PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 263 / PDT / 2017 / PT.BDG. ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1.

Drs. APEP SOBARA. Pensiunan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Sukaresmi I No.3/210B Rt.04/Rw.05, Kelurahan Cicaheum, Kec. Kiara Condong, Kota Bandung.

2.

SUTISNA,. Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Sarijadi Blok 17 No.66 Bandung.

3.

Hj. ATTISAN NURHAIDA, Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Taweuran II No. 1 Bogor.

4.

TIEN SUSILOWATI, Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Gumuruh No.65 Bandung.

5.

ATJEP

KOSWARA, Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Gg.

Sukaresmi III No.17 Bandung. 6.

ELIS NURHAYATI, Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Hantap, Gg. Jamuju Rt.07/Rw.14 Bandung.

7.

Hj. ICEU WIDANINGSIH,

Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat

tinggal di Gg. Sukaresmi I No.3/210 B Bandung. Kesemunya adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah NYI KURNIASIH, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2015, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SABARTA SEMBIRING, SH.

HARLES

SILABAN,SH. TEDDY SIHOMBING, SH. Para Advokat, berkantor di Jalan Cidurian Selatan No.98 kota Bandung,.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

3 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung tanggal 8 Desember 2016, Sebagai PARA PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT ;

LAWAN :

1.

Nona MELLISA. Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal dahulu di Jalan Pungkur No.210, Kel.Ciateul Kec.Regol, Kota Bandung, sekarang fdi Halaman 1 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

Jalan Soekarno Hatta No.505 Kota Bandung. Dalam Hal ini member kuasa kepada 1.NURSANTIYO PRASETIYO, SH,. BAMBANG AREK, SH.,

2. IYUS SOMANTRI, SH., 3.

4. RODIANSYAH NAZIBULOH, SH.

Advokad

/Penasehat Hukum pada Kantor di Jl. Sunan Ambu No.6 Kompex Guruminda, Sukaro Hata, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusu tanggal 2 Mei 2016, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 3 Mei 2017, Sebagai TERBANDING. I semula TERGUGAT I. 2.

Ny.JENI JULIAN LUIS. Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal dahulu di Jalan Pungkur No.210, sekarang di Jalan Soekarno Hatta No.505 Kota Bandung, Sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II.

3.

ENDUNG SUWARNA ( E. SUWARNA). Pensiunan.

beralamat dan

bertempat tinggal di di Cisaranten Kulon Rt.003/RW.002, Kelurahan Cisaranten

Kulon,

Kecamatan

Arcamanik,

Kota

Bandung,

sebagai

TERBANDING. III semula TERGUGAT III. 4.

SITI ROHIMAH. Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Cisaranten Kulon Rt.003/RW.002, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sebagai TERBANDING. IV semula TERGUGAT IV.

5.

LINA SUMARLINA. Mengurus Rumah Tangga,

beralamat dan bertempat

tinggal di Cisaranten Kulon Rt.003/RW.002, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sebagai TERBANDING. V

semula

TERGUGAT V. 6.

A. HAERUDIN. Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Cisaranten Kulon Rt.003/RW.002, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sebagai TERBANDING. VI semula TERGUGAT VI.

7.

H.A. EFFENDI KANTASASMITA. Pensiunan PDK, beralamat dan bertempat tinggal dahulu di Jalan Kiaracondong No.57 Bandung, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERBANDING. VII semula TERGUGAT VII.

8.

E. SUMARLINA. Pelajar, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Cisaranten, Desa Cisaranten Kulon, dahulu Kecamatan Buah batu, sekarang Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai TERBANDING. VIII semula TERGUGAT VIII.

9.

Lurah Kelurahan Cidaranten Kidul. Berkedudukan di di Jalan Raya Gedebage No.124 Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. I semula TURUT TERGUGAT I. Halaman 2 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

10. Lurah Kelurahan Babakan Penghulu. berkedudukan di Jalan Raya Gedebage No.19A, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II. 11. Camat Kecamatan Gede Bage, berkedudukan di Jalan Raya Gedebage, Kota Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. III

semula

TURUT

TERGUGAT III. 12. Camat Kecamatan Rancasari berkedudukan di Komplek Perumahan Sentosa Riung Bandung, Kota Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. IV semula TURUT TERGUGAT IV 13. Camat Kecamatan Cinambo, berkedudukan di Jalan Raya Ujung Berung, Kota Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. V

semula TURUT

TERGUGAT V. 14. Camat Kecamatan Bojongsoang, berkedudukan di Jalan Cikoneng No.20, Kabupaten Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. VI semula TURUT TERGUGAT VI. 15. NY. MARTINAH SUMARNO,SH. Notaris/PPAT, beralamat dan berkedudukan di Jalan Buah batu No.213B Kota Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. VII semula TURUT TERGUGAT VII. 16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, sebagai TURUT TERBANDING. VIII semula TURUT TERGUGAT VIII. PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 31 Mei 2017, Nomor : 263/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat Banding ; 2. Berkas

perkara,

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

:

114/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 24 Nopember 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Membaca dan memperhatikan surat gugatan tertanggal 21 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret, Halaman 3 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

dibawah Register No.114/Pdt.G/2016/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa di Bandung telah hidup seorang perempuan bernama NYI KURNIASIH terakhir bertempat tinggal di Bandung.

2.

Bahwa selama hidup Nyi. Kurniasih sampai meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1960 tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, namun meninggalkan Para Penggugat sebagai Saudara-saudara/keponakan yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 17 Maret 2015 yang diketahui oleh Camat Kiaracondong.

3.

Bahwa disamping NYI KURNIASIH meninggalkan Para Penggugat sebagai Saudara-saudara/Keponakan

yang

merupakan

Ahli

Warisnya,

juga

meninggalkan Sebidang Tanah Sawah sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik ASEP HUDAYA, Kohir No. 1475 Persil No.126a, sekarang Tanah PT. Mahkota Permata.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan :Tanah Milik EME, sekarang

Tanah

PT. Mahkota Permata. -

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik Usman, sekarang Tanah PT. Mahkota Permata.

4.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Cinambo – Cisaranten.

Bahwa Kepemilikan NYI KURNIASIH terhadap Tanah Sawah Kohir No.1474 Persil No.126a S.III Blok Rancabayawak seluas 6200 M2, adalah bersumber dari Pembagian Warisan Peninggalan dari orangtuanya bernama AMNAH yang meninggalkan Harta Warisan Berupa Tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir No.94 Persil No.126a

luas 1.860 Ha (18.600 M2) Blok

Rancabayawak, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Sumarni. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik EME. Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik USMAN. Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Cinambo – Cisaranten.

Halaman 4 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

5.

Bahwa Tanah Peninggalan dari NYI AMNAH seluas 1,860 Ha (18.600 M2) telah dibagi tiga diantaranya NYI KURNIASIH dengan Saudara-saudaranya bernama ASEP SUHADA san NYI RUBAAH, masing-masing mendapat seluas 6200 M2.

6.

Bahwa lokasi Tanah Milik

NYI. AMNAH maupun NYI KURNIASIH

dahulu

berada di Desa Cisaranten Wetan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, setelah dimekarkan menjadi Kota Bandung dimana Desa Cisaranten Wetan berubah menjadi Kelurahan Babakan Penghulu (turut Tergugat II), Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, sedangkan Lokasi Tanah Obyek Sengketa masuk menjadi lokasi Wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul dahulu masuk

Kecamatan

Rancasari,

sekarang

menjadi

Wilayah

Kecamatan

Gedebage, namun bukti kepemilikan dari Tanah sengketa sampai saat ini masih berada

pada buku Letter C

di Kelurahan Babakan Penghulu

(TurutTergugat II), Kecamatan Cinambo (Turut Tergugat V), Kota Bandung. 7.

Bahwa Kepemilikan dari NYI KURNIASIH terhadap Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a, S.III Blok RANCABAYAWAK, Luas 6200 M2, telah dipertegas dan dijelaskan Turut Tergugat II (Lurah Babakan Penghulu), sesuai dengan Suratnya pada tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 43/S.Ket-Bapeng-2015 yan menyatakan : Bahwa Tanah tersebut tercatat pada Buku Tanah/Buku Letter C Desa di Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo Bandung, pada saat Fisik tanah tersebut, masuk daerah BLOK RANCABAYAWAK, Kelurahan CISARANTEN KIDUL, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

8.

Bahwa ternyata Tanah Milik dari NYI KURNIASIH sesuai dengan Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 Blok Rancabayawak, setempat dikenal dan terletak di

Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage,

Kota Bandung, telah dikuasai dan diakui Miliknya oleh Tergugat I berdasarkan Sertipikat

Hak

Milik

No.

2909/Cisaranten

Kidul,

Surat

Ukur

No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2 terakhir tertulis atas nama Mellisa (Tergugat I). 9.

Bahwa berdasarkan data yang saat ini berada pada Para Penggugat, dimana Kepemilikan dari Tergugat I terhadap Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a S.III Blok Rancabayawak, adalah bersumber dari adanya Jual Beli antara H.A. EFFENDI KANTASASMITA (Tergugat VII) beralamat di Jalan Kiaracondong No.57 Bandung selaku Pihak Penjual

dengan

E. SUMARLINA

Bin E.


Suwarna (Tergugat VIII) , Pelajar,

beralamat di Kp. Cisaranten Desa

Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu selaku pihak Pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978 yang aktanya dibuat dan dihadapan Pupu Suradiredja selaku Camat Buah Batu, sekarang menjadi Kecamatan Bojongsoang (Turut Tergugat VI) atas Tanah Kohir No.1474 Persil No.126a S.III Blok Ranca Meri, luas 6200 M2. 10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 25 Juli 1998 dari E. SUWARNA (ENDUNG SUWARNA) Tergugat III, SITI ROHIMAH ( Tergugat IV) dan A. HAERUDIN (Terguggat VI)

yang diketahui oleh Lurah Kelurahan

Cisaranten Kidul (Turut Tergugat I ), dimana E. SUMARLINA SUWARNA (Tergugat VIII)

bin E.

pada tahun 1994 telah meninggal dunia serta

meninggalkan Ahli Waris sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama: E. SUMARNA. (ENDUNG SUWARNA), meninggalkan Tanah di BLOK

SITI ROHIMAH dan A. HAERUDIN juga

RANCA MERI, KOHIR NO.1474 PERSIL

NO.126A S.II LUAS 6200 M2 ATAS NAMA E. SUMARLINA dan telah menyepakati pula dimana Tanah a quo sebagai peninggalan dari E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (Tergugat VIII) jatuh menjadi hak miliknya E. SUWARNA. (ENDUNG SUWARNA) sebagai Tergugat III. 11. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 25 Juli 1998 dimana E. SUWARNA (ENDUNG SUWARNA) sebagai Tergugat III, mengajukan permohonan Pensertipikatan

telah

kepada Kantor Pertanahan Kota

Bandung (Turut Tergugat VIII) melalui Ajudikasi atas Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a S.III Blok RANCA MERI luas 6200 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2

tertulis atas nama ENDUNG SUWARNA

(Tergugat II). 12. Bahwa berkurangnya luas Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a, S.III luas 6200 M2, semula adalah Blok Rancayabawak, setelah jual beli antara H.A. EFFENDI KANTASASMITA dan E. SUMARLINA berubah menjadi BLOK RANCA

MERI,

yang

telah

dikonversi

menjadi

Sertipikat

Hak

Milik

No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 1109-1998 luas 5787 M2, adalah disebabkan adanya Pelabaran Sungai Cinambo – Sisaranten seluas 729 M2..


13. Bahwa

pada

8

April

2005,

dimana

Tanah

Sertipikat

Hak

Milik

No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 1109-1998 luas 5787 M2 telah dijual Tergugat III kepada NONA. MELLISA (Tergugat I) pada saat itu masih dibawah umur sehingga diwakili oleh Tergugat II selaku ibunya sesuai dengan Akta Jual Beli No. 15/2005

di hadapan

NYONYA MARTINAH SUMARMO,SH. Selaku Notaris/PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat VII), dan kemudian Tergugat I telah mengajukan balik nama kepada Kantor Pertanhan Kota Bandung ((Turut Tergugat VIII) pada tanggal 27 April 2005, sehingga Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, telah berobah dari semula atas nama ENDUNG SUWARNA /E. SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I) sampai sekarang. 14. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, keberadaan dari Tanah ADAT

Kohir

No.1474, Persil No.126a S.III Blok RANCABAYAWAK luas 6200 M2 tertulis atas nama NYI KURNIASIH telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 1109-1998 luas 5787 M2,

semula atas nama ENDUNG SUWARNA /E.

SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I) sampai sekarang, antara

pada awalnya adalah bersumber dari

adanya Jual Beli

H.A. EFFENDI KANTASASMITA (Tergugat VII) beralamat di Jalan

Kiaracondong No.57 Bandung selaku Pihak Penjual dengan E. SUMARLINA Bin E. Suwarna. (Tergugat VIII), Pelajar, beralamat di Kp. Cisaranten Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu selaku pihak Pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978 yang aktanya dibuat dan dihadapan Pupu Suradiredja selaku Camat Buah Batu, sekarang menjadi Kecamatan Bojongsoang (Turut Tergugat VI) untuk Tanah yang terletak di Blok RANCAMERI, namun Tergugat III maupun Tergugat I telah menguasai

Tanah Peninggalan dari

NYI KURNIASIH yang berada dan

terletak di BLOK RANCABAYAWAK. 15. Bahwa

menurut informasi maupun kenyataan di lokasi, keberadaan Blok

RANCABAYAWAK

selama

ini

tidak

pernah

berubah

menjadi

BLOK

RANCAMERI hal ini juga didukung fakta-fakta sesuai dengan keterangan Lurah Kelurahan Babakan Penghulu (Turut Tergugat II) yang menyatakan dimana Lokasi Kohir No.1474, Persil No.126a S.III luas 6200 M2 berada di Blok RANCABAYAWAK.


16. Bahwa menurut data kepemilikan Tanah Buku Letter C yang berada di Kelurahan Cisaranten (Turut Tergugat I) dan di Kelurahan Babakan Penghulu (Turut Tergugat II), dimana KANTASASMITA

orang yang bernama

H.A. EFFENDI

(Tergugat VII) tidak pernah sebagai pemilik Tanah Adat

Kohir 1474 Persil No.126a S.III Luas 6200 M2, Blok Rancabayawak, setempat dikenal dan terletak di

Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage,

Kota Bandung dan kepemilikan dari

NYI KURNIASIH terhadap Tanah

Sengketa Kohir No.1474, Persil No.126a S.III luas 6200 M2 menurut catatan pada buku Letter C masih tetap atas nama NYI KURNIASIH belum pernah terjadi Peralihan hak yang dilakukan NYI KURNIASIH maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya. 17. Bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut diatas,

baik berdasarkan

Keterangan/Penjelasan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga apa dasar hukum dari H.A. EFFENDI KANTASASMITA dapat mengakui sebagai

Pemilik

Tanah

Kohir

No.1474,

Persil

No.126a

S.III

Blok

Rancabayawak, luas 6200 M2 tertulis atas nama NYI KURNIASIH serta menjualnya kepada E. SUMARLINA bin E. SUWARNA sesuai dengan Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978 yang aktanya dibuat dan dihadapan Pupu Suradiredja selaku Camat Buah Batu, sekarang menjadi Kecamatan Bojongsoang (Turut Tergugat VI), serta merubah BLOKNYA semula BLOK RANCABAYAWAK didalam Akta Jual Beli menjadi BLOK RANCAMERI ?. 18. Bahwa begitu juga dengan Status pihak Pembeli bernama E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (Tergugat VIII), umur 20 tahun, Pelajar, beralamat di Kp. Cisaranten, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, sekarang Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung sampai sekarang tidak dikenal, karena berdasarkan Pengakuan dari ENDUNG SUWARNA (E. SUWARNA) Tergugat III dan SITI ROHIMAH (Tergugat IV) sebagai Suami Istri menyatakan dan menjelaskan tidak pernah melahirkan anak yang bernama E. SUMARLINA bin SUWARNA yang meninggal dunia pada tahun 1994. 19. Bahwa apabila diperhatikan nama Pembeli Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a DS.III Blok Rancabayawak dirubah menjadi blok RANCAMERI luas 6200 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978 adalah orang yang bernama E. SUMARLINA BIN E.


SUWARNA, maka menurut hukum kata BIN SUWARNA menjelaskan dimana orangtua dari E. SUMARLINA adalah yang bernama E. SUMARLINA, sedangkan orang yang bernama adalah E. SUWARNA menurut Pengakuan dari Tergugat III adalah Tergugat III sendiri, dimana E. SUWARNA kepanjangannya adalah ENDUNG SUWARNA. 20. Bahwa apabila diperhatikan Keterangan/Penjelasan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan dihubungkan dengan Pengakuan dari E. SUWARNA ( ENDUNG SUWARNA)

sebagai Tergugat III dan SITI ROHIMAH sebagai

Tergugat IV (Suami Istri)

yang menyatakan dan menjelaskan dimana H.A.

EFFENDI KANTASASNITA berdasarkan data kepemilikan pada Buku Letter C tidak pernah memilik Tanah Kohir No.1474 Persil No.126a S.III Luas 6200 M2, setempat dikenal dan terletak di

Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan

Gedebage, Kota Bandung selaku pihak Penjual, begitu juga Pembeli bernama E. SUMARLINA BIN E. SUWARNA bukan anak dari E. SUWARNA (ENDUNG SUWARNA) dan SITI ROHIMAH (Suami Isdtri),

maka jelas menurut hukum

dimana Akta Jual beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VII diduga adalah rekayasa dan nama-nama pihak yang terdapa didalam Akta Juall Beli aquo adalah FIKTIF. 21. Bahwa

menurut

Pengakuan

dari

E.

SUWARNA/ENDUNG

SUWARNA

(TERGUGAT III) dan SITI ROHIMAH ( TERGUGAT IV) Selaku Suami Istri sampai sekarang, dari hasil perkawinan telah melahirkan anak bernama LINA SUMARLINA (Tergugat V) kelahiran tahun 1977, dan LINA SUMARLINA masih hidup sampai sekarang, dan bila benar E. SUMARLINA bin SUWARNA adalah sama orangnya dengan nama LINA SUMARLINA bagimana mungkin pada tanggal 1 September 1978 dapat membeli Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a S.III Luas 6200 M2 serta menandatangani akta jual beli sebagaimana yang diuraikan dalam

Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1

September 1978 , sedangkan LINA SUMARLINA (Tergugat V) masih berumur 1 (satu) tahun dan masih BAYI. 22. Bahwa begitu juga Pengakuan dari LINA SUMARLINA (Tergugat V) secara tegas menyatakan, Saya lahir di Bandung pada tanggal 20-08-1977 dari orangtua bernama Ayah bernama

ENDUNG SUWARNA /E. SUWARNA

(TERGUGAT III) dan Ibu bernama SITI ROHIMAH (Tergugat IV) dan kedua orang tua saya tidak pernah melahirkan anak bernama E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (TERGUGAT VIII) yang telah meninggal dunia pada tahun 1994


serta nama E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (Tergugat VIII) BUKANLAH NAMA SAYA (LINA SUMARLINA) pada tahun 1998 masih berumur 1 (satu) tahun dengan kata lain masih BAYI, bukan 20 tahun dan Pelajar, masih hidup sampai sekarang serta beralamat di

Gg. H. Jakaria No.57 Rt.003/Rw.002,

Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Serta tidak pernah membeli Tanah

Adat sebagaimana diuraikan dalam Kohir No.1474

Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Sebelah Utara berbatasan dengan : -

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Sumarni.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik EME.

-

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Milik USMAN.

-

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Cinambo – Cisaranten.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978, dimana pihak Penjual H.A. EFFENDI KANTASASMITA

dan pihak Pembeli E. SUMARLINA Bin E. SUWARNA

(Tergugat VIII), Umur 20 tahun, Pelajar, yang aktanya dibuat dan dihadapan Pupu Suradiredja selaku Camat Buah Batu, sekarang menjadi Kecamatan Bojongsoang (Turut Tergugat VI), 23. Bahwa apabila diperhatikan Pengakuan dari ENDUNG SUWARNA (Tergugat III) dan SITI ROHIMAH (Tergugat IV) dan LINA SUMARLINA (Tergugat V), yang secara tegas mengakui dimana E. SUWARNA (ENDUNG SUWARNA) DAN SITI ROHIMAH sejak menikah sampai sekarang tidak pernah melahirkan anak yang bernama E. SUMARLINA bin E. SUWARNA yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan nama LINA SUMARLINA (Tergugat V) bukanlah orangnya E. SUMARLINA BIN E. SUWARNA, maka menurut hukum Status dari E. SUWARNA (ENDUNG SUWARNA)

Tergugat III, SITI ROHIMAH

sebagai Tergugat IV dan LINA SUMARLINA (Tergugat V) tidak ada hubungannya dengan anak yang bernama E. SUMARLINA bin SUWARNA, begitu juga dengan terhadap Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978, dimana pihak Penjual H.A. EFFENDI KANTASASMITA . Pensiunan PDK, beralamat di Jalan Kiaracondong No.57 Bandung dan pihak Pembeli E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (Tergugat VIII), Umur 20 tahun, Pelajar, beralamat di Kp. Cisaranten, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Buah Batu, atas Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a S.III Luas 6200 M2.


24. Bahwa menurut Pengakuan dari Tergugat III dan Tergugat IV (Suami Istri) selama menikah sampai sekarang tidak pernah melahiirkan anak bernama E. SUMARLINA bin E. SUWARNA yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, namun disatu sisi telah mengakui sebagai Ahli Waris dari E. SUMARLINA BIN SUWARNA sesuai dengan SURAT PERNYATAAN WARIS tertanggal 25 Juli 1998 yang dibuat dan ditandatangani ENDUNG SUWARNA/E. SUWARNA (Tergugat III), SITI ROHIMAH (Tergugat IV) dan A. HAERUDIN (Tergugat VI) mengaku sebagai ahli waris dari E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (Tergugat VIII) yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan satu-satunya Pemilik Tanah Adat Kohir No.1474, Persil No.126a S.II luas 6200 M2 Blok Rancabayawak dirubah menjadi Blok RANCAMERI adalah Tergugat III (E.SUWARNA), yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh LURAH CISARANTEN KIDUL pada saat itu. 25. Bahwa tindakan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI yang mengakui sebagai Akhli Waris dari E. SUMARLINA BIN E. SUWARNA yang meninggal dunia pada tahun 1994, sesuai dengan Surat Pernyataan Waris pada tanggal 25 Juli 1998

adalah merupakan Perbuatan melawan hukum serta adalah

CACAT HUKUM, karena secara hukum telah mengakui dimana Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Suami Istri tidak pernah melahirkan anak yang bernama E. SUMARLINA telah meninggal dunia pada tahun 1994, bagaimana caranya orang yang tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia dapat menjadi ahli warisnya ?, karena menurut aturan hukum yang dapat menjadi ahli waris adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal dunia, sedangkan berdasarkan fakta hukum dimana Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) tidak pernah melahirkan anak yang bernama E. SUMARLINA BIN SUWARNA yang telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan adapun anak yang dilahirkan dari Perkawinan Tergugat III dan Tergugat IV adalah bernama LINA SUMARLINA (TERGUGAT V) dan Tergugat V masih hidup sampai sekarang. 26. Bahwa adanya rekayasa dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI yang mengakui sebagai ahli waris dari E. SUMARLINA BIN E. SUWARNA adalah tiada lain untuk dapat menguasai Tanah Sengketa secara melawan hukum dengan menyerahkannya menjadi milik dari Tergugat III.


27. Bahwa begitu juga tindakan dari Tergugat III yang mengakui sebagai Pemilik Tanah Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 Blok Rancabayawak dirubah menjadi Blok RANCAMERI serta melakukan pensertipikatan melalui Ajudikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat VIII) adalah cacar hukum, karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI bukanlah ahli waris dari E. SUMARLINA BIN E. SUWARNA serta Tanah Sengketa adalah Milik dari NYI KURNIASIH yang jatuh kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya. 28. Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, nama ENDUNG SUWARNA /E. SUWARNA (TERGUGAT III)

yang merupakan

Konversi dari Tanah Kohir No.1474, Persil No.126a S.III luas 6200 M2 adalah CACAT HUKUM serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 29. Bahwa begitu juga dengan tindakan dari Tergugat III yang telah mengalihkan Tanah

Sertipikat

Hak

Milik

No.2909/Cisaranten

Kidul,

Surat

No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2,

Ukur nama

ENDUNG SUWARNA /E. SUWARNA (TERGUGAT III) , kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Jual Beli No. 15/2005 tgl. 8 April 2005 antara Tergugat III (ENDUNG SUWARNA) dengan Persetujuan SITI ROHIMAH selaku Pihak Penjual dengan Tergugat II ( JENI JULIAN LUIS (Tergugat II) bertindak selaku wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu (Tergugat I) selaku pihak Pembeli

NONA. MELLISA

yang aktanya dibuat dihadapan NYONYA

MARTINAH SUMARMO,SH. Selaku Notaris/PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat VII)

juga harus dinyatakan cacat hukum dan/ataupun batal demi

hukum. 30. Bahwa Baliknama yang dilakukan Tergugat I atas

Sertipikat Hak Milik

No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 1109-1998 luas 5787 M2, SUWARNA (TERGUGAT III)

semula atas nama ENDUNG SUWARNA /E. menjadi atas nama TERGUGAT berdasarkan

Akta Jual Beli No. 15/2005 tgl. 8 April 2005 antara Tergugat III (ENDUNG SUWARNA) dengan Persetujuan SITI ROHIMAH selaku Pihak Penjual dengan Tergugat II ( JENI JULIAN LUIS (Tergugat II) bertindak selaku wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu NONA. MELLISA (Tergugat I) selaku pihak Pembeli

yang aktanya dibuat dihadapan NYONYA

MARTINAH

SUMARMO,SH. Selaku Notaris/PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat VII)


juga harus dinyatakan cacat hukum serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 31. Bahwa begtiu juga dengan Pengakuan dari Tergugat IV (SITI ROHIMAH) mewakili Suaminya (Tergugat III) pada saat mediasi pada Kantor Pertanahan Kota bandung telah menjelaskan anaknya pernah membeli tanah dari orang yang bernama SUKRIA (Penggarap), namun tidak dijelaskan anak yang bernama siapa dan lokasi Tanahnya, serta menyatakan kemungkinan yang mensertipikatkan Tanah sengketa adalah Tergugat II melalui AJUDIKASI oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat VII). 32. Bahwa dengan demikian tindakan dari Para Tergugat I , II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang menguasai Tanah ADAT Kohir No.1474, Persil No.126a S.III Blok RANCABAYAWAK luas 6200 M2 tertulis atas nama NYI KURNIASIH yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 33. Bahwa dengan adanya tindakan dari Para Tergugat sebagai Perbuatan melawan hukum untuk menguasaiTanah Milik NYI KURNIASH sebagaimana yang

diuraikan

dalam

Kohir

No.1474,

Persil

No.126a

S.III

Blok

RANCABAYAWAK luas 6200 M2 tertulis atas nama NYI KURNIASIH yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA

(Tergugat

I),

maka

menurut

hukum

Akta

Jual

Beli

No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978, dimana pihak Penjual H.A. EFFENDI

KANTASASMITA

Kiaracondong No.57 Bandung

.

Pensiunan

PDK,

beralamat

di

Jalan

dan pihak Pembeli E. SUMARLINA bin E.

SUWARNA (Tergugat VIII), Umur 20 tahun, Pelajar, beralamat di Kp. Cisaranten, Desa Cisaranten Kulon , Kecamatan Buah Batu, SURAT PERNYATAAN WARIS tertanggal 25 Juli 1998 yang dibuat dan ditandatangani ENDUNG SUWARNA/E. SUWARNA (Tergugat III), SITI ROHIMAH (Tergugat IV) dan A. HAERUDIN (Tergugat VI) dan

Akta Jual Beli No. 15/2005 tgl. 8

April 2005 antara Tergugat III (ENDUNG SUWARNA) dengan Persetujuan SITI ROHIMAH selaku Pihak Penjual dengan Tergugat II ( JENI JULIAN LUIS


(Tergugat II) bertindak selaku wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu NONA. MELLISA (Tergugat I) selaku pihak Pembeli yang aktanya dibuat dihadapan NYONYA MARTINAH SUMARMO, SH. Selaku Notaris/PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat VII) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan serta menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena bersumber dari kepemilikan yang cacat hukum. 34. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang menguasai Tanah sengketa sebagai Tanah Milik dari Almh. NYI KURNIASIH

yang jatuh kepada Para

Penggugat, sehingga para Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateril, dan kerugian tersebut haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng diantaranya : Kerugian Materiil : a. Hasil Panen Padi sejak tahun 1978 sampai sekarang sudah berjalan 38 tahun, rata-rata 2 (dua) kali Panen pertahun , dengan nilai sekali panen adalah sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga Nilai Kerugian atas penghasilan Panen = 2 x 38 tahun x Rp. 10.000.000 = Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). b. Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat untuk mengurus Tanah sengketa sampai sekarang berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). c. Biaya Pengacara untuk mengajukan Gugatan ini sebesar Rp 15.000.000,(lima belas juta rupih). Kerugian Immateril : Bahwa akibat adanya penguasaan dan Kepemilikan dari Para Tergugat terhadap

Tanah

ADAT

Kohir

No.1474,

Persil

No.126a

S.III

Blok

RANCABAYAWAK luas 6200 M2 tertulis atas nama NYI KURNIASIH , maka secara moril telah mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.0000.000,- ( Lima milyar rupiah). 35. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (Illusoir) maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar berkenan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap :


Sebidang Tanah Sawah sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan batasbatasnya sebagai berikut : -

Seblah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik ASEP HUDAYA, Kohir No. 1475 Persil No. 126a, sekarang Tanah PT. Mahkota Permata.

-


Tanah



-

Sebelah Timur berbatasan denan : Sungai Cinambo – Cisaranten.

Yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I). Bahwa Gugatan Para Penggugat secara hukum adalah didasarkan kepada bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung

telah beralasan secara hukum untuk menerima Gugatan Penggugat

serta memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menghentikan/melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menguasai dan melakukan aktivitas diatas Tanah Sawah sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik ASEP HUDAYA, Kohir No.1475 Persil No.126a, sekarang Tanah Tanah PT. Mahkota Permata.

-


Tanah

PT.

Mahkota Permata.


-


-


Yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I). Sampai menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. PRIMAIR : 1.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan sah dan berkekutan hukum sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan.

3.

Menyatakan Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Sawah : Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik ASEP HUDAYA, Kohir No.1475PersilNo.126a,sekarang Tanah PT. Mahkota Permata.

-


Tanah



-


Yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I) adalah harta Peninggalan dari Almh, NYI KURNIASIH. 4.

Menyatakan demi hukum dimana Tanah Sengketa adalah Tanah Adat

Kohir

No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Halaman 16 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dengan batasbatasnya sebagai berikut : -

Seblah Utara berbatasan dengan : Tanah Milik ASEP HUDAYA, Kohir No. 1475 Persil No. 126a, sekarang Tanah PT. Mahkota Permata.

-


Tanah



-


Yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 11-09-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I)

Adalah Harta Peninggalan dari Ahmh. NYI

KURNIASIH yang jatuh kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari NYI KURNIASIH. 5. Menyatakan demi hukum tindakan dari Para Tergugat yang mengaku sebagai Pemilik dari Tanah Sawah Peninggalan dari Almh sebagaimana yang diuraikan dalam

NYI KURNIASIH

Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas

6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung,

yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik

No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 1109-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I ) adalah perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan batal atau tidak sah serta cacat hukum : a. Akta Jual Beli No.994/PPAT/1978 tertanggal 1 September 1978, dimana pihak Penjual H.A. EFFENDI KANTASASMITA (Tergugat VII). Pensiunan PDK, beralamat di Jalan Kiaracondong No.57 Bandung dan pihak Pembeli E. SUMARLINA bin E. SUWARNA (Tergugat VIII) Umur 20 tahun, Pelajar, beralamat di Kp. Cisaranten, Desa Cisaranten Kulon , Kecamatan Buah Batu, yang aktanya dibuat dan ditandatangani dihadapan Camat Kecamatan Buat batu sekarang Kecamatan Bojong soang, Kab. Bandung.


b. SURAT PERNYATAAN

WARIS E. SUMARLINA bin E. SUWARNA

(TERGUGAT VIII) tertanggal 25 Juli 1998 yang dibuat dan ditandatangani ENDUNG

SUWARNA/E.

SUWARNA

(Tergugat

III),

SITI

ROHIMAH

(Tergugat IV) dan A. HAERUDIN (Tergugat VI) diketahui oleh Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul. c. Akta Jual Beli No. 15/2005 tgl. 8 April 2005 antara Tergugat III (ENDUNG SUWARNA) dengan Persetujuan SITI ROHIMAH selaku Pihak Penjual dengan Tergugat II ( JENI JULIAN LUIS (Tergugat II) bertindak selaku wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu

NONA. MELLISA

(Tergugat I) selaku pihak Pembeli yang aktanya dibuat dihadapan NYONYA MARTINAH SUMARMO,SH. Selaku Notaris/PPAT di Kota Bandung (Turut Tergugat VII). 7. Menyatakan

tidak

mempunyai

kekuatan

hukum

Sertipikat

Hak

No.

No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tgl. 1109-1998 luas 5787 M2, semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (Tergugat I) . 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada kepada Para Penggugat diantaranya : Kerugian Materiil : a. Hasil Panen Padi sejak tahun 1978 sampai sekarang sudah berjalan 38 tahun, rata-rata 2 (dua) kali Panen pertahun , dengan nilai sekali panen adalah sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga Nilai Kerugian atas penghasilan Panen = 2 x 38 tahun x Rp. 10.000.000 = Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). b. Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat untuk mengurus Tanah sengketa sampai sekarang berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). c. Biaya Pengacara untuk mengajukan Gugatan ini sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupih). Kerugian Immateril : Bahwa akibat adanya penguasaan dan Kepemilikan dari Para Tergugat terhadap

Tanah

ADAT

Kohir

No.1474,

Persil

No.126a

S.III

Blok

RANCABAYAWAK luas 6200 M2 tertulis atas nama NYI KURNIASIH , maka secara moril telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.0000.000,- ( Lima Milyard rupiah).


9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban apapun dan seketika serta sekaligs sejak putusan iperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Mengukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan warkah-warkah tanah sengketa Kohir No.1474 Persil No.126a S.III luas 6200 M2 (620 Da), tertulis atas nama NYI KURNIASIH, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. 11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VIII) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat I s/d Tergugat VIII lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul seluruhnya. 13. Menghukum Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini. 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para melakukan upaya hukum banding dan kasasi. SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa kemudian ada perbaikan didalam surat gugatan Para Penggugat sebagaimana didalam surat perbaikan gugatan tertanggal 28 Juli 2016 dari kuasa hukum mereka ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, kemudian Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya baik dalam salah satu posita maupun

dalam

petitumnya

mendalilkan

meminta

Majelis

hakim

Pengadilan Negeri Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

untuk

Menyatakan

bahwa

Sertifikat

Hak

Milik

(SHM)

No.

02341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.11-09-1998 luas 5787 semula atas nama ENDUNG SUWARNA Halaman 19 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

(TERGUGAT III) menjadi atas nama Nona MELLISA (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT

TERGUGAT VIII, Cacat Hukum

dan

tidak

mempunyai kekuatan hukum dan karenanya harus dibatalkan. Bahwa,

objek

perkara

aquo

yaitu

Sertifikat

Hak

Milik

(SHM)

No.

02341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.1109-1998 luas 5787 semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT 111),

sekarang

telah

berubah

menjadi

Sertipikat

Hak

Milik

No.2909/Cisaranten Kidul atas nama Nona MELLISA (TERGUGAT I), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (TURUT TERGUGAT VIII), sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU.No.5 Tahun 1986 jo UU.No.9 Tahun 2004) yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tindakan

hukum

Tata

Usaha

Negara

yang

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata". Bahwa, dari fakta dan dasar hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena yang menjadi objek perkara adalah Putusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pasal 53 UU.No.5 tahun 1986 gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 disebutkan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam janaka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengaiukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".


Bahwa, salah satu objek perkara aquo Milik TERGUGAT I yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.11-09-1998 luas 5787 semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT

III)

dan

telah

berubah

jadi

Sertpikat

Hak

Milik

No.

2909/Cisaranten Kidul atas nama Nona MELLISA (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VIII, adalah Sertifikat Hak Milik yang telah lama terbit dan telah melebihi lima tahun, karena objek tersebut berasal dari pembelian dari sdr.ENDUNG SUWARNA, berdasarkan Akta Jual beli No.15/2005 tanggal 8 April 2005 yang dibuat di hadapan NY. MARTINAH SUMARNO, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertipikat yang menjadi objek perkara sudah tidak dapat dituntut lagi oleh Para Penggugat karena sudah diterbitkan Iebih dari 5 (lima) tahun. 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( Obscuur libel) a. Bahwa, selain itu dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mana batas-batas tanah yang digugat. Dalam posita maupun petitum gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas tanah yang pasti dan Batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, hal ini terbukti dari uraian - uraian sebagai berikut : Di dalam posita butir 3 Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa seluas 6.200 M2 terletak di blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage , dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: berbatasan dengan tanah milik ASEP HUDAYA (sekarang PT MAHKOTA PERTAMA)

Barat

: berbatasan dengan tanah milik EME (sekarang PT. MAHKOTA PERMATA)

Selatan : berbatasan

dengan

tanah

milik

USMAN

(sekarang

PT.

MAHKOTA PERMATA) Timur

: berbatasan dengan sungai Cinambo Cisaranten

Namun dalam posita butir 22 Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 6.200 M2 , Kohir 1474 , Persil 162 A S 111 tertulis atas nama NYI KURNIASIH, terletak di blok Rancabayawak,


Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, dan sebelah utaranya berbatasan dengan : Utara

berbatasan dengan tanah milik SUMARNI

Barat

berbatasan dengan tanah milik EME

Selatan berbatasan dengan tanah milik USMAN Timur

berbatasan dengan sungai Cinambo Cisaranten

Bahwa selain batas-batas yang tidak jelas di dalam posita Para Penggugat butir 8 disebutkan bahwa luas tanah objek sengketa yang menjadi objek perkara

aquo

adalah

seluas

5.787

M2

berdasarkan

SHM

No.

2909/Cisaranten Kidul , surat ukur No. 2341/Cisaranten Kidul tanggal 11 September1998 terakhir tertulis atas nama MELISA (Tergugat I ) dan hal ini bertentangan dengan petitum Para Penggugat butir 3 dan 4 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah seluas 6.200 M2 yang terletak di blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Fakta ini pun bertolak belakang dan bertentangan dengan surat keterangan Lurah Babakan Penghulu Turut Tergugat II ) tanggal 30 Juni 2015 No. 43/S.Ket-Bapeng-2015 yang menyatakan tanah tersebut tercatat pada buku tanah Letter C desa di Kelurahan di Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo Bandung. Sementara luas fisik yang ada di sertifikat hanya seluas 5.787M2 Surat keterangan lurah Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo Kota Bandung secara hukum patut disangsikan keabsahannya serta keasliannya karena surat keterangan tersebut dibuat di luar persidangan / dimohonkan secara sepihak yang lokasi serta luasnya bertolak belakang dengan lokasi objek tanah yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin secara hukum seorang pejabat pemerintah menerangkan keadaan dan lokasi tanah yang berada di luar wilayahnya,apalagi keterangannya tidak akurat terutama menyangkut kondisi fisik tanah yang bersangkutan , luas tanah dan batasbatas tanah yang tidak jelas dan berada di wilayah yang bukan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat jelasjelas adalah gugatan yang sangat kabur dan karenanya haruslah dikesampingkan.


Bahwa berdasarkan hal tersebut, karena gugatan Para Penggugat terutama yang berkenaan dengan batas-batas tanah dan luas serta ukurannya yang didalilkan dalam perkara aquo telah saling betolak belakang antara posita dan petitum gugatannya sehingga menjadi tidak jelas/kabur, yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal

ini

sesuai

dengan

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

RI

No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas, tentang letak,batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", Hal ini sesuai pula dengan pasal 8 RV, yang menyatakan : Bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jeias dan tertentu,demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), salah satunya yaitu : " tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan objek gugatan Para Penggugat, mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas". Dengan tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dalam gugatan maka secara hukum berakibat gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libei). b. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dalam perkara aquo, dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua kandungnya, apa kaitannya Penggugat dengan Alm.Nyi Kurniasih apakah anak/cucu/keponakan atau justru orang yang tidak ada hubungan darah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Almarhumah. bahkan Para Penggugat dalam positannya tidak menjelaskan sama sekali mengenai status objek sengketa tersebut, apakah harta asal atau harta bersama dari Nyi Kurniasih. Hal ini sangatlah beralasan karena kalau objek tersebut adalah harta bersama, maka Para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris yang berhak karena ada ahli waris lain yang juga berhak yang harus diikut sertakan dalam perkara aquo. Hal ini sangatlah berdasar secara hukum, karena apabila ada ahli waris lain selain Penggugat, maka patut dipertanyakan itikad balk Penggugat yang de fakto telah berusaha menghilangkan status keakhli warisan dan hak orang Halaman 23 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

lain, karena dalam perkara aquo Penggugat seolah-olah bermaksud menguasai sendiri objek peninggalan Almah.Nyi Kurniasih quod non karena objek tersebut sudah menjadi milik orang lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO ). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat Idan II mohon agar apa yang terurai dalam eksepsi terurai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. 2. Bahwa Tergugat I dan II menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas dalam bagian pokok perkara ini. 3. Bahwa, sebelum menguraikan Iebih jauh mengenai dalil-dalil jawaban, perkenankanlah Tergugat I dan H mempertanyakan niat baik Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini yang secara hukum sangat jangggal dan di luar logika hukum, hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut : 4. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya butir 8,9,11,13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almh. NYI KURNIASIH berdasarkan Kohir 1474, persil 12 A S III , luas 6.200 M2 yang pada tanggal 1 September 1978 berdasarkan

akta

jual

beli

No.

994/PPAT/1978

dihadapan

PUPU

SURADIRJA ( Turut Tergugat VI) objek tersebut telah diperjual belikan kepada E. SUMARLINA bin E. SUWARNA ( Tergugat III ) dan oleh E. SUWARNA objek tersebut disertifikatkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat VIII ) melalui proses ajudikasi dan selanjutnya pada tanggal 8 April 2005 objek tersebut dijual oleh Tergugat III kepada Nn. MELISA berdasarkan akta jual beli No. 15/2005 yang dibuat di hadapan Ny. MARTINAH SUMARNO, SH ( Turut Tergugat VII) . Almarhum NYI KURNIASIH sendiri berdasarkan posita butir 2 telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 10 Agustus 1960 , namun Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli warisnya anehnya baru membuat surat keteran an waris yang dibuat dan hanva diketahui oleh Camat Kiaracondong Urinal 17 Maret 2015. Halaman 24 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

Itu artinya surat keterangan waris baru dibuat oleh pihak-pihak yang mengaku ahli waris NYI KURNIASIH 55 tahun kemudian setelah mengetahui bahwa di daerah Cisaranten Kidul harga tanah telah melambung tinggi dan direncanakan akan dibangun real estate oleh salah satu pengembang ternama. Yang menjadi masalah adalah apabila objek sengketa memang menjadi hak Para Penggugat, mengapa dalam kurun waktu 55 tahun sejak AImh.Nyi Kurniasih surat keterangan ahli waris tersebut tidak dibuat dan baru dibuat 55 tahun kemudian ? Para Penggugat kemudian dengan berbekal surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo, kemudian mengajukan gugatan kepada Para Tergugat termasuk kepada Tergugat I dan II seolah-olah objek sengketa adalah miliknya. Padahal Surat keterangan Lurah Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo Kota Bandung tersebut, secara hukum patut disangsikan keabsahannya serta kebenarannya karena surat keterangan tersebut dibuat di luar persidangan / dimohonkan secara sepihak oleh Para Penggugat yang lokasi serta Iuasnya bertolak belakang dengan lokasi objek tanah yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin secara hukum seorang pejabat pemerintah menerangkan keadaan dan lokasi tanah yang berada di luar wllayahnya,apalagi keterangannya tidak akurat terutama menyangkut kondisi fisik tanah yang bersangkutan , luas tanah dan Batas-batas tanah yang tidak jelas dan berada di wilayah yang bukan kewenangannya. Bahwa objek sengketa tersebut telah beberapa kali beralih kepemilikan diantaranya pada tanggal 1 September 1978 di hadapan PPAT Camat / aparat

yang

berwenang

telah

diperjualbelikan

ke

E.

SUMARLINA

kemudian pada tahun 1998 oleh ENDUNG SUWARNA selaku ahli waris E. SUMARLINA telah dibaliknama melalui proses ajudikasi sehingga terbitlah sertifikat hak milik No. 02341 /Cisaranten Kidul/1998 atas nama ENDUNG SUWARNA sebelum akhirnya pada tanggal 8 April 2005 diperjualbelikan kembali oleh yang bersangkutan kepada Nn. MELISA (Tergugat I) berdasarkan akta jual bell No. 15./2005 yang dibuat di hadapan NY. MARTINAH SUMARNO, SH Notaris / PPAT di Bandung (Turut Tergugat VII) sebelum akhirnya objek tersebut dirubah dan dibaliknama menjadi sertifikat No. 2909/Cisaranten Kidul atas nama Nn. MELISA (Tergugat I).


Bahwa terhitung sejak tahun 1978 sampai 2016 ( kurang lebih dalam kurun waktu 38 tahun ) objek sengketa tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan kepemilikan, dan dalam jangka waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris Nyi Kurniasih yang mengaku sebagai pemilik objek sengketa. Padahal dalam kurun waktu tersebut objek telah dikuasai, digarap dan dimiliki orang lain serta hasilnya tidak diserahkan kepada Para Penggugat. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat disangsikan itikad balk Para Penggugat yang secara tiba-tiba muncul dan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah bekerja sama dengan bekerjasama dengan sdr. ENDUNG SUWARNA ( Tergugat III) dan istrinya SIT! ROHIMAH ( Tergugat 1V) yang tidak pernah hadir dalam persidangan namun membuat pengakuan yang bertolak belakang seolah-oIah ENDUNG SUWARNA dan SIT! ROHIMAH tidak pernah memiliki dan menjual objek sengketa kepada Tergugat 1 di hadapan NY. MARTINAH SUMARNO, SH / Notaris PPAT di Bandung. Dalil Para Penggugat tersebut jelas-jelas adalah dalil yang sangat menyesatkan dengan tujuan untuk merampas hak orang lain. Kalau memang Tergugat III dan IV merasa tanah yang dijualnya bukan miliknya, lalu mengapa yang bersangkutan mau datang ke PPAT membuat dan menandatangani akta jual bell lalu menerima dan mengambil uang penjualan tanah dari Tergugat I dan II ? dan setelah harga tanah melambung tinggi tidak mengakui adanya jual bell tersebut. Fakta ini justru memperjelas adanya persengkongkolan antara Para Penggugat dibantu oknumoknum yang tidak bertanggung jawab dengan imbalan iming-iming keuntungan yang dijanjikan Para Penggugat. Bagaimana mungkin sertipikat sebagi bukti otentik kepemilikan tanah yang telah berpuluh-puluh tahun dan kemudian sudah beralih kepemilikannya ke beberapa pihak dengan melalui mekanisme dan prosedur yang benar berdasarkan proses ajudikasi, pengumuman di media masa (untuk memberikan kesempatan bagi pihakpihak yang merasa memiliki tanah yang sama melakukan keberatan) clan balik nama serta proses yang benar dapat dibatalkan atau dipotahkan hanya oleh surat keteranaan waris di bawah tanaan tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat di bawah tanaan ( 55 tahun setelah Pewaris Meninaaal ) oleh Para Penggugat dan hanya diketahui oleh Camat Kiaracondonq dan hanya berdasarkan Surat keteranaan lurah Babakan Pen • hulu Kecamatan Cinambo Kota Bandun • an • secara hukum patutdisancisikan keabsahannya serta kebenarannya karena surat keteranqan tersebut dibuat di luar persidanqan I dimohonkan secara sepihak oleh Para Penggugat yang lokasi serta luasnya bertolak belakanq

dengan lokasi


obiek tanah yang sesunpauhnva. Bagaimana mungkin secara hukum seorang pejabat pemerintah menerangkan keadaan dan lokasi tanah yang berada di luar wilayahnya,apalagi keterangannya tidak akurat terutama menyangkut kondisi fisik tanah yang bersangkutan , luas tanah dan batas-batas tanah yang tidak jelas dan berada di wilayah yang bukan kewenangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sejak awal dapat diduga bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang sengaja dibuat dari hasil rekayasa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan merampas hak orang lain, yang secara hukum harus dilindungi karena dalam perolehannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bahwa perlu Tergugat I dan II jelaskan tidak benar apabila SHM .2909/ Kel.Cisaranten Kidul tidak sah/ mengandung cacat hukum. Proses penerbitan SHM tersebut telah sesuai prosedur hukum yang berlaku karena objek tersebut telah dibeli dihadapan pejabat yang berwenang dan dimiliki oleh Tergugat I sejak tahun 2005 dan berasal dari pembelian SHM. No.2341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.11-09- 1998 luas 5787 semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT 111) dan telah berubah jadi Sertpikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul atas nama Nona MELLISA (TERGUGAT I) 6. Bahwa sebelum membeli tanah-tanah tersebut di atas untuk melindungi hak Tergugat I dan II selaku calon pembeli yang beritikad balk dan agar mendapat kepastian hukum, Tergugat IV telah bersikap sangat berhati-hati cermat dan teliti dengan mengecek riwayat tanah yang akan dibeli. Untuk itu dengan bantuan notaris / PPAT NY.MARTINAH SUMARNO,SH, ( TURUT TERGUGAT VII) telah meminta tolong yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pengecekan balk di lapangan maupun melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat VIII ) dimana dari hasil penelitian dan pengecekan tersebut didapat hasil sebagai berikut :  Tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Sdr.E. SUWARNA adalah

Tanah yang TELAH BERSERTIFIKAT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat VIII), yaitu Sertifkat Hak Milik No. 2341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.1109-1998 luas 5787, yang terbit berdasarkan proses ajudikasi.


 Lokasi tanah, luas dan batas-batas tanah telah sesuai dengan Sertifikat Hak

Milik No. 2341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.11-09-1998 luas 5787 M2 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat VIII).  Tanah-tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak dikenakan

pemblokiran/sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu utang atau diberati dengan beban-beban apapun juga. 7. Bahwa karena proses jual bell objek perkara aquo telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar dan Tergugat I adalah Pembeli yang beritikad balk maka kepemilikan Tergugat I atas objek perkara aquo harus dilindungi, hal ini sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang berbunyi : "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad balk sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual bell tanah); Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."; Rumusan hukum tersebut di atas, menurut Tergugat I dan II sangat tepat diterapkan dalam perkara aquo, karena selain untuk melindungi pihak pembeli yang beritikad balk, juga untuk menjamin adanya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bagi pembeli yang beritikad balk serta melindungi pembeli yang beritikad balk dari perbuatanperbuatan yang tidak bertanggung jawab dari pihak penjual; 6.

Bahwa

karena

proses

pembuatan

Sertifikat

Hak

Milik

(SHM)

No.2341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998 tg1.1109-1998 luas 5787 semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT lit) dan telah berubah jadi Sertpikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul atas nama Nona MELLISA (TERGUGAT I) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VIII tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dimana peralihannya dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana PPAT adalah pejabat umum sebagai satu-satunya pejabat

yang berwenang untuk membuat

akta-akta otentik mengenai

pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 Jo. Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 yang telah pula Halaman 28 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

diberlakukan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; oleh karena itu segala bentuk pemindahan / pengalihan hak atas tanah yang dibuat oleh / dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna (verplichte bewijs) tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, mengikat pula kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat balk secara formil maupun materil. Sehingga oleh karenanya SHM No2341/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No. 02341/Cisaranten 9Kidul/1998 tg1.11-09-1998 luas 5787 semula atas nama ENDUNG SUWARNA (TERGUGAT

III)

dan

telah

berubah

jadi

Sertipikat

Hak

Milik

No.

2909/Cisaranten Kidul atas nama Nona MELLISA (TERGUGAT I) tersebut adalah sah menurut hukum, dan tidak ada pula alasan untuk dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. 7.

Bahwa selanjutnya karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II,oleh karena itu dalil dan tuntutan Para Penggugat yang menuntut ganti kerugian

apalagi

meminta

pembatalan

Sertipikat

Hak

Milik

No.02909/Kel.Cisaranten Kidui atas nama Tergugat I, adalah tuntutan yang tidak berdasar dan haruslah ditolak dan dikesampingkan. 8.

Bahwa, selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat termasuk tuntutan ganti kerugian dan permohonan sita jaminan, haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, TERGUGAT I dan II , mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya



Menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

onvankelijke verklard / NO) DALAM POKOK PERKARA 

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;


SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, kemudian Turut Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Setelah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Maret 2016, Para Penggugat telah melakukan kesalahan dengan menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini dikarenakan tidak ada satupun dalil gugatan dalam surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III. Dan ditariknya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo hanyalah karena objek sengketa berada di wilayah administrasi Turut Tergugat III. Oleh karena itu, Turut Tergugat 111 mohon dengan segala hormat agar Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan dan menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan pula kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara.

2.

Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis diakui oleh Turut Tergugat III;

3.

Bahwa terkait kedudukan Camat Gedebage selaku Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata ini adalah tidak ada hubungan Hukum sama sekali sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi di atas dan lagipula pada saat terjadi Transaksi Jual Bell antara H.A EFFENDI KANTASASMITA selaku Penjual dan E. SUMARLINA bin E. SUWARNA selaku Pembeli tahun 1978 Halaman 30 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

dan transaksi Jual Beli antara E. SUWARNA selaku Penjual dan NONA MELLISA selaku Pembeli pada tahun 2005 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Kecamatan

Gedebage Belum

Terbentuk. Dengan demikian Camat Kecamatan Gedebage selaku Pejabat Kepala Wilayah Kecamatan Gedebage Kota Bandung tidak ada kaitannya secara Hukum. 4.

Bahwa sekali lagi Turut Tergugat I1I tegaskan tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III, serta jelas bahwa ditariknya Turut Tergugat III dalam perkara ini hanya sekedar memenuhi kelengkapan para pihak yang berperkara agar tunduk dan patuh kepada Putusan Pengadilan. Oleh karena itu. Turut Tergugat III mohon dengan segala hormat agar Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dan cukup beralasan pula kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan

para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijke Verklaard). Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI 1

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat ;

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE) Bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 8 dan 13, Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan telah dikuasai dan diakuinya milik Tergugat I berdasarkan sertipikat Hak Milik No.2909/Cisaranten Kidul, Surat Ukur No.02341/Cisaranten Kidul/1998, tanggal 11 September 1998, luas 5.785 M2, tercatat atas nama Endung Suwarna (Tergugat kemudian dijual kepada nama Mellisa (Tergugat I), berdasarkan Akta Jual Beli No.15/2005, dan diajukan Batik Nama ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga saat ini sertipikat tersebut telah berubah dari semula atas nama Endung Suwarna/E.Suwarna (Tergugat III), menjadi atas nama Nona Mellisa (Tergugat I). Tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung, karena substansi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha Negara yang menguji tentang prosedur tata peraturan proses penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (proses penerbitan sertipikat a quo). Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Penggugat yang menginginkan sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan cacat hukum, dengan demikian permasalahan a quo murni kompetensi kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo.Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 jis Undang-Undang No.51 Tahun 2009. Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Kota Bandung (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).


3. TENTANG KUALITAS PENGGUGAT (ONBEVOEG) Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat bagian posita yang pada pokoknya menyatakan Penggugat quad non mengaku selaku ahli waris Nyi Kurnaesih, pemilik tanah milik adat Persil 126a S.III Kohir 1474 luas ± 6.200 M2, tertulis atas nama Nyi Kurnaesih, Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung asal warisan peninggalan dari orang tuanya bernama Amnah, yang meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir No.94 Persil 126a, luas 1,860 Ha (18.600 M2), Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Bahwa fakta hukum berdasarkan data pada Turut Tergugat VIII, atas tanah sengketa berupa Hak Milik No.02909/Kelurahan Cisaranten Kidul, adalah konversi dari tanah milik adat Persil 126a S.III Kohir No.1474 atas nama Endung Suwarna, sebagai ahli waris dari E. Sumarlina bin E. Suwarna, sesuai surat pernyataan waris tanggal 25 Juli 1998, yang diketahui Lurah Cisaranten Kidul. Bahwa E. Sumarlina bin E. Suwarna, memperoleh tanah aquo berdasarkan jual bell dengan H.A. Effendi Kantasasmita, sesuai Akta Jual Beli Nomor 994/PPAT/1978 tanggal 01 September 1978, sehingga gugatan dari Penggugat tidak ada hubungan keperdataan dengan tanah quad non pengakuan milik Penggugat atau

klaim Penggugat, dengan demikian Penggugat

tidak

mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan. Bahwa Prof. Dr. Philippus. M. Hajjon, SH dalam bukunya "Pengantar Hukum Administtrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya. Perihal kwalitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berarti bila tidak ada kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas "Point d'interest-Point d'action atau No Interest No action".


Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak berkualitas atas tanah a quo sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung tidak terpenuhi yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 4. TENTANG GUGATAN ERROR IN OBJECTO Bahwa, posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat quad non mengaku selaku ahli waris Nyi Kurnaesih, pemilik tanah milik adat Persil 126a S.III Kohir 1474 luas ± 6.200 m2 tertulis atas nama Nyi Kurnaesih, Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung asal warisan peninggalan dari orang tuanya bernama Amnah, yang meninggaikan harta warisan berupa tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir No.94 Persil 126a, luas 1,860 Ha (18.600 M2), Blok Rancabayawak, dengan batas-batasnya :  sebelah Utara

: tanah milik Asep Hudaya, Kohir 1457 Persil 126a, sekarang PT. Mahkota Permata

 sebelah Barat

: tanah milik Eme, sekarang tanah PT.Mahkota Permata

 sebelah Selatan : tanah milik Usman, sekarang tanah PT.Mahkota Permata  sebelah Timur

: sungai Cinambo

Bahwa dalam posita gugatan angka 6 dan 7, Penggugat menyatakan : angka 6 : Bahwa lokasi tanah milik Nyi. Amnah maupun Nyi. Kurniasih dahulu berada di Desa Cisaranten Wetan, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, setelah dimekarkan menjadi Kota Bandung dimana Desa Cisaranten Wetan berubah menjadi Kelurahan Babakan Penghulu (turut Tergugat II), Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, sedangkan lokasi tanah objek sengketa masuk menjadi wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul dahulu masuk Kecamatan Rancasari, sekarang menjadi Kecamatan Gedebage, namun bukti kepemilikan dari tanah sengketa sampai saat ini masih berada pada buku letter C di Kelurahan Babakan Penghulu (turut Tergugat II), Kecamatan Cinambo (turut Tergugat V), Kota Bandung. Halaman 34 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

angka 7 : Bahwa kepemilikan dari Nyi. Kurniasih terhadap Kohir No.1474 Persil 126a S.III Blok Rancabayawak, luas 62.00 M2, telah dipertegas dan dijelaskan Turut Tergugat II (Lurah Babakan Penghulu), sesuai suratnya pada tanggal 30 Juni 2015 Nomor 43/S.Ket-Bapeng-2015 yang menyatakan bahwa tanah tersebut tercatat pada buku tanah/buku letter C Desa di Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo Bandung, pada saat fisik tanah tersebut masuk daerah blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Bahwa fakta hukum berdasarkan data pada Turut Tergugat VIII, tanah objek sengketa berupa sertipikat Hak Milik No.02909/Kelurahan Cisaranten Kidul, adalah konversi dari tanah milik adat Persil 126a S.III Kohir No.1474 atas nama Endung Suwarna, sebagai ahli waris dari E. Sumarlina bin E. Suwarna, yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan H.A. Effendi Kantasasmita, sesuai Akta Jual Beli Nomor 994/PPAT/1978 tanggal 01 September 1978, atas tanah aquo terletak di Blok Rancameri, Desa Cisaranten Kidul, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung, dan setelah dimekarkan menjadi wilayah Kota Bandung, menjadi terletak di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sejak tahun 1978 yaitu sebelum pemekaran wilayah Kota Bandung, objek tanah aquo sudah sejak awal sudah berada/terletak di Blok Rancameri Desa Cisaranten Kidul dan hanya berubah nama Desa menjadi Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Buah Batu (setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Rancasari), sehingga bagaimana mungkin tanah aquo berubah menjadi terletak Blok Rancabayawak, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo yang kemudian dianulir kembali dengan surat Lurah Babakan Penghulu tanggal 30 Juni 2015 Nomor 43/S.Ket-Bapeng-2015, yang menyatakan fisik tanah objek sengketa tersebut berada di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage dan pernyataan tanah tersebut masuk wilayah Kecamatan Gedebage adalah hal yang keliru karena secara administratif Kelurahan Cisaranten Kidul tidak pernah masuk dalam wilayah Kecamatan Gedebage, tetapi secara adminsitratif masuk dalam wilayah Kecamatan Rancasari. Apabila dicermati baik asal-usul riwayat tanah maupun lokasi obyek sengketa jelas dan terang fakta terungkap bahwa Penggugat telah salah menunjukan


obyek sengketa, dimana sebenarnya tanah milik Penggugat tidak berada di Blok Rancameri, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta lapangan tersebut diatas, telah nyata-nyata dalil posita maupun petitum gugatan gugatan Penggugat dimaksud telah salah menunjukan obyek, yang sebenarnya atas tanah a quo adalah benar milik Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 02909/Kelurahan Cisaranten Kidul. Bahwa, dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud error in objecto maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; 5.

TENTANG GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBELE Bahwa terdapat ketidakjelasan dari posita gugatan yaitu dalam hal menyatakan letak tanah objek sengketa yang berada di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas dikarenakan penamaan Blok sebelum pemekaran wilayah Kabupaten menjadi Kota Bandung tidak akan berubah, dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 994/PPAT/1978 tanggal 01 September 1978, maka sejak tahun 1978 tanah tersebut telah berada/terletak di Blok Rancameri, dan tidak berubah menjadi terletak di Blok Rancabayawak, begitu pula letak Kecamatan dahulu terletak di Kecamatan Buah Batu dan setelah dimekarkan menjadi Kota Bandung, tidak menjadi terletak di wilayah Kecamatan Gedebage, tetapi menjadi terletak di wilayah Kecamatan Rancasari. Demikian pula petitum gugatan dari Penggugat yang memohon obyek sengketa tanah kohir 1474 Persil 126a S.111 seluas 6.200 M2, tertulis atas nama Nyi. Kurniasih terletak di Blok Rancabayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, yang telah dikonversi menjadi sertipikat Hak Milik No.2909/Kelurahan Cisaranten Kidul semula atas nama Endung Suwarna (Tergugat 111) menjadi atas nama Nona Mellisa (Tergugat I) adalah Harta peninggalan dari alm. Nyi. Kurniasih dan mohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas sertipikat tersebut, adalah kabur dan tidak jelas,

karena

fakta

hukum

menunjukan

bahwa

sertipikat

Hak

Milik

No.2909/Kelurahan Cisaranten Kidul, yang diterbitkan berdasarkan alas hak yaitu Akta Jual Beli Nomor 994/PPAT/1978 tanggal 01 September 1978 adalah terletak di Blok Rancameri, Kelurahan Cisarenten Kidul, Kecamatan Rancasari Halaman 36 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

(dahulu Kecamatan Buah Batu), dan bukan terletak atau tidak pernah masuk di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Dikarenakan gugatan Penggugat jelas dan terang kabur, tidak jelas (Obscuur Libele) maka sudah sepatutnya gugatan a quo untuk tidak diterima. 6.

TENTANG GUGATAN DALUWARSA Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 menegaskan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikatnya". Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Sertipikat obyek sengketa berasal dari sertipikat Induk berupa Hak Milik No.2909/Kel.Cisaranten Kidul diterbitkan pada tanggal 14 September 1998, sedangkan Penggugat baru merasa mempunyai kepentingan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah masa berlaku 5 (lima) tahun terlewati sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Sehingga dengan mempedomani ketentuan pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Bandung yang tercatat pada register perkara No.114/Pdt.G/2016/PN.Bdg pada tanggal 30 Maret 2016, telah melewati masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yang konsekwesinya hak mengajukan keberatan tentang penerbitan sertipikatnya telah daluwarsa. Bahwa apabila memang benar tanah obyek perkara milik Penggugat (padahal belum tentu) maka permasalahan ini timbul adalah akibat kelalaian dari para Penggugat sendiri yang tidak menjaga dan memelihara asset harta warisan dengan pihak ahliwaris sebelumnya (Orangtua Penggugat) yang mana masalah kepemilikan dari pewarisan sudah jelas merupakan masalah keperdataan, dan akibat dari kelalaian para Penggugat tersebut apabila dikaitkan secara keperdataan yang telah mendiamkan persoalan warisan lebih dari 18 tahun sehingga telah daluwarsa tentang Kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi Halaman 37 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

vide Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : "orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut." Oleh karenanya gugatan aquo telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan guagatan, maka Turut Tergugat VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard); Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasardasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksan Perkara aquo, berkenan memutuskan dan menyatakan " Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya ". DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat VIII dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ; 2. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang yang khususnya ditujukan kepada Turut Tergugat VIII, dikarenakan Turut Tergugat VIII dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), dan penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pennerinah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, sehingga Turut Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat. 1.

Bahwa untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat VIII dan memperjelas pokok permasalahan perkara a quo berikut kronologis Tanah Sertipikat Hak Milik No. 2909/ Kelurahan Cisaranten Kidul sebagai berikut :


 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2909/ Kelurahan Cisaranten Kidul, Surat

Ukur tanggal 1109-1998 No. 2341/Cisaranten Kidul/1998, Asal Pengakuan Hak Bekas Tanah Milik Adat C. 1474 P.126a S.III, terbit pada tanggal 14-091998, semula seluas 6.516 M2 kemudian berkurang 729 M2 karena terkena proyek normalisasi Sungai Cinambo-Cisaranten, sehingga luas sisa tanahnya menjadi seluas 5.787 M2, tercatat atas nama ENDUNG SUWARNA;  Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2909/ Kelurahan Cisaranten Kidul dimaksud

saat ini telah beralih kepemilikan dari semula atas nama ENDUNG SUWARNA menjadi atas nama Nona MELLISA berdasarkan Akta Jual Bell Nomor 15/2005 Tanggal 08-04-2005 yang dibuat oleh Nyonya MARTINAH SUMARNO, SH. Selaku PPAT;  Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2909/ Kelurahan Cisaranten Kidul terdapat

catatan Blokir berdasarkan surat dari Drs. APEP SOBARA, selaku kuasa ahli waris Almh. NYI KURNIASIH, alamat JI. Ahmad Yani Gg. Sukaresmi I No.3/210B RT.04/RW.05 Kelurahan Cicaheum, Tanggal 06 April, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pemblokiran terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 2909/ Kelurahan Cisaranten Kidul dikarenakan Sertipikat tersebut berada diatas tanah APEP SOBARA dengan Nomor Kohir 1474, Persil 126B.II, Blok Rancabayawak, luas 620 da (6200 M2) atas nama NYI KURNIASIH. Ditindak lanjuti dengan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan

Kota

Bandung

tanggal

11

Mei

2015

Nomor

:

774/7.32.73/V/2015. 4. Bahwa karena penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 197 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, maka penerbitan sertipikat tersebut :  Telah sesuai dengan azas legalitas ;  Tidak berbuat sewenang-wenang ( De tornement de pouvoir) ;  Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur) ;  Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB) ;

Atas dasar uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus: Halaman 39 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat VIII ; 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono). Menimbang, karena adanya eksepsi tentang kompetensi absolut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan sela No.114/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 6 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara aquo. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bandung, telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2016, Nomor : 114/PDT/G/2016/PN.Bdg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM PROVISI: 

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI: 

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA 

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.12.776.000,(dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );


Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut : 1. Risalah pemberitahuan isi putusan Nomor : 114/Pdt/2016/PN.Bdg, yang dilakukan oleh RACHMAT JUMARA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri bandung, yang isinya menyatakan bahwa pada Tanggal 21 Desember 2016, masing-masing telah diberitahukan tentang isi putusan perkara tersebut kepada Terbanding III, IV, V, VI, dan VII semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII serta Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ; 2. Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 161/PDT.B/2016/PN.DBdg tanggal 08 Desember 2016, yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal, 08 Desember 2016, HARLES SILABAN, SH beralamat di Jalan Cidurian Selatan No.98 Cijaura Kelurahan Sekejati Kecamatan

Buah

Batu

Kota

Bandung,

sebagai

Kuasa

Hukum

Pembanding semula sebagai Penggugat, telah menyatakan banding ; 3. Surat

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

Nomor

:

114/PDT/2016/PN.Bdg., masing-masing tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh ELYANA PARLINA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri bandung disampaikan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII semula Tergugat I, II III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Turut Terbading I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah diberitahukan kepada mereka tentang adanya permohonan banding tersebut ; 4. Surat tanda terima memori banding tanggal 03 Februari 2017, nomor 114/Pdt/2016/PN.Bdg, yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, diterima oleh SUSILO.NB, SH.,MH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung, tentang penyerahan memori tersebut ; 5. Memori Banding tertanggal 20 Januari 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung , pada tanggal 03 Februari 2017, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding, Nomor : 114/PDT/2016/PN.Bdg, tanggal 03 Februari 2017, dan berdasarkan: -

Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, masing-masing tanggal 6 Februari 2017, tanggal 8 Februari 2017 dan Tanggal 16 februari 2017 , yang lakukan dan dijalankan oleh ELYANA PARLINA, Halaman 41 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2017, tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding I, II, III, IV, V , VI, VII dan VIII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII ; 6. Kontra Memori Banding tanggal 7 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 7 Maret 2017, Nomor 114/Pdt/2016/PN.Bdg sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding tersebut dan berdasarkan : -

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 8 Maret 2017, dan Tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat dan dijalankan

oleh

ELYANA

PARLINA,

SH

Jurusita

Pengganti

Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada pihak lawannya, yaitu Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding IV, V, VI, VII dan VIII; 7.

Relas

Pemberitahuan

memeriksa

dan

membaca

berkas perkara

( Inzage ), Nomor 114/PDT/2016/PN.Bdg, masing-masing tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh ELYANA PARLINA, SH Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Turut Terbanding I, II, III IV, V, VI, VII dan VIII semula Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VII, VII dan VIII, untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah pemberitahuan tersebut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah, 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;


Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 114/PDT.G/2016/PN.Bdg , diucapkan pada tanggal 24 Nopember 2016, dihadiri oleh dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat VIII, dan tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat III. Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 24 Nopember 2016, Nomor

114/PDT.G/2016/PN.Bdg, Kuasa

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2016 , maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam memori banding tertanggal 20 Januari 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

Bahwa

setelah

pembanding

membaca

secara

seksama

dan

komprehensif atas putusan yang di mohonkan banding tersebut , selanjutnya pembanding /penggugat memberikan analisa yuridis bahwa majelis hakim judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian guna mengungkapkan fakta-fakta dalam perkara aquo,

yang mengakibatkan

sangat merugikan

pembandinng/penggugat, dengan demikian pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A

Bandung

No.114Pdt/G/2016/PN.Bdg tertanggal 24 November 2016 bagian pokok

perkara

yang

menolak

gugatan

penggugat/pembanding

haruslah di batalkan oleh PengadilanTinggi Bandung.


-

Bahwa pertimbangan hukum yudex factie tersebut sebagaimana di uraikan pada point diatas secara hukum adalah tidak benar serta keliru dan salah, karena berdasarkan gugatan penggugat/pembanding dimana tanah sengketa telah terbukti menurut hukum adalah tanah Adat Kohir 1474 persil No.126a S .III LUAS 6200 M2 (620 Da) blok Rancabayawak, setempat dan dikenal dan terletak di kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, kota bandung milik dara Alm.Kurniasih (vide bukti P-3 dan P-4), yang secara hukum telah diakui milik bahkan telah dijual orang yang bernama H.A.Effendi Kantasasmita (tergugat VII) kepada E.Sumarlina (Tergugat VIII) (Bukti P-4) pada tahun 1978.

-

bahwa begitu juga Yudex Factie tidak pernah mempertimbangkan ke dudukan E.Sumarlina (Tergugat VIII) selaku pembeli tanah sengketa dari H.A.Effendi Kantasasmita (tergugat VII) pada tahun 1978, dan E.Sumarlina (Tergugat VIII) meninggal dunia pada tahun 1994, ternyata pula sdr. Endung Suwarna (tergugat III) pada tahun 1998 telah mengakui sebagai anaknya bernama E.Sumarlina yang telah meningal dunia pada tahun 1994

dan juga sebagai ahli warisnya

sesuai dengan surat pernyataan waris dibawah tangan tertanggal 25 juli 1998 (Bukti P-6) tanpa ada surat keterangan ahli waris yang Sah menurut hukum sehingga Endung Sumarlina (Tergugat III) dapat dinyatakan ahli waris dari E.Sumarlina serta berhak terhadap tanah sengketa yang telah di akui sebagai harta peninggalan dari E. Sumarlina. -

Bahwa Yudex Factie telah salah dan keliru yang menolak keberadaan dari bukti P-5 dan P-6 karena Fhoto Copy , sebab menurut hukum siapa yang mengendalikan haruslah membuktikan, sedangkan pihak pembanding didalam gugatan telah mengendalikan dimana tanah sengketa dapat menjadi milik dan tergugat I adalah didasarkan kepada jual beli dengan Teergugat III, sedangkan tergugat III telah menjual tanah aquo

adalah sebagai ahli waris dari E. Sumarlina

yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 tanpa membuktikan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, dan tanah sengketa (aquo) dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan E. Sumarlina adalah didasarkan kepada jual beli dengan H.A.Effendi Kantasasmita (tergugat VII), tanpa dapat membuktikan didepan persidangan Halaman 44 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

dimana tanah kohir 1474 pensil No. 126a S.III luas 6200 M2 (620 Da) blok Rancabayawak, setempat dan dikenal dan terletak di kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, kota bandung adalah milik dari H.A.Effendi Kantasasmita (tergugat VII) dan berdasarkan hukum acara perdata (HIR) yang berlaku dimana beban pembuktian berupa asli dari bukti tersebut haruslah dibuktikan oleh pihak tergugat III, VI, V, VII, dan VIII akan tetapi walaupumn tergugat III s/d tergugat VIII telah di panggil secara PATUT dan sah menurut hukum acara perdata ternyata sampai diputusnya perkara ini dimana para tergugat III s/d tergugat VII hukum apa yang di akui oleh PARA TERGUGAT III, IV,V, VI, dan VIII. Dan pertimbangan hukum Yudex Factie yang menolak bukti bukti pembanding karena Foto copy haruslah dibatalkan sebagaimana yang di uraikan pertimbangan hukum Yudex Factie hal 59 alinea pertama dan ketiga yang berbunyi sebagai berikut : “ menimbang, bahwa bukti P-6 (surat pernyataan waris) berupa foto copy dan tidak di sertai bukti aselinya, sehingga bukti P-6b tersebut haruslah di kesampimngkan” “menimbang

bahwa

No.994/PPAT/19789),

bukti P-11

P-5

(sertifikat

(akta hak

jual milik

beli

No.2909

sisa/Desa cisaranten kidu,P-12 Akta jual beli No.15/2015)dan P14 (surat pemberitahuan dari kepala kantor pertahaan kota bandung tertanggal 11 mei 2015)hanya merupakan foto copy tanpa disertakan bukti aslinya, sehingga ukti-bukti tersebut tidak mempunyai

kekuatan

pembuktian

karenanya

harus

di

kesampingkan” -

Bahwa Yudex Factie memberikan pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru yang bahkan tidak berdasar sama sekali, karena yudex factie didalam pertimbanganya telah mempertimbangkan kepemilikan dari Nyi Kurniasih sesuai dengan kohir no.1474 pensil no.126a (P-4) hanyalah merupakan bukti wajib pJk IPEDA serta mempertimbangkan

dimana

pihak

penggugat/pembanding

tidak

membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga bukti P-4 dikesampingkan”


-

Bahwa Yudex Factie telah mengesampingkan bukti P-3 didalam pertimbangan hukumnya karena hukum Yudex Factie dimana bukti P-3 tersebut bukanlah hasil produk dari kelurahan Cisaranteun melainkan adalah kelurahan babakan penghulu,

-

bahwa pertimbangan hukum terebut adalah keliru serta harus dibatalkan secara hukum dapat dibuktikan pembanding tentang dari kepemilikan NYI KURNIASIH KOHIR 1474 pensil NO.126A dan kepemilikan NYI KURNISIH berada dikelurahan babakan penghulu dimana obyek sengketa dahulu adalah berada dan masuk wilayah kelurahan babakan penghulu (tergugat II) yang telah dimekarkan menjadi wilayah kelurahan cisaranten kidul (turut tergugat I) dan ternyata pula dimana administrasi pertanahannya masih berada di kelurahan babakan penghulu (turut tergugat II). bahwa disamping itu juga Yudex factie tidak mempertimbangkan

-

kedudukan dari lurah kelurahan Cisaranten Kidul (turut tergugat I) tidak pernah hadir kepersidangan walau pun telah dipanggil secara patut menurut hukum acara perdata (HIR) seharusnya kelurahan Cisaranten Kidul (turut tergugat I) telah dapat menjelaskannya sedangkan nyatanya sampai perkara ini di putus pengadilan dimana lurah kelurahan Cisaranten Kidul tidak pernah hadir,dengan demikian secara hukum terbukti dimana lurah Kelurahan Cisarnten Kidul (turut tergugat I) telah mengakui segala dalil dalil gugatan penggugat atau pembanding maka secara hukum pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut harus dibatalkan .

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I

melalui kuasa

hukumnya megajukan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa, Terbanding I dan II mempelajari memori banding yang telah diajukan oleh para pembanding, perkenankanlah terbanding I dan II mengajukan kontra memori banding yang diajukan oleh para pembanding semula para penggugat berikut ini :


-

Bahwa , terbanding I dan II telah sepakat dan sependapat dengan pertimbangan dan dictum putusan Yudex Factie pengadilan negeri IA Bandung karena putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya Karena putusannya haruslah di pertahankan dan dikuatkan

-

Bahwa , mengenai keberatan yang diajukan oleh pembanding hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan harulah di tolak karena masalah tersebut telah dipertimbngkan secara tepat dan benar oleh Yudex Factie dalam perkara perdata no.114/pdt.G/2016/Pn.Bdg tanggal 24 November 2016 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan dalam perkara aquo.

-

Bahwa selain dan selebihnya alasan-alasan pembanding haruslah di tolak

karena

alasan-alasan

tersebut

adalah

pengulangan-

pengulangan fakta yang tidak berdasar dan telah di pertimbangkan oleh pihak Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor

114/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 24 Nopember 2016, Memori

banding yang kemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya dengan pertimbangan bahwa para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan

Tergugat

/Terbanding

dapat

membuktikan

sangkalannya

dan

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tnggal 24 Nopember 2016, Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bdg dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya, serta Kontra Memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau Halaman 47 dari49 Pts. No: 263/Pdt/2017/PT.Bdg

membatalkan putusan Putusan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar pula oleh Majelis Hakim Tingkat pertama , oleh karenanya Memori banding dan Kontra Memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Nopember 2016, Nomor 114/PdtG/2016/PN.Bdg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

-

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 24 Nopember 2016 Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bdg, ;

-

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari SENIN Tanggal 24 JULI 2017, oleh kami RIDWAN. S. DAMANIK, SH,.MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan DR( HC) SATRIA US. GUMAY, SH dan

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.,MH para Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, -


berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 31 Mei 2017, Nomor. 263 / PEN / PDT / 2017 / PT- BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 26 JULI 2017, oleh Ketua

Majelis

tersebut,

dengan

dihadiri

oleh

Hakim

Anggota,

serta

SUKIRMAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR( HC) SATRIA US. GUMAY, SH.,

RIDWAN. S. DAMANIK, SH.,MH

Ttd A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.,MH Panitera Pengganti Ttd SUKIRMAN,SH.

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.

5.000,

Materai ………………………….

6.000,-

Rp.

Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents