PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor: 486/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: JOHNNY D. NAINGGOLAN, beralamat di Jalan Cikutra No. 123 Bandung. Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat; LAWAN : TARYA NANA KERTASASMITA, bertempat tinggal di Jalan Babakan Irigasi No. 151 / 197 .D. Rt.002 Rw. 003, Kelurahan. Babakan Tarogong, Kecamatan. Bojong Loa Kaler Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat; Dan: H. ARI PRIO BUNTORO, SH., Notaris, beralamat di Jalan Laswi No. 42 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung KLS.A Khusus pada tanggal 14 Agustus 2014 dibawah register No. 374/PDT.G /2014/PN.Bdg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhumah Ny. Ani dan Almarhum R. Kertasasmita.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

2.

Bahwa pada waktu R. Kertasasmita ( ayahnya Penggugat ) masih hidup telah memiliki tanah berikut bangunannya yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Kec. Cibeunying Klaer, Kel. Neglasari seluas 1. 320 M2 setempat di kenal sebagai Jalan Cikutra No. 123 ( lama No.109 ) dengan batas-batas :

3.

 Sebelah Utara

: Jalan Neglasari

 Sebelah Selatan

: Universitas Pasca Sarjana Widyatama

 Sebelah Timur

: Jalan Cikutra

 Sebelah Barat

: Asrama WG. Nainggolan

Bahwa

kepemilikan

tanah

dan

bangunan

tersebut

diperoleh

R.

Kertasasmita Ayah Penggugat ) dari Mr. Philip Godfried berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan dengan Jual Bell No: 41 tanggal 07 Februari 1955 yang dibuat dihadapan Meester Tan Eng Kyan saat itu sebagai Notaris di Bandung. 4.

Bahwa atas tanah dan bangunan tersebut di atas ternyata telah ditempati dan dikuasai oleh orang tua Tergugat (Tioma BR. Tobing) tanpa alas hak yang sah. Dan dikarenakan merasa menempati dan menguasai tanah dan bangunan tersebut tanpa alas hak yang sah, maka ibunya Tergugat (Tiorna. BR. Tobing) berusaha ingin menjadi permilik atas tanah dan bangunan tersebut dengan sah maka kemudian mengajukan permohonan kepada BPN Kota Bandung pada tahun 2002 dan atas permohonan tersebut

BPN

Kota

Bandung

menolaknya

dengan

alasan

harus

diselesaikan terlebih dahulu dengan Ahli Waris R. Kertasasmita. 5.

Bahwa untuk menyelesaikan dengan ahli waris R. Kertasasmita, maka pada tahun 2004 ibunya Tergugat mengadakan suatu perdamaian dengan Penggugat yang dituangkan di dalam Akta Perdamaian No : 24 / 2004 tertanggal 20 April 2004 di hadapan Notaris Ari Prio Buntoro, SH Turut Tergugat I.

6.

Bahwa di dalam Akta Perdamaian No : 24 tersebut, telah disepakati oleh Penggugat dengan ibunya Tergugat yaitu : Ibunya Tergugat menyerahkan tanah miliknya kepada Penggugat yang terletak di Jalan Cikaso Barat II No. 11 Kota Bandung, serta memberikan uang sebesar Rp. 100 Juta rupiah kepada Penggugat. Penggugat menyerahkan tanah miliknya kepada ibunya Tergugat yang terletak di Jalan Cikutra No. 123 Kota Bandung.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Penyerahan tanah tersebut di atas dilakukan dengan suatu Akta Notaris terpisah yaitu :  Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No : 30 tanggal 26 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ari Prio Buntoro Turut Tergugat I, dimana Penggugat akan menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Cikutra No. 123 Bandung tersebut kepada ibunya Tergugat.  Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No : 31 tanggal 26 April 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ari Prio Buntoro Turut Tergugat I tentang Penyerahan tanah dan bangunan milik ibunya Tergugat di Jalan Cikaso Barat II No 11 Bandung kepada Penggugat. 7.

Bahwa

kesepakatan

perdamaian

tersebut

di

atas

ternyata

tidak

dilaksanakan oleh ibunya Tergugat, dimana tanah yang terletak di Jalan Cikaso Barat II No. 11 Bandung tersebut tidak diterima oleh Penggugat karena surat-surat kepemilikan atas rumah tersebut tidak diserahkan oleh ibunya Tergugat kepada Penggugat. Demikian juga uang sebesar Rp. 100 Juta rupiah tersebut tidak diberikan oleh ibunya Tergugat kepada Penggugat.

Sementara

ibunya

Tergugat

beserta

Tergugat

tetap

menguasai tanah miliknya Penggugat. 8.

Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta surat-surat kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Cikaso Barat II No. 11 yang dijanjikan tersebut, tetapi ibunya Tergugat tetap tidak menyerahkan Surat-surat Kepemilikan tersebut, demikian juga uang yang dijanjikan sebesar 100 Juta rupiah akan diberikan kepada Penggugat, tidak juga diserahkan, sehingga Penggugat tidak menerima apa yang telah disepakati di dalam perdamaian tersebut. Dengan demikian nyatalah ibunya Tergugat sewaktu masih hidup tidak mentaati dan melaksanakan apa yang telah disepakati sesuai Akta Perdamaian No. 24 tersebut. Dan hal ini merupakan suatu kebohongan dan tipu muslihat atau suatu sebab yang tidak halal. Oleh karena itu perdamaian yang telah dibuat oleh ibunya Tergugat dengan Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1321 KUH Perdata yang merupakan asas umum perjanjian.

9.

Bahwa suatu perdamaian adalah bertujuan untuk mengakhiri sengketa atau mencegah timbulnya sengketa. Tetapi nyatanya perdamaian yang dibuat Penggugat dengan ibunya Tergugat tidak dapat mengakhiri sengketa

ataupun

mencegah

terjadinya

suatu

sengketa,

karena

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

penyerahan surat-surat tanah dan pemberian uang 100 Juta rupiah kepada Penggugat oleh ibunya Tergugat tidak dilaksanakan oleh ibunya Tergugat. Oleh karena perdamaian yang tidak tuntas mengakhiri sengketa Penggugat dengan ibunya Tergugat tersebut dianggap menurut hukum tidak memenuhi syarat formal, sehingga perdamaian tersebut " Tidak Sah dan " Tidak Mengikat ". Hal ini jelas-jelas diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata sebagai syarat formal dari perdamaian yang berbunyi : "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan nama kedua belah pihak dengan menyerahkan,

menjanjikan,

atau

menahan

suatu barang,

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis." 10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian No. 24 oleh ibunya Tergugat, maka tidak terpenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan oleh pasal 1851 KUH Perdata, pasal 1320 dan pasal 1321 KUH Perdata, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formal yang ditentukan tersebut, maka Akta Perdamaian No. 24 tersebut adalah " tidak sah " dan " tidak mengikat " oleh karena itu " Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Karena perdamaian tersebut mengandung cacad hukum yaitu penipuan, sebab yang tidak halal, serta tidak mengakhiri persengketaan para pihak. 11. Bahwa Akta Perdamaian No : 24 tertanggal 20 April 2004 yang dibuat antara Ibu Tergugat dengan Penggugat, ternyata ibu Tergugat kemudian telah meninggal dunia pada tahun 2013, sehingga Akta Perdamaian tersebut telah berakhir demi hukum karena salah satu pihak yang membuatnya telah meninggal dunia sebelum isi dari Akta Perdamaian No : 24 tersebut direalisasikan / dilaksanakan oleh Para Pihak dalam Akta Perdamaian yang disepakati tersebut. Sehingga Akta Perdamaian No. 24 tersebut gugur demi hukum dan tidak dapat berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu tidak beralasan hukum. Tergugat menempati dan menguasai tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung tersebut berdasarkan Akta Perdamaian No : 24, sehingga dapat dikategorikan telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan tersebut secara illegal dan tanpa alas hak yang sah. Demikian juga Akta No . 30 dan Akta No . 31 dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

sendirinya batal demi hukum karena Akta Perdamaian No. 24 yang merupakan pokok perjanjian tersebut telah batal demi hukum. 12. Bahwa dengan dikuasainya tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut oleh Tergugat berdasarkan Akta Perdamaian No : 24 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, karena Akta No: 24, tersebut tidak pernah direalisasikan oleh ibunya Tergugat. Malah ibunya Tergugat telah meninggal dunia terlebih dahulu oleh karena itu Akta No : 24, tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak sah Tergugat menempati dan menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut. 13. Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Kantor Kelurahan Neglasari tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai oleh R. Kertasasmita dan belum beralih kepada pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari :  Surat Keterangan No : 06 / KET./ X/ NGU 2005 tertanggal 17 Maret 2005 dari Kantor Kelurahan Neglasari.  Surat Keterangan No : 176 / KET / X/ NGL / 2008 tertanggal 21 Oktober 2008 dari Kantor Kelurahan Neglasari. 14. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan No : 500-788 tertanggal 9 Juli 2002 dari Kantor Pertanahan Kota Bandung ternyata pula, bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui suratnya telah pernah menolak permohonan Tergugat untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut, dengan alasan penolakan, bahwa Tergugat harus menyelesaikannya terlebih dahulu dengan ahli waris R. Kertasasmita, oleh karena tanah dan bangunan tersebut merupakan dan masih tercatat atas nama R. Kertasasmita. Dengan adanya penolakan Kantor Pertanahan Kota Bandung atas permohonan Tergugat tersebut, membuktikan bahwa Tergugat, bukan pemilik atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung, sehingga penghunian dan penguasaan oleh Tergugat atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung tersebut adalah tanpa hak dan tidak sah. 15. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih tetap menguasai tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung tersebut tanpa dasar dan alas hak yang sah, padahal Penggugat telah sering mengingatkannya untuk mengosongkan tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung, dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

menyerahkannya kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak melakukan pengosongan tanpa alasan yang benar menurut hukum. 16. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa penguasaan tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Kota Bandung oleh Tergugat yang tanpa dasar dan alas hak yang sah dalam mendiami dan menguasai tanah dan bangunan tersebut, sehingga penghunian / penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat

atau

siapapun

yang

menghuni,

mendiami,

menyewa,

mengontrak, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. 17. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung, dan Tergugat tanpa dasar dan alas hak yang sah dalam menguasai tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung baik sebagai penghuni atau penyewa / pengontrak harus segera mengosongkan tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung dan menyerahkannya kepada Penggugat. 18. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir) dan untuk mencegah agar objek sengketa tidak dipindah tangankan, maka untuk menjamin / mencegah hal tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah yang terletak di Jalan Cikutra No. 123 Rt 01 Rw 04, Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung. 19. Bahwa karena penguasaan tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 oleh Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123, adalah merupakan penguasaan tanpa hak, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per hari atas lalainya menyerahkan tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung kepada Penggugat sejak ditetapkan oleh putusan pengadilan. 20. Bahwa bukti-bukti dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun ada permohonan Vezet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

2.

Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum R. Kertasasmita dan berhak atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Kota Bandung.

3.

Menyatakan Akta Perdamaian No : 24 tanggal 20 April 2004 tidak sah dan mengikat dan batal demi hukum.

4.

Menyatakan R. Kertasasmita adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan Jalan Cikutra No'. 123 Kota Bandung berdasarkan Akta Notaris No : 41 tanggal 7-02-1955.

5.

Menyatakan batal demi hukum Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No : 30 tertanggal 26 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ari Prio Buntoro, SH Turut Tergugat I.

6.

Menyatakan batal demi hukum Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No : 31 tertanggal 26 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ari Prio Buntoro, SH., Turut Tergugat I.

7.

Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak sah menempati, mendiami dan menguasai serta memiliki tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung.

8.

Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung untuk mengosongkan tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat pemerintah yang berwenang.

9.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah dan bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / Dwangsom sebesar Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah ) per harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini. 11. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, kuasa tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

I.

DALAM EKSEPSI. 1.

Bahwa Tergugat, menolak dan keras seluruh dalil dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Gugatannya, terkecuali hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan dengan benar oleh Tergugat, .

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK. 2.

Bahwa TIORNA BR TOBING (perempuan) menikah dengan DJ. M Nainggolan (laki-laki) adalah sebagai suami istri; Dan hasil perkawinan

antara

TIORNA

BR

TOBING

dengan

DJ.

M

NAINGGOLAN dimaksud, mempunyai 9 (Sembilan) orang anak (ahli waris) yakni, sbb: 1. Sahat Nainggolan, 2. Effendy Nainggolan, 3. Herawati Br Nainggolan, 4. Wellfriend G Nainggolan, 5. Sinuryati Br Nainggolan, 6. Julianwar Nainggolan, 7. Juniartauly Br Nainggolan (telah meninggal dunia) 8. Jonny DB Nainggolan dan 9. Herry H Nainggolan. 3.

Bahwa TIORNA BR TOBING (ibu) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal, 15 Agustus 2013 dan DJ. M Nainggolan (bapak) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal, 14 Januari 2002. Sedemikian pula dengan Juniartauly Br Nainggolan (menikah dengan Haposan Situmorang) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 5 April 2010, dengan meninggalkan dua orang anak (ahli waris) yakni (1)

Elizabeth

Paraizalla Goldameir dan (2)

Vincent

Thosep

maka

gugatan

Parmonangan; 4.

Bahwa

sebagaimana

Penggugat

yang

kekurangan

diuraikan

pihak,

diatas,

sepatutnya

Penggugat

harus

menyertakan sebagai pihak seluruh anak (ahli waris) dari TIORNA BR TOBING yakni 8 (delapan) orang anak plus ahli waris pengganti dari (alm) Juniartauly Br Nainggolan; Maka dengan demikian kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan untuk: MENOLAK GUGATAN Penggugat atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

PENGGUGAT BUKAN ORANG YANG BERHAK ATAS BIDANG TANAH. 5.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas selaku

Penggugat

serta

tidak

memiliki

kepentingan

maupun

hubungan hukum atas tanah a quo (gemis aanhoedanigheid) dengan alasan sebagai berikut:  Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai pemilik atas bidang tanah seluas 1300 M2 (vide surat gugatan point. 2) ;  Namun dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan bukti hak apa yang dimiliki oleh Penggugat atas bidang tanah berdasarkan hukum / Undang Undang Negara RI; Hal ini secara Yuridis membuktikan

Penggugat

tidak

memiliki

kepentingan

dan

hubungan hukum dengan tanah aquo ;  Bahwa berdasarkan hal diatas telah terbukti dengan jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah aquo sehingga Penggugat tidak memiliki dasar dan kepentingan serta ha katas tanah aquo ; 6.

Bahwa berdasarkan hal diatas telah, amat jelas Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

II.

DALAM JAWABAN 1.

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian EKSEPSI diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini;

2.

Bahwa Tergugat, I. dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat I.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI SESUATU HAK APAPUN ATAS BIDANG TANAH YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA INI. 1.

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatanya mendalilkan, sbb : Sebagai pemilik atas bidang tanah dan Bangunan yang dikenal terletak di jalan Cikutra No. 123 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeuying Klear (yang benar adalah Cibeuying Kaler bukan Klear) Kotamadya Bandung, dengan batas - batas, sbb: Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

 Sebelah utara

:

Jalan Neglasari

 Sebelah selatan

:

Universitas Pasca Sarjana Widyatama

 Sebelah Timur

:

Jalan Cikutra

 belah Barat

:

Asrama W.G. Nainggolan

yakni berdasarkan Akte Notaris, Nomor:41 tanggal, 07 February 1955 yang dibuat di hadapan Meester Tan Eng Kyan (yang benar adalah: Meester Tan Eng Kiam) Notaris di Bandung, sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatan, pada point - point: 2 , 3.13, 14 dan 17; Bahwa Dalil Penggugat di atas adalah TIDAK BENAR, Hal ini dapat dilihat; sebagaimana yang diuraian dalam Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Bell, sbb; Bahwa yang menjadi objek jual beli dalam Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Bell adalah: Tanah Pemerintah Yang Bebas; Sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 5 Mei 1950 No. 68 / 1950, dengan Luas: 1320 M2 .; Bahwa yang menjadi dasar Tuan Philip Goodfried (selaku pihak Pertama dalam akte Notaris No. 41) untuk menguasai tanah dimaksud adalah berdasarkan atas kekuatannya akta "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Negeri". Tertanggal: 15 April 1950 NO 120. ; Maka yang menjadi permasalahan hukum, sbb:  Apakah Tanah Negara Bebas dapat diperjual belikan oleh orang yang tidak berhak atas tanah dimaksud...?;  Apakah Tuan Philip Goodfried (selaku pihak pertarna / penjual) dapat menjual tanah

Negara

bebas

dengan

berdasarkan

Perjanjian

Sewa

Menyewa....?; Maka dengan demikian Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Bell adalah "mengandung Cacat hukum" dan bertentangan dengan syarat perjanlian sebagairnana Ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang : Kausa Yang Halal;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Maka dengan demikian Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Bell, yang dibuat dihadapan Notaris Meester Tan Eng Kiam adalah BATAL DEMI HUKUM; Tiorna Br Tobing (aim) Menguasai Tanah Dan Bangunan Jalan Cikutra No. 123 Bandung Beserta Perolehan Hak Atas Tanah Negara Bebas; 1.

Bahwa tanah dan bangunan rumah yang dikenal terletak di jalan Cikutra 123 Bandung sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh orang yang bernama Herman Suroso (aim) dan sejak Tahun 1986 orang tua Penggugat (DJ. M Nainggolan dan Tiorna Br Tobing) teiah tinggal dan menetap di jalan Cikutra No, 123 Bandung, seteiah terjadi kesepakan dengan Sdr, Herman Suroso (Para Penghuni sebelumnya) dengan menerima Ganti Rugi dari orang tua Tergugat I;

2.

Bahwa orang tua Tergugat I menguasai tanah Negara bebas beserta bangunan yang berdiri di atasnya, teiah memperoleh izin Tinggal dari Dinas Perumahan kotamadya Bandung, hal itulah yang menjadi dasar orang tua Tergugat I, untuk Tinggal secara menetap dan Menguasai Bangunan Rumah yang berdiri diatas Tanah Negara Bebas; Maka dengan demikian (berdasarkan uraian point 1 dan 2 diatas) adalah tidak benar dalil Penggugat pada point, 4 dan 15 Surat Gugatan Penggugat;

3.

Bahwa tanah yang dikenal terletak di jalan Cikutra No. 123 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeuying Kotamadya Bandung adalah merupakan TANAH NEGARA BEBAS Sebagaimana dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kotamadya Bandung ;

4.

Bahwa oleh karena Tanah yang dikenal terletak di jalan Cikutra No. 123 Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kotamadya Bandung merupakan TANAH NEGARA BEBAS, maka setiap warga Negara berhak mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah dimaksud; Maka dalam hal ini orang tua Tergugat I, telah mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah Negara bebas dimaksud; Dan instansi Pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan yang mengabulkan permohonan orang tua Tergugat.l. Dan ketentuan-

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

ketentuan yang dijelaskan dalam Surat Keputusan dimaksud telah dilaksanakan sepenuhnya secara sempurna oleh orangtua Tergugat, I. ; Sehingga sesuai dengan ketentuan per Undang Undangan tanah dimaksud saat ini telah menjadi milik orang tua Tergugat, I. ; 5.

Bahwa Tergugat, I. dengan TEGAS membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 13 (surat Gugatan) sbb:  Bahwa Penggugat maupun R.Kertasasmita tidak pernah menguasai bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa;  Bahwa sejak tahun 1986 orangtua Tergugat I, beserta keluarganya telah menguasai bangunan yang berdiri diatas tanah Negara bebas, yang saat ini telah menjadi Hak milik orang tua Tergugat;  Bahwa kedua Surat Keterangan, sebagaimana yang diuraikan dalam point 13 surat gugatan Penggugat adalah Tidak Benar adanya:

TELAH DILAKSANAKAN KETENTUAN DALAM AKTE NOTARIS Nomor: 24 Tanggal, 20 April 2004 dan AKTE NOTARIS Nomor: 30 Tanggar 26 APRIL 2004 Serta AKTE NOTARIS Nomor: 31 Tanggal: 26 APRIL 2004. 6.

Bahwa almarhumah orang tua Tergugat, I. telah melaksanakan sepenuhnya secara sempurna seluruh ketentuan dalam keseluruhan Akte Notaris dimaksud

7.

Bahwa Akte Notaris Nomor: 24 Tanggal 20 April 2004 TELAH DILAKUKAN secara sempurna dan sepenuhnya oleh almarhumah Tiorna Br Tobing (Ibu kandung dari Tergugat, I) dan uang sebesar Rp, 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang disyaratkan dalam akte notaris dimaksud telah diserahkan dan telah diterima serta dinikmati oleh Penggugat, sebagaimana bukti kuitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Penggugat:

8.

Bahwa sedemikian juga dengan Akte Notaris, Nomor 31 tanggal, 26 April 2004, TELAH DILAKUKAN secara sempurna dan sepenuhnya oleh almarhumah Tiorna Br Tobing (Ibu kandung dari Tergugat, I) dan terbukti Penggugat telah menyewakan Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya selama dua tahun; Hal mana uang sewa / kontrak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat, yakni uang sewa / kontrak atas Tanah dan Bangunan yang dikenal terletak di Jalan Cikaso".

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

II No. 11 Kota Bandung, yang diserahkan oleh Tiorna Br Tobing (aim) kepada Penggugat, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Akte Notaris Nomor: 24 tanggal 20 April 2004 dan Akte Notaris Nomor: 31 tanggal 26 April 2004; 9.

Bahwa oleh karena almarhumah Tiorna Br Tobing (orangtua Kandung Tergugat, I) telah melaksanakan kewajibanya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Akte Notaris Nomor: 24 tanggal 20 April 2004 dan Akte Notaris Nomor: 31 tanggal 26 April 2004; maka almarhumah Tiorna Br Tobing (orangtua Kandung Tergugat I) adalah berhak untuk menerima dan/atau menikmati sebagaimana ketentuan dalam Akte Nomor 30 Tanggal 26 April 2004 dan menyampaikan Akte Nomor : 30 Tanggal 26 April 2004 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional, agar Kantor Badan Pertanahan Nasional melanjutkan proses Permohonan sesuatu Hak Atas Tanah Negara Bebas yang dimohonkan oleh almarhumah Tiorna Br Tobing (Ibu kandung Tergugat I); Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan yang disyaratkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional; Maka Kantor Badan Pertanahan Nasional mengabulkan

permohonan

almarhumah

Tiorna

Br

Tobing,

yakni

permohonan sesuatu hak atas Tanah Negara Bebas, yang dikenal terletak di Jalan Cikutra No. 123 Kotamadya Bandung, yakni berdasarkan suatu Surat Keputusan; Dan segala ketentuan dan/atau persyaratan dalarn surat keputusan dari kantor Badan Pertanahan Nasional dimaksud telah dilaksanakan secara sempurna oleh almarhumah Tiorna Br Tobing (orangtua kandung dari Tergugat I) ;

7.

Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada point 7, 8 dan 9 di atas (pada bagian

jawaban

ini)

maka

telah

terbantahkan

dalil-dalil

gugatan

Penggugat, pada point: 5, 6, 7, 9, 10, 11 dan 12 surat gugatannya; Oleh karenanya keseluruhan dalildalil gugatan Penggugat pada point: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 surat gugatanya adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK setidak tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

8.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan suatu dalildalilserta bukti-bukti yang kuat dan menyakinkan, maka adalah patut dan pantas permohOnan pada dalam point :18, 19 dan 20 surat gugatanya harus ditoiak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum hukum di atas, maka dengan ini Tergugat, I. menyampaikan permohonan Kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, kiranya untuk berkenan memutuskan dalam gugatan Konvensi, sbb: I.

DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat I 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak -tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verlaard) ;

II.

DALAM POKOK PERKARA, sbb: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya , 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

III.

GUGATAN REKONVENSI. 1.

Bahwa apa yang diuraikan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara pada bagian Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini ;

2.

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah satu-satunya atas bidang tanah, yang dikenal terletak di jalan Cikutra No, 123 Kotamadya Bandung, dengan batas-batas sbb:

3.



Sebelah utara



Sebelah selatan : Universitas Pasca Sarjana Widyatama;



Sebelah Timur

: Jalan Cikutra ;



Sebelah Barat

: Gedung Asrama / Kost kost san;

: Jalan Neglasari;

Bahwa Orang Tua Penggugat Rekonvensi ( almarhumah Tiorna Br Tobing beserta keluarganya) sejak tahun 1986 telah menguasai dan menempati bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Negara Bebas yang dikenal dengan Jalan Cikutra No. 123 Kotamadya Bandung;

4.

Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi (almarhumah Tiorna Br Tobing beserta keluarganya) menempati / menguasai bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Negara Bebas berdasarkan izin Penghunian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah TK. II Kotamadya Bandung, setelah orang tua Penggugat Rekonvensi (almarhumah Tiorna Br Tobing beserta keluarganya) memberikan Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

ganti rugi kepada saudara Herman Suroso sebagai penghuni sebelumnya.; , 5.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan, bidang Tanah yang dikenal terletak di jalan Cikutra No. 123 Kotamadya Bandung pada mulanya adalah merupakan TANAH NEGARA BEBAS; Oleh karenanya orangtua Penggugat Rekonvensi selaku yang menguasai sepenuhnya

bidang

tanah

dimaksud,

mempunyai

hak

untuk

mengajukan permohonan sesuatu hak kepada kantor Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah Negara bebas dimaksud; 6.

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1988 Djuara Nainggolan ( Bapak Kandung dari Penggugat Rekonvensi / suami dari Tiorna Br Tobing ) telah mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah Negara bebas yang dikenal terletak di Jalan Cikutra No. 123 Kotamdya Bandung; Namun permohonan dimaksud tidak dapat diproses karena dilakukan pemblokiran oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris dari Rd. Kartasasmita, dengan dasar pemblokiran adalah Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Beli, yang dibuat oleh Mr. Tan Eng Kiam Notaris di Bandung;

7.

Bahwa hingga dengan meninggalnya Bapak Penggugat Rekonvensi ( Djuara Nainggolan ) permohonan dimaksud tidak dapat diproses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, sebelum dilakukan perdamaian dengan orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Rd Kartasasmita yang dalam hal ini oleh Tergugat Rekonvensi (Tarya Nana Kertasasmita);

8.

Bahwa Tergugat Rekonvensi (Tarya Nana Kertasasmita) mengaku ngaku sebagai pemilik atas bidang tanah yang dikenal terletak di jalan Cikutra No. 123 Kotamadya Bandung yakni dengan bukti hak Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Beli, yang dibuat oleh Mr. Tan Eng Kiam Notaris di Bandung; Sedangkan Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Beli, yang dibuat oleh Mr. Tan Eng Kiam Notaris di Bandung dengan tegas menguraikan "Tanah Negeri" (vide Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Beli, " Tuan Philip Goodfried (selaku pihak Pertama dalam akte Notaris No. 41) untuk

menguasai

tanah

dimaksud

adalah

berdasarkan

atas

kekuatanya akta "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Negeri". Tertanggal: 15 April 1950 NO. 120 dst") artinya adalah : bahwa Tanah yang dimaksud dalam Akte Notaris No. 41 tanggal 07 February 1955 tentang: Pengoperan dan Pemasrahan Dengan Jual Beli, masih merupakan / status Tanah Negeri / Negara ; 9.

Bahwa

namunpun

demikian,

agar

permohonan

yang

telah

dimohonkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi kepada Kantor Badan Pertanahan dapat diproses; Maka arang tua Penggugat Rekonvensi (Tiorna Br Tobing) bersepakat dengan Tergugat, I. Rekonvensi untuk melakukan Perdamaian, sebagaimana dengan, sbb:  Akte Notaris Nomor: 24 Tanggal, 20 April 2004 dan telah Dilaksanakan sepenuhnya oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (Tiorna Br Tobing) yakni dengan menyerahkan uang sebesar Rp, 100,000,000 (seratus juta rupiah) dan telah diterima dan dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat, Rekonvensi, sebagaimana bukti kuitansi penerimaan uang yang telah ditanda tangani oleh Tergugat, I Rekonvensi;  Akte Notaris Nomor 31 Tanggal, 26 April 2004 Tentang Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak; Bahwa ketentuan dalam akte notaris ini telah dilakukan secara sempurna oleh orangtua Penggugat Rekonvensi (Tiorna Br Tobing) kepada Tergugat, I Rekonvensi yakni sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya kepunyaan orangtua Penggugat Rekonvensi yang dikenal terletak di jalan Cikaso. II No. 11 Kotamadya Bandung; Dan Tergugat, I Rekonvensi telah menerima dan menikmati uang sewa / kotrakan atas bidang tanah dan bangunan dimaksud, sebagaimana dengan kuitansi penerimaan uang, Akte Notaris Nomor: 30 Tanggal 26 April 2004 Tentang: Pengoperan dan Penyerahan Hak; Oleh karena orangtua Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibanya dengan sempurna; Maka Akte Notaris Nomor: 30 Tanggal 26 April 2004 Tentang: Pengoperan dan Penyerahan Hak ini telah disampaikan kepada Kantor Badan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Petanahan Nasional guna memproses lebih lanjut pemiohonan orangtua Penggugat Rekonvensi atas permohonan Bidang Tanah Negara Bebas yang dikenal terletak di jalan Cikutra No. 123 Kotamadya Bandung; 10. Bahwa Akte Notaris Nomor : 24 Tanggal, 20 April 2004, dan Akte Notaris Nomor : 31 Tanggal, 26 April 2004 serta Akte Notaris Nomor: 30 Tanggal 26 April 2004, keseluruhanya dibuat dihadapan Turut Tergugat, I. Rekonvensi (ARI PRIO BUNTORO,SH.) selaku Notaris di Bandung; 11. Bahwa

permohonan

orangtua

Penggugat

Rekonvensi

untuk

mempero!eh Bidang Tanah Negara Bebas kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 238/ HM/ BPN/ 32. 73/ 2010, Tanggal, 03 Juni 2010 untuk Pemberian Hak atas Tanah yang dikenal terletak di jalan Cikutra No, 123 Kotamadya Bandung; Dan segala persyaratan ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Keputusan dimaksud telah dilaksanakan sepenuhnya oleh orangtua Penggugat Rekonvensi, sehingga atas bidang tanah dimaksud telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tiorna Bow Tobing ; 12. Bahwa

Tindakan

Tergugat

I

Rekonvensi

yang

mengkingkari

pelaksanaan sebagaimana tertuang dalarn ketentuan (1) Akte Notaris Nomor 24 Tanggal, 20 April 2004, (2) Akte Notaris Nomor 31 Tanggal, 26 April 2004 dan (3) Akte Notaris Nomor: 30 Tanggal 26 April 2004, yang dibuat di hadapan ARI PRIO BUNTORO,SH. Notaris di Bandung ( Turut Tergugat, I. Rekonvensi ) adalah merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan memalukan; Bahwa

terlebih

lebih tindakan Tergugat

I

Rekonvensi yang

mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung telah lebih dari dua kali benar benar telah menimbulkan kerugian materiil dan Immateril; 13. Bahwa adapun kerugian Materiil ialah: untuk menghadapi gugatan Tergugat. I Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan keluarga telah mengeluarkan uang sebesar Rp, 500.000.000 (Lima Ratus Juta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Rupiah) untuk membayar Jasa Advokat atau Penasihat Hukum sebagai kuasa hukum Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini; Sedangkan Kerugian Immaterial adalah: Penggugat Rekonvensi telah menanggung maka, seolah olah orangtua Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan curang atas diri Tergugat, Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan materi, maka kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi dan Keluarga adalah sebesar Rp, 3000.000.000. (Tiga Milyard Rupiah) 14. Bahwa

Gugatan

Rekonpensi

dari

Penggugar

Rekonvensi

berdasarkan dalil-dalil serta bukti bukti yang kuat; Maka beralasan apabila

dalarn

Gugatan

Rekonvensi,

Penggugat

Rekonvensi

mengajukan sita jaminan atas harta benda 'Tergugat. I Rekonvensi; 15. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia adalah beralasan kiranya Majelis hakim Dalam perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda dari Tergugat Rekonvensi yakni: Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya kepunyaan Tergugat, I Rekonvensi yang dikenal terletak di Jalan Babakan Irigasi, No. 151 / 179. D. RT. 002 Rw. 003 Kelurahan

babakan

Tarogong,

Kecamatan

Bojongloa

Kaler

Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa barat; Atau harta benda lainya yang diketahui kemudian yang merupakan milik Tergugat, I Rekonvensi yang akan diajukan secara tersendiri setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa sebagaimana keseluruhan dalil-dalil yang didalilkan oleh Tergugat. I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi; Maka dengan ini Tergugat, I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi menyarnpaikan Kepada Yang Terhotmat Majelis Hakim dalam perkara ini, kiranya berkenan memutuskan, sbb: I.

DALAM EKSEPSI, sbb: 1. Menerima eksepsi Tergugat I.

II.

DALAM KONVENSI ; 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

III.

DALAM POKOK PERKARA, sbb: Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

IV.



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

GUGATAN REKONVENSI Sbb: 1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi; 2. Menyatakan Sah dan Mengikat, antara lain: 

Akte Notaris Nomor: 24 Tanggal, 20 April 2004;



Akte Notaris Nomor: 30 Tanggal, 26 April 2004;



Akte Notaris Nomor: 31 Tanggal, 26 April 2004;

3. Menyatakan Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan Cikutra No. 123 Kotamadya Bandung adalah MILIK Tiorna Boru Tobing; Dengan batas-batas, sbb:  Sebelah utara Jalan Neglasari;  Sebelah selatan Universitas Pasca Sarjana Widyatama;  Sebelah Timur Jalan Cikutra ;  Sebelah Barat Gedung Asrama / Kost-kostan; 4. Menghukum Tergugat, I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil, sebesar sbb: 

Kerugian Materiil sebesar Rp, 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) dan



Kerugian Immateriil sebesar Rp, 3000,000,000 (tiga milyard rupiah)

5. Meletakkan sita jaminan atas bidang tanah kepunyaan Tergugat, I Dalam Rekonvensi, yang dikenal terletak di Jalan Babakan Irigasi, No. 151 / 179. D. RT. 002 Rw. 003 Kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat; 6. Menghukum Tergugat, I Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini; Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat H. Ari Prio Buntoro, SH ( Notaris ) telah dipanggil secara patut dan sah sebagaiman Relaas Panggilan Tanggal 29 Agusus 2014, tanggal 05 September 2014, tanggal 10 September 2014, dan tanggal 19 September 2014, namun tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya oleh karena itu Pengadilan menganggap bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo selanjutnya Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Turut Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 5 Februari 2015; Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 17 September 2015, Nomor 374 / Pdt.G / 2014 / PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: DALAM EKSEPSI :  Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian. DALAM POKOK PERKARA :  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.  Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 118 / Pdt.B / 2015 / PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2015, Pembanding, semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas; Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada : Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 3 November 2015;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Turut Terbanding. semula Turut Tergugat, pada tanggal 3 November 2015; Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 5 Agustus 2016; Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 28 Juli 2016; Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal: 1 Agustus 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 17 September 2015, Nomor 374 / Pdt.G / 2014 / PN.Bdg, di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 17 September 2015 dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Tergugat, dengan tanpa dihadiri oleh, kuasa hokum Penggugat dan Turut Tergugat, kemudian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 dan kepada Turut Tergugat selanjutnya

kuasa

Hukum

pada hari Selasa tanggal 17 November 2015, Tergugat

yang

bernama

N.

HAPOSAN

SITUMORANG,SH.,MH pada tanggal 30 September 2015 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Tergugat tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 190 ayat ( I ) Reglement Indonesia yang dibaharuai, Juncto pasal 7 ayat ( I ) Undang – undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menyampaikan memori bandingnya dan begitu pula Terbanding dan Turut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori bandingnya; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak ke muka persidangan Pengadilan Negeri, fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Tingkat

Pertama,

berita

acara

sidang

Pengadilan

Tingkat

Pertama,

pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding, semula Tergugat di dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 17 September 2015, Nomor 374 / Pdt.G / 2014 / PN.Bdg, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Terbanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Terbanding, semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal 181 ayat (1) HIR, juncto Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 17 September 2015, Nomor 374 / Pdt.G / 2014 / PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam

kedua

tingkat

peradilan,

ditingkat

banding

sebesar

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari: Rabu tanggal: 4 Januari 2017 oleh Kami: H, HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H, SUTOTO HADI, S.H.,M.H. dan DJERNIH SITANGGANG,SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/ PEN.PDT/ 2016/ PT.BDG, tanggal 21 Oktober 2016, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: Senin tanggal : 9 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh AGUS SUHENDAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD H, SUTOTO HADI, S.H.,M.H.

TTD H, HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH., MH.

TTD DJERNIH SITANGGANG,SH.,MH.

Panitera Pengganti, TTD AGUS SUHENDAR, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …… Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ………. Rp.139.000,Jumlah ………………………….Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 486/PDT/2016/PT.BDG.