quo oleh TERGUGA T I dan TERGUGAT II (bersama-sama dengan ahli waris lainnya, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) kepada PENGGUGAT telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II (dan ahli waris lainnya, yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT '" dan TURUT TERGUGAT IV) secara materiel terhadap obyek perkara a quo sudah tidak memiliki hak lagi karena sudah diserahkan/diberikan untuk dimiliki PENGGUGAT; 21. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT
TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV turut sebagai pihak di dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005, dan kemudian untuk meneguhkan kembali tentang kebenaran isi surat pernyataan bersama ini lalu masing-masing TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III juga membuat surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan TURUT TERGUGAT IV membuat surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan kepada PENGGUGAT terhadap obyek a quo sebagaimana telah diuraikan dalam posita ke-17 tersebut di atas, maka cukup beralasan bila PENGGUGAT memohon agar menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk menghormati, tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo; 22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila
Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, segera mengosongkan tanah dan rumah obyek perkara a quo untuk kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT; 23. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGA T I dan TERGUGA T II
dilakukan
dengan
PENGGUGAT,
dan
cara
melanggar
akibat
hukum
perbuatannya
ini
atau telah
melanggar
hak
mengakibatkan
PENGGUGA T menderita kerugian karena selaku penerima/pemegang hak obyek a quo tidak lagi dapat menikmati apa yang menjadi haknya secara penuh dan bebas. Terlebih lagi bagi PENGGUGAT, tentunya rumah a quo memiliki kenangan historis yang sangat berarti terhadap almarhum kedua orang tuanya serta saudara-saudara kandung lainnya ketika kecil hingga besar tinggal bersama dalam satu atap di obyek aquo, dan hal ini tidak dapat dinilai atau dihargai dengan uang atas kenangan yang melekat Hal 12 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
terhadap tanah dan rumah a quo. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, atas kerugian yang ditimbulkannya akibat perbuatan TERGUGA T I dan TERGUGA T II ini, maka PENGGUGAT berhak dan beralasan untuk menuntut kerugian kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng yang dapat diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Material: -
Kerugian atas dibongkarnya ½ (seperdua) bagian-bangunan rumah yang lama --------
-
Biaya
untuk
membangun
Rp. 400.000.000,-
atau
mengembalikan obyek a quo ke keadaan -
semula ----------------------------------------------
Rp. 450.000.000,-
Biaya litigasi a quo ------------------------------
Rp. 250.000.000,Rp.1.070.000.000,-
(satu milyar tujuh puluh juta rupiah) b. Kerugian Moril : Kerugian moril memang tidak dapat dinilai dengan nominal uang, namun untuk menetapkan tuntutan kerugian moril, maka nilai nominalnya
harus tetap
dinyatakan.
Penggugat
dalam
hal
ini
menetapkan nominal kerugian moriil sebesar ------- Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) PUTUSAN SELA 24. Bahwa selain alasan-alasan hukum tersebut di atas yang mendasari gugatan PENGGUGAT aquo, ternyata perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang hingga diajukannya perkara aquo ini ke pengadilan sama sekali tidak mengindahkan teguran maupun surat somasi yang sudah dilayangkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar menghentikan kegiatan pembangunan rumah dan pemagaran pada obyek perkara a quo. Oleh karenanya agar kerugian PENGGUGAT tidak semakin besar serta dikhawatirkan akan menyulitkan PENGGUGAT nantinya untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula atas obyek perkara a quo kelak apabila gugatan ini dikabulkan, maka PENGGUGAT dengan ini memiliki alasan kuat menurut hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu yang isinya memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan pembangunan rumah termasuk segala kegiatan apapun pada obyek perkara a quo sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; Hal 13 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
25. Bahwa
mengingat
adanya
kekhawatiran
PENGGUGAT
terhadap
TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan mengalihkan tanah dan bangunan tersengketa a quo, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir 8eslaag) atas tanah a quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:201/Jambudipa, Gambar Situasi No:1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di JI. Jambudipa No:99 Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, seluas 941 M2 (Sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Nyi Haji Patimah, yang batas-batasnya : -
sebelah Utara
: Jalan Jambudipa ;
-
sebelah Timur
: Jalan/JI. Cijoho ;
-
sebelah Selatan
: Rumah almarhum H. Rasidi/Masjid ; dan
-
sebelah Barat
: Gang Galan setapak);
26. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT
tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa a quo dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGA T II, baik barang bergerak atau tidak bergerak; 27. Bahwa
agar
TERGUGAT
I
dan
TERGUGAT
II
patuh
dan
melaksanakan putusan ini serta tidak melakukan berbagai cara untuk mengulur-ulur pelaksanaan putusan a quo, maka PENGGUGAT juga mohon dengan hormat kepada yang terhormat Mejelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo agar berkenan menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hokum tetap hingga dilaksanakan putusan ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II; 28. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat/autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIRlPasal 191 ayat (1) RBg. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NO:
03/2000 tentang Putusan Serta Merta yang syarat-syaratnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat(1)RBg.telah dipenuhi, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bij vooraad) Hal 14 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi; Berdasarkan semua yang diuraikan pada posita di atas, dimohon dengan hormat
agar
menetapkan
kiranya hari
Ketua
persidangan
Pengadilan dengan
Negeri
memanggil
Cianjur
berkenan
pihak-pihak
yang
berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT ini, dan selanjutnya dimohon pula agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
DALAM PROVISI 1. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau siapa saja yang mendapat
hak
darinya,
untukmenghentikan/menyetop
kegiatan
pembangunan rumah dan segala kegiatan aktivitas pada obyek perkara a quo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in cracht);
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas pokok perkara;
DALAM POKOK PERKARA 1.
Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2.
Menyatakan sah secara hukum SURAT PERNYATAAN BERSAMA tertanggal 1 Januari 2005 yang dibuat di bawah tangan, dan karenanya peralihan kepemilikan obyek perkara a quo berupa tanah dan bangunan
rumah berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 201/Jambudipa, Gambar Situasi No: 1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di JI. Jambudipa No: 99 Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Nyi Haji Patimah, yang batas-batasnya : -
sebelah Utara
: Jalan Jambudipa;
-
sebelah Timur
: Jalan/JI. Cijoho ;
-
sebelah Selatan
: Rumah almarhum H. Rasidil Masjid ; dan
-
sebelah Barat
: Gang (ralan setapak),
oleh seluruh ahliwaris/anak keturunan almarhum H. ENANG HIDAYAT dan almahumah Hj. EMON FATIMAH (yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV) kepada PENGGUGAT adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat; Hal 15 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
3.
Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai obyek sengketa a quo masing-masing seluas 184 M2 dan 90 M2 adalah tanpa hak dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
4.
Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, termasuk TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV, tidak lagi memiliki hak terhadap obyek perkara a quo berupa tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No: 201/Jambudipa, Gambar Situasi No: 1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di JI. Jambudipa NO: 99, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Nyi Haji Patimah;
5.
Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang hak/pemilik obyek perkara a quo atas tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No:201/Jambudipa, Gambar Situasi No: 1339/1983 tanggal 3 September1983, terletak di JI.Jambudipa NO: 99, Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Nyi Haji Patimah, yang batas-batasnya :
6.
