PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.246/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : NY. DEBORAWATI. Tempat tanggal lahir Bandung 20 Pebruari 1965, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen beralamat

di

Jalan Kp.

Citamiang Kaler, Rt. 04, Rw. 06, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama 1. A. ABAS GAYO, SH, 2. YUWONO MARTHA,

3. YULIUS USMAN, SH.MH.,

Kesemuanya Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor hukum ABAS GAYO.& REKAN beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 234 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING

semula

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi ; L A W A N : 1. MOH. TOHA BAEHAQI, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kampung Cibedug Girang, Rt. 006, Rw. 002, Desa Cangkuang

Wetan,

Kecamatan

Dayeuhkolot,

Kabupaten

Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ; 2. ENGKOS KOSASIH, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS Agama Islam, dalam hal ini selaku Ahli Waris ABDUL GHANI alm dan NYIMAS MANAH ANAH almh. beralamat

di Kmp. Citamiang

Kaler, Rt. 04, Rw. 06, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I Konpensi ; 3. CAMAT

Kecamatan

Dayeuhkolot,

Kabupaten

Bandung,

dalam

kedudukannya selaku PPAT pada Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 409, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II Konpensi ; 4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA

cq.

KANTOR

WILAYAH

PROP.

JAWA

PERTANAHAN BARAT

NASIONAL

cq.

KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung di Soreang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III Konpensi ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 22 Mei 2017, Nomor.246/PEN/PDT/2017/PT.BDG

tentang

Penunjukan

Majelis

Hakim

yang

memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 April 2016 dalam Register Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Blb. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat (NY. Deborawati) adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah Persil 34 b. S III yang berasal dari Kohir No. 76/719, dan No. 119/719 seluas ± 7700 M² (± tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Ahmad bin H. Gojali dan Edah M binti H. Gojali yang terletak di desa Cangkuang Wetan, Kec Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas : Utara

: Tanah Deborawati;

Timur

: Tanah Deborawati;

Selatan

: Jalan Raya;

Barat

: Tanah Deborawati/solokan

Yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Desember 2002 Nomor 459/2002 dan No 460/2002 yang dibuat oleh dan dihadapan (Turut Tergugat II) Harry Wahyono, BA Camat Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selaku PPAT wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung; 2. Bahwa tanah Penggugat Persil 34 b. S III tersebut diatas telah dibeli dari Turut Tergugat I/Para Ahli Waris ABDUL GHANI, alm. Dan NYIMAS MANAH ANAH (alm) sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 459/2002 dan Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

460/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II maka secara hukum Akta Jual Bei tanggal 27 Desember 2002 Nomor 459/2002 dan Nomor 460/2002 aquo sesuai atau sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 37, Pragraf 1

tentang

pemondahan hak pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemondahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;” Dengan demikian jual beli atas tanah tersebut berdasarkan ketentuan hokum tersebut Penggugat adalah sah sebagai bukti pemiliknya; 3. Bahwa selanjutnya terhadap tanah milik Penggugat Persil 34 b. S.III sebagaimana tersebut diatas telah diurug dan dikuasai oleh Penggugat namun dari sebagian tanah milik Penggugat aquo yaitu seluas 353 M² (tiga ratus lima puuh tiga meter persegi) secara melawan hukum oleh Tergugat dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM No. 122/Desa Cangkuang Wetan, Gambar Situasi tanggal 9 Pebruari 1996 No. 1417/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1994 Nomor 594.4/KEC/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Drs. LILI RAMLI) Camat Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung selaku PPAT Wilayah, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung; 4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Persil 34 b. S. III di atas yang telah Penggugat beli dari Turut Tergugat I/Para Ahli Waris ABDUL GHANI alm. Dan NYIMAS MANAH ANAH, alm. Adalah merupakan tanah yang telah dieksekusi berdasarkan putusan dan Penetapan eksekusi No. 27/Eks/G/2002/PN.BB jo. Nomor 87/Pdt.G/1995/PN.BB, tanggal 7 Nopember 2002 jo. Berita Acara Penyerahan

Barang

Nomor

27/Eks/G/2002/PN.BB.

jo.

Nomor

87/Pdt.G/1995/PN.BB. tanggal 16 Desember 2002, yang mana objek eksekusinya termasuk atau merupakan bagian dari tanah Sertifikat No. 122/Desa Cangkuang Wetan, Gambar Situasi tanggal 9 Pebruari 1996 No. 1417/1996 yang didasarkan atas Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1994 Nomor 594.4/266/KEC/1994 atas nama Tergugat tersebut, sehingga sangat jelas terbukti bahwasannya terhadap Sertifikat (SHM) Nomor 122/Desa Cangkuang Wetan atas nama Tergugat aquo yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 594.4/266/KEC/1994 adalah tidak sah demikian juga terhadap penguasaan atas tanam objek gugatan tersebut oleh Tergugat

adalah

merupakan

perbuatan

yang

melanggar

hokum

yang

menimbulkan kerugian Penggugat; Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

5. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut di atas, maka selain Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 353 M² (tiga ratus ima puluh tiga meter persegi) yang oleh Tergugat dikuasai secara melawan hukum yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik SHM No. 122/Desa Cangkuang Wetan, Gambar Situasi tanggal 9 Pebruari 1996 No. 1417/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III) yang berasal dari Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1994 Nomor 594.4/266/KEC/1994., yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Drs. LILI RAMLI) Camat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung selaku PPAT wilayah Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung dalam keadaan kosong kepada Penggugat, juga pihak Penggugat menuntut agar terhadap : a. Sertifikat SHM No. 122/ Desa Cangkuang Wetan Gambar Situasi tanggal 9 Pebruari 1996 No. 1417/1996 seluas 353 M² (tiga ratus ima puluh tiga meter persegi) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; b. Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1994 Nomor 594.4/266/KEC/1994 terhadap tanah Persil 34 b. S. III Kohir No 76/719, seluas 353 M² (tiga ratus ima puluh tiga meter persegi) yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Drs LILI RAMLI) Camat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung selaku PPAT wilayah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Bahwa sebagai akibat perbuatan melanhgar hukum Tergugat di atas pihak Penggugat juga menuntut ganti rugi kepada Tergugat dimana telah secara melawan ha katas tanah objek perkara aquo sehingga Penggugat tidak bias menikmati haknya sejak tahun 2002 hingga sekarang tahun 2016 atau dengan diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara ini, untuk membayar ganti kerugian yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tanah tersebut disewakan ke pihak lain; 7. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat yyang telah melawan hokum dan telah menimbulkan kerugian Penggugat, maka pihak Penggugat juga menuntut agar Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya menguasai suratsurat, Sertifikat, Dokumen maupun Akta-akta yang berhubungan dan atau bertalian dengan objek gugatan perkara ini untuk menyerahkan dalam keadaan baik tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat; 8. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir atau sia-sia serta untuk menghindari adanya indikasi tidak baik dari Tergugat maupun pihak Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

lain untuk mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, maka sangat beralasan hokum apabila Pengadilan Kls. IA Bale Bandung untuk berkenan meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag dan Revindikatoir Beslaag) terhadap tanah objek perkara dalam perkara ini dan juga terhadap harta kekayaan milik Tergugat; Yang selanjutnya secara rinci akan diajukan dan dikemukakan melalui permohonan Sita Jaminan lebih lanjut; 9. Bahwa menghukum Tergugat apabila lalai untuk memenuhi dan/atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat; 10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-buktoi otentik, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya; Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka sudilah kiranya kepada Pengadilan Negeri Kls. I A Bale Bandung, untuk berkenan memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seuruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli tanggal 27 Desember 2002 Nomor 459/2002 dan Nomor 460/2002 yang dibuat oleh dan dihadapan (Turut Tergugat II) Harry Wahyono, BA. Camat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, selaku PPAT wilayah Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung; 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mngikat terhadap : 5.2.

Sertifikat SHM No. 122/Desa Cangkuang Wetan Gambar Situasi

tanggal 9 Pebruari 1996 No. 1417/1996 seluas 353 M² (tiga ratus ima puluh tiga meter persegi) atas nama Moh. Toha Baehqi/Tergugat yang diterbitkan oleh BPN Kab. Bandung/Turut Tergugat III tersebut; 5.3.

Akta Jual Beli tanggal 14 Mei 1994 Nomor 594.4/266/KEC/1994 yang

dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Drs LILI RAMLI) Camat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung selaku PPAT wilayah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

6. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

ganti

rugi

sebagai

akibat

dari

perbuatannya yang telah melawan hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (serratus empat puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat; 7. Menghukum

Tergugat

atau

pihak

lain

yang

memperoleh

hak

dari

padanya/Tergugat yang menguasai surat-surat, Akta-akta, Sertifikat diatas tanah milik Penggugat atau surat-surat lainnya sebagai bukti hak Penggugat yang berhubungan atau bertalian dengan objek gugatan perkara ini, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan dalam keadaan baik tanpa syarat dan dibebani beban apapun kepada Penggugat; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsim) kepada Penggugat

sebesar

Rp.

100.000,-

(serratus

ribu

rupiah)

setiap

hari

keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini diajukan; 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya; 10.

Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III)

untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini; 11.

Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

gugatan ini; Setidak-tidaknya : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 TERBANDING semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Jawaban sebagai berikut ; A. DALAM KONPENSI : I. DALAM EKSEPSI : PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (PERSONA STAND/

IN JUDICIO); Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat bukan pemilik tanah Persil No : 34, DIII Kohir No, 747/1092 blok

Cibedug,Desa

Cangkuang

wetan,

Kecamatan

Dayeuhkolot

yang

berdasarkan kepada akta jual beli No. 459/2002., jo. Akta jual beli No. 460/2002 Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada tanggal 27 Desember 2002; 2. Bahwa Akta Jual Beli No. 459/2002. Jo. Akta Jual Beli No. 460/2002, milik Penggugat tersebut diatas, berada dan menunjuk kepada letak tanah sawah Persil No. 34 b. S.III blok Bojong Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung Kohor No. 15/115 dan Kohir No. 76/119; 3. Bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat adalah berada diatas tanah Persil No. 34 D III, Kohir No. 747/1092, Blok Cibedug, Desa Cangkuang Wetan. Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung. Sebagai mana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan, GS No. 1417/1996.,

tanggal 09

Februari 1996. Jadi dengan demikian gugatan penggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang error in objekto; 4. Bahwa tanah dan bangunan milik tergugat sebagai mana tersebut dialas adalah :  Tidak termasuk objek gugatan dalam perkara No.87/PdLG/l995/PN.BB.  Tidak Pemah dilakukan Sita Sita Jaminan, bendasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No : 87/pdt.G/1995/PN.BB, tgI 15 Januari 1995 Jo.Berita Acara Sita Jaminan No.8 7/Pdt.G/1995 PN.BB. Tgl. 22 Januari 1996.  Tidak termasuk pula tanah yang telah di eksekusi beidasarkan Berita Acara eksekusi penyerahan No, 27/Eks/G/2002/PN. BB Jo. Nomor : 87/Pdt. G/1995/PN.BB. Tgl 16 Desember 2002. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No : 27/Eks/G/2002/PN.BB. Jo No. 87/Pdt. G/l995/ PN.BB. Tgl. 7 November 2002; 5. Maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kuwalitas atau Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada tergugat dan karena itu tiada pilihan lain bagi Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dmyatakan tidak diterima (NietOnt Vonkelijke

Verkloard); II. DA LAM POKOK PERKARA: Bila mana yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , maka jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan keras terhadap seluruh dalidalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatismuntadis merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini; 3. Bahwa tidak benar Penggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 353 M² Pesil No. 34 D.III C.747/1092 Blok Cibedug yang merupakan dari bagian Akta Jual Beli No.459/2002 dan Akta Jual Beli No. 460/2002., tanggal 27 Desember 2002, hal ini dikarenakan baik Persil, Kelas, Kohir, blok nya pun sangat berbeda yaitu yang tertera dalam Akta Jual beli tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah tanah diatas Persil No. 34.b.S.III yang berupa tanah sawah

yang berlokasi di Blok Bojong, sedangkan tanah milik Tergugat yaitu berupa tanah darat yang berlokasi di blok Cibedug yang berada diatas Persil 34.D.III sebagaimana telah dinyatakan dalam Sertiflkat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan GS No. 1417/1996., tanggal 09 Februari 1996, maka sebagai akibat kesalahan objek gugatan (error in objekto) Pengugat,

maka

gugatan

Penggugat

harus

dinyatakan

ditolak

oleh

Pengadilan; 4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang seluas 353 M² yang terdapat dalam Sertiflkat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan GS No. 1417/1996., tanggal 09 Februari 1996 milik Tergugat tersebut merupakan bagian yang telah dieksekusi bendasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 27/Eks/G/2002/PN.BB Jo. No. 87/Pdt/G/1995/PN.BB tanggal 07 November 2002 Jo. Berita Acara Penyerahan

Barang

No.

27/Eks/G/2002/PN.

BB.,

Jo.

No.

87/Pdt/G/1995/PN.BB tanggal 16 Desember 2002 dan oleh karena itu Tergugat mensumir Penggugat untuk dapat membuktikannya karena tanah milik

Tergugat

tidak

termasuk

dalam

objek

gugatan

perkara

No.

87/Pdt/G/l995/PN.BB tidak pernah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan tidak pernah masuk dalam Berita Acara penyerahan Barang Eksekusi dalam Penetapan Eksekusi No.27/Eks/G/2002/PN.BB., Jo. No.

87/Pdt/G/l995/PN.BB.,

Berita

Acara

Penyerahan

Barang

No.

27/Eks/G/2002/PN.BB., Jo. No. 87/Pdt/G/l995/PN.BB., tanggal 16 Desember 2002. Sehingga demikian tanah dan bangunan milik Tergugat yang telah dijadikan objek perkara oleh Penggugat dalam perkara ini, sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan bukti kepemilikan penggugat, sehingga petitum angka 6, 6.2, 6.3, pada halaman 5 harus dinyatakan ditolak; Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

5. Bahwa tidak benar Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat karena yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah dan bangunan milik Tergugat sendiri yang seluas 353 M² sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan GS. No. 1417/1996., tanggal 09 Februari 1996, sehingga tidak ada istilah perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik Tergugat sendiri tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 5 harus dinyatakan ditolak; 6. Bahwa perlu dlketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang ppendaftaran tanah Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan : "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalam nya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". 7. Bahwa sehubungan Tergugat tidak peraah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat

dengan cara telah

menguasai tanah miliknya sendiri yang justru sebaliknya penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat dengan cara mengakui tanah miiik Tergugat tanpa alas hak yang benar, sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 7,8,9 halaman 5 haruslah dinyatakan ditolak; 8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berasalan hukum maka terhadap permohonan ska jaminan sebagaimana dinyatakan dafeun petitum angka 2 halaman 5 haruslah ditolak; 9. Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat sebagaimana tertera dalam petitum angka 10 halaman 5 tentang permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum mengingat untuk mengabulkan permohonan tersebut haruslah benar-benar dipertimbangkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000, sedangkan perihal permohonan penggugat tersebut diatas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang- undang, dan karenanya petitum tersebut harus dinyatakan ditolak pula; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana diatas, Tergugat menolak dengan tegas dan fceras keseluruhan dalil gugatan Penggugat berikut seluruh petitum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa oleh karena keseluruhan gugatan penggugat haruslah ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara mi secara hukum haruslah dibebankan kepada Penggugat; B. DALAM REKONPENSI;  Bahwa dalil-dalil dalam jawaban tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini dan karenanya mohon dianggap tercantum secara utuh dalam gugatan rekonpensi ini;  Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugal dr/Tergugat dk adalah sebagai pemilik atas tanah dan bangunan yang terletak diatas Persil No. 34. D.III C.747/1092 Blok Cibedug seluas 353 M2 dinyatakan dalam Sertiflkat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan;  Bahwa telah terbukti dan tidak bias dibantah lagi kebenarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 1 angka 20 yang menyebutkan " Sertiflkat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal c. UUPA untuk hak atas tanah dst……………….. " sehingga dengan demikian kedudukan surat Sertiflkat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan atas nama pemegang hak Penggugat dr/Tergugat dk merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;  Bahwa sehubungan Tergugat dr/Penggugat dk telah mengajukan gugatan kepada Penggugal dr/Tergugat dk terhadap tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. baik secara moriel maupun secara materil;  Adapun kerugian secara moriell diantaranya Tergugat dr sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan telah melakukan teguran-teguran secara tanpa hak kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang selanjutnya sekarang Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan secara tanpa hak sehingga dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat dr telah mengganggu stabilitas, waktu dan kepentingan-kepentingan lain baik perasaan, ketenangan dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga secara moriel Penggugat dr telah dirugikan hak-haknya, maka dengan ini penggugat dr mengajukan tuntutan ganti rugi secara moriel kepada Tergugat dr sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliyar Rupiah) bahwa disamping Penggugat dr menuntut ganti rugi secara moriel juga akan menuntut ganti rugi secara materil karena dengan diangkatnya perkara ini ke Pengadilan oleh Tergugat dr secara tanpa hak, maka jelas secara hukum telah menimbulkan kerugian secara Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

materil pula kepada Penggugat dr dimana harus mengeluarkan ongkosongkos/transport dan bayar kontrak Pengacara yang jumlahnya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus iuta runiah) yang mana kerugian tersebut diatas baik secara moriel maupun materiil harus dibayar oleh Tergugat dr kepada Penggugat dr secara sekaligus dan tunai;  Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dr tidak sia-sia (iliusoir) mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Tergugat dr yaitu berupa tanah kosong masing-masing sebagai berikut : 1. Tanah seluas 5650 M2 diatas persil 34.b-S.III Blok Bojong Kohir No. 15/119 seperti dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 459/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang dibual dihadapan PPAT Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung milik tergugat dr dengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Tanah milik Koka;

Timur

: Solokan ;

Barat

: Solokan;

Selalan

: Rumah tinggal ULLOhaJL Julaeha;

2. Tanah seluas 1.050 M2 diatas Persil 34.b.S.III Blok Bojong Kohir No. 76/119 seperti dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 460/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung milik tergugat drdengan batas-batas sebagai berikut : Utara

: Tanah milik Tarsidah ;

Timur

: Rumah Ibu Yuyu/Pak Amar;

Barat

: Solokan ;

Selalan

: Jalan Raya Paiasari;

 Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan sesuai dengan pasal 180 HIR sehingga Penggugat dalam rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta sekalipun ada perlawanan ataupun handing;  Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: A. DALAM KONPENSI : I. DALAM EKSEPSI :  Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

 Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA ;  Menolak

gugatan

Penggugat

umtuk seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

dinyatakan tidak diterisa (Niet Ont Vankelijke Verklaard); B. DALAM REKONPENSI :  Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;  Menyatakan Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum:  Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan GS No. 1417/1996., tanggal 09 Februari 1996 atas nama pemegang hak Moch. Toha Baehaqi dengan segala turutannya;  Menyatakan Penggugat rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 353 M2 Persil No. 34. D.III C.747/1092 Blok Cibedug sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik No. 122/Desa Cangkuang Wetan Gs No. 1417/1996., tanggal 09 Februari 1996;  Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar ganti ragi kepada Penggugat rekonpensi baik secara moriel maupun secara materil yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.2.200.000.000 (dua miliyar dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar sekaligus dan tunai;  Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap : 1. Tanah seluas 5650 M2 diatas Persil 34.b.S. III Blok Bojong Kohir No. 15/119 seperti dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 459/2002., tanggal 27 Desember 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung milik Tergugat

dr dengan batas- batas sebagai

berikut : Utara

: Tanah milik Koka;

Timur

: Solokan ;

Barat

: Solokan;

Selatan

: Rumah tinggal UU,Oha,H. Julaeha;

2. Tanah seluas 1.050 M2 diatas persil 34.b.S.III Blok Bojong Kohir No. 76/119 seperti dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 460/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Dayeuhkolot kabupaten Bandung

milik

Tergugat dr dengan batas- baras sebagai

berikut : Utara

: Tanah milik tarsidah;

Timur

: Rumah Ibu Yuyu/Pak Amar; Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Barat

: Solokan;

Selatan

: Jalan Raya Palasari;

 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau Banding; C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :  Menghukum penggugat Konpeasi /Tergugat Rekonpensi untnk membayar seluruh biaya yang timbul daiam perkara ini; Atau ; Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); Membaca, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II Konpensi telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut ; 1. Bahwa, adalah benar Penggugat/ Ny Deborawati telah membeli dua (2) bidang tanah dari Turut Tergugat-I / ENGKOS KOSASIH, pada tanggal 27 Desember 2002, masing- masing berdasarkan Akta jual beli No 459/2002 tanggal 27 Desember 2002, atas tanah Persil No. 34 b, S.III Kohir No 15/119, luas 5650 M2, dengan harga Rp. 203.400.000 (dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Akta jual beli No 460/2002, tanggal 27 Desember 2002, Persil No 34, Kohir No 76, luas 1050, dengan harga Rp 86.100.000 (delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah), yang dibuat dihadapan Turut Tergugat- II/ Camat Dayeuhkolot HERRY WAHYONO, BA, Selaku (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), yang mana kedua bidang tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa Cangkuang Wetan, Kec Dayeuhkolot, Kab Bandung; 2. Bahwa, untuk melakukan jual beli atas kedua bidang tanah yang tersebut diatas, Turut Tergugat-I, bertindak atas nama dirinya sendiri dan selaku kuasa menjual dari ahli waris Almarhum Abdul Ghani dan Almarhumah Nyimas Manah Anah dengan surat kuasa tanggal 18 Desember 2002, sehingga berdasarkan ketentuan hukum jual beli atas kedua bidang tanah yang tercantum dalam kedua Akta Jual Beli No 459/2002 dan akta jual beli No 460/2002 tanggal 27 Desember 2002 adalah sah secara hukum. 3. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan para ahli waris almarhum Abdul Ghani dan almarhumah Nyimas Manah Anah atas kedua bidang tanah yang telah diperjual belikan oleh Turut Tergugat-I, kepada Penggugat, maka Turut Tergugat-I telah membuktikan secara hukum adanya bukti Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung jo. Berita Acara Eksekusi Penyerahan dan Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Berita Acara Eksekusi Penyerahan No 27/ Eks/G/2002/PN.BB Jo Nomor 87/ Pdt.G/ 1995/ PN.BB tanggal 16 Desember 2002; 4. Bahwa, untuk data yuridis kepemilikan tanah obyek Jual Beli atas kedua bidang tanah tersebut, maka Turut Tergugat-I, telah melampirkan, surat kuasa menjual tanggal 18 Desember 2002 dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No 198/PM.041.2/Wrs /1992 tanggal 29 September 1992 yang diterbitkan atas nama Bupati Kepala daerah Tingkat II Bandung serta melampirkan copy Kartu tanda penduduk (KTP) para ahli waris, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan (SSB) dan Surat pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002; 5. Bahwa , untuk kelengkapan dalam Jual Beli dimaksud maka Turut Tergugat I ( Penjual ) melampirkan bukti C. Desa dari Desa Cangkuang Wetan berikut Bukti Pembayaran Pajak ( PBB ) dan Surat Berita Acara Eksekusi Penyerahan dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Barang No 27/ Eks/G/2002/PN.BB jo. Nomor 87/ Pdt.G/ 1995/ PN.BB. tanggal 16 Desember 2002; 6. Bahwa dengan data/bukti tersebut diatas, maka Jual Beli Akta Jual Beli No 459/2002 tanggal 27 Desember 2002, atas tanah Persil No. 34 b, S.III Kohir No 15/119, luas 5650 M2, dan Akta jual Beli No 460/2002, tanggal 27 Desember 2002, Persil No 34, Kohir No 76, luas 1050, antara Turut Tergugat I dengan Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian jual beli jo sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/1997 ( LN) 1997-59 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian tanah obyek perkara adalah sah menjadi milik Penggugat; 7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan tanah terperkara sebagian telah dikuasai oleh Tergugat seluas 353 M², yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 122/Desa Cangkuang Wetan dengan nomor GS 1417/1996 tertanggal 9 Febuari 1996, Turut Tergugat-Il, mengetahui bahwa tanah Persil No 34 memang telah dilakukan eksekusi Pengosongan dan penyerahan dan telah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Bukti Akta Jual Beli No 459 dan Akta Jual Beli No 460, tertanggal 27 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-II; 8. Bahwa. selanjutnya dalam hal tanah obyek perkara dikuasai oleh Tergugat atas dasar adanya Sertifikat hak Milik No 122/ Desa Cangkuang Wetan, dalam hal ini Turut Tergugat II tidak dapat memberikan tanggapan atas keberadaan Sertifikat Hak Milik dimaksud, karena di Kantor Turut Tergugat II tidak memiliki data atas Sertifikat tersebut, dan kewenangan untuk menjelaskanya adalah merupakan kewenangan Kantor Pertanahan (BPN) Kab Bandung;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

9. Bahwa terhadap dalil lainya Turut Tergugat-II tidak akan menanggapi dalil gugatan penggugat karena tidak menyangkut dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat; Membaca, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III Konpensi telah mengajukan Jawaban yang isinya sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI 1. Bahwa, Turut Tergugat III menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat III. 2. Mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuure Libel); Bahwa Turut Tergugat III menolak gugatan Penggugat, dengan alasan hokum bahwa obyek perkara aquo tersebut yang di klaim oleh penggugat masuk pada Penetapan

Eksekusi No.

27

Eks /G/2002/PN

BB.,

Jo. Nomor

87/Pdt

G/1995/PNBB yang masih berupa : 1. Akta Jual Beli No. 460/2002, yang mana di Akta Jual Beli tersebut disebutkan Persil No. 34 b S.III, Kohir No. 76/719 Blok Bojong dengan luas 1050 M²; 2. Akta Jual Beli No. 459/2002, yang mana di Akta Jual Beli tersebut disebutkan Persil No. 34 b S.II, Kohir No. 15/119 Blok Bojong dengan luas 5650 M²; Sedangkan

obyek

perkara

aquo

yang

digugat

adalah

Sertipikat

No.

122/Cangkuang Wetan, yang mana Sertipikat tersebut berasal dari Persil No. 34 D.III Kohir No. 747/1092 Blok Cibedug, maka dari kedua Akta Jual Beli tersebut tidak ada yang sama atau tidak menunjuk pada dasar dari Sertipikat Hak Milik No. 122/Cangkuang Wetan tersebut; Oleh sebab itu sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (Obscuure Libel); 3. Mengenai Gugatan Kekurangan Pihak; Bahwa Turut Tergugat III menolak gugatan Penggugat dengan alasan hukum kekurangan pihak yaitu : a. Kepala Desa Cangkuang Wetan, karena sebelum Sertipikat itu diterbitkan oleh Turut Tergugat III sesuai peraturan yang berlaku dalam menerbitkan sertipikat Turut Tergugat III selalu berdasarkan data dari Desa baik berupa Warkah, riwayat tanah, buku C Desa atau yang lainnya yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Desa. Jadi posisi Kepala Desa disini sangat penting untuk dijadikan pihak baik untuk pembuktian maupun kesaksiannya; Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

b. Bapak Aming Setiawan yang merupakan Pemilik Pertama Sertipikat Hak milik No. 122/Cangkuang Wetan yang mana dialah yang memohon penerbitan sertipikat dari kepemilikan asal berupa Akta Jual Beli seklaligus yang menandatangani di warkah permohonan penerbitan sertipikat, sehingga sangat penting untuk dijadikan pihak sama guna pembuktian maupun kesaksiannya; Sehubungan dengan kekurangan pihak tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkaranya; 2. Bahwa, Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat III; 3. Bahwa Turut Tergugat III menolak gugatan Penggugat dengan alasan hukum bahwa tidak ada tindakan Turut Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Turut Tergugat III dalam menerbitkan setiap Sertipikat pada dasarnya hanya melakukan tindakan administratif sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanalcan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, sehingga Sertipikat yang diterbitkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik . Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 4. Bahwa Turut Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang - undang No.5 Tahun I960 tentang Ketentuan Dasar Pokok- pokok Agraria. Undang -undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 ieniang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaan lainnya; Atas dasar uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus : Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Dalam Eksepsi  Menerima eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat Iain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Membaca, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I Konpensi walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara patut namun TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ; Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Nopember 2016, Nomor.81/Pdt.G/2016/PN.Blb. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :  Menolak eksepsi dari TERGUGAT KONPENSI dan TURUT TERGUGAT III KONPENSI seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA  Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI seluruhnya; DALAM REKONPENSI :  Menolak

gugatan

PENGGUGAT

REKONPENSI/TERGUGAT

KONPENSI

seluruhnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara dalam konpensi dan dalam rekonpensi yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 2.871.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Membaca, Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung,

Nomor. 81/Pdt.G/2016/PN.Blb. dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk menjalankan panggilan ini yang

pada pokoknya

menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2017 telah diberitahukan Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Nopember 2016, Nomor. 81/Pdt.G/2016/PN.Blb. kepada TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I Konpensi ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.51/Pdt.BD/2016/PN.Blb. Jo. No.81/Pdt.G/2016/PN.Blb yang dibuat oleh Dr. H. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Desember 2016 PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Nopember 2016 Nomor. 81/Pdt.G/2016/PN.Blb. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada TERBANDING

semula Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diterima oleh kuasa hukumnya, kepada TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I Konpensi pada tanggal 11 Januari 2017, kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II Konpensi pada tanggal 12 Januari 2017 dan kepada TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III Konpensi pada tanggal 12 Januari 2017 ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada TERBANDING semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 20 Januari 2017 secara sah, kepada TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I Konpensi pada tanggal 24 Januari 2017, kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II Konpensi pada tanggal 24 Januari 2017 dan kepada TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III Konpensi pada tanggal 27 Januari 2017 yang diterima dengan patut dan seksama ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa TERBANDING semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Februari 2017, dan kontra memori banding

tersebut

telah

diberitahukan

dengan

patut

dan

seksama

kepada

PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Maret 2017 yang diterima oleh kuasa hukumnya ; Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 51/Pdt.BD/2016/PN.Blb. Jo. Nomor.81/Pdt.G/2016/PN.Blb. yang dibuat oleh Juru Sita Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Maret 2017 yang diterima oleh kuasa hukumnya, kepada TERBANDING semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Februari 2017, kepada

TURUT

TERBANDING I semula Tergugat I Konpensi pada tanggal 11 Januari 2017, kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II Konpensi pada tanggal 12 Januari 2017 dan kepada TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III Konpensi pada tanggal 12 Januari 2017 dengan patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan UndangUndang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 16 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah dan mengabaikan bukti-bukti yaitu bahwasanya terhadap tanah obyek perkara persil No.34, luas 353 M2, yang dikuasai oleh Tergugat adalah satu hamparan dan merupakan bagian dari tanah milik penggugat yang didasarkan pada bukti P-5 dan P-6 (Akta Jual Beli) yang telah dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I, sedangkan alas hak Tergugat I, menjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah berdasarkan bukti hak dari hasil Eksekusi Penyerahan Barang bukti P-3 dan P-2 ;

-

Bahwa suatu kesalahan yang nyata telah terjadi terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana dalam putusannya ;

-

Bahwa berdasarkan pada bukti gambar denah lokasi tanah obyek perkara vide bukti P-12, maka terbukti tanah obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat I, dan dari aming Setiawan hal ini sejalan/bersesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, yaitu T.12 dan Bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING semula Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi,

TERBANDING

semula

Tergugat

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Konpensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2017, pada pokoknya dapat menerima dan membenarkan seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo dan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

dalam

memori

bandingnya,

oleh

karenanya

memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak seluruh Memori Banding dari PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, selanjutnya

menguatkan

putusan

Majelis

Hakim

tingkat

pertama

Nomor.

81/Pdt.G/2016/PN.Blb, tanggal 21 Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding walaupun TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I Konpensi, TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II Konpensi dan TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat III Konpensi tidak mengajukan kontra memori banding, tetapi dalam tingkat banding ini kontra memori banding bukanlah merupakan suatu keharusan, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara beserta surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 81/Pdt.G/2016/PN.Blb., tanggal 21 Nopember 2016, setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan PEMBANDING semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi didalam memori bandingnya, serta kontra memori

banding

dari

kuasa

hukum

TERBANDING

semula

Tergugat

Konpensi/Peggugat Rekonpensi, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Hakim tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; Menimbang,

bahwa

karena

PEMBANDING

semula

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dalam tingkat banding ; Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima

permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Nopember 2016, Nomor. 81/Pdt.G/2016/PN.Blb. yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum PEMBANDING semula Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari

RABU, tanggal 05 JULI 2017 oleh kami SULAIMAN, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

selaku

Ketua

Majelis

dengan

TUMPAK

SITUMORANG, S.H, M.H. dan FIRZAL ARZY, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 06 JULI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd SULAIMAN, S.H, M.H.

ttd FIRZAL ARZY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H. Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.246/PDT/2017/PT.BDG.