PUTUSAN NOMOR : 445/Pdt/2015/PT.BDG. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “ Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) beralamat di Jln. Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, berkantor di Jln. Golf No. 1 Indramayu, sebagai PEMBANDING
II
semula
TURUT
TERGUGAT III ; --------------------------------------------------------------------------L a w a n AGUNG RIJOTO, beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Jln. AH. Nasution No. 114 Bandung, disebut TERBANDING semula PENGGUGAT; ------------------------------------------------------------------
D A N
1. PT. WIHARTA KARYA AGUNG, beralamat di Jln. Jayakarta No. 464 Jakarta Pusat,
disebut TURUT TERBANDING I
semula TURUT
TERGUGAT I; -----------------------------------------------------------------------------2. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PEMKAB INDRAMAYU, berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.208,A-DISNAH/2004 tanggal 9 Februari 2004 yang beralamat di Jln. Meyjen Sutoyo No. 1F Indramayu, disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; -------------------
Halaman 1 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
PENGADILAN TINGGI tersebut : -----------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Tentang Duduknya Perkara Membaca dan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan
Pengadilan
Negeri
Indramayu
tertanggal
15
Juni
2015
No.
06/Pdt.G/2015/PN.Idm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------DALAM PROVISI : -
Menolak gugatan provisi dari Penggugat. -------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ; ----------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ------------------------------------
-
Menyatakan Penggugat adalah pemegang kuasa penuh atas tanah HGU No.1 Desa Sumuradem, dengan luas 232.710 M2 yang tercatat atas nama PT.Wiharta Karya Agung ; ---------------------------------------------------------------------
-
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -------------
-
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 135.426 M2 X Rp.57.895,- = Rp. 7.840.488.270,- ( tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah ) kepada Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; -----
-
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----------------------------------
-
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 2.983.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------------Membaca Permohonan pernyataan banding No.06/Pdt.G/2015/PN.Idm, yang
dibuat oleh Tawid Taryono, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2015, ADAM RAMDANI, SH Anggota Tim Bantuan Hukum Perusahaan Listrik Jakarta, beralamat Kantor Jl. Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Halaman 2 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
tertanggal 25 Maret 2015 selaku kuasa dari PT PLN (persero) Pembanding I semula Tergugat , dan Pada tanggal 29 Juni 2015 Permohonan Banding dari SINGGIH HARSOYO, SH.,MH, Kepala Sub, Seksi Sengketa dan Konflik pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, selaku Anggota Tim Bantuan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, beralamat kantor Jl.Golf No. 1 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2015 selaku Pembanding II semula Turut Tergugat III ; --------------------------------------------Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding masing-masing Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Idm, masing-masing Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan kepada : ----------------------------------------------------------------------------1. AGUNG RIJOTO, beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin
Jln.
AH.
NASUTION
No.
114
Bandung
disebut
TERBANDING semula PENGGUGAT, pada tanggal 31 Juli 2015; -------2. PT. WIHARTA KARYA AGUNG, beralamat di Jln. Jayakarta No. 464 Jakarta Pusat,
sebagai TURUT TERBANDING I
semula TURUT
TERGUGAT I pada tanggal 13 Agustus 2015 -----------------------------------3. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI
KEPENTINGAN Keputusan
Bupati
PELAKSANAAN UMUM
PEMKAB
Indramayu
No.
PEMBANGUNAN INDRAMAYU,
UNTUK
berdasarkan
593.05/Kep.208,A-DISNAH/2004
tanggal 9 Februari 2004 yang beralamat di Jln. Meyjen Sutoyo No. 1F Indramayu, sebagai TURUT TERBANDING
II
semula
TURUT
TERGUGAT II, pada tanggal 23 Juli 2015 ; ---------------------------------------Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage ) perkara Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Idm yang dibuat oleh masing-masing jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara, masing-masing kepada : -----------------------------------------------------------------------------1. AGUNG RIJOTO, beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Jln. AH. Nasution No. 114 Bandung, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Bandung ,pada tanggal 07 Agustus 2015, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT, ; ------------------------------------------2. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) beralamat di Jln. Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT pada tanggal 19 Agustus 2015;----
Halaman 3 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
3. PT. WIHARTA KARYA AGUNG, beralamat di Jln. Jayakarta No. 464 Jakarta Pusat, sebagai TURUT TERBANDING
I
semula
TURUT
TERGUGAT I , pada tanggal 20 Agustus 2015 ; -----------------------------4. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI
KEPENTINGAN
PELAKSANAAN UMUM
PEMKAB
PEMBANGUNAN INDRAMAYU,
UNTUK
berdasarkan
Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.208,A-DISNAH/2004 tanggal 9 Februari 2004 yang beralamat di Jln. Meyjen Sutoyo No. 1F Indramayu, sebagai TURUT TERBANDING
II
semula
TURUT
TERGUGAT II pada tanggal 07 Agustus 2015 ; --------------------------------5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, berkantor di Jln. Golf No. 1 Indramayu, untuk sebagai PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT III pada tanggal 07 Agustus 2015 ; -------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ----------------1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan dan kekeliruan baik dalam memberikan pertimbangan hukum, penerapan hukum dan maupun amar putusannya dalam tingkat pertama ; -------------2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kekurangan pembayaran pembebasan atas tanah adalah, SANGAT TIDAK TEPAT “ oleh karena perlu dipahami bahwa kegiatan pembayaran dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum bukan merupakan kegiatan pembayaran sebagaimana dalam transaksi jual beli tanah konvensional malinkan wajib ditunjau dalam kerangka hukum Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Peraturan
Halaman 4 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
Presiden No. 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 ; ---------------------------------------------------------3. Bahwa proses pengadaan tanah untuk pembayaran PLTU Jawa Barat telah selesai dan dilakukan Terbanding telah menyetujui dan sudah menerima pemnbayaran ganti rugi, dan pelaksanaan pembayaran kepada para pemilik tanah didasarkan kepada hasil pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah/Turut Tergugat II ; --------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dengan menghukum Pembanding untuk membayar kekurangan hasil pengukuran yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah ; ---------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa pembanding te;lah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Terbanding/Penggugat, berdasarkan hasil pengukuran
panitia
pengadaan
tanah
dan
hasil
kesepakatan
musyawarah ; -----------------------------------------------------------------------------6. Bahwa perlu dipahami merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI No.1451 K/Pissus/2011 atas terdakwa AGUNG RIJOTO telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI, dalam proses pembayaran ganti rugi, PT PLN/Pembanding telah dirugikan sebesar Rp. 5.310.644,321, karena “ SEHARUSNYA “ tidak membeli tanah Negara tersebut ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat III, hingga perkara ini diputus, tidak mengajukan memori banding dan demikian juga Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding ; -------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari pembanding I semula tergugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Idm tanggal 15 Juni 2015 serta Memori banding dari Pembanding I semula Tergugat tertanggal 20 Agustus 2015, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : ------------------------------------------
Halaman 5 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak, karena tidak terdapat keadaan yang mendesak dan segera yang harus dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir dijatuhkan ; --------------------------DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Eksepsi tentang gugatan kurang pihak ( Plurium Litis consortium ) dan tentang gugatan kabur ( Obscuur Libbel ) yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat haruslah ditolak karena merupakan kewenangan dari Penggugat tentang siapa saja yang harus dijadikannya sebagai Tergugat dalam perkara a quo dan Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa apakah gugatan Penggugat, sekarang Terbanding kabur/obscuur libbel ) telah menyangkut pokok perkara dan oleh sebab itu eksepsi tersebut harus ditolak ; ---------------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa Pembanding semula TERGUGAT dalam Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan
keberatan atas putusan
Pengadilan Negeri Indramayu No. 06/Pdt.G/2015/PN.Idm dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------------------1. Bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang telah diajukan oleh PEMBANDING pada pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Indramayu, dapat diketahui secara pasti bahwa : (i) Pelaksanaan pengadaan tanah PLTU Indramayu sepenuhnya dilakukan oleh PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KAB INDRAMAYU (Turut Tergugat II); (ii) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Daftar Penerima Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II serta ditandatangani oleh seluruh penerima uang ganti rugi termasuk TERBANDING (Bukti T-5 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Idm ), TERBANDING tercantum sebagai salah penerima Ganti Rugi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 5.632.257.180,00; (iii) Bahwa pelaksanaan pembayaran kepada para pemilik tanah didasarkan kepada hasil pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PANITIA PENGADAAN TANAH/TURUT TERGUGAT II.------------------------2.
Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU 1 JAWA BARAT TELAH SELESAI DAN TERBANDING TELAH MENYETUJUI DAN
Halaman 6 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
MENERIMA
PEMBAYARAN
MUSYAWARAH
DENGAN
GANTI
RUGI
PANITIA
SESUAI
PENGADAAN
DENGAN
HASIL
TANAH/TURUT
TERGUGAT II. Pihak TERBANDING juga telah menerima pembayaran ganti rugi sesuai dengan hasil proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II (Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pemkab Indramayu). ----------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa adapun pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas proses pengadaan tanah (proses pengukuran luas tanah dan pengecekan status hukum tanah) tersebut adalah TURUT TERGUGAT II SELAKU PANITIA PENGADAAN TANAH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres
36/2005)
dalam
kaitannya
dengan
pengadaan
tanah
untuk
kepentingan umum dan BUKANLAH PIHAK PEMBANDING/ TERGUGAT. ------4. Oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor. 06/Pdt.G/2015/PN.Idm jelas telah keliru dengan menyataan bahwa PEMBANDING wajib melakukan pembayaran sisa ganti rugi atas kekurangan pengukuran tanah yang jelas-jelas dilakukan Turut Tergugat II. Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan sebagaian gugatan penggugat sekarang terbanding karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan pengertian hak prioritas dari Terbanding semula Penggugat diatas tanah sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa yang dijualnya kepada Pembanding semula Tergugat bukan seluas 47.284 M2, melainkan dengan luas 232.710 M2 sebagaimana tersebut dalam surat ukur No. 1249/1989 tanggal 23 Juni 1989 sehingga terdapat kekurangan 135.426 M2 yang belum dibayar oleh Pembanding semula Tergugat yang jumlahnya adalah 135.426 M2 X Rp. 57.895 = RP. 7.840.488.270 ( tujuh milyard delapan ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah ) dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ; ------------------------Menimbang, bahwa dalil terbanding semula Penggugat tersebut telah dibantah oleh Pembanding I semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2015 yang antara lain menyatakan bahwa Pembanding telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti
Halaman 7 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
rugi hasil kesepakatan musyawarah yang telah diterima dan disetujui oleh TERBANDING dan TERBANDING telah menerima ganti rugi tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa atas Proses Pembayaran Ganti Rugi dalam rangka pengadaan atas tanah untuk kepentingan pembangunan PLTU di Jawa Barat, PEMBANDING tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahwa oleh sebab itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan pengertian HAK PRIORITAS yang dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat yang berdasarkan Akta Pernyataan Menerima Pelepasan Hak No. 01 tanggal 9 Desember 2006, terbanding mempunyai hak Prioritas untuk memohon hak kebendaan atas tanah tersebut, karena dengan Akta Pelepasan Hak No.01 tertanggal 9 Desember 2006 tersebut maka tanah sengketa telah beralih menjadi tanah Negara dan kepada Terbanding semula Penggugat diberi hak Prioritas untuk mengajukan sesuatu hak kebendaan atas tanah tersebut dan bahwa oleh karena hak tersebut tidak digunakan tetapi oleh Terbanding semula Penggugat tanah tersebut dijual kepada Pembanding I semula Tergugat, maka Terbanding semula Penggugat telah menjual tanah Negara kepada Pihak lain dan perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan perbuatan melawan hukum ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian juga terhadap atas tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem dengan luas 232.710 M2 yang tercatat atas nama Turut Tergugat I. PT WIHARTA KARYA AGUNG yang berlaku hingga 31 Desember 2015, dan berdasarkan akta pernyataan menerima pelepasan hak No. 01 tanggal 9 Desember 2006 dimana Terbanding semula Penggugat adalah pemegang kuasa penuh atas tanah dimaksud akan tetapi tidak ada tanah yang merupakan Res Nullius. Yang setiap orang leluasa dapat menguasainya. Hak menguasai adalah Negara dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain selain Hak Guna Usaha dimaksud tersebut, yang dalam hal ini Terbanding semula Penggugat telah menjual dan telah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah Negara yang notabene adalah milik Negara Republik Indonesia ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa sesuai dengan HGU ( Hak Guna Usaha ) yang
diberikan kepada PT. WIHARTA KARYA AGUNG berkedudukan di Jakarta dengan
Halaman 8 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
Hak Guna Usaha ini karena digunakan untuk usaha tambak udang dan apabila ada perubahan penyelenggaraan pengusahaan, peruntukan dalam segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana telah terjadi jual beli TANAH NEGARA dari Terbanding semula Penggugat telah menerima ganti rugi, sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ( vide putusan Mahkamah Agung No. 1451 K/Pid-Sus/2011 tanggal 21 Agustus 2011 ;-----------------Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka hak Prioritas yang dipunyai oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo atas tanah sengketa bukanlah hak Prioritas untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain sebagaimana yang ditafsirkan oleh Terbanding semula Penggugat dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan diatas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena
Terbanding semula Penggugat adalah
pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ; --------------------------------------------------------Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. ---------------------
MENGADILI:
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat III tersebut ;-------------------------
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 06/Pdt.G /2015/ PN.Idm yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------
Halaman 9 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
DENGAN MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI. -
Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ; ----------------------------------------
DALAM EKSEPSI. -
Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ; ---------------------------
DALAM POKOK PERKARA . -
Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.-----
-
Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus loima puluh ribu rupiah ) -----;
DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : KAMIS tanggal 21 JANUARI 2016, oleh kami H. NERIS, SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan ABID SALEH MENDROFA, SH dan MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 445/PDT./2015/PT.BDG, tanggal 19 Oktober 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari KAMIS tanggal 28 JANUARI 2016 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh
Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi
oleh
Hakim -Hakim
Anggota serta dibantu oleh SUKIRMAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadir oleh kedua belah pihak dalam perkara ini . ----------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA,
Ttd ABID SALEH MENDROFA, SH
HAKIM KETUA,
Ttd H. NERIS, SH.,MH
Ttd MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH
Panitera Pengganti
Ttd S U K I R M AN, SH
Halaman 10 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.
5.000,
Materai ………………………….
6.000,-
Rp.
Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah
Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 11 dari 11 Pts. No: 445/Pdt/2015/PT.Bdg