-
sebelah Utara
: Jalan Jambudipa;
-
sebelah Timur
: Jalan/JI. Cijoho;
-
sebelah Selatan
: Rumah almarhum H. Rasidi/Masjid; dan
-
sebelah Barat
: Gang (jalan setapak);
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGATII, atau siapa saja yang mendapat hak darinya, yang telah menguasai obyek perkara a quo dan membangun bangunan rumah tinggal diatasnya, untuk mengosongkan tanah a quo dan membongkar bangunan rumah yang didirikan di atasnya serta menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik;
7.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag), dan meletakkan Sita Jaminan dalam perkara ini atas obyek perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik No:201/Jambudipa, Gambar Situasi No: 1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di JI. Jambudipa No: 99 Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terdaftar atas nama Nyi Haji Patimah, yang batas-batasnya : -
sebelah Utara
: Jalan Jambudipa;
-
sebelah Timur
: Jalan/JI. Cijoho; Hal 16 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
8.
-
sebelah Selatan
: Rumah almarhum H. Rasidi/Masjid; dan
-
sebelah Sarat
: Gang Galan setapak);
Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT sekaligus dan seketika;
9.
Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar
Rp.1.000.000,-
keterlambatan
atau
(satu
kelalaian
juta
rupiah)
TERGUGAT
setiap I
dan
harinya
atas
TERGUGAT
II
melaksanakan isi putusan a quo, terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hokum tetap hingga dilaksanakan; 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; 11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk menghormati, tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo; 12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo; 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi; SUBSIDAIR Bila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dengan mengadili menurut keadilan yang baik (naar geode justice recht doen); Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi mengajukan perubahan gugatannya yang berisi sebagai berikut : PERUBAHAN GUGATAN Penulisan alamat Turut Tergugat III halaman 1 yang semula tertulis: H. ATIT YUNANDANG Bin H. ENANG HIDAYAT, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Jambudipa RT. 001/RW. 003 Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur 43261 Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; Kemudian dirubah/diperbaiki menjadi sebagai berikut: H. ATIT YUNANDANG Bin H. ENANG HIDAYAT, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kapten Bakhrudin No. 21 Cianjur Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; Mengenai penulisan alamat Turut Tergugat IV halaman 1 yang semula berbunyi: Hal 17 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Hj. LULIH YULIANA, SH. Binti H. ENANG HIDAYAT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Sekar Residence Jln. Ciung Wanara II No. 2 – Denpasar – Bali dalam perkara ini menunjuk alamat di Kampung Jambudipa RT. 002/RW. 003 Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur 43261 propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; Kemudian dirubah/diperbaiki menjadi sebagai berikut: Hj. LULIH YULIANA, SH. Binti H. ENANG HIDAYAT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Sekar Residence Jln. Ciung Wanara II No. 2 – Denpasar – Bali, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV; Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dipersidangan pihak Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi yang menyatakan sebagai berikut : Jawaban Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi 1.
Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak secara tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal- hal yang diakuinya dan dibenarkan oleh TERGUGAT I yang secara de Facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi TERGUGAT I;
2.
Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dalam perkara a Quo (Exceptio Van Onbeveogheid); Bahwa adalah fakta dalam posita gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan yang menjadi Objek dari gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan sebidang tanah milik yang terletak di Desa Jambudipa Kec. Warungkondang Kabupaten Cianjur seluas 941 M2, Sertifikat Hak Milik No. 201/Jambudipa, Gambar situasi No. 1339/1983 tanggal 3 September tahun 1983 terdaftar atas nama Nyi. Haji Fatimah atau orang tua dari Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam point 3, 9 huruf a, dan 16 dalil gugatannya; Bahwa adalah fakta berkaitan dengan objek gugatan PENGGUGAT tersebut sampai saat dilayangkannya gugatan oleh PENGGUGAT, masih atas nama orang tua Penggugat, hal ini sesuai pula dengan Surat Keterangan Tanah No. 141/18/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang tertanggal 21 Januari 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa terhadap objek tanah tersebut belum adanya pemisahan atau pelepasan hak kepada ahli waris yang lain baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I; Hal 18 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Bahwa adalah fakta berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria; Bahwa adalah fakta oleh karena terhadap tanah yang menjadi objek sengketa secara hukum masih atas nama orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka dengan sendirinya apabila terjadi sengketa hukum atas objek gugatan dimaksud bukan merupakan domain atau yurisdiksi Pengadilan Negeri namun merupakan domain atau yurisdiksi Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 49 (1) UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993; 3.
Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang dan jelas (Exceptio obscuur Libel); Bahwa adalah fakta dalam posita gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 201/ Jambudipa atas nama Nyi Hj. Fatimah atau orang tua dari Penggugat dan Tergugat I dijadikan sebagai konpensasi kepada Penggugat, oleh karena dengan Persetujuan Penggugat telah dijual 1 buah ruko milik Penggugat. Bahwa adalah fakta Penggugat mendalilkan dari hasil penjualan toko tersebut 2/3 (dua per tiga) bagian diserahkan kepada Penggugat untuk biaya renovasi rumah dan sisanya belum dilakukan perhitungan ulang/ pengembalian atas biaya renovasi rumah tersebut dari orang tua Penggugat (Nyi. Hj. Fatimah) kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam poit 4, dan 9 hurup b angka 3 dalil gugatannya. Bahwa adalah fakta dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak pernah menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) berapa biaya renovasi yang dikeluarkan dan berapa sisa uang yang masih ada ditangan orangtua Penggugat (Hj. Fatimah) termasuk dengan bukti apa bahwa uang tersebut telah diterima oleh orangtua Penggugat. Bahwa adalah fakta gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan dengan bukti apa uang tersebut telah diserahkan kepada orang tua Penggugat, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke ground) gugatan, hal tersebut sejalan pula dengan putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984;
4.
Bahwa adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum (Ekceptio obscuur libel); Hal 19 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Bahwa adalah fakta dalam posita gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi isi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang telah ditandatanganinya, meskipun Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah melayangkan Surat Somasi No.011/KH-RST/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, namun dalam Petitum gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana Penggugat dalilkan dalam point 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20 Posita gugatan dan point 3 Petitum gugatannya. Bahwa adalah fakta Penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan melanggar tatatertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Bahwa dalam posita gugatannya didasarkan atas perjanjian, namun petitum dituntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, kontruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscure libel sebagaimana Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997. Bahwa maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa Tergugat I memohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2.
Bahwa Tergugat I pada pokonya menolak secara tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya dan dibenarkan oleh Tergugat I yang secara de facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi Tergugat I;
3.
Bahwa benar orang tua Penggugat dan Tergugat I masing-masing bernama H. Enang Hidayat dan Hj. Emon Fatimah telah meninggal dunia;
4.
Bahwa benar H. Enang Hidayat dan Hj. Emon Fatimah semasa hidupnya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak sebagai akhli warisnya yaitu : Hj. Yuyu Yulia binti H. Enang Hidayat (TERGUGAT II), Hj. Ati Yuliati binti H. Enang Hidayat, Hj. Yuyun Yulyanah binti H. Enang Hidayat, Ardiyan Yutandang bin H. Enang Hidayat (PENGGUGAT), H. Atit Yunandang bin H. Enang Hidayat, H. Yuswana Sanusi, SE. Bin H. Enang Hidayat (TERGUGAT I) dan Hj. Lulih Yuliani, SH. Bin H. Enang Hidayat;
5.
Bahwa benar semasa hidupnya H. Enang Hidayat dan Hj. Emon Fatimah meninggalkan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 201/Jambudipa atas nama Nyi Haji Fatimah, 6 (enam) bangunan Hal 20 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
toko dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal yang seluruhnya terletak di Kabupaten Cianjur; 6.
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5, 6 dan 7 gugatannya, Tergugat I tidak akan menanggapinya lebih lanjut hal ini dikarenakan Penggugat tidak pernah mendalilkan pada tahun berapa renovasi rumah tersebut dilakukan dan dengan alat bukti apa terhadap uang hasil penjualan Toko milik Penggugat tersebut diserahkan ke pada Ibu Tergugat yang pada akhirnya berujung pada renovasi sebagaimana Penggugat dalilkan. Bahwa tidak benar semasa hidupnya orangtua Tergugat telah memberitahu kepada Tergugat I bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari penjualan toko milik Penggugat, begitu pula seingat Tergugat renovasi rumah hanya pada bagian depan tidak membangun baru sebagaimana Penggugat mendalilkan.
7.
Bahwa tidak benar dan di tolak dalil Penggugat pada point 8 (delapan) gugatannya yang pada intinya mendalilkan sehubungan dengan biaya renovasi yang dikeluarkan oleh Penggugat, maka segenap ahli waris almarhum/saudara kandung Penggugat sepakat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah a quo yang berdiri diatas SHM No. 201/Jambudipa untuk diserahkan kepada Penggugat, dimana kesepakatannya tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Bahwa yang benar adalah fakta tidak pernah ada kata sepakat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah a quo yang berdiri diatas SHM No. 201/Jambudipa kepada Penggugat, apalagi untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005. Bahwa adalah fakta atas keinginan Pengakuan sendirilah dengan dalih bahwa orangtua Penggugat mempunyai hutang kepada Penggugat, maka Penggugat memaksa kepada saudara-saudaranya Termasuk Tergugat I untuk menyerahkan tanah berikut bangunan yang terletak di Jln. Jambudipa No. 99 Kec. Warungkondang Kab. Cianjur SHM No. 201/jambudipa untuk membayar hutang orangtua kepada anaknya (Penggugat). Bahwa adalah fakta ketika orang tua Tergugat I masih hidup, Penggugat tidak pernah mempertanyakan ada atau tidaknya hutang orang tua (Hj. Emon Fatimah) kepada Penggugat namun setelah orang tua Tergugat I dan Penggugat meninggal dunia kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu barulah hutang tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat. Hal 21 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Bahwa adalah fakta adanya pembubuhan tanda tangan Tergugat I dalam surat Pernyataan tersebut lebih dikarenakan Tergugat I menganggap kertas kosong bermaterai yang disodorkan oleh Sdr. Ganda anak buah Penggugat untuk realisasi tukar menukar lahan milik Orangtua Tergugat I (H. Enang Hidayat) dengan Penggugat, mengingat pada waktu itu penggugat berencana untuk membangun Pabrik Padi dan Peternakan Sapi, dimana objek tukar menukarnya yaitu tanah sawah penggugat yang berada di daerah Ciremis ditukar dengan tanah sawah milik orangtua Tergugat I (H. Enang Hidayat) yang berada di Dongdang Alas, bukan dimaksudkan untuk penyerahan lahan yang terdapat dalam SHM No. 201/Jambudipa sebagaimana Penggugat dalilkan. 5.
Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat pada point 4 gugatannya yang pada intinya mendalilkan Penggugat belum menerima 1 ((satu) bangunan toko sebagai hak warisnya, karena dijual untuk membiayai renovasi bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah SHM No. 201/Jambudipa agar dapat digunakan sebagai tempat hidup yang layak untuk Hj. Emon Fatimah semasa hidupnya; Bahwa yang benar adalah fakta justru Penggugat telah menerima satu bangunan toko sebagai hak warisnya, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Penggugat sendiri sebagaimana didalilkan dalam poin 6 (enam) gugatannya, yang pada intinya Penggugat telah menerima bagian dari Penjualan toko dimaksud yaitu sebesar 1/3 (satu pertiga) bagian; Bahwa adalah fakta adanya renovasi rumah yang pada waktu itu didiami oleh orang tua Penggugat (Hj. Emon Fatimah) bukan karena rumah yang ditinggali sudah tidak layak, justru renovasi bagian depan rumah tersebut dilakukan untuk kepentingan Penggugat sendiri, mengingat Penggugat pada waktu itu akan menikah dengan seorang perempuan bernama Irawati yang berasal dari daerah Makasar yang notabenenya dari kalangan orang berada jadi bukan karena rumah tersebut tidak layak untuk didiami; Bahwa adalah fakta ketika Penggugat melangsungkan pernikahan dengan sdri. Irawati tersebut, orangtua Penggugat (Hj. Emon Fatimah) memberikan sebidang tanah seluas kurang lebih 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi)
yang
terletak
di
Kampung
Ciremis
Desa
Ciwalen
Kec.
Warungkondang kepada isteri Penggugat dan hal ini berbanding terbalik dengan dalil Penggugat yang seolah-olah rumah yang ditempati oleh orang tua Penggugat tidak layak; 6.
Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat pada poin 5 (lima) gugatannya yang pada intinya mendalilkan penjualan toko milik Penggugat Hal 22 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
tersebut dilakukan setelah memperoleh persetujuan seluruh ahli waris, yang intinya bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No. 201/ Jambudipa diserahkan/diberikan kepada dan menjadi haknya Penggugat sebagai konpensasi atas penjualan toko miliknya; Bahwa yang benar adalah fakta penjualan toko dimaksud tidak melibatkan persetujuan seluruh akhli waris namun murni untuk kepentingan Penggugat sendiri mengingat pada waktu itu Penggugat berkeinginan untuk membeli satu unit kendaraan jenis toyota DX tahun 1982. Apalagi adanya persetujuan dari seluruh ahli waris untuk menyerahkan tanah dan bangunan
SHM
No.
201/Jambudipa
kepada
Penggugat
sebagai
konsekwensi atas dijualnya toko milik Penggugat; Bahwa adalah fakta toko milik Penggugat tersebut dijual pada kurang lebih tahun 1982 ketika Tergugat I baru berusia 19 tahun dan adik Tergugat I yang bernama Lulih Yuliani baru berusia 10 tahun, sehingga mana mungkin adanya persetujuan yang melibatkan seluruh akhli waris sebagaimana Penggugat dalilkan; Bahwa adalah fakta atas keinginan Penggugat sendiri lah dengan dalih bahwa orang tua Penggugat mempunyai hutang kepada Penggugat, maka Penggugat memaksa kepada saudara-saudaranya Termasuk Tergugat I untuk menyerahkan tanah berikut bangunan yang yang terletak di Jln. Jambudipa No. 99 Kec. Warungkondang Kab. Cianjur SHM No. 201/Jambudipa untuk membayar hutang orang tua kepada Penggugat; Bahwa adalah fakta ketika orang tua Tergugat I masih hidup, Penggugat tidak pernah mempertanyakan ada atau tidaknya hutang orang tua (Hj. Emon Fatimah) kepada Penggugat namun setelah orangtua Tergugat I dan Penggugat meninggal dunia kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu barulah hutang tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat; 7.
Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (enam) gugatannya, Tergugat I tidak akan menanggapi lebih lanjut, karena Penggugat tidak bisa mendalilkan berapa nominal uang dari hasil penjualan toko tersebut, berapa besar uang yang diterima oleh Penggugat dan apa buktinya uang tersebut diserahkan kepada orang tua Pengguat dan Tergugat I (Hj. Emon Fatimah) termasuk nominalnya.
8.
Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9 gugatannya, Tergugat I tidak akan menanggapi lebih lanjut karena dalil gugatan dimaksud pada intinya hanya merupakan pengulangan dari dalil gugatan sebelumnya, terlebih Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 adalah cacat secara hukum sebagaimana Tergugat I dalilkan. Hal 23 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
9.
Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat pada pint 10 gugatannya yang pada intinya Penggugat selaku penerima hak atas objek perkara a quo berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 1 Januari 2005 sehingga Tergugat I harus meminta ijin persetujuan Penggugat karena dianggap telah melepaskan haknya atas bangunan rumah dalam objek perkara a quo. Bahwa yang benar Tergugat I selaku ahli waris mempunyai hak yang sama seperti halnya Penggugat, sehingga tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat. Bahwa Tergugat I kembali tegaskan tidak pernah melepaskan haknya kepada Penggugat, adanya Surat Pernyataan Bersama merupakan bentuk itikad tidak baik Penggugat yang terlahir dengan cara-cara melawan hukum sebagaimana Tergugat I dalilkan dalam point-point sebelumnya.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 12, 13, 14, 15 dan 16 yang pada intinya sebatas mendalilkan bahwa Tergugat I tidak lagi mempunyai hak atas objek perkara a quo karena telah menyerahkan haknya kepada Penggugat sehingga tindakan Tergugat I sebagaimana Penggugat
dalilkan
merupakan
perbuatan
melawan
hukum
serta
melanggar hak Penggugat adalah tidak benar dan hanya merupakan dalil gugatan yang selalu diulang-ulang dan berujung pada Surat Pernyataan Bersama. 11. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat pada point 17 gugatannya yang pada intinya mendalilkan dengan dibuatnya Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh ahli waris yang lain (Turut Tergugat I, II dan III) kepada Penggugat maka anggapan objek perkara a quo masih merupakan boedel waris telah terbantahkan. Bahwa yang benar justru dengan adanya Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan terhadap objek perkara a quo oleh ahli waris yang lain semakin menegaskan bahwa Tergugat I selaku ahli waris mempunyai hak yang masih melekat dan belum melepaskan hak nya kepada Penggugat, ini terbukti Tergugat I tidak pernah membuat Surat Pernyataan Sebagaimana ahli waris yang lain buat. Bahwa adalah fakta adanya Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah dan Bangunan tersebut semakin membuktikan bahwa keberadaan Surat Pernyataaan
Bersama
diragukan
keabsahan
dan
proses
penandatanganannya karena nyata-nyata tidak dibuat berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan sebagaimana Penggugat dalilkan. 12. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat pada point 19 dan 20 Hal 24 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
gugatannya yang pada intinya mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa yang benar Surat Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang sesuai dengan rumusan pasal 1320 KHU Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata apabila unsur-unsurnya pasalanya betul-betul terpenuhi bukannya seperti Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang terlahir tanpa mengindahkan unsur-unsur dimaksud, dengan perkataan lain Surat Pernyataan Bersama tersebut mengandung cacat secara hukum sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 13. Bahwa Tergugat I tidak akan pernah mengosongkan apalagi menyerahkan Hak atas tanah yang terdapat dalam SHM No. 201/Jambudipa kepada Penggugat, karena faktanya tanah tersebut merupakan tanah peninggalan milik orang tua Tergugat I dan sebagai salah satu akhli warisnya Tergugat I berhak atas bagian tanah tersebut, terlebih terhadap tanah dimaksud dihadapan pemuka agama yang bernama H. Zein dan di saksikan oleh seluruh ahli waris tanpa kehadiran Tergugat I pada waktu itu telah disepakati bahwa anak laki- laki mendapat 2 (dua) bagian atau seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian atau seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi). Bahwa adalah fakta adanya musyawarah keluarga pada waktu itu yang disaksikan oleh sdr. H. Zein dikarenakan Penggugat memaksa agar hutang piutang orang tua kandungnya (Hj. Emon Fatimah) kepada Penggugat agar diselesaikan dan hasilnya sebagian ahli waris Hj. Emon Fatimah diluar Tergugat I dan Tergugat II merelakan bagiannya untuk diserahkan kepada Penggugat guna melunasi hutang orang ua kepada Penggugat; 14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apabila dihukum untuk membayar ganti kerugian baik secara material sebesar Rp.1.070.000.000,(satu milyar tujuh puluh juta rupiah) maupun secara moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana Penggugat dalilkan, terlebih Tergugat I hanya mendirikan bangunan dan menguasai tanah seluas apa yang menjadi hak Tergugat I dan tidak merugikan Penggugat, itu pun telah diketahui dan meminta ijin kepada akhli waris lainnya. 15. Bahwa Tergugat I menolak untuk menghentikan pembangunan rumah termasuk segala kegiatan, hal ini dikarenakan Tergugat I hanya membangun di areal tanah yang menjadi haknya dan tidak merusak atau mengganggu kepentingan milik Penggugat. Hal 25 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas jika harus diletakan Conservatoir Beslag atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 201/Jambudipa atas nama Nyi Haji Fatimah orangtua Tergugat I, terlebih tanpa sepengetahuan Tergugat I dan akhli waris lainnya Sertifikat tanah dimaksud sudah ditangan Penggugat sejak dari dulu, sehingga mana mungkin Tergugat I bisa mengalihkan tanah dan bangunan sementara Sertifikat tanah tersebut ada dalam penguasaan Penggugat. 17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas jika harus diletakan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I baik barang bergerak dan tidak bergerak terlebih Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adanya penguasaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I, hal ini semata-mata karena Tergugat I adalah ahli waris yang berhak dan belum melepaskan haknya atas objek dalam perkara a quo. 18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apabila harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. 19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas jika nantinya dijatuhkan putusan yang dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walaupun ada bantahan atau kasasi. 20. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I diatas, maka seyogyanya segala tuntutan hukum Penggugat patutlah ditolak oleh sebab secara de fakto maupun de jure Tergugat I tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Berdasarkan alasan - alasan hukum jawaban Tergugat I tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menyatakan menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari Hal 26 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
akibat pekara ini yang besarnya menurut hukum; ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ); DALAM REKONVENSI : 1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana terurai dadalam konvensi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi; 2. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah saudara kandung dari Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama H. Enang Hidayat dengan Hj. Emon Fatimah alias Nyi. Haji Patimah; 3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Hj. Yuyu Yulia binti H. Enang Hidayat, Hj. Ati Yuliati binti H. Enang Hidayat, Hj. Yuyun Yulyanah binti H. Enang Hidayat, Ardiyan Yutandang bin H. Enang Hidayat (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), H. Atit Yunandang bin H. Enang Hidayat, H. Yuswana Sanusi, SE bin H. Enang Hidayat dan Hj. Lulih Yuliana SH., dan meninggalkan harta warisan berupa : 6 (enam) buah toko yang masingmasing terletak di Jln. Cokroaminoto Cianjur, 1 (satu) buah rumah di Jln. H. Guru Isa Cianjur, beberapa tanah darat dan sawah, dan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jln. Jambudipa no. 99 SHM No. 201/Jambudipa atas nama Nyi Haji Fatimah; 4. Bahwa atas dasar persetujuan Tergugat Rekonvensi 1 (satu buah) bangunan toko milik Tergugat Rekonvensi yang berasal dari warisan orang tuanya telah dijual untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri, melalui kakak kandungnya yang bernama Ati Yuliati binti H. Enang Hidayat; 5. Bahwa diluar sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, uang hasil penjualan satu buah toko milik Tergugat Rekonvensi diantaranya diserahkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi dan belakangan setelah kurang lebih 15 tahun orang tua Penggugat Rekonvensi meninggal, uang tersebut dipermasalahkan dengan dalih bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi yang notabenenya juga Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi semasa hidupnya mempunyai hutang kepada Tergugar Rekonvensi, namun anehnya ketika Ibu Kandungnya masih ada hal tersebut tidak pernah dipertanyakan; 6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memaksa kepada akhli waris yang lain agar harta peninggalan berupa satu bidang tanah yang terletak di Jln. Jambudipa no. 99 SHM no. 201/ Jambudipa seluas 941 M2 di jadikan alat bayar untuk Hal 27 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
menutupi hutang Ibunya sendiri kepada Tergugat Rekonvensi namun tidak disetujui; 7. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat Rekonvensi berencana untuk menukar tanah sawah yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi yang berada di daerah Ciremis dengan tanah sawah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang berada di daerah Dongdang Alas guna keperluan membangun pabrik padi dan peternakan sapi; 8. Bahwa berbekal dengan situasi tersebut tanpa disadari oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjalankan itikad tidak baiknya dengan jalan menyuruh sdr. Ganda untuk memberikan kertas kosong bermaterai yang harus ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sdr. Ganda memberitahukan untuk keperluan apa surat tersebut, namun karena Penggugat Rekonvensi menganggap kertas kosong bermaterai tersebut untuk keperluan tukar menukar tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi dengan tanah sawah milik orangtua Penggugat Rekonvensi akhirnya tanpa berfikir panjang kertas kosong bermaterai tersebut oleh Penggugat Rekonvensi ditandatangani. Padahal faktanya belakangan terbukti bahwa kertas kosong bermaterai tersebut merupakan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 January 2005 yang inti suratnya merupakan persetujuan segenap akhli waris untuk menyerahkan hak atas tanah serta bangunan yang terdapat dalam SHM 201/Jambudipa kepada Tergugat Rekonvensi dengan dalih untuk menutupi hutang Ibu Kandungnya sendiri (Hj. Emon Fatimah) kepada anak kandungnya (Tergugat Rekonvensi); 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah melakukan tipu daya dalam pembuatan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 January 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUH Perdata yang pada intinya mengatakan "Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan"; 10. Bahwa
atas
perbuatan
Tergugat
Rekonvensi
tersebut,
Penggugat
Rekonvensi menderita kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang apabila ditaksir dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi agar tidak menjadi sia-sia (Ilusioner) karena gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dengan bukti yang kuat maka cukup beralasan untuk dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas harta kekayaan Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat
dalam
konvensi
yang
secara
spesifik akan
ditentukan
Hal 28 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
dikemudian hari; 12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, Penggugat dalam rekonvensi juga memohon agar Tergugat dalam rekonvensi
dihukum
membayar
uang
paksa
(dwaangsom)
kepada
Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat dalam rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan; 13. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat dalam rekonvensi adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang kuat kiranya Pengadilan Negeri Cianjur berkenan pula menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voor Baar Bij Voorad) walaupun ada verset, banding maupun kasasi dari Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi (Pasal 180 HIR); Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat
dalam
konvensi
memohon
kepada
Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM REKONVENSI 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 January tahun 2005;. 3. Menghukum
Tergugat
rekonvensi/Penggugat
dalam
konvensi
untuk
membayar biaya ganti rugi secara materiil dan imateriil kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 4. Menghukum
Tergugat
rekonvensi/Penggugat
dalam
konvensi
untuk
membayar uang paksa (Dwaangsom) sebesar Rp. 1. 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap kali Tergugat rekonvensi lalai melaksanakan Putusan ini; 5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam rekonvensi yang secara spesifik akan ditentukan dikemudian hari; 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitsvoer Baar Bij Vooraad) walaupun timbul verset, banding maupun kasasi; 7. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Hal 29 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dipersidangan pihak Tergugat II dalam Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang menyatakan sebagai berikut: DALAM PROVISI -
Bahwa Penggugat telah memohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatan pembangunan rumah dan segala kegiatan pada obyek
perkara
sampai
dengan
adanya
putusan
Pengadilan
yang
berkekuatan hukum tetap ; -
Bahwa Tergugat II pada saat ini tidak melakukan pembangunan di atas tanah sengketa, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;
DALAM KONPENSI : -
Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang akan diakui secara tegas di dalam jawaban ini ;
-
Bahwa benar dalil Penggugat dalam angka 1, 2 dan 3 surat gugatannya, sehingga Penggugat tidak akan menanggapinya ;
-
Bahwa benar ketika ibu Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat (Hj. Emon Fatimah) masih hidup, Penggugat meminta dibelikan mobil kepada Ibu Hj. Emon Fatimah, tetapi beliau tidak punya uang karena semenjak meninggalnya H. Enang Hidayat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil peninggalan suaminya (alm. H. Enang Hidayat), dan karena terus memaksa meminta mobil serta karena Penggugat adalah anak laki-laki pertama yang mempunyai sifat apapun keinginannya harus dikabulkan, akhirnya Ibu Hj. Emon Fatimah menjual toko bagian warisan Penggugat atas perintah Penggugat sendiri toko dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
-
Bahwa kemudian uang hasil penjualan toko tersebut dibelikan mobil untuk Penggugat seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) digunakan oleh Ibu Hj. Emon Fatimah untuk merenovasi rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa/obyek sengketa, itu pun merupakan keinginan Penggugat dan untuk kepentingan Penggugat pula karena akan kedatangan mertua Penggugat sehingg memerlukan rumah yang pada waktu itu ditempati oleh orangtua Penggugat (Hj. Emon Fatimah) untuk
direnovasi,
Rp.7.000.000,-
renovasi
(tujuh
juta
tersebut rupiah),
menghabiskan selanjutnya
sisa
dana
sebesar
uang
sebesar
Hal 30 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak diketahui oleh Tergugat II, dipegang oleh siapa dan digunakan untuk apa ; -
Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa sebagai kompensasi atau pengganti atas penggunaan uang milik Penggugat hasil penjualan toko yang digunakan untuk merenovasi rumah yang berdiri diatas tanah SHM No. 201/Jambudipa, telah disepakati oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah a quo kepada dan menjadi haknya Penggugat, sebagaimana yang dinyatakan dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 ; Bahwa yang benar adalah Penggugat telah meminta seluruh ahli waris Hj. Emon Fatimah (Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III dan IV) untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah SHM No. 201/Jambudipa yang merupakan budel warisan alm Hj. Emon Fatimah kepada Penggugat sebagai kompensasi atau pembayaran hutang Hj. Emon Fatimah kepada Penggugat atas uang yang digunakan tersebut di atas ;
-
Bahwa Tergugat II tidak pernah menyepakati untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah SHM No. 201/Jambudipa yang merupakan boedel warisan alm Hj. Emon Fatimah sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya maupun menurut Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005, adapun adanya tanda tangan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 seperti dimaksud oleh Penggugat tersebut, Tergugat II tidak menduga akan dibuatkan surat tersebut dimana pada awalnya Tergugat II terus menerus disuruh dan dipaksa oleh Penggugat untuk menanda tangani surat yang Tergugat II tidak mengetahui maksud dan isi surat itu karena Tergugat II tidak membacanya dan Penggugat pun tidak menjelaskan isi dari surat tersebut, Tergugat II sekitar pukul satu dinihari diajak makan di warung oleh Penggugat dan ketika di warung tanpa diduga disodori kertas yang harus ditanda tangani dalam keadaan cahaya lampu remang-remang dimana saat itu Tergugat II sedang menderita sakit mata serta pandangannya buram dan sedang menunggu antrian untuk menjalani pengobatan mata dengan diantar oleh Penggugat yang mengetahui bahwa mata Tergugat II sedang bermasalah di daerah Sukabumi, saat itu Tergugat II mengira surat yang ditanda tangani oleh Tergugat II adalah berkaitan dengan tukar menukar tanah milik almarhum orang tua Tergugat II (H. Enang Hidayat) yang berada di Dangdang Alas yang akan ditukar dengan tanah milik Penggugat yang berada di daerah Cireumis sehubungan Penggugat berencana untuk Hal 31 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
membangun pabrik padi dan peternakan sapi, tetapi di kumudian hari dengan tanpa diduga muncul Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang ditanda tangani Tergugat II yang berisikan seolah-olah Tergugat II telah menyepakati untuk menyerahkan tanah bagian warisan Tergugat II atas tanah almarhum Hj. Emon Fatimah yang berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa terletak di Jl. Jambudipa Nomor 99 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, seluas 941 m2, atas nama Nyi Haji Patimah (obyek sengketa) ; -
Bawha oleh karena itu jelas Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 tersebut telah dibuat secara tidak sah oleh Penggugat karena terdapat kekhilafan/kekeliruan dari Tergugat II ataupun penipuan atas obyek tanah yang diperjanjikan akan diserahkan ;
-
Bahwa adalah sangat janggal dan tidak masuk akal bila keberadaan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Cjr dalam perkara antara Ardiyan Yutandang bin H. Enang Hidayat alias Ardian Yutandang bin H. Enang Hidayat (Penggugat) melawan H. Yuswana Sanusi, SE bin H. Enang Hidayat sebagai Tergugat I dan Hj. Yuyu Yulia binti H. Enang Hidayat sebagai Tergugat II, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 April 2015, yaitu bila disimak keterangan dari saksi Mulya Wjaya sebagai saksi yang diajukan oleh Tergugat II dimana saksi tersebut menerangkan benar Tergugat II pernah berobat di pengobatan alternatif H. Junaedi dengan diantar Penggugat pada tanggal 4 April 2008 (vide bukti surat T2.6-B), pada waktu itulah Tergugat II pernah menandatangani surat yang disodorkan oleh Penggugat, yaitu pada tahun 2008, akan tetapi kemudian muncul Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 yang sudah ditanda tangani Tergugat II seolaholah Tergugat II menandatangani surat itu pada tanggal 1 Januari 2005 tersebut penuh rekayasa ;
-
Bahwa atas boedel warisan almarhum Hj. Emon Fatimah (orang tua Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat) yang berupa tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa terletak di Jl. Jambudipa Nomor 99 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, seluas 941 m2, atas nama Nyi Haji Patimah (obyek sengketa), telah dilakukan pembagian waris, dengan disepakati pembagian anak laki-laki 2 (dua) bagian atau seluas 180 m2 dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian atau seluas 90 m2 ; Hal 32 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
-
Bahwa dengan dasar pembagian warisan itu Tergugat I telah membangun rumah untuk dijadikan sebagai tempat tinggalnya bersama isteri dan anaknya diatas tanah a quo seluas yang menjadi haknya tersebut dan Tergugat II telah membatasi tanah yang menjadi hak Tergugat II dengan memagarinya agar tidak dimasuki binatang dan nantinya Tergugat II bermaksud akan membangun sekolah mengaji gratis untuk anak-anak di atas tanah tersebut dengan tujuan selain mengajarkan mengaji juga untuk tempat mendo’akan almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat/ Turut Tergugat di rumah yang penuh kenangan bagi Tergugat II terhadap almarhum kedua orang tua yang sangat disayangi, terbukti setiap almarhum orang tua dirawat di rumah sakit maka Tergugat II selalu menemani dan menginap di rumah sakit sehingga Tergugat II berkeinginan membuat tempat pengajian
dikediaman
almarhum
orang
tua
Penggugat
dan
Para
Tergugat/Turut Tergugat dan bisa digunakan oleh Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat untuk membuat pengajian bersama. Tergugat II sejak tahun 1969 sampai saat ini tinggal di Jakarta dan tidak bermaksud akan menjual tanah hak Tergugat II tersebut kepada orang lain serta hingga saat ini rencana tempat pengajian tersebut belum terlaksana ; -
Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II memagari tanah bagian warisan milik Tergugat II tersebut tidaklah perlu meminta ijin atau persetujuan dari Penggugat dan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat II melakukan perbuatan itu terhadap harta/barang milik Tergugat II sendiri dan tidak pernah diserahkan/diberikan kepada Penggugat ;
-
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 17 surat gugatannya yaitu dengan telah dibuatnya surat perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dibuat dengan surat di bawah tangan masing-masing oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Trutu Tergugat IV, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah oleh Tergugat II terhadap obyek perkara/sengketa boedel wari peninggalan alm Hj. Emon Fatimah yang menjadi bagian warisan/hak Tergugat II seluas ± 90 m2. Kalaupun memang ada perjanjian-perjanjian itu – Quod non – Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan urusan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV. Bidang tanah milik Tergugat II tersebut tidak pernah disepakati untuk diserahkan atau diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat II ; Hal 33 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
-
Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 18 surat gugatannya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah yang disyaratkan dalam Pasal 1320 BW/KUH Perdata adalah diharuskan adanya suatu kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi Tergugat II tidak pernah mengadakan kesepakatan ataupun menyepakati tentang pemberian atau penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa terletak di Jl. Jambudipa Nomor 99 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, seluas 941 m2, atas nama Nyi Haji Patimah (obyek sengketa) kepada Penggugat, khususnya tanah bagian warisan Tergugat II atas tanah tersebut, melainkan Tergugat II menandatangani surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 itu karena adanya kekeliruan/kekhilafan atas tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, pada saat itu Penggugat dengan tidak menjelaskan kepada Tergugat II tentang isi/maksud surat tersebut telah menyodorkan kepada Tergugat II untuk ditandatangani, padahal pada saat itu ada obyek tanah lain yang diinginkan Penggugat untuk diminta persetujuan dari ahli waris yang lain (tanah yang terletak di Dangdang Alas) yang akan ditukar dengan tanah milik Penggugat yang terletak di daerah Cireumis ;
-
Bahwa dalam Buku tentang Hukum Perjanjian yang ditulis Prof. Subekti, SH., menurut pasal 1320 KUH Perdata mengharuskan adanya suatu kesepakatan yang diberikan secara bebas dari kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian atau persetujuan. Dalam hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat perijinan/persetujuan tidak bebas, yaitu : Paksaan,Kekhilafan dan Penipuan. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifatsifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, dan kekhilafan tersebut terjadi bila seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya ;
-
Bahwa oleh karena telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan dari Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005, demikian pula perjanjian yang bermaksud untuk menyerahkan/memindahkan hak milik sesuatu barang tidak bergerak/tanah seharusnya tdiak dibuat dengan surat dibawah tangan untuk dijadikan atas hak/kepemilikan oleh Penggugat
melainkan
harus
dibuat
oleh/di
hadapan
Notaris/PPAT
sebagaimana pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Hal 34 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Januari 2005 yang dibuat secara di bawah tangan tersebut dibuat secara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; -
Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 yang menyatakan Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati secara penuh rumah a quo yang memiliki kenangan historis terhadap almarhum kedua orang tuanya serta saudara-saudara kandungnya sehingg Penggugat menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah sangan tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim. Adalah tidak sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh sebab Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut karena sebagai pemilik tanah yang berhak atas bagian warisan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II (Ibu Hj. Emon Fatimah) dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Bilamana Penggugat merasa memiliki kenangan yang mendalam atas tanah dan rumah a quo, seharusnya Penggugat merasa sengan saudarasaudaranya membangun tempat tinggal atau memanfaatkan tanah a quo, karena dengan demikian kenangan tersebut tidak akan hilang dan akan tetap tinggal di tanah peninggalan orang tua Penggugat/Tergugat tersebut ;
-
Bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa terletak di Jl. Jambudipa Nomor 99 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, seluas 941 m2, atas nama Nyi Haji Patimah (obyek sengketa) adalah sangat tidak beralasan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada maksud untuk menjual atau memindahkan hak milik tanah bagian warisan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada orang lain, malah justru oleh Tergugat I akan dipergunakan untuk tempat tinggal dan Tergugat II akan membangun sekolah mengaji gratis di atas tanah tersebut, apalagi permohonan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat, sangat tidak ada relevansinya dengan perkara ini, mohon Majelis Hakim untuk menolaknya ;
-
Bahwa oleh karena perintah untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak beralasan hukum untuk dijatuhkan kepada Tergugat II, maka mohon Majelis Hakim untuk menolaknya ;
-
Bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03/2000 tentang syarat-syarat Putusan Serta Merta, mohon Majelis menolak pula permohonan putusan serta merta yang dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
DALAM REKONPENSI : Hal 35 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
-
Bahwa mohon semua yang terurai dalam bagian Konpensi diatas dapat terulang kembali dalam bagian Rekonpensi ini sepanjang masih bersesuaian dan ada relevansinya ;
-
Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi bersama adik-adik Penggugat Rekonpensi bernama 1. H. YUSWANA SANUSI, SE bin H. ENANG HIDAYAT, 2. Hj. ATI YULIATI binti H. ENANG HIDAYAT, 3. Hj. YUYUN YULIANAH binti H. ENANG HIDAYAT, 4. H. ATIT YUNANDANG bin H. ENANG HIDAYAT, 5. Hj. LULIH YULIANA, SH binti H. ENANG HIDAYAT dan 6. ARDIAN YUTANDANG bin H. ENANG HIDAYAT, adalah ahli waris dari orang tua Penggugat Rekonpensi bernama H. Enang Hidayat (alm) dan Hj. Emon Fatimah (almh), yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa, Gambar Situasi Nomor 1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di Jl. Jambudipa Nomor 99 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjut, seluas 941 m2 tercatat atas nama Nyi Haji Patimah ;
-
Bahwa dengan dasar alasan ibu Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi (Ibu Hj. Emon Fatimah) telah mempunyai utang kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menurut Tergugat Rekonpensi sebesar
Rp.
pembayaran
19.000.000,-, utangnya
maka
tersebut
Tergugat kepada
Rekonpensi
seluruh
menuntut
ahliwaris
yang
dikonpensasikan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa, Gambar Situasi Nomor 1339/1983 tanggal 3 September 1983, terletak di Jl. Jambudipa Nomor 99 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, seluas 941 m2 tercatat atas nama Nyi Haji Patimah yang menjadi haknya seluruh ahli waris dari ibu Hj. Emon Fatimah ; -
Bahwa bila dibandingkan dengan harga tanah dan bangunan tersebut dengan besarnya utang ibu Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah dilakukan penghitungan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi termasuk uang yang dimakan ibu Penggugat Rekonpensi dan juga ibu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adlah sangat tidak etis, tidak sesuai dan tidak sebanding dan sangat merugikan semua ahli waris ibu Hj. Emon Fatimah, apalagi Tergugat I dalam Konpensi (H. YUSWANA SANUSI, SE) sudah mendirikan bangunan di atas bagian warisannya atas tanah tersebut untuk tempat tinggalnya bersama isteri dan anaknya ;
-
Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Januari 2005 untuk dijadikan dasar bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Jambudipa tersebut yang dimiliki Hal 36 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
semua ahli wari ibu Hj. Emon Fatimah telah beralih kepemilikannya ke tangannya dan membuktikan bahwa seolah-olah semua ahli waris telah menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama tersebut ; -
Bahwa senyatanya Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 tersebut lahir dan dibuat secara tidak sah karena mengandung cacat hukum yang berupa tidak adanya kesepakatan dari seluruh ahli waris, khususnya dari Penggugat Rekonpensi, dimana telah terjadi Kekhilafan atau kekeliruan dari obyek yang dijadikan kesepakatan, pada saat itu Tergugat Rekonpensi/ Penggugat
Konpensi dengan
tidak menjelaskan
kepada
Penggugat
Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tentang isi/maksud surat yang akan ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tersebut, telah menyodorkan surat kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk ditandatangani, padahal pada saat itu ada obyek tanah lain yang diinginkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk diminta persetujuan dari ahli waris yang lain (tanah yang terletak di Dangdang Alas) yang akan ditukar dengan tanah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terletak di daerah Cireumis ; -
Bahwa perbuatan Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak disepakati oleh Penggugat Rekonpensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonpensi dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak dapat secara bebas memanfaatkan/menggunakan tanah bagian warisan Penggugat Rekonpensi dari almarhumah Ibu Hj. Emon Fatimah (ibu Penggugat Rekonpensi) sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;
-
Bahwa oleh karena syarat-syarat subyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana menurut pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi yang berupa tidak adanya kesepakatan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dimana ada kekhilafan dan kekeliruan terhadap obyek perjanjian, maka Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 yang merugikan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dibatalkan dan surat tersebut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konpensi dan
Rekonpensi di atas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan : DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ; Hal 37 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
DALAM KONPENSI : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
DALAM REKONPENSI : -
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan
perbuatan
Tergugat
Rekonpensi
membuat
Surat
Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 yang merugikan Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melanggar hukum ; -
Menyatakan Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
-
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam gugat rekonpensi ini ;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam Provisi -
Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok perkara -
Menolak gugatan Penggugat dalam
Konvensi / Tergugat dalam
Rekonvensi untuk seluruhnya ; Dalam Rekonvensi -
Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 29 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Hal 38 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Rekonvensi
telah
menyatakan
permohonan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi pada tanggal 4 Agustus 2016, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Ii dalam Rekonvansi pada tanggal 27 September 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam Konvensi masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2016 serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam Konvensi pada tanggal 26 September 2016 ; -----------Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr tanggal 22 Agustus 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya DR. TOMMY SIHOTANG, SH., LL.M, dan TUMBUR LUMBAN GAOL, SH., Advokat pada Law Firm “Tommy Sihotang & Partners” berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi pada tanggal 23 Agustus 2016, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi pada tanggal 27 September 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam Konvensi pada tanggal 25 Agustus 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Konvensi pada tanggal 30 Agustus 2016, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam Konvensi pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam Konvensi pada tanggal 26 September 2016 ; ---------------------------------------------------------------------------------Membaca
Akta
Penerimaan
Kontra
Memori
Banding
Nomor
:
46/Pdt.G/2015/PN.Cjr tanggal 15 September 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam
Rekonvensi
dan
Terbanding
II
semula
Tergugat
II
dalam
Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, kontra memori banding mana telah memohon bantuan (delegasi) penyerahan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat NomorW11.U11/881/HT.04.10/X/2016 tanggal 13 Oktober 2015 ; -----------Hal 39 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Agustus 2016, Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi pada tanggal 4 Agustus 2016, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi pada tanggal 27 September 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Konvensi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam Konvensi masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2016, serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam Konvensi pada tanggal 27 September 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ; --------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -
Bahwa Pembanding berkeberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karena diputuskan bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada mengenai hukum acara perdata ;
-
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memeriksa pokok perkara dan hanya memeriksa dan menerima eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
-
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak alasan Pembanding dengan alasan kurang pihak tidaklah cukup beralasan, karena untuk menurut Pembanding bahwa nama-nama yang termuat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Januari 2005 secara substantive tidak ada kaitannya dengan perkara, dimana mereka telah menyerahkan tanah bersertifikat itu pada Penggugat dan selanjutnya mereka tidak pernah mempersoalkannya ; Hal 40 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
-
Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tindakan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan
Penggugat
yaitu
dengan
melakukan
perombakan
bangunan rumah tinggal tersebut serta sampai sekarang secara fisik masih menguasai tanah Sertifikat Hak Milik No. 201/Jambudipa dan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya ; -
Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) adalah tidak beralasan, karena adalah hak dari Penggugat untuk menentukan sendiri pihak-pihak mana yang akan digugatnya, dimana Penggugat telah dengan tepat mengajukan gugatan
terhadap
pihak-pihak
yang
merugikannya
dan
tidak
mengajukan gugatan pada pihak-pihak yang tidak ada kepentingan hukumnya dengan Penggugat ; -
Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016 dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menimbang,
bahwa
Terbanding
I
semula
Tergugat
I
dalam
Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -
Bahwa Terbanding I dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena bahwa judex factie tidaklah salah dan keliru dalam menjatuhkan amar putusan ;
-
Bahwa Pembanding telah sangat keliru dalam mencantumkan amar putusan yang termuat dalam memori bandingnya karena faktanya amar putusan yang dicantumkan bukanlah amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr tanggal 28 Juni 2016 yang sekarang
dimohonkan
bandingnya,
melainkan
amar
putusan
Pengadilan Negeri Cianjur No. 20/Pdt.G/2014/PN.Cjr tanggal 16 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -
Bahwa oleh karena Pembanding telah salah dalam mencantumkan amar putusan yang dimintakan bandingnya oleh Pembanding, sehingga alasan-alasan atau tanggapan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya menjadi tidak ada relevansinya, tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu Terbanding I memohon kepada Hal 41 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak seluruh keberatankeberatan dari Pembanding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016 ; Menimbang,
bahwa
Terbanding
II
semula
Tergugat
II
dalam
Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -
Bahwa Pembanding telah sangat keliru dalam mencantumkan amar putusan yang termuat dalam memori bandingnya karena faktanya amar putusan yang dicantumkan bukanlah amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr tanggal 28 Juni 2016 yang sekarang
dimohonkan
bandingnya,
melainkan
amar
putusan
Pengadilan Negeri Cianjur No. 20/Pdt.G/2014/PN.Cjr tanggal 16 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -
Bahwa demikian pula isi uraian tanggapan Pembanding atas pertimbangan-pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam memori bandingnya ternyata ditujukan terhadap pertimbangan
putusan
eksepsi
perkara
perdata
Nomor
20/Pdt.G/2014/PN.Cjr tanggal 16 April 2015 ; -
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka telah secara nyata dan jelas Pembanding semula Pengguat telah melakukan kekeliruan dengan memohon banding terhadap putusan perkara perdata Nomor Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. Namun masalah yang dibahas di dalam memori bandingnya adalah isi putusan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2014/PN. Cjr tanggal 16 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu Terbanding II semula Tergugat II tidak perlu dan tidak akan menanggapi memori banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat yang keliru tersebut ;
-
Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Cianjur terhadap perkara Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr, Terbanding II semula Tergugat II menilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karena itu putusan a quo haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak kemuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Hal 42 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa
pertimbangan
hukum,
pendapat
dan
kesimpulan
Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusannya Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ada kekeliruan dalam mengutip isi dictum putusan yang sangat berbeda dengan diktum putusan perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi yang membantah dan menyatakan kekeliruan kutipan diktum putusan perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr dan Pengadilan Tinggi mendapat fakta dari memori Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah keliru mengutip isi diktum putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr tersebut, dan selanjutnya berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; ---------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; -------------------------------------------------------------------------------------------Mengingat Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
Hal 43 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG
MENGADI LI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut ; -------------------
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Cianjur
Nomor
:
46/Pdt.G/2015/PN. Cjr. tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------
Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh kami sebagai H. EDWARMAN, S.H.,Hakim Ketua, H. YULIUSMAN, S.H., dan HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 508/PEN/PDT/2016/PT. BDG tanggal 31 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
H. YULIUSMAN, S.H.,
H. EDWARMAN, S.H.,
Ttd HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI, Ttd N U R D I A N A, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,Hal 44 dari 44 putusan Nomor 508/Pdt/2016/PT. BDG