PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk cq PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG DEPOK, beralamat di Jalan. Margonda Raya Nomor

2 Depok, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal

16 Arpil 2014, diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama

1.

Ganif

Sudarso,SH.

Kusyanuarsi,SH. 3. Ceng Panji Setra,

2.

Endang

S.H. 4.Arief

Ramadhan, S.H. 5. Amir Machfud,S.H. 6., Yusuf Anshori,

S.H.

dan

7.

Dedy

Eko

kesemuanya Karyawan PT Bank Mandiri

Jubandono, (Persero)

Tbk. Pusat, yang beralamat di Plaza Mandiri Jalan

Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ; P.T. TOHOMA

MANDIRI,

dalam

Lawan:

hal

SIMANGUNSONG

ini

diwakili

selaku

oleh

Direktur

SOLTAN Utama,

berkedudukan di Jalan Batu Ampar III Nomor 20

Kelurahan Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT; D an

ANNA LINDA SIAGIAN, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 178 RT.005-

RW.011, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT; Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 14

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 April 2016, Nomor 144/Pen/Pdt/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk, tanggal 10 Desember 2014 berikut suratsurat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28

Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada

tanggal 28 Februari 2014 dibawah nomor pendaftaran 45/Pdt.G/2014/ PN.Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan nasional yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia berdasarkan Akta

pendirian Perusahaan No.98 tertanggal 8 Pebruari 2005 yang dibuat di

hadapan Notaris Drajat Darmadji, SH yang bergerak dibidang Distributor 2.

3.

Pertambangan;

Bahwa Tergugat adalah istri/ahli waris yang sah dari almarhum Haris

Simangunsong, SE selaku Direktur Utama CV Anugerah Mobilindo yang bergerak dalam bidang jual beli mobil;

Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2011, Penggugat meminjam uang kepada Almarhum Harris Simangunsong, SE selaku Direktur Utama CV Anugrah

Mobilindo sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan

2 (dua) buah surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik Penggugat dengan spesifikasi sebagai berikut



Merk/Type kendaraan

Warna

Nomor BPKB 

No. Polisi

: Mercedes Benz E 240 A/T

: hitam

: C4418324 G : B 87 FR

Merk/Type kendaraan : Chevrolet Captiva 2.0 A/T Warna

: Hitam metalik

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 2 dari 14

No. BPKB 4.

5.

: H 08864060

No. Polisi

: B 88 TMI

Bahwa peminjaman uang dari suami Tergugat disetor ke rekening milik Penggugat

melalui

transfer

Bank

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa

terhadap

mengembalikan

pinjaman

seluruh

BCA

hutang

kewajibannya

KCP

tersebut

kepada

Tomang

Penggugat almarhum

sebesar telah

Harris

Simangunsong, SE melalui transfer dari Bank BRI kepada Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut : -

6.

Tanggal 26 September 2011 transfer ke rekening Bank Mandiri No.

129000486607 a.n Harris Simangunsong, SE sebesar Rp.166.000.000,-

Tanggal 18 Oktober 2011 transfer ke rekening Bak Mandiri No.

1290004866071

Rp.196.702.000,-

a.n

Harris

Simangunsong,

SE

sebesar

Bahwa setelah Penggugat mengembalikan seluruh hutangnya kepada Tergugat

namun

hingga

gugatan

ini

didaftarkan,

Tergugat

belum

mengembalikan surat-surat kendaraan yang dijaminkan tersebut kepada 7.

Penggugat;

Bahwa terhadap keberadaan 2 (dua) buah surat BPKB milik Penggugat

pada tanggal 16 Maret 2011, suami Tergugat telah mengakui meminjam

surat-surat tersebut dari Penggugat sesuai surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh suami Tergugat tertanggal 20 Pebruari 2013;

8.

Bahwa seiring berjalannya waktu sdr. Harris Simangunsong, SE selaku

9.

Bahwa setelah suami Tergugat meninggal dunia Penggugat telah beberapa

suami Tergugat meninggal dunia pada awal tahun 2013;

kali melakukan peringatan dan menemui pihak CV Anugrah Mobilindo maupun

Tergugat

selaku

istri/ahli

waris

dari

almarhum

Harris

Simangunsong , SE untuk meminta pengembalian BPKB tersebut namun

tidak ada tanggapan serius atau tindak lanjut penyelesaian dan terkesan menghindar dari tanggung jawab;

10. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima dimana terhadap 2 (dua)

buah

surat

BPKB

mobil

milik

Penggugat

tersebut

tanpa

sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ternyata oleh suami

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 3 dari 14

Tergugat telah dijaminkan kepada pihak lain dalam hal ini dijaminkan kepada Turut Tergugat;

11. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali menemui Turut Tergugat untuk meminta penjelasan dan konfirmasi terkait surat BPKB milik Penggugat

dimana dalam penjelasan tersebut Turut Tergugat mengakui bahwa BPKB

milik Penggugat telah dijaminkan Tergugat sebagai jaminan hutang kepada Turut Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah mengetahui dari Turut Tergugat

di mana surat BPKB mobil milik Penggugat ternyata Tergugat telah dijaminkan sebagai pinjaman kredit

kepada Turut Tergugat dan telah

ditanda tangani oleh suami Tergugat serat diketahui/disetujui oleh Tergugat selaku istri dari almarhum Harris Simangunsong, SE;

13. Bahwa senyatanya Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada suami Tergugat untuk menjaminkan

kedua BPKB milik Penggugat tersebut sebagai jaminan kredit suami Tergugat kepada Turut Tergugat;

14. Bahwa menurut hukum Tergugat bertanggung jawab terhadap tindakan

almarhum Harris Simangunsong selaku suami Tergugat yang telah menggelapkan surat BPKB milik Penggugat dimana tanpa sepengetahuan

Penggugat, tergugat telah menjaminkan ke dua surat BPKB tersebut kepada Turut Tergugat;

15. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat jelas secara hukum merupakan

perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dan hal ini jelas diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

16. Bahwa akibat tidak dikembalikannya kedua BPKB tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil berupa : 1. Kerugian Materiil

Biaya konsultasi transportasi dan akomodasi pengurusan perkara oleh pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Kerugian Immateriil

Bahwa jelas dengan janji pengembalian BPKB yang berlarut-larut

membawa ketidakpastian dan itikad buruk dari tergugat yang selalu berjanji-janji yang tidak pasti yang mengkondisikan Penggugat ke suatu

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 4 dari 14

situasi kelelahan phisik dan phsikis yang mengakibatkan menurun bahkan berhentinya produktifitasnya sekaligus aktifitas dari Penggugat

yang semuanya ini tidak dapat dinilai dengan uang namun patut dan wajar

apabila

Penggugat

menuntut

kerugian

sebesar

Rp.

1.000.000.000. (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin nilai gugatan Penggugat di kemudian hari agar

kelak tidak sia-sia maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila

terhadap harta kekayaan Tergugat berupa asset-asset perusahaan baik yang ada sekarang dan/atau yang akan datang diletakkan sita jaminan (conservatior berlaag);

18. Bahwa Turut Tergugat diikut sertakan dalam perkara ini adalah untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini (te gehengen en te gedogen);

19. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar denda

atas keterlambatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)) per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan tugas isi putusan;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti kuat serta tidak diragukan lagi kebenarannya maka Penggugat mohon agar putusan ini

dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penggugat memohon kepada

Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua surat bukti pemilik 5.

kendaraan bermotor tersebut kepada Penggugat; Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

kerugian

materiil

maupun

immaterial kepada Penggugat segera dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap yakni:

A. Kerugian Materiil :

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 5 dari 14

Biaya konsultasi, transportasi dan akomodasi pengurusan perkara oleh pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil

Bahwa jelas dengan janji pengembalian BPKB yang berlarut-larut membawa ketidakpastian dan etika buruk dari Tergugat yang selalu berjanji-janji yang tidak pasti yang mengkondisikan Penggugat ke suatu situasi kelelahan

phisik dan phisikis yang mengakibatkan menurun

bahkan berhentinya produktifitas sekaligus aktifitas dari Penggugat yang semuanya ini tidak dapat dinilai dengan uang namun patut dan wajar

apabila Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dan/atau terlambat melaksanakan isi putusan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (uitvoorbaar bij voorraad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam

perkara ini tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; Menimbang,

bahwa

adapun

Turut

Tergugat

jawabannya tertanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut :

telah

mengajukan

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat

2. Bahwa Turut Tergugat hanya menyampaikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hak dan kepentingan Turut Tergugat;

3. Bahwa Harris Simangunsong telah mengajukan permohonan fasilitas kredit pembiayaan kepada Turut Tergugat melalui Mandiri Tunas Finance

(selanjutnya disingkat “MTF”) sesuai aplikasi permohonan Kredit modal kerja tanggal 26-07-2011 dan perpanjangan fasilitas kredit tanggal 20-07-2012;

4. Bahwa atas dasar permohonan kredit tersebut dan adanya kerjasama antara Turut

Tergugat

dengan

MTF

mengenai

kredit

pembiayaan

serta

rekomendasi dari MTF atas debitur tersebut, Turut Tergugat memberikan

fasilitas kredit kepada Harris Simangunsong dengan skim pembiayaan Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 6 dari 14

kepada showroom mobil bekas rekanan MTF dengan tujuan penggunaan

kredit adalah semata-mata untuk tujuan pembiayaan stock mobil (stock financing);

5. Bahwa Pemberian fasilitas kredit tersebut kemudian dituangkan ke dalam akta-akta sebagai berikut :

a. Perjanjian kredit pembiayaan stock finance–mandiri tunas finance No.CRO.JSD/483/KMK/2011 tanggal 15 Agustus 2011

b. Addendum I PK No.CRD.JSD/483/KMK/2011 tanggal 14 Agustus 2012;

Dimana dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian kredit tersebut

Harris Simangunsong telah memperoleh persetujuan dari istrinya Anna Linda Siagian (Tergugat) karenanya sah secara hukum dan mengikat (vide pasal 1320 Jo pasal 1338 KUHPerdata)

6. Bahwa jaminan pelunasan hutang dengan skim pembiayaan tersebut adalah

obyek yang dibiayai (dalam hal ini BPKB kendaraan yang dibiayai kredit) dan diikat secara dibawah tangan dengan surat kuasa memasang hak jaminan fidusia yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual agunan kendaraan ;

7. Bahwa Turut Tergugat melalui perantaraan MTF telah menerima jaminan pelunasan kredit Harris Simangunsong antara lain berupa BPKB yang

dibiayai yaitu BPKB No.C.4418324G, No. Polisi : B.87 FR, type Kendaraan Merc Benz dan BPKB No.H-08864060 No. Polisi : B 88TMI, Type Kendaraan Chevrolet Captiva;

8. Bahwa sesuai klausul yang disepakati dalam perjanjian kredit antara lain debitur menyatakan bahwa “untuk menjamin lebih lanjut pembayaran

kembali jumlah yang terhutang dengan tertib dan sebagaimana mestinya,

debitur antara lain debitur menyatakan bahwa “untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali jumlah yang terhutang dengan tertib dan sebagaimana mestinya debitur dengan ini setuju untuk memastikan bahwa pemilik barang

agunan selain debitur mengagunkan barang agunan miliknya untuk kepentingan bank” sesuai pasal 11 ayat 1 c perjanjian kredit;

Berdasarkan klausul tersebut maka segala jaminan kredit yang diterima

Turut Tergugat melalui MTF sudah dipastikan dijaminkan oleh pemiliknya dalam hal ternyata terjadi sebaliknya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitur dan/atau ahli warisnya da hutang ahli waris debitur/Tergugat kepada Turut Tergugat kepada turut Tergugat tetap harus dilunasi;

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 7 dari 14

9. Bahwa Harris Simangunsong meninggal dunia pada tanggal 27 maret 2013 sehingga hubungan hukum hutang piutang perkara ini menjadi beralih kepada ahli warisnya/istrinya yaitu Anna Linda Siagian (Tergugat);

10. Bahwa sejak meninggalnya Harris Simangunsong, pembayaran kewajiban

kredit kepada Turut Tergugat menjadi berhenti sehingga kreditnya menjadi macet karenanya Turut Tergugat mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan kredit untuk digunakan sebagai pembayaran hutang Tergugat/ahli waris kepada Turut Tergugat;

11. Bahwa terhadap kondisi tersebut, Turut Tergugat telah melakukan upayaupaya

penagihan

kepada

Tergugat/ahli

warisnya

untuk

segera

menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada Turut Tergugat,

baik melalui telepon, pertemuan langsung maupun melalui surat, sesuai surat-surat sebagai berikut :

a. Surat pemberitahuan pertama No. BBF.DPK/172/2013, tanggal 10-042013;

b. Surat pemberitahuan kedua No. BBF.DPK/187/2013 tanggal 24-04-2013;

c. Surat pemberitahuan ketiga No. BBF.DPK/231/2013, tanggal 21-05-2013;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan hukum Turut Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karenanya terbukti Turut Tergugat merupakan pihak kreditur yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (sesuai Pasal 1338 ayat (3) Jo pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata);

13. Bahwa atas dasar hal-hal diatas mengingat pokok gugatan ini adalah urusan

internal ahli waris almarhum dengan Penggugat, oleh karenanya Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan lebih lanjut kecuali mengajukan pembuktian;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Turut Tergugat mohon

kepada Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang tertuju pada Turut Tergugat atau

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (at aquo et bono)

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 8 dari 14

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Depok

telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 10 Desember 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) kepada Penggugat, yakni BPKB: 

Merk/Type kendaraan : Mercedes Benz E 240 A/T

Warna

: hitam

Nomor BPKB 

: C4418324 G

No. Polisi

: B 87 FR

Merk/Type kendaraan : Chevrolet Captiva 2.0 A/T Warna

: Hitam metalik

No. BPKB

: H 08864060

No. Polisi

: B 88 TMI

4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dan/atau terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

biaya

Rp1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah) ;

perkara

sebesar

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, Turut

Tergugat/Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Depok, pengajuan

permohonan

banding dari Turut Tergugat/Pembanding

tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding

maupun Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 12 Maret 2015;

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 9 dari 14

Menimbang, bahwa untuk

melengkapi

permohonan

bandingnya,

Turut Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7

April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal

7

April

2015,

yang

mana

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 22 April 2015 dan tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa

Berkas Perkara No.45/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang ditanda tangani oleh Jurusita

pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Depok dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Depok sebelum berkas tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri

Depok Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk dibacakan pada tanggal 10 Desember 2014 Kuasa hukum Turut Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan, maka permohonan

banding

Tergugat/Pembanding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

hukum

Turut

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada

tanggal 23 Desember 2014 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor .20 Tahun 1947 tentang Peradilan sehingga diterima;

karenanya

Ulangan

di Jawa dan Madura,

permohonan banding tersebut secara formal dapat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Pembanding dalam memori

bandingnya mohon

agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Depok Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 10 Desember 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dan

tidak adil karena tidak memberikan pertimbangan secara utuh hubungan hukum

yang

terjadi

antara

Penggugat/Terbanding

I

dengan

Turut

Tergugat/Pembanding, dimana dipersidangan telah terbukti adanya fakta bahwa suami dari Tergugat/Terbanding II (almarhum Harris Simangunsong)

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 10 dari 14

selaku dealer/pedagang mobil bekas telah mengajukan permohonan

mendapatkan fasilitas kredit dari Turut Tergugat/ Pembanding untuk modal usahanya dengan memberikan jaminan/agunan berupa stock mobil bekas

yang dimilikinya antara lain adalah mobil obyek sengketa (vide bukti TT-1

s/d TT-4) dengan dasar surat pelepasan hak kepemilikan mobil (vide bukti

TT-8) yang disertai dengan penyerahan BPKB-nya (vide bukti TT-5 dan TT-6)

berikut kwitansi tanda penerimaan harga mobil obyek perkara (vide bukti TT7) serta dilengkapi juga dengan surat kuasa memasang hak jaminan fidusia maupun surat kuasa menjual agunan kendaraan (vide bukti TT-9 dan TT-10);

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak adil karena

sama sekali tidak memberikan pertimbangan serta mengabaikan begitu saja bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat/Pembanding dan hanya memberikan

pertimbangan

terhadap

bukti-bukti

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Terbanding I, yang mana kemudian dengan serta merta dengan

mudahnya menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding I dianggap dapat membuktikan

gugatannya

semata-mata

hanya

karena

alasan

Tergugat/Terbanding II (isteri almarhum Harris Simangunsong) tidak pernah

hadir dipersidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan dalam

memori banding dari Turut Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa apabila ditinjau dari posita gugatan, sebenarnya terhadap barang

yang menjadi obyek sengketa baik Tergugat maupun Turut Tergugat samasama tidak pernah mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat,

dimana Tergugat hanya berkedudukan sebagai isteri dari almarhum Harris Simangunsong yang menyerahkan obyek sengketa kepada Turut Tergugat

sebagai jaminan/agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh almarhum Harris Simangunsong.

Karena Tergugat maupun Turut Tergugat sama-

sama tidak pernah berhubungan langsung dengan Penggugat mengenai obyek sengketa, maka dalam menentukan siapa yang harus digugat,

Penggugat harus menitik beratkan pada apa yang menjadi tuntutan gugatan dan siapa yang menguasai obyek sengketa;

2. Bahwa karena ditinjau dari petitum gugatannya dengan jelas terlihat bahwa

yang menjadi tuntutan Penggugat kepada Tergugat adalah pengembalian Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 11 dari 14

obyek sengketa yang pada saat ini tidak berada dalam penguasaan

Tergugat akan tetapi berada dalam kekuasaan Turut Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai isteri dari almarhum Harris Simangunsong ditarik dan

dilibatkan dalam perkara a quo semata mata hanya sebagai pengganti dari suaminya yang sudah meninggal dunia, maka seharusnya gugatan

Penggugat bukan ditujukan kepada Linda Siagian sebagai isteri almarhum

Harris Simangunsong, melainkan ditujukan kepada PT.Bank Mandiri

(Pesero) Tbk. Cabang Depok dan Linda Siagian cukup diposisikan sebagai Turut Tergugat, sehingga hal tersebut sejalan dengan petitum gugatannya yang menuntut pengembalian obyek sengketa yang saat ini berada dalam

penguasaan Turut Tergugat dan dilain pihak PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Cabang Depok juga tidak dirugikan dalam mempertahankan haknya;

3. Bahwa sekalipun Tergugat (Linda Siagian) tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah membantah gugatan Penggugat, tidaklah dapat diartikan bahwa

Penggugat

secara

serta

merta

dianggap

sudah

berhasil

membuktikan dalil gugatannya, sebab dalam perkara a quo terlihat dengan jelas bahwa Turut Tergugat (PT. Bank Mandiri Cabang Depok) telah

mengajukan jawaban yang isi pokoknya adalah membantah dalil gugatan

Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung bantahan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum berkewajiban mempertimbangkan bantahan maupun bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas,

maka keberatan yang disampaikan oleh Turut Tergugat/Pembanding dalam

memori banding dipandang cukup beralasan, sehingga oleh karena itu keberatan tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terlepas dari semua pertimbangan hukum yang

sudah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a

quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena dalam menyusun surat gugatannya Penggugat telah keliru menentukan siapa yang harus ditarik sebagai Tergugat, sehingga menyebabkan posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung satu dengan yang

lainnya, maka gugatan

Penggugat menjadi tidak jelas (kabur) dan harus dinyatakan tidak dpat diterima; Menimbang,

secara seksama

bahwa

setelah

memeriksa

dan

mempelajari

berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Depok Nomor 45/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 10 Desember 2014 serta

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 12 dari 14

memperhatikan memori banding dari Turut Tergugat /Pembanding maupun pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan

Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga karenanya putusan tersebut tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah nanti; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat

Pertama

harus dibatalkan, maka Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I :

 Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat ;  Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

45/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir berjumlah Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

dalam

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Jawa Barat

dengan susunan EDI WIDODO, S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUGITO, S.H.M.H, dan SILVESTER DJUMA, S.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari Jum’at tanggal, 26 Agustus 2016 telah diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

para

Hakim

Anggota

tersebut

diatas,

dengan

dibantu

oleh

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 13 dari 14

H. DEDI RUSMAN R. S.H. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

Ttd

SUGITO, S.H., M.H.

EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.

Ttd SILVESTER DJUMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd

H. DEDI RUSMAN R. S.H. Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan …………Rp. 5.000,Materai …………………… Rp. 6.000,Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,(Seratus lima puluh libu rupiah)

Putusan Nomor 144/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 14