PUTUSAN NOMOR 84/PDT/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : FAIZ NASARETH alias FAIS NASARETH, bertempat tinggal di Jalan Raya Lenteng Agung No. 42 RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta
Selatan,
selanjutnya
sebagai Pembanding semula Tergugat ; Lawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Menara Bank BTN Lt. 14, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 101130 C.q. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Depok beralamat di Jalan Margonda Raya No. 186, Kota Depok 16432 dalam hal ini diwakili oleh Aryo Bismoko, S.H., selaku pegawai Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/KUASA/LGD/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah Register No. 11/SK/Pdt/2016/PN Dpk, dari Yossi Istanto, S.H., MHum, Legal Division Head PT BTN yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.19/KUASA/DIR/2014 tanggal 14 April 2014 dari Mansyur S. Nasution, Managing Direktur PT BTN., dan selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut diperbaharui dengan Surat Kuasa No.19/KUASA/DIR/2016 tertanggal 05 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di Halaman 1 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
bawah Register No.179/SK/Pdt/2016/PN.Depok dari Iman Noegroho Soeko, Direktur PT BTN kepada Aryo Bismoko,S.H., selanjutnya sebagai Terbanding semula Penggugat ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Dpk.; Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 06 Januari 2016 di bawah Register No. 04/Pdt.G/2016/PN.Dpk. telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada intinya adalah sebagai berikut : I. KEWENANGAN
MENGADILI
PENGADILAN
NEGERI
DEPOK
KOMPETENSI RELATIF BERDASARKAN PEMILIHAN DOMISILI 1. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih
Pengadilan
Negeri
tertentu
yang
akan
berwenang
menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Hal ini dapat ditarik dari bunyi kalimat Pasal 118 ayat (4) HIR yang mengatakan “… maka PENGGUGAT, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu.” 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit No. 06, Tanggal 7 April
2008,
yang
dibuat
dihadapan
Bernadette
Wirastuti
Puntaraksma, S.H., Notaris di Kota Depok, selanjutnya disebut “PK” (Bukti P-1) yang telah ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah disepakati terkait penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian kredit diselesaikan melalui PENGADILAN NEGERI DEPOK. 3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah diatur tentang hak dan kewajiban diantara para pihak terkait kesepakatan hukum yang Halaman 2 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
berlaku (choice of law) serta lembaga penyelesaian perselisihan diantara pihak (choice of forum). Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang (Asas Pacta Sunt Servanda). I. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah ditandatangani Perjanjian Kredit No. 06, tanggal 7 April 2008, yang dibuat dihadapan Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., Notaris di Kota Depok, selanjutnya disebut “PK” (Bukti P-1), dan telah dilakukan beberapa kali perpanjangan kredit. Fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT berupa : a
Jenis
Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi
b
Jumlah
Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)
Kredit c
Tujuan
Pembiayaan pembangunan proyek perumahan Pesona Khayangan Estate, sebanyak 2 (dua) unit terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok,Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya
d
Jangka
12 Bulan terhitung mulai tanggal 07/04/2008 sampai
waktu
dengan tanggal 07/04/2009 (Namun Demikian telah dilakukan beberapa kali perpanjangan kredit)
e
Bunga
12,5 % adjustable rate (dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Bank)
f
Agunan
1. Agunan Pokok : Tanah lokasi proyek terletak di Pesona Khayangan Estat,
Kelurahan
Mekarjaya,
Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, beserta bangunan di atasnya yaitu :
Halaman 3 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10306 / Mekarjaya, seluas 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) di Pesona Khayangan Blok EQ No. 01, terdaftar atas nama PT. GUNA BANGSA PERKASA; b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9783 / Mekarjaya, seluas 545 m2 (lima ratus empat puluh
lima
meter
persegi)
di
Pesona
Khayangan Blok BS No. 05, terdaftar atas nama FAUZI SALEH; 2. Agunan Tambahan / Lain : a. Standing Instruction (SI) melalui Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Depok, apabila penjualan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) melalui Bank lain selain
Bank
NAZARETH
Tabungan harus
Negara,
maka
FAIZ
mengeluarkan/menerbitkan
SI/Surat Perintah penyaluran dana kepada Bank dan telah disetujui oleh Bank pemberi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Khusus Perumahan “Pesona Khayangan Depok” akan ditransfer ke rekening FAIZ NAZARETH di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Depok; b. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan
rumah
yang
dibiayai
oleh
Bank
Tabungan Negara. 2. Bahwa sesuai Pasal 2 point 8 dalam “PK” perihal PENGEMBALIAN KREDIT ditentukan bahwa Sumber pengembalian kredit adalah dari penjualan rumah yang telah dibiayai oleh Bank Tabungan Negara, baik penjualan secara kredit maupun secara tunai (termasuk tanah kavling). Apabila penjualan secara tunai harus terlebih dahulu ada persetujuan dari Bank Tabungan Negara. Sedangkan mengenai Besarnya Pengembalian Kredit ditentukan dalam point selanjutnya sebagai berikut : a. Pokok Kredit : Dipotong dari hasil penjualan rumah baik secara tunai atau melalui Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN),
Halaman 4 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Kredit Pemilikan Rumah Bank Lain dengan minimal pemotongan per unit minilal sebesar : T.315 / 482 : biaya konstruksi sebesar Rp. 600.000.000,(enam ratus juta rupiah), pengembalian pokok per unit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); T.680 / 545 : biaya konstruksi sebesar Rp. 1.400.000.000,(Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), pengembalian pokok per unit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah); (atau ditentukan lain oleh Bank); b. Bunga : Kewajiban bunga dibayarkan secara bulanan [ tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan akhir bulan ] berdasarkan saldo baki debet yang bersangkutan; c. Sumber-sumber lain : Apabila dipandang perlu, Bank dapat menggunakan dana-dana yang berasal dari aset FAIZ NAZARET lainnya. 3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kreditur telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PK kepada TERGUGAT dengan cara melakukan pencairan kredit melalui Rekening Koran/Giro an. TERGUGAT senilai Rp. 2.000.000.000,- yang ada pada Bank, yang dapat dibuktikan dengan Rekening Koran TERGUGAT (Bukti P-2); 4. Bahwa dengan telah dicairkannya fasilitas kredit kepada TERGUGAT pada Tanggal 8 April 2008, maka PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban/prestasinya dengan sempurna kepada TERGUGAT; 5. Bahwa terkait dengan jaminan PENGGUGAT yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10306 / Mekarjaya, seluas 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) di Pesona Khayangan Blok EQ No. 01, terdaftar atas nama PT. GUNA BANGSA PERKASA, pihak TERGUGAT telah melakukan penebusan dengan melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) pada Tanggal 18 Febuari 2013, sedangkan terhadap jaminan yang lain yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9783 / Mekarjaya, seluas 545 m2 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) di Pesona Khayangan Blok BS No. 05, terdaftar atas nama FAUZI SALEH selanjutnya disebut “Obyek Sengketa” masih berstatus sebagai jaminan yang menjamin pelunasan sisa
Halaman 5 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
outstanding pokok sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) beserta bunga kredit; 6. Bahwa “Obyek Sengketa” yang merupakan agunan kredit pihak PENGGUGAT telah dilakukan sita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-26/01/03/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2013; karena terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh tersangka AHMAD FATHANAH; 7. Bahwa kemudian TERGUGAT berdalih ketidaklancaran TERGUGAT dalam pembayaran bunga tiap bulannya terkait permasalahan dengan KPK sesuai dengan butir 6 tersebut di atas. 8. Bahwa
atas
ketidaklancaran
pembayaran
TERGUGAT,
pihak
PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan dengan rincian sebagai berikut : a) Surat No. 490/DPK.I/CLU/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013, Perihal Konfirmasi; (Bukti P-3); b) Surat Peringatan I No. 499/DPK.I/CLU/IX/2013, Tanggal 2 September 2013, Perihal Peringatan; (Bukti P-4); c) Surat Peringatan II No. 547/DPK.I/CLU/X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, Perihal Peingatan ke-2 (Bukti P-5); d) Surat Peringatan III No. 570/DPK.I/CLU/X/2013, Tanggal 11 Oktober 2013, Perihal Peingatan ke-3 (Bukti P-6); 9. Bahwa atas surat-surat peringatan yang dikirimkan pihak PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, pihak TERGUGAT memberi tanggapan melalui Surat Tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Permohonan Keringanan (Bukti P-7), yang pada intinya bahwa pihak TERGUGAT mengalami kesulitan Cash Flow keuangan yang disebabkan oleh karena ”Obyek Sengketa” tidak dapat dijual dan/atau dialihkan kepada pihak lain dikarenakan permasalahan dengan KPK.; 10. Bahwa dikarenakan TERGUGAT kembali mengalami ketidaklancaran pembayaran
bunga
kredit
sebagaimana
komitmen
yang
telah
diperjanjikan, maka PENGGUGAT mengirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT melalui Surat No. 334/S/DPK.I/CLU/VIII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 Perihal Peringatan (Bukti-P-8); 11. Bahwa atas Surat Peringatan tersebut, pihak TERGUGAT menanggapi dengan mengirimkan Surat Tanggal 17 September 2014 Perihal Keterangan Rumah yang di sita KPK (Bukti P-9), yang pada intinya berisi Halaman 6 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
tentang bahwa setelah dikeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka “Obyek Sengketa” yang merupakan jaminan TERGUGAT pada PENGGUGAT akan dilakukan dan/atau diambil langkah lelang dimana dari hasil lelang itu akan diserahkan kepada TERGUGAT yang berupa hak sisa pembayaran “Obyek Sengketa” tersebut sebesar Rp. 1.830.000.000,-; 12. Bahwa
TERGUGAT
menjanjikan
kepada
PENGGUGAT
bahwa
rencananya hak sisa pembayaran “Obyek Sengketa” tersebut sebesar Rp. 1.830.000.000,- , akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT dalam suratnya meminta bantuan kepada PENGGUGAT agar dapat bersurat langsung ke KPK mengingat kurun waktu yang sudah cukup lama; 13. Bahwa
guna
TERGUGAT,
memperoleh pihak
451/DPK.I/HCLU/X/2014,
kepastian
terkait
penyelesaian
PENGGUGAT
mengirimkan
Tanggal
Oktober
20
Surat 2014,
kredit No. Perihal
Pemberitahuan Hak Tagih pihak BTN atas Obyek Sitaan KPK (Bukti P-10) yang ditujukan kepada KPK. Inti dari Surat tersebut adalah permohonan kepada pihak KPK apabila akan mengambil langkah penjualan lelang terhadap obyek yang disita “Obyek Sengketa”, agar hasil penjualan obyek tersebut dapat diprioritaskan untuk membayar hak tagihan pokok kredit pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) beserta bunga kredit. Namun demikian tidak ada tanggapan sama sekali dari KPK secara resmi baik secara lisan maupun tertulis; 14. Bahwa Pada Tanggal 13 Mei 2015, bertempat di Ruang Rapat Gedung KPK, diadakan pertemuan antara PENGGUGAT dengan KPK, guna membahas status “Obyek Sengketa” yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik KPK, karena tersangkut dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Ahmad Fathanah; 15. KPK menyatakan bahwa terkait proses hukum Ahmad Fathanah telah dikeluarkan Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1148 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 September 2014; 16. Bahwa terkait Status “Obyek Sengketa” yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK, melalui Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Pasal 226 KUHAP Nomor : 1148 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 September 2014, dengan Terdakwa Ahmad Fathanah ditentukan bahwa : Halaman 7 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan
Banding
Pengadilan
Tinggi
Jakarta
No.
10/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 19 Maret 2014 yang telah mengubah
Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
No.
39/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. Pst Tanggal 4 November 2013 sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : BB NO. 225 : Tanah beserta bangunan dengan alamat Perum Pesona Khayangan Blok BS No. 05, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 9783, Kelurahan Mekar Jaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, luas bangunan 545 m2 atas nama FAUZI SALEH, tgl lahir 28 September 1952 ; Dirampas Untuk Negara. 17. KPK menyatakan bahwa Seluruh Hasil Penjualan Lelang “Obyek Sengketa” tersebut akan disetorkan ke Kas Negara, sebagaimana Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap.; 18. Bahwa terkait hal tersebut pihak PENGGUGAT telah menghubungi pihak TERGUGAT untuk segera melunasi seluruh hutang kredit. Namun demikian, mengetahui bahwa “Obyek Sengketa” tersebut telah dirampas seluruhnya dan tidak diakuinya piutang pihak ketiga beritikad baik, membuat pihak TERGUGAT acuh dan berkeberatan apabila harus melunasi seluruh hutangnya. Dalam hal ini pihak TERGUGAT berdalih baru memperoleh hak nya dengan menerima pembayaran Down Payment sebesar Rp.3.855.376.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah,-) dari Ahmad Fathanah. TERGUGAT juga berdalih bahwa Ahmad Fathanah masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.894.624.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan rencananya kekurangan bayar tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang yang ada di PENGGUGAT; 19. Bahwa
TERGUGAT
tidak
beritikad
baik
dalam
menyelesaikan
kewajibannya kepada PENGGUGAT. Dalam hal ini pihak TERGUGAT telah menerima pembayaran Down Payment penjualan “Obyek Sengketa” Halaman 8 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
sebesar Rp.3.855.376.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah,-) dari konsumen dari kesepakatan harga Rp. 5.750.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh
juta
rupiah),
menyelesaikan
yang
kewajiban
seharusnya kepada
bisa
dipergunakan
PENGGUGAT
sebesar
untuk Rp.
1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah). 20. Bahwa sehubungan dengan faktanya pihak TERGUGAT telah menerima pembayaran Rp.3.855.376.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu), maka dalam hal ini, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk melunasi seluruh hutangnya atau setidak-tidaknya memberikan agunan pengganti yang setidak-tidaknya mengcover sisa outstanding kredit apabila belum dapat melunasi seluruh hutangnya dalam waktu dekat. Namun demikian permintaan PENGGUGAT tersebut tidak ada satupun yang dipenuhi oleh pihak TERGUGAT. 21. Bahwa dengan telah dirampasnya “Obyek Sengketa” dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk memberikan agunan pengganti, tentunya
telah
mengakibatkan
Hutang
TERGUGAT
pada
pihak
PENGGUGAT dengan sisa outstanding pokok kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta) menjadi TIDAK TERCOVER AGUNAN dan HILANGNYA SUMBER PELUNASAN KREDIT TERSEBUT YANG BERASAL DARI HASIL PENJUALAN “OBYEK SENGKETA”. 22. Bahwa faktanya adalah justru pihak PENGGUGAT lah yang paling dirugikan akibat perampasan tersebut. Karena dalam hal ini dengan diperolehnya pembayaran Down Payment sebesar Rp.3.855.376.000,(Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu), dari harga kesepakatan sebesar Rp. 5.750.000.000,(Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) SECARA TIDAK LANGSUNG PASTINYA PIHAK TERGUGAT TELAH MEMPEROLEH BAGIAN YANG MENJADI HAK nya, sedangkan pihak PENGGUGAT YANG
MEMBIAYAI
PEMBANGUNAN
KONSTRUKSI
“OBYEK
SENGKETA” SAMA SEKALI BELUM MENDAPATKAN HAK ATAS HARGA PENJUALAN TERSEBUT; 23. Bahwa kerugian PENGGUGAT akan semakin nyata apabila TERGUGAT melalaikan kewajibannya melunasi seluruh hutang-hutangnya. Apalagi, ada indikasi kuat itikad tidak baik dari TERGUGAT untuk tidak membayar Halaman 9 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
hutangnya, karena dalam hal ini TERGUGAT tidak mau mengalami kerugian
sendiri
dan
melimpahkan
tanggung
jawab
kepada
PENGGUGAT untuk menagih sendiri ke KPK atas sisa hasil penjualan lelang “Obyek Sengketa”. Padahal jelas-jelas TERGUGAT mengetahui sendiri bahwa seluruh hasil penjualan “Obyek Sengketa” seluruhnya akan disetorkan ke Negara, sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1148 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 September 2014; 24. Bahwa PENGGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan ada indikasi kuat itikad tidak baik dari TERGUGAT untuk tidak membayar hutangnya, karena berdasarkan catatan Pembukuan Rekening Koran, TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran bunga terhitung sejak 25 September 2014 (Bukti P-11); 25. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana tertuang dan ditandatangani dalam PK, yang merupakan undang-undang bagi Para Pihak sesuai asas pacta sun servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga tindakan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata; 26. Bahwa yang menjadi dasar hukum (rechts grond) dalil-dalil gugatan adalah perbuatan WANPRESTASI berdasarkan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa
tidak
melaksanakan
apa
yang
diperjanjikan,
dan/atau
melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disepakati dalam PK sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi. 27. Sebagaimana PENGGUGAT kemukakan di atas, TERGUGAT telah menandatangani
PK
dan
PENGGUGAT
telah
melaksanakan
kewajibannya sesuai PK, namun faktanya setelah TERGUGAT menerima pinjaman kredit dan menggunakannya, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kredit sebagaimana disepakati dalam PK, sehingga TERGUGAT nyata-nyata melakukan tindakan ingkar janji/wanprestasi. 28. Bahwa akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT yang tidak membayar kewajibannya, PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar karena selain tidak dibayarnya pokok kredit berikut bunga, PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang Halaman 10 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
diperlukan dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian bank dan pengambilan hak bank. Adapun kerugian tersebut belum termasuk kerugian immaterial yang harus diderita oleh PENGGUGAT. 29. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, PENGGUGAT berhak memperoleh ganti kerugian materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdata maupun kerugian akibat opportunity loss sebagaimana diatur Pasal 1246 KUHPerdata yang total secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.720.916.844,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang dapat PENGGUGAT rinci sebagai berikut : a) Kerugian materiil yang ditanggung oleh PENGGUGAT berupa : Sisa pokok
sebesar Rp. 1.400.000.000,-
Bunga
sebesar Rp.
303.800.000,-
Denda
sebesar Rp.
17.116.844,-
Total kerugian materiil sebesar Rp. 1.720.916.844,- ( Satu milyard tujuh ratus duapuluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus empat pu;uh empat rupiah,-) b) Kehilangan Keuntungan Yang diharapkan (Opportunity Loss) Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagaimana sebagaimana diatur di dalam PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang Besarnya
Dana
Cadangan
yang
boleh
Dikurangkan
Sebagai Biaya yang mewajibkan Bank menyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadap kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank. Oleh karena kredit TERGUGAT telah masuk dalam kolektibilitas 5 (macet) sejak Tahun 2013, maka PENGGUGAT harus mencadangkan 100% dari total kreditnya yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah). Bahwa
akibat
Cadangan
penyisihan
Kerugian
laba
Penurunan
perusahaan Nilai
(CKPN)
berupa telah
mengakibatkan pihak PENGGUGAT dua kali dirugikan karena dana tersebut hanya mengendap dan menjadi tidak produktif.
Hal
ini
tentunya
sangat
merugikan
pihak
PENGGUGAT karena tidak dapat memanfaatkan dana Halaman 11 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
pencadangan tersebut untuk disalurkan kembali ke sektorsektor kredit produktif lainnya. Apabila dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk disalurkan pada sektor produktif tentunya akan menghasilkan potensi keuntungan yang dihitung sejak September 2013 (saat Kredit Macet Kol.5) yaitu sebesar : 2 Tahun x 14 % (Bunga per Tahun) x Rp. 1.400.000.000,-: = Rp. 392.000.000, Dengan Demikian PENGGUGAT mengalami Kehilangan Keuntungan Yang Diharapkan sebesar Rp. 392.000.000,30. Oleh Karenanya agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi illusoir (siasia) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservator beslag) sesuai Pasal 227 HIR atas harta milik TERGUGAT dengan rincian sebagai : Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung No. 42, RT. 006 / RW.
001, Kelurahan Lenteng Agung,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 31. Bahwa
alasan
utama
PENGGUGAT
mengajukan
sita
jaminan
(conservator beslag) sesuai Pasal 227 HIR atas harta milik TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas adalah : 1) Sesuai dengan Pasal 2.8.2 bagian C “PK” perihal Pengembalian Kredit telah diperjanjikan bahwa “Sumber-sumber lain : Apabila dipandang perlu, Bank dapat menggunakan dana-dana yang berasal dari asset Fais Nasareth (TERGUGAT) lainnya. Penyitaan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung No. 42, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan
Jagakarsa,
Jakarta
Selatan
tersebut
sangatlah
beralasan mengingat Asset tersebut merupakan Asset pribadi TERGUGAT. Hal ini pun juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
1131
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
yang
menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”; 2) Bahwa Pihak PENGGUGAT tentunya mempunyai Hak untuk mendapatkan
penggantian
benda
jaminan
terhadap
benda
Halaman 12 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
jaminan yang sudah tidak ada lagi dalam kekuasaan debitur. Hal ini sebagaimana pernah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
No.
462/Pdt.G/PN
Mdn
antara
Bank
Internasional
Indonesia (BII) vs Kwan Pok Keng, Liaw Tjin dan Ing Tjin San. Dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa “…maka dengan tidak adanya lagi benda jaminan dalam kekuasaan debitur, maka Majelis Hakim memutuskan untuk meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan sebagai pengganti dari Benda jaminan yang telah tidak ada…” 3) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan di atas, PENGGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT untuk melepaskan tanggung jawab memenuhi seluruh kewajiban hutangnya. PENGGUGAT juga mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT
untuk
mengalihkan,
memindahkan
atau
mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barangbarang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karenanya mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Depok berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap barangbarang milik TERGUGAT tersebut di atas. 32. Bahwa PENGGUGAT hingga saat ini tidak memperoleh kepastian akan pembayaran seluruh hutang TERGUGAT, karena itikad tidak baik TERGUGAT yang melalaikan kewajibannya. Pasal 11 “PK” perihal Kejadian
Kelalaian,
ditentukan
bahwa
PENGGUGAT
memiliki
hak/kewenangan untuk mengakhiri kredit dan meminta TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang secara seketika dan sekaligus lunas apabila terjadi hal-hal yang salah satunya adalah Semua atau sebagian besar kekayaan Debitur disita/atau terkena sesuatu perkara/sengketa. Oleh karenanya dalam hal ini PENGGUGAT mempunyai hak untuk meminta TERGUGAT untuk melunasi seluruh Hutang secara seketika dan Lunas. 33. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari TERGUGAT.
Halaman 13 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
34. Selain dari pada itu, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA A. PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan
TERGUGAT
telah
melakukan
perbuatan
ingkar
janji/wanprestasi; 3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini; 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dan bunga beserta seluruh ganti rugi yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 1.720.916.844,-, dan Opportunity Loss sebesar Rp. 392.000.000,sehingga total menjadi Rp. 2.212.916.844,- (Dua milyard dua ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus emapt puluh emapt rupiah); 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung No. 42, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; 6. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoobaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali; 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; B. SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang intinya sebagai berikut : Halaman 14 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
I. DALAM EKSEPSI A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) Bahwa Gugatan Penggugat antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum saling bertentangan/kontradiktif dan tidak jelas, hal ini terlihat dari posita
gugatan
Penggugat
yang
masih
berupa
indikasi
yang
menimbulkan prasangka terhadap Tergugat karena telah beritikad tidak baik (Vide dalil gugatan butir ke-23 dan 24), berdasarkan pengertian yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “prasangka berarti sebuah pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahuinya” sementara pada petitum gugatan Penggugat “menyatakan
Tergugat
telah
melakukan
perbuatan
ingkar
janji/wanprestasi” (Vide petitum butir ke-2). Kontruksi surat gugatan yang demikian itu jelas bertentangan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan (hukum) acara, karena pada dasarnya Penggugat harus secara tegas, jelas dan nyata menyatakan fakta apakah diajukannya gugatan ini masih bersifat indikasi/prasangka itikad tidak baik atau telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi; Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana pada pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan, “gugatan dibuat dalam bentuk permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya)”.
Diawal gugatan,
Penggugat menyatakan bahwa yang menandatangani surat gugatan dengan kalimat “yang bertanda tangan dibawah ini: Ari Kurniawan, S.H., Firman, S.H., Junaidi, S.H. Thomas Christian Wibowo, S.H., Cakra Wira Putra, S.H., Aryo Bismoko, S.H., Rizki Nurhamid, S.H., Sheila Amanda, S.H.” sedangkan diakhir gugatannya Penggugat hanya mencantumkan satu tandatangan yaitu Aryo Bismoko, S.H. Dengan demikian hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukannya suatu gugatan, disebabkan oleh inkonsitensinya dalil gugatan Penggugat yang berakibat terhadap keabsahan formalitas gugatan Penggugat. Karena pada dasarnya terpenuhinya syarat formil dalam suatu gugatan tersebut ialah demi kepentingan hukum acara (asas process deolmatigheid) dan tertib hukum (legal order). Bahwa
sesungguhnya
menyatakan
keberatan
Penggugat atas
memiliki
kewenangan
dirampasnya
barang
untuk yang
diagunkan/dijaminkan kepada Penggugat, sebagaimana yang dinyatakan Halaman 15 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah Undang-Undang No. 20 tentang Perubahan atas Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 19 ayat (2) “dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan,...” dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) terhadap Objek Sengketa yang telah dijadikan jaminan/agunan oleh Tergugat berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Perum Pesona Kayangan Blok BS No. 05, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9783, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, luas bangunan 545 m2 atas nama Fauzi Saleh, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 06, tertanggal 7 April 2008, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Bernadette Wirastuti Puntaraksama, S.H., Notaris di Kota Depok. Oleh karena Penggugat belum menggunakan haknya tersebut sebagai pihak yang memiliki kepentingan/hak keperdataan atas Objek Sengketa in casu yang telah disita dan di rampas oleh Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor; Sprint.Sita-26/01/03/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2013 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014 mengakibatkan Tergugat juga mengalami kerugian dikarenakan Tergugat juga masih memiliki hak keperdataan atas Objek Sengketa yang telah disita dan dirampas KPK dari Penggugat. Oleh karena itu gugatan ini tidak memiliki dasar fakta (fetelijke grond), yang mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur (Obscuur Libel). Dengan demikian disita dan dirampasnya Objek Sengketa a quo juga telah merugikan kepentingan hukum Tergugat atas tindakan yang dilakukan Negara in casu KPK berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. Pst. Tanggal 4 November 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 20/Pid/TPK/2014/PT.DKI. Tanggal 19 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang
Halaman 16 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
dilakukan oleh AHMAD FATHANAH selaku pembeli Objek Sengketa yang diagunkan oleh Tergugat kepada Penggugat; B. Gugatan Eror in Persona. 1. Salah Sasaran Pihak yang di Gugat (Eror In Subyekta); Bahwa objek yang menjadi sengketa a quo pada saat ini tidak dalam penguasaan Penggugat. Oleh karena itu diajukannya gugatan ini terhadap Tergugat menjadi salah sasaran atau keliru pihak (subyek), karena objek yang menjadi sengketa a quo sekarang tidak dalam penguasaan Tergugat melainkan Negara dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya disebut KPK berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor; Sprint.Sita-26/01/03/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2013 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014. Adapun pada saat disita dan dirampas oleh Negara Objek Sengketa tersebut dalam penguasaan pemegang hak tanggungan in casu Penggugat (Vide Perjanjian Kredit No.06) dan bukan dari pihak Tergugat selaku pemberi hak tanggungan. Sehingga sebagai pemegang hak tanggungan in casu Penggugat belum menggunakan haknya untuk melakukan perlawanan terhadap sita dan dirampasnya Objek Sengketa a quo, dimana pada dasarnya Tergugat pun masih mempunyai hak keperdataan atas objek yang disita oleh KPK dari pihak pemegang hak tanggungan in casu Penggugat Oleh karena itu jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Eror In Subyekta. 2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa disitanya Objek Sengketa a quo oleh Negara dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor; Sprint.Sita-26/01/03/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2013, oleh karena terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka AHMAD FATHANAH dan selanjutnya Objek Sengketa tersebut di rampas oleh Negara dalam hal ini KPK berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014 dengan terdakwa Ahmad Fathanah, yang pada intinya menetapkan agar barang bukti berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9783, yang terletak di Kelurahan Mekar Jaya. Halaman 17 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Luas Bangunan 545 M2 atas nama FAUZI SALEH Dirampas Untuk Negara, bukanlah semata-mata atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melainkan murni atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pihak lain in casu AHMAD FATHANAH bersalah
melakukan
berdasarkan
Tindak
Putusan
Pidana
Pengadilan
yang telah terbukti
Pencucian
Negeri
Uang
Jakarta
(TPPU)
Pusat
No.
39/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. Pst. Tanggal 4 November 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 20/Pid/TPK/2014/PT.DKI. Tanggal 19 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014 selaku pembeli Objek Sengketa yang diagunkan oleh Tergugat kepada Penggugat, artinya bahwa Tergugat dalam hal ini tidak mempunyai sedikitpun itikad tidak baik untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur, namun dalam hal ini Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa yang tidak dapat dihindari, sehingga secara objektif Tergugat berada dalam keadaan imposibelitas absolut untuk memenuhi kewajiban sebagai debitur yang diakibatkan dari perbuatan pihak lain in casu AHMAD FATHANAH selaku pembeli Objek Sengketa. Karena sumber pengembalian kredit oleh debitur in casu Tergugat ke Penggugat ialah dari hasil penjualan rumah yang telah dibiayai oleh Bank Tabungan Negara in casu Penggugat sebagaimana yang telah di tuangkan dalam PK No. 06 Pada Butir 2.8. ke 1. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Penggugat seharusnya dalam mengajukan gugatan perkara ini menempatkan/menarik Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK yang dalam hal ini menguasi Objek Sengketa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-26/01/03/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2013 jo Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia
Nomor:
1148
K/Pid.Sus/2014
tanggal
17
September 2014, Sebagai Pihak Tergugat dan AHMAD FATHANAH sebagai Turut Tergugat yang d.h selaku pembeli Objek Sengketa kini sebagai
terpidana
berdasarkan
Tindak
Putusan
Pidana
Pengadilan
Pencucian Negeri
Uang
Jakarta
(TPPU)
Pusat
No.
39/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Jkt. Pst. Tanggal 4 November 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 20/Pid/TPK/2014/PT.DKI. Tanggal 19 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: Halaman 18 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
1148 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014. Adapun ditariknya AHMAD FATHANAH sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor:
663/K/SIP/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo Ptusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1038/K/SIP/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan “turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata” Bahwa oleh karena tidak ditariknya KPK dan AHMAD FATHANAH sebagai pihak-pihak yang terkait dalam perkara a quo menunjukkan inkonsistensinya
dalil-dalil
Penggugat
dalam
posita
gugatan
Penggugat. Dengan demikian sengketa yang dipersolakan dalam gugatan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); C. Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing) Bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak memiliki
kedudukan
hukum
(Legal
Standing).
Penggugat
tidak
menjelaskan bertindak untuk dan atas nama siapa didalam Perkara a quo, karena pada dasarnya yang berhak untuk bertindak mewakili suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (Legal Entity) in casu PT. BTN adalah direksi PT. BTN yang nama dan kedudukanya dicantumkan didalam Suatu Akte Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. II. DALAM POKOK PERKARA. Mohon jawaban dalam eksepsi diatas dimasukan sebagai bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara berikut ini: 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; 2. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat buitr ke-1 sampai dengan butir ke-5 Tergugat mengakuinya secara tegas, bahwa merujuk pada gugatan Penggugat bukti ke-5 yang pada itinya menyatakan, “bahwa dari kedua permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi tersebut, Halaman 19 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Tergugat telah mengembalikan dan atau melakukan penebusan kepada Penggugat dengan cara melakukan pembayaran pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2013 terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10306/Mekarjaya, seluas 482 m2 (empat ratus delapan puluh dua meter persegi) di Pesona Khayangan Blok EQ No. 01, terdaftar atas nama PT. Guna Bangsa Perkasa,” hal ini menunjukan Tergugat tidak pernah berniat untuk tidak beritikad baik terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit No. 06 yang dibuat bersama Penggugat; 3. Bahwa untuk dalil Penggugat pada buitr 6 benar adanya, namun penyitaan yang dilakukan oleh KPK atas Objek Sengketa tersebut diakibatkan oleh Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan oleh pihak lain in casu AHMAD FATHANAH; 4. Bahwa dalil Penggugat pada buitir 7 tidak dapat dibenarkan, mengingat sejak menjadi nasabah PT. BTN tahun 1998, bahkan sebelum tahun 2015 Tergugat masih beritikad baik dengan melakukan kewajiban pembayaran beban bunga fasilitas pinjaman diantaranya pada tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan pada tanggal 23 September 2013 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hal ini merupakan wujud nyata dan keseriusan Tergugat dalam berupaya untuk melunasi seluruh Fasilitas Pinjaman Tergugat, yang sebenarnya Tergugat seharusnya sudah tidak berkewajiban untuk membayar bunga maupun biaya-biaya lainnya sejak objek a quo disita dan dirampas untuk Negara terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pihak lain in casu AHMAD FATHANAH; 5. Bahwa Tergugat tidak pernah berniat untuk menghindar dari kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat, ini terlihat dan terbukti dengan sendirinya dari dalil Penggugat pada angka 8 sampai dengan 11 yang mana Tergugat selalu menanggapi surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir ke- 11 s/d butir ke-17 pada dasarnya Penggugat telah mengetahui sesungguhnya dirampasnya Objek Sengketa untuk Negara tersebut, itu bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat melainkan disebabkan adanya peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum pihak lain in casu AHMAD FATHANAH, yang berimplikasi pada perampasan Objek Sengketa, maka dari itu sesungguhnya Penggugat telah menyadari serta Halaman 20 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
membenarkan bahwa tidak terselesaikannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat BUKAN dikarenakan kesalahan Tergugat. Sekalipun langkah yang ditempuh Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil gugatan butir ke-11 s/d butir ke-17 tersebut adalah merupakan sebuah keniscayaan, namun hal tersebut menurut hemat Penggugat sudah sangat terlambat karena Penggugat baru mengirimkan surat kepada pihak KPK pada tanggal 20 Oktober 2014 dan melakukan pertemuan dengan Pihak KPK 13 Mei 2015 sedangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1148 K/Pid.Sus/2014 terbit pada tanggal 17 September 2014, hal ini menunjukan bahwa Penggugat juga tidak ada keseriusan dan tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah ini dari awal, terlihat dari diabaikannya hak upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi selaku Pihak Ketiga yang bertikad baik; 7. Bahwa makna lainnya dari tindakan yang dilakukan KPK atas Objek Sengketa sejak dari penyitaan hingga sampai dengan perampasan Objek Sengketa untuk Negara yang kemudian terhadap Objek Sengketa tersebut akan dilelang dan selanjutnya hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas Negara, artinya bahwa disita dan dirampasnya Objek Sengketa yang dijaminkan/dijadikan hak tanggungan oleh Tergugat kepada Penggugat
kemudian menimbulkan konsekuensi hukum yang
tidak dapat dihindari, sehingga secara objektif Tergugat berada dalam situasi imposibel absolut dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan objek
yang
dijadikan
hak
tanggungan
yang
menjadi
sumber
pengembalian kredit menjadi tidak produktif yang disebabkan oleh perbuatan pihak lain. Berdasarkan penjelasan ini adanya perbuatan Tergugat bukan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat pada dalil butir 25 s/d 27 yakni Tergugat tidak terbukti dan atau dalam keadaan wanprestasi terhadap Tergugat karena ketidakmampuan Tergugat dalam melaksanakan perjanjian berupa pelunasan sisa pembayaran
kredit
kepada
Penggugat
adalah
diluar
kehendak,
kemampuan dan atau kesalahan Tergugat; 8. Bahwa dalil Penggugat pada butir 18 tidak beralasan dan berdasar, sebagaimana dalam dalil gugatannya tersebut Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berkeberatan untuk melunasi seluruh hutangnya. Halaman 21 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Adapun dalil Tergugat ini sekaligus membantah dalil Penggugat pada butir 23 dan 24 yang pada intinya menyatakan ada indikasi kuat itikad tidak
baik
karena
tidak
mau
mengalami
kerugian
sendiri
dan
melimpahkan tanggung jawab kepada Penggugat untuk menagih sendiri ke KPK atas sisa hasil penjualan lelang “Objek Sengketa”, faktanya sebelum objek a quo tersebut disita oleh KPK Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat pernah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, sampai pada saat dilakukan perampasan Objek Sengketa oleh Negara in casu KPK yang bukan karena dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melainkan Pihak lain in casu AHMAD FATHANAH, Tergugat masih melakukan pembayaran bunga yang sebenarnya SUDAH BUKAN MENJADI KEWAJIBAN TERGUGAT berupa beban bunga fasilitas pinjaman diantaranya pada tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) berdasarkan surat dari Tergugat ke Penggugat tertanggal 21 Oktober 2013 dan pada tanggal 23 September 2013 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan surat dari Tergugat ke Penggugat tertanggal 21 Oktober 2013 dan berupaya menyurati pihak KPK melalui surat tertanggal 29 April 2013 yang surat tersebut diterima oleh KPK tanggal
8
Mei
2013
dengan
Perihal
Permintaan
Pembatalan
Pemasangan Plang Sita kemudian tanggal 12 Juni 2015 yang surat tersebut diterima oleh KPK tanggal 12 Juni 2015 dengan Prihal Pernyataan Keberatan Demi Keadilan. Dalam hal ini untuk diketahui bahwa perampasan yang dilakukan oleh Negara in casu KPK bukan hanya merugikan Pihak Penggugat, namun hal tersebut juga merugikan Pihak Tergugat karena harus kehilangan hak keperdataan Tergugat dan belum mendapatkan kepastian hukum hingga sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat atas Objek Sengketa a quo; 9. Bahwa dali Penggugat pada butir 19, 20 dan 22 adalah tidak beralasan dan berdasar, karena pada faktanya ini semua terjadi di luar kuasa Tergugat dan bukan merupakan itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat, sebagaimana sejak Objek a quo di lakukan penyitaan sampai dengan akhirnya dirampas untuk Negara, Tergugat telah menyurati Pihak KPK agar Pihak KPK memperhatikan bahwa masih terdapat hak keperdataan yang masih dimiliki oleh Tergugat berupa sisa pembayaran pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.894.624.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat Halaman 22 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
ribu rupiah) yang didalam sisa pembayaran tersebut terdapat uang untuk pelunasan ke pada Penggugat sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), oleh karena itu didalam surat ke KPK tersebut Tergugat juga menyebutkan bahwa masih terdapat hak Keperdataan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan. Dalam hal yang di maksudkan Penggugat mengenai pembayaran Down Pyament tersebut adalah telah keliru, karena pembayaran Down Pyament sebesar Rp. 3.855.376.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bukan untuk pembelian objek yang disengketakan melainkan untuk pembelian rumah yang berada di blok AF No. 5 Pesona Khayangan; 10. Bahwa dalil Penggugat pada butir 21 yang pada intinya menyatakan “tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memberikan agunan pengganti” artinya bahwa secara intrepretation argumentum a contrario menurut dalil Penggugat “memberikan anggunan pengganti merupakan suatu tolak ukur bagi Tergugat disebut sebagai debitur yang beritikad baik.” Padahal pemberian agunan pengganti terhadap peristiwa hukum yang BUKAN disebabkan oleh perbuatan Tergugat sebagai debitur tidak memiliki dasar hukum, karena peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap Objek Sengketa yang disita dan dirampas oleh Negara tersebut bukanlah disebabkan atas perbuatan dan atau kesalahan Tergugat melainkan atas perbuatan pihak lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk menyatakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat karena sesungguhnya Tergugat sudah berupaya
semaksimal
mungkin
untuk
menunjukan
itikad
baik
sebagaimana pula yang dijelaskan dalam dalil Jawaban Tergugat sebelumnya terutama pada butir 8; 11. Bahwa dalil Penggugat pada butir 23 dan 24 yang pada initinya menyatakan ada indikasi kuat itikad tidak baik karena tidak mau mengalami kerugian sendiri dan melimpahkan tanggung jawab kepada Penggugat untuk menagih sendiri ke KPK atas sisa hasil penjualan lelang “Objek Sengketa”, adapun hal demikian tidak perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat karena telah ditanggapi dalam dalil jawaban Tergugat pada butir 8; 12. Bahwa dalil Penggugat pada butir 25 s/d 27 yang intinya menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi tidak perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat karena telah ditanggapi dalam dalil jawaban Tergugat pada Halaman 23 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
butir 7 yang menyatakan Tergugat tidak terbukti dan atau dalam keadaan wanprestasi terhadap Penggugat karena ketidakmampuan Tergugat dalam melaksanakan perjanjian berupa pelunasan sisa pembayaran kredit kepada Penggugat adalah diluar kehendak, kemampuan dan atau kesalahan Tergugat ; 13. Bahwa
gugatan
Penggugat
pada
butir
28
dan
29
patut
dikesampingkan/diabaikan, karena dalil Penggugat tentang adanya cidera janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak terbukti adanya karena hingga sampai dengan Objek Sengketa disita oleh KPK Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat.
Peristiwa ini
merupakan sebuah konsekuensi yuridis sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 7 dalil jawaban Tergugat. Oleh sebab itu menurut hemat Tergugat dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak cidera janji/wanprestasi
terhadap
Penggugat,
oleh
karena
itu
terhadap
penghitungan kerugian pada dalil Penggugat butir 29 point b tidak beralasan dan patut dikesampingkan; 14. Bahwa gugatan Penggugat pada dalil 30 dan 31 tidak dapat dibenarkan, “untuk meletakan sita jaminan harus memiliki dugaan yang beralasan” seperti yang diatur dalam Pasal 227 HIR. Tergugat sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam butir 11 dan 12 tidak berniat untuk menghindar apalagi menghilangkan aset-aset yang dimiliki Tergugat sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat (apalagi aset-aset Tergugat tidak berkaitan dengan perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat). Pada dasarnya Tergugat juga telah memberikan hak tanggungan untuk dijadikan jaminan kredit in casu Objek Sengketa kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan “Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada”, artinya dalam hal ini objek yang dijadikan jaminan kredit in casu objek sengketa sampai saat ini masih berstatus hak tanggungan sehingga Penggugat tidak beralasan untuk meminta jaminan lain dari Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil 30 dan 31 gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan patut untuk di kesampingkan, karena perampasan terhadap Tanah berserta bangunan dengan alamat Perum Pesona Kayangan Blok BS No. 05, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Halaman 24 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9783, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, luas bangunan 545 m2 atas nama Fauzi Saleh oleh Negara in casu KPK bukan merupakan kesalahan dari Tergugat melainkan pihak lain in casu AHMAD FATHANAH hal ini telah dijelaskan pada butir-butir Jawaban Tergugat sebelumnya; 15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 32 sudah Tergugat tanggapi pada butir 7 s/d 9 yang intinya dalam hal ini kejadian ini diluar kehendak, kemampuan dan atau kesalahan Tergugat, walaupun diluar kesalahan Tergugat namun Tergugat tetap berupaya dengan masih membalas surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat dan masih membayarkan beban bunga fasilitas dan berupaya untuk menyurati Pihak KPK untuk menanyakan kejelasan Hak Keperdataan yang dimiliki baik oleh Tergugat maupun Penggugat; 16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 33 tidak dapat dibenarkan, Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Pasal 180 ayat (1) HIR menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terlepas dari merujuk pada butir-butir Jawaban Tergugat sebelumnya dimana perampasan objek sengketa oleh Negara in casu KPK adalah suatu peristiwa hukum yang mempunyai konsekuensi yuridis atas perbuatan hukum pihak lain in casu AHMAD FATHANAH yang hal tersebut diluar kehendak, kemampuan dan atau kesalahan Tergugat, dengan demikian sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat sama sekali tidak terbukti mlakukan wanprestasi, oleh karena itu permohonan putusan serta merta tersebut patutlah dikesampingkan/diabaikan, Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan seperti tersebut diatas sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut: Halaman 25 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
DALAM PROVISI: Menolak provisi Penggugat. DALAM EKSEPSI a. Menerima Eksepsi Tergugat; b. Menyatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). DALAM POKOK PERKARA. -
Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
-
Menolak
Gugatan
Penggugat
seluruhnya
atau
setidak
tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.
Apabila
yang
terhormat
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Depok
berpendapat lain, maka kami mohon agar supaya dijatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Dpk. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji/ Wanprestasi terhadap Perjanjian No.6 tertanggal 07-04-2008; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang dan bunga hutang Tergugat beserta ganti rugi yang dialami Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.720.916.844,-; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,-; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.; Menimbang, bahwa dari Risalah Permohonan Banding, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2016, Nomor 4./Pdt.G/2016/PN.Dpk., menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Dpk. dan permohonan tersebut, telah
Halaman 26 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
diberitahukan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Oktober 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 17 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depoki pada tanggal 17 November 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 November 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Desember 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Desember 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu, kepada kuasa hukum masingmasing pihak pada tanggal 22 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016, dengan seksama; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal, antara lain sebagai berikut: -
Bahwa dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan halaman 38 paragraf ketiga “ Menimbang bahwa mengenai eksepsi ini, setelah memeriksa gugatatn Penggugat, majelis
berpendapat bahwa walaupun
dalam gugatannya Penggugat menyebutkan delapan (8)nama kuasa Penggugat namun kemudian di akhir gugatan ternyata hanya satu orang kuasa yang kemudian menandatangani gugatan Penggugat, maka oleh karena salah satu dari kuasa yang disebutkan dalam gugatan tersebut telah Halaman 27 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
menandatangani gugatan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; -
Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada paragraf pertama dalam putusan halaman 47 mengutip dari isi dari perjanjian kontrak yang intinya menyatakan “sumber pengembalian kredit adalah dari penjualan rumah yang dibiayai BTN baik penjualan secara kredit maupun secara tunai dan apabila tunai harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BTN dan besarnya pengembalian kredit adalah untuk hutang pokok dari hasil penjualan rumah baik secara tunai maupun KPR BTN…”;
-
Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pada paragraf pertama dan kedua pada halaman 47 yang intinya menyebutkan isi dari Perjanjian Kredit No. 6 poin 2.8.2, “Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya saat sebelum jual beli antara Tergugat dengan Ahmad Fathonah dilakukan, Tergugat meminta persetujuan Penggugat karena sebagaimana disebutkan dalam poin 2.8.2 tersebut hasil penjualan rumah seharusnya untuk pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat”;
-
Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan paragraf kedua halaman 48 paragraf
ke-2 yang berbunyi ”Menimbang bahwa selain itu walaupun
pembayaran dari Ahmad Fatonah belum lunas namun berdasarkan tanggaltanggal dari alat bukti surat-surat Penggugat dan Tergugat dapat diketahui bahwa jual beli antara Penggugat dengan Ahmad Fatonah telah terjadi jauh sebelum Penggugat mengirimkan surat konfirmasi dan peringatan 1,2 dan 3 kepada Tergugat perihal tunggakan Tergugat kepada Penggugat yang artinya Tergugat telah tidak mematuhi perjanjian P-1 atau T-1 sebagaimana dalam poin 2.8 yang menyebutkan bahwa sumber pengembalian kredit adalah dari penjualan rumah dan apabila penjualan secara tunai harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BTN yaitu Penggugat; -
Bahwa pertimbangan hukum pada putusan paragraf ketiga pada halaman 48 sampai dengan 49 yang menyatakan “maka sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa telah ditentukan tentang kewajiban Tegugat yaitu harus meminta persetujuan Penggugat sebagaimana bunyi perjanjian pasal 2.8.1
bahwa apabila penjualan secara tunai harus terlebih dahulu
ada
persetujuan dari BTN” dan dikaitkan dengan alat bukti surat P.12 berupa surat Tergugat kepada KPK bahwa pembelian rumah Ahmad Fatonah adalah cash bertahap”, bahwa mengenai hal tersebut menurut Pembanding telah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan tersebut dimana pembelian Halaman 28 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
rumah oleh Ahmad Fatonah merujuk pada butir ke-11 dan ke-13 memori banding ini, jual beli yang dilakukan oleh Pembanding dengan Ahmad Fatonah bukanlah terhadap obyek sengketa melainkan pada obyek yang lain yang terletak di blok AF No. 5 Pesona Khayangan sedangkan obyek sengketa terletak di Perum Pesona Khayangan Blok BS No.5, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Pembanding tidaklah memerlukan persetujuan dari Terbanding/Penggugat karena terdapat perbedaan obyek; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal, antara lain sebagai berikut: -
Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Depok telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. Nomor 04/PDT.G/2016/PN.Dpk tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada intinya ”MenyatakanTergugat telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Perjanjian No. 6 tertanggal 07-04-2008 dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang dan bunga hutang Tergugat beserta ganti rugi yang dialami Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.720.916.844.-
-
Bahwa
Terbanding/Penggugat
menolak
dengan
tegas
dalil-dalil
Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada butir 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi keabsahan formalitas gugatan dan dikatakan gugatan tersebut menjadi kabur tidak dapat diterima, hanya karena di awal surat gugatan menyebutkan 8 (delapan) nama, tetapi pada akhir gugatan hanya ditandatangani oleh seorang dari kuasa tersebut; -
Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil pernyataan Pembanding/Tergugat pada butir 6 memori banding yang menyatakan bahwa”…kelalaian yang dimaksud dalam pasal 11 yang diantaranya pada butir 11.7 merupakan kelalaian yang seharusnya merupakan akibat dari perbuatan Pembanding selaku debitur, namun faktanya kelalaian tersebut murni bukanlah akibat dari perbuatan Pembanding sebagai debitur…..”
-
Bahwa pernyataan Pembanding/Tergugat dalam memori banding pada butir 10 s/d butir 13 sangat tidak dibenarkan dan patut dikesampingan bahwa adanya
kebohongan
dari
pihak
Pembanding/Tergugat
dalam
pernyataannya. Hal ini dapat disimpulkan dengan pemikiran yang sangat sederhana dan logis, apabila pembayaran DP (down payment) yang diberikan oleh Ahmad Fatonah bukan ditujukan kepada obyek yang dijadikan agunan kepada Penggugat/Terbandin sudah seharusnya pihak Tergugat/Pembanding
tidak
dapat
beralasan
kepada
pihak
Halaman 29 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Penggugat/Terbanding
tidak
dapat
mengembalikan
sisa
hutang
dikarenakan obyek agunan dilakukan penyitaan oleh KPK; -
Bahwa
pada butir 14 dan butir 15 dalam memori banding dari
Pembanding/Tergugat pernyataan terkait pertimbangan hukum dalam putusan halaman 48 paragraf ke 2, yang berbunyi ” Menimbang bahwa selain itu
walaupun
pembayaran dari Ahmad Fahtonah belum lunas
namun berdasarkan tanggal-tanggal dari alat bukti surat-surat Penggugat dan Tergugat dapat diketahui bahwa jual beli antara Penggugat dengan Ahmad Fathonah telah terjadi jauh hari sebelum Penggugat mengirimkan surat konfirmasi dan peringatan 1,2 dan 3 kepada Tergugat perihal tunggakan Tergugat kepada Penggugat yang
artinya Tergugat telah tidak
memenuhi perjanjian P-1 dan T-1 sebagaimana dalam point
2.8 yang
menyebutkan bahwa sumber pengembalian kredit adalah dari penjualan rumah dan apabila mendapat
penjualan
secara
tunai harus terlebih dahulu
persetujuan dari BTN yaitu Penggugat” menurut hemat
Terbanding/Penggugat pada kata yang digaris bawah terdapat kesalahan redaksional dan Majelis Hakim tidak bermaksud seperti itu; -
Bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori banding pada butir 16 sangat tidak dapat diterima karena masih saja menganggap bahwa obyek sengketa yang berkaitan dengan Ahmad Fathonah berbeda dengan obyek agunan. Sudah sangat jelas dalam P-9 dan P-12 pihak Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa obyek agunan disita oleh KPK dan akan melunasi hutang kepada Penggugat/Terbanding karena masih mempunyai hak sisa pembayaran rumah tersebut, pernyataan tersebut sudah jelas menunjuk kepada jual beli yang dilakukan Tergugat/Pembanding dengan Ahmad Fathonah untuk obyek agunan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari
memori banding dan kontra memori banding tersebut, dimana dalam memori banding Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa pada awal surat gugatan menyebutkan 8 (delapan) nama sedang pada akhir surat gugatan hanya ditanda tangani 1 (satu) orang dari kuasa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa meskipun hanya 1 (satu) orang menanda tangani surat gugatan tersebut, asalkan yang 1 (satu) orang tersebut ada tercantum di dalam ke 8 (delapan) nama kuasa tersebut, maka surat gugatan tersebut tetap sah;
Halaman 30 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding semulaTergugat tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat yang lainnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 18 Agustus 2016 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasanalasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Dpk. tanggal 18 Agustus 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdata;-------------------------------------------------------MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Depok
Nomor
4/Pdt.G/2016/PN.Dpk, tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
Halaman 31 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) . Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh kami : Hendrik P. Pardede, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Russedar, S.H. dan Ridwan Sorimalim Damanik,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
tanggal 20 Februari 2017
Nomor 84/Pen/Pdt/2017/PT.BDG. putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 4 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim-hakim anggota,
Hakim Ketua,
ttd.
ttd.
Russedar, S.H.
Hendrik P. Pardede, S.H., M.Hum.
ttd. Ridwan Sorimalim Damanik,S.H.,M.H.. Panitera Pengganti, ttd. Saleha. Perincian biaya perkara : -
Biaya materai …………………….…………… Rp.
6.000,00
-
Biaya redaksi …………………………………. Rp.
5.000,00
-
Biaya pemberkasan…………….…………….. Rp. 139.000,00 Jumlah …………………………………….…... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 32 dari 32 halaman dari Putusan Nomor 84/PDT/2017PT.BDG
