PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 60/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. PT. INTI KARSA DAKSA, beralamat di Jl. Duren Tiga No. 18 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, PEMBANDING I semula TERGUGAT I; 2. Ir. H. TITO SANTOSO, beralamat di Komplek PELNI Blok 1.3 No. 12 Rt. 02 Rw. 19 Kelurahan

Baktijaya

Kecamatan

Sukmajaya,

Kota

Depok, dahulu beralamat di Jl. Duren Tiga No. 18 Rt. 004 Rw.

001 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan

Pancoran, Jakarta Selatan, Pembanding II semula TERGUGAT II; Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum, dan Aria Gunawan,S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm “Marbun, Aria & Partners”, beralamat dan berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Kompleks Liga Mas Kav. X No. 6 Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Depok

dibawah

Register

No.

112/SK/Pdt/2014, tanggal 08 April 2014 ;

MELAWAN

1. HERU BARUNA, beralamat di Castle Garden, Blok H-5/8, Perumahan Citra Grand, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Terbanding I semula PENGGUGAT I;

Halaman 1 dari 40 halaman putusan nomor 60/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. MARGI MULYO, beralamat di Jl. Gelanggang Remaja, Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Makasar,kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Terbanding II semula Penggugat II ; 3. Ny. ATMANI,

beralamat di Jl. Gelanggang Remaja RT.001 RW.005 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Terbanding III semula PENGGUGAT III;

4. Ny. YAYUK SUNARSIH, beralamat di Castle Garden, Blok H-5/8, Perumahan Citra Grand, Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Terbanding IV semula PENGGUGAT IV; 5. Ny. NOVA NOFIYANTI, beralamat di Perumahan Puri Sriwedari Blok J No. 7 Rt.04 Rw. 12

Kelelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Kota

Depok, Terbanding V semula PENGGUGAT V;

Dan 6.Ir.H. EDDY KUNTADI, beralamat di jalan Daksa I, No.5, Rt.004/002, Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Turut Terbanding semula Tergugat III; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Pebruari 2015 No.60/PEN/PDT/2015/PT.BDG,tentang penunjukan

Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara dan

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok

No.186/Pdt.G/2012/PN.Depok tanggal 27 Maret 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Desember 2012 yang didaptarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Desember 2012 dibawah register Perkara No.186/Pdt.G/2012/PN.DPK, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I berkerjasama dalam Pengembangan, Pembangunan Dan Pemasaran Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, diatur dalam perjanjian-perjanjian, sebagai berikut: -------------------------------------------------------------


a. Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, ditanda tangani PENGGUGAT I dan TERGUGAT I;

b. Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan Dan Pemasaran Perumahan Tanggal 09 Agustus 2006, Tanggal 04 Desember 2006, ditanda tangani PENGGUGAT I, TERGUGAT I dan TERGUGAT II; --------

c. Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 2007, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, SH, Notaris di Kota Depok; -------------------------------------------------------

d. Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama Tanggal 03 Februari 2009, ditanda tangani PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT; ---------2. Bahwa disamping kerjasama, tanggal 01 Maret 2007 TERGUGAT I menjual kepada PENGGUGAT

I

sebidang

tanah

Sertifikat

Hak

Guna

Bangunan

No.

03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006, Luas 304 M2, terletak di Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, atas nama TERGUGAT I, yang dipromosikan TERGUGAT I sebagai TOWN HOUSES Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, dengan harga sebesar Rp. 478.192.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); --------------------------------------------------3. Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, TERGUGAT I beberapa kali berhutang uang kepada PENGGUGAT I, seluruhnya sebesar Rp. 3.183.717.339,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah); --------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT I memberikan jaminan 7 bidang tanah, atas nama TERGUGAT I, yaitu: -----------------a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1249/Harjamukti (sisa), Gambar Situasi tanggal 06-12-1996 No. 26669/1996, Luas 3767 M2; -----------------------------------b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1245/Harjamukti (sisa), Gambar Situasi tanggal 06-12-1996 No. 26670/1996, Luas 1674 M2; -----------------------------------c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03206/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 No. 2967/Harjamukti/2006, Luas 160 M2; -----------------------------------------d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03208/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006

No. 2969/Harjamukti/2006, Luas 160 M2; -----------------------------------------

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03210/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 f.

No. 2971/Harjamukti/2006, Luas 160 M2; -----------------------------------------

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03214/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 15-022007 No.2994/Harjamukti/2007, Luas 356 M2; --------------------------------------------

g. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03213/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 15-022007 No. 2995/Harjamukti/2007, Luas 59 M2; -------------------------------------------


5. Bahwa penyerahan 7 bidang tanah jaminan tersebut dilakukan dengan cara TERGUGAT I memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT I dengan Akta Kuasa No. 79 tanggal 30 Juni 2007, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, SH, Notaris di Kota Depok, dalam halaman 4 berbunyi : Terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Harjamukti, setempat dikenal sebagai persil Perumahan Sriwedari Town House; ------------------------------------------------------6. Bahwa

ternyata

TERGUGAT

I

tidak

bisa

membayar

hutangnya

kepada

PENGGUGAT I, untuk menyelesaikan pembayaran hutang TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT membuat kesepakatan pembayaran hutang TERGUGAT I, dalam Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03-02-2009, ditanda tangani PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT, sebagian isi perjanjian sebagai berikut: ---------------------------------------a. TERGUGAT I menyerahkan 6 bidang tanah seluruhnya seluas 1. 566 M2, terletak di Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok, dengan harga sebesar Rp. 2.463.318.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah); ---------------------------------------------------------------------b. TERGUGAT I menyerahkan keuntungan penjualan di Blok P dan Blok Q Perumahan Puri Sriwedari Cibubur sebesar Rp. 428.850.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------------------------c. Sisa hutang sebesar Rp. 291.549.339,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), pembayarannya akan diangsur selama 12 bulan; ---------------------------------------7. Bahwa berdasarkan promosi, brosur dan daftar harga yang disampaikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I, 6 bidang tanah sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I terletak di TOWN HOUSES Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; ------8. Bahwa untuk menjamin pembayaran sisa hutang TERGUGAT I, PARA TERGUGAT memberikan Jaminan Perorangan (personal Guarantee) kepada PENGGUGAT I, diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009; ------------------------------------------------------------9. Bahwa sebidang tanah yang dibeli PENGGUGAT I dan 6 bidang tanah yang diterima PENGGUGAT I sebagai pembayaran hutang TERGUGAT I tersebut, oleh PENGGUGAT I, yang 1 bidang tanah dialihkan kepada PENGGUGAT II, 2 bidang tanah dialihkan kepada PENGGUGAT III dan 1 bidang tanah diatas namakan PENGGUGAT IV, serta 2 bidang tanah diatas namakan PENGGUGAT I sendiri, sedangkan yang 1 bidang tanah belum dibalik nama(masih atas nama TERGUGAT I), dengan perincian sebagai berikut: --------------------------------------------------------------


a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006

No.2966/Harjamukti/2006,

Luas

304

M2,

diatas

namakan

PENGGUGAT I ; b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03206/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006

No. 2967/Harjamukti/2006, Luas 160 M2, diatas namakan

PENGGUGAT I; ----------------------------------------------------------------------------------c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03208/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006

No. 2969/Harjamukti/2006, Luas 160 M2, dialihkan dan diatas nama

PENGGUGAT II; ----------------------------------------------------------------------------------d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3046/Harjamukti/2007, Luas 200 M2, dialihkan dan diatas namakan TERGUGAT

III; ----------------------------------------------------------------------------------

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03224/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3048/Harjamukti/2007, Luas 108 M2, dialihkian dan atas namakan PENGGUGAT f.

III; --------------------------------------------------------------------------------

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3050/Harjamukti/2007, Luas 308 M2, diatas namakan PENGGUGAT IV; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

g. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2 masih atas nama TERGUGAT I (karena belum dibalik nama); ------------------------------------------------------------------10. Bahwa disamping perbuatan hukum tersebut diatas, tanggal 16-05-2008, TERGUGAT I juga menjual kepada PENGGUGAT V, sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007 No. 3033/Harjamukti/2007, Luas 263 M2, dalam sertifikat tertulis Blok TH No. 14, perbuatan jual beli dilakukan dengan Akta Jual Beli No. 269/2008 tanggal 16-052008 dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Depok; -------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa 8 bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, ternyata bukan AREA TOWN HOUSES, tetapi merupakan AREA BLOK, sehingga tidak bisa dibangun TOWN HOUSES, karena tidak mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); ----------12. Bahwa atas permasalahan tersebut PENGGUGAT I menyurati TERGUGAT I up. TERGUGAT II sebanyak 3 kali, memimnta agar site plan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur direvisi dengan merubah AREA BLOK menjadi AREA TOWN HOUSES, tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (Komisaris TERGUGAT I) tidak mengindahkan permintaan PENGGUGAT I tersebut; ---------------------------------13. Bahwa permintaan TERGUGAT I tidak diindahkan PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT I melaporkan TERGUGAT II (Direktur TERGUGAT I) kepada POLRES

METRO

JAYA

KOTA

DEPOK,

Laporan

Polisi

No.

Pol

:


1142/K/V/2010/PMJ/Restro Depok tanggal 05 Mei 2010, dalam tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP; ----------------------------14. Bahwa Perkara Pidana TERGUGAT II, telah diperiksa dan diputus PENGADILAN NEGERI KOTA DEPOK dalam Perkara No.244/Pid.B/2012/PN.Dpk. sebagian amar putusan sebagai berikut : MENGADILI: -

Menyatakan Terdakwa Ir. Tito Santoso Bin Almarhum Dahlan Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

-

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tito Santoso Bin Almarhum Dahlan Saleh tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

-

dst …

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas perbuatan PARA TERGUGAT, telah dapat di kwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata; ----------------------------------16. Bahwa menurut Hoge Raat Tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------

Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;

-

Melanggar subyektif orang lain;

-

Melanggar kaedah tata susila;

-

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp. 79.145.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perincian, sebagai berikut: -------------a. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT I seluruhnya sebesar Rp. 33.950.000.000,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -------------------------------------------- Kerugian materiil sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), karena 3 bidang tanah PENGGUGAT I tidak bisa dibangun TOWN HOUSES, sehingga PENGGUGAT I kehilangan potensi keuntungan hasil penjualan tanah dan bangunan TOWN HOUSES, persatu meter persegi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikalikan dengan luas 3 bidang tanah PENGGUGAT I seluas 790 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/ Harjamukti dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3222/ Harjamukti), sama


dengan sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) potensial keuntungan PENGGUGAT I yang hilang; ------------------- Kerugian immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah), dengan adanya perkara ini, PENGGUGAT I mengalami tekanan bathin, sehingga wajar apabila PENGGUGAT I menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); --------------------------b. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT II seluruhnya sebesar

Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah),

dengan perincian sebagai berikut: ------------------------------------------------------------- Kerugian materiil sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), karena 1 bidang tanah PENGGUGAT II tidak bisa dibangun TOWN HOUSES, sehingga PENGGUGAT II kehilangan potensi keuntungan hasil penjualan tanah dan bangunan TOWN HOUSES, persatu meter persegi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikalikan dengan seluas 160 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2969/ Harjamukti), sama dengan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) potensi keuntungan PENGGUGAT II yang hilang; --------------------------------------------------------------- Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan adanya perkara ini, PENGGUGAT II mengalami tekanan bathin, sehingga wajar apabila PENGGUGAT II menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); -----------------------------c. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT III seluruhnya sebesar Rp. 11.540.000.000,- (sebelas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -------------------------------------------------- Kerugian materiil sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), karena 2 bidang tanah PENGGUGAT III tidak bisa dibangun TOWN HOUSES, sehingga PENGGUGAT III kehilangan potensi keuntungan hasil penjualan tanah dan bangunan TOWN HOUSES, persatu meter persegi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikalikan dengan seluas 308 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03224/Harjamukti), sama dengan sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) potensi keuntungan PENGGUGAT III yang hilang; ---------------------------------------------- Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan adanya perkara ini, PENGGUGAT III mengalami tekanan bathin, sehingga wajar apabila PENGGUGAT III menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); ------------------------------


d. Kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT IV seluruhnya sebesar Rp. 11.540.000.000,- (sebelas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -------------------------------------------------- Kerugian materiil sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), karena 1 bidang tanah PENGGUGAT IV tidak bisa dibangun TOWN HOUSES, sehingga PENGGUGAT IV kehilangan potensi keuntungan hasil penjualan tanah dan bangunan TOWN HOUSES, persatu meter persegi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikalikan dengan seluas 308 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti), sama dengan sebesar Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) potensi keuntungan PENGGUGAT IV yang hilang; ------------------------- Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan adanya perkara ini, PENGGUGAT IV mengalami tekanan bathin, sehingga wajar apabila PENGGUGAT IV menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); -----------------------------e. Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami PENGGUGAT V seluruhnya sebesar Rp. 11.315.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: ------------------------------------------------------------- Kerugian materiil sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), karena 1 bidang tanah PENGGUGAT V tidak bisa dibangun TOWN HOUSES, sehingga PENGGUGAT V kehilangan potensi keuntungan hasil penjualan tanah dan bangunan TOWN HOUSES, persatu meter persegi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikalikan dengan seluas 263 M2 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti), sama dengan sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) potensi keuntungan PENGGUGAT V yang hilang; -------------------------- Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan adanya perkara ini, PENGGUGAT V mengalami tekanan bathin, sehingga wajar apabila PENGGUGAT V menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); -----------------------------18. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia dan untuk menghindari PARA TERGUGAT lari dari tanggung jawabnya, tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat : PENGADILAN NEGERI KOTA DEPOK cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik PARA TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------


a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Jl. Duren Tiga No. 18, Rt. 004, Rw.001, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atas nama TERGUGAT II; -------------------------------------------------------------------------------------b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Komplek PELNI, Blok 1.3 No. 12, Rt.02, Rw.19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok atas nama TERGUGAT II; -------------------------------------------------------------------------------------c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Komplek PELNI, Blok 1.4 No. 2, Rt.02, Rw.19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atas nama TERGUGAT II; -------------------------------------------------------------------------------------d. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Jl. Daksa I No. 5, Rt.004, Rw.002, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama TERGUGAT III; ------------------------------------------------------------------------------------e. Harta kekayaan lainnya PARA TERGUGAT yang akan PARA PENGGUGAT sampaikan mohonkan tersendiri; -------------------------------------------------------------19. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan di penuhi seluruh isi putusan perkara ini; -----------------20. Bahwa apabila kerugian Materiil dan Immateriil PARA PENGGUGAT seluruhnya sebesar

Rp. 79.145.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar seratus empat puluh

lima juta rupiah) dipergunakan untuk bisnis atau disimpan di bank, maka PARA PENGGUGAT

akan

mendapat

keuntungan,

maka

wajar

apabila

PARA

PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun (bunga menurut undang-undang), dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di PENGADILAN NEGERI KOTA DEPOK sampai dengan PARA TERGUGAT membayar secara lunas; -----------------------------21. Bahwa PARA TERGUGAT sebagai pihak yang kalah, mohon secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----------------------------------------------22. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT diajukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau kasasi; ----------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat : PENGADILAN NEGERI KOTA DEPOK cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut: ----------1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; ---------------------------


2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; ------3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT I dan TERGUGAT I; -------------------------------------------------4. Menyatakan Addendum

Atas Surat

Perjanjian Kerjasama

Pengembangan,

Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, tanggal 04 Desember 2006, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT I, TERGUGAT I dan TERGUGAT II; ------------------------------------------------------------------------------------5. Menyakatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 207, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, S.H. Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT I dan TERGUGAT I; --------------------------------------------6. Menyatakan Akta Kuasa No. 79 tanggal 30-06-2007, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT I, TERGUGAT I dan TERGUGAT II; ------------------------------------------7. Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03-02-2009, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT; --------------------------------------------------------------------------------------------8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 269/2008 tanggal 16-05-2008, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat PENGGUGAT V dan TERGUGAT I; ---------------9. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006 No. 2966/Harjamukti/2006, Luas 304 M2 kepada PENGGUGAT I, sah menurut hukum; ------------------------------------------------------------10. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03206/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006 No. 2967/Harjamukti/2006, Luas 160 M2 kepada PENGGUGAT I, sah menurut hukum; ------------------------------------------------------------11. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03208/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006 No. 2969/Harjamukti/2006, Luas 160 M2 kepada PENGGUGAT II, sah menurut hukum; -----------------------------------------------------------12. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3046/Harjamukti/2007, Luas 200 M2 kepada PENGGUGAT III, sah menurut hukum; ----------------------------------------------------------13. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03224/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3048/Harjamukti/2007, Luas 108 M2 kepada PENGGUGAT III, sah menurut hukum; ----------------------------------------------------------14. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3050/Harjamukti/2007, Luas 308 M2 kepada PENGGUGAT IV, sah menurut hukum; -----------------------------------------------------------


15. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2, milik PENGGUGAT I; 16. Menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007 No. 3032/ Harjamukti/2007, Luas 326 M2, keatas nama PENGGUGAT I, di Kantor Pertanahan Kota Depok; -------------------------------------------------------------------17. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007, Luas 263 M2, kepada PENGGUGAT V, sah menurut hukum; ----------------------------------------------------------------------------------------------------18. Menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan perubahan dari AREA BLOK Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, menjadi AREA TOWN HOUSES Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, atas: -------------------------------------------------------a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 No. 2966/Harjamukti/2006, Luas 304 M2, atas nama PENGGUGAT I; ----b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03206/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 No. 2967/Harjamukti/2006, Luas 160 M2, atas nama PENGGUGAT I; ----c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03208/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 No. 2969/Harjamukti/2006, Luas 160 M2, atas nama PENGGUGAT II; ---d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3046/Harjamukti/2007, Luas 200 M2, atas nama PENGGUGAT III; ---e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03224/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3048/Harjamukti/2007, Luas 108 M2, atas nama PENGGUGAT III; ---f.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3050/Harjamukti/2007, Luas 308 M2, atas nama PENGGUGAT IV; ----

g. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2, milik PENGGUGAT I yang saat ini masih atas nama TERGUGAT I; ----------------------------------------------------------h. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007, Luas 263 M2, atas nama PENGGUGAT V; ----------------------------------------Di PEMERINTAH KOTA DEPOK cq. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK; -----------------------------------------------------------------------------------------19. Menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) TOWN HOUSES Perumahan Puri Sriwedari Cibubur kepada PEMERINTAH KOTA DEPOK cq. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK, atas: ----------------------------------------------------------------------------------i.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 No. 2966/Harjamukti/2006, Luas 304 M2, atas nama PENGGUGAT I; -----

ii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03206/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-122006 No. 2967/Harjamukti/2006, Luas 160 M2, atas nama PENGGUGAT I; -----


iii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03208/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 2112-2006 No. 2969/Harjamukti/2006, Luas 160 M2, atas nama PENGGUGAT II; -

iv.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3046/Harjamukti/2007, Luas 200 M2, atas nama PENGGUGAT III; ----

v.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03224/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3048/Harjamukti/2007, Luas 108 M2, atas nama PENGGUGAT III; ----

vi.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-072007 No. 3050/Harjamukti/2007, Luas 308 M2, atas nama PENGGUGAT IV; ----

vii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2, milik PENGGUGAT I, yang saat ini masih atas nama TERGUGAT I; -----------------------------------------------------------

viii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007, Luas 263 M2, atas nama PENGGUGAT V; -----------------------------------------

20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut: -----------------------i.

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Komplek PELNI, Blok 1.3 No. 12, Rt.02, Rw. 19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atas nama TERGUGAT II; --------------------------------------------------------------------------------------

ii.

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Komplek Pelni, Blok 1.4 No.2, Rt.02, Rw.19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atas nama TERGUGAT II; --------------------------------------------------------------------------------------

iii.

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Jl. Duren Tiga, No. 18, Rt.004, Rw.001, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atas nama TERGUGAT II; --------------------------------------------------------------------------------------

iv.

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Jl. Daksa I No.5, Rt.004, Rw.002, Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atas nama TERGUGAT III; -------------------------------------------------------------------------------------

21. Menghukum PARA TERGUGAT untuk merevisi site plan Perumahan Puri Srwedari Cibubur, merubah AREA BLOK Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, menjadi AREA TOWN HOUSES Perumahan Puri Srwedari Cibubur; ---------------------------------------22. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PARA PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 79.950.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; ---------------------------------------------------------------23. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, sampai dengan PARA TERGUGAT memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini; ----------------------------


24. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 6% pertahunnya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di PENGADILAN NEGERI KOTA DEPOK sampai dengan PARA TERGUGAT membayar lunas kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami PARA PENGGUGAT; --------------------25. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -------26. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding atau kasasi; ---Atau: Apabila PENGADILAN NEGERI KOTA DEPOK cq. MAJELIS HAKIM, yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat I,II telah mengajukan jawaban tertanggal 16 JUNI 2013 yang berbunyi sebagai berikut : A. JAWABAN PERTAMA DALAM KONPENSI: 1. Dalam Eksepsi; 1.1. Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini dapat dikatakan mengandung Cacat Formil, karena telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menentukan posisi pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian dapat diskualifikasi mengandung Error In Person; -----------------------------------------------------------1.2. Bahwa pada gugatan para penggugat telah terjadi Error In Person dapatlah kami jelaskan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------a. Diskualifikasi In Person. Bahwa dalam gugatan para penggugat dapat dikatakan telah terjadi Diskulifikasi In Person, karena para Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena tidak turut serta atau tidak ikut dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat I dan Tergugat I; ---------------------------------------------------------------------------------b. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat. Bahwa dalam gugatan para penggugat terjadi salah sasaran terhadap pihak yang digugat (gamis aanhuida nigheid), disebabkan karena pihak Tergugat tidak berwenang dan atau tidak mempunyai status bertindak di Pengadilan (Legal Person Stan In Delicius). Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------- Bahwa para penggugat dalam surat gugatanya telah menggugat Tergugat II Ir. H. TITO SANTOSO dalam kedudukannya atau statusnya secara pribadi (In Person), dalam hal ini terbukti dalam


halaman (2). Surat gugatannya “tidak menyebutkan pekerjaan Tergugat II sebagai apa? dan alamat yang diperkarakan adalah tempat tinggal pribadi Tergugat II”. Padahal dalam hubungan hukumnya dengan Penggugat I HERU BARUNA, Tergugat II selalu bertindak secara hukum dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. INTI KARSA DAKSA (Rech Person). Oleh karena itu kami Tergugat II menolak keras gugatan yang ditujukan secara pribadi (In Person). Dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dikatakan telah salah menarik orang sebagai Tergugat (Gamis Aanhuida Nigheid); ---c. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikatakan sebagai gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Karena dalam gugatan penggugat sebagaimana didalilkan dalam halaman (2) surat gugatan mengatakan, bahwa perkara ini berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat I HERU BARUNA dengan Tergugat I PT.INTI KARSA DAKSA, yang dituangkan dalam: ----1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Agustus 2006, yang ditanda tangani Penggugat I HERU BARUNA dengan ADE YOHAN PARMAZ yang mewakili PT.INTI KARSA DAKSA Tergugat I; ------------------------2. Addendum Desember

atas

Surat

Perjanjian

Kerjasama

tanggal

04

2006, ditanda tangani Penggugat I HERU BARUNA

dengan MUCHZAN YARA, SH mewakili Tergugat 1 PT. INTI KARSA DAKSA; --------------------------------------------------------------------------------3. Akta Perjanjian Kerjasama No.66, tanggal 23 Maret 2007, ditanda tangani Penggugat I HERU BARUNA dengan MUCHZAN YARA, SH mewakili Tergugat I PT. INTI KARSA DAKSA; ------------------------------d. Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah perkara yang timbul dari perjanjian, maka yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 K.U.H.Perdata. Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga Countrak Party, selanjutnya dalam pasal ini menegaskan “perjanjian antara kedua belah pihak tidak dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut. Oleh kerena itu yang dapat menjadi Pihak Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa yang timbul dari perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut; ---------------e. Bahwa pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat terlibat menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan prestasi


apapun, karena gugatan yang diajukan orang itu mengandung Cacat Diskulifikasi, karena bertindak sebagai Penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan pasal 1341 K.U.H.Perdata, seperti halnya Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V dalam perkara ini. Sebaliknya pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Pihak Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan M.A. Nomor : 1270/K/Pdt/1991, tanggal 30 September 1993 yang mengatakan, “suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan pasal 1340 K.U.H.Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang ditujukan kepada pihak yang tidak menandatangani adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”; -----------------------------f. Bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana seharusnya semua orang yang ikut menanda tangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Seperti yang kami Tergugat I dan II uraian dalam butir (c) tersebut diatas, bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Agustus 2006 adalah ADE YOHAN FARMAZ sedangkan yang menadatangani Addendum

atas Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 66 tanggal 23

Maret 2007 adalah MUCHZAN YARA, SH. Oleh karena kedua orang yang

menandatangani

Surat

Perjanjian-Surat

Perjanjian

tersebut

seharusnya turut ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu ADE YOHAN FARMAZ dan MUCHZAN YARA, SH. Sikap ini antara lain ditegaskan dalam Putusan M.A. Nomor : 151/K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975; -----g. Bahwa penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (Public Order). 1.3. Bahwa satu bukti lagi gugatan Para Penggugat mengandung cacat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yaitu dalam petitum surat gugat para penggugat No. 16 pada halaman 11, menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan balik nama Sertifikat .....dan seterusnya, padahal semua tahu, bahwa untuk proses balik nama Sertifikat adalah kewenangan Instansi Badan Pertanahan, maka seharusnya Instansi Badan Pertanahan turut digugat; ----------------------------------------------------------------------------1.4. Kemudian dalam petitum No. 18 masih pada halaman 11 surat gugat penggugat menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan perubahan dari AREA BLOK menjadi AREA TOWN HOUSE ........dan seterusnya. Dan Petitum No.19 pada


halaman 12 surat gugat penggugat, menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan Izin Mendirikan Banguna (IMB) ke Pemerintah Kota Depok .............dan seterusnya; ------------------------Bahwa untuk merubah AREA BLOK menjadi AREA TOWN HOUSE harus merubah SITE PLANE terlebih dahulu, sedangkan yang mengelurkan Izin Mendirikan Banguna (IMB), adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali kota Depok, maka seharusnya Wali Kota Depok turut digugat dalam perkara ini; 1.5. Bahwa sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kekeliruan dalam memasukan para pihak baik sebagai Pihak Penggugat maupun sebagai Pihak Tergugat mengakibatkan gugatan cacat Error In Person disebabkan: ---------------------------------------------------------------1.5.1. Salah orang yang bertindak sebagai Penggugat (Diskulifikasi In Person). 1.5.2. Salah orang yang ditarik sebagai Tergugat (Gamis Aanhuida Nigheid). 1.5.3. Kurang Pihak dalam gugatan (Plurium Litis Consortium). Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, maka bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan Para Penggugat mempunyai akibat hukum, yaitu: ----------------------------------------------------------------------------------1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat Formil, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus didiskulifikasi mengandung Cacat formil; -------------2. Akibat lebih lanjut mohon gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Anvankelijke Verklaard); ----------------------------------------------2. Dalam Konpensi; 2.1. Bahwa Tergugat I dan II Konpensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para

Penggugat

Konpensi

untuk

seluruhnya,

kecuali

yang

diakui

kebenarannya; -------------------------------------------------------------------------------2.2. Bahwa surat gugatan Para Penggugat Konpensi dapat dikatakan kabur (Absecure Libele), karena terbukti apa yang didalilkan dalam positannya sebagaian besar bertentangan apa yang dimohon dalam petitumnya; -------2.3. Bahwa berdasar gugatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam halaman 2 surat gugatanya adalah Perjanjian Kerjasama yang disebut dalam surat perjanjian sebagai berikut: ------------------------------2.3.1. Surat Perjanjian tanggal 09 Agustus 2006, yang ditanda tangani oleh Penggugat I HERU BARUNA dengan ADE YOHAN PARMAZ yang mewakili Tergugat I PT.INTI KARSA DAKSA; -------------------------------2.3.2. Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 04 Desember 2006, yang ditanda tangani antara Penggugat I HERU BARUNA


dengan MUCHZAN YARA, SH mewakili Tergugat I PT.INTI KARSA DAKSA, dan diketahui oleh Tergugat II Ir. H. TITO SANTOSO; --------2.3.3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 66 tanggal 23 Maret 2007, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, SH Notaris di Kota Depok, yang ditanda tangani oleh Penggugat I HERU BARUNA dengan MUCHZAN YARA, SH; ----------------------------------------------------------------------------2.3.4. Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009, ditanda tangani oleh Penggugat I HERU BARUNA dengan Tergugat I, Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.INTI KARSA DAKSA; ---------------------------------2.3.5. Bahwa kerjasama dimaksud adalah kerjasama pengembangan, pembangunan, dan pemasaran perumahan, berjalan dengan baik dengan bukti adanya pembagian keuntungan yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 428.850.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana disebut dalam halaman 4 surat gugatan penggugat; -----------------------2.4. Bahwa semua sengketa antara Penggugat I HERU BARUNA dengan Para Penggugat, secara hukum sebenarnya sudah selesai dan berakhir pada saat ditanda tanganinya Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengahiran Kerjasama, tanggal 7 Februari 2009; ----------------------------------2.5. Bahwa hal tersebut juga diakui oleh Para Penggugat sebagai diuraikan dalam posita No. 6, halaman 3 surat gugat Penggugat dimana Penggugat I HERU BARUNA telah mengakui, telah menerima pembayaran hutang dari Tergugat berupa: ----------------------------------------------------------------------------2.5.1. 6 (enam) bidang tanah seluruhnya seluas 1.566 M2, dan dihargai uang sebesar Rp. 2.463.318.000,-; ---------------------------------------------2.5.2. Tergugat juga telah membayar hutangnya dengan cara memberikan keuntungan yang didapat dari kerjasama dengan Penggugat I HERU BARUNA sebesar Rp. 428.850.000,-; -----------------------------------------2.5.3. Dengan demikian sisa hutang Tergugat kepada Penggugat I HERU BARUNA adalah dengan penjualan tanah tersebut, maka segala persoalan hutang antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat I HERU BARUNA telah selesai dan berakhir, maka dengan kebesaran jiwa Tergugat I, Tergugat II tidak mempersoalkan permasalahan jualbeli tersebut; --------------------------------------------------------------------------2.6. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada halaman 7 dari Surat Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 3 Februari 2009. Tegas menyatakan bahwa seluruh Surat Perjanjian Kerjasama berikut addendum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat I HERU


BARUNA dengan Tergugat I, Tergugat II PT.INTI KARSA DAKSA/Ir. H. TITO SANTOSO, berikut segala ketentuan (Pasal 2) dalam surat-surat perjanjian kerjasama tersebut oleh kedua belah pihak sepakat dinyatakan berakhir dan secara hukum tidak berlaku lagi; --------------------------------------2.7. Untuk lebih jelasnya ada baiknya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) kami kutipkan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------- Ayat (1) : Para pihak sepakat dan saling mengikatkan diri satu dan lain untuk mengakhiri dan tidak memperpanjang kerjasama antara para pihak sebagaimana dimaksud Akta Perjanjian Kerjasama Jo Perjanjian Kerjasama berikut Addendum Perjanjian Kerjasama. - Ayat (2) : Dengan berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka para pihak sepakat dan saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk mengakhiri seluruh ketentuan (pasal 2) dalam Akta Perjanjian Kerjasama Jo Perjanjian Kerjasama berikut Addendum Perjanjian Kerjasama. 2.8. Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas, maka tidak cukup alasan secara hukum untuk Penggugat I HERU BARUNA untuk menggugat Para Tergugat berdasarkan surat-surat perjanjian kerjasama yang sudah dinyatakan berakhir, apalagi Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V tidak ada alasan secara hukum untuk turut menggugat Para Tergugat karena tidak turut serta dalam perjanjianperjanjian kerjasama tersebut; -----------------------------------------------------------2.9. Bahwa

berdasarkan

ketentuan

dan

pasal-pasal

Surat

Perjanjian

Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009, maka terbukti sudah tidak ada alasan secara hukum Para Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; ----------------------------2.10.

Tentang tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat, tidaklah

dapat dibenarkan, apalagi dikabulkan, karena kerugian yang masih belum nyata dan belum bias dibuktikan tidaklah dapat dilakukan penuntutan secara hukum, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak; -----------------------------2.11.

Tentang penyitaan terhadap harta benda milik Para Tergugat yang

dimohonkan Para Penggugat, tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, karena disamping harta benda milik Para Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, juga tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh Para Tergugat yang bisa di tuntut oleh Para Penggugat, untuk itu permohonan penyitaan ini haruslah dinyatakan ditolak; 2.12.

Tentang permintaan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitveerbaar

bij voorraad), tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, karena berdasarkan


Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bahwa putusan yang dapat dimohonkan

dilaksanakan

terlebih

dahulu,

hanyalah

putusan

yang

menyangkut kebendaan yang bisa hilang dan atau rusak; -----------------------2.13.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami uraikan sebagaimana tersebut

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala hak dan kewajiban hukum antara Penggugat I HERU BARUNA dan Tergugat II telah dinyatakan selesai

dan

berakhir

sejak

ditanda

tanganinya

Surat

Perjanjian

Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03 Februari 2009. Dengan demikian secara hukum tidak ada lagi hak dari Penggugat I HERU BARUNA dapat menuntut kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk merubah Site Plane Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, Merubah Area Blok menjadi Area Town House, dan IMB; ------------------------------------Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------PRIMAIR: - Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; --------------- Atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------------------ Membebankan segenap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat; --------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDAIR: Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; B. GUGATAN REKONPENSI: 3. Dalam Rekonpensi; 3.1. Bahwa semua yang telah kami Tergugat Konpensi I dan II uraikan dalam Konpensi tersebut diatas, mohon dianggap telah terbaca kembali dalam gugatan Rekonpensi, yang untuk selanjutnya Tergugat Konpensi I dan II disebut Penggugat Rekonpensi I dan II; -------------------------------3.2. Bahwa gugatan Rekonpensi ini hanya ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi I/ Penggugat Konpensi I HERU BARUNA, yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi; -------------------------------------3.3. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi I dan II mengajukan gugatan Rekonpensi ini adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut: --------------3.3.1. Bahwa Penggugat Rekonpensi I PT. INTI KARSA DAKSA, adalah Perusahaan Pengembang yang membangun Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, sedangkan Penggugat Rekonpensi II adalah Sebagai Direktur Utama PT.INTI KARSA DAKSA; --------------------


3.3.2. Bahwa dalam operasional sehari-hari Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur di pimpin oleh seorang Direktur Kawasan yang diangkat oleh Penggugat Rekonpensi dan bertanggung jawab kepada Penggugat Rekonpensi; -------------------------------------------3.3.3. Bahwa Direktur Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur mempunyai struktur management sendiri dalam pengolahan kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, oleh karena itu seorang Direktur Kawasan bisa bertindak dan berhubungan dengan

pihak

lain,

asalkan

dengan

sepengatuhan

dan

persetujuan Penggugat Rekonpensi induk Perusahaan atau istilahnya Kantor Pusat; ------------------------------------------------------3.3.4. Bahwa sebagai Direktur Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur pertama diangkatlah ADE YOHAN PARMAZ yang kemudian bekerjasama dengan Tergugat Rekonpensi HERU BARUNA

sebagaimana

Surat

Perjanjian

Kerjasama

Pengembangan, Pembangunan, dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006; ---------------------------------------------------3.3.5. Bahwa setelah ADE YOHAN PARMAZ berhenti, maka sebagai Direktur

Kawasan

Perumahan

Puri

Sriwedari

Cibubur,

diangkatlah MUCHZAN YARA, SH sebagai Diretur Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur yang melanjutkan kerjasama dengan Tergugat Rekonpensi HERU BARUNA sebagaimana Addendum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 04 Desember 2006, dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66, tanggal 23 Maret 2007, dibuat dihadapan SYAMSUL FARYETI, SH, Notaris Depok; 3.3.6. Bahwa pada saat MUCHZAN YARA sebagai Direktur Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, terjadilah hutang-piutang dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.183.717.339,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dengan perincian sesuai Rekapitulasi yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------No

Uraian

Jumlah

1

Untuk menyesaikan konsumen

Rp. 997.311.000

2

Pengembalian uang muka Musti

Rp. 450.000.000

Tarigan 3

Pengembalian pinjaman ke Didi

Rp.

29.000.000

Rp.

24.000.000

Widayadi 4

Biaya pemecahan sertifikat Town


House 5

Pinjaman untuk pembelian tanah

Rp. 130.000.000

Roy Husni 6

Biaya angkut barang ke Kantor

Rp.

973.400

Duren Tiga 7

Pembayaran Telp. 021-70330533

Rp.

1.354.455

8

Proyek Koprasi dan pagar Ra.

Rp.

75.737.500

Rp.

92.583.700

Rp.

9.900.000

Town House 9

Pemindahan Kabel SKTM Ra. Town House

10

Gaji+THR An. Fatimah (Juni s/d Oktober 2007)

11

Advence Tito Santoso

Rp.

20.000.000

12

Biaya Akta Kuasa Jual dari Tito

Rp.

1.000.000

Santoso Ke Heru Baruna 13

Biaya surat-surat Blok P & Q

Rp. 281.275.534

14

Komisi penjualan Blok P & Q

Rp. 193.558.750

15

Pinjaman Hari Raya

Rp. 250.000.000

16

Pengambilan Setifikat (Herry

Rp. 250.000.000

Bowo) 17

Pembayaran Tanah Nata

Rp.

79.680.000

18

Kelebihan Harga Tanah Nata

Rp.

25.000.000

19

Surat-Surat Tanah Nata

Rp.

21.000.000

20

Pekerjaan Pengerukan Tanah

Rp.

20.405.000

Induk 21

Pagar Blok O

Rp.

61.038.000

22

Perbaikan Taman Gerbang

Rp.

10.000.000

23

Perbaikan Kolam Renang

Rp. 120.000.000

24

Pembuatan Portal Pos Satpam

Rp.

500.000

25

Pagar seng + Cat Town House

Rp.

12.500.000

26

Pengerukan saluran Gorong-

Rp.

2.500.000

gorong 27

Perbaikan Tiang PJU Blok E

Rp.

2.800.000

28

Perbaikan tangki Air

Rp.

14.100.000

29

THR penjaga kolam renang &

Rp.

7.500.000

perbaikan KR

TOTAL

Rp


3.183.717.339 3.3.7. Bahwa Penggugat Rekonpensi semula tidak tahu kalau Direktur Kawasan Perumahan sampai berhutang kepada Tergugat Rekonpensi sampai sebesar Rp. 3.183.717.339,- tersebut karena tidak pernah ada laporan sebelumnya; ----------------------------------3.3.8. Bahwa sesuai yang dilaporkan dan bukti hutang ynag ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi, Bahwa hutang Direktur Kawasan Perumahan Puri Sriwedari cibubur hanyalah sebesar Rp. 629.000.00,- (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), dengan perincian dan bukti 3 (Tiga) lembar Kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------3.3.8.1. Kwitansi penerimaan uang tertanggal 13 Juni 2007 sebesar

Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh

Juta Rupiah) yang digunakan oleh Direktur Kawasan untuk

biaya

pelunasan

pengembalian

uang

muka

konsumen Perumahan Sriwedari Cibubur atas nama Nusa Musti Tarigan; ---------------------------------------------------------3.3.8.2. Kwitansi penerimaan uang tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) digunakan

untuk

membayar

pinjaman

kepada

Didi

Widayadi warga Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; ------3.3.8.3. Kwitansi tidak tertanggal sebesar Rp. 130.000.000,(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) digunakan Direktur Kawasan untuk pembelian tanah Roy Husni; -----------------3.3.8.4. Penggugat Rekonpensi pernah diberi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Direktur Kawasan untuk Advance Penggugat Rekonpensi II Ir. H. TITO SANTOSO, yang katanya uang tersebut berasal dari HERU BARUNA/Tergugat Rekonpensi; ------------------------3.3.8.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jumlah hutang yang riil (senyatanya) yang dilaporkan dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi sesuai bukti kwitansi-kwitansi penerimaan

tersebut

adalah

Rekonpensi hanyalah sebesar

hutang

Penggugat

Rp. 450.000.000,- + Rp.

29.000.000,- + Rp. 130.000.000 =

Rp. 609.000.000

(Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah) ditambah lagi Rp. 20.000.000,-

untuk

Advance

Tito

Santoso,

dengan

demikian total pinjaman Penggugat Rekonpensi Kepada


Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 609.000.000,- + Rp. 20.000.000,- =

Rp. 629.000.000,- (Enam Ratus Dua

Puluh Sembilan Juta Rupiah); ------------------------------------3.4. Bahwa Rekapitulasi jumlah hutang sampai sebesar Rp. 3.183.717.339,tersebut adalah dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonpensi tanpa dilampir bukti-bukti surat hutang atau kwitansi-kwitansi hutang sebagaimana yang kami uraikan dalam butir 3 diatas; -----------------------------------------3.5. Bahwa pada waktu Penggugat Rekonpensi diberi Rekapitulasi jumlah hutang yang dibawa oleh Listiyani Raharjo utusan dari Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi langsung menanyakan kepada Tergugat Rekonpensi, kalau emang jumlah hutang yang dibuat oleh Direktur Kawasan dan untuk kepentingan Perumahan Puri Sriwedari cibubur mana buktinya? Dan siapa yang menanda tangani hutang tersebut? Namun sampai sekarang Tergugat Rekonpensi HERU BARUNA tidak pernah bisa mengajukan surat bukti atau kwitansikwitansi

penerimaan

uang

sebagai

bukti

hutang

Penggugat

Rekonpensi; ----------------------------------------------------------------------------3.6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sampai sekarang tidak pernah bisa mengajukan bukti-bukti adanya hutang Penggugat Rekonpensi sampai sebesar Rp. 3.183.717.339,-, maka cukup alasan secara hukum Penggugat Rekonpensi pembayaran hutang yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi; ----------------------------------------------3.7. Adapun kelebihan pembayaran hutang yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 3.183.717.339 – Rp. 629.000.000 = Rp. 2.554.717.339,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------3.8. Bahwa pengembalian uang kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp.

2.554.717.339,-tersebut,

harus

dilakukan

oleh

Tergugat

Rekonpensi secara sekaligus tunai dan seketika, paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; ------------------------------------------------------------------------------3.9. Bahwa

apabila

Tergugat

Rekonpensi

lalai

atau

terlambat

melaksanakan bunyi putusan perkara ini, maka kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------------------


3.10. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia dan untuk menghindari Tergugat Rekonpensi lari dari tanggung jawab, maka dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim untuk segera mungkin meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dan tanah-tanah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Komplek Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, yang bukti-buktinya nanti akan kami berikan sebelum penyitaan dilaksanakan; -------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang kami uraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: --------------------------------------------------------

PRIMAIR: - Mengabulkan

Gugatan

Rekonpensi

Penggugat

Rekonpensi

untuk

seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas rumah dan tanah yang terletak di Komplek Perumahan Puri Sriwedari Cibubur milik Tergugat Rekonpensi; ------------------------------------------------------ Menyatakan terjadi kelebihan pembayaran hutang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.554.717.339,-; --------------------------------- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran hutang tersebut Kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sekaligus dan seketika, paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; ------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 10.000.000,- per-hari pada setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini; ---------------------------------------------------- Membebankan segenap biaya yang timbul dalam perkara ini Kepada Tergugat Rekonpensi; -----------------------------------------------------------------------SUBSIDAIR: Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------


DALAM EKSEPSI; A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA). 1. Bahwa peristiwa yang melatar belakangi adanya gugatan aquo adalah adanya pinjam meminjam sejumlah uang oleh TERGUGAT I (PT. Inti Karsa Daksa) dengan PENGGUGAT I; -------------------------------------------------------------------------2. Bahwa peristiwa hukum pinjam meminjam tersebut murni terjadi antara TERGUGAT I sebagai korporasi (badan hukum) dan PENGGUGAT I sebagai Persoon; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa TERGUGAT III jika dikaitkan dengan TERGUGAT I sebagai korporasi mempunyai jabatan sebagai Komisaris. Dan di sisi lain TERGUGAT III juga sebagai pribadi yang tidak terkait dengan TERGUGAT I sebagai korporasi; ------4. Bahwa secara hukum terdapat perbedaan yang nyata antara pribadi dan jabatan komisaris dalam korporasi; ----------------------------------------------------------------------5. Bahwa dalam gugatan aquo PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap

TERGUGAT

PENGGUGAT

tidak

III

dalam

menjelaskan

kapasitasnya

sebagai

secara

dan

jelas

pribadi.

terang

PARA

benderang

diajukannya TERGUGAT III sebagai salah satu Tergugat dalam kapasitasnya sebagai komisaris dari TERGUGAT I; --------------------------------------------------------6. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak mempunyai kaitan/ hubungan hukum dengan TERGUGAT III sebagai pribadi, sehingga perbuatan hukum TERGUGAT I tidak dapat dilimpahkan kepada TERGUGAT III sebagai pribadi. Oleh karena itu, TERGUGAT III tidak mempunyai hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT terkait dengan perkara aquo; -----------------7. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan terhadap TERGUGAT III sebagai pribadi secara hukum adalah salah alamat; -----------------------------------8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah salah alamat (Error In Persona) karena diajukan terhadap Pribadi TERGUGAT III, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan aquo atau setidak-setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); ---------------------------------------------------------B. PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT V tidak mempunyai kwalitas mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikatoir). 9. Bahwa fakta hukum yang terjadi berkaitan dengan gugatan aquo adalah terjadinya pinjam meminjam sejumlah uang oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I; ------------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa pinjam meminjam sejumlah uang tersebut hanya melibatkan dan diantara TERGUGAT I dan PENGGUGAT I. dengan demikian, bila ditinjau dari


sudut hukum keperdataan, maka yang relevan mempunyai hubungan hukum adalah antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT I, tidak dengan yang lain; --------11. Bahwa untuk kelancaran dan untuk menjaga kepercayaan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT I dalam proses pinjam meminjam sejumlah uang tersebut, maka TERGUGAT I dan PENGGUGAT I sepakat untuk menyerahkan dan menerima jaminan pinjaman, yaitu 1 (satu) + 6 (enam) SHGB area komersil Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; ----------------------------------------------------------12. Bahwa karena keadaan dan situasi tertentu, kemudian TERGUGAT I menyerahkan kepada PENGGUGAT I jaminan pinjaman, yaitu 1 (satu) + 6 (enam) SHGB area komersil Perumahan Puri Sriwedari Cibubur sebagai pembayaran pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I; -----------------------13. Bahwa dalam proses pinjam meminjam tersebut dan penyerahan jaminan sebagai pembayaran pinjaman TERGUGAT I tidak pernah melibatkan dan tidak sama sekali berhubungan dengan PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT V; ---------14. Bahwa merujuk pada fakta di atas, PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT V sebagai PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai kwalitas (legal standing) di dalam mengajukan gugatan aquo; ---------------------------------------------------------------------15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT V tidak mempunyai kwalitas (legal standing) di dalam mengajukan gugatan aquo, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan aquo atau setidak-setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); ---------------------------------------------------------C. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur/ tidak jelas (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELUM). 16. Bahwa dalam posita gugatan aquo PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatannya dengan mengutip beberapa peristiwa hukum, yaitu: a. Adanya

kerjasama

pengembangan,

pembangunan

dan

pemasaran

perumahan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I; -----------------------------b. Peristiwa hukum pinjam meminjam (utang piutang) yang terjadi antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I, berikut dengan jaminan dan pembayaran utang; ----------------------------------------------------------------------------c. Promosi TERGUGAT I yang menyatakan bahwa tanah tersebut Area Town house di kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; -----------------------------17. Bahwa secara hukum peristiwa-peristiwa hukum di atas mempunyai kwalifikasi akibat hukum yang berbeda satu dengan yang lain; --------------------------------------


18. Bahwa pada angka 15 (lima belas) dalam posita gugatan aquo disebutkan oleh PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dikutip sebagai berikut: ---------------------------------Angka 15 Gugatan aquo: “bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas perbuatan PARA TERGUGAT, telah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata”. 19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan dalam angka 15 (lima belas) dalam posita gugatan aquo tersebut, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan akurat Peristiwa Hukum manakah yang dianggap dan dikwalifikasikan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, dikarenakan ada beberapa peristiwa hukum yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT di dalam posita gugatan aquo; -----------------------------------------------------------------------------20. Bahwa dengan demikian, gugatan aquo PARA PENGGUGAT yang tidak menguraikan secara jelas peristiwa hukum yang dianggap oleh PARA PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas; ---------------------------------------------21. Bahwa dalam gugatan aquo, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan, karena: ------------------------------------------------a. Dalam petitum gugatan, PARA PENGGUGAT menuntut agar pengadilan menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian kerjasama pengembangan, pembangunan dan pemasaran perumahan tanggal 09 Agustus 2006 dan turunannya (butir 3, 4, dan 5 petitum gugatan); ---------------------------------------b. Perkara

yang

mendasari

adanya

gugatan aquo tidak sama sekali

terkait dan berhubungan dengan surat perjanjian kerjasama pengembangan, pembangunan dan pemasaran perumahan tanggal 09 Agustus 2006 dan turunannya; -------------------------------------------------------------------------------------c. PARA PENGGUGAT mencampur-adukkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I pada tanggal 09 Agustus 2006 dengan