PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 44/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah memberi putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : KETUA

UMUM/PENGURUS

KOPERASI

PENERUS

PEJUANG

SILIWANGI (KPPS). beralamatkan di Jalan Artileri Blok. G No. 61 KPAD Jatiwaringin Jakarta Timur 13620, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BRIAN PRANEDA, SH dan DANANG HARDIANTO ,SH .MH,Penasihat Hukum pada Lembaga dan Pembelaan

Hukum

Yayasan

Pejuang

Siliwangi

Indonesia (LPPH YAPSI) beralamat di Jalan Artileri No.61 Komplek Kodan Jaya Jatiwaringin Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi nomor.987/SK/2016/PN.Bks tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I; Lawan: 1. BOBY FARUK, ST, beralamat di Jalan Jagakarsa I No.36 Rt.003 / Rw.002

Kelurahan

Jagakarsa,

Jagakarsa, Jakarta Selatan,

Kecamatan

selanjutnya sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT I ; 2. HASAN SIDABUTAR., beralamat di Kampung Rawa Bambu No. 32 Rt.007 / Rw.06 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara; selanjutnya sebagai

TERBANDING

semula PENGGUGAT II ; 3. SITI MASYITOH, beralamatkan di Jalan. H. Dilun No. 37 Rt.02 / Rw.05 Kelurahan

Ulujami,

Kecamatan

Pasanggrahan

Jakarta Selatan; selanjutnya sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT III., dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada SANGGAM L.

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.BDG

TOBING, NICOLAS D. HUTABARAT, SH. SIGIT SUMANTRI, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SANGGAM L. TOBING & Rekan beralamat di Jalan Letjend. Suprapto No. 11 Cempaka Baru, Jakarta Pusat-10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor.089/VIIII/SLT/2016

tanggal

26

Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1742/SK/2016 /PN.Bks tanggal 27

Oktober

2016;

selanjutnya

sebagai

PARA

TERBANDING I semula PENGGUGAT I,II dan III; 4. KEPALA RSPAD GATOT SUBROTO, beralamatkan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 Januari 2017, Nomor 44/PEN.PDT/2017/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 06 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Juli 2015 dengan register Nomor 322/Pdt.G/2015/PN.Bks yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST, PENGGUGAT. II Sdr. Hasan Sidabutar dan PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh atau yang dapat disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot

Soebroto

atau

yang

dapat

disebut

juga

sebagai

PARA

TERGUGAT, sehubungan dengan terjadinya hubungan hukum dari pelaksanaan adanya suatu kerjasama mengenai Proyek Pembangunan


Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi. Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi

yang

telah

dilaksanakan

pembangunannya

oleh

PARA

PENGGUGAT mengenai pembangunan perumahan sebagai suatu fasilitas yang peruntukkannya digunakan untuk segala kepentingan dari PARA TERGUGAT. 2. Bahwa PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST telah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) yang pengerjaannya dilakukan oleh PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST kemudian telah dilakukan Stock Dpname yang hasilnya telah diketahui dan disetujui oleh pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS). Sebagaimana dengan telah diselesaikannya pekerjaan sesuai yang tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) antara PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST selaku Kontraktor dan TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) sebagai pemberi Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan total jumlah tagihan yang belum diterima oleh PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST dari TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) yang telah disepakati secara bersama-sama adalah sebesar Rp. 756.253.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan atas Rekapitulasi Hasil Dpname dan Pinjaman Dana Kepada Boby Faruk, ST mengenai Proyek Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto dengan Lokasi Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Kesepakatan tersebut dibuat serta ditandatangani pada Tanggal 1 Agustus 2011 dengan Pengelola/Pelaksana Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yaitu Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS), sebagai Ketua Umum : Letkol Purn. TNI- AD Sdr. H.llyas Karim, BSC . Sekretaris Umum : Sdr. Syafridal Anang, Bendahara : Sdr. Masrul Mangiang , Pimpinan Ppoyak : Sdr. Ratman Priyadi dan Mangatahui : Yayasan Pajuang Siliwangi Indonesia (YAPSI) dengan


Sekretaris Jendral: Sdr. Aswan Tanjung yang kesemuanya berkedudukan dalam kapasitas sebagai TERGUGAT I serta menyetujui Kontraktor Pemborong

Sdr.Boby

Faruk,

ST

yang

berkedudukan

sebagai

PENGGUGAT I, akan tetapi hingga sampai saat Gugatan ini diajukan aleh Kami sebagai PARA PENGGUGAT pembayarannya tidak pernah dipenuhi atau dilaksanakan sebagaimana kewajiban dari TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) maupun oleh TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto. 3. Bahwa mengenai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi yang dibuat dan ditandatangani pada Tanggal 21 - 0I - 2011, yang hingga sampai diajukannya Gugatan dalam perkara a quo dimana pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) belum memenuhi segala kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST sejumlah Rp. 756.253.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Jumlah uang tersebut merupakan perincian dari bentuk pinjaman dana untuk penyelesaian urusan PLN oleh TERGUGAT I.Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) sebesar Rp. 127.000.000,(Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), dan perhitungan penyelesaian pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya - Tambun Utara Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 624.253.000,-(Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) serta pembuatan administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). 4. Bahwa

berdasarkan

Surat

Perjanjian

Kontrak

Kerja

Proyek

Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto Lokasi Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi dengan sebagai Pengelola / Pelaksana : Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dalam perkara a quo sebagai TERGUGAT I dengan Kontraktor: Boby Faruk, ST sebagai PENGGUGAT I, dengan Tanggal Kontrak : 21 Januari 2011, No/Tanggal SPK : 09/KPPS/SPK/I/20II-27 Januari 2DII . No/Tanggal SPL : 90/KPPS/SPL/I/20II-3I Januari 2011 Jumlah Volume: 60 Unit, Tahun Pelaksanaan: 2010-2011. Didalam Surat Perjanjian


