PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 445/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------R O N I, Umur 40 Tahun pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Blok Desa RT 05/03 Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi; -----------Lawan : 1. PT. BANK BTPN, Tbk Kantor Pusat di Menara Cyber 2 Lantai 24 & 25 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13 Jakarta Selatan cq. PT. BANK BTPN, Tbk, MUR Cabang Indramayu, yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 54 Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; ------------------------------------2. Tn. WARYO,

pekerjaan

Wiraswasta,

bertempat

tinggal

di

Jalan

Soekarno-Hatta No. 56 RT 002/005, Kel. Bojongsari, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula

Tergugat

II

dalam

Konpensi/Penggugat

dalam

Rekonpensi; --------------------------------------------------------------------------Dan : -------------------------------------------------------------------------------------------------3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL), yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; --------------------------------------------------------------------4. Tn. DEDY RUSNADI, SH. selaku Notaris dan PPAT, yang berkantor di Jalan Raya Patrol – Kopyah Km. 8, Desa Kopyah, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; ------------------------------------------------------5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, yang berkantor di Jalan Golf No.

Halaman 1 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

01 Indramayu, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; ----------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal

27 September 2016, Nomor 445/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Nomor register

:

35/Pdt.G/2015/PN.Idm

tertanggal

19

Oktober

2015

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------------1.

Bahwa Penggugat sekitar pada tahun 2010, sepulang dari Negara Timur Tengah menjalankan usaha kecil-kecilan yaitu berjualan berupa sayuran di pasar Batavia Cemara Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu; -------

2.

Bahwa

pada

saat

permulaan

berjualan

Penggugat

mendapatkan

penghasilan bruto sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, oleh karena itu tiga (3) bulan kemudian Penggugat memberanikan diri untuk mencari tambahan modal, maka Penggugat datang ke Bank Harmoni untuk mengajukan pinjaman, dan oleh Bank Harmoni dikabulan pemberian kredit sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tanpan Jaminan dengan angsuran selama dua (2) tahun, dari tahun 2010 sampai dengan 2012; -----------------------------------------------3.

Bahwa setelahnya ada tambahan modal dari Bank Harmoni tersebut, usaha Penggugat

semakin

bertambah

maju,

oleh

karenanya

Penggugat

kedatangan pegawai Bank dari Bank Jabar Banten (BJB) yang menawarkan tambahan modal, maka Penggugat tidak menolaknya; -------4.

Bahwa dari hasil percakapan antara pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan bahwa pihak Bank BJB bersedia memberikan dana pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan syarat adanya Jaminan; -------------------------------------------------------------------


5.

Bahwa demi untuk mengembangkan usahanya maka setelah kedatangan pegawai Bank BJB, Penggugat langsung mengadakan musyawarah dengah keluarganya terutama dengan Ibunaya, karena dalam peminjaman ke bank BJB ini memerlukan suatu jaminan, maka dari itu

Penggugat

memohon kepada Ibunya yang mempunyai sebidang tanah sawah agar mengizinkan Penggugat untuk meminjam modal ke Bank BJB karena dalam hal ini yang mempunyai jaminan adalah Ibu Penggugat; --------------6.

Bahwa setelah ibu Penggugat yang bernama : Ny.Sakinah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan kredit ke PT. Bank BJB. Tbk, melalui Kantor Cabang Pembantu Bangkir Indramayu, maka proses kredit antara Penggugat dengan Bank BJB Cabang Pembantu Bangkir Indramayu dilakukan, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2012, dihadapan Notaris DJAKA SUTANA,SH., dengan akta perjanjian kredit No.97, dan surat kuasa membebankan hak tanggungan nomor : 98; ------------------------

7.

Bahwa didalam Akta

Perjanjian

Kredit antara Penggugat

dengan

PT.Bank BJB, tersebut Penggugat mendapat pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan masa angsura selama 36 bulan, dan dengan jaminan/hak tanggungan sebidang tanah sawah milik Ibu Penggugat yang bernama : Ny.Sakinah, seluas + 9.345 M2, yang dikenal di Blok Toang Rita, Persil No.21, III, C.No.1080, Desa Cantigi Kulon Kec.Cantigi Kab.Indramayu; ---------------------------------------------------8.

Bahwa agar diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada saat Penggugat mendapatkan modal dari bank Harmoni, dan bank BJB, angsurannya selalu lancar dan tidak pernah macet, bahkan pihak bank BJB selalu terbuka dalam hal administrasi; -----------------------------------

9.

Bahwa dengan penambahan modal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bank BJB tersebut maka pada saat itu usaha Penggugat semakin maju dan omsetnya bertambah; --------------------------------------------

10. Bahwa pada saat sedang maju-majunya usaha Penggugat, sekitar Desember

2012,

Penggugat

BTPN.MUR,Cab.Indramayu,

didatangai

yang

oleh

maksudnya

pegawai untuk

dari

bulan bank

menawarkan

penambahan modal; ----------------------------------------------------------------------11. Bahwa dengan bujuk rayu dan kelincahan dari seorang marketing Tergugat I, dan didukung dengan ramainya para pembeli (omzet penjualan) yang baik, maka Penggugat tertarik untuk menambahkan


modal sebagaimana yang dijanjikan oleh PT.Bank. MUR.Cab.Indramayu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -------------------------------12. Bahwa oleh karenanya sekitar bulan Desember 2012, Penggugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Teragugat I, dengan cara melakukan Over Kredit dari Bank Jabar Banten (BJB) Cab. Pembantu Bangkir pindah ke Tergugat I; ---------13. Bahwa pada bulan Maret 2013, Penggugat mendapatkan kredit dari Tergugat I sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan angsuran selama enam puluh (60) bulan atau selama lima (5) tahun, berarti masa berakhirnya kredit sekitar tahun 2017; ------------------------------14. Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat pada bulan Maret 2013, dengan Perjanjian Kredit No.0003057-SPK-7268-0313, dan dalam perjaian tersebut masa berakhirnya kredit pada tahun 2017; ---15. Bahwa sekitar awal tahun 2014 usaha Penggugat mengalami keganjilan yakni tiba-tiba penjualan barang-barang milik Penggugat tidaklah laku seperti biasanya, dengan lain kata tidak adanya pembeli, dengan kepailitan atas usaha Penggugat tersebut ditambah adanya bencana alam (yaitu adanya banjir) diwilayah Kecamatan Cantigi dan sekitarnya; ----------16. Bahwa dengan adanya musibah banjir tersebut tambah terpuruklah usaha dari Penggugat, yaitu barang-barang dagangan pada rusak, hancur dan hilang diterpa banjir; -----------------------------------------------------------------------17. Bahwa pada saat itulah Penggugat mulai macet atas angsuran terhadap Tergugat I, akan tetapi Penggugat sudah melakukan pembayaran selama lima (5) kali angsuran, oleh karenanya sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I sekitar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------18. Bahwa disaat situasi banjir tersebut Penggugat mendapat telepon dari Tergugat I, in casu pegawai bank BTPN Pusat yang memberikan solusi untuk kelancaran pembayaran/angsuran, yaitu bahwa nasabah yang obyek usahanya kena banjir (barang-barang dagangannya hanyut kena banjir) mendapat keringan dengan dibri tambahan modal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi hutang Penggugat menjadi sebesar Rp 200.000.000,- dan masa angsuran diperpanjang selama tujuh (7) tahun; --------------------------------------------------------------------------------------


19. Bahwa Tergugat I in casu Bank BTPN Pusat menyarankan kepada Penggugat, apabila pihak Penggugat setuju atas sarannya tersebut maka dipersilahkan untuk mendatangi Kantor Cab.Indramayu. Akan tetapi ketika Penggugat mendatangi Tergugat I (Kantor Cabang di Indramayu) dari Pimpinan Cab.Indramayu tidak ada respon sama sekali, dengan menyatakan bahwa aturan yang diberikan oleh Kantor Pusat tersebut bisa dilaksanakan apabila Penggugat sudah mengangsurnya selama kurang lebih satu (1) tahun; -----------------------------------------------------------------------20. Bahwa dengan penolakan dari Tergugat I (in casu Pimpinan Cab. Indramayu) tersebut, Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya, yaitu pada saat macet atas angsuran selama lima (5) bulan, Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk membayar sekaligus yang selama enam (6) angsuran, akan tetapi oleh Tergugat I ditolak, dengan alasan sudah tidak bisa dicicil (diangsur) lagi; --------------------------------------------------------------------------------------------21. Bahwa dengan penolakan dari Tergugat I, atas itikad baik Penggugat pada point ke 19 tersebut diatas, Tergugat I (in casu Cab.Indramayu) memberikan teguran secara tertulis melalui kantor pos (tidak ada pendekatan secara langsung sama sekali), sangat berbeda pada saat merayu untuk menjadi nasabah; -------------------------------------------------------22. Bahwa Penggugat sangat menyesali atas perbuatan Tergugat I, yang dibantu oleh turut Tergugat I, yang terkesan mempercepat proses pelelangan atas hak tanggungan tersebut; ------------------------------------------23. Bahwa ternyata adanya permainan, adanya persengkongkelan antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang dibantu oleh turut Tergugat I, hal ini terbukti dengan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------------------

Bahwa preses lelang tidak transparan, dan belum waktunya untuk dilelang karena berdasarkan perjanjian kredit masa berakhir jatuh tempo belum berakhir; ---------------------------------------------------------------



Bahwa

ternyata

pihak

pemenang

lelang

(Tergugat

II),bukan

masyarakat biasa/umum, melainkan seorang karyawan bank BRI yang notabennya seorang Kepala Unit Bank BRI di Wilayah Indramayu; ----

Bahwa harga jual lelang tidak sesuai dengan harga umum terlalu renda/murah, tanah sawah di Desa Penggugat dengan luas + 7.353 M2 harga jualnya mencapai Rp 500 s/d 600 juta rupiah. Sedangkan


harga lelang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa ternyata Tergugat II, selain sebagai pegawai BRI juga berkecimpung dalam bisnis lelang melelang, terhadap kredit macet, maka dari itu identitas dalam surat permohonan lelang status pekerjaan sebagai wiraswasta, bukan sebagai karyawan BRI. Hal ini akan kami bidik dari segi pidananya; -------------------------------------

24. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, selama akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak ada keterbukaan mengenai administrasinya, sangat berbeda sekali pada saat Penggugat mengajukan Kredit dengan PT.Bank BJB; --------------------------25. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Kredit dengan PT. Bank Jabar Banten (BJB), maka Penggugat diberikan salinan atas Akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dari PT.Bank BJB selaku

Kreditur, akan tetapi setelah over kredit dengan

Tergugat I, Tidak Demikian Adanya; ---------------------------------------------26. Bahwa perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, tertuang dalam Hak Tanggungan No.1244/2014. dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No.133/2014; ---------------------------------------------------27. Bahwa dalam perjaian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I masa berakhir jatuh temponya selama enam puluh (60) hari atau lina (5) tahun, maka pelaksaan lelang eksekusi tertanggal 23 Juni 2015, yang dilakukan oleh Tergugat I, dan dibantu oleh turut Tergugat I, dimenangkan oleh Tergugat II adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata; ------------------------------------------------------------------------28. Bahwa karena pelaksanaan lelang eksekusi ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu untuk memerintahkan kepada Tergugat II

turut

agar tidak mencatat atau mencoretnya nama Tergugat II

kedalam buku Surat Hak Milik No.105 Desa Cantigi Kulon; --------------------29. Bahwa dikarenakan sudah adanya eksekusi lelang, maka Penggugat akan membayar hutang kepada Tergugat I, pada saat jatuh tempo perjanjian kredit berakhir; ------------------------------------------------------------------------------30. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti yang Otentik, maka berdasarkan

Pasal 180

ayat 1

HIR

karenanya secara eksepsional


terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi; ----------------------------------------------------------------------31. Bahwa karena timbulnya perkara ini akibat adanya perbuatan dari para Tergugat maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : -------------------------------------------------------------------------------Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, serta

Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan

untuk mencegah adanya bentrokan pisik dilapangan pada saat musim tanam padi, maka sudah sepatutnya hak garap atas tanah sawah (obyek sengaketa) tersebut diberikan kepada Penggugat; -----------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusannya: ---------------------------------------------------------------------I. DALAM PROVISI : ---------------------------------------------------------------------------Menyatakan bahwa hak garap atas tanah sawah tersebut tetap dikuasai dan digarap oleh Penggugat; --------------------------------------------------------------------II. PRIMAIR : --------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------------2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum; ------------------3. Menyatakan atau memerintahkan kepada turut Tergugat III, untuk mencoret atau tidak mencatat atas nama Tergugat II kedalam buku surat hak milik nomor 105/Desa Cantigi Kulon; ----------------------------------------------------------4. Menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Blok Desa, Desa Cantigi Kulon Kec.Cantigi Kab.Indramayu adalah merupakan masih hak garap dan milik NY.SAKINAH, yang masih sebagai hak tanggungan kepada Tergugat I; --------------------------------------------------------------------------------------------------5. Menyatakan proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat I serta Tergugat II adalah Tidak Sah secara Hukum; ----------


6. Menetapkan bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Cantigi dengan SHM No. 105/Desa Cantigi Kulon, atas nama : Ny.Sakinah masih merupakan hak jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I; -------------------------------------7. Menyatakan kepada Penggugat untuk membayar lunas hutangnya kepada Tergugat I, pada masa berakhirnya perjanjian kredit No.0003057-SPK-72680313., tertanggal 27 Maret 2015; --------------------------------------------------------8. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------9. Menyatakan putusan ini dapat dilakasanakan terlebih dahulu / putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad); -----------------------------------------------------10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; ----------------ATAU: Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya; ------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut : -----------------------------Jawaban Tergugat I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----------------DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------I.

MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT; -----------------------------------------------

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO; ----------------------------------------------------1. Bahwa, sebagaimana Posita PENGGUGAT dalam perlawanannya telah meminta kepada majelis yang pada intinya untuk memutuskan MENYATAKAN PELAKSANAAN LELANG tanggal 23 Juni 2015 TIDAK SAH yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I berdasarkan permohonan TERGUGAT I dan agar dilakukan proses pencoretan pencatatan balik nama SHM No. 105/Desa Cantigi Kulon oleh TURUT TERGUGAT III kepada atas nama TERGUGAT II, dimana notabene tuntutan tersebut adalah merupakan perlawanan terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara; -----------------------------------------------------Maka sudah layak dan sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, dan yang berwenang adalah Peradilan tata Usaha Negara; -----------------------2. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara


menyebutkan bahwa: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah

badan

atau

pejabat

yang

melaksanakan

urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ------------------------------------------------------------------------------Penjualan lelang ekseskusi hak tanggungan atas SHM No. 105/Desa Cantigi Kulon adalah berdasarkan Surat Penetapan Lelang dan Risalah Lelang yang diterbitkan TURUT TERGUGAT I dan proses balik nama SHM No. 105/Desa Cantigi Kulon menjadi atas nama TERGUGAT II oleh TURUT TERGUGAT III yang notabene adalah merupakan instansi Tata Usaha Negara. Hal ini juga membuktikan bahwa Penetapan

Lelang

tersebut berarti juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa, karena yang merupakan pokok perkara adalah mengenai penjualan Lelang oleh TURUT TERGUGAT I dan proses balik nama sertipikat hak milik oleh TURUT TERGUGAT III yang nota bene merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena perkara a quo adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------II. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF; --------------------------------------------------

Pengadilan Negeri Indramayu Tidak Berwenang untuk Mengadili perkara a quo; --------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa, Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------

Bahwa antara RONI/ PENGGUGAT selaku debitur dalam perkara a quo dengan TERGUGAT selaku Kreditur telah ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 0003057-SPK-7268-0313 tanggal 27 Maret 2013 berikut Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak Halaman 9 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Dalam SKUPK tersebut disepakati, bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit oleh para pihak telah dipilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di

Kantor

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatan,

sebagaimana tercantum pada Pasal 11 poin 15-16 SKUPK; ----------------

Oleh karena itu, jika PENGGUGAT bermaksud mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I sehubungan dengan pelaksanaan atau segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kredit, maka seharusnya gugatan didaftarkan oleh PENGGUGAT pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum yang telah dipilih, disetujui dan ditetapkan oleh para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut; ---------------------------------------------------------------------------

Bahwa jelas PENGGUGAT telah mengesampingkan kesepakatan pemilihan domisili hukum dengan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, jelas Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; --------------------------------------------------------------------------------------------------III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL); ------------------------------------------------------------------------------------------

Kualifikasi Gugatan dari PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR; -----------

1. Bahwa,

PENGGUGAT

dalam

dalil

gugatannya

telah

menyatakan

TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan, padahal lelang

eksekusi

hak

tanggungan

yang

dilaksanakan

oleh

TURUT

TERGUGAT III atas permohonan TERGUGAT I adalah merujuk pasal 6 jo. 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996, dan ditetapkan selaku pemenang lelang adalah TERGUGAT II; ----------------------------------------------------------------------PENGGUGAT tidak memerinci kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proses lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga hal ini menjadikan dalil-dali gugatan PENGGUGAT dimaksud menjadi tidak jelas/kabur, dalam memaknai arti dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, dan terlihat PENGGUGAT tidak memahaminya, sehingga dalil-dalil yang Halaman 10 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

disampaikan

oleh

PENGGUGAT

dalam

gugatan

ini

menjadi

tidak

jelas/kabur; -------------------------------------------------------------------------------------Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa : ------------------------------------------“ Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (Niet Onvankelijkverklaard). “; --------------------------------2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan dari PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan mengada-ada serta terkesan untuk mengaburkan kewajiban dan lari dari tanggungjawab PENGGUGAT sebagai Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan TERGUGAT I sebagai Kreditur, dengan melakukan upaya-upaya menghalang-halangi pelaksanaan lelang dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

aquo

dapat

menyatakan

menolak

Gugatan

PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -------------------------------------IV. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SELAKU PIHAK; -----------1. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas selaku pihak, karena terhadap objek aquo sudah beralih kepemilikan kepada TERGUGAT II melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 678/2015; -------------------------------------------------------------2. Bahwa PENGGUGAT bukan pihak ketiga, sehingga tidak termasuk pihak yang dapat menangguhkan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, hal mana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 yaitu bahwa pelaksanaan lelang hanya dapat ditunda bila ada terjadi gugatan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan obyek lelang. ------------------Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah sepantasnya menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dalam perkara a quo (Niet Onvankelijk Verklaard); --------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ------------------------------------------------------------------1. Bahwa TERGUGAT I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang Halaman 11 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I; -----------------------------------------2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT I telah sampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini; ------------------------------3. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT poin 11 sampai dengan poin 14 merupakan bukti pengakuan dari PENGGUGAT selaku Debitur dengan persetujuan Waslimah (istrinya) dengan kesadarannya dan keinginannya, telah mengajukan permohonan kredit dan telah menerima pencairan kredit dari TERGUGAT I selaku Kreditur sebesar Rp. 200.000.000 sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0003057-SPK-7268-0313 tanggal 27 Maret 2013. jangka waktu 60 bulan, terhitung tanggal 27 Maret 2013 s.d 06 April 2018 dengan angsuran sebesar Rp. 5.733.331 setiap bulan, tanggal pembayaran setiap tanggal ”6” yang dimulai tanggal 06 Mei 2013, berikut Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit; --------------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas kredit yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT I dengan persetujuan SAKINAH dan ABDUL WAHAB telah menyerahkan dan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu SHM No. 105 atas nama SAKINAH kepada TERGUGAT I untuk dilekatkan hak tanggungan, sebagaimana Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) No. 133/2014 tanggal 19 Maret 2014, dan telah diterbutkan Sertpikat Hak Tanggungan No. 1244/2014 tanggal 29 April 2014; --------------------------------------------------------Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, maka TERGUGAT I memiliki

hak

preferen

untuk

memperoleh

pelunasan

atas

hutang

PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hari terbukti Wanprestasi; ----5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT poin 15 sampai dengan poin 17, telah membuktikan adanya pengakuan ketidaksanggupan dari PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran angsuran kewajiban setiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo kepada TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT telah wanprestasi; -----------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT poin 18 sampai dengan poin 20 adalah


pernyataan yang tidak benar dan faktanya tidaklah demikian, oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas; -----------------------------------------------------------7. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT poin 21 adalah keliru dan haruslah ditolak

dengan

tegas.

Dengan

tidak

tepat

waktunya

(tidaklancar)

PENGGUGAT melakukan kewajiban angsuran, dilakukan tindakan persuatif terlebih dahulu oleh petugas TERGUGAT I, namun dikarenakan tidak ada itikad tidak baik dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan I tanggal 14 Oktober 2014 kepada PENGGUGAT untuk membayar tunggakan pokok, dan tidak ada itikad baik dari PENGGUGAT, KEMUDIAN TERGUGAT I mengirimkan kembali dan mengingatkan kepada PENGGUGAT melalui Surat Peringatan II tanggal 21 Oktober 2014 untuk membayar tunggakan pokok sebagai tertuang dalam Surat peringatan II tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa walaupun telah diberikan Surat Peringatan II, PENGGUGAT tetap tidak

mengindahkannya

menyelesaikan

dan

kewajibannya,

tidak

ada

sehingga

itikad

baik

TERGUGAT

untuk I

segera

selanjutnya

mengirimkan Surat Peringatan III tanggal 04 Nopember 2014, dengan mengingatkan agar PENGGUGAT membayar seluruh kewajibannya, dan hal inipun tetap tidak diindahkan sama sekali oleh PENGGUGAT; ------------------9. Bahwa telah diatur dan disepakati dalam SKUPK yang mengatur jika PENGGUGAT selaku Debitur terbukti wanprestasi, maka TERGUGAT I berhak mengakhiri Perjanjian Kredit, dan PENGGUGAT harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit; ------------------------------------------------------------Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 8 SKUPK yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PENGUGAT selaku debitur dengan TERGUGAT I selaku Kreditur sebagai berikut: ---------------------------------------“ Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang


telah

ditentukan

atau

lalai/tidak

memenuhi

kewajibannya

menurut

Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan”; ----------------------------------------------------------------------Pada pokoknya telah diatur dan disepakati oleh PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT I selaku Kreditur bahwa menyimpang dari jangka waktu kredit maka seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, dan provisi, wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya

kepada

PENGGUGAT

selaku

TERGUGAT Debitur

I

dan

jika

terjadi

selaku

Peristiwa

PENJAMIN

Kelalaian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 SKUPK tersebut; --------------------------------------------10. Bahwa fakta, telah terbukti secara hukum PENGGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dengan tegas dalam 1234 KUHPerdata; -----------------------------------------------11. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan sebagai kelanjutan dari Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dalam APHT telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT I sebagai pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak yang didahulukan untuk memperoleh pelunasan hutang PENGGUGAT, dengan cara menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan melalui mekanisme lelang jika PENGGUGAT / debitur ingkar janji/wanprestasi; -------------------------------Pasal 11 ayat 2 e UU No. 4 Tahun 1996, berbunyi : --------------------------------“ Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji “; -----------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janjijanji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2.e UU No. 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan jika PENGGUGAT ingkar janji/ wanprestasi; -----------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa menurut kaidah hukum, vide Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan


Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grose Akta Hipotik ex Pasal 224 HIR; --------14. Bahwa merujuk pasal 6 jo. pasal 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 TERGUGAT I selaku Kreditur diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh pelunasan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I melalui mekanisme pelelangan umum yang dilaksanakan oleh KPKNL Cirebon/ TURUT TERGUGAT I; ----------------------------------------------------------15. Bahwa waktu yang diberikan setelah tanggal Surat Peringatan III sampai dengan tanggal diajukannya permohonan lelang eksekusi hak tanggungan (+ 7 bulan) oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I tetap tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PENGGUGAT, oleh karenanya sesuai kewenangan sebagaimana UU No. 4 tahun 1996, diajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan melalui TURUT TERGUGAT I; ----------------Dan pada tanggal 23 Juni 2015 telah dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan telah ditetapkan selaku pemenang lelang adalah TERGUGAT II, sehingga berdasarkan hal tersebut maka lelang yang telah dilaksanakan tersebut sudah sesuai ketetuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT I selaku pemohon lelang/ pemegang hak tanggungan dan TERGUGAT II selaku pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum; --------------------------Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang berkeberatan diajukan proses lelang ekseskusi hak tanggungan atas objek aquo, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan lelang hanya dapat ditunda bila ada terjadi gugatan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi,

suami

atau

istri debitur/tereksekusi yang terkait

kepemilikan obyek lelang, sehingga berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tersebut maka PENGGUGAT tidak termasuk kedalam pihak yang dapat melakukan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan; ------------------------------------------------------------------------------16. Bahwa terhadap realisasi pelaksanaan lelang ekseskusi hak tanggungan, TERGUGAT I telah memberitahukan secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2015 kepada PENGGUGAT, dengan hasil bersih yang diterima TERGUGAT I dari TURUT TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 211.310.000, dan ada kelebihan

hasil

lelang

masuk

direkening

PENGGUGAT

di

kantor


TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut : ---------------------------------------

Penerimaan bersih hasil lelang

: Rp. 211.310.000,-

-

Total Kewajiban kredit tgl 26 Juni 2015

: Rp. 180.660.174,-

-

Kelebihan hasil lelang

: Rp. 30.649.286,-

Dan dana kelebihan hasil lelang ini sudah disampaikan/ diinformasikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk dapat diambil kapan saja di kantor TERGUGAT I; ------------------------------------------------------------------------17. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 23 sampai dengan 25 adalah keliru dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak dengan tegas, dan mengenai hal ini akan TERGUGAT I buktikan dalam acara pembuktian; -------------------18. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 26 dan 27 adalah keliru dan haruslah ditolak dengan tegas, bahwa mengenai berakhirnya masa perjanjian kredit dapat berlaku sebelum masa berlaku perjanjian kredit sebagaimana pasal 8 SKUP, dan hal ini telah TERGUGAT I jelaskan dalam poin 9 diatas; ----------------------------------------------------------------------------------19. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT poin 28 adalah keliru dan haruslah ditolak dengan tegas, karena proses lelang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka tentunya proses balik oleh TURUT TERGUGAT III menjadi atas nama TERGUGAT II sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; ----------------------------------20. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT poin 29 telah adanya pengakuan atas objek jaminan dalam perkara aquo telah laku terjual dalam proses lelang yang telah dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I dan ditetapkan selaku pemenang lelang adalah TERGUGAT II; -------------------------------------21. Bahwa selain dan selebihnya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolek karena selain tidak berdasar juga tidak ada relevansinya; ----------------------------------22. Bahwa perlu dipahami, bahwa dana kredit yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I adalah merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada TERGUGAT I unuk dikelola dengan baik, dan atas perkara aquo TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk segera memulihkan (recovery) atas kredit macet yang telah dikucurkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; -----------------------------Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada EKSEPSI dan JAWABAN diatas, maka TERGUGAT I, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim


pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putuspan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya; ---2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan

PENGGUGAT

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke verklaard). -------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan

PENGGUGAT

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke verklaard); -------------------------------------------------------------2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; -----Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo at bono); -------------------------------------------------------------------Jawaban Tergugat II mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II; -------2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang partijn karena berdasarkan fakta secara Yuridis formil maupun materiil bahwa yang diikat dengan Hak Tanggungan atas piutangnya Penggugat Principal pada Kriditor Tergugat I (i.c. Perbankkan PT. Bank BTPN ) sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1244/2014 adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 105 / Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu atas nama SAKINAH (i.c. selaku Debitur penjamin atas piutangnya Penggugat principal pada Tergugat I) hal ini juga Penggugat dalam dalil gugatan di posita maupun petitumnya bahwa benda yang diikat dengan hak tanggungan atas nama SAKINAH akan tetapi oleh Penggugat tidak dimaksukkan sebagai Partijn baik sebagai Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugatoleh karenanya gugatan Penggugat kurang partijn pihaknya sehing ga mengandung cacat Plurium Litis Consortium oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk


Verklard ) sebagaimana dalam Putusan MARI No.1566 K/Pdt/1983 yang menyebutkan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang mengandung cacat Plurium Litis Consortium “ sehingga gugatan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard); ------3. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan isinya kabur (obscuur libel) serta rancu karena dari posita point 13 dan point 37 sangatlah bertentangan dimana Penggugat mendalilkan dalam point 13 mendalilkan pada bulan Maret 2013 Penggugat mendapatkan kredit dari Tergugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran selama enam puluh (60) bulan atau selama (5) tahun akan tetapi dalam point 27 didalilkan oleh Penggugat masa jatuh temponya selama enam puluh (60) hari sehingga kebenarannya dalil gugatan tersebut yang mana apakah enam puluh (60) bulan atau enam puluh (60) hari, maka gugatan yang demikian tersebut adalah tidak terang atau isinya kabur karena formulasi gugatan yang tidak jelas padahal menurut Hukum Acara Perdata gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk) oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel) maka sangatlah patut untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu; ---------------------------------------4. Bahwa gugatan Penggugat tidak singkron dan tidak akurat serta kontradiksi karena dalam Posita gugatan tidak didalilkan tentang masih suatu hak garap NY.SAKINAH (i.c. tidak masuk dalam Partijn) akan tetapi dalam Petitum gugatan Penggugat meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyatakan merupakan masih hak garap dan milik NY.SAKINAH yang masih sebagai hak tanggungan kepada Tergugat I oleh karenanya gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur (Obscuur) karena antara Posita dengan Petitum tidak saling menunjang oleh karenanya gugatan tersebut sangatlah patut untuk tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklard oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu karena gugatan tersebut obscuur libel; ----------------------------------5. Bahwa gugatan Penggugat adalah ilusionir dan sangat sia-sia karena sebagaimana bunyi Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010

jo.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

106/PMK.06/2013 bahwa Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan Pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat lelang paling lama sebelum lelang dimulai sedangkan i.c Penggugat


mengajukan gugatan setelah adanya pemenang lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimana lelang eksekusi atas Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Barat KPKNL Cirebon atas benda jaminan telah dilakukan lelang dengan suatu Prosedur sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Lelang ( Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 :189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 : 3 ) jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106 / PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174 / PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010, oleh karenanya suatu gugatan Penggugat yang ilusionir sangatlah patut untuk dikesampingkan dan selanjutnya gugatan tersebut sudah patut dan layak untuk tidak dapat diterima; -----------------------------------Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memberikan putusan : -----

Menolak

gugatan

Penggugat

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini; ------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu berpendapat lain maka : ------------------------------------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI); ----------------------------1. Bahwa

Tergugat

II menyangkal

dalil-dalil

yang dikemukakan

oleh

Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dan jelas; -----------------------------------------------------2. Bahwa mohon agar supaya dalil-dalil Tergugat II dalam eksepsi dapat dianggap termuat dan merupakan dalil-dalil Tergugat II dalam Pokok Perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan mendalilkan bahwa Tergugat II Principal memenangkan lelang dari suatu lelang yang sah berdasarkan aturan prosedur lelang eksekusi atas benda jaminan yang diikat oleh


Sertipikat Hak Tanggungan yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan ( Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ). Dimana Undang-undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang

tata

cara

apabila

terjadinya

keadaan

wanprestasi (tidak

membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya,

sedangkan

dalam perkara aquo Penggugat dikatagorikan selaku Debitur dalam keadaan Wanprestasi oleh karenanya Pihak Perbankkan (i.c.PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk UMK Area Pantura Tergugat I ) yang dalam hal ini selaku Kriditur secara Undang-Undang dan Peraturan kewenangannya berhak mengajukan Lelang Eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL Cirebon ) oleh karenanya Tergugat I mengajukan permohonan Lelang di (KPKNL Cirebon ) atas benda jaminan milik Penggugat yang sebagai Debitur Penjaminnya SAKINAH atas benda jaminan tersebut sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Peraturan yang terkait mengenai Lelang atas benda jaminan selanjutnya KPKNL Cirebon memberikan suatu surat kepada Debitur dan Debitur Penjamin bahwa atas benda jaminan piutangnya akan dilakukan Lelang Eksekusi dan setelah tidak mengindahkan atas pemberitahuan tersebut KPKNL Cirebon mengumumkan Lelang Eksekusinya pada khalayak Masyarakat melalui media cetak dan pada waktu Pengumuman Lelang Pertama tidak ada peserta Lelangnya Lalu KPKNL disusul dengan suatu prosedur kedua yang dilakukannya sama dengan prosedur Lelang Pertama lalu akhirnya Tergugat II menjadi pemenang lelangnya i.c suatu pemenang lelang yang sah secara hukum dan Undang-Undang tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung Unsur-unsur sebagai berikut : -------1. Adanya suatu perbuatan; --------------------------------------------------------------2. Perbuatan tersebut melawan hukum; -----------------------------------------------3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; -----------------------------------------------4. Adanya kerugian bagi korban; --------------------------------------------------------5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; --------------Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut : -------------------------------------------------Halaman 20 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; -------------------b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau; ------------c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; d. Perbuatan yang betentangan dengan kesusilaan (goedezeden) atau; -----e.

Perbuatan

yang

bertentangan

dengan

sikap

yang

baik

dalam

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bahwa dalam perkara aquo Tergugat II principal melakukan mengikuti Lelang Eksekusi atas benda jaminan di KPKNL Cirebon sesuai dengan suatu prosedur lelang eksekusi itu sendiri dimana Tergugat II Principal melakukan perbuatannya mengikuti lelang sebagaimana pengikutan lelang yang diwajibkan oleh hukum perbuatan Tergugat II principal sebagai warga Negara mempunyai hak untuk dapat ikut dalam suatu Lelang eksekusi tersebut karena Tergugat II adalah warga Negara yang tidak dinyatakan blacklist dalam suatu mengikuti Lelang Eksekusi oleh karenanya Tergugat II Principal secara Dejure dan Defacto perbuatannya dalam mengikuti suatu Lelang Eksekusi di Kantor KPKNL Cirebon hingga menjadi pemenang Lelangnya bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena bentuk macam yang mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Principal apakah bentuk perbuatan

melawan

hukum

Nofeasance,

Misfeasance,

atau

Malfeasance, karena dari bentuk macam perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo terhadap diri Tergugat II principal tidaklah ada hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti; ------------------------------------4. Bahwa dalil posita gugatan penggugat dari point 1 hal 2 hingga point 22 hal 5 suatu dalil kamuflase alibi dimana dalil kamuflase alibi Penggugat tersebut tidak mempunyai suatu hubungan hukum ( rechts betrekking ) antara Penggugat Principal dengan Tergugat II Principal

karena dalil tersebut

merupakan suatu cerita yang tidak mempunyai suatu kapasitas dasar hukum dari suatu dalil dalam suatu gugatan dimana dalam suatu adagium hukum seseorang dapat menuntut seseorang lainnya haruslah mempunyai suatu hubungan hukum yang saling mengikat satu dengan lainnya sedangkan dalam dalil posita tersebut salah satunya tidak ada yang mendalilkan suatu hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II Principal oleh karenanya dalil tersebut suadh sangat patut dan layak untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara ini; ------------------Halaman 21 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

5. Bahwa dalil posita gugatan penggugat dari point 1 hal 2 hingga point 22 hal 5 semestinya dan selayaknya secara hukum dan Undang-Undang dilakukan oleh Penggugat sebelum pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Cirebon untuk menunda suatu Pelelangannya akan tetapi dalil tersebut digunakan oleh Penggugat setelah Pengumuman Lelang yang dilakukan sudah 2 (dua) kali dan sudah ada pemenang Lelang yaitu Tergugat II Principal oleh karenanya Tergugat II Principal mengikuti Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Cirebon sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku dan suatu lelang yang telah

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

serta

dimenangkan oleh Pembeli Lelang yang beritikad baik maka Lelang tersebut tidak dapat dibatalkan Vide Yurisprudensi MA-RI No.323/K/Sip/1968; --------6. Bahwa Penggugat mendalilkan di point 23 hal 5 dimana adanya suatu permainan dan persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibantu oleh Turut Tergugat I dalam hal Proses Lelang tidak transparan, bahwa tidaklah benar proses lelang tersebut tidak transparan karena proses lelang tersebut dilalui dengan melalui suatu dengan suatu pengumuman lelang melalui media cetak di harian Radar Cirebon tanggal 7 Mei Tahun 2015 yang diumumkan oleh PT. Bank BTPN ,Tbk UMK Area Pantura pada tanggal 16 Juni 2015 dan didalam Pengumuman Lelang yang diketahui seluruh khalayak Masyarakat tersebut tertulis Pelelangan 1(satu) bidang Tanah

dan

Bangunan

sesuai

SHM

No.105

Luas

Tanah

7.353 M2 tercatat atas nama SAKINAH terletak di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu atas nama Debitur RONI ( Penggugat

principal)

dan

harga

Limitpun

ditentukan

sebesar

:

Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menyetorkan uang jaminan sebesar : Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat II Principal mengetahui adanya pengumuman lelang tersebut lalu Tergugat II mengikuti prosedur akan adanya lelang tersebut yang dilaksanak pada KPKNL Cirebon ( Turut Tergugat I ) setelah prosedurnya ditempuh pelelang tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dengan memakai aturan Prosedur lelang yang dilaksanakan KPKNL Cirebon sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Lelang ( Vendu Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 :189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 : 3 ) jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Halaman 22 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106 / PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174 / PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 dan selanjutnya Tergugat II sebagai pemenang lelangnya jadi ketidak transparan yang bagaimana apabila dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak transparan menurut Penggugat karena semua prosedur lelangnya dilakukan dengan cara transparan dan dengan cara-cara sesuai dari apa yang diatur dalam aturan hukum dan Undang-Undang, sedangkan masalah Perjanjian kredit belum jatuh tempo Bank mempunyai kewenangan walaupun kredit belum berakhir jatuh tempo apabila debitur dinyatakan cacat dan tidak mampu untuk membayar lagi atas piutangnya maka Bank selaku kreditur dapat melakukan permohonan Lelang atas suatu benda jaminan piutang yang telah diikat dengan suatu Sertipikat Hak Tanggungan ke KPKNL dimana Wilayah benda jaminan merupakan Wilayah KPKNL tersebut i.c KPKNL Cirebon; ------------7. Bahwa dalam suatu aturan pelaksanaan lelang penawaran yang dilakukan dalam suatu lelang eksekusi benda jaminan mengacu kepada UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad

1941:3

jis

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

:

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106 / PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174 / PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 dan begitupun dengan Peraturan pada Bank BRI sendiri tidaklah adanya larangan untuk mengikuti Pelelangan bagi seorang Karyawan Bank BRI atau Kepala Unit BRI di Wilayah Indramayu dalam suatu Pelelangan terhadap benda jaminan piutang dari salah satu diluar benda jaminan milik BRI sedangkan mengacu pada peraturan lelang tersebutpun tidaklah ada larangan seorang Karyawan atau Pegawai BRI atau Kepala Wilayah BRI Unit untuk tidak boleh mengikuti pelelangan karena dalam aturan Lelang tersebut yang dilarang adalah Orang atau badan hukum/badan usaha yang masuk dalam daftar pihak yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang (blacklist) tidak disahkan keikutsertaannya menjadi Peserta Lelang; ----------------------Halaman 23 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

8. Bahwa mengenai harga jual lelang tidak sesuai dengan harga umum terlalu rendah dengan harga taksiran menurut Penggugat terlalu murah yang seharusnya seharga Rp.500 s/d 600 juta rupiah sedangkan harga lelangnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tergugat II jelaskan bahwa lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah Lelang hak tanggungan sebagaimana Pasal 6 Undang Undang Nomor No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah nilai obyek yang akan dilelangnya dibawah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga tidak wajib dengan suatu penilaian harga limit yang dilakukan oleh independent yang melakukan penilaian harga limit dimana harga penentuan nilai limit ditentukan oleh Pihak

Pemohon

Lelang

dan

Pelaksana

lelang

dengan

penilaian

berdasarkan suatu harga yang ada didalam harga limit pelelangan tersebut pada Kantor KPKNL Cirebon oleh karenanya harga lelang tersebut tidak dapat disamakan dengan suatu harga dengan harga menjual sendiri; --------9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Principal berkecimpung dalam bisnis lelang melelang dalil tersebut tidak ada korelasinya terhadap perkara aquo oleh karenanya sudah sangat patut tidak dipertimbangkan karena kalaupun Tergugat II principal ikut dan masuk sebagai peserta lelang diluar suatu pekerjaan sehari-harinya di salah satu Perbankkan Bank Rakyat Indonesia didalam aturan Pegawai Bank Rakyat Indonesia diatur dalam suatu kode etik dari Bank Rakyat Indonesia sendiri dalam suatu aturan Dirut Bank BRI dan dalam aturan di BRI tidak ada larangan Pegawai BRI yang ikut lelang benda jaminan piutang pada salah satu perbankkan diluar Bank BRI adapun ketidak bolehan ikut lelang benda jaminan apabila benda jaminan tersebut milik agunan di Bank BRI sedangkan mengenai identitas Tergugat II yang pekerjaannya di KTPnya adalah Wiraswasta KTP tersebut sudah lama terjadi pekerjaannya Wiraswasta dan bukan hanya Tergugat II principal saja yang didalam KTP nya pekerjaannya Wiraswasta akan tetapi teman-teman lainnya didaerah Tergugat II Principal berada banyak yang pekerjaannya Swasta dan Wiraswasta yang status pekerjaannya bukan PNS Dan ABRI karena Pegawai Bank BRI bukanlah PNS sehingga di Form pengisian di Disduk tidak ada ditemukan pekerjaannya Pegawai BRI hal itu bukanlah kewenangan Tergugat II dalam suatu penerbitan E KTP akan tetapi kewenangan dari Disduk Kabupaten Indramayu yang jelas Tergugat II principal secara dejure maupun defacto tidaklah pernah membuat Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

pengelabuan data Disduk dalam suatu pembuatan E KTP oleh karenanya KTP milik Tergugat II Principal adalah benar-benar asli dan tidak dipalsukan; ------------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa korelasi Administrasi perbankkan dari setiap Bank berbeda-beda aturan administrasinya sedangkan keterbukaan suatu administrasi jelas hal itu sudah diatur dalam suatu aturan Bank Indonesia bahwa adanya suatu rahasia perbankkan yang tidak dapat setiap orang dapat membuka suatu administrasi perbankkan dengan kemauannya sendiri akan tetapi suatu perjanjian dan pembuatan Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan perjanjian lainnya tentang suku bunga serta apabila debitur dalam keadaan tidak sanggup membayar hal itu sudah pasti dan selayaknya secara hukum dan UU telah diberitahu oleh Notaris dan PPAT dimana suatu perjanjian tersebut dibuat dan hak dari Debitur dapat memintanya pada Notaris / PPAT yang membuat perjanjian pengikatan kredit serta atas Agunannya telah dipasang hak tanggungan dan apabila Penggugat seolah-olah ada suatu penutupan dalam suatu administrasi piutangnya Penggugat Principal dalil tersebut adalah dalil yang tidak mempunyai dasar sebagai dasar dalil posita dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat ; 11. Bahwa untuk meminta suatu salinan atas akta perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak tanggungan hal itu menjadi haknya Penggugat principal karena secara hukum apabila hak itu tidak digunakan maka hal itu menjadi beban dan tanggung jawab konsekwensi dari Penggugat principal sendiri yang tidak dapat membawa akibat pada pihak Tergugat II principal; 12. Bahwa dalil posita Penggugat di point 27 hal 6 adalah dalil yang sangat eror dan ngawur karena didalam dalil tersebut disebutkan waktu (60) enam puluh hari disamakan dengan waktu (5) tahun sedangkan mengenai masa berakhirnya jatuh temponya antara Kriditur dengan debitur telah diikat dalam suatu kesepakatan ikatan perjanjian yang memenuhi dalam pasal 1320 BW dimana dalam suatu Perjanjian antara Kriditur dengan debitur telah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : ----------------------------------------------a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. b. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan. c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal. Dan didalam suatu perjanjian kredit antara Penggugat Principal dengan Tergugat

I

telah

memenuhi

suatu

azaz

kebebasan

berkontrak


(konsensualitas) sebagaimana bunyi dalam Pasal 1338 BW dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian mana tidak dapat ditarik kembali selain dengan suatu kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dimana perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan dalam perkara aquo kreditur telah melakukan langkah-langkah sebagaimana atas langkah Surat edaran Bank Indonesia Nomor : 26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993 dimana Tergugat I telah mengambil langkah Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring namun langkah pihak Tergugat I tersebut sudah barang tentu secara dejure ditempuh oleh Tergugat I selaku Kriditur namun rupanya langkah Tergugat I tersebut Pihak Penggugat Principal dianggapnya suatu biasa-biasa saja karena beranggapan masa habis kreditnya belum selesai padahal pihak perbankkan apabila suatu langkah-langkahnya ditempuh namun tidak dihiraukan maka pihak perbankkan menganggap debiturnya bukan debitur yang baik dan debitur tersebut sudah tidak mempunyai lagi untuk dapat melakukan membayar lunas piutangnya maka Kriditur ( Tergugat I PT.Bank BTPN,Tbk ) sesuai dengan pasal 20 ayat 1.b Undang-Undang Hak Tanggungan Bank mempunyai kewenangan “apabila debitur cidera janji maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam Sertpikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului darpada kreditur lain, oleh karenanya lelang eksekusi tertanggal 23 Juni 2015 yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan dimenangkan dalam lelang eksekusinya oleh Tergugat

II

principal

bukanlah

suatu

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana dalam criteria pasal 1365 KUHPerdata karena Tergugat II principal atas perbuatannya sudah sesuai dengan suatu prosedur yang tidak masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHperdata; -----------------------------------------------------------------13. Bahwa Pelaksanaan lelang eksekusi atas obyek benda jaminan piutang debitur Penggugat Principal dengan Debitur Penjamin Ny.SAKINAH terhadap benda yang dilakukan eksekusi atas tanah sesuai SHM No.105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama SAKINAH terletak di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Halaman 26 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

Cantigi Kabupaten Indramayu atas nama Debitur RONI ( Penggugat principal ) telah dilakukan sesuai sebagaimana prosedur pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda jaminan yang telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan untuk memenuhi suatu penyelsaian atas piutang penggugat principal sudah dilaksanakan dengan tepat dan benar karena memakai dengan cara-cara prosedur yang dapat dibenarkan oleh hukum dan aturan Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan suatu prosedur lelang maka jelaslah lelang tersebut adalah sah dan benar sehingga pemenang lelang i.c. Tergugat II principal sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PP No.24 / 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana Tergugat II principal telah merobah atas hak tanah dari hasil lelangnya dari atas nama SAKINAH menjadi atas nama WARYO ( Tergugat II principal) telah sesuai dengan suatu prosedur hukum dan aturan Undang-Undang karena Sdr.WARYO (Tergugat II principal) melakukan pemindahan hak atas tanah aquo didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu dengan pembuktian Kutipan Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dimana Risalah Lelang tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan suatu Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasa digunakan sebagai salah satu dasar untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan i.c. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu oleh karenanya terhadap pembeli lelang Tergugat II principal adalah pembeli lelang yang beritikad baik maka wajib diberikan perlindungan hukum; ------------------------14. Bahwa dalil gugatan di point 29 hal 6 penggugat dalam positanya telah mengakui sudah terjadinya lelang eksekusi akan tetapi penggugat meminta untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I pada saat jatuh tempo perjanjian kredit maka hal itu suatu permintaan yang imposibel dilakukan karena suatu lelang eksekusi tidak dapat dengan serta merta membalikkan dengan begitu saja terkecuali permintaan penggugat tersebut sebelum lelang dilaksanakan dan waktu nya ditentukan menurut cara dan prosedur secara Undang-Undang dan Peraturan yang ada sehubungan dengan suatu permohonan tersebut; ----------------------------------------------------------------------15. Bahwa gugatan penggugat atas bukti autentik nya sudah jelas diragukan oleh karenanya tidak memenuhi suatu syarat criteria dalam Pasal 180 ayat 1 HIR karenanya sangatlah tidak mungkin untuk permintaan putusan yang serta merta ( uitvoerbaar bij vooraad ) begitupun Mahkamah Agung dalam SEMA nya agar Hakim tingkat Pertama haruslah hati-hati dan meminimal Halaman 27 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

mungkin atas Putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) oleh karenanya permintaan Putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dari Penggugat tersebut sangat patut untuk dikesampingkan dan selanjutnya ditolak karena tidak mempunyai suatu dasar dengan kepentingan yang mendesak dan tidak didukung dengan suatu bukti yang valid; ---------------------------------------Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan Mengadili dalam Perkara

ini berkenan

memberikan Putusan : ----------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan dari Penggugat

seluruhnya

atau setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima; --------------------------------------------------------

Menyatakan menurut Hukum dan Undang-Undang bahwa Tergugat II principal adalah

Pemenang Lelang yang beritikad baik dan benar dan

prosedur mengikuti lelangnya sudah sesuai dengan aturan hukum dan Undang-Undang serta Peraturan Lelang dalam suatu prosedur lelang eksekusi atas benda jaminan yang dilakukan lelang eksekusi oleh karenanya Tergugat II tersebut patut diberikan perlindungan hukum; ---------

Menyatakan oleh karena Tergugat II Principal adalah pemenang lelang yang sah dan dibenarkan oleh hukum dn aturan Undang-Undang serta Peraturan Lelang maka secara hukum dan Undang-Undang berdasarkan Pasal 41 ayat (1) PP No.24 / 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Tergugat II principal di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu yang meminta atas hak tanah sawah dari hasil lelangnya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL ) yaitu terhadap tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 ( tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi ) tercatat atas nama SAKINAH terletak di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu tersebut yang perobahannya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 678/2015 sehingga oleh karena itu Sertipkat Hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) dari atas nama SAKINAH menjadi atas nama WARYO adalah sah dan sudah benar secara hukum dan Undang-Undang; -------------

-

Menyatakan oleh karena tanah sawah aquo sebagaimana Sertipkat hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) sudah menjadi Hak Milik WARYO ( Tergugat II principal) maka oleh karenanya saudara WARYO berhak melakukan penanaman padi


atau penanaman apa saja atau berbuat apa saja diatas tanah aquo tersebut dan berhak juga mengoper alihkan atau menjualnya atas tanah sawah tersebut kepada siapapun; -----------------------------------------------------------------

Menyatakan melarang Penggugat Principal atau siapa saja untuk berbuat sesuatu diatas tanah sawah aquo sebagaimana Sertpikat Hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama WARYO ( Tergugat II Principal) tanpa seijin dan sepengetahuan WARYO ( Tergugat II Principal) dan apabila Penggugat principal atau siapa saja melakukan penggarapan atau melakukan aktifitas diatas tanah sawah aquo maka Tergugat II Principal ( WARYO ) untuk pengusirannya dapat dibantu oleh Kepolisian Negara R.I dan atau dibantu dengan Sat Pol PP atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; --------

-

Menghukum Penggugat Principal atau siapa saja untuk tunduk dan patuh atas bunyi dari Putusan ini; ----------------------------------------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini; -------------------------------------------------------------------------------

III. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (DALAM PROVISI); -------------------Bahwa oleh karena Tergugat II adalah pemenang lelang eksekusi terhadap sita eksekusi tanah sawah yang menjadi obyek jaminan piutang Penggugat pada PT.BANK BTPN, Tbk, UMK Area Pantura sebagaimana obyek jaminan tanah sawahnya berupa Sertipikat hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama SAKINAH terletak di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu yang diselenggarakan oleh penyelenggara lelang Kantor KPKNL Cirebon yang setelah lelang dilakukan roya dan balik namanya menjadi atas nama WARYO ( tergugat II Principal ) berdasarkan kutipan Risalah Lelang dari Kantor KPKNL Cirebon Nomor : 678/2015 tanggal 02 Juli 2015 akan tetapi WARYO ( Tergugat II principal ) hingga saat ini penggarap lahan tanah sawah yang disurauh WARYO ( Tergugat II principal ) tidak dapat melakukan penggarapan atas lahan tanah sawah dari hasil lelang tersebut oleh karenanya untuk menghidari kerugian yang lebih mendalam lagi dari WARYO ( Tergugat II principal ) yang tidak dapat menggarap atas lahan tanah sawah hasil lelangnya maka Tergugat II memohon dan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu sebelum putusan akhir agar memberikan putusan yang berupa putusan provisi dengan melakukan tindakan pendahuluan bahwa yang berhak melakukan penggarapan diatas tanah sawah aquo adalah


Tergugat II principal dan oleh karenanya apabila Tergugat II tidak dapat melakukan penggarapan diatas tanah aquo maka Tergugat II dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dibantu juga oleh aparat lainnya baik sipil maupun militer; ----------------------------------------------IV. DALAM REKONPENSI; -----------------------------------------------------------------1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan konvensi dianggap termuat dalam rekonvensi ini; -----------------------------------------------2. Bahwa Penggugat principal Rekonpensi semenjak menjadi pemenang lelang atas tanah sawah aquo sebagaimana Sertipkat hak Milik Nomor : 105 seluas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) hingga tanah sawah tersebut sudah menjadi atas nama Hak Milik WARYO ( Tergugat II principal dalam Konvensi Penggugat dalam rekonpensi ) dalam melakukan penggarapannya selalu dihalang-halangi oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonpensi sehingga Penggugat principal Rekonpensi akibat dihalang-halangi penggarapan atas lahan tanah sawah aquo

tersebut oleh Penggugat principal konvensi Tergugat

dalam

rekonpensi maka Penggugat Principal Rekonpensi Tergugat II Principal Konvensi menderita kerugian akibat tidak dapat digarapnya lahan tanah sawah aquo yang sudah menjadi hak milik Penggugat Principal Rekonpensi Tergugat II Principal Konvensi ( sudah menjadi hak milik WARYO ) kerugian mana ditaksir sebesar apabila digarap oleh Penggugat Principal Rekonpensi Tergugat II Principal Konvensi ( sudah menjadi hak milik WARYO ) mendapatkan hasil sebesar 9 Ton padi gabah kering apabila panen yang ditaksir uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah ) sekali panen namun sampai saat ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat principal konvensi Tergugat dalam rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II konpensi tidak dapat melakukan penggarapannya oleh karenanya Penggugat Principal Rekonpensi Tergugat II Principal Konvensi merasa dirugikan oleh Penggugat principal dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------3. Bahwa perbuatan Penggugat principal konvensi Tergugat dalam rekonpensi yang

menghalang-halangi

serta

melarang

melakukan

penggarapan

terhadap tanah sawah aquo terhadap diri Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II konpensi sangatlah jelas bahwa perbuatan Penggugat principal konvensi Tergugat dalam rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum


karena melanggar hak subyetif orang lain yaitu hak subyektif Penggugat dalam rekonpensi Tergugat II Konpensi; ----------------------------------------------4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menurut Yurisprudensi tetap MA-RI ada 4 (empat) kriteria mengenai perbuatan melawan Hukum yaitu : --------------------------------------------------------------------1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; 2. melanggar hak subyektif orang lain ; 3. melanggar kaidah tata susila ; 4. bertentangan dengan azas kepatutan yang terdapat dalam Masyarakat Dan Tergugat dalam Rekonpensi Penggugat dalam Konpensi memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum tersebut sehingga Penggugat Rekonpensi wajar meminta ganti rugi terhadap Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah kerugian materil sebesar

Rp. 45.000,000,- (empat

puluh lima juta rupiah) ditambah dengan kerugian imateriil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah)

karena Penggugat

Konpensi

Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum ; 5. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai

dugaan dan sangka yang

beralasan terhadap Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi yang akan mengalihkan atau mengasingkan barang-barang miliknya baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa rumah tinggal milik Penggugat dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi yang terletak di Blok Desa RT.05/RW.03 Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu maka mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Indramayu untuk meletakkan sita jaminan ( Conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Penggugat dalam Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas; -----------------------------------------------------Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat II dalam konvensi Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan Mengadili dalam Perkara ini berkenan memberikan Putusan : ------------------PRIMAIR : ------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan dalam Rekonvensi tersebut diatas untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu atas permohonan


Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II dalam Konvensi terhadap barangbarang milik Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonpensi; -----3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat Konpensi Tergugat dalam Rekonpensi telah

melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah

sawah yang sudah sudah diikat dengan jaminan piutang oleh PT. Bank BTPN, Tbk dan atas tanah sawah sebagaimana Sertpikat Hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama SAKINAH terletak di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu sudah dilakukan lelang eksekusi oleh KPKNL Cirebon dan pemenang lelang eksekusinya Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II dalam Konvensi akan tetapi Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam rekonpensi masih solah-olah miliknya dan tidak mau melepaskan atas suatu penggarapannya padahal tanah sawah aquo tersebut bukan menjadi hak miliknya atau tidak lagi milik orang tuanya yang bernama SAKINAH akan tetapi telah menjadi milik Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II dalam Konvensi berdasarkan pembelian lelang pada KPKNL Cirebon dan lelang tersebut sah dan benar secara hukum dan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaan lelang; -----------------------------4. Meletakkan sita jaminan atas rumah milik Tergugat Rekonpensi Penggugat Konvensi yang terletak di Blok Desa RT.05/RW.03 Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu; -------------------------------------------5. Menyatakan sah secara Hukum dan Undang-Undang telah terjadi Jual-Beli secara lelang yang dilakukan oleh pelaksana lelang Kantor KPKNL Cirebon dengan Penggugat dalam Rekonpensi

Tergugat II dalam Konvensi

terhadap tanah sawah sebagaimana Sertpikat Hak Milik Nomor : 105 Luas Tanah : 7.353 M2 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama SAKINAH terletak di Desa Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu oleh karenanya peralihan hak milik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan kabupaten Indramayu menjadi atas nama WARYO (Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II dalam Konvensi) adalah sudah benar dan tepat karena permohonan balik namanya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 678/2015 hal itu sudah sesuai sebagaimana yang diisaratkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) PP No.24 / 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; ---------------6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi Tergugat II


Konvensi akibat ulah perbuatan melawan Hukum dari Tergugat Rekonpensi Penggugat

dalam

Konvensi

tersebut

sebesar

kerugian

Materil

Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi Penggugat dalam Konvensi harus membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat II dalam Konvensi dengan cara sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang patut dan diterima oleh Penggugat Rekonpensi Tergugat II dalam Konvensi secara wajar; -----7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding Kasasi maupun verzet (Uit Voorbaar Bij voor raad); --------------------8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini rekonpensi ini; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain maka; --SUBSIDAIR : --------------------------------------------------------------------------------------Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ek aequo et bono); ------------------------------------------------------------------------------------------------Jawaban Turut Tergugat I menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI; -------------------------------------------------------------------------------Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----------------------------------------1. Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai Pihak Dalam Perkara (Eksepsio Persona Standi In Judicio); -------------------------------------------------------------a. Bahwa pada halaman 1 Surat Gugatan, Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sebagai persoon tanpa mengaitkan instansi atau unit atasan Turut Tergugat I; ---------------------------------------------------------------b. Perlu Turut Tergugat I jelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah


Jawa Barat. Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya; -c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat, sehingga gugatan tersebut kurang sempurna. Maka demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan pasal 6 angka 1 dan 3 RV tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad); ----------------------------------------------------------------------------------2. Exceptio Gugatan Kabur (Obscuur Libel); ----------------------------------------a. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan tindakan-tindakan apa saja dari Turut Tergugat I yang merupakan tindakan melawan hukum; -------------------------------------------------------------b. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I; -------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); ------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ------------------------------------------------------------------1.

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; --------------------------------------------------------------

2.

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat I adalah sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat I yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan milik Penggugat berupa Halaman 34 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

SHM No.540 seluas 180 m² tercatat atas nama Kusnadi Kasminih, yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Sindang Kab. Indramayu; ----------------3.

Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan lelang tanggal 18 Desember 2014 tersebut didasarkan atas permintaan Sdr. Lanang Hasta Pribadin selaku Area midrange Manager dan Sdr. Arie Susetyo selaku Area Business Manager PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk UMK Area Pantura berkedudukan di Indramayu, sesuai Surat Permohonan Jadwal Pelaksananaan Lelang Ulang Nomor: S-001/UMK-BTPN/PANTURA/VI/ 2015 tanggal 1 Juni 2015; ------------------------------------------------------------------

4.

Bahwa pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku Debitor terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit; --------------------------------------------------------

5.

Bahwa walaupun Penggugat secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat I

tetap dan telah

melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat-surat peringatan antara lain: ------------------------------------------------------------------------------------a. Surat Peringatan I Nomor: 018/SP1/BTPN-7268/1014 tanggal 14 Oktober 2014; ----------------------------------------------------------------------------b. Surat Peringatan II Nomor: 028SP72681014 tanggal 21 Oktober 2014; -c. Surat Peringatan III Nomor: 006SP72681114 tanggal 4 November 2014. Bahkan dari surat peringatan ke-3 bulan November 2014 sampai dengan tahun 2015 yang berarti Penggugat sudah diberikan waktu yang sangat cukup untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya namun Penggugat tidak juga dapat memenuhi kewajiban angsuran kreditnya; -----------------------------6.

Bahwa mengingat Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam

melakukan

pembayaran

angsuran

padahal

telah

diberikan

teguran/peringatan secara patut oleh Turut Tergugat I I, maka berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam APHT dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Pemegang Hak Tanggungan (Turut Tergugat I I) dapat menjual barang jaminan milik Penggugat melalui pelelangan umum

dan

mengambil

hasil

penjualan

tersebut

untuk

pelunasan

piutangnya; ------------------------------------------------------------------------------------Pasal 6 UU Hak Tanggungan: ------------------------------------------------------------


“Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” ; ----------------------------------------------------------7.

Bahwa oleh karena dalam ketentuan perundang-undangan tentang Hak Tanggungan telah memberikan hak dan kewenangan bagi Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang secara lelang, maka untuk selanjutnya Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan mengajukan permohonan pelelangan kepada Turut Tergugat I; ----------------------------------------------------

8.

Bahwa terhadap objek perkara aquo pernah dilaksanakan pelelangan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon namun tidak laku terjual karena tidak ada peminat lelang dan selanjutnya dilaksanakan lelang ulang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sesuai dengan surat Nomor: Nomor: S-001/UMKBTPN/PANTURA/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 hal Permohonan Jadwal Pelaksanaan Lelang Ulang; ---------------------------------------------------------------

9.

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, selanjutnya Turut Tergugat I kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dokumen yang berupa : -----------------------1. Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit; -------------------------------------------------2. Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan; -----------------------------------3. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; -----------------------------------------------------------------------------------4. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan - peringatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur; ------------------------------------------------5. Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak; dan -------------------------------------------6. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; --------------------------------------------------------

10. Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/ 2010 “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang Halaman 36 dari 42 halaman putusan Nomor 445/PDT/2016/PT BDG

sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”; ------------------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa terbukti dalam melaksanakan formalitas hukum dan guna memenuhi azas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat (calon peserta/pembeli lelang) serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan lelang tersebut Pihak Penjual in casu Pemohon Lelang (Tergugat I) telah mengumumkan rencana lelang ulang tersebut melalui surat kabar harian Radar Cirebon yang terbit pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015; ------------------------------------------------------------12. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 telah dilaksanakan lelang atas objek perkara aquo dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon yang merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang, hal ini sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2010 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; ------13. Bahwa pada hari pelaksanaan lelang tanggal 23 Juni 2015, objek perkara aquo telah laku terjual lelang dengan Tergugat II ditunjuk sebagai pembeli lelang yang sah; -----------------------------------------------------------------------------14. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I didasarkan pada ketentuan

dan

sebagaimana

peraturan

diatur

dalam

perundangan-undangan Peraturan

Lelang

yang

(Vendu

berlaku

Reglement),

Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staasblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staasblad 1930:85 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK No.93/PMK.06/2010” jo. PMK No. 106/PMK.06/2013”); ------------------------------------------------------------------------15. Bahwa dengan demikian, mengingat pelaksanaan lelang dimaksud telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan (Turut Tergugat II) selaku pembeli lelang yang sah telah melaksanakan kewajibannya, maka terhadap pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib mendapat perlindungan hukum

sebagaimana

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

No.

323/K/Sip/1968 yang menyatakan: “Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat


dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum; ----------------------------------------------16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat I yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo; ------Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: --------------------------------Dalam Eksepsi : ----------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan patut diterima; ---



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ------------------------------

Dalam Pokok Perkara : ------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); --------



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; ---------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan

putusan pada tanggal 27 Juli 2016, Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------DALAM KONPENSI : ----------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------------

DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -------------------------------------

DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : -------------------------------------


-

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.672.000. (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); ----------------------------------Menimbang,

bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah

mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagaimana risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2016; --------------------------Menimbang, Pembanding

telah

bahwa

terhadap

menyampaikan

permohonan

memori

bandingnya

banding

yang

tersebut,

diterima

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 1 September 2016, dan telah disampaikan/diserahkan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masingmasing pada tanggal 2 September 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 September 2016 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 5 September 2016; --------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Oktober 2016, dan telah diserahkan/disampaikan secara seksama kepada Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2016; -----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Nomor

35/Pdt.G/2015/PN.Idm. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu masingmasing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2016, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Cirebon pada


tanggal 6 September 2016

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Jawa Barat; --------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------1. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya lelang atas tanah milik orang tua Pembanding/Penggugat tersebut terlalu murah, seharusnya paling rendah seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas adanya pertimbangan tersebut pihak Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dalam melakukan lelang telah melebihi kewenangan atau mal prosedur dan adanya perbuatan melawan hukum sehingga merugikan pihak debitor dalam hal ini pihak Pembanding/Penggugat; -----------------------2. Bahwa pihak Terbanding I/Tergugat I tidak memberikan kesempatan terhadap pihak Pembanding/Penggugat, terutama dalam penyelesaian kredit, bahkan sewaktu Pembanding/Penggugat meminta waktu untuk menjual kepada umum telah menutup kesempatan tersebut, padahal harganya lebih besar dari lelang yang dilakukan dan diselenggarakan oleh pihak Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I; -----3. Bahwa pihak Terbanding I/Tergugat I tidak melakukan dalam penyelesaian kreditnya, yaitu tidak memberikan solusi secara damai, padahal cara ini sifatnya wajib sebelum dilakukan penyelesaian melalui saluran hukum. Dalam pemberian kredit yang diberikan oleh pihak Terbanding I/Tergugat I kepada pihak Pembanding/Penggugat tidak dilakukan penyelesaian secara damai; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding I / Tergugat I berpendapat seluruh uraian alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas merupakan alasan-alasan yang tidak


eksepsional, mengulang ngulang dalil, tidak dapat dibenarkan menurut undangundang, sedangkan ternyata Majelis Hakim pemeriksa Perkara dalam perkara a quo telah benar dan tepat dalam menerapkan hukumnya. Putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sehingga patut dan berdasar apabila pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dijadikan dasar alasan mengajukan banding, setelah dipelajari ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena merupakan pengulangan dari surat gugatan yang telah disampaikan pada persidangan peradilan tingkat pertama, sehingga memori banding banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Indramayu

tanggal

27

Juli

2016

Nomor

35/Pdt.G/2015/PN.Idm., memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan

Negeri

Indramayu

tanggal

27

Juli

2016

Nomor.

35/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; --Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini; -----------------------------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; -----------------------------------------------------------------------------------


MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi; -------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 27 Juli 2016 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum

Pembanding

semula

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan H. Yuliusman, S.H. dan H. Edwarman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. ------------------------------------------------------------------Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Yuliusman, S.H. Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. Ttd H. Edwarman, S.H. Panitera Pengganti Ttd Asep Gunawan, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,-

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents