PUTUSAN
Nomor 220/PDT/2016/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------
1. Tuan JUNAEDI GUNAWAN LUIS (d/h. LIOE JOEN HOA), swasta, alamat
Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT.05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanya Anyar, Kota Bandung ; -------
2. Tuan KURNIAWAN LUIS (d/g. LIOE KONG HOA), swasta, alamat Jalan
Moch. Toha Nomor 224 RT.05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanya Anyar, Kota Bandung ; ------------------
3. Tuan LUKMAN HADIWIJAYA LUIS (d/h. LIOE LOEK HOA), swasta, alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT.05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astanya Anyar, Kota Bandung ; ------yang
dalam
tingkat
banding
ini
telah
memberikan
kuasanya kepada Jefri Sinaga, S.H., M.Si dan Timbul L. Tobing, S.H Advokat/Penasehat Hukum, berkantor Hukum
Jefri Sinaga, S.H & associates, Jalan Jend. Sudirman
No.561 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai : -
PARA Dan :
PEMBANDING
I,
semula
TERGUGAT
II,
TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; ---------------------------
4. Tuan LUKMAN SUDJANA, swasta, beralamat di Jalan Katir Nomor 480/198 B Kota Bandung, diwakili oleh ahli waris pengganti : ---------
1. R.H. TOMMY K. SUDJANA BA, alamat di RTA.P adiningrat No.132 Manonjaya, Tasikmalaya ; ------------
2. AGUSTINE TUTY SUDJANA, alamat di Gang katir No.1 Kota Bandung ; --------------------------------------------
3. MARIA SUDJANA, alamat di Jl. Palayu raya No.41 Bogor ; --------------------------------------------------------------
4. YUSUF SUDJANA, alamat di Gang Katir No.1 Kota Bandung ; -------------------------------------------------------Sesuai
dengan
keterangan
474.3/1775/2001-Tapem
yang
ahli
waris
dikeluarkan
Nomor oleh
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 42
Walikota Bandung tertanggal 30 Oktober 2001, yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya kepada
Hendro Sutrisno, S.H., MKn dan Enang
Mulyana, S.H., Advokat, berkantor Hukum Hendro Sutrisno, S.H., MKn dan Rekan, beralamat kantor
Jalan Jend. Sudirman No.711 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2016, selanjutnya disebut sebagai : --------------------------------
PEMBANDING II, semula TERGUGAT I ; ---------------LAWAN
1. Ny. EUCHARIA SASTRAMIDJAJA Als. EUCHARIA CATURMAN, dalam
hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku anak
kandung dari dan karenanya merupakan ahli waris pengganti dari almarhum NENENG SASTRAMIDJAYA als.
N. SASTRAMIDJAJA NENENG, sebagaimana Fatwa Akhli Waris
Pengadilan
Negeri
Agama
Bandung
Nomor
C/2/463/75, tanggal 06 September 1975, beralamat di Jalan Cidadap Girang Nomor 2 RT.01/05, Kelurahan
Ledeng, Kecamatan Cidadap Girang Nomor 2 RT.01/05,
Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap Kota Bandung, yang
dalam
tingkat
banding
ini
telah
memberikan
kuasanya kepada H. Agus Sumarna, S.H., M.H., Suwanto
Nierwady, S.H. dan Armita Sibuea, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm AN & Co, beralamat di
Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan Satria Raya, Kota
Bandung,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tertanggal 22 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai : Dan
TERBANDING semula PENGGUGAT ; ------------------------
2. LURAH KELURAHAN PASAWAHAN, beralamat di Jalan Cisirung Nomor
11, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai ; --------TURUT TERBANDING I, semula TURUT TERGUGAT I ;
3. CAMAT KECAMATAN REGOL, sebagai pengganti dari yang dahulu sebagai Kepala Kewedaan Karees, Kotapraja Bandung, bertindak
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kewedaan Karees,
Kabupaten
Bandung,
Keresidenan
Priangan
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 2 dari 42
Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Denki No.64, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai ; -------------------------
TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT II ;
4. NOTARIS/PPAT R. SUYADIMAN, beralamat di Jalan Buah Batu Nomor 35 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai ; ---------------
TURUT
TERBANDING
TERGUGAT III ;
III,
semula
TURUT
5. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno
Hatta Nomor 586 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai ; ---------------------------------------------------------TURUT
TERBANDING
TERGUGAT IV ;
IV,
semula
TURUT
Pengadilan Tinggi tersebut : ------------------------------------------------------------------
Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : -------------------------------1.
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 13 Mei 2016 Nomor 220/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di 2.
atas ; ----------------------------------------------------------------------------------------
Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 21 Januari 2016, Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. ; ------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
27 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dibawah register Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. telah mengajukan gugatan
kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa ayah kandung PENGGUGAT yang bernama Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng (almarhum) selama hidupnya telah 2 (dua) kali menikah, yakni dengan Ny. Dajimah Kadarsari pada tanggal 14 Juni 1924 yang kemudian pada tanggal 29 Mei 1931 bercerai, dan dari pernikahan tersebut diperoleh 4 (empat) orang anak, namun yang kini masih hidup 1 (satu) orang bernama Ny. Tating Surianegara; 2. Bahwa kemudian ayah kandung PENGGUGAT yang bernama Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng (almarhum) pada tanggal 1 Oktober 1934 menikah lagi dengan Ny. PUDJA AMONAH (almarhumah), Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 3 dari 42
dimana dari perkawinan tersebut diperoleh 8 (delapan) orang anak, namun yang masih hidup 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : 1. Ali Sastramidjaja; 2. Ir. Sulaeman Sastramidjaja; 3. Benny Sastramidjaja; 4. Eucharia Cutarman (PENGGUGAT); 5. Achmad Hidayat Sastramidjaja; 6. Colih Sastramidjaja; 3. Bahwa kini ayah kandung PENGGUGAT yang bernama Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Bandung, demikian pula ibu kandung PENGGUGAT, almarhumah Ny. PUDJA AMONAH juga kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris masing-masing : 1. Ny. Tating Surianegara; 2. Ali Sastramidjaja; 3. Ir. Sulaeman Sastramidjaja; * 4. Benny Sastramidjaja; 5. Eucharia Cutarman (PENGGUGAT); 6. Achmad Hidayat Sastramidjaja; 7. Colih Sastramidjaja; sebagaimana ternyata dari Fatwa Akhlis Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor C/2/463/75, tanggal 6 September 1975 ; 4. Bahwa selama hidup pasangan suami isteri Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng dan almarhumah Ny. PUDJA AMONAH selain meninggalkan anak kandung dan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan diantaranya berupa beberapa bidang tanah darat milik adat antara lain: a. Persil Nomor 30 D.II. Kohir Nomor 353 luas ± 25.850 M2 (± dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau seluas 2 ha dan 585 da; b. Persil Nomor 32 D.II Kohir Nomor 353 luas ± 1.850M2(± enam ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) atau seluas 185 da; dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedaaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) atas nama SASTRAMIDJAJA NENENG (selanjutnya akan disebut tanah warisan objek sengketa) dan oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah waris objek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung, dan tercatat pula dalam Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II), 5. Bahwa di atas tanah Persil 30.D.II Kohir 353 milik ayah kandung PENGGUGAT, Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng dahulu Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 4 dari 42
6.
7.
8.
9.
berdiri sebuah bangunan rumah seluas ± 200 M2 yang dipergunakan untuk peristirahatan ayah PENGGUGAT dan para pegawainnya ketika sehabis memanen padi di lahan sawah milik Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng yang memang memiliki lahan tanah yang cukup luas, namun kini rumah tersebut sudah tidak ada lagi karena telah tanpa sepengetahuan dan seijin ayah PENGGUGAT pihak yang dengan tanpa hak telah merubuhkan bangunan rumah tersebut; Bahwa almarhum Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng dan almarhumah Ny. PUDJA AMONAH semasa hidupnya maupun segenap ahli waris penggantinya belum pernah menjual atau menghibahkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa a quo kepada siapapun, oleh karenanya dalam catatan Buku C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan tidak tercatat adanya mutasi, dan masih tercatat atas nama Sastramidjaja Neneng, ayah kandung PENGGUGAT; Bahwa 2 (dua) bidang tanah Persil Nomor : 30 D.II. Kohir Nomor : 353 luas ± 25.850 M2 dan Persil Nomor : 32 D.II. Kohir Nomor : 353 luas + 1.850 M2 milik Sastramidjaja Neneng (ayah kandung PENGGUGAT) yang dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedaaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, dan oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah waris objek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung, sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yang bernama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) ; Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengan timbulnya Gerakan Partai Komonis Indonesia (PKI), almarhum Sastramidjaja Neneng beserta keluarga dan anak-anaknya, termasuk PENGGUGAT untuk sementara pindah dan menetap sementara di Negeri Belanda, dan ketika gejolak politik di Indonesia mereda pada sekitar tahun 1973, Sastramidjaja Neneng beserta keluarga dan anak-anaknya kembali lagi ke Indonesia. Dan selama menetap sementara di Negeri Belanda seluruh tanah-tanah milik almarhum Sastramidjaja Neneng diurus dan dikelola oleh pekerjanya, diantaranya tanah Persil Nomor : 30 D.II. Kohir Nomor : 353 luas + 25.850 M2 dan Persil Nomor : 32 D.II. Kohir Nomor : 353 luas + 1.850 M2 milik Sastramidjaja Neneng (ayah kandung PENGGUGAT) yang dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedaaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat yang diurus dan dikelola oleh Lukman Sudjana (TERGUGAT I); Bahwa tanah darat milik adat, khususnya tanah Persil Nomor : 30 D.II. Kohir Nomor: 353 luas + 25.850 M2 kepunyaan ayah kandung PENGGUGAT, almarhum Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng, selain pada tahun 1972 terkena Proyek Bandung Arterial Haghway (Jl. Soekarno-Hatta) Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 5 dari 42
10.
11.
12.
13.
14.
sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Propinsi Djawa Barat Nomor : 166/A.V/18/SK/ 1972, tanggal 24 Juni 1972, juga tanpa alas hak telah dikuasai oleh PT. PLN (Persero), dan mengenai permasalahan ini, nanti akan PENGGUGAT ajukan gugatan tersendiri; Bahwa dengan telah meninggalnya almarhum Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng pada tahun 1975 dan almarhumah Ny. Pudja Amonah, maka menurut hukum 2 (dua) bidang tanah darat objek sengketa sebagaimana pada posita 4 di atas, beralih menjadi hak (milik) PENGGUGAT selaku ahli wans dari dan segenap ahli waris lain dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng sebagaimana disebutkan pada posita butir 4 di atas ; Bahwa PENGGUGAT pada sekitar bulan Februari 2012 baru mengetahui bahwa 2 (dua) bidang tanah darat objek sengketa warisan almarhum Sastramidjaja Neneng (ayah kandung PENGGUGAT) sebagaimana pada posita butir 4 di atas, tanah Persil Nomor : 30 D.II. Kohir Nomor: 353 seluas + 6.487 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara : Jalan Soekarno-Hatta; Selatan : Benteng tembok PLN Barat : Solokan Kecil Timur : Benteng tembok PLN. telah dikuasai dan dimiliki secara "melawan hukum" oleh TERGUGAT II, III dan IV yang konon dibeli dari TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/05/11/057 JB/1994, tanggal 31Mei 1994 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III; Bahwa oleh karena adanya penguasaan dan pemilikan sisa luas tanah Persil Nomor 30 D.II. Kohir Nomor : 353 seluas + 6.487 M2 milik almarhum Sastramidjaja Neneng (ayah kandung PENGGUGAT) oleh TERGUGAT II, III dan IV, kemudian PENGGUGAT berupa untuk mencari tahu atas legalitas yang dimiliki TERGUGAT I hingga dapat menjual tanah warisan milik ayah kandung PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT II, III dan IV; Bahwa baru sekitar Februari 2015 PENGGUGAT mengetahui, bahwa ternyata yang menjadi dasar legalitas TERGUGAT I menguasai dan memiliki tanah warisan peninggalan ayah kandung PENGGUGAT, almarhum Sastramidjaja Neneng (konon) pada tanggal 28 September 1962 mendapat hibah dari almarhum Sastramidjaja Neneng atas tanah persil 30 D.II dan Persil 32 DII Kohir 353 dengan total luas tanah dari kedua persil a quo adalah seluas 6.200 M2 sebagaimana Akta Hibah Nomor 255/1962, tanggal 28 September 1962 dibuat oleh Kepala Kewedanaan Karees Kotapraja Bandung, sekarang telah berubah statusnya menjadi Camat Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II); Bahwa demikian jika benar telah terjadi penghibahan dengan Akta Hibah No. 255/1962, tanggal 28 September 1962 atas tanah persil 30 D.II dan Persil 32 DII. Kohir 353 seluas 6.200 M2 dari almarhum Sastramidjaja Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 6 dari 42
Neneng kepada TERGUGAT I (padahal belum tentu benar), akta hibah a quo sangat diragukan kebenarannya, karena terlihat beberapa kejanggalan di dalamnya, diantaranya adalah : Akta Hibah a quo tidak menentukan secara jelas dan terpenci berapa meter persegi luas tanah dari masingmasing persil 30 D.II Kohir 353 dan persil 32 D.II Kohir 353 yang dihibahkan oleh almarhum Sastramidjaja Neneng kepada TERGUGAT I, namun dengan begitu saja luas tanah yang dihibahkan dicantumkan berjumlah seluas 6.200 M2; 15. Bahwa oleh karena fakta hukum di atas, maka seandainya Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 benar ada (quod non) akta hibah a quo mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena kenyataannya akta hibah a quo "tidak menentukan secara jelas" berapa "meter persegi luas tanah" dari masing-masing persil 30 D.II Kohir 353 dan persil 32 D.II Kohir 353 yang dihibahkan oleh almarhum Sastramidjaja Neneng kepada TERGUGAT I dalam akta hibah a quo, namun dengan begitu saja dan secara sekonyong-konyong hanya mencantumkan luas tanah total dari 2 (dua) persil a quo yang dihibahkan seluas 6.200 M2. 16. Bahwa sebagaimana diketahui, untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUH. Perdata harus memenuhi syarat-syarat adanya : 1. Kesepakatan niereka yang melakukan perjanjian ; 2. Kecakapan niereka yang melakukan perjanjian ; 3. Objek tertentu; 4. Kausa halal. Dengan mengacu pada ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian di atas, maka apabila diteliti secara seksama Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 kenyataanya "tidak menentukan secara jelas" berapa "meter persegi luas tanah" dari masing-masing persil 30 DII Kohir 353 dan perstt 32 DII Kohir 353 yang dihibahkan oleh almarhum Sastramidjaja Neneng kepada TERGUGAT I, namun dengan begitu saja dan secara sekonyong-konyong akta hibah a quo hanya mencantumkan luas tanah total dari 2 (dua) persil a quo yang dihibahkan seluas 6.200 M2. Dengan melihat fakta hukum di atas, bahwa akta hibah a quo tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH. Perdata pada butir 3 di atas, yakni syarat yang mengatur secara tegas bahwa sebagai "unsur terjadinya persetujuan adalah "suatu objek tertentu", sehingga berakibat hukum Akta Hibah aquo menjadi cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 17. Bahwa selain kejanggalan yang terlihat dari Akta Hibah No. 255/1962, tanggal 28 September 1962, kejanggalan lain terlihat pula dari penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Ciseureuh, seluas 5.615 M2 pada tanggal 23-8-1985 oleh TURUT TERGUGAT IV dengan mencantumkan Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 7 dari 42
nama pemegang hak "Haji Neneng Sastramidja" padahal ayah kandung PENGGUGAT yang bernama Neneng Sastramidja" telah meninggal dunia pada tahun 1975, jadi bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia tahun 1975 kemudian pada 23-8-1985 dapat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik a quo kepada TURUT TERGUGAT IV untuk diterbitkan hak milik atas nama "Haji Neneng Sastramidja" ? Dan setelah itu, anehnya lagi, kemudian pada tanggal 23-8-1985 dicatat oleh TURUT TERGUGAT IV telah terjadi peralihan hak dari almarhum "Haji Neneng Sastramidja" (yang telah meninggal dunia sejak tahun 1975) kepada Lukman Sudjana (TERGUGAT I), dengan mana dasar peralihan hak mengacu pada Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962, yang sebenarnya telah terjadi pada tanggal 28 September 1962, jauh sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik a quo, yakni pada tanggal 23-8-1985. Padahal jika benar telah terjadi hibah sebagaimana akta hibah a quo (quod non), maka logika hukumnya, seharusnya SHM a quo terbit langsung atas nama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) dan buka atas nama Neneng Sastramidja; 18. Bahwa kejanggalan lain dari penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Ciseureuh, pada tanggal 23-8-1985 oleh TURUT TERGUGAT TV dengan mencantumkan luas tanah seluas 5.615 M2 adalah berasal dari 2 (dua) persil dengan menyebutkan luas : A = 204 M2; B = 5411 M2 namun tidak jelas luas A = 204 M2 berasal dari tanah persil nomor berapa ? dan luas B = 5411 M2 berasal dari tanah persil nomor berapa? Selain itu, kejanggalan lainnya yaitu, bagaimana mungkin dalam administrasi pertanahan sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo dapat mencantumkan 2 (dua) konversi tanah milik adat persil 30 DII + persil 32 DII Kohir 353 sekaligus untuk dicantumkan dalam pernerbitan Sertifikat Hak Milik a quo, padahal kelaziman dalam administrasi pertanahan, dalam setiap penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah di Kantor TURUT TERGUGAT IV adalah 1 (satu) persil milik adat dapat dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA untuk dalam 1 (satu) sertifikat hak milik. Dan selain itu pula bagaimana mungkin TURUT TERGUGAT IV dapat menentukan luas tanah dalam SHM a quo menjadi Luas : A = 204 M2; B = 5411 M2 padahal dalam kenyataannya Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 yang dijadikan dasar peralihan hak oleh TERGUGAT I dalam penerbitan SHM a quo "tidak mencantumkan uraian secara jelas luas tanah" sebagaimana telah diperinci oleh TURUT TERGUGAT TV dalam penerbitan SHM No.l34/Kel. Ciseureuh a quo; 19. Bahwa dengan bertitik tolak dari fakta-fakta hukum di atas, karenanya jelas dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/1995, tanggal 23-8-1985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh yang semula terbit atas nama pemegang hak Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 8 dari 42
"Haji Neneng Sastarmidjaja, yang kemudian berdasarkan Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 beralih haknya kepada dan menjadi atas nama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga karenanya SHM a quo harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 20. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata peralihan hak berdasarkan hibah atas tanah seluas 6.200 M2dari 2 (dua) persil tanah milik adat persil 30 D.II + persil 32 D.II Kohir 353 dari Neneng Sastramidja kepada Lukman Sudjana (TERGUGAT I) sebagaimana Akta Hibah No. 255/1962, tanggal 28 September 1962 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II adalah cacat hukum dan tidak sah, dan juga penerbitan SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/1995, tanggal 23-8-1985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh oleh TURUT TERGUGAT IV juga cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala bentuk peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada pihak mana pun menjadi cacat hukum dan tidak sah , sehingga harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka perbuatan TERGUGAT I yang menguasai dan memiliki tanah seluas 6.200 M2 dari tanah persil 30 D.II + persil 32 D.II Kohir 353 warisan peninggalan almarhum Neneng Sastramidja, adalah sebagai "penguasaan dan pemilikan tanpa alas hak yang sah", dan karenanya merupakan "perbuatan melawan hukum" yang merugikan PENGGUGAT dan segap ahli waris almarhum Neneng Sastramidja ; 22. Bahwa oleh karena penguasaan dan pemilikan TERGUGAT I atas tanah seluas 6.200 M2 yang berasal tanah milik adat persil 30 D.II + persil 32 D.II Kohir 353 milik almarhum Neneng Sastramidja oleh TERGUGAT I adalah sebagai "penguasaan dan pemilikan tanpa alas hak yang sah", maka tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT I yang kemudian pada tanggal 31 Mei 1994 menjual kepada TERGUGAT II, III dan IV sebagaimana Akta Jual Beli No. 129/05/11/05/JB/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT III terkandung unsur "perbuatan melawan hukum" sehingga berakibat jual beli atas tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam akta jual beli a quo menjadi cacat hukum dan tidak sah, dan karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 23. Bahwa oleh karena jual beli tanah seluas 6.200 M2 yang berasal tanah milik adat persil 30 D.II + persil 32 D.II Kohir 353 yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 1994 antara TERGUGAT I (penjual) dengan TERGUGAT II, III dan IV (pembeli) sebagaimana Akta Jual Beli No. 129/05/11/05/JB/1994 yang Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 9 dari 42
dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III adalah adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan, maka berakibat tindakan TERGUGAT II, III dan IV melakukan peralihan hak dan balik nama atas SHM.No.134/Kelurahan Ciseureuh, seluas 5.615 M2 menjadi atas nama TERGUGAT II, III dan IV menjadi cacat hukum dan tidak sah karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 24. Bahwa oleh karena peralihan hak dan balik nama atas tanah seluas 6.200 M2 yang berasal tanah milik adat persil 30 D.II + persil 32 D.II Kohir 353 sebagaimana SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh dari TERGUGAT I menjadi atas nama TERGUGAT II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka berakibat hukum pula, penguasaan dan pemilikan TERGUGAT II, III, dan IV atas objek tanah sengketa a quo adalah "penguasaan dan pemilikan tanpa alas hak yang sah" dan karenanya sebagai "perbuatan melawan hukum", sehingga berakibat pula perbuatan TURUT TERGUGAT IV menerbitkan sertifikat hak milik pengganti dari SHM a quo sehingga tercatat menjadi Sertifikat Hak Milik No.695/Kelurahan Ciseureuh, Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No.9.150/1994, luas 5.610 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh atas nama : Junaedi Gunawan Luis (d/h. Lioe Joen Hoa), Kurniawan Luis (d/h. Lioe Kong Hoa dan Lukman Hadiwijaya Luis (d/h. Lioe Lock Hoa), in casu TERGUGAT II, III dan IV adalah juga cacat hukum dan tidak sah, dan karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 25. Bahwa selain itu, ketidak benaran penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa oleh TERGUGAT II, III dan IV berdasarkan SHM.No.695/Kel. Ciseureuh yang nota bene merupakan sertifikat pengganti SHM. No. 134/Kel. Ciseureuh yang seharusnya hanya seluas luas 5.610 M2, namun kenyataannya Gambar Situasi dari SHM.No.695/Kel. Ciseureuh, tanggal 1312-1995 No. 9.150/1994, terletak pada lokasi dan mencakup seluruh sisa tanah dari persil 30 D.II Kohir No. 353, yakni seluas + 6.487 M2 yang padahal seharusnya berdasarkan perincian luas tanah yang tercantum dalam SHM No. 134/Kel. Ciseureuh untuk Persil 30 D.II Kohir 353 sebagaimana diuraikan dalam perincian luas tanah menurut huruf A adalah hanya seluas 204 M2 (Luas A= 204 M2 dimaksudkan sebagai perincian luas tanah persil 30 D.II Kohir 353), terlebih lagi lokasi letak tanah persil 32 D.II Kohir 353 yang dalam perincian butir B = 5.411 M2 ternyata "tidak terletak" pada lokasi tanah sebagaimana telah diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No. 9.150/1994 , yang mana Gambar Situasi a quo merupakan gambar situasi dari SHM. No.695/Kel. Ciseureuh atas nama TERGUGAT II, III dan IV, dengan demikian semakin tampak semakin jelas Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 10 dari 42
26.
27.
28.
29.
cacat hukum dan "tidak sahnya" SHM. No.695/Kel. Ciseureuh, oleh karenanya beralasan hukum apabila SHM a quo dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum di atas, sehingga beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kls IA Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk mencoret SHM. No.695/Kel. Ciseureuh atas nama TERGUGAT II, III dan IV dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya memenntahkan kepada TURUT TERGUGAT IV mencatat kembali sebidang tanah darat objek sengketa a quo sebagai tanah milik adat Persil No. 30 D.II. Kohir C 353 luas ± 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedaaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, tercatat dalam Buku C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) atas nama SASTRAMIDJAJA NENENG, dan oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini bidang tanah darat objek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagaimana tercatat pula dalam Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II) dengan nama Neneng Sastramidjaja alias Sastramidjaja Neneng sebagai pemilik yang sah; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka jelas tindakan TERGUGAT II, III dan IV yang hingga kini tetap menguasai dan memiliki tanah objek sengketa Persil No. 30 D.II. Kohir C 353 luas (sisa) ± 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung milik Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja (ayah kandung PENGGUGAT) adalah penguasaan dan pemilikan dengan tanpa alas hakyang sah, sehingga perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT dan segenap saudara-saudara PENGGUGAT selaku para ahli waris dari almarhum Sastramidjaja Neneng yang merupakan pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa a quo; Bahwa oleh karena alasan di atas, maka patut apabila TERGUGAT II, III dan IV dan atau pihak lain yang menerima hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa Persil No. 30 D.II. Kohir C 353 luas ± 6.487M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung milik almarhum Sastramidjaja Neneng kepada PENGGUGAT selaku ahli warisnya yang sah, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat-alat keamanan negara; Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak illusoir (sia-sia) dan guna mencegah dilakukannya penjualan dan atau pengalihan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas tanah-tanah sengketa oleh TERGUGAT II, III dan IV kepada pihak lain, beralasan hukum apabila Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 11 dari 42
30.
31.
32. 33. 34.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah SHM. No.695/Kel. Ciseureuh, Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No. 9.150/1994, luas 5.610 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh atas nama TERGUGAT II, III dan IV dan selanjutnya berkenan untuk menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa tersebut sah dan berharga: Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT II, III dan IV tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan pula apabila TERGUGAT II, III, IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluhjuta mpiah) per hari setiap kali TERGUGAT II, III dan IV lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa aquo kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan pekara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ; Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak; Bahwa selain itu, mohon pula apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II, III dan IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini; Bahwa oleh karena alasan hukum di atas pula, beralasan apabila TURUT TERGUGAT I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini; Bahwa demikian pula, oleh karena dalam perkara ini terkait pula kemungkihan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menjatuhkan amar yang bersifat pembatalan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap produk-produk hukum berupa sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV, maka beralasan kiranya apabila TURUT TERGUGAT IV dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2. Menyatakan (1). Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (PENGGUGAT) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colih Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng; Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 12 dari 42
3. Menyatakan sebidang tanah darat milik adat Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara : Jalan Soekarno-Hatta; Timur : Benteng tembok PLN; Selatan : Benteng tembok PLN. Barat : Solokan kecil; adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja; 4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 antara TERGUGAT I dengan Hadji Neneng Sastarmidjaja yang dibuat oleh Kepala Kewedanaan Karees, Kotapraja Bandung dan karenanya harm dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Menyatakan PENGGUGAT dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dan karenanya selaku pemilik sah sebidang tanah darat Persil 30 D.n Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT H) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 3 diatas: 6. Menyatakan penguasaan dan pemilikan TERGUGAT I atas sebidang tanah objek sengketa, tanah darat Persil 30 D.n Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II) atas nama Sastramidjaja Neneng adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja; 7. Menyatakan penerbiian SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/ 1995, tanggal 23-8-1985 oleh TURUT Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 13 dari 42
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TERGUGAT IV atas nama TERGUGAT I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/1995, tanggal 23-8-1985, terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT H, HI dan IV sebagaimana Akta Jual Beli No. 129/05711/05/JB/1994 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III adalah adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan, Menyatakan peralihan hak dan balik nama atas SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.675 M2 Gambar Situasi No.2225/1995, tanggal 23-81985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh dari TERGUGAT I kepada dan menjadi tercatat atas nama TERGUGAT II, III dan IV menjadi cacat hukum dan tidak sah karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menyatakan penguasaan dan pemilikan TERGUGAT II, III, dan IV atas tanah Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan seganap ahli waris Neneng Sastramidja selaku pemilik yang sah; Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi SHM. No. 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 M2 atas nama TERGUGAT II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; Menghukum TERGUGAT II, III dan IV atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa Persil 30 D.II Kohir No.353 seluas + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) kepada PENGGUGAT selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara ; Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk mencoret SHM.No. 695/Kel. Ciseureuh dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali sebidang tanah objek sengketa aquo sebagai Persil 30 D.n Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 42
14.
15.
16. 17. 18.
Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) atas nama dan sebagai hak (milik) dari Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa SHM.No. 695/Kel. Ciseureuh, Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No.9. 150/1 994, luas 5.610 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh atas nama TERGUGAT II, III dan IV . Menghukum TERGUGAT II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000, - per hari setiap kali lalai mengosong-kan dan menyerahkan tanah objek sengketa a quo kepada PENGGUGAT selaku pemilik sah, terhitung sejak putusan pekara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde). Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (nit voerbaar bij voorrade), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini. Menghukum TURUT TERGUGAT I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini.
SUBSIDAIR Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang,
bahwa
Penggugat
mengajukan
perbaikan
atas
gugatannya tertanggal 09 April 2015 dan diperbaiki kembali pada tanggal 23 April 2015, sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------
yaitu yang semula Tergugat I, II, III dan IV tertulis ; -----------------------------------------1. Tuan LUKMAN SUDJANA, Swasta, beralamat di Jalan Katir Nomor
480/198 B Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; ------------
2. Tuan JUNAEDI GUNAWAN LUIS (d/h. LIOE JOEN HOA), Swasta, alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT. 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; -----3. Tuan KURNIAWAN LUIS (d/h. LIOE KONG HOA), Swasta, alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT. 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; --------------4. Tuan LUKMAN HADIWIJAYA LUIS (d/h. LIOE LOEK HOA), Swasta,
alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT. 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV; -----------------------------------------------------------------------------------Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 15 dari 42
Diperbaiki sehingga untuk selanjutnya tertulis:
1. Tuan LUKMAN SUDJANA, yang oleh karena telah meninggal dunia, kini kedudukan hukumnya digantikan oleh ahli warisnya, yakni istri dan anakanak kandungnya masing-masing: Hj. Rukminingsih, Kartiwa Sudjana, Tuti Sudjana, Mintarsih Lukman, Maria Sudjana dan Jusup Sudjana, kesemuanya beralamat di Jalan Katir Nomor 480/198 B Kota Bandung, selanjutnya kesemuanya disebut sebagai TERGUGAT I; -----------------------------2. Tuan JUNAEDI GUNAWAN LUIS (d/h. LIOE JOEN HOA), Swasta, alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT. 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; -----3. Tuan KURNIAWAN LUIS (d/h. LIOE KONG HOA), Swasta, alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT. 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; --------------4. Tuan LUKMAN HADIWIJAYA LUIS (d/h. LIOE LOEK HOA), Swasta, alamat Jalan Moch. Toha Nomor 224 RT. 05/06, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat I
melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban tanggal 25 Juni 2015, sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI I. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) - Bahwa timbulnya perkara ini Penggugat beralasan karena telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Kel. Ciseureuh, yang berisi SHM tersebut Penggugat mendalilkan asal dari adanya hibah sebagaimana Akta Hibah No. 255/1962 dengan mendalilkan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepernilikannya, persoalan pertanahan itu timbul karena adanya klaim dari Penggugat yang mendalilkan kebenaraii dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah dltetapkan oleh Pejabat I'ata Usaha Negara di Imgkungan Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan telah terbitnya SHM Nomor 134/Kel. Ciseureuh dimana Sertipikat tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terhadap keputusan Pejabai Taia Usaha Negara sebagaimana uiaiur uamm Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yaitu mengenai Eksepsi Absolut, maka Eksepsi ini mengenai kewenangan mengadili kerana Sertipikat adalah merupakan Keputusan TUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 16 dari 42
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh adalah merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalarn hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional C.q Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka kita merujuk pada peraturan-peraturan yang terkait, yaitu UU PTUN sebagaimana telah diubah dengan LI U No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), dan terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara f"UU 51/2009").., maka sehaiusmnya gugaian Penggugai diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan pada Pengadila Negeri Kelas IA Bandung, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; II. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu / Daluarsa (Premptoire exceptie) - Bahwa daluwarsa tersebut dikenal dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) sebagaimana Pasal 1963 jo, 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudah ditempati/dikuasai oleh pihak-pihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana dalii Penggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Almarhum Sastra-mihardja Neneng berserta keluarga pindah ke Negeri Belanda dan kembali lagi pada tahun 1973, maka dari kurun waktu baik dari tahun 1965 maupun kembali Almarhum Sastramihardja Neneng ke Indonesia tahun 1973 sudah melebihi dan 30 tahun tidak ada upaya atau mengganggu terhadap objek sengketa, demikian juga sebagaimana Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), yang menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoieh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penjualan tanah atas penerbitan Sertipikat tersebut". Maka sebagaimana peraturan perundang-undangan baik menurut Pasal Pasal 1963 Jo. 1967 KUHPerdata, maupun rnenurut Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 17 dari 42
24/1997), maka Penggugat sudah tidak ada haknya lagi menuntut terhadap objek sengketa karena Daluarsa; III. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) - Bahvva dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar, dirnana rnenurut Rv suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu fundamentum petendi (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta petitum (apa yang dituntut). Fundamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti, apabila fundamentum petendi tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau petiturn tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah obscuur libel (gelap atau samar-samar), sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana diketahui untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi syarat-syarat perjanjian. Akan tetapi ternyata Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan adanya penguasaan secara tanpa hak, sehingga dari dalil tersebut Penggugat tidak jelas posita gugatan (fundamentum petendi), dimana Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang
sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdata : “perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang". Artinya, perbuatan melawan hukura semata-mata karena berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian sebagaimana dalil Penggugat yang mendasarkan Akta Hibah dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang berdasarkan persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia itu sendiri dan undang-undang telah menentukan perbuatan itu tidak diperbolehkan. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas - Bahwa dari uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata menguntungkan Tergugat I; 2. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang tercantum dalam bagian eksepsi mohon dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini; 3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 11, 12, 13, 14 dan 15 pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Hibah a quo sangat diragukan kebenarannya, adalah hal yang bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan adanya Akta Hibah No. 255/1962, tanggal 28 September 1962, sedangkan Akta Hibah tersebut sudah lama dibuat yaitu tahun 1962 dan sejak itu baik Sastramidjaja Neneng maupun Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 18 dari 42
pihak lain tidak ada yang merasa / mengajukan keberatan, demikian juga apabila ditinjau dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tahun 1973 Sastramidjaja Neneng kembaii dari Belanda, padahai dari sejak tahun 1962 hingga sekarang yang semula secara terus menerus dikuasai oleh Tergugat I yang kemudian dijual kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV, dengan demikian secara fakta hukum bahwa Satramidjaja Neneng benar-benar telah menghibahkan tanah a quo kepada Tergugat I terbukti sewaktu Satramidjaja Neneng masih hidup tidak pernah menggangu gugat terhadap tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I; 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 yang mendasarkan Akta Hibah kepada Pasal 1320 KUHPerdata adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karena Akta Hibah uraian dalam Pasal 1682 KUHPerdata, hibah barang bergerak harus dengan akta Notaris dan sedangkan hibah untuk Tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan menggunakan akta PPAT. Sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang Perjanjian sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Demikian juga mengenai Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup, karena si pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan barangnya kepada si penerima hibah.
Bahwa demikian pula dalil mengenai Akta Hibah tidak menentukan secara jelas berapa meter persegi luas tanah dari masing-masing Persil 30 D.II Kohir 353 dan Persil 32 D.II Kohir 353 dan sekonyong-konyong mencantum luas yang dihibahkan seluas 6.200 m2, dalil tersebut adalah dalil yang bertentangan dengan hukum, karena mengenai penghibahan, penjualan atau peralihan hak dari Persil objek tanah yang dialihkan tidak harus sesuai dengan luas yang tercantum dalam Persil dan Kohir yang dialihkan, karena biasa saja sebagian atau seluruhnya, dan dalam hal ini tanah a quo yang dihibahkan oleh Satramidjaja Neneng kepada Tergugat I adalah seluas 6.200 M2. 5. Bahwa dalil Penggugat pada point 17, 18 dan 19 yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Kelurahan Ciseureuh pada tanggal 23-8-1985 dengan mencantumkan pemegang hak semula atas nama Haji Neneng Sastramidjaja dibatalkan dengan alasan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia tahun 1975, point 18 adanya kejanggalan bagaimana mungkin adminstrasi pertanahan mencantumkan 2 (dua) konversi. Bahwa hal tersebut diatas, setiap pendaftaran tanah didalam Sertipikat apabila belum bersertipikat maka pemilik asal harus dicantumkan akan Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 19 dari 42
tetapi bukan selaku pemohon pendaftaran dan yang dijadikan dasar peraturan tentang pendaftaran tanah yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasionai 4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, seperti peraturan mengenai pajak. Dan sebagaimana persyaratan pendaftaran tanah yaitu : 1. Identitas diri 2. akta hibah (sebagai bukti peraiihan hak) 3. bukti-bukti penguasaan tanah 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. surat keterangan belum bersertipikat, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi oleh Tergugat I pada waktu pendaftaran tanah kepada Bandan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Bandung (pada waktu itu Kantor Agraria Kotamadya Bandung), sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan maupun kekurangan persyaratan yang ditentukan peraturan tentang pendaftaran tanah, semuanya telah dipenuhi, sedangkan mengenai pencantuman nama Haji Neneng Sastramidjaja sebagaimana peraturan tersebut diatas, nama pemegang hak semula harus dicantumkan, demikian juga mengenai konversi dari Persil tidak ada ketentuannya satu Sertipikat harus satu konversi, dan mengenai alasan administrasi pertanahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas dasar hukum dari administrasi pertanahan tersebut 6. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 yang pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Kel. Ciseureuh cacat hukum, dalil tersebut tidak beralasan hukum, dimana Penerbitan SHM No. 134/Kel. Ciseureuh yang didasarkan kepada Akta Hibah No. 255/1962 tanggal 28 September 1962, sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sejak adanya pemberian hibah dari Alm. Haji Neneng Satrmidjaja kepada Tergugat I (Lukman Sudjana) yang dilakukan dengan cara dan syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, maka penerbitan SHM Nomor 134/Kel. Ciseureuh adalah sah dan sebagai bukti kepemilikan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum; 7. Bahwa dalil Penggugat point 21, yang menyatakan pada pokoknya Tergugat Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 20 dari 42
I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat I tidak melanggar unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: - Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; - Menimbulkan suatu kerugian ; - Ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian tersebut Oleh karena pasai 1365 KUHPerdata mensyaratkan yang utama adalah adanya unsur kesalahan, sedangkan kesalahan Tergugat I tidak jelas diuraikan oleh Penggugat, karena semasa hidupnya Alm. Haji sastramidjaja Neneng tidak pernah menyatakan tidak menghibahkan maupun tidak pernah menggangu gugat lagi atas objek tanah a quo yang telah dihibahkan, sehingga tidak ada unsur melanggar hukum serta tidak ada kerugian dan sekarang tiba-tiba ahliwarisnya (anaknya) menuntut lagi barang yang telah dihibahkan orang tuanya ; 8. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada point 22, 23 dan 24 yang pada pokoknya menuntut membatalkan jual beli/peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II, III dan IV adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karena dari fakta hukum baik dari bukti Akta Hibah maupun Akta Jual Beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan didasarkan kepada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah, dan disamping itu oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ditentukan Pasal 1963 Jo. 1967 KUHPerdata, dimana objek tanah a quo sudah diternpati/dikuasai oleh pihak-pihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, demikian juga menurut Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), yang menyatakan "dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penjualan tanah atas penerbitan Sertipikat tersebut". Maka Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap objek sengketa a quo serta tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut apapun terhadap Tergugat I, II, III dan IV, dan oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek tanah a quo sudah tidak mempunyai kasaitas untuk bertindak ; Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 21 dari 42
9. Bahwa dalil point 25 dan 26 gugatan Penggugat yang menyatakan terhadap SHM No. 695/Kel. Ciseureuh yang rnerupakan pengganti SHM No. 134/Kel. Ciseureuh luasnya tidak sesuai dengan Persil No. 30 D.II Kohir C 353 dengan perincian luas tanah menurut huruf A seluas 204 M2 Persil 32 D.II Kohir 353 dalam perincian butir B = 5.411, ternyata tidak terletak pada lokasi tanah telah diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No. 9.150/1994. Bahwa mengenai luas tanah tidak serta merta sesuai dengan yang tercantum dalam buku C Desa, karena luas tanah bersifat kurang lebih dan kurang lebih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kurang Lebih adalah : kira-kira kurang sedikit atau lebih sedikit, dan apabila disesuaikan dengan Sertipikat yang lebih akurat adalah luas yang tercantum dalam Sertipikat, sehingga tidak serta merta harus persis jumlahnya dengan yang tercantum dalam buku C Desa, maka oleh karena itu Sertipikat Hak Milik No. 695 maupun Sertipikat Hak Milik No. 134 tidak menjadikan cacat hukum atau tidak sah, sehingga tidak ada alasan sertipikat tersebut dinyatakan cacat hukum atau tidak sah; 10. Bahwa dalil Penggugat pada point 27, tidak beralasan Tergugat II, III dan IV untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena unsure dari Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi, sebagaimana Perbuatan Melawan Hukum, menurut Pasal 1365 BW, yang berbunyi " tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian". Demikian juga sebagaimana menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, dimana perbuatan melanggar hukum yang diidentikan dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) berarti: "berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain". Dengan demikian sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Tergugat I, II, III dan IV tidak terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas; 11. Bahwa tuntutan Penggugat pada point 29 mengenai Penyitaan Jaminan terhadap objek sengketa a quo tidaklah beralasan hukum, karena atas objek tanah tersebut telah diperjualbelikan, sedangkan jual beli tersebut dengan itikad baik, dimana objek sengketa a quo telah lama dikuasai oleh masingmasing pihak mulai dari Tergugat I, II, III dan terakhir Tergugat IV, dengan demikian Tergugat II, III dan IV adalah pembeli yang beritikad baik sebagaimana Pasal 1457 KUHPerdata merumuskan jual beli "Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 22 dari 42
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan". Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli tersebut), dari rumusan tersebut diatas jual beli objek a quo telah dipenuhi semuanya, maka menurut hukum Tergugat II, III dan IV adalah selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakan Sita Jaminan terhadap objek sengketa ; 12. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat pada point 30, 31, 32, 33 dan 34 oleh karena tidak terdapat alasan hukum tuntutan pada point tersebut harus ditolak, maka seyogyanya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai benkut : DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau - Memohon Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban tanggal 09 Juli 2015, sebagai berikut : -----------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dinyatakan tegas oleh Tergugat; 2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT BATAS WAKTU (DALUWARSA) Bahwa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan memper-masalahkan permasalahan objek aquo yang sudah lampau terlihat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 8, yang menyatakan asal muasal permasalahan dari tahun 1965 dan kalau di hitung jangka waktu menelantarkan tanah sudah melebihi dari 40 tahun sebagaimana 1946 KUHPerdata Jo PP No. 11 tahun 2010, berdasarkan hal tersebut sudah jelas dan nyata Gugatan Penggugat atas objek aquo telah Kadaluwarsa dengan menelantarkan sejak lama tanah yang dimilikinya; Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 23 dari 42
Dengan demikian secara keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2015, harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2015, perlu Tergugat II, III dan Tergugat IV tanggapi secara keseluruhan yaitu adalah sebagai berikut: 1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara di bawah ini; 2. Bahwa Tergugat II, III dan Tergugat IV, dengan secara tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan kewenangan dari Tergugat. 3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengenal dan mengetahui Penggugat sebagai ahli waris dari bapak NENENG SASTRAMIDJAJA, baik secara pribadi maupun secara hubungan hukum, sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1 him 2 sampai dengan poin 10 him 4; 4. Bahwa Tergugat II, III dan Tergugat IV, hanya mengetahui dan mengenal pada LUKMAN SUDJANA (Tergugat I), yang mana sepengetahuan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, bahwasannya Tergugat I adalah pihak yang mempunyai tanah yang terletak di Jl. Moch. Toha No. 261, kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 134/Kelurahan Ciseureuh, dengan luas tercatat 5.615 m2; 5. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV brminat atas objek tanah tersebut, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membelinya dengan tanggung renteng dari Tergugat I, sebagaimana Akta Jual Beli No. 129/05/11/ 05/JB/1994, tertanggal 31 Mei 1994, dihadapan Turut Tergugat III; 6. Bahwa setelah peralihan Hak yang telah sesuai prosedur dan mekanisme jual beli maka Tergugat II, III dan Tergugat IV, membaliknamakan sertifikat rnenjadi atas nama Tergugat II, III dan Tergugat IV, dan untuk atas sertifikat asal oleh Turut Tergugat IV diganti menjadi sertifikat Hak Milik 695/Kelurahan Ciseureuh; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 11 him 4 sampai dengan poin 28 him 7, karena dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pembeli yang didasari dengan itikad baik, dan tidak mengetahui adanya suatu permasalahan terhadap obek aquo, yang mana Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 24 dari 42
pada waktu sebelum penandatanganan transaksi jual beli atas objek aquo, Tergugat I telah menunjukan legalitas kepemilikan, dan telah di cek terlebih dahulu keabsahan sertifikat No. 134/kel, Ciseureuh tersebut pada Turut Tergugat IV bahwasan-nya keberadaannya sertifikat dan legalitasnya jelas dan benar adanya serta tidak ada suatu sengketa apapun atas objek aquo, maka Terguat II, III dan Tergugat IV, berani untuk menindaklanjuti transaksi jual beli tersebut dan di buat dihadapan Turut Tergugat III, dengan demikian Tergugat II, III dan IV adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi sebagaimana yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di bawah ini: - No.l230.K/Sip/1980, mengenai pertimbangan Pengadilan Tinggi No. 264/ 1977/Pdt/PT.Smg, yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, yang menyatakan "Penggugat asal harus dilindungi karena mempunyai Itikad baik, dalam pelaksanaan jual beli tanah dan rum ah sengketa" - No. 251 K/Sip/1958, menyatakan "Pembeli yang telah beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus lah dianggap sah", - No. 52 K/Sip/1975, menyatakan "walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan, untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli waris) sedang para Penggugat asal dapat menggugat Tergugat asal I dan II" - No. 1237 K/Sip/1973, mengenai Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, menyatakan "mengenai jual beli tanah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Pr.Masrohan) pada waktu itu masih di bawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat uandang-undang, Pengadilan tinggi menganggap Jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I dan II sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perilndungan hukum" 8. Bahwa berdasarkan yurispridensi tersebut diatas tidak banar kalau Tergugat II, III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan yang telah dilakukan atas peralihaan Hak objek aquo tidak ada salah satu hukum-pun yang dilanggar oleh Tergugat II, III, dan Tergugat IV, maka dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta sudah seyogyanya harus ditolak, dengan demikian tidak ada alasan hukum yang mengharuskan Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk menyerahkan Objek Aquo kepada Penggugat karena sudah jelas legalitas kepemilikan objek aquo sudah atas nama Tergugat II, III dan Tergugat IV, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 695; 9. Bahwa terhadap dalil penggugat pada poin 29 him 8 mengenai permohonan diletakkan sita jaminan atas objek aquo, dan mengenai tuntutan dwangsom merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada, maka Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 25 dari 42
10.
11. 12. 13.
berdasarkan hal tersebut Pemohonan Penggugat tersebut seyogyanya untuk di tolak; Bahwa Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang mendesak dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan yang diajukan oleh Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah di tolak untuk seluruhnya; Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat harus di tolak, karena hal tersebut tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya denga perkara ini; Bahwa dengan demikian Akte Jual Beli dan sertifikat No. 695/Kel. Ciseureuh mempunyai kekuatan hukum; Bahwa jikalau memang benar penggugat merasa dirugikan maka Penggugat dapat menuntut hanya pada Tergugat I saja dan tidak membawa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam permasalahn atau perkara ini, karena Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi;
Berdasarkan uraian jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas terhadap dalil Gugatan Penggugat yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum seyogyanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima; Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkas perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI - Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; - Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA - Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara; - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul daiam perkara ini; ATAU
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Turut
Tergugat IV memberikan Jawaban tanggal 09 Juli 2015, sebagai berikut : --------
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 26 dari 42
DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalildalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat IV; 2. Tentang Gugatan Kadaluarsa Penuntutan 2.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat karena sudah kadaluarsa Penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap tanah sebagaimana, bahwa : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" ; 2.2. Bahwa perlu Penggugat ketahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh Gambar Situasi tanggal 23-8-1985 No. 2225/1985 seluas 5615 M2 semula tertulis atas nama Haji NENENG SASTRAAMIDJAJA, yang kemudian beralih haknya kepada atas nama LUKMAN SUDJANA berdasarkan Akta Hibah tanggal 28-91962 No.255/1962 yang dibuat oleh dan dihadapan KARSO PERMANA, BA. Wedana, Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk Kewedanaan Karees Kotapraja Bandung, yang kemudian beralih haknya kepada atas nama JUNAEDI GUNAWAN LUIS (DH. LIOE JOEN HOA),DKK. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-5-1994 No. 129/05/11/05/JB/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan R. SUYADIMAN, SH. Notarsi/PPAT di Bandung, diterbitkan sudah lebih dari 5 (lima) tahun, yaitu terbit tanggal 23 Agustus 1985 yang berarti Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh tersebut sudah terbit selama 30 (tigapuluh) tahun, dengan demikian maka pantaslah apabila Majelis Hakim yang mulia yang menangani perkara a quo berkenan menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukan suatu penuntutan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh dimaksud; 2.3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1347 Kelurahan Ciseureuh dimaksud saat ini telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 695 / Kelurahan Ciseureuh Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No. 9.150/1994 luas 5.610 karena Penggantian blangko Sertipikat saat Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 27 dari 42
ini tertulis atas nama JUNAEDI GUNAWAN LUIS (DH.LIOE JOEN HOA), DKK. Terbit tanggal 18-4-1996 ; 2.4. Bahwa, apabila memang benar tanah obyek perkara milik Penggugat ( padahal belum tentu) maka permasalahan ini timbul adalah akibat kelalaian dari para Penggugat sendiri yang tidak menjaga dan memelihara asset harta warisan dengan pihak ahliwaris sebelumnya (Orangtua Penggugat) yang mana masalah kepemilikan dari pewarisan sudah jelas merupakan masalah keperdataan, dan akibat dari kelalaian para Penggugat tersebut apabila dikaitkan secara keperdataan yang telah mendiamkan persoalan warisan lebih dari 18 tahun sehingga telah daluwarsa tentang Kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957 yang berbunyi: "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut." Oleh karenanya Turut Tergugat IV mohon
dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard); 3. Tentang Kewenangan Mengadili Bahwa Penggugat pada halaman 6 angka 20 dan 23, 24, dan 25 mendalilkan yang intinya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 695 / Kelurahan Ciseureuh Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No. 9.150/1994 luas 5.610 karena Penggantian blangko Sertipikat saat ini tertulis atas nama JUNAEDI GUNAWAN LUIS (DH.LIOE JOEN HOA) ,DKK. Yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat IV) adalah " Cacat Hukum dan tidak sah, dan karenanya harus di batalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat " adalah masuk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena lembaga peradilan yang menyatakan batal/ tidak sah/ tidak mempunyai kekuatan hukum suatu keputusan tata usaha negara adalah pengadilan tata usaha negara, sehingga kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; 4. Bahwa Penggugat pada halaman 5 angka 17 mendalilkan yang intinya bahwa terlihat ada kejanggalan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.134/ Kelurahan Ciseureuh seluas 5.615 M2 pada tanggal 23-8-1985 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat IV) dengan mencantumkan pemegang hak Haji NENENG SASTRAMIDJAJA padahal ayah kandung Penggugat yang bernama Neneng Sastramidjaja telah meninggal dunia tahun 1975 kemudian pada tanggal 23-8-1985 dapat mengajukan permohonan Sertipikat hak milik kepada Turut Tergugat IV untuk diterbitkan Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 28 dari 42
hak milik atas nama Haji Neneng Sastramidjaja dan setelah itu tanggal 23-81985 terjadi peralihan hak kepada atas nama LUKMAN SUDJANA (Tergugat I) mengacu kepada Akta Hibah No.255/1962 tanggal 28-9-1962 dst........................................ Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh seluas 5.615 M2 kepada atas nama Haji NENENG SASTRAMIDJAJA yang nota bene adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang kemudian dialihkan haknya kepada atas nama LUKMAN SUDJANA yang dicatat tanggal 23-8-1985 mengacu kepada Akta Hibah No.255/1962 tanggal 28-9-1962 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang Permohonan Konversi Balik Nama, dimana yang menjadi pemohonnya adalah Pemilik terakhir dalam hal ini ( LUKMAN SUDJANA ) sebagai penerima Hibah, oleh karenanya pantas dan wajar apabila Majelis hakim yang mulia yang menangani perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 5. Bahwa Penggugat pada halaman 5 angka 18 mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.134/Kelurahan Ciseureuh seluas 5.615 M2 pada tanggal 23-8-1985 oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat IV ) dengan mencantumkan luas tanah berasal dari dua persil dengan menyebutkan luas A = 204 M2 dan luas B = 5.411 M2 namun tidak jelas luas A = 204 M2 dari persil berapa dan luas B = 5.411 M2 dari persil berapa dst. ................................................................................... Bahwa sebagaimana pada angka 4(empat) diatas gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena proses pendaftaran Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh seluas 5.615 M2 kepada atas nama Haji NENENG SASTRAMIDJAJA nota bene adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang kemudian dialihkan haknya kepada atas nama LUKMAN SUDJANA yang dicatat tanggal 23-8-1985 sudah jelas dan terang adalah berasal dari persil 30 dan 32 sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, namun apabila dan ternyata Penggugat tidak mengetahui dengan sebenarnya tentang luas luas persil tersebut itu adalah bukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan tidak disertai bukti outentik yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya mengenai tanah obyek terperkara a quo, sebingga pantas dan wajar apabila Majelis hakim yang mulia yang menangani perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksan Perkara aquo, Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 29 dari 42
berkenan memutuskan dan menyatakan Tergugat IV untuk seluruhnya".
"Menerima
Eksepsi
Turut
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mohon apa yang telah Turut Tergugat IV kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya; 2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat IV; 3. Bahwa, untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat IV dan memperjelas pokok permasalahan perkara a quo berikut kronologis Tanah Sertipikat Hak Milik No. 134 / Kelurahan Ciseureuh (bam Sertipikat Hak Milik No. 6957 Kelurahan Ciseureuh) sebagai berikut: - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1347 Kelurahan Ciseureuh Gambar Situasi tanggal 23-8-1985 No. 2225/1985 seluas 5615 M2 semula tertulis atas nama Haji NENENG SASTRAAMIDJAJA, kemudian beralih haknya kepada atas nama LUKMAN SUDJANA berdasarkan Akta Hibah tanggal 28-9-1962 No.255/1962 yang dibuat oleh dan dihadapan KARSO PERMANA, BA. Wedana, Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk Kewedanaan Karees Kotapraja Bandung, kemudian beralih lagi haknya kepada atas nama JUNAEDI GUNAWAN LUIS (DH. LIOE JOEN HOA),DKK. (3 orang) Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-5-1994 No. 129/05/11/05/JB/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan R. SUYADIMAN, SH. Notarsi/PPAT di Bandung, - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 134/ Kelurahan Ciseureuh dimaksud saat ini telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 695 / Kelurahan Ciseureuh Gambar Situasi tanggal 13-12-1995 No. 9.150/1994 luas 5.610 karena Penggantian blangko Sertipikat saat ini tertulis atas nama JUNAEDI GUNAWAN LUIS (DH.LIOE JOEN HOA), DKK. (3 orang) Terbit tanggal 18-4-1996 ; Bahwa berdasarkan hal-hai yang telah Turut Tergugat IV uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus sebagai berikut: 1. Menerima eksepsi Turut Tergugat IV dalam Eksepsi dan Pokok Perkara seluruhnya; 2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 30 dari 42
Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut
Tergugat III tidak mengajukan jawaban untuk menanggapi gugatan Penggugat ;
Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut
Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04
Agustus 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV
telah mengajukan Duplik tertanggal 18
Agustus 2015, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Bandung ; ------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian
tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan
Negeri Bandung, tanggal, 21 Januari 2016, Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan (1). Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (PENGGUGAT) (2). Ny. Tating Surianegara (3) Ali Sastramidjaja (4). Ir. Sulaeman Sastramidjaja (5). Benny Sastramidjaja (6). Achmad Hidayat Sastramidjaja dan (7) Colih Sastramidjaja adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng; 3. Menyatakan sebidang tanah darat milik adat Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara : Jalan Soekarno-Hatta; Timur : Benteng tembok PLN; Selatan : Benteng tembok PLN. Barat : Solokan kecil; adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja; 4. Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Hibah No.255/1962, tanggal 28 September 1962 antara TERGUGAT I dengan Hadji Neneng Sastarmidjaja yang dibuat oleh Kepala Kewedanaan Karees, Kotapraja Bandung dan karenanya harm dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 5. Menyatakan PENGGUGAT dan segenap ahli waris sebagaimana pada petitum butir 2 di atas adalah selaku ahli waris pengganti yang sah dari Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 31 dari 42
6.
7.
8.
9.
10.
almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja dan karenanya selaku pemilik sah sebidang tanah darat Persil 30 D.n Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT H) atas nama Sastramidjaja Neneng dengan batas-batas tanah sebagaimana terurai pada petitum butir 3 diatas: Menyatakan penguasaan dan pemilikan TERGUGAT I atas sebidang tanah objek sengketa, tanah darat Persil 30 D.n Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan (TURUT TERGUGAT I) dan Buku C Kecamatan Regol (TURUT TERGUGAT II) atas nama Sastramidjaja Neneng adalah tanpa alas hak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT selaku ahli waris dari dan segenap ahli waris pengganti lain yang sah dari almarhum N. Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja; Menyatakan penerbiian SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/ 1995, tanggal 23-8-1985 oleh TURUT TERGUGAT IV atas nama TERGUGAT I adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menyatakan jual beli atas sebidang tanah SHM. No. 134/Kel. Ciseureuh, seluas 5.615 M2 Gambar Situasi No.2225/1995, tanggal 23-8-1985, terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT H, HI dan IV sebagaimana Akta Jual Beli No. 129/05711/05/JB/1994 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III adalah adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan, Menyatakan peralihan hak dan balik nama atas SHM. No.l34/Kel. Ciseureuh, seluas 5.675 M2 Gambar Situasi No.2225/1995, tanggal 23-81985 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh dari TERGUGAT I kepada dan menjadi tercatat atas nama TERGUGAT II, III dan IV menjadi cacat hukum dan tidak sah karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Menyatakan penguasaan dan pemilikan TERGUGAT II, III, dan IV atas tanah Persil 30 D.II Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 32 dari 42
Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan seganap ahli waris Neneng Sastramidja selaku pemilik yang sah; 11. Menyatakan penerbitaan sertpikat hak milik pengganti sehingga tercatat menjadi SHM. No. 695/Kel. Ciseureuh, seluas 5.610 M2 atas nama TERGUGAT II, III dan IV adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; 12. Menghukum TERGUGAT II, III dan IV atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa Persil 30 D.II Kohir No.353 seluas + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) kepada PENGGUGAT selaku ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan alat keamanan negara ; 13. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk mencoret SHM.No. 695/Kel. Ciseureuh dalam Daftar Buku Tanah yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengembalikan dan mencatat kembali sebidang tanah objek sengketa aquo sebagai Persil 30 D.n Kohir No.353 luas tanah + 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung (d/h. Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat) atas nama dan sebagai hak (milik) dari Sastramidjaja Neneng alias Neneng Sastramidjaja ; 14. Menghukum Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa aquo kepada Penggugat selaku pemilik sah terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde). 15. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan perkara ini.
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini sebesar Rp. 12.226.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 17. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri
Bandung, Nomor, 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg dibuat oleh Boy Ivan Anjaya Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas perintah dan ditunjuk oleh Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 33 dari 42
Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pada hari Jum’at, tanggal 29 April 2016 telah diberitahukan masing-masing dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Januari 2016, Nomor
149/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
kepada
Turut
Tergugat
II
dan
Turut
Tergugat III ; --------------------------------------------------------------------------------------
Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.B/2016/PN.Bdg
dibuat oleh Mat Djuskan, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan Timbul L. Tobing, S.H., Kuasa Hukum
Pembanding semula
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 01 Februari 2016 telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Bandung tanggal 21 Januari 2016 Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; ---------------------------------------------------------------
1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 ; ----------------
2. Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 10 Fberuari 2016 ; --------------
3. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 ; ----------------------
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2016
melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan surat Nomor W11.U1/722/HT.02.02/II/2016 ; ----------------------------------------------------------
Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.B/2016/PN.Bdg
dibuat oleh Mat Djuskan, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang
menerangkan Hendro Sutrisno, S.H., M.Kn. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Januari 2016 Nomor
149/Pdt.G/2015/PN.Bdg.
selanjutnya permohonan banding tersebut
telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; ---1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Februari 2016 ; ----------------
2. Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 10 Fberuari 2016 ; --------------------------------------------------------------------------
3. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 ; ----------------------
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Februar 2016 ; ---
Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding II semula
Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 34 dari 42
memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada : ------------------------------------------------------------------------1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Februari 2016 ; ----------------
2. Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 17 Februari 2016 ; ------------------------------------------------------------------
3. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 17 Februari 2016 ; ----------------------
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Februari 2016 ; ---
Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding I semula
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 19 Februari 2016, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Februari
2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada : ----------------------------------------------------1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2016 ; ----------------
2. Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2016 ; -------------
3. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 24 Februari 2016 ; ----------------------
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 04 Maret 2016 ; ------
Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding
semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : ------------------------------------------------------------------------------------------
1. Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 14 Maret 2016 ; ------------------------------------------------------------------
2. Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 14 Maret 2016 ; ---------------
3. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pada tanggal 14 Maret 2016 ; -----------------------------------
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal …Maret 2016
melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan surat Nomor W11.I1/ …/HT.02.02/III/2016 ; ----------------------------------------------------------
Membaca kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut
Tergugat IV pada tanggal 26 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 April 2016, selanjutnya kontra
memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada : ------------------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 35 dari 42
1. Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 29 April 2016 ; ------------------------------------------------------------------
2. Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 29 April 2016 ; -----------------
3. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masingmasing pada tanggal 29 April 2016 ; ---------------------------------------------------
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal …Maret 2016
melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan surat Nomor W11.I1/ …/HT.02.02/III/2016 ; ----------------------------------------------------------
Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo. Nomor 12/Pdt.B/2016/PN.Bdg, yang dibuat oleh Boy Ivan Anjaya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung
atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada : -----------------------------------------------------------------------
1. Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 21 Maret 2016 ; -------------------------------------------------------------------
2. Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2016 ; ----------------3. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 maret 2016 ; --------------------
4. Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV pada tanggal 21 Maret 2016 ; ---------------------------------------------
5. Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 maret 2016
melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan surat Nomor W11/U1/1439/HT/02.02/III/2016 ; --------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa
hukum Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding II semula Tergugat I
telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : ------------------------------------------
1. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/daluwarsa sebagaimana
pasal 1963 jo 1967 KUHPerdata, dimana objek tanah a quo sudah Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 36 dari 42
ditempati/dikuasai oleh pihak-pihak lain yaitu oleh Para tergugat
selama 30 tahun tanpa ada gangguan, maka Penggugat sudah
tidak ada haknya lagi menuntut terhadap objek sengketa karena daluwarsa ; -----------------------------------------------------------------------
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat gelap atau samar-samar, dimana
menurut Rv suatu surat gugat terdiri dari dua bagian fudamentum
petendi serta petitum, akan tetapi Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang menyatakan adanya penguasaan tanpa hak, sehingga tidak jelas posita gugatan ; ------------------------
3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis
Hakim
tingkat
mempertimbangkan
pertama
bukti-bukti
yang
yang
ternyata
diajukan
hanya
pihak
Para
Penggugat dengan mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan pihak Para Tergugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar azas Audi Et Alteram partem ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang
mengenyampingkan bukti T-1 (1) adalah sangat keliru karena Para Tergugat
yang
Tergugat
IV
sekarang
menguasai
suatu
barang,
yang
membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan menguasai
sejak
dulu,
dianggap
juga
telah
menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang ;----
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan menyatakan
penerbitan SHM No.134/Kel. Ciseureuh cacat hukum dan tidak sah,
alasan
keberatan
Pembanding
disamping
karena
sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai daluwarsa dan karena adanya bukti T-1 (1) ; -----------------------------------------------
6. Bahwa
seharusnya
Majelis
Hakim
tingkat
pertama
yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tidak perlu mempertimbangkan
lagi
bukti-bukti
dari
pihak
Penggugat,
terutama menurut pasal 1946, 1963 jo pasal 1967 KUHPerdata telah nyata gugatan Para penggugat telah daluwarsa ; ---------------
7. Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Tergugat I ; ---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding I semula Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : ---------
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 37 dari 42
1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, tenggang waktu
pengajuan tuntutan/gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu ; ---------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa penguasaan, penghunian dan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa sejak tahun 1962 secara terus menerus tak terputus, tak terganggu dimuka umum, seandainyapun tanah objek
sengketa benar milik Para Penggugat yang diperoleh secara Warisan dari almarhum Neneng Sastraamidjaja quod akan tetapi
penuntutan hak kepemilikan atas tanah dimaksud telah GUGUR karena lewat WAKTU 30 (tiga puluh) tahun KADALUWARSA ; karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------
3. Para Pembanding/Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim pertama tersebut
karena
pertimbangan
Hakim
pertama
aquo
tidak
beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali ; ---------------------
4. Adapun dasar kepemilikan Tergugat I sah atas tanah seluas 5.615 M2 berdasarkan dan sebagaimana nyata dari akta Hibah tertanggal
28-9-1962
No.255/1962
antara
Haji
Neneng
Sastraamidjaja sebagai pemberi Hibah dengan Lukma Sujana sebagai penerima Hibah ; ----------------------------------------------------
5. Bahwa Pembanding adalah selaku pembeli karenanya menjadi
pemilik atas sebidang tanah yang diuraikan dalam Sertifikah Hak Milik No.134/Kel.Ciseureuh ; ------------------------------------------------
6. Bahwa
Pembanding
tidak
merasa
merugikan
Para
Penggugat/Terbanding dalam kepemilikannya atas tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.134/Kel. Ciseureuh ; ---------
7. Bahwa dasar pengakuan dan kepemilikan atas tanah adat persil 30 D.II dan Persil 32 D.II Kohir No.353 seluas 6.487 M2 terletak di Blok Dungussema adalah didasarkan pada catatan buku induk C
dari keterangan : adalah bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum ; ---------------------------------------------------------
8. Bahwa
dengan
seluruh
keberatan
tersebut
diatas,
maka
Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara banding ini kiranya
berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Januari 2016 Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg ; -----------
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 38 dari 42
Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Maret 2016 yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : --------------------------------------------
1. Bahwa tidak benar alasan keberatan Para Pembanding pada huruf
a yang pada pokoknya berpendapat Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bandung tidak bertindak konprehensif dalam menjalankan
peradilan baik yang bersifat tekhnis maupun substansial, dengan tanpa memandang seluruh hal yang dapat pengaruh dalam menentukan keadilan yang tepat dan konprehensif ; ------------------
2. Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Bandung dalam
memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini telah bertindak konprehensif dalam menjalankan peradilan baik yang bersifat tekhnis maupun substansial sesuai dengan hukum acara perdata,
terlihat dalam memotivasi putusannya telah mempertimbangkan
dan menilai secara cermat dan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ; ------------------------------------------------
3. Bahwa tidak benar alasan keberatan Para Pembanding bahwa objek
tanah
sengketa
telah
ditempati/dikuasai
oleh
Para
Pembanding selama 30 tahun tanpa ada gangguan, karena faktanya tanah tersebut tidak pernah dikuasai/ditempati oleh Para
Pembanding hal mana terbukti sesuai dengan hasil pemeriksaan di tempat (plaats onderzoek) ; -----------------------------------------------
4. Menurut hukum hak terbanding selaku ahli waris dari almarhum
Neneng sastramidjaja untuk melakukan tuntutan pengembalian harta warisan berupa sebagian tanah Persil No.30 D.II KOhir
No.353 seluas+ 6.487 M2 a quo milik orang tua Terbanding dari penguasaan dan pemilikan tanpa alas hak yang sah dan melawan
hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
tidak dibatasi oleh waktu atau dengan kata lain kapan pun gugatan dapat diajukan, alasan hukum mana telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI ; ----------------------------------
5. Bahwa berdasarkan buku C Desa Kantor KDL Bandung (vide P-8) dan keterangan saksi Zaenal Abidin, tanah yang dihibahkan oleh Sastrawidjaja Neneng kepada Lukman Sudjana (Pembanding/ Tergugat I) sebagaimana Akta Hibah 255/1962 tanggal 28
September 1962 adalah tanah Persil No.31 D.II Kohir 353 seluas +
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 39 dari 42
0,50 da, fakta hukum mana terbukti dari adanya catatan dalam Buku C Desa kantor KDL Bandung ; ---------------------------------------
6. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam
tingkat
banding
ini
menjatuhkan
putusan,
menolak
permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Januari 2016 Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. ; ------------------------------------------
Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV telah
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 April 2016 yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------
1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex factie tersebut diatas sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, dengan
alasan hukum bahwa tenggang waktu pengajuan tuntutan/gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu (KADALUWARSA) ; ----------
2. Bahwa Majelis Hakim Judex factie kurang cermat dalam meneliti bukti-bukti yang diajukan Terbanding dh. Turut Tergugat IV vide bukti TT-IV (3) ; -----------------------------------------------------------------
3. Bahwa Hakim judex factie tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti
yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat, karena apa yang
tertulis pada buku C Desa yang masih tercatat atas nama pemilik lama bukan berarti yang bersangkutan adalah sebagai pemegang hak untuk selamanya ; --------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemerikasaan dalam tingkat
banding dalam perkara ini, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding ;
Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh
kuasa hukum Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV serta Pembanding II semula Tergugat I maupun kontra memori banding yang
diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, menurut Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim
Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 40 dari 42
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal
21 Januari 2016, Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg. serta memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV tertanggal 19 Februari 2016, memori banding dari kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I tertanggal 15 Februari 2016
maupun kontra memori
banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Maret
2016, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar
menurut hukum, oleh karenanya
diambil alih dalam mengadili perkara a quo dalam ditingkat banding ; --------------
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
tanggal
21
Januari
2016
Nomor
149/Pdt.G/2015/PN.Bdg., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I semula Tergugat
II, Tergugat III, Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---------------------------------------------------------------------------------------Mengingat
HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan : ---------------------------------------------------------- Menerima
MENGADILI :
permohonan
banding
dari
kuasa
hukum
Para
Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat I ; --------------------------------------------
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 21
Januari 2016, Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------------------------
Menghukum Para Pembanding I semula Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar
biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------Demikianlah
diputus
dalam
rapat
musyawarah
majelis
hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 08 – Juni - 2016 oleh Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 41 dari 42
Kami : KAREL TUPPU, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DR. H. LEXSY MAMONTO,
S.H., M.H. dan AMRIL, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 - JUNI - 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi
oleh
Hakim-Hakim
Anggota
serta
dibantu
YUNTHA
DHARMANSYAH S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.
KAREL TUPPU, S.H., M.H.,
Ttd AMRIL, S.H., M.Hum.,
PANITERA PENGGANTI, Ttd
YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor 220/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 42 dari 42