Kontrak Kerja terdapat kesepakatan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I menyatakan kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja untuk proyek pekerjaan Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto dalam kedudukan sebagai TERGUGAT II. 5. Bahwa berdasarkan pada Surat Penyerahari Lapangan (SPL) No : 0I0/KPPS/SPL/20II pada Hari : Senin, Tanggal: 31 Januari 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tertanggal 21 Januari 2011 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : /KPPS/SPK/I/20II Tertanggal 27 Januari 2011 Tentang Pemborongan Pekerjaan Pembuatan Fisik Bangunan Rumah milik Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto, dimana Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dibuat oleh TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I. 6. Bahwa sebagaimana berdasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) Pembuatan Fisik Bangunan Rumah Proyek Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto Lokasi Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi Nomor: I49/KPPS/SPK/II/2QII pada Hari: Jumat. Tanggal: 25 Pebruari 2011 yang dibuat serta ditandatangani oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi dengan PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST dan berdasarkan pada Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No: I5D/KPPS/SPL/II/20I1 yang dibuat pada Hari: Senin, Tanggal: 28 Pebruari 2011 antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I. 7. Bahwa sebagaimana dengan adanya Surat Kesepakatan Pinjaman Antara Koperasi Penerus Pejuang Sliwangi (KPPS) dengan Ahmad Beny Rias yang dibuat pada Hari: Jumat, Tanggal: 21 Januari 2011 bertempat di Kantor Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) di Jl. Artileri Blok. G No. Bl KPAD Jatiwaringin - Jakarta Timur I3620. Mengenai penandatanganan

Surat

Kesepakatan

Pinjaman

untuk

biaya

penyambungan jaringan Listrik Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya , Kecamatan

Tambun

Utara

.

Kabupaten

Bekasi

-

Jawa

Barat.

Menindaklanjuti Surat Kesepakatan Kontrak Kerja antara Koperasi Penerus Pejuang Koperasi Pejuang Siliwangi (KPPS) selaku TERGUGAT I dengan Boby Faruk, ST sebagai PENGGUGAT I, dengan SPK No:


09/KPPS/SPK/I/20II dan SPL No : 0I0/KPPS/SPL/I/20I0 maka atas dasar tersebut TERGUGAT I mengajukan pinjaman kepada Sdr. Ahmad Beny Rias sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 8. Bahwa terhadap opname pekerjaan proyek Perumahan Griya Cempaka RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Karang Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi yang dikerjakan oleh PENGGUGAT I. Boby Faruk, ST antara lain sebagai berikut: 1) Kavling baru Type 23 2) Kavling baru Type 3B 3) Kavling baru Type 54 4) Rumah terletak di Blok A Kavling 35 Luas tanah 300 M2, Luas Bangunan : 177 M2 atas nama Penghuni : Ibu Sundari 5) Rumah terletak di Blok A Kavling 39 Luas tanah 300 M2, Luas Bangunan : 177 M2 atas nama Penghuni : Maryono 6) Rumah terletak di Blok A Kavling 10 Luas tanah 100 M2, Luas Bangunan : 36 M2 atas nama Penghuni : Tri Edi Widiantoro 7) Rumah terletak di Blok A Kavling 55 Luas tanah 150 M2, Luas Bangunan : 54 M2 atas nama Penghuni : Wargi Asih Berdasarkan data dari Rekapitulasi hasil opname dan pinjaman dana kepada PENGGUGAT I. Boby Faruk, ST mengenai Proyek Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi yang juga diketahui atau disepakati oleh Pengelola / Pelaksana Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yaitu TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) pada Tanggal I Agustus 2011 sebesar Rp. 756.253.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Yang hingga sampai Gugatan ini diajukan Pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto tidak pernah memenuhi prestasi atau kewajibannya melaksanakan pembayaran terhadap PENGGUGAT I. Boby Faruk, ST yang telah selesai

melaksanakan

tugasnya

membangun

Proyek

Perumahan

Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi.


9. Bahwa PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidahutar yang merupakan Penerima Kuasa dengan Hak Substitusi dari Sdr. Sediman Sidabutar, Jabatan : Direktur Utama PT. Edukasi Pembangunan Masyarakat yang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower IB No. 2S E Kuningan Jakarta Selatan Tertanggal 24 Juni 20I5. Dengan total tagihan secara keseluruhan sebesar Rp. 419.900.172,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang pembayarannya belum diterima PENGGUGAT II. Sdr.Hasan Sidabutar, sebagaimana suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Snebrotn sejak Tanggal 22 Nopember 2010. PENGGUGAT II. Sdr.Hasan Sidabutar selama proses mediasi yang telah berkali-kali dilakukan baik secara lisan maupun pertemuan langsung dengan pihak PARA TERGUGAT hanyalah dapat memberikan janji-janji mengenai pembayaran akan diselesaikan, akan tetapi hingga Gugatan ini oleh

Kami

PARA

PENGGUGAT

ajukan

mengenai

pembayaran

sebagaimana hak dari PARA PENGGUGAT tidak pemah dilaksanakan atau

tidak

pernah

dipenuhi

pembayarannya

sebagaimana

yang

seharusnya merupakan suatu kewajiban dari PARA TERGUGAT. 10. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar yang merupakan Penerima Kuasa dengan Hak Substitusi dari Sdr. Sediman Sidabutar, AMd. SE selaku Direktur Utama PT. Edukasi Pembangunan Masyarakat dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) No.l20/KPPS/VIII/20I0 Tanggal 24 Agustus 20I0 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No.l2l/KPPS/SPL/VIII/20l0 Tanggal 30 Agustus 2010 antara perusahaan PT. Edukasi Pembangunan Masyarakat dengan Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) sebagai TERGUGAT I mengenai pengerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto di Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi, sehingga Kepala RSPAD Gatot Soebroto berkedudukan sebagai TERGUGAT II dalam perkara a quo. 11. Bahwa PENGGUGAT II telah menerima 1 (Satu) lembar Cek dari Pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang


Siliwangi

(KPPS)

Tertanggal

10

Desember

20I0

sebesar

Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan 1 (Satu) Lembar Cek Tertanggal 22 Desember 2DI0 sebesar Rp. 150.000.000,(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), akan tetapi Cek yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) tidak dapat dicairkan oleh Perusahaan PT. Edukasi Pembangunan

Masyarakat

sebagai

PENGGUGAT

II.

Bahkan

PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar telah berulangkali berhubungan serta memfasilitasi pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) untuk mengadakan pertemuan dengan pihak TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto di Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto mengenai pelaksanaan pembayaran, akan tetapi setiap pertemuan yang diadakan tidak pernah terlaksana realisasi pembayaran

oleh

TERGUGAT

I

dan

TERGUGAT

II

kepada

PENGGUGAT II. Sdr.Hasan Sidabutar. Untuk memperjelas adanya hubungan

hukum

antara

TERGUGAT

I

dengan

TERGUGAT

II

sebagaimana antara lain berdasarkan Surat yang diajukan oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) kepada TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Mengenai

penyelesaian

pembayaran

dengan

Nomor

Surat:

22B/KPPS/PP/RSPAD/VIII/20I2 pada Tanggal 9 Agustus 2012 yang diajukan oleh pihak TERGUGAT I dengan Ketua Umumnya Letkol. TNI (Furn).H. Ilyas Karim, BSC dan Sekretaris Umum Sdr. Syafridal Anang. 12. Bahwa PENGGUGAT II pada Tanggal 14 Oktober 2011 telah mengajukan kepada TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) sebesar Rp. 285.026.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) mengenai suatu tagihan Progress pekerjaan proyek pembangunan perumahan karyawan RSPAD Gatot Soebroto setelah ditandatanganinya Berita Acara serah terima pekerjaan pertama Tanggal 14 Oktnber 20I0 dan Berita Acara Prestasi pekerjaan Pertama Tanggal 14 Dktaber 2010 mengenai perincian pembangunan 8 (Delapan) Unit rumah Type 54 antara lain sebagai Penghuninya dan Letak perumahannya sebagai berikut: (1) Rumah terletak di Blok A13 - dengan penghuni: Minaria Simatupang;


(2) Rumah terletak di Blok A15 - dengan penghuni: Mulyani; (3) Rumah terletak di Blok A IB - dengan penghuni: Kuswara; (4) Rumah terletak di Blok A 54 - dengan penghuni: Untung; (5) Rumah terletak di Blok A 2B - dengan penghuni: Siti Astuti; (6) Rumah terletak di Blok A 55- dengan penghuni: Wargi; (7) Rumah terletak di Blok A 58 - dengan penghuni: Ritaningsih; (8) Rumah terletak di Blok A 5B - dengan penghuni: Romaida. 13. Bahwa sebagaimana juga dengan Invoice (Tagihan) sebesar Rp. l25.000.I72,-(Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I mengenai pembayaran ke - I pembangunan 3 (Tiga) Unit rumah Type 36 dari SPK No.l2D/KPPS/SPK/VIII/20I0 Tanggal 24 Agustus 20I0 dan SPL No. I2I/KPPS/SPL/VIII/2DI0 Tanggal 30 Agustus 20I0 , mengenai Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto di Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun - Kabupaten Bekasi, antara lain sebagai penghuni dan letak perumahannya sebagai berikut: (1) Rumah terletak di Blok A 35 - dengan penghuni: Siti Sondari; (2) Rumah terletak di Blok B ID - dengan penghuni: Tri Edi Widiantoro; (3) Rumah terletak di Blok A 33 - dengan penghuni: Martono. 14. Bahwa terhadap PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh yang merupakan Isteri atau Ahli Waris dari Suaminya Almarhum Happy Lalupa Sinuraya, Pekerjaan : Direktur PT. Aflhemas Bakla Cipta, yang beralamat di Jl. H. Dilun No. 37 RT.D2/RW.D5 - Kel. Ulujami. Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan. Almarhum Happy Lalupa Sinuraya yang telah meninggal dunia pada Tanggal II Nopember 2012 di Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagaimana dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian, No. Rekam Medis : 4DBI47 pada Tanggal II Nopember 20I2 , dan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. Surat : 3I74IIBIII2000DI a/n Almarhum Happy l alupa Sinuraya yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Ulujami beralamat di Jl. Ulujami Raya No.l Jakarta pada Tanggal 19 Nopember 20I2. PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh merupakan Isteri yang sah menurut hukum dari Suami Almarhum Happy Lalupa Sinuraya berdasarkan pada Kutipan

Akta

Pesanggrahan,

Nikah

dari

Kantor

Urusan

Agama

Kecamatan

:

Kotamadya : Jakarta Selatan - DKI Jakarta ,

sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor:


128.54.XII/92 menerangkan telah dilangsungkan Akad Nikah pada Tanggal 20 Desember 1992 antara Ir. Happy Lalupa Sinuraya dengan Dra. Siti Masyitoh Tertanggal 21 Desember 1992 di KUA Kecamatan Pesanggrahan. Merupakan hak dari PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh sebagai Ahli Waris dari Suaminya Almarhum Happy Lalupa Sinuraya yang hingga sampai Gugatan ini diajukan belum menerima tagihan pembayaran sebesar Rp. 255.000.000I-(Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah). ditambah Kas ban sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) oleh TERGUGAT I Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) pada Tanggal 24 Nopember 2009. Dengan demikian jumlah pembayaran uang yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT III. Sdr. Siti Masyitoh sebagai kewajiban

yang

belum

dipenuhi

oleh

TERGUGAT

I.

Ketua

Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto adalah sebesar Rp.265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). 15. Bahwa hubungan hukum yang timbul terhadap PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh sebagai Isteri atau Ahli Waris dari Almarhum Happy Lalupa Sinuraya selaku Direktur PT. Aflhemas Bakla Cipta terhadap TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) berdasarkan

adanya

Surat

Perjanjian

Kontrak

Kerja

Proyek

Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto Lokasi: Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi: -

Pengelola Pelaksana: Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS).

-

Kontraktor: PT. Aflhemas Bakla Cipta.

-

Tanggal Kontrak: 19 Nopember 2009.

-

No/Tanggal SPK: 050/KPPS/SPK/XI/2009 - 23 Nopember 2009.

-

No/Tanggal SPL: 05I/KPPS/SPL/XI/2009 - 26 Nopembar 2009.

-

Jumlah Volume: 26 Unit.

-

Tahun Pelaksanaan: 2009.

16. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto , Lokasi: Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I. -

Pengelola Pelaksana: Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS)


-

Kontraktor: PT. Aflhemas Bakla Cipta

-

Tanggal Kontrak: 25 Januari 2010

-

No/Tanggal SPK: 03D/KPPS/SPK/I/2010 - 29 Januari 2010

-

No/Tanggal SPL: 03/KPPS/SPL/II/20I0 - 01 Pebruari 2010

-

Jumlah Volume: I Unit

-

Tahun Pelaksanaan: 2010 - 2011

17. Bahwa dalam pelaksanaan proses pembayaran terhadap Almarhum Happy Lalupa Sinuraya selaku Direktur PT. Aflhemas Bakla Cipta yang sekarang diwakili oleh Isterinya sebagai Ahli Waris PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh tidak pernah menerima apa yang menjadi hak-haknya, atas

penyelesaian

pengerjaan

Proyek

Pembangunan

Perumahan

Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi. Sehingga sampai dengan proses penyelesaian selanjutnya telah dibuat serta ditandatanganinya suatu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT III yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sanggam L. Tobing, SH dengan Pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Peng urus Koperasi penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) yang diwakili oleh Pengacaranya Rekan Brian Praneda, SH, yang disaksikan serta ditandatangani oleh Sdr Aswan Tanjung dari Pihak Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan Sdr. Putra Haryadi pada Tanggal 5 April 20I2 mengenai jumlah tagihan atau pembayaran yang belum diserahkan oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) kepada PENGGUGAT III sebesar Rp. 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT III yang hingga sampai Gugatan ini diajukan belum pernah dilaksanakan pembayarannya oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Koperasi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto kepada PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh. 18. Bahwa PENGGUGAT III yang mendapat perintah dari TERGUGAT I.Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) untuk segala kepentingan dari Karyawan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto dengan melaksanakan pengerjaan pembangunan 2 (Dua) Unit rumah Type 50 yang telah ditempati oleh drg. Herawan. A serta


PENGGUGAT III juga telah melaksanakan pengerjaan pembangunan I (Satu) Unit rumah Type 36 atas nama Errasari yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi dan drg.Herawan.A serta Errasari yang merupakan karyawan RSPAD Gatot Soebroto . Bahkan TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dalarn suratnya kepada Kami selaku PENGGUGAT III pada Tanggal 14 Mei 2DI2 yang menyatakan pembayaran dari Konsumen RSPAD Gatot Soebroto yang akan ditagih masih tertunda. dalam suratnya TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) juga melampirkan data dari Kol.Drg.Herawan yang belum membayar berdasarkan data dari Koperasi Distribusi Yayasan Pejuang Siliwangi Indonesia (KODIPSI) dengan Badan Hukum No. 532/BH/9/XI/I338. Mengenai pernyataan pemesanan pembelian rumah/Sapras/Perijinan Pembangunan Perumahan Griya Cempaka RSPAD Gatot Soebroto dengan Lokasi Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi pada Tanggal 12 Mei 2008

yang

diajukan

oleh

PEMOHDN

Kol.Drg.Herawan.A

yang

berkedudukan sebagai Karyawan atau Pegawai dari TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto. 19. Bahwa untuk perlu diketahui proses pelaksanaan penyelesaian secara mediasi mengenai pembayaran dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT III telah dilakukan sejak Tanggal 5 April 20I2 baik melalui pertemuan langsung dengan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun melalui proses surat menyurat, akan tetapi hingga sampai Gugatan ini diajukan tidak terlihat adanya suatu itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyelesaikan permasalahan baik kepada PENGGUGAT III maupun kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Mengingat proses pelaksanaan pembayaran dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya maka Kami selaku pihak yang dirugikan PENGGUGAT I Sdr. Boby Faruk, ST , dan PENGGUGAT II Sdr. Hasan Sidabutar serta PENGGUGAT III Sdri. Siti Masyitoh serta mengingat batas-batas toleransi yang Kami berikan kepada TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto Kami anggap sudah lebih dari cukup sehingga dengan terpaksa


Kami mengajukan Gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Yang Mulia Yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini untuk kiranya dapat mengabulkan Gugatan Kami ini secara keseluruhan. 20. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) terhadap TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto sebagaimana berdasarkan Surat Nomor : 22G/KPPS/PP/RSPAD/VIII/20I2 Perihal : Penyelesaian Pembayaran Tertanggal 9 Agustus 20I2 yang ditujukan kepada Panitia Pembangunan Kavling G Perumahan RSPAD Gatot Soebroto Up. Kolonel CKM Nahdiyanto, Sp.Pros, yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT

II

mengenai

telah

selesainya

pembangunan

Sarana/Prasarana dan Rumah sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Unit di Knmplex Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi. Dalam penyampaian surat tersebut TERGUGAT I. Ketua Umum/PEngurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi juga mengirimkan surat tembusan kepada pihak TERGUGAT II melalui Direktur RSPAD Ditkesad dan Sekretaris RSPAD Ditkesad. 21. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT I. Sdr.Boby Faruk, ST, PENGGUGAT ll.Sdr. Hasan Sidabutar dan PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh terhadap adanya kerugian yang diderita berdasarkan pada peristiwa-peristiwa hukurn yang terjadi terhadap TERGUGAT I.Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II.Kepala RSPAD Gatot Soebroto yang memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) mengenai pengerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto dengan Lokasi Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Akibat kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I , PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (OnrechtmatigE Laad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana termaksud didalam Pasal I3B5 KUHPerdata : "Tiap perbuatan yang mslanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".


22. Bahwa proses mediasi yang sering dilakukan oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III untuk menyelesaikan pelaksanaan pembayaran oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah dilaksanakan

pembayarannya

dengan

sebagaimana

mestinya,

sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama dengan TERGUGAT I mengenai jumlah tagihan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT I sebesar Rp. 756.253.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 419.900.I72,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) serta kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT III sebesar Rp. 255.000.000,(Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Kas ban sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) pada Tanggal 24 Nopember 2009, sehingga jumlah tagihan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh dari TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) menjadi Rp.265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). 23. Bahwa sebagaimana yang termaksud didalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, telah berulangkali PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST , PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar dan PENGGUGAT III Sdri. Siti Masyitoh mengadakan pertemuan dengan pihak TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto atau yang mewakilinya, akan tetapi dalam kenyataannya hanyalah janji-janji dari TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) untuk melaksanakan pembayaran kepada PARA PENGGUGAT akan tetapi pada kenyataannya hingga sampai saat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) PARA PENGGUGAT ajukan tidak pernah ada realisasi mengenai pembayaran sebagai suatu itikad baik dari TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto.


24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I.Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto yang mengakibatkan kerugian secara Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST , PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar dan PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh yang mengalami kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya sebesar 6% (Enam Persen) Per Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal I7G7 KUHPerdata dengan perincian sebagai berikut: (1) Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I Boby Faruk, ST sebesar Rp. 756.253.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) terhitung sejak Tanggal 21-01- 2011 dimana PENGGUGAT I kehilangan keuntungan selama 4 1/2 (Empat Setengah)Tahun dengan perhitungan: 6% x Rp.756.253.00D,- = Rp.45.375.l8D,-x 4 1/2 = Rp. 204.188.310,- (Dua Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah); Sehingga dari jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I Sdr. Boby Faruk, ST yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto menjadi Rp. 756.253.000,- + Rp. 204.188.3I0,- = Rp. 360.441.310,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah). (2) Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT II Sdr. Hasan Sidabutar sebesar Rp. 419.900.172,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terhitung sejak Tanggal

22

Nopember

20I0

dimana

PENGGUGAT

II

kehilangan keuntungan selama 5 (Lima) Tahun dengan perhitungan : 6% x Rp. 419.900.172,-= Rp. 25.194.000,- x 5 = Rp. 125.970.000,-. Sehingga dari jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh

TERGUGAT

I.Ketua

Umum/Pengurus

Koperasi

Penerus

Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto menjadi Rp. 419.900.172,-+ Rp. 125.970.000,- = Rp.


545.870.172,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Rihu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). (3) Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT III Sdri. Siti Masyitoh sebesar Rp. 255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung sejak Tanggal 24 Nopember 2009 dimana PENGGUGAT III kehilangan keuntungan selama 6 (Lima) Tahun dengan perhitungan : 6% x Rp. 255.000.000,- = Rp. 15.300.000,- x 6 = Rp. 9I.800.000,(Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); Sehingga dari jumlah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT III yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT Idan TERGUGAT II menjadi Rp. 255.000.000 + Rp. 91.800.000,- = Rp.346.800.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Ditambah dengan pinjaman uang oleh Pihak TERGUGAT I sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga jumlah uang secara keseluruhan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT III sebesar Rp.356.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). (4) Kerugian secara Immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik kerugian secara moril rnaupun biaya-biaya Transportasi dan Akomodasi yang timbul selama proses penyelesaian pembayaran yang tidak pernah dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT. Maka kerugian

yang

diderita

oleh

PARA

PENGGUGAT

sebesar

Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang harus dipenuhi oleh PARA TERGUGAT. 25. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap Gugatan dari Kami selaku PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST, PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar dan PENGGUGAT III. Sdri. Siti Masyitoh terhadap kekhawatiran mengenai keutuhan dari objek Gugatan selama proses perkara ini berjalan, maka Kami selaku PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek gugatan yang terdapat dalam Dalil-dalil Gugatan pada Posita Angka (8) , Angka (12), Angka (13) dan Angka (18) yang sampai saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus


Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto dan membebankan segala biaya menurut hukum yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT. 26. Bahwa mengingat Gugatan dari Kami selaku PARA PENGGUGAT yang diajukan atas adanya Bukti-bukti Otentik dan Fakta-fakta dari hubungan hukum yang timbul terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah terbukti kebenarannya , sehingga sungguh sangatlah beralasan dan cukup berdasar menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT seperti upaya hukum Banding, Kasasi rnaupun Verzet/Perlawanan dan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pada segala Dalil-dalil atau Alasan-alasan yang telah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III atau yang disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT kemukakan diatas, maka Kami selaku PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservator Beslag) tErhadap segala objek sengketa yang telah diselesaikan pengerjaannya oleh PARA PENGGUGAT sebagai berikut: 

Bahwa terhadap opname pekerjaan proyek Perumahan Griya Cempaka RSPAD Gatot Soebroto yang berlokasi di Desa Karang Satria Jaya , Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi yang dikerjakan oleh PENGGUGAT I. Booby Faruk. ST antara lain sebagai berikut: 1) Kavling baru Type 29. 2) Kavling baru Type 36. 3) Kavling baru Type 54. 4) Rumah terletak di Blok A Kavling 35 Luas tanah 300 M2, Luas Bangunan : 177 M2 atas nama Penghuni : Ibu Sundari. 5) Rumah terletak di Blok A Kavling 39 Luas tanah 300 M2, Luas Bangunan : 177 M2 atas nama Penghuni : Maryono.


6) Rumah terletak di Blok A Kavling 10 Luas tanah 100 M2, Luas Bangunan : 36 M2 atas nama Penghuni : Tri Edi Widiantoro 7) Rumah terletak di Blok A Kavling 55 Luas tanah 150 M2, Luas Bangunan : 54 M2 atas nama Penghuni : Wargi Asih 

Bahwa PENGGUGAT II bersama TERGUGAT I untuk kepentingan TERGUGAT II telah ditandatanganinya Berita Acara serah terima pekerjaan pertama Tanggal 14 Oktober 20I0 dan Berita Acara Prestasi pekerjaan Pertama Tanggal 14 Dktaber 2010 mengenai pembangunan 8 (Delapan) Unit rumah Type 54 antara lain sebagai berikut: (1) Rumah terletak di Blok A13 - dengan penghuni: Minaria Simatupang; (2) Rumah terletak di Blok A15 - dengan penghuni: Mulyani; (3) Rumah terletak di Blok A I6 - dengan penghuni: Kuswara; (4) Rumah terletak di Blok A 54 - dengan penghuni: Untung; (5) Rumah terletak di Blok A 26 - dengan penghuni: Siti Astuti; (6) Rumah terletak di Blok A 55 - dengan penghuni: Wargi; (7) Rumah terletak di Blok A 58 - dengan penghuni: Ritaningsih; (8) Rumah terletak di Blok A 56 - dengan penghuni: Romaida.



Bahwa pengerjaan proyek perumahan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT

II

yang

pembangunan

3

(Tiga)

diberikan Unit

oleh

rumah

TERGUGAT Type

3B

I

yaitu

dari

SPK

No.l2D/KPPS/SPK/VIII/20I0 Tanggal 24 Agustus 20I0 dan SPL No. I2I/KPPS/SPL/VIII72DI0 Fanggal 30 Agustus 20I0 , mengenai proyek pembangunan perumahan karyawan RSPAD Gatot Soebroto di Desa Satria Jaya , Kecamatan Tambun - Kabupaten Bekasi, antara lain sebagai penghuni dan letak perumahannya sebagai berikut: (1) Rumah terletak di Blok A 35 - dengan penghuni: Siti Sondari; (2) Rumah terletak di Blok BID - dengan penghuni: Tri Edi Widiantoro; (3) Rumah terletak di Blok A 39 - dengan penghuni: Martono. 

Bahwa PENGGUGAT III yang mendapat perintah dari TERGUGAT I untuk

kepentingan

dari

TERGUGAT

II,

telah

melaksanakan

pengerjaan pembangunan 2 (Dua) Unit rumah Type 50 yang telah ditempati oleh drg. Herawan.A serta I (Satu) Unit rumah Type 36 atas


nama Errasari yang berlokasi di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara - KabupatEn Bekasi. 3. Menghukum TERGUGAT I. Ketua Umum/Pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dan TERGUGAT II. Kepala RSPAD Gatot Soebroto secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai atau sekaligus kepada PARA PENGGUGAT sebagai berikut: (1)

Terhadap PENGGUGAT I. Sdr. Boby Faruk, ST sebesar Rp. 960.441.310,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).

(2)

Terhadap PENGGUGAT II. Sdr. Hasan Sidabutar sebesar Rp. 545.870.172,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(3)

Terhadap

PENGGUGAT

III.

Sdri.

Siti

Masyitoh

sebesar

Rp.356.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). (4)

Menghukum

PARA

TERGUGAT

untuk

membayar

kerugian

Immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). 4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum Banding , Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya: 5. Menghukum

PARA TERGUGAT

secara

tanggung

renteng untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Membaca, Jawaban Tergugat I tertanggal 11 Pebruari 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut : Jawaban untuk Penggugat I. Berdasarkan hasil opname dan pinjaman dana kepada Sdr. Boby Faruk ST pada tanggal 1 Agustus 2011 tercantum di sana tagihan yang harus dibayar oleh KPPS sejumlah Rp.756.253.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) perlu dijelaskan disini yaitu opname pekerjaan


tersebut dilakukan oleh pimpro pembangunan perumahan karyawan RSPAD waktu itu sdr. Ir. Ratman Friyadi (Aim.) Dengan Sdr. Boby Faruk ST. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Penggugat II yaitu PT. EPM yang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower 16 No. 23 Kuningan Jakarta Selatan yang sudah mengerjakan sebagian dan sebagian dilanjutkan oleh sdr. Boby Faruk ST sampai dengan sekarang orang-orang yang rumahnya sudah diselesaikan oleh Sdr. Boby Faruk ST belum ada yang membayar kepada Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dikarenakan pada waktu itu ada kesalahpahaman antara pimpro perumahan dengan pemilik kavling sehingga panitia/ koordinator perumahan karyawan RSPAD Gatot Subroto menghentikan sementara pembangunan rumah karyawan RSPAD Gatot Subroto tersebut. Hal ini diperparah lagi dengan kematian dari pimpro pembangunan perumahan RSPAD Gatot Subroto Sdr. Ir. Ratman Friyadi (Aim) pada pertengahan tahun 2013 jadi kesimpulannya untuk Sdr. Boby Faruk ST memang belum ada pembayaran dikarenakan dari pihak pemilik rumah belum pemah bayar kepada KPPS. Jawaban untuk Penggugat II. Pada tanggal 24 Agustus 2010 memang sudah terjadi kontrak kerja sama antara Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) dengan PT. Edukasi Pembangunan Masyarakat (PT.EPM) yang ditanda tangani oleh Sdr. Sediman Sidabutar AMD, SE selaku Direktur Utama. Kerja sama itu berupa pekerjaan pembangunan perumahan karyawan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, pada waktu pembangunan itu sedang dikerjakan ada protes (komplain) dari pemilik Kavling bahwa mereka belum bersedia untuk membangun tanahnya jadi rumah tinggal. Sedangkan sebagian lagi sudah diketjakan/dibangun oleh PT. EPM. Oleh karena itu pimpro dari pembangunan perumahan karyawan RSPAD Gatot Subroto- sdr Ir. Ratman Friyadi (Aim) mengeluarkan surat pernyataan kepada pengurus Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) bahwa dia (pimpro) yang bertanggung jawab dan bersedia mengganti semua biaya kerugian yang timbul akibat dari pembangunan tersebut dan melepaskan semua tanggung jawab dari pengurus KPPS dari tuntutan baik Pidana maupun Perdata (Surat pernyataan terlampir) disebabkan pekeijaan itu sebagian sudah dikerjakan oleh PT. EPM. Maka dari pihak PT. EPM mengajukan progress tagihan tahap pertama kepada KPPS. Pada tanggal 14 Oktober 2010 senilai Rp. 285.026.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah)


Tidak berapa lama sesudah itu kira-kira awal januari 2011 PT.EPM mengundurkan diri sebagai kontraktor pembangunan perumahan karyawan RSPAD Gatot Subroto tersebut. Pada pertengahan Januari 2011, pimpro dari pembangunan perumahan karyawan RSPAD Gatot Subroto sudah menanda tangani kontrak kerja sama dengan Sdr. Boby Faruk ST yang sebagian sudah dikerjakan oleh PT. EPM dan pada tanggal 25 Februari 2011 pihak Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) sudah membayarkan kepada Sdr. Hasan Sidabutar penggugat II uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikurangkan dengan tagihan pertama senilai Rp. 285.026.000,- jadi sisa tagihan itu tinggal Rp. 235.026.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) yang sudah diterima langsung oleh penggugat II Sdr. Hasan Sidabutar (copy tanda terima terlampir) dan setelah itu proyek perumahan tersebut diteruskan oleh Sdr. Boby Faruk ST sebagai kontraktor. Jawaban untuk penggugat III . Menurut catatan dari pimpro perumahan karyawan RSPAD tertanggal 15 September 2011 Koperasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) mempunyai hutang (tunggakan) kepada PT. AFLHEMAS BAKLA CIPTA sejumlah Rp.283.800.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus rupiah) dan pernah dibayar oleh aim. Pimpro pembayaran tahap pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sisanya Rp.263.800.000,- (Dua

ratus

enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dibayar tanggal 12 Mei 2015 Rp.l0.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan kemudian Rp.5.000.000,(Lima

juta

rupiah)

sisanya Rp. 248.800.000,- (Dua ratus empat

puluh

delapan juta delapan ratus ribu rupiah) keterangan/catatan terlampir, seperti diketahui lokasi perumahan karyawan RSPAD tersebut. Pada pertengahan 2012 sementara di tutup oleh koordinator pembangunan perumahan karyawan RSPAD dan melarang semua kegiatan yang berada pada lokasi perumahan tersebut. Akibat dari penutupan lokasi perumahan karyawan RSPAD tersebut maka semua pembayaran tertunda dan untuk itu kami dari pihak KPPS sudah mengadakan kesepakatan bersama dengan pihak penggugat III PT. AFLHEMAS BAKLA CIPTA yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Sdr. Sanggam L Tobing, SH pada tanggal 5 April 2012 dari pihak KPPS diwakili oleh kuasa hukum Sdr. Brian Praneda SH dan Sdr. Aswan Tanjung (Kesepakatan terlampir).


Selama penutupan lokasi tersebut kami sudah beberapa kali menghadap ke panitia

pembangunan

perumahan

RSPAD

dengan

mengikut

sertakan

penggugat II Sdr. Hasan Sidabutar tapi belum ada titik temu dan kemudian sekretaris dari RSPAD menyuruh kami supaya buat kesepakatan bersama untuk membagi sisa tagihan KPPS yang masih ada pada karyawan RSPAD kemudian pada

tanggal 11 Februari 2014 ditanda tangani

kesepakatan

bersama yang isinya sebagai berikut "berapapun jumlah sisa uang/ tagihan yang masih ada pada karyawan RSPAD Ditkesad akan dibagi menurut prosentasi/ proporsi masing-masing pihak dan kesepakatan ini sudah kami laporkan ke sekretaris RSPAD". Perlu diketahui bahwa sisa uang tagihan KPPS yang ada di RSPAD itu adalah sisa tagihan sarana dan prasarana yang sudah selesai dikerjakan dan bukan tagihan rumah yang dikerjakan oleh penggugat I dan H karena pemilik kavling/ rumah yang dikerjakan itu belum membayar dengan alasan tidak sesuai dengan program mereka dan sebagian lagi belum mau membangun tanah tersebut. Adapun saat ini jumlah sisa tagihan KPPS yang masih ada pada karyawan RSPAD adalah sejumlah Rp. 1.282.905.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2015 ditanda tangani surat pernyataan bersama yang isinya mereka (para kontraktor) menerima keputusan bersama tentang pembayaran kepada mereka (para kontraktor) masing-masing 25% dari sisa tagihan yang ada. Sebelum itu pada tanggal 14 April 2015 kami dari KPPS mengirimkan surat permohonan kepada Direktur RSPAD meminta tolong agar pimpinan RSPAD memfasilitasi penyelesaian pembayaran tagihan tersebut (surat pemohon /daftar tagihan terlampir). Tetapi sebelum kami mendapat jawaban dari RSPAD, kami (KPPS) sudah dilaporkan oleh penggugat I, II, III juga termasuk instansi RSPAD maka dengan sendirinya tagihan KPPS itu tidak bisa diambil dikarenakan RSPAD dijadikan tergugat II. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, TIDAK BENAR kami TIDAK bertanggung jawab atas pembayaran kepada Para Penggugat dikarenakan, kami masih menunggu pembayaran dari Tergugat II. Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan

terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Juni


2016, Nomor 322 /Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi; 3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk

membayar

secara

tunai

atau

sekaligus

kepada

PARA

PENGGUGAT sebagai berikut: (1) Terhadap PENGGUGAT I sejumlah Rp.801.628.180,- (delapan ratus satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah); (2) Terhadap PENGGUGAT II. sejumlah Rp.434.627.742,- (empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah); (3) Terhadap PENGGUGAT III. sejumlah Rp 307.665.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah); 4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumal Rp. 2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah) ; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Juni 2016, Nomor 322/Pdt.G/2015/PN.Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Para Terbanding/ Penggugat I,II, III dan kepada Terbanding II/Tergugat II; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I pada tanggal 14 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan


secara sah kepada Pihak Terbanding I /Penggugat I,II dan III pada tanggal 21 September 2016 dan pada tanggal 18 Oktober 2016 kepada Terbanding II/Tergugat II ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/ Penggugat I,II dan III pada tanggal 27 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 27 Oktober 2016 kepada Kuasa Pembanding/Tergugat I; Membaca, Surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori banding Nomor 322 /Pdt.G/2015/PN.Bks Jo Nomor 55/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 8 Desermber 2016 bahwa Pihak Terbanding II/Tergugat II tidak mengajukan/ menyerahkan Kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi; Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 322/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Tergugat I pada tanggal17 Nopember 2016,kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding I, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding/Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 14 Juli 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Pembanding/Tergugat I menolak/tidak sependapat

terhadap

putusan Judex Factie/Pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara secara tepat dan cermat. -

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (0bscuur Libel).

-

Bahwa gugatan para Terbanding semula Para Penggugat salah pihak.

-

Bahwa Itikat baik (Ter geode Trouw) dan Keadaan memaksa (Overmacht).


-

Bahwa

berdasarkan

seluruh

uraian

pertimbangan

tersebut

diatas,

Pembanding/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I,Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 322 /Pdt . G/2016/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri,dalam eksepsi mengabulkan eksepsi dari Pembanding/Tergugat

I dan Terbanding

II/Tergugat II. Dalam Pokok perkara menyatakan Gugatan para Terbanding/ Para

Penggugat

tidak

dapat

diterima

dan

menghukum

para

Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Pembanding/ Tergugat I tersebut, Terbanding I/Para Penggugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa

Terbanding

I/Para

Penggugat

sangat

sependapat

dengan

pertimbangan Judex Factie mengenai pokok perkara. -

Bahwa Terbanding I/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dalam perkara a quo dalam memeriksa, mengadili dan memutus

perkara ini senyatanya sudahlah sangat tepat sehingga

selayaknya keberatan dari Pembanding/Tergugat I untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.. -

Bahwa pertimbangan putusan Judex Factie nomor : 322/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 9 Juni 2016 sudah tepat dan benar. Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan

keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat I

sebagaimana diuraikan dalam

memori bandingnya, terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan

apakah

para

Penggugat/Para

Terbanding

memiliki

kapasitas (legal standing) memberi kuasa kepada Sanggam L. Tobing & Rekan untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II /Terbanding II. Menimbang, bahwa untuk Penggugat I berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto Lokasi Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2011 Jo Surat Perintah Kerja (SPK) Pembuatan Fisik


Bangunan Rumah Proyek Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Soebroto Lokasi Desa

Satria

Jaya

Kecamatan

Tambun

Utara

Kabupaten

Bekiasi

nomor.09/KPPS/SPK/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 Penggugat I bertindak untuk dan atas nama Pribadi.(P.I-I); Menimbang, bahwa untuk Penggugat II

Sdr Hasan Sidabutar yang

merupakan penerima Kuasa dengan Hak Substitusi dari Sediman Sidabutar, Jabatan Direktur Utama PT. Edukasi Pembangunan Masyarakat tertanggal 24 Juni 2015; Menimbang, bahwa untuk Penggugat III Sdri Siti Masyitoh merupakan istri

sah

dari

Alm

Happy

Lalupa

Sinuraya

berdasarkan

Akta

Nikah

nomor.128.54.XII/92 tanggal 21 Desember 1992 , Sertifikat Medis Penyebab Kematian, Surat keterangan pelaporan kematian, Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Masyitoh. (P.III-I s/d P.III-5).; Menimbang, bahwa dari bukti P.III-8 dan P.III-9 berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Subroto Lokasi Di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2010 yang bertindak selaku Pihak Pertama, Koprasi Penerus Pejuang Siliwangi (KPPS) yang dalam melaksanakan perbuatan hukum ini diwakili oleh saudara Ilyas Karim, Bsc dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum dalam Pelaksanaan proyek Pekerjaan Pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Subroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dan Pihak Kedua, PT.Alfhemas Balka Cipta suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dilun Ulujami Pesangrahan Jakarta Selatan dalam melakukan perbuatan Hukum ini diwakili oleh Saudara Happy Lalupa Sinuraya bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur dari dan karenanya syah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan; Menimbang, bahwa hubungan hukum yang timbul terhadap Penggugat III sebagai Istri dan ahli waris dari Alm Happy Lalupa Sinuraya selaku Direktur PT. Aflhemas Bakla Cipta terhadap Tergugat I/Pembanding adanya Surat Perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan Perumahan Karyawan RSPAD Gatot Subroto yang berlokasi di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan”; Menimbang, bahwa walaupun Sdri Siti Masyitoh benar sebagai istri sah dan ahliwaris dari Alm Happy Lalupa Sinuraya namun tidak serta merta dapat menggantikan kedudukan/Status Alm Happy Lalupa Sinuraya selaku Direktur Utara PT. Aflhemas Bakla Cipta dikarenakan Sri Siti Masyitoh (Penggugat III) tidak mendapat Kuasa/tidak ditunjuk secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mewakili PT. Aflhemas Balka Cipta untuk memberi Kuasa Kepada Advokat/Pengacara Sanggam L.Tobing & Rekan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penggugat III tidak memiliki Kapasitas (Legal Standing) memberi Kuasa kepada Sanggam L. Tobing, Nicolas D. Hutabarat, SH., Sigot Sumantri, SH., Lenny Permata, SH. dan Joni Manurung, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sanggam L.Tobing & Rekan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa selain Penggugat III tidak memiliki kapasitas untuk memberi kuasa kepada Kantor Hukum Sanggam L.Tobing & Rekan selaku Advokat/Pengacara. Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat angka 2, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) terhadap segala obyek sengketa yang telah diselesaikan pengerjaannya oleh Para Penggugat…….dst , namun dalam amar putusan angka 2 menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi yang tidak diminta oleh Para Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat III tidak memiliki kapasitas (legal Standing) memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum Sanggam L. Tobing & Rekan maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Juni 2016, Nomor 322 /Pdt.G /2015 /PN.Bks. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat

I tetap

dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;


Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 Juni 2016, Nomor 322/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada

hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh kami Sir Johan, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan Abdul Fattah, SH.,MH. dan Herman Heller Hutapea, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Abdul Fattah, SH., MH.

Sir Johan, SH., MH.

ttd.

Herman Heller Hutapea, SH., MH.

Panitera Pengganti, ttd. Saleha.


Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Penetapan … Rp.

5.000,00

2. Meterai Penetapan ……Rp.

6.000,00

3. Pemberkasan ………… Rp. 139.000,00 + Jumlah ……………….. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents