PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N SELA Nomor 278/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara: LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Alamat:Equity Tover Lantai 20-21 SCBD Lot.9Jin. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini dikuasakan oleh 1.ERRYL PRIMA

PUTERA

AGOES,

SH.

MH.

2.YENDI

KUSYENDI. SH. 3.NORMALINA, SH. 4.CAHYANING NURATIH WIDOWATI, SH. MH. 5.NURLATIFAH, SH. MH. 6.ABDUL MUBIN, ST. SH. MH. 7.SAMIAJI ZAKARIA,

SH.

MH.

8.

ANNISSA

KUSUMA

HAPSARI, SH. MH. 9.MARTINA PERIS STYANTI. SH. 10. DWI NUGRAHA HABSARA, SH. semuanya Jaksa

Pengacara

Negara

alamat:Jalan

Sultan

Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan baik, bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015 No.SRKA.15/KE/VII/2015 dan Surat Kuasa Subtitusi No.SK-035/G/CPN/08/2015 tanggal

25

Agustus

2015

selanjutnya

disebut

sebagai; PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

LAWAN

1. Ir.HENDRA DJAYA Bin KIE TOAN GOAN, selaku mantan Pemegang Saham PT.Bank Perkriditan Citraloka Danamandiri No. 17 Tanggal 28 Okt ber 2004, yang dibuat dihadapan

Notaris

TEDY

TRIADI,SH.

Alamat:JL.Cipaganti No.65 Kota Bandung, dalam hal ini dikuasakan oleh BENNY CHANDRA, Sarjana Hukum Advokat, beralamat kantor di Bandung pada

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 278/PDT/2017/PT.BDG.

jalan Rajawali Barat Nomor. 81, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. ISTIARSIH,SH.

Selaku

MANTAN

DIREKTUR

UTAMA

BPR

CDM,

berdasarkankan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkriditan Rakyat CitralokaDana Mandiri No. 17 Tanggal 28 Oktober2004 yang dibuat dihadapan Notaris TEDY TRIADI, SH dahulu jl. Taman Sari Bukit Bandung VI-IA RT.03/RW.13 Kel.Sindangjaya.Arcamanik Kota Bandung dan saat ini Alamat di Lembaga Pemasyarakatan KebonWaru Jalan Jakarta di Bandung, selanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. DRS.MOCH

ICHSAN

LUBIS,SELAKU

MANTAN

DIREKTUR

BPR

CDM,berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Citraloka Dana Mandiri No. 17 tanggal 28 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris TEDY TRIADI,SH.Alamat Jalan Merkuri Utara XII No. 17 RT.03/.21 Kel. Sekejati Kec.Marga Cinta Kota Bandung,Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal 8 Juni

2017, Nomor 278/PEN.PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; .

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Bandung tanggal

15 Agustus 2016 Nomor 493/Pdt.G/2015/PN.Bdg.

serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan


Negeri Bandung pada tanggal 18 Nopember 2015 dibawah Register Nomer:493/Pdt.G/2015/PN.Bdg telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : Adapun dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut : A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK I. PENGGUGAT 1. Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat LPS) adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS). LPS memiliki fungsi dan tugas antara lain menjamin simpanan nasabah penyimpan dan merumuskan menetapkan

dan

melaksanakan

kebijakan

penyelesaian

dan

merumuskan menetapkan dan melasanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. (Vide Pasal 2 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 UU LPS) ; 2. Bahwa karena LPS adalah Badan Hukum, maka LPS adalah subyek hukum dan sebagai subyek hukum LPS mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan (legitima persona standi in judicio, legal capacity to sue, atau biasa disebut legal standing); II. TERGUGAT: 1. Para Tergugat masing-masing adalah mantan Pemegang Saham, Direktur Utama, dan Direktur Perseroan Terbatas BPR CDM; 2. BPR CDM telah ditetapkan menjadi Bank Gagal yang tidak berdampak Sistemik dan

telah dicabut

Ijin Usahanya berdasarkan Surat

Keputusan Bank Indonesia Nomor : 10/10/KEP.GBI/2008 tanggal 14 Februari 2008; B. PENGGUGAT MEMPUNYAI REPENTING AN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT 1. Bahwa setelah BPR CDM dicabut izin usahanya, maka LPS memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan “(selanjutnya disebut UULPS) ”, yakni: Pasal 6 ayat (2)


(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengankewenangan: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/ataukewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. 2. Berkaitan dengan penanganan Bank Gagal oleh LPS (dalam perkara a quo adalah BPR CDM) maka LPS memiliki kewajiban untuk membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dan pembayaran kepada bank kepada para kreditur, sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 54 ayat (1) UU LPS(1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bankyang dicabut izin usahanya. Pasal 54 (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kredilur dari hasil pencairan dan/ataupenagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutansebagai berikut: a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang; b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; d. biaya

penyelamatan

yang

dikeluarkan

oleh

LPS

dan/atau

pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS; e. pajak yang terutang; f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang lidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan g. hak dari kreditur lainnya. 3. Terkait dengan dicabutnya ijin usaha BPR CDM oleh Bank Indonesia, maka LPS berwenang untuk membentuk Tim Likuidasi sebagaimana yang diatur pada : • Berdasarkan Pasal 43 UU LPS menerangkan :


“Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan lindakan sebagai berikut: a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DPasal 6 ayat (2); b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai Uyang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon

sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

perundang-

undangan; c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a”;  Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut ‘PLPS’) Nomor : 2/PLPS/2005 Tentang Likuidasi menerangkan : “Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha bank dan pembubaran badan usaha bank”; 

Pasal 5 ayat (1) PLPS Nomor : 2/PLPS/2005 menerangkan : “Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPS segera memutuskan hal - hal sebagai berikut: a. Pembubaran badan hukum bank; b. Pembentukan Tim Likuidasi; c. Penetapan status Bank sebagai ‘Bank Dalam Likuidasi ’;dan d. Penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan komisaris

4. Bahwa kewenangan LPS terkait pelaksanaan likuidasi BPR CDM didasari pada adanya surat pernyataan dari Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi BPR CDM, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: -

Surat

Pernyataan

Pemegang

Saham

Perorangan

tanggal

9

Desember 2005 atas nama Ir. Hendra Djaja yang isinya menyatakan bahwa ia berkedudukan juga sebagai Komisaris Utama; -

Surat Pernyataan Direksi tanggal 9 Desember 2005 atas nama Istiarsih SH, selaku Direktur Utama;

-

Surat Direksi CDM tanggal 9 Desember 2005 atas nama Drs. Moch Ichsan Lubis selaku Direktur;


Kewajiban membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan tersebut kepada LPS diatur pada Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS: “Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib: a) menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) s/d 3) dst 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat: i.

komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untukmematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;

ii.

kesediaan untuk berlanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

iii.

kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gaga! dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi; ”

5. Berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 4 butir ii dan iii UU LPS. Untuk memenuhi persyaratan menjadi peserta Penjaminan, setiap Bank wajib menyerahkan dokumen antara lain berupa surat pernyataan dari Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi kepada LPS yang berisi: a. Kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; b. Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila

bank

menjadi

Bank

Gagal

dan

diputuskan

untuk

diselamatkan atau dilikuidasi; Untuk itu pada tanggal 9 Desember 2005, Para Tergugat selaku Pemegang saham, Komisaris dan Direksi telah menyerahkan surat pernyataan dimaksud kepada LPS. 6. Para Tergugat selaku mantan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi BPR

CDM

berdasarkan

putusan-putusan

pengadilan

yang

telah

berkekutan hukum tetap, telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan


perbuatan pidana perbankan yang mengakibatkan kerugian BPR CDM, karenanya Para Tergugat harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BPR CDM. 7. Bahwa LPS telah mengeluarkan dana untuk penyelesaian BPR CDM sebagai Bank Gagal yang dilikuidasi sebesar Rp. 55.061.781.882,- (lima puluh lima milyar enam puluh satu jula tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Likuidasi sebesar Rp. 1.289.309.492,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)', b. Biaya gaji pegawai terutang Rp. 93.793.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)', c. Biaya pesangon pegawai Rp. 60.071.000,- (enam puluh juta tujuh puluh satu ribu rupiah)', d. Klaim penjaminan Rp. 53.618.608.390,- (lima puluh tiga milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah). 8. LPS memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian BPR CDM yang sudah dikeluarkan oleh LPS dari hasil likuidasi. Apabila hasil likuidasi tidak mencukupi, pengembalian dana penyelesaian BPR CDM tersebut dibebankan kepada Pemegang Saham, yang terbukti menyebabkanBank menjadi Bank Gagal sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 ayat (5) UU LPS yakni:“(5)Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masihdibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal”; 9. Berdasarkan azas ‘Point d’Interet Point d’action’ yaitu pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang mengakibatkan kerugian terhadapnya, maka LPS memiliki kepentingan untuk menggugat mantan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi BPR CDM, yaitu Para Tergugat dalam perkara a quo. C. DASAR

HUKUM

GUGATAN

DAN

URAIAN

PERBUATAN

PARA

TERGUGAT I. DASAR HUKUM 1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:


“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ”; 2. Bahwa suatu perbuatan dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, manakala memenuhi unsurunsur : a. Ada suatu perbuatan aktif maupun pasif (nalaten) yang melanggar hukum b. Ada kerugian c. Ada kesalahan pada pelaku d. Ada hubungan kausal antara kesalahan pelaku dengan kerugian 3. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi unsur pertama dari Perbuatan Melanggar Hukum /Onrechtmatigedaad, diartikan secara luas, yaitu meliputi perbuatan yang : 

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;



Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Melanggar kaidah tata susila;



Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

4. Bahwa gugatan ini juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 ta.hun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Untuk selanjutnya akan disebut UU Perbankan); Bahwa nara Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan denganTergugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menurut UU Perbankan. 5. Bahwa peraturan perundangan lainnya yang dijadikan dasar untuk menggugat Para Tergugat adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diuraikan di atas. II. URAIAN FAKTA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT TERKAIT DENGAN UNSUR DAN KRITERIA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM EKS PASAL 1365 KUH PERDATA. Adapun uraian unsur-unsur perbuatan melanggar hukum Para Tergugat sebagai berikut:


a. ADA SUATU PERBUATAN AKTIF MAUPUN PASIF (NALATEN) YANG MELANGGAR HUKUM Bahwa Para Tergugat selaku mantan Pemegang Saham,Komisaris dan Direksi BPR CDM Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut: a. Untuk Tergugat I : Ir. Hendra Djaja Bin Kie Toan Goan alias Kie Hwi Ke Alias Kingking: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2125 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 Januari

2009,

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

403/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 15 Oktober 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 425/Pid.B/2008 PN Bdg tanggal 31 Juli 2008 yang menyatakan terdakwa atas nama Ir. Hendra Djaja Bin Kie Toan Goan alias Kie Hwi Ke Alias Kingking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memasukan, tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau rekening suatu Bank secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”. b. Untuk Tergugat II: Istiarsih, SH. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316K/Pid.Sus/2009 tanggal 16 Maret 2009,

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

402/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 343/Pid.B/2008 PN Bdg tanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan terdakwa atas nama Istiarsih, SH. terbukti secara sah dan

meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

“membuat

pencatatan palsu dalam pelaporan, menghilangkan pencatatan dalam pembukuan dan pelaporan, serta menyembunyikan pencatatan dalam pembukuan, menghilangkan dan menghapuskan pencatatan dalam pelaporan sebagai perbuatan berlanjut “; c. Untuk Tergugat III: Drs. Moch Ichsan Lubis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 468K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Maret 2009,

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

458/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 6 November 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 576/Pid.B/2008 PN Bdg tanggal 8 September 2008 yang menyatakan terdakwa atas nama Drs. Moch Ichsan Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu membuat pencatatan palsu dan menghilangkan pencatatan dan mengubah atau mengabulkan pencatatan dalam pembukuan atau


laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau transaksi atau rekening suatu Bank. 2. Bahwa menurut putusan-putusan pengadilan tersebut di atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Tergugat yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap UU Perbankan yang merupakan pengabaian terhadap kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut: a. Tergugat I: 

Tergugat I selaku Komisaris yang mempunyai tugas dan wewenang mengawasi jalannya operasional bank tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung;



Pengawasan yang dilakukan Tergugat I selama ini hanya pada laporan yang dibuat oleh Istiarsih, SH selaku Direktur Utama (Tergugat II), itupun dilakukan hanya dengan cara menugaskan begitu saja kepada orang lain yakni Herman Djuwana sebagai teknis advisor.



Tergugat I terbukti tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi bank,



Tergugat I tidak mengadakan pemeriksaan secara langsung untuk melakukan audit atas laporan neraca laba rugi serta melakukan

pengawasan

atas

transaksi

perbankan

yang

dijalankan oleh BPR CDM, dimana hasil pemeriksaan itu akan membuat tingkat kesehatan bank meningkat dan sekaligus untuk mengantisipasi

kemungkinan

terjadinya

penyalahgunaan

wewenang seperti itu b. Tergugat II: 1) Tergugat II dengan dibantu oleh bawahannya telah melakukan pencatatan palsu dalam pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara: 

Untuk menunjukkan agar BPR CDM masih kelihatan solid tindakan Tergugat II sebagai Direktur Utamanya, telah merkayasa laporan neraca keuangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dengan cara membuat laporan fiktif, yaitu: -

membuat laporan kredit fiktif dimana laporan kredit yang disampaikan kepada Bank Indonesia adalah sebesar


Rp.42.186.460.000,- (empat puluh dua milyar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah kredit yang riil adalah sebesar Rp. 3.815.460.000,- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); -

BPR CDM telah menerima deposito sebesar Rp. 156.887.593.000.- (seratus lima puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan deposito yang tidak dilaporkan

ke

Bank

Indonesia

sebesar

Rp.

125.298.651.000,- (seratus dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); 

Tergugat II melakukan rekayasa pelaporan kepada Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa BPR CDM seolah-olah dalam keadaan sehat dan rekayasa laporan

tersebut

dilakukan

Tergugat

II

dengan

cara

memerintahkan bawahannya yaitu Hj. Ida Rostika sebagai Kepala

Bagian

Keuangan

dan

Administrasi,

Yaya

Widaningsih selaku Kasi Dana (Tabungan dan Deposito), Wewen Wenda Asmara sebagai Kasi Pembukuan dan Asep Rahmat sebagai Kepala Bagian Kredit. 2) Tergugat II telah menghilangkan pencatatan dalam pembukuan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dan menyembunyikan

pencatatan

dalam

pembukuan

dan

menghilangkan atau menghapus pencatatan dalam pelaporan yang seharusnya dilaporkan ke Bank Indonesia yang dilakukan dengan cara : 

Tergugat II selaku Direktur Utama BPR CDM, telah memerintahkan Bagian Administrasi Kredit untuk menghapus data kredit PT Puri Arga Utama dan PT Bandung Arta Jaya dari daftar kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan, padahal kredit tersebut belum dibayar lunas oleh yang bersangkutan. Sejak dihapuskannya kredit tersebut dari catatan buku besar bank, maka kredit yang macet tersebut tidak lagi dilaporkan ke Bank Indonesia.




Tergugat II menyalurkan kredit kepada Wiji, Memey, Dian Nani Heryani, dan Sofia tanpa melalui prosedur yang benar karena merekaBandung Arta Jaya, dan Hendra Djaya. Ternyata kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut juga mengalami kemacetan.



Kredit yang diberikan kepada Wiji, Memey, Dian Nani Heryani, dan Sofia tersebut semula dicatat dalam buku besar bank dan dilaporkan ke Bank Indonesia, karena mengalami kemacetan lalu kredit tersebut dihapuskan dari pembukuan pada buku besar bank dan dicatat pada pembukuan internal bank yang ada di bagian keuangan. Sejak dihapuskannya kredit tersebut dari catatan buku besar bank, maka kredit yang macet tersebut tidak lagi dilaporkan ke Bank Indonesia.



Bahwa Tergugat II telah menghilangkan pencatatan dalam pembukuan sehingga seakan-akan kredit tersebut telah lunas dibayar,

padahal

pihak

yang

bersangkutan

belum

melunasinya dan dengan dihapuskannya pencatatan kredit dalam pembukuan tersebut akhimya kredit yang macet tersebut tidak lagi dilaporkan kepada Bank Indonesia. 3) Tergugat III : 

Bahwa BPR CDM mengalami kredit macet dari nasabah peminjam PT Puri Arga Utama dan PT Bandung Arta Jaya yang dikucurkan pada tahun 2002 atas rekomendasi dari komisaris BPR CDM Ir. Hendra Djaja (Tergugat I) yang pencairannya ditransfer / masuk ke rekening Ir. Hendra Djaja (Tergugat I) sebesar Rp. 3.753.649.600,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan beberapa nasabah lainnya, sehingga BPR CDM mengalami ketekoran untuk membayar bunga deposito dan membayar deposito yang jatuh tempo;



Untuk menjaga laporan ke BI agar BPR CDM kelihatan tetap sehat, Istiarsih, SH (Tergugat II) selaku Direktur Utama membuat kebijaksanaan mencairkan sendiri deposito para Deposan yang sebenarnya Deposan tersebut tidak pernah mencairkan depositonya;



untuk melaksanakan kebijaksanaannya tersebut Tergugat II Istiarsih, SH menyuruh Kasi Dana Tabungan dan Deposito


Yaya Widianingsih menghapus pembukuan Deposito dari Pembukuan dan dipindahkan ataudicatat dalam Catatan Khusus; 

Penghapusan pembukuan

deposito

tersebut

dilaporkan

kepada Kasi Pembukuan, sehingga Deposito tersebut tidak tercatat lagi dalam pembukuan; 

Bahwa selanjutnya penghilangan catatan deposito dilaporkan pula ke Kabag Keuangan dan Administrasi Hj. Ida Rostika, kemudian dituangkan dalam laporan dan jurnal.



Sebelum dituangkan dalam laporan dan jurnal, laporan tersebut terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh Direktur Drs. H.M. Ichsan Lubis (Tergugat III);

B. ADA KESALAHAN PADA PELAKU 1. Bahwa Tergugat I telah melalaikan kewajiban hukum dengan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan yakni dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan undang-undang kepadanya. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2125 K/Pid.Sus/2008 tanggal 13 Januari

2009,

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

403/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 15 Oktober 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 425/Pid.B/2008 PN Bdg tanggal 31 Juli 2008). 2. Bahwa Tergugat II telah melalaikan kewajiban hukum dengan bersalah melakukan tindak pidana membuat pembukuan dan pelaporan serta menyembunyikan

membuat

pencatatan

palsu

dalam

pelaporan,

menghilangkan pencatatan dalam pembukuan dan pelaporan serta menyembunyikan pencatatan dalam pembukuan, menghilangkan atau menghapus pencatatan dalam pelaporan sebagai perbuatan berlanjut. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316K/Pid.Sus/2009 tanggal 16 Maret

2009,

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

402/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 343/Pid.B/2008 PN Bdg tanggal 21 Juli 2008). 3. Bahwa Tergugat III telah melalaikan kewajiban hukum dengan bersalah melakukan tindak pidana berupa membantu membuat pencatatan palsu dan menghilangkan pencatatan dan mengubah atau mengaburkan pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau transaksi atau rekening suatu Bank,


(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 468K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Maret

2009,

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

458/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 6 November 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 576/Pid.B/2008 PN Bdg tanggal 8 September 2008). C. ADA KERUGIAN 1. Bahwa oleh karena ijin usaha BPR CDM telah dicabut maka penyelesaian BPR CDM diseahkan kepada LPS. LPS melakukan kewajiban dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dan memberikan talangan untuk gaji pegawai yang terutang, talangan pesangon pegawai dan biaya likuidasi. Berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) BPR CDM per 24 Agustus 2011 {Audited), pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh LPS meliputi : a. Biaya Likuidasi sebesar Rp. 1.289.309.492 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); b. Biaya gaji pegawai terutang Rp. 93.793.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); c. Biaya pesangon pegawai Rp. 60.071.000 (enam puluh juta tujuh puluh satu ribu rupiah); d. Klaim penjaminan Rp. 53.618.608.390 (lima puluh tiga milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); 2. Bahwa tim likuidasi BPR CDM telah melakukan penjualan aset dan mendapatkan hasil likuidasi sebesar Rp. 1.130.776.760 (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); 3. Bahwa hasil penjualan aset BPR CDM tidak mencukupi untuk mengembalikan dana penyelesaian BPR CDM yang telah dikeluarkan oleh LPS sebesar Rp. 55.061.781.882 (lima puluh lima milyar enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan yaitu Rp. 55.061.781.882 dikurangi Rp. 1.130.776.760 menjadi sebesar Rp. 53.931.005.132 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan tanggungjawab pribadi dari Para Tergugat.


D. Ada hubungan kausal antara kesalahan pelaku dengan kerugian 1. Perbuatan Pidana Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas

menyebabkan

BPR

CDM

mengalami

kerugian

dan

membahayakan kelangsungan usaha BPR CDM sehingga BPR CDM dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 10/10/KEP.GB1/2008 tanggal 14 Februari 2008; 2. Bahwa oleh karena ijin usaha BPR CDM telah dicabut maka penyelesaian BPR CDM diserahkan kepada LPS dan selanjutnya LPS melaksanakan kewajibannya dengan melakukan likuidasi BPR CDM, membentuk Tim Likuidasi BPR CDM, memberikan talangan untuk gaji pegawai yang terutang serta talangan pesangon pegawai dan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah 3. Bahwa terkait penyelesaian BPR CDM, LPS telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 55.061.781.882 (lima puluh lima milyar enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun dari hasil penjualan aset pada proses likuidasi hanya menghasilkan Rp. 1.130.776.760 (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh enam puluh rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp. 53.931.005.132 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang berdasarkan UU LPS merupakan tanggungjawab pribadi dari Para Tergugat. D. PERMOHONAN AGAR DILAKUKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA KEKAYAAN PARA TERGUGAT Bahwa untuk mencegah tindakan PARA TERGUGAT melakukan pengalihan hak atas harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara a quo dan untuk menjamin agar gugatan a quo tidak sia-sia (illusoir), maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenaan untuk meletakkan

sita

jaminan

terhadap

harta

kekayaan

milik

PARA

TERGUGAT, antara lain : 1. Sebidang tanah dengan Sertilikat Hak Milik No. 20/ Kel. Sindangjaya, tanggal 09 Agustus 2000, Surat Ukur No. 64/Sindangjaya/2000, Luas 294 M2 terletak di Perumahan Tamansari, Bukit Bandung Blok KAV. IB No. 2 Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan, Mandalajati, Kota Bandung, Wilayah Ujungberung, Jawa Barat, terdaftar atas nama Istiarsih, SH (Tergugat II) berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya;


2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 48/ Kel. Sindangjaya, tanggal 10 Desember 1998, Surat Ukur No. 63/Desa Sindangjaya/1998, Luas 258 M2 terletak di Perumahan Tamansari, Bukti Bandung Blok VI, KAV 2, Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan, Mandalajati, Kota Bandung, Wilayah Ujungberung, Jawa Barat, terdaftar atas nama Istiarsih, SH (Tergugat II) berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya; 3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1893/Desa Pakutandang, tanggal 07 Desember 2005, Surat Ukur No. 139/Pakutandang/2005, Luas 465 M2 terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Cipaku, terdaftar atas nama Istiarsih, SH. (Tergugat II) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya. 4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1894/Desa Pakutandang, tanggal 07 Desember 2005 Surat Ukur No. 1396/Pakutandang/2005, luas 520 M2 terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Cipaku, terdaftar atas nama Istiarsih, SH. (Tergugat II) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya. 5. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1895/Desa Pakutandang, tanggal 07 Desember 2005, Surat Ukur No. 1399/Pakutandang/2005, Luas 378 M2terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Cipaku, terdaftar atas nama Istiarsih, SH. (Tergugat II) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya; 6. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1896/Desa Pakutandang, tanggal 07 Desember 2005, Surat Ukur No. 1393/Pakutandang/2005, Luas 1354 M2 terletak di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Cipaku, terdaftar atas nama Istiarsih, SH. (Tergugat II) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya; 7. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 83/Desa Sukawening, tanggal 24 Agustus 1994, Gambar Situasi 1071/1994, Luas 1530 M2’terletak di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Pasimarogong, terdaftar atas nama Ir Hendra Djaja (Tergugat I)., Ir Wahyudi Oetomo Dan Hardijanto Tjakraatmadja berikut segala sesuatu yang berada diatasnya;


8. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 84/Desa Sukawening, tanggal 24 Agustus 1994, Gambar Situasi 1070/1994, Luas 1475 M2’terletak di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Pasimarogong, terdaftar atas nama Ir Hendra Djaja (Tergugat I), Ir Wahyudi Oetomo Dan Hardijanto Tjakraatmadja berikut segala sesuatu yang berada diatasnya; 9. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 87/Desa Sukawening, tanggal 03 Mei 1994, Gambar Situasi 9507/1994, Luas 2085 M2’ terletak di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Pasimarogong, terdaftar atas nama Ir Hendra Djaja (Tergugat I)., ir Wahyudi Oetomo Dan Hardijanto Tjakraatmadja berikut segala sesuatu yang berada diatasnya; 10. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 100/Desa Sukawening, tanggal 06 September 1996, Gambar Situasi 9310/1996, Luas 4270 M2’ terletak di Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Blok Pasimarogong, terdaftar atas nama ir Hendra Djaja (Tergugat I), ir Wahyudi Oetomo Dan Hardijanto Tjakraatmadja berikut segala sesuatu yang beradadiatasnya; E. PERMOHONAN

AGAR

PARA

TERGUGAT

DIHUKUM

UNTUK

MEMBAYAR a. Bahwa

berdasarkan

pasal

82

UU

LPS,

Penggugat

dapat

menempatkan lcekayaan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. b. Bahwa apabila uang sebesar Rp. 53.931.005.132 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ribu seratus tiga puluh dua

rupiah)

yang

merupakan

kerugian

Penggugat

apabila

diinvestasikan oleh Penggugat dengan cara menempatkannya pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank

Indonesia,

maka

Penggugat

akan

memperoleh

pendapatan/penghasilan dalam bentuk bunga (kupon) setidaktidaknya rata-rata 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan. c. Bahwa kehilangan penghasilan Penggugat atas bunga hasil investasi sebesar setidaktidaknya rata-rata 6% (enam persen) per tahun atau 0,5% (nol koma lima perseratus) per bulan tersebut di atas adalah merupakan tanggung jawab PARA TERGUGAT untuk mengganti kepada Penggugat terhitung sejak gugatan perkara a quo didaftarkan


di Pengadilan Negeri Bandung sampai putusan berkekuatan hukum tetap. F. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA a. Bahwa mengingat Gugatan a quo telah diajukan dengan bukti yang otentik berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, menentukan dan tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu atau dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. b. Bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka ada alasan yang cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon perkenankan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh jura sita terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan; 3. Menyatakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata; 4. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.931.005.132 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah); 5. Menghukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng membayar kerugian berupa bunga kepada Penggugat, sebesar 0,5% dari Rp. 53.931.005.132 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung sampai putusan berkekuatan hukum tetap;


6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). 7. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat. Atau : Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut

Tergugat telah

memberikan jawaban dalam perkarar ini ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Agustus 2016 No.493/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang amar selengkapnya sebagai berikut . : DALAM EKSEPSI

-

Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ont vankeljk verklaard);

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 30.856.000,- (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tertanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 17 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada

tanggal

24 Agustus 2016Pembandingsemula

Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor

493/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal

15

Agustus 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding Isemula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II


masing-masing pada tanggal 27 September 2016, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 26 September 2016 ; Menimbang, bahwa pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage)

perkara Nomor 493/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandungtelah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017, sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masingpada tanggal 5 Mei 2017, tanggal 8 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 493/Pdt.G/2015/PN.Bdg diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan di hadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugatdan Kuasa Terbanding I semula Tergugat Itanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Terbanding III semula TergugatIIIdan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 24 Agustus 2016 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri BandungNomor 493/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 15 Agustus 2016dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan serta Memori banding yang diajukan 0leh Pembanding semula Penggugat dan juga Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding I semula


Tergugat I dan ternyata didalam Memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah dilampirkan bukti tambahan dari bukti Tambahan P-1 s/d Bukti Tambahan P-19 (BT.P-1 s/d BT.P-19) tidak diberi meterai dan belum dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka persidangan kembali untuk memanggil para pihak atau kuasanya agar Kuasa Pembanding semula Penggugat supaya memenuhi bea meterai atas foto copy surat bukti tambahan tersebut dan juga Majelis Hakim yang ditunjuk agar mencocokan Surat Bukti tambahan tersebut dengan aslinya dan Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk segera mengirimkan kembali berita acara berikut bukti-bukti tambahan tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan merupakan putusan akhir maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI : 1. Sebelum sampai putusan akhir memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka persidangan kembali untuk memanggil para pihak atau kuasanya guna menerima surat bukti tambahan dan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Pembanding semula Penggugat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk segera mengirimkan kembali berita acara berikut surat bukti tambahan tersebut ; 2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Senin, tanggal 7 - Agustus– 2017, oleh kami DR.H.RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan ABDUL FATTAH,S.H.,M.H., dan AGUS HARIYADI, S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim-HakimAnggota, yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juni 2017 Nomor 278/ Pen/Pdt/2017/PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis


dengan Hakim–Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YANA HEDIYANA, S.H., Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.

DR.H. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

T.t.d AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti ,

T.t.d YANA HEDIYANA, S.H.,


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents