1
PUTUSAN Nomor 171/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------1.
WALUYO, Ketua Paguyuban Asongan Kereta Api Stasiun Kertosono, beralamat di Jalan Pepaya No. 19 RT 01 RW 06 Palem Kertosono, mewakili 223 (dua ratus dua puluh tiga) anggota pedagang asongan; -----------------------------------------------------
2.
WASIS TRIS BASUKI, Ketua Paguyuban Asongan Kereta Api Stasiun Nganjuk, beralamat di Jl. Gatot Subroto RT 02/ RW 02 Kauman, Nganjuk mewakili 101 (seratus satu) anggota pedagang asongan; -----------------------------------------------------
3.
SUDARTOK, Ketua Paguyuban Asongan Kereta Api Stasiun Jombang, beralamat di Jl. Bali, Kota Jombang mewakili 81 (delapan puluh satu) anggota pedagang asongan; -------------------------
4.
SULAIMAN, Ketua Paguyuban Asosiasi Malang Raya, beralamat di JL. Kol.Soegiono II/4 RT 06-RW 03 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, mewakili 91 (sembilan puluh satu) anggota peagang asongan; ---------------------------
5.
ALI LATIN,Ketua Asosiasi Pedagang Asongan Kereta Api DAOP IX JEMBER, beralamat di Stasiun Jember, Jawa Timur, mewakili 92 (sembilan puluh dua) anggota pedagan asongan; -------------------------------------------------------------------
6.
DARDMUJI, Ketua Forum Komunikasi Insan Mitra Kereta Api Indonesia, beralamat di JL. Pramuka No. 192 Babat Lamongan, mewakili 222 (dua ratus dua puluh dua) anggota pedagan asongan; -------------------------------------------------------------------
7.
PARYONO, Ketua Ikatan Pedagang Asongan KeretaApi Cirebon, beralamat di Jl. Parujakan No. 42 Kota Cirebon, mewakili 240 (dua ratus empat puluh) anggota pedagan asongan; ----
8.
TONO SARYONO,KetuaPedagangAsonganStasiunSidareja, beralamat
2
di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, mewakili 66 (enam puluh enam) anggota pedagan asongan; ---------------9.
PAJAR SUBIANTORO, Ketua Paguyuban Asongan Kereta Api Stasiun Klaten (SMS), beralamat di JL Tegal Sepur RT 001 RW 001, Klaten, mewakili 48 (empat puluh delapan) anggota pedagan asongan; -----------------------------------------------------Para wakil kelompok tersebut diatas mewakili anggota kelompoknya yang berasal dari 9 (Sembilan) wilayah Stasiun yaitu Kertosono, Nganjuk, Jombang, Malang, Jember, Lamongan, Cirebon, Sidareja, Madiun, JebresSolo,
Klaten,
Sidoarjo,
Banjar,
Bangil
–
Pasuruan,
Purwekerto, Kroya – Cilacap, Banjar, Tegal, Garut, dalam hal ini diwakili oleh : ----------------------------------------------------1. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. -----------------------------------2. Jamaluddin Karim, S.H., M.H. ----------------------------------3. Dr. Arrisman, S.H., M.H. -----------------------------------------4. Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. -----------------------5. Alexandro P. Simorangkir, S.H., M.H. ------------------------6. Edi Wirahadi, S.H. -------------------------------------------------7. Mulyasari, S.H. -----------------------------------------------------8. Merry Arfiani, S.H., M.H. -----------------------------------------9. Andreas Arief Prayudi, S.H. -------------------------------------Kesemuanya tersebut diatas adalah Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Hukum Bulan Bintang, beralamat di DPP Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 No. 1 B Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014; ----------------------------------------------------------- Sebagai Para PEMBANDING, semula ParaPENGGUGAT ; ----------L A W A N IGNATIUS JONAN,Direksi PT. Kereta Api Indonesia, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung; --------------------------------------PT. KERETA API INDONESIA,yang diwakili oleh Direktur PT. Kereta Api Indonesia, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung; -----------------------------------------------------------------Keduanya dalam hal ini diwakili oleh :-----------------------------
3
1. ROBERTH ARITONANG, S.H.,LL.M. ------------------------2. MENARA IMAN HUTASOIT, S.H.,LL.M. --------------------3. IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H. ------------------------------4. RIZA IRWANSYAH, S.H. ----------------------------------------5. TONY BUSTARUDDIN, S.H. -----------------------------------6. BAMBANG TRYANDONO, S.H. -------------------------------7. ALFONS R. POHAN, S.H., M.H. -------------------------------Para Advokat pada Kantor Infinitum Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015; ------------------------------------------------------ Sebagai Para TERBANDING, semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II; --Pengadilan Tinggi tersebut; -------------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2015, No. 171/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak tersebut di atas; --------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Desember 2014, Nomor 60/PDT/G/2014/PN.BDG; ------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip serta memperhatikan uraian-uraiantentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Desember 2014, Nomor 60/PDT/G/2014/PN.BDG; --------------------------------------Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandungpada tanggal 06 Februari 2014 dibawah Register Nomor : 60/PDT/G/2014/PN.BDG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --------1. Bahwa Tergugat I, telah mengeluarkan surat yang berisi Instruksi Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 2 LL.006/KA-2012 tentang Penerbitan Pedagang Asongan; -----------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat bergerak di bidang jasa transportasi kereta api; -----
4
3. Bahwa selama ini PARA TERGUGAT memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk membuka kios dan berdagang di setiap stasiun kereta api, dimana ketika melaksanakan aktifitas berdagang disetiap stasiun kereta apiPARA PENGGUGAT diwajibkan membayar retribusi kepada PARA TERGUGAT; ----------------------------------------------------------4. Bahwa selama ini komunikasi yang terjalin antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak mempunyai masalah atau jalan buntu, ini dapat dilihat bagaimana PARA PENGGUGAT melakukan aktifitas dagangnnya secara terang-terangan disetiap stasiun kereta api dan disaksikan setiap saat oleh PAR PENGGUGAT; --------------------------------5. Bahwa
karena
PARA
PENGGUGAT
sering
melakukan
aktifitas
dagangnya disetiap stasiun kreta api, pada tahun 2009 PARA TERGUGAT memberikan kesempatan secara legal (hukum) untuk melakukan aktifitas dagang (berjualan) dengan cara dimana PARA TERGUGAT memberikan pembinaan kepada PARA PENGGUGAT dengan mengenakan seragam saat pada saat berjualan dengan alasan agar dapat dikenali; ---------------------------------------------------------------------6. Bahwa dengan adanya Surat Intruksi Direksi yang dikeluarkan oleh Tergugat I, secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas memberi peringatan kepada PARA PENGGUGAT untuk menghentikan aktifitas dagangnya
dan
memberi
himbauan
untuk
memindahkan
lokasi
berdagang PARA PENGGUGAT dengan dasar surat Instruksi Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 2 LL.006/KA-2012 tentang Penerbitan Pedagang Asongan; -----------------------------------------------------7. Bahwa PARA TERGUGAT memberikan larangan untuk mengentikan aktifitas berdangan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan alasan PARA TERGUGAT ingin mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna Jasa Kereta Api, baik Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi dan disatu sisi ini merupakan kebijakan dari manajemen pusat; ------------------8. Bahwa PARA PENGGUGAT menyatakan alasan yang dikeluarkan oleh PARA TERGUGAT sangatlah mengada-ada dan tidak mendasar sama sekali, karena selama ini setiap kali PARA PENGGUGAT berdagang disetiap stasiun kereta api PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan tetap menjunjung tinggi norma-norma yang hidup ditengah masyarakat sekitar, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh PARA 1ERGUGAT terhadap
5
Pengguna Jasa kereta Api tidaklah terganggu sama sekali dan akifitas dagang yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT juga tidak menggaggu Pengguna Jasa Kereta Api; -----------------------------------------------------------9. Bahwa pada faktanya PARA TERGUGAT telah membuat perusahan sebagai mitra dari PT. Kereta Api Indonesia, dengan nam PT. RESKA, beralamat di Jalan Bengawan No. 25 Bandung; ---------------------------------10. Bahwa dengan adanya tipu daya yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan adanya PT. RESKA, sangat merugikan hak-hak kehidupan PARA PENGGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------11. Bahwa PARA PENGGUGAT hanyalah manusia biasa yang dimana aktifitas dagang yang dilakukan adalah sesuatu yang halal, dan apa yang dilakukan PARA PENGGUGAT hanya untuk mencari sesuap nasi untuk bagaimana bisa PARA PENGGUGAT bertahan beserta keluarganya bisa hidup untuk besok harinya, karena penghasilan yang didapat dari berdagangnya
disekitar
stasiun
kereta
api
tidaklah
seberapa
dibandingkan pengasilan yang didapat oleh TERGUGAT; --------------------12. Bahwa akhirnya sekitar tahun 2012 PARA TERGUGAT telah mulai melakukan penggusuran terhadap PARA PENGGUGAT secara paksa dan tidak manusiawi; --------------------------------------------------------------------13. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan penggusuran kepada PARA PENGGUGAT dengan cara paksa, sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Ini secara fakta yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu apabila PARA PENGGUGAT tertangkap oleh PARA TERGUGAT, dagangan PARA PENGGUGAT dirampas oleh Petugas yang bekerja bersama PARA TERGUGAT. Belum lagi PARA TERGUGAT mendapat ancaman dari PARA TERGUGAT, kemudian TERGUGAT dimintai KTP dan disuruh membayar tiket hingga dua kali lipat dari harga tiket normal. Padahal jika ada penumpang tanpa tiket, aturan PT KAI hanya akan menurunkan mereka di stasiun terdekat; ------------------------------------------14. Bahwa akibat penggusuran yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka seluruh anggota Paguyuban Pedagang Asongan di Stasiun sebagai
PARA
PENGGUGAT
yang
melakukan
aktifitas
dagang
kehilangan pekerjaan diberbagai wilayah seperti disekitar stasiun kereta api Kertosono, Nganjuk, Jombang, Malang, Jember, Lamongan, Cirebon,
6
Sidareja,
Madiun,
Jebres-Solo,
Klaten,
Sidoarjo,
Banjar,
Bangil-
Pasuruan, Purwokerto, Kroya-Cilacap, Banjar, Tegal, Garut; ----------------15. Bahwa pihak yang paling menderita adalah PARA PENGGUGAT. Dimana para anggota PARA PENGGUGAT tidak dapat lagi berdagang sehingga otomatis kehilangan mata pencaharian sementara untuk berdagang di tempat lain dirasa tidak memunginkan karena akan membutuhkan biaya, energi, dan waktu yang tidak sedikit; -------------------16. Bahwa PARA PENGGUGAT telah lama berdagang di sepanjang stasiun dan merupakan bagian dari stasiun yang merupakan asset milik PARA TERGUGAT dan secara tidak langsung turut menyumbang pemasukan bagi PARA TERGUGAT; ---------------------------------------------------------------17. Bahwa akibat penggusuran yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak lagi dapat berdagang sehingga secara otomatis kehilangan sumber penghasilan; -----------------18. Bahwa para anggota PARA PENGGUGAT telah kehilangan penghasilan perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penghasilan bersih; ---------------------------------------------------------------------------------------19. Bahwa PARA PENGGUGAT dari penghasilan yang hilang maka perbuatan PARA TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT; -------------------20. Bahwa
Perbuatan-perbuatan
yang
telah
dilakukan
oleh
PARA
TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata. ------------------------------------------------------------------------------------a) Pasal 1365 KUHPerdata: -----------------------------------------------------------"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". ------------b) Pasal 1366 KUHPerdata: -----------------------------------------------------------"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". ------------------------c) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Buku Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH (2003,21) diartikan perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku atau bertentangan, baik dengan
7
kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. ----------------------21. Bahwa selain Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur didalam Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata, PARA TERGUGAT juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Pelanggaran- Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan Hak Konstitusional PARA PENGGUGAT sebagai warga negara (Citizen's Constitutonal Right) yang diatur didalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang dimana seharusnya menjadi Kewajiban- Kewajiban PARA TERGUGAT untuk menghormati dan melindunginnya. ---------------a) UUD NRI 1945 :-----------------------------------------------------------------
Pasal 27 ayat (2) : -------------------------------------------------------
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. --------------------------------------------------
Pasal 28A : ----------------------------------------------------------------
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. --------------------------------------------------------
Pasal 28D : ----------------------------------------------------------------
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. -------------------------------------------------------------------------------
Pasal 281 ayat (2) : -----------------------------------------------------
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan bersifat diskriminatif itu.
Pasal 28J ayat (1) : ------------------------------------------------------
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. – b) UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA : ----
Pasal 3 ayat (1) : ---------------------------------------------------------
Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraaan. --------------------------------------------------------------------
Pasal 4 : --------------------------------------------------------------------
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati, nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum,
8
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh si apapun. ----------------------------------------
Pasal 9 ayat (1) : ---------------------------------------------------------
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. -------------------------------------------
Pasal 19 ayat (1) : -------------------------------------------------------
Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. -----------------------------------------------------------------------------
Pasal 29 ayat (1) : -------------------------------------------------------
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. -----------------------------------
Pasal 30 : ------------------------------------------------------------------
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Pasal 69 ayat (1) : -------------------------------------------------------
Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. -----------------------------------------------------
Pasal 71 : ------------------------------------------------------------------
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan per undang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. ----------------------------------------------------c) UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Pasal 3 : -----------------------------------------------------------------------Negara pada pihak konvenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki- laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial budaya yang tercantum dalam konvenan ini. -----------Pasal 6 : -----------------------------------------------------------------------Negara Pihak dari konvenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan
9
akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak itu. ----------------------------------------------------------------------------------22. Bahwa Oleh karena itu Perbuatan - Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Jo. 1366 KUH Perdata dimana PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah melarang PARA PENGGUGAT berjualan di Setiap Stasiun Kereta API, dan cara-cara menertibkan para PARA PENGGUGAT yang dilakukan dengan Paksa, Sewenang-wenang, dan tidak Manusiawi tersebut yang telahdilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) PARA PENGGUGAT yang diatur didalam UUD NRI 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). 23. Bahwa adapun kerugian-kerugian PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA
TERGUGAT
terhitung
sejak
PARA
PENGGUGAT
tidak
melaksanakan aktifitas dagannya di setiap stasiun Kereta Api, dapat PARA PENGGUGAT perinci sebagai berikut: ------------------------------------a) Kerugian Materiil, Bahwa Perhari jika dikalikan keseluruhan para anggota yang mengalami kerugian dari penghasilan sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) secara rinci sebagai berikut: -------Rp. 200.000,00 X 390 hari X 1.116 anggota PARA PENGGUGAT =Rp.87.048.000,000,00,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). -------------------------------------------------------------b) Kerugian Immateril, bahwa PARA PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan akibat kehilangan hak-hak ketika penggusuran terjadi yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun yang dimana secara nyata PARA TERGUGAT telah melakukan Tindakan-tindakan Paksa, Sewenang- Wenang dan Tidak Manusiawi yang mana hal tersebut sama saja telah Merampas Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) PARA PENGGUGAT untuk "Hidup dan Bekerja mencari Nafkah Untuk Keluarga", namun patut diperkirakan ganti
10
kerugian
tersebut
dengan
sejumlah
uang
sebesar
Rp
1.000.000.000.000,00,- (Satu Trilyun Rupiah); -----------------------------24. Bahwa akibat Kerugian Materiil dan Immateril tersebut, adapun mekanisme pendistribusian ganti rugi dibayar melalui masing-masing Anggota Paguyuban di setiap Stasiun atau melalui PARA PENGGUGAT; 25. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan lalai atau mengulur-ulur waktu untuk memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), menghukum
memohon
kepada
membayar
uang
Pengadilan paksa
Negeri
Bandung
(dwangsom)
sebesar
untuk Rp.
1.000.000,00,- ( satu juta rupiah ) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan ini. -----------------------------------------------------------------------------26. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT yang telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT secara materiil dan immateriil terganggu, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) untuk menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT di 5 ( lima ) media cetak yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, JAWA POS, JAKARTA POST, SINDO. Dan ditambah 10 (sepuluh) media Elektonik yaitu : RCTI, SCTV, INDOSIAR, METRO TV, TV ONE, ANTV, MNC TV, TRANS TV, TRANS 7, GLOBAL TV. ---------------------------------------------------------------------------27. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);----------------------------------------------------------------------------------28. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil jika PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ---------------------------------Berdasarkan segala uraian yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan, maka PARA PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung cq. Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan
11
ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; --------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PARA PENGGUGAT; ---------------------3. Menyatakan Surat Instruksi Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 2 LL.006/KA-2012 tentang Penerbitan Pedagang Asongan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; --------------------------------------------4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Immateril sebagai berikut: -------------------------------------------------------------a) Kerugian Materiil, Rp. 200.000,00 X 390 hari X 1.116 anggota PARA PENGGUGAT =Rp.87.048.000.000,00,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). -------------------------------------------b) Kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000.000,00,- ( Satu Trilyun Rupiah);-------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum PARA TERGUGAT secara hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 ( Satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde); -------------------6. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada PARA PENGGUGAT demi mengembalikan nama baik PARA
PENGGUGAT
(Rehabilitasi)
demi
kepentingan
PARA
PENGGUGAT di 5 (lima ) media cetak yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, JAWA POS, JAKARTA POST, SINDO. dan ditambah 10 (sepuluh) media Elektonik yaitu : RCTI, SCTV, INDOSIAR, METRO TV, TV ONE, ANTV, MNC TV, TRANS TV, TRANS 7, GLOBAL TV. ------------7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); ---8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ---------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). ------------------------------
12
Menimbang,bahwa atas dalil gugatanPara Penggugat tersebut,Para Tergugat telah membantahnya dengan memberikan Jawabansebagai berikut :1.
Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas, terang, dan utuh diakui oleh TERGUGAT; ----------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: ------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT
TIDAK
MEMILIKI
KESAMAAN
FAKTA
DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN AQUO. ---------------------------------------------------2.
Bahwa Pasal 1 huruf a Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("Perma 1/2002"), menyatakan: ---------------------------Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diiatau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya -» banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. -------------------------------------------------------------------------------------(cetak tebal oleh PARA TERGUGAT). --------------------------------------------------
3.
Bahwa Pasal 2 Perma 1/2002 menyatakan: -----------------------------------------Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila: -----------------------------------------------------------a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama- sama dalam satu gugatan; ---------------------------------------------b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; -c.
Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; ------------------------------
d.
Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok. ----------------------------------------------------
4.
Bahwa DR. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam bukunya Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain, Penerbit Prenada Media Group, halaman 105, menyatakan: ----------------------------------------------------------------
13
Dalam gugatan perwakilan, para wakil kelas yang mewakili pada umumnya berjumlah sedikit dan mereka ini juga merupakan bagian anggota kelas, tetapi pada umurnya yang paling kuat bukti-buktinya yang akan tampil sebagai penggugat, mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri maupundiwakilinya, yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas ini harus benar-benar dapat menjamin kepentingan anggota kelasnya secara jujur dan bertanggung jawab.Persyaratan ini yang diistilahkan dengan adequacy of representation atau kelayakan perwakilan. 5.
Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat jelas diantara PENGGUGAT tidak memiliki kesamaan fakta untuk mengajukan Gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Gugatan yang diajukan ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)-, iS. ----------------------------------------------
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING)APAPUN UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN A QUO. -------------------------------6.
Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ("UU Perkeretaapian"), menyatakan: -----------------------------Prasarana perkeretapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. ------------------
7.
Bahwa lahan in casu stasiun yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan berdagang merupakan milik privat TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II memiliki izin terhadap setiap lahan in casu stasiun tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------
8.
Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo selama menjalankan kegiatan berdagang tidak memiliki izin apapun yang diberikan oleh PARA TERGUGAT sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan melawan hukum yang dilakukan di atas lahan in casu stasiun yang dikelola oleh TERGUGAT II; --------------------------------------------------------------------------------
9.
Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Perkeretaapian mengatur sebagai berikut (1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan fasilitas: ---------------------------------------------------------------a. keselamatan; ----------------------------------------------------------------------b. keamanan; -------------------------------------------------------------------------c. kenyamanan; -----------------------------------------------------------------------
14
d. naik turun penumpang; ---------------------------------------------------------e. penyandang cacat; --------------------------------------------------------------f. kesehatan; dan -------------------------------------------------------------------g. fasilitas umum. --------------------------------------------------------------------10. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Perkeretaapian mengatur sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Pasal 90 : --------------------------------------------------------------------------------------Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang: ----------c. melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun. ---11. Bahwa berdasarkan Pasal 133 furuf c. UU Perkeretaapian mengatur sebagai berikut: Pasal 133. ---------------------------------------------------------------(1) Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib: ----------------------------------b. mengutamakan pelayanan kepentingan umum; ----------------------------12. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang melakukan kegiatan berdagang diatas kereta, juga dilakukan dengan melawan hukum dimana PENGGUGAT tidak memiliki karcis kereta dimana tindakan tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengguna jasa kereta dan operasional kereta api serta dapat menimbulkan gangguan keamanan dalam operasional pelayanan kereta api; -----------------------------------------------------------------------------------------------13. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api ("PP 72/2009") mengatur: --------------------------------------------------------------------------------------(1) setiap orang naik atau berada di dalam kereta api dilarang berperilaku yang
dapat
membahayakan
keselamatan
dan/atau
mengganggu
penumpang lain. -----------------------------------------------------------------------------14. Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) PP 72/2009 mengatur: -----------------(1) orang yang tidak memiliki karcis dilarang naik kereta api kecuali orang yang ditugaskan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. ------------------15. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT baik dalam bentuk surat pernyataan,
perjanjian,
izin
tertulis
dan/atau
surat
lainnya
yang
15
menunjukkan adanya hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT. Hal ini sejalan dengan praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang telah diajukan sebelumnya, yaitu: -------------------------------------------------------
Gugatan Perwakilan Kelompok pelanggan Astro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana guna memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma 1/2002 itu, penggugat memberikan identitas (KTP) dan billing statement para wakil kelompok. Yang mana, dari billing statement itu diketahui bahwa benar kelima wakil kelompok yang mewakili para pelanggan Astro di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan sekitarnya, adalah pelanggan (subscriber) siaran berbayar Astro; -------------------------------------------------
Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
No.
134/Pdt.G/1997/PN.Jak.Sel, antara konsumen listrik pemadaman listrik tanggal 13 April 1997 melawan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), dimana guna memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma 1/2002 itu, penggugat melampirkan bukti adanya hubungan hukum sebagai konsumen PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yaitu bukti pembayaran listrik yang telah dibayarkan sebelumnya; -----------------------------------------------------------------------------Sebagai catatan Majelis Hakim pemeriksa perkara o quo, PENGGUGAT tidak memiliki *r hubungan hukum apapun dengan PARA TERGUGAT dan tidak dapat membuktikan hal tersebut dalam Gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Gugatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action); 16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan berdagang yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak memiliki izin dari PARA TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan a quo; --------------PENGGUGAT TIDAK MEMINTA PEMBENTUKAN SUATU KOMITE ATAU MEKANISME PENDISTRIBUSIAN GANTI RUGI DALAM PETITUM GUGATAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN GUGATAN AQUO TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK). ------------------------------------------------------------17. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma 1/2002 menyatakan: ---------------------Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan
16
perwakilan kelompok harus memuat: --------------------------------------------------a. b. f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan perinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. ---------------------------------(cetak tebal oleh PARA TERGUGAT). ------------------------------------------------18. Bahwa pembentukan suatu komite atau mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian dalam suatu gugatan perwakilan kelompok (class action) merupakan suatu keharusan guna memenuhi penjelasan ketentuan di atas. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi putusan, andaikata kelak substansi gugatannya dapat dikabulkan (lihat DR. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam bukunya Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain, penerbit Prenada Media Group, halaman 149); ------------------------------------------------19. Bahwa dalam praktek hukum acara perdata yang harus selalu diperhatikan adalah petitum suatu gugatan haruslah sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel); ----------------------------------------------20. Dalam perkara a quo, jika PENGGUGAT
tidak
diperhatikan pada
memintakan
pembentukan
petitum angka suatu
komite
4,
atau
pendistribusian ganti rugi dalam Gugatan a quo, akan tetapi PENGGUGAT pada angka 24 posita Gugatan menjelaskan mengenai mekanisme pendistribusian kerugian materiil dan immaterial sehingga terlihat jelas adanya pertentangan antara posita dan petitum Gugatan a quo yang mengakibatkan Gugatan a quo dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (obscuur libel). Selain itu tidak dicantumkannya mekanisme pendistribusian
17
kerugian oleh PENGGUGAT dalam petitum Gugatan mengakibatkan Gugatan
Perwakilan
Kelompok
(class
action)
yang
diajukan
ini
mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan Perma 1/2002 ; ---------21. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo tidak menerima Gugatan atau menolak Gugatan o quo; ------PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN
AQUO SEHINGGA MENGAKIBATKAN GUGATAN
A
QUO
MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA. ----------------------------------------22. Bahwa para wakil kelompok yang bertindak sebagai PENGGUGAT dalam mewakili anggota kelompoknya yang berasal dari 9 (sembilan) wilayah stasiun yaitu Kerosono, Nganjuk, Jombang, Malang Jember, Lamongan, Cirebon, Sidareja, Madiun, Jebres-Solo, Klaten, Sidoarjo, Banjar, BangilPasuruan,
Purwokerto,
Kroya-Cilacap,
Banjar,
Tegal,
Garut,
yang
tergabung dalam Paguyupan ASKAi (Asongan Kereta Api) adalah PENGGUGAT yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara o quo; --------------------------23. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PENGGUGAT tidak mempunyai izin berdagang sebagai dasar hukum (Legal Standing) dalam melakukan aktifitas dagangnya di lingkungan setiap stasiun kereta api dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan Izin kepada anggota kelompoknya yang berasal dari 9 (sembilan) wilayah stasiun yaitu Kerosono, Nganjuk, Jombang, Malang Jember, Lamongan, Cirebon, Sidareja, Madiun, JebresSolo, Klaten, Sidoarjo, Banjar, Bangil-Pasuruan, Purwokerto, KroyaCilacap, Banjar, Tegal, Garut, yang tergabung dalam Paguyupan ASKAI (Asongan Kereta Api); ---------------------------------------------------------------------24. Bahwa dengan tidak adanya izin sebagai dasar hukum dalam melakukan aktifitas dagang sebagai dasar untuk melakukan gugatan a quo sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT. PENGGUGAT tidak memiliki Persona Standi in Judisio dalam arti orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan di depan Pengadilan; ----------------------------------------------------------PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK IGNASIUS JONAN SEBAGAI SALAH SATU TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO. -----------------------------------------25. Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
18
Perseroan Terbatas ("UUPT") menyatakan: -----------------------------------------Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. -------26. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya telah menarik Ignasius Jonan. dalam kedudukannya sebagai Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai TERGUGAT I dan PT. Kereta Api Indonesia yang diwakili juga oleh Ignatius Jonan. dalam kedudukannya sebagai Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai TERGUGAT II:----------------------------------------27. Bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik pihak dalam gugatannya dalam perkara a quo, dalam Gugatan PENGGUGAT telah menarik Ignasius Jonan sebagai Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai TERGUGAT I, di lain pihak PENGGUGAT juga menarik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai TERGUGAT II, hal ini adalah suatu kekeliruan yang nyata secara hukum; -----------------------------------------------------------------------28. Bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ignasius Jonan selaku Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan hukum perseroan in casu PT. Kereta Api Indonesia
(Persero).
Direksi
dalam
melakukan
perbuatan
hukum
merupakan tindakan pengurusan perseroan guna kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sehingga Direksi dan Perseroan merupakan 1 (satu) bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana diamanatkan dalam UUPT; ---------------------------------------------------------------29. Oleh karena itu, merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara a quo apabila PENGGUGAT memisahkan PARA TERGUGAT dengan menarik Ignasius Jonan sebagai TERGUGAT I dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai TERGUGAT II yang mengakibatkan Gugatan o quo mengandung cacat error in persona ; ----------------------------------------PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM GUGATAN AQUOSEHINGGA MENGAKIBATKAN GUGATAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITISCONSORTIUM 30. Bahwa PENGGUGAT dalam posita pada angka 9 dan angka 10 Gugatan menyatakan PARA TERGUGAT telah membuat perusahaan sebagai mitra dari PT. Kereta Api Indonesia dengan nama PT. Reska dan dengan adanya PT. Reska sangat merugikan hak- hak kehidupan PENGGUGAT; -------------31. Bahwa apabila PENGGUGAT telah merasa dirugikan oleh PT. Reska sudah sepatutnya PENGGUGAT menarik PT. Reska sebagai pihak dalam
19
Gugatan o quo. Dalam praktek hukum perdata untuk memeriksa suatu sengketa diwajibkan kepada pihak penggugat untuk menarik seluruh pihak yang diduga telah merugikannya sebagai pihak tergugat agar duduk perkara dapat diperiksa secara menyeluruh dan tuntas; -------------------------------------32. Bahwa tidak ditariknya PT. Reska sebagai pihak dalam Gugatan a quo mengakibatkan Gugatan o quo tidak lengkap dan mengandung cacat plurium litis consortium, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak Gugatan a quo atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan o quo. ----------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------------PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI IZIN APAPUN DARI PARA TERGUGAT DALAM MELAKUKAN KEGIATAN BERDAGANG DI SETIAP STASIUN KERETA API DAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM. ---------------------------------------------------------------------------------------------1.
Bahwa TERGUGAT II merupakan pihak Penyelenggara Prasarana Kereta api yang sah dan ditunjuk langsung oleh Pemerintah berdasarkan: -----------•
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP219 Tahun 2010.------------------
•
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum KA menjadi Perusahaan Perseroan; --------------------
Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian; --------------
Pasal 2 ayat (1) huruf b. Undang-Undang nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. ------------------------------------------------
2.
Bahwa TERGUGAT II selaku Penyelenggara Prasarana Kereta api telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 UU Perkeretaapian, yang berbunyi: ----------------Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang: s ---------a.
mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api; --------
b. menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api; -------------------------------------------c.
melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhipersyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun; ----
d. mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan; ----------------------------------------------------------------------------------------
20
e.
menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian; dan
f.
menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang
disebabkan
oleh
kesalahan
Penyelenggara
Sarana
Perkeretaapian atau pihak ketiga. -------------------------------------------------3.
Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 3 Gugatan yang menyatakan PARA TERGUGAT telah memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk membuka kios dan berdagang di setiap stasiun kereta api dan diwajibkan membayar retribusi kepada PARA TERGUGAT adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar, dimana PARA TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN IZIN BAIK
SECARA
TERTULIS
MAUPUN
LISAN
ATAUPUN
MENARIK
RETRIBUSI DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PENGGUGAT dan kami mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan pemberian izin dan pembayaran retribusi kepada PARA TERGUGAT dalam persidangan perkara a quo-, -------------------------------------------------------------------------------4.
Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT angka 4 dan angka 5 Gugatan yang menyatakan PARA TERGUGAT tidak mempunyai masalah atau jalan buntu bagi PENGGUGAT dalam melakukan aktifitas berdagang di stasiun; -------------------------------------------------------------
5.
Bahwa untuk mempertahankan dan membela haknya sebagai pengelola perkeretaapian, TERGUGAT II telah menempuh jalur hukum pidana terhadap PENGGUGAT, yakni WASIS TRI BASUKI bin SETYO DIHARJO, sebagai pedagang asongan yang memaksa masuk kedalam kereta api tanpa memiliki tiket kereta untuk berdagang, dimana atas perbuatannya PENGGUGAT telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yakni "Dengan Secara Sengaja Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Terhadap Orang itu Sendiri" dan telah dijatuhkan hukuman secara pidana sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 173/Pid.B/2014/PN.NGJK, tertanggal 24 Juli 2014 (Bukti T-l); -------------------------------------------------------
6.
Bahwa selain dari PENGGUGAT atas nama WASIS TRI BASUKI bin SETYO DIHARJO, TERGUGAT II juga menerapkan prosedur yang sama di wilayah Daop 7 Yogyakarta dimana TERGUGAT II telah menempuh jalur hukum pidana terhadap 11 (sebelas) orang pedagang asongan vane telah terbukti bersalah dalam melanggar Pasal 207 UU Perkeretaapian vakni tanpa hak melakukan kegiatan berjualan dalam gerbong kereta agi
21
sebagaimana dinyatakan dalam salinan Putusan sebagai berikut: ------------- Putusan No. 450/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa SUNARDI bin NGATIYO (Bukti T-2); -------------------------- Putusan No. 451/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa GUNADI bin NGATIYO (Bukti T-3); ---------------------------- Putusan No. 452/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas namaterdakwa JOKO WIYONO bin WIDODO (Bukti T-4) ; ------------------ Putusan No. 453/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa ANE binti SUNARYO (Bukti T-5); ------------------------------- Putusan No. 454/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa SUPRIYANTI bin ARJOSUWITO (ALM) (Bukti T-6); ------ Putusan No. 455/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa EMREL binti RISDIONO (Bukti T-7); -------------------------- Putusan No. 456/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa SUMARNI binti TUKIMAN (Bukti T-8); ------------------------ Putusan No. 457/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa KESI SISWANTI binti HARIMAN (ALM) (Bukti T-9); ------- Putusan No. 458/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas namaterdakwa ANITA DEWI binti KOMARUDIN (ALM) (Bukti T-10); ----- Putusan No. 459/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa DEDI SAPTONO bin KARTOPAWIRO (Bukti T-ll); -------- Putusan No. 460/TPR/2013/PN.SKA, tertanggal 19 Nopember 2013 atas nama terdakwa SUMINI binti MUN GIN (Bukti T-12); --------------------------7.
Bahwa keseluruhan Putusan Pidana di atas telah membuktikan kegiatan berdagang para pedagang asongan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan berdagang di setiap stasiun kereta api sehingga kegiatan berdagang yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum; ------------------------------------------------------------------------------
8.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, secara jelas dan nyata terbukti oleh hukum, kegiatan berdagang yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan yang dilakukan TANPA IZIN DARI PARA TERGUGAT dan melanggar hukum yang berlaku; -----------------
PENERTIBAN PENGGUGAT DI LINGKUNGAN STASIUN DAN DI ATAS KERETA MERUPAKAN PROGRAM PEMBENAHAN OLEH PARA TERGUGAT GUNA MENINGKATKAN PELAYANANPERKERETAAPIAN BAGI PENGGUNA KERETA API . --------------------------------------------------------------------------------------
22
9.
Bahwa PARA TERGUGAT juga secara tegas menolak dalil PENGGUGAT angka 6, angka 7 dan angka 8 Gugatan a quo, dimana PENGGUGAT menyatakan upaya penertiban pedagang asongan melalui Instruksi Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 2/LL.006/KA-2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Penertiban Pedangang Asongan ("Instruksi Direksi KAI") (Bukti T-13) merupakan kebijakan manajemen pusat dan kegiatan berdagang yang dilakukan PENGGUGAT tidak mengganggu kenyamanan pengguna jasa kereta api dan keamanan pengoperasian kereta api adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar; ---------------------------------------------
10. Bahwa PARA TERGUGAT dalam menerbitkan Instruksi Direksi KAI, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kereta api agar memenuhi standar pelayanan minimum untuk angkutan orang dengan kereta api yang sudah sangat menurun kualitas pelayanannya. Dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM-9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimum
untuk
Angkutan
Orang
dengan
Kereta
Api
("Permenhub PM-9"); -----------------------------------------------------------------------11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Permenhub PM-9 beserta lampirannya menyatakan: -----------------------------------------------------------------------------------(1) Pengoperasian kereta api harus memenuhi standar pelayanan minimal; (2) standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan
stasiun
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
pengguna jasa stasiun dan penyelenggara sarana perkeretaapian yang dalam melaksanakan kegiatan angkutan orang dengan kereta api; ------(3) standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: -----------------------------------------------------------------------------------a. Standar pelayanan minimal di stasiun kereta api; --------------------------b. Standar pelayanan minimal dalam perjalanan. -----------------------------12. Bahwa sebagai catatan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, PENGGUGAT dalam melaksanakan seluruh kegiatan berdagang dilakukan secara melawan hukum dikarenakan selain tidak mendapatkan izin dari PARA TERGUGAT, PENGGUGAT pun memasuki stasiun kereta api tanpa memiliki tiket ataupun prosedur lainnya yang dibutuhkan. Dimana hal tersebut sangat merugikan PARA TERGUGAT dan pengguna jasa perkeretaapian; -------------------------------------------------------------------------------
23
13. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT angka 9 dan angka 10 Gugatan a quo yang menyatakan pendirian PT. Reska adalah upaya tipu daya yang dilakukan PARA TERGUGAT untuk merugikan hak-hak kehidupan PENGGUGAT; -----------------------------------------------------14. Bahwa PT. Reska merupakan anak perusahaan TERGUGAT II yang telah diberikan izin oleh PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara pelayanan terhadap penggunan kereta api baik di stasiun maupun di atas kereta dan merupakan kewenangan dari TERGUGAT II untuk memberikan izin kepada pihak manapun untuk melakukan kegiatan di setiap stasiun kereta api. Selain itu PARA TERGUGAT telah mengajukan solusi atau jalan keluar kepada PENGGUGAT untuk dapat mencari pendapatan guna kelangsungan hidupnya akan tetapi solusi yang diberikan ditolak oleh PENGGUGAT; ------15. Bahwa dengan adanya program penertiban pedagang asongan ini, PARA TERGUGAT justru memperoleh penghargaan-penghargaan sebagai berikut: a. Best of the Best BUMN Inovatif Terbaik Tahun 2012 (Bukti T-14); ---------b. Pemenang I Inovasi manajemen BUMN Terbaik Tahun 2012 (Bukti T-15); c. Pemenang I Inovasi Pelayanan Publik BUMN Terbaik Tahun 2012 (Bukti T-16); ----------------------------------------------------------------------------------------d. Juara I Pelayanan Publik BUMN Berdaya Saing Terbaik yang diberikan oleh Kementerian BUMN pada tahun 2013 (Bukti T-17); ----------------------e. Direktur utama PT KAI terpilih sebagai The Best CEO (The Golden Frame) Tahun 2014 (Bukti T-18); ----------------------------------------------------f. Direktur utama PT KAI terpilih sebagai People of the Year kategori CEO BUMNTerbaik Tahun 2013 (Bukti T-19). ------------------------------------------dimana hal ini membuktikan penertiban pedagang asongan secara jelas dan nyata telah meningkatan daya pelayanan
PARA TERGUGAT kepada
masyarakat pengguna jasa kereta api ; -----------------------------------------------------16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti program penertiban yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT ditujukan untuk meningkatkan pelayanan jasa perkeretaapian bagi penggunanya dan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan PARA TERGUGAT saja; --------------------------------PENERTIBAN PENGGUGAT OLEH TERGUGAT II DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUANYANG BERLAKU DAN MEMPERTIMBANGKAN HAKHAK DARI PENGGUGAT SECARAMENYELURUH. -----------------------------------17. Bahwa
PARA
TERGUGAT
menolak
dengan
tegas
dalil
Gugatan
24
PENGGUGAT angka 11 dan angka 12 Gugatan o quo yang menyatakan PARA TERGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas menghentikan aktifitas berdagang PENGGUGAT, dimana penertiban yang dilaksanakan oleh TERGUGAT II secara sistematis, manusiawi serta tidak melanggar ketentuan; -----------------------------------------------------------------------18. Bahwa PARA TERGUGAT dalam program Corporate Social Responsibility ("Program CSR") yang merupakan bagian integral dari program penertiban, telah memberikan kesempatan kepada pedagang-pedagang asongan untuk beralih profesi menjadi wirausaha yang mandiri melalui program "Gerobak Dorong Usaha" maupun melalui program pemberdayaan pedagang asongan menjadi pekerja penunjang pelayan jasa kereta api di setiap stasiun maupun yang melibatkan unsur-unsur terkait lainnya seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja dan balai latihan kerja; ----------------------------------------------------19. Bahwa Program CSR tersebut telah berjalan sebagaimana terbukti melalui Berita Acara Penyerahan Gerobak Dorong Usaha No: HK.210/VII/01/D. 1112013 tertanggal 13 Maret 2014 (Bukti T-20), dimana pedagang asongan diberikan gerobak usaha sebagai alternatif berdagang; ---------------------------20. Bahwa TERGUGAT II juga selalu memberikan sosialisasi yang tepat sasaran sebelum mengadakan penertiban ataupun pengosongan dimana TERGUGAT II mengundang PENGGUGAT beserta unsur-unsur lembaga lainnya sebagaimana dinyatakan dalam; ---------------------------------------------- Undangan Audiensi DPRD Kabupaten Garut No. 019.4/576-DPRD, tertanggal 8 Junitentang Penerimaan Audiensi (Bukti T-21); ---------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. UM.209/III/15/D. 11-2013, tertanggal 20 Maret 2013, perihal Undangan Rapat Koordinasi (Bukti T22); ------------------------------------------------------------------------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. UM.209/III/11/D.II-2013, tertanggal 14 Maret 2013, tentang Undangan Rapat Koordinasi(Bukti T23); ------------------------------------------------------------------------------------------- Surat Undangan Sosialisasi nomor: UM.209/VIII/06/D.11-2013, tertanggal 13 Agustusperihal Undangan (Bukti T-24); --------------------------------------- Berita Acara Sosialisasi Penertiban Stasiun dan Para Asongan, PKL dan Bangli tertanggal 14 September 2014 yang dilakukan untuk penertiban di stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop 2 Bandung (Bukti T-25); ---- Notulen Rapat tertanggal 29 Januari 2014, perihal pembahasan tindak lanjut penertiban stasiun Barat (Bukti T-26); ---------------------------------------
25
Notulen Rapat tertanggal 5 September 2013, perihal sosialisasi pedagang di Stasiun Plered (Bukti T-27); ------------------------------------------21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan penertiban PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan hak-hak dari PENGGUGAT secara menyeluruh; -----------------------------------------------------------------------------------PELAKSANAAN
PENERTIBAN
YANG
DILAKUKAN
OLEH
PARA
TERGUGAT TIDAK MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA. ---------------------22. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") menyatakan: ---------------------------------------------Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.-----------------23. Bahwa
selain
mengadakan
sosialisasi
atas
penertiban
terhadap
PENGGUGAT, PARA TERGUGAT juga melakukan koordinasi dengan instansi-instansi
terkait
lainnya
guna
melakukan
penertiban
atas
PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam: ------------------------------------ Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 08/D.2/SK/IV/2014, tertanggal 30 April 2014, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolres Garut, Dandim Garut, Kapolres Kota Tasikmalaya, Kapolres Kota Banjar, Dandim Kota Tasikmalaya, Dandim 0613 Ciamis (Bukti T-28); ------------------------------------------------------------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 07/D.2/SK/IV/2014, tertanggal 11 April 2014, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Dandim Ciamis dan Danramil Langensari (Bukti T-29); ------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 07/D.2/SK/IV/2014, tertanggal ditujukan
3
April2014,
kepada
perihal
permohonan
DanramilMalangbong,
bantuan Danramil
personil, Kota
Tasikmalaya dan Danramil Kota Banjar (Bukti T-30); -------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 05/D.2/SK/IV/2014, tertanggal 3 April 2014, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolda Jawa Barat (Bukti T-31); ----------------------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 06/D.2/SK/IV/2014,
26
tertanggal ditujukan
3
April2014,
kepada
perihal
permohonan
KapolsekMalangbong,
bantuan Kapolsek
personil, Kota
Tasikmalaya dan Kapolsek Kota Banjar (Bukti T-32); -------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 02/D.2/SK/II/2014, tertanggal 13 Februari 2014, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Danramil Malangbong dan Kapolsek Malangbong (Bukti T-33); ---------------------------------------------------------------------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 01/D.2/SK/III/2014, tertanggal 6 Maret 2014, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Polsek Malangbong dan Koramil Malangbong (Bukti T-34); ------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/19/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Komandan Kodim 0734 (Bukti T-35); ------------------------ Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/18/XII/2012, tertanggal 14 Desember 2012; perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolsek Kota Banjarsari (Bukti T-36); --------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/07/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Danpomal Yogyakarta (Bukti T-37); ------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/18/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolsek Kota Jebres (Bukti T-38); -------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/03/III/2013, tertanggal 29 Maret 2013, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolres Wates (Bukti T-39); ---------------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/12/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolres Kota Surakarta (Bukti T-40); ---------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/13/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolres Kulon Progo (Bukti T-41); -------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/14/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolres Klaten (Bukti T-42); ---------------------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/15/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolres Sragen (Bukti T-43); ----------------------------------
27
Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/16/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolsek Kota Gedong Tengen (Bukti T-44); ------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. D.6/TIB/17/XII/2012, tertanggal 12 Desember 2012, perihal permohonan bantuan personil, ditujukan kepada Kapolsek Kota Danurejan (Bukti T-45); --------------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. UM.502/17/X/D.VII-2013, tertanggal 30 Oktober 2013, perihal permohonan bantuan petugas pengamanan, ditujukan kepada Kapolres Ngawi (Bukti T-46); --------------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. UM.502/18/X/D.VII-2013, tertanggal 30 Oktober 2013, perihal permohonan bantuan petugas pengamanan, ditujukan kepada Kapolres Jombang (Bukti T-47); ----------- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. UM.502/19/X/D.VII-2013, tertanggal 30 Oktober 2013, perihal permohonan bantuan petugas pengamanan, ditujukan kepada Kapolres Madiun (Bukti T-48); -------------24. Bahwa setiap permohonan yang ditujukan kepada instansi terkait di atas dilakukan dengan pertimbangan yang matang khususnya mengenai hak asasi manusia dan apabila PENGGUGAT membicarakan mengenai hak asasi manusia sudah sepatutnya kegiatan berdagang dilaksanakan tanpa melawan hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku; --------------------25. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengadukan PARA TERGUGAT atas tindakan penertiban ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ("KOMNAS HAM") dimana selanjutnya KOMNAS HAM meminta penjelasan kepada TERGUGAT II melalui surat nomor: 933/K/PMT/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 perihal Penjelasan Penertiban Pedagang Asongan (Bukti T49); ----------------------------------------------------------------------------------------------26. Bahwa
TERGUGAT
II
telah
menjelaskan
kepada
KOMNAS
HAM
sehubungan dengan tindakan penertiban dimaksud, melalui surat nomor: LL.006/X/21/KA-2013 tertanggal 24 Oktober 2013 (Bukti T-50) dimana dijelaskan: -------------------------------------------------------------------------------------a. Penertiban
pedagang
asongan
yang
dilakukan
sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian guna memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa kereta api; -------------------b. Sudah menjadi maksud dan tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Negara dalam
halini
PT.
Kereta
Api
Indonesia
(Persero)
untuk
28
menyelenggarakan kemanfaatan umumberupa penyediaan barang/jasa (angkutan kereta api) yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; -------------------------------------------------------------c. Sudah menjadi Hak bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik sarana/prasarana kereta api termasuk stasiun untuk memberikan jaminan pelayanan, kenyamanan dan keamanan seperti layaknya di "rumah sendiri" dan juga Hak dari para pelanggan dan pengguna jasa kereta api untuk mendapatkan pelayanan terbaik; ------------------------------d. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sangat menghormati hak orang lain (termasuk hak para pedagang asongan), karena setiap individu memiliki hak asasi akan tetapi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga tetap wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Hak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta hak para pengguna jasa angkutan kereta api) dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, maka kebebasan individu tidak bisa melanggar kebebasan individu lainnya (vide pasal 70 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); ---------------------------------------------------------e. Masalah penanganan pedagang asongan bukan menjadi tanggung jawab mutlak PT. Kereta Api Indonesi (Persero) melainkan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah cq. Pemerintah Daerah setempat. -------27. Bahwa atas penjelasan PARA TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam angka 26 diatas, KOMNAS HAM telah memberikan tanggapan melalui surat nomor: 917/K/PMT/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 (Bukti T-51) yang berisi sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kebijakan PT. KAI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terutama untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pengguna moda kereta api. Komnas HAM bisa menerima penjelasan Saudara... (Cetak tebal oleh PARA TERGUGAT). ------------------------------------------------------------------------28. Bahwa adanya bentrokan pada saat penertiban merupakan tindakan perlawanan PENGGUGAT atas adanya penertiban yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1
29
angka 6 UU HAM, yaitu: -------------------------------------------------------------------Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 29. Bahwa apabila membicarakan mengenai hak asasi manusia, setiap orang harus memperhatikan hak asasi manusia lainnya sehingga dapat secara adil dan jelas melihat adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkara o quo, selain adanya kepentingan PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan berdagang di setiap stasiun, terdapat juga kepentingan para pengguna jasa perkeretaapian. PARA TERGUGAT sebagai penyelenggara jasa perkeretaapian atau pelaku usaha diwajibkan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh penggunanya atau konsumen. Oleh karena itu dkenal hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam praktek perlindungan konsumen. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), yang menyatakan: --------------------------------------Hak konsumen adalah: ---------------------------------------------------------------------a. Hak
atas
kenyamanan,
keamanan
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; ---------------------------------------------Kemudian Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyatakan : ------------------Kewajiban pelaku usaha adalah : --------------------------------------------------------a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; --------------------------b. memberikan informasi yang benar; jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; ---------------------------------------------------------c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; ------------------------------------------------------------------------d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; -----------------------------------------------------------------------e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
30
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; ------------------------------------------------------------------g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. ----------------------------------------------------------------------------------30. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penertiban yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT jelas bukan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia akan tetapi merupakan tindakan yang dianggap perlu dilakukan
guna
memenuhi
standarisasi
pelayanan
sebagaimana
diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen dimana hal tersebut juga telah dapat diterima oleh KOMNAS HAM Republik Indonesia; ------------------PENERTIBAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT BUKAN MERUPAKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365KUHPERDATA. ------------------------------------------------------31. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatuperbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------1.
Adanya suatu perbuatan : ------------------------------------------------------------Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. ----------------Dikaitkan dengan perkara a quo, penertiban yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa perkeretaapian.Sehingga penertiban tersebut wajib dilakukan oleh PARA TERGUGAT. ------------------------------------------------
2.
Perbuatan tersebut melawan hukum : ---------------------------------------------
31
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: --------------------------------a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; ------------b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau -----c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau -----------------------------------------------------------------------------------d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), e.
atau -----------------------------------------------------------------------------------Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).-----------------------
Dikaitkan dengan perkara a quo. penertiban terhadap PENGGUGAT melalui Instruksi Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 2/LL.006/KA-2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Penertiban Pedangang Asongan, merupakan
kewajiban
PARA
PENGGUGAT
guna
menjalankan
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -------------------------------------------------------------------------• Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; ---------------• Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; ----------• Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; ----• Peraturan Menteri Perhubungan No. PM-9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api; -----------Sehingga perbuatan penertiban yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. ----------3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku : ---------------------------------------------------Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam
suatu
perbuatan
melawan
hukum,
maka
perlu
diketahui
bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------a. Ada unsur kesengajaan, atau ---------------------------------------------------------b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan --------------------------------------
32
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. -----Dikaitkan denean perkara a quo, karena penertiban didasarkan oleh peraturan perundang-undangan maka sudah sepantasnya tidak ada unsur kesalahan PARA TERGUGAT dalam pelaksanaan penertiban tersebut. ------4. Adanya kerugian bagi korban : ------------------------------------------------------------Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai uang. ------------------------------------------------------------------------------------Dikaitkan
dengan
perkara
o
quo.kerugian
yang
disampaikan
oleh
PENGGUGAT dalam Gugatan o quo sangatlah tidak berdasar dan tidak masuk akal dikarenakan perhitungan ganti rugi materiil dan immateril tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT. Selain itu PARA TERGUGAT juga telah menawarkan solusi atau jalan keluar terbaik kepada PENGGUGAT agar tetap dapat memperoleh penghidupan yang layak, akan tetapi solusi atau jalan keluar tersebut tidak dapat diterima oleh PENGGUGAT. ------------5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian : ------------------Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. --------Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori dan teori penyebab kira-kira* Hubungan sebab akibat secara factual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. ----------Dikaitkan dengan perkara o quo, dikarenakan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka unsur ini tidak terpenuhi. ----------------------------------------------------------------------------PERMINTAAN GANTI RUGI TERHADAP PARA TERGUGAT SANGATLAH TIDAK BERDASAR. ------------------------------------------------------------------------------32. Bahwa dengan adanya permintaan ganti rugi dari PENGGUGAT angka 23 huruf a Gugatan a quo, dimana PENGGUGAT menginginkan pembayaran
33
ganti rugi kerugian materiil yang dijabarkan dengan cara penghasilan yang didapatkan di masa depan sangatlah tidak masuk akal dan tidak ada dasar hukumnya; -------------------------------------------------------------------------------------33. Bahwa Pasal 1242 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata menyatakan bahwa gugatan wanprestasi menempatkan PENGGUGAT pada posisi seandainya perjanjian tersebut tidak terpenuhi dengan demikian ganti rugi tersebut berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah menempatkan posisi PENGGUGAT kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi yang diberikan adalah hanya kerugian yang nyata dan bukan di masa depan; ------------------------------------------------34. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat merinci tuntutan ganti rugi yang dinyatakan dalam Gugatan a quo seharusnya PENGGUGAT memberikan bukti yang dapat membuktikan adanya penghasilan sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu Rupiah) per hari dan tidak menyatakan hal ini tanpa dasar apapun. Apabila PENGGUGAT menyatakan menerima penghasilan sebesar itu dalam Gugatannya sudah sepantasnya PENGGUGAT menyebutkan bukti pembayaran pajak penghasilan dalam Gugatannya; -----------------------35. Bahwa kerugian immateril yang dinyatakan oleh PENGGUGAT tidaklah berdasar dan tidak masuk akal. Perhitungan terhadap Suatu tunt,utan kerugian immateriil memang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, akan tetapi dalam praktek hukum perdata setiap dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT berdasarkan Gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (Yurisprudensi) ; ----------------------------------------------------------------36. Berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tidak mengabulkan permintaan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya; ----UANG PAKSA (Dwangsom). ------------------------------------------------------------------37. Bahwa Pasal 606a Rv. mengatur: -------------------------------------------------------Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya
34
ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. -------------------------------------------------------------------------------------------38. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, uang paksa (dwangsom) hanya
bisa
berlaku
terhadap
perkara
tergugat
yang
telah
tidak
melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi; ---------------------------39. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mejalis Hakim pemeriksa o quo sudah sepatutnya menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT dalam Gugatannya; -------------------------------------------------------------------------PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BU VOORRAAD). --------------------40. Bahwa tuntutan PENGGUGAT terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)adalah tidak berdasar. Dikarenakan setiap pelaksanaan putusan serta merta haruslah didasarkan suatu bukti otentik dan pemberian jaminan atas pelaksanaan suatu putusan; --------------------------------------------------------41. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000, diwajibkan setiap Majelis Hakim memeriksa perkara dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menjatuhkan putusan serta merta terhadap suatu perkara dan memperhatikan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama; -------------------------------------------------42. Bahwa syarat putusan serta merta menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yaitu: ---------------------------------------------------------------a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya; ---------b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; ----------------------------------------------------------------------------------c.
Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikat baik;
d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; ---e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; --------------------------------43. Bahwa
melalui
SEMA
tersebut
pada
dasarnya
Mahkamah
Agung
35
memberikan petunjuk, yaitu ketua Pengadilan Negeri, ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal tersebut diatas; ---44. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim
pemeriksa perkara o quo tidak mengabulkan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya; ----------------------------------------------------------------------------------45. Bahwa dikarenakan penertiban yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan maaf yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara o qucBerdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------1. Menerima eksepsi TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya; -----------------2. Menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvcmkelijke verkloard). -------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; --------------------------------Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan oleh perkara a quo; -------------------------------------------------------------------------------ATAU.----------------------------------------------------Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara o quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). ------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan,
mengutip
dan
menerima
keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 09 Desember 2014 Nomor60/PDT/G/2014/PN.BDG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok tidak sah; ----------------------------
36
2. Memerintahkan pemeriksaan dihentikan; ---------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.591.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----------------------------------------------------------------------------------------Membaca
Risalah
PernyataanPermohonan
Banding
Nomor144/PDT.B/2014/PN.BDG,yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan NegeriBandung, yang
menyatakan
bahwa
pada
tanggal16 Desember
2014,Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya,telah mengajukan permohonan
agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Bandung tanggal 09 Desember 2014 Nomor 60/PDT/G/2014/PN.BDG, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; ------------------------Membaca SuratPemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II, masingmasing pada tanggal 05 Januari 2015; ------------------------------------------------------Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2015, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama masing-masing kepada Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II, masingmasing pada tanggal 10 Februari 2015; ----------------------------------------------------Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 10 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Maret 2015; ---------MembacaSurat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No.60/PDT/G/2014/PN.BDG Jo No.144/Pdt/B/2014/PN.Bdgyang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Bandung, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa HukumPembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 27 Januari 2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebutdi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari
37
tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -------------------------------------------------------------------------------------------TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak putusan judex facti Pengadilan Negeri Bandung a quo dengan segala pertimbangan hukumnya, kecuali dianggap sebagai hal yang benar sebagaimana termuat dalam putusan a quo yang diuraikan dalam memori banding Pembanding, semula Para Penggugat ; -Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar serta menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II;Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
mencermati pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding
dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan
hukum
tersebut
diambil
alih
dan
dijadikan
sebagai
pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menanggapi alasan keberatan-keberatan dari Pembanding Hakim
semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis
Tingkat
Banding
berpendapat,
bahwa
hal
tersebut
merupakan
pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan
38
hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding
tidak menemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan lagi ; --------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, makadengan demikian dianggap telah tercantum pula dan menjadi alasan serta dasar dalam putusan ini; --------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Desember 2014, Nomor60/PDT/G/2014/PN.BDG, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; ---------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Pembanding
semula
Para
Penggugattetap dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; ---------------------------Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan : ----------------------M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat tersebut ; ------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 09 Desember 2014 Nomor60/PDT/G/2014/PN.BDG, yang dimohonkan banding -------- Menghukum Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----------Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung,pada hari : Rabu,tanggal 13 Mei 2015, oleh Kami KAREL TUPPU, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H. dan H. EDWARMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
39
Tinggi Bandung tanggal 21 April 2015, Nomor :171/PEN/PDT/2015/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SELASA, tanggal19 MEI 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dibantu olehAGUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya. ---------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd
Ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H.
KAREL TUPPU, S.H.,M.H.
Ttd
H. EDWARMAN, S.H. Panitera Pengganti,
Ttd
AGUS SUHENDAR, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,Jumlah ………………………………Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah )
