PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 146/PDT/2015/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------PT. MODERNLAND REALTY TBK, yang berkedudukan di Hall Ruko Blok R, jalan Hartono Raya, Perumahan Kota Modern, Tangerang, dalam perkara ini diwakili oleh : 1). Arman Hanis, SH., 2). Irwan Irawan, SH., 3). Chandra Jaya, SH., 4). Resha Agriansyah, SH. MH., 5). Muh. Arbian, SH., 6). Muhammad Arfah, SH., dan 7). Fikri Ikram Aristya, SH. MH., masingmasing Advokat pada Kantor Hukum HANIS & HANIS, beralamat di Gedung Sarinah Lt. 11, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Desember 2014, sebagai Pembanding semula Terbantah I. Lawan : 1. NY. LILY LUKMAN, Pemegang KTP No. 3172026607670013, yang beralamat di jalan GG Lamceng No. 9 B, RT.009/RW.001, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya 1). Sdr. Drs. Rudy Gunawan, SH., 2). KRISSANTOSO BAYU AJI. SH.MH., 3). ARIFIN SINUHAJI.SH., dan 4). JUJUR HALASAN BAKARA. SH. Mkn. Masing-masing : Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara RUDY GUNAWAN & PARTNER, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka mas Blok M1/11, Jalan Letjend.Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 09 Januari

2015, sebagai Terbanding semula

Pembantah. Halaman 1 dari 18 halaman, Pts.No.146/PDT/2015/PT.BDG.

2. RIFAH NASUTION, SH. Notaris di Bekasi, yang berkedudukan di Grand Wisata Market Place PR 5/021, Tambun Selatan, Bekasi sebagai Turut Terbanding I semula Terbantah II.

3. PT. HASANAH DAMAI PUTRA, yang berkedudukan di Komplek Sentra Niaga Bulevard Hijau. Kav.33-35, Medan Satria, Bekasi, sebagai Turut Terbanding II semula Terbantah III.

DAN 4. KEPALA

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

CQ

KEPALA

KANTOR PERTANAHAN Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terbantah.

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 April 2015 Nomor : 146/PEN/PDT/2015/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding; 2. Berkas perkara perdata No. 240/PDT.BTH/2014/PN.Bks dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bekasi, tanggal 26 Nopember

2014 Nomor :

240/PDT.BTH/2014/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------Dalam Eksepsi :

Halaman 2 dari 18 halaman, Pts.No.146/PDT/2015/PT.BDG.

- Menolak Eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian. 2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar. 3. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan pada objek perkara yaitu tanah dan Bangunan Rumah, yang terletak di Blok U.1 No.20 , Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruna Jaya, Kabupaten Bekasi seluas 276 M2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3924/ Pusaka Rakyat dengan batas-batas : ----------------------------------------- Sebelah Utara

: Jalan;

- Sebelah Timur

: U.1 – 21;

- Sebelah Selatan : Jalan; : U.1 – 19;

- Sebelah Barat

dinyatakan tidak sah dan haruslah diangkat. 4. Memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Cq Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten

Bekasi,

Propinsi

Jawa

Barat/Turut

Terbantah untuk mencatat penggangkatan Sita Jaminan aquo pada buku yang tersedia. 5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 91/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 yang

dibuat

dihadapan

Rifah

Nasution.

SH.

Notaris

di

Bekasi/Terbantah II adalah sah dan berharga serta mengikat para pihak. 6. Menyatakan Jual Beli antar Pembantah dengan Terbantah III telah sempurna dan sah, oleh karenanya Pembantah adalah Pemilik yang sah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3924/Pusaka Rakyat, atas nama Pembantah.


7. Menghukum Turut Terbantah untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini. 8. Menolak Bantahan Pembantah selebihnya. 9. Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara

sebesar

Rp531.000,00(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca pula : -----------------------------------------------------------------------1).

Surat Pernyataan Banding Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. No. 80/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 Terbantah I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Nopember 2014 Nomor : 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks.

2).

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 240/Pdt.BTH/2014/ PN.Bks. Jo. No. 80/AKT.BDG/2014/PN.Bks., dibuat oleh Dwi Andaru K. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Pembantah bahwa Terbantah I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Bekasi tanggal 26 November 2014 Nomor

240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. 3).

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 240/Pdt.BTH/2014/ PN.Bks. Jo. No. 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 12 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terbantah II


bahwa Terbantah I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Bekasi

tanggal

26

November

2014

Nomor

240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. . 4).

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 240/Pdt.BTH/2014/ PN.Bks. Jo. No. 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terbantah III bahwa Terbantah I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Bekasi

tanggal

26

November

2014

Nomor

240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. 5).

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 240/Pdt.BTH/2014/ PN.Bks. Jo. No. 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 12 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding

semula Turut

Terbantah bahwa Terbantah I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Bekasi tanggal 26 November 2014 Nomor

240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. 6).

Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. No. 80/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 telah diterima Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah I;

7).

Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Perkara Perdata Nomor 240/Pdt.BTH/2014/PN.BKS. Jo. No. 80/AKT.BDG/2014/PN.BKS. dibuat oleh Dwi Andaru K. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri


Jakarta Pusat, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 telah diserahkan Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah I kepada Terbanding I semula Pembantah; 8).

Relaas Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 240/Pdt.Bth/2014/ PN.Bks. Jo. Nomor 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 telah diserahkan Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah I kepada Terbanding II semula Terbantah II.

9).

Relaas Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 240/Pdt.Bth/2014/ PN.Bks. Jo. Nomor 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 16 Januari 2015 telah diserahkan Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah I kepada Terbanding III semula Terbantah III.

10). Relaas

Pemberitahuan

Memori

Banding,

Nomor

240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa opada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 telah diserahkan Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah I kepada Turut Terbanding semula Turut Terbantah. 11). Memori Banding dari Pembanding semula Terbantah I, tertanggal 22 Desember 2014. 12) Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 240/Pdt.Bth/2014/ PN. Bks.Jo No. 80/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Bebet Ubaedilah


Affandi, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2015 telah diterima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Pembantah, serta membaca Kontra Memori Bandingnya tertanggal 09 Februari 2015. 13). Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding, Perkara Perdata Nomor 240/Pdt.BTH/2014/PN.BKS Jo. No. 80/AKT.BDG/2014/ PN.BKS., dibuat oleh Dwi Andaru K –Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, yang isinya pada pokoknya

menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 telah diberitahukan

kepada

Pembanding

semula

Terbantah

I

bahwa

Terbanding I semula Pembantah telah menyerahkan Kontra Memori Banding. 14). Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata, Nomor 240/Pdt.BTH/2014/PN.BKS. Jo. No. 80/BDG/2014/ PN.BKS., dibuat oleh Dwi Andaru K. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin,

tanggal

16

Februari

2015

telah

diberitahukan

kepada

Pembanding semula Terbantah I bahwa berkas perkara banding telah selesai diminutasi, dan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan

ini,

diberikan

kesempatan

kepadanya

untuk

mempelajari/membaca berkas perkara No. 240/Pdt.BTH/2014/PN.Bks. Jo. No. 80/Bdg/2014/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi. 15). Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata, Nomor 240/Pdt.BTH/2014/PN.BKS.

Jo.

No.

80/AKTA.BDG/2014/PN.BKS.,

dibuat oleh Dwi Andaru K. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada


hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Pembantah I bahwa berkas perkara banding telah selesai diminutasi, dan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan

ini,

diberikan

kesempatan

kepadanya

untuk

mempelajari/membaca berkas perkara perdata (Inzage) atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Nopember 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi. 16). Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal

12

Desember

2014

telah

diberitahukan

kepada

Turut

Terbanding I semula Terbantah II bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan banding telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara perdata banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi. 17). Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal

23

Desember

2014

telah

diberitahukan

kepada

Turut

Terbanding II semula Terbantah III bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan banding telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara perdata banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.


18). Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. Nomor 80/Akta.Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Heri Novianto – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal

12

Desember

2014

telah

diberitahukan

kepada

Turut

Terbanding III semula Turut Terbantah bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan banding telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa kelengkapan berkas perkara perdata banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi. 19). Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Desember 2014, ditanda-tangani oleh William Honoris – Direktur Utama PT. Modernland Reality Tbk (sebagai Pemberi Kuasa), dan Arman Haris, SH. Dkk (sebagai Penerima Kuasa). 20). Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Januari 2015, ditanda-tangani oleh Lili Lukman (sebagai Pemberi Kuasa), dan Drs. Rudy Gunawan, SH. Dkk (sebagai Penerima Kuasa). 21). Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.Bks. Jo. No. 80/Bdg/2014/PN.Bks,. dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 240/PDT.BTH/2014/PN.BDG. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah I, dan Kuasa Terbantah II, Terhadap putusan


tersebut Terbantah I menyatakan banding pada tanggal 09 Desember 2014. Oleh karena

pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam

tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Terbantah I menyatakan banding dengan alasan, sebagai berikut : -----------------------------Keberatan Dalam Eksepsi : - Bantahan Pembantah Prematur : 

Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding, sebab fakta hukumnya sudah jelas terbukti bahwa sita jaminan sesuai Penetapan Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/ 2012/PN.Bks., tanggal 05 pril 2013 dan berita Acara Sita Jaminan perkara Nomor 03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.Bks.,

tanggal

16

April

2013

tersebut timbul karena adanya sengketa kepemilikan hak antara Pembanding dengan Turut Terbanding II/Terbantah II dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks., yang pada saat perkara bantahan aquo sedang diperiksa dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung R.I. sehubung dengan diajukannya permohonan Kasasi oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 393/PDT.G/2013/PT. BDG., tanggal 24 Oktober

2013.,

seharusnya

karena diajukan

itu

tuntutan setelah

Terbanding/Pembantah perkara

Nomor

145/Pdt.G/2012/PN.Bks. telah berkekuatan hukum tetap, karena itu bantahan Pembantah harus dikwalifisir sebagai bantahan yang prematur. Keberatan Dalam Pokok Perkara :


1.

Bahwa

Pembanding

menyatakan

keberatan

terhadap

pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 23 alinea kelima, halaman 24 alinea kesatu s/d ketiga, dan halaman 25 alinea kesatu, karena jelas dan nyata apabila dicermati

bukti

T.I-1

yaitu

putusan

Nomor

145/PDT.G/2012/PN.BKS., tanggal 26 April 2012 baik pada bagian pertimbangan hukumnya maupun pada petitumnya antara lain petitum butir 3 yang menyebutkan : Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Pemilik sah atas kedua bidang tanah yang terletak di RT. 001, RW. 008, Desa Pusaka Rakyat. Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, total luas 31.551 M2 … dst, dan petitum butir 8 yang menyebutkan : Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan pihak-pihak lain yang tidak berhak atas tanah sengketa yang terletak di RT. 001, RW. 008, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, total luas 31.551 M2 yang masing-masing tercatat dalam girik … dst. Kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula. konsekwensi hukumnya apabila putusan Nomor 145/PDT.G/2012/PN.BKS tanggal 26 April 2012 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan memenangkan Pembanding, maka dapat dipastikan bahwa putusan tersebut akan saling bertentangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. 2.

Bahwa

Mejelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tidak

mempertimbangkan jawaban dan bukti TT-2 dari Turut Terbanding III/Turut Terbantah yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat HGB

No.

3924/Pusaka

Rakyat

atas

nama

Lily

Lukman


/Terbanding/Pembantah. Luas 276 M2 yang terbit tanggal 29-52015

tidak

dilakukan

pencatatan

Sita

03/CB/2013/145/PDT.G/2012/PB.BKS,karena

Jaminan obyek

Nomor

penyitaan

adalah Sertifikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat. 3.

Bahwa tujuan utama sita jaminan dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks. yang diputus pada tanggal 08 Mei 2013 adalah guna menjamin hak dan kepentingan Pembanding agar gugatannya tidak illususoir.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Pembanding tersebut pihak Terbanding semula Pembantah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 240/Pdt.Bth/2014/PN.BKS., tertanggal 26 Nopember 2014, sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang merujuk pada ketentuan Pasal 208 HIR/228 Rbg, Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 996 K/Pdt/1989, serta buku Hakum Acara Perdata pada halaman 299 s/d 300, oleh Yahya Harahap, SH. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, karena itu Terbanding semula Pembantah menolak alasan Banding Pembanding semula Terbantah I, karena mengada-ada dan menyesatkan.

2.

Bahwa alasan banding Pembanding semula Terbantah I dalam pokok perkara keliru dan tidak berdasar, karena justru dengan adanya penyitaan tanah dan bangunan milik Terbanding semula Pembantah,

maka

berkepentingan

Terbanding

untuk

semula

Pembantah

mempertahankan

haknya,

sangan karena

Terbanding semula pembantah adalah pemilik sah dari tanah yang disita dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks.


3.

Bahwa dalil Pembanding semua Terbantah I yang menyatakan bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Guna bangunan No. 3924/Pusaka Rakyat atas nama Pembantah tidak dilakukan pencatatan

sita

jaminan

dengan

No.

03/CB/2013/145/Pdt.G/2012/PN.BKS., karena obyek penyitaan adalah Sertifikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat, adalah dalil yang keliru, sebab tanah Terbanding semula Pembantah berdasar Sertifikat HGB No. 3924/Pusaka Rakyat berasal darei Sertifikat Induk HGB Nomor 3337/Pusaka Rakyat atas nama Turut Terbanding?PT. Hasana Damai Putra, sedang menurut ketentuan Pasal 1963 Jo. Pasal 1965 KUHPerdata, bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 932 K/Sip/1973, tanggal 12 Nopember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982. 4.

Bahwa dalil keberatan Pembanding dahulu Terbantah I pada angka 6 halaman 8 dan halaman 9 dalam Memori Bandingnya, adalah alasan yang mengada-ada, karena sudah tepat jka Terbanding dahulu Pembantah mengajukan bantahan tersebut sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkatra No. 145/Pdt.G/2012/PN.BKS., sehingga Terbanding semula

Terbantah

tidak

akan

dirugikan

akibat

adanya

permasalahan antara Pembanding semula Terbantah I dengan Turut Terbanding II semula Terbantah III. 5.

Bahwa alasan-alasan banding Pembanding yang menyatakan adanya kekeliruan pertimbangan dari Judex Facti, adalah alasanalasan atau keberatan-keberatan yang biasa digunakan untuk


alasan Kasasi didalam Memori Kasasi, karena kekeliruan pertimbangan Judex Factie merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris., sehinga dalam hal ini Pembanding in casu meminta Pengadilan Tinggi sebagai Judex Juridis. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bekasi tanggal 26 Nopember

2014

Nomor 240/PDT/BTH/2014/PN.BKS.,

beserta

berkas

perkaranya dan membaca serta mempelajari pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut : -------------------------------------------------------------Tentang Eksepsi : Menimbang, bahwa putusan dalam Eksepsi, Judex Factie tingkat pertama menyatakan menolak Eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah dengan pertimbangan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 208 HIR/228 RBG, yang menyatakan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap penyitaan

barang dengan berlandaskan hak kepemilikan, dan

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3089 K/Pdt/1991 yang menegaskan bahwa Sita Jaminan (CB) yang diletakkan diatas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan Derden Verzat, selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan tentang eksepsi tersebut tepat dan benar, sedang alasan banding Pembanding

semula

Terbantah

I

tentang

eksepsi

tersebut

telah

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti tingkat pertama. Oleh karena alasan banding tentang eksepsi tersebut bersifat pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama, karena itu alasan banding tentang eksepsi tersebut harus ditolak.


Demikian pula tentang pertimbangan dan putusan Judex Factie tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Turut Terbantah tepat dan benar karena eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan sebagian bantahan Pembantah, dengan menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar …. Dst, adalah tepat dan benar, sebab Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Blok U 1 No. 20, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kebupaten Bakasi seluas 276 M2, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3924/Pusaka Rakyat yang diletakkan sita adalah milik Pembantah. Dan Terbanding semula Pembantah memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 91/2011, tanggal 22 Pebruari 2011 yaitu sebelum adanya gugatan dari Pembanding semula Terbantah I terhadap Turut Terbanding II semula Terbantah III dalam perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks., sehingga Terbanding semula Pembantah sebagai pembeli yang ber-etikad baik harus dilindungi. Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie tingkat

pertama

tersebut

telah

tepat

dan

benar,

sebab

Pembantah/Terbanding telah membeli tanah tersebut secara prosudural sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun

1961

sebelum

145/Pdt.G/2012/PN.BKS., Pembantah/Terbanding

adanya dan

telah

tanah

perkara yang

dibalik-namakan

perdata telah ke

dibeli atas

Nomor oleh nama

Pembantah/Terbanding atau telah diterbitkan Sertfikat Hak Guna Bangunan Nomor 3924/Pustaka Rakyat atas nama Pembantah, sedang menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor


24 tahun 1997 bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek perkara dalam sengketa aquo adalah milik Terbanding semula Pembantah; sehingga tanah tersebut seharusnya tidak dapat disita dalam perkara tersebut karena tanah tersebut bukan lagi sebagai milik Tersita dalam perkara tersebut, Karena itu pertimbangan putusan Judex Factie tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

240/PDT.BTH/2014/PN.Bks. tanggal 26 Nopember 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 240/PDT.BTH/2014/PN.Bks. harus dikuatkan, maka Pembanding semula Terbantah I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. Memperhatikan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No. 24 Tahun 1997 serta ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.; MENGADILI : -

Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah I


-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 240/Pdt/BTH/2014/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Terbantah I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami John Piter, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hi. A. Sanwari H.A., SH. MH. dan Djamer Pasaribu, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 April 2015 Nomor 146/PEN/PDT/2015/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh H. Maman Sasmita, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim Anggota I,

Ttd Hi. Sanwari H.A., SH. MH.

Hakim Ketua,

Ttd John Piter, SH. MH.

Hakim Anggota II, Ttd Djamer Pasaribu, SH. Panitera Pengganti, Ttd H. Maman Sasmita, SH.MH. Halaman 17 dari 18 halaman, Pts.No.146/PDT/2015/PT.BDG.

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ------------------------------ Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents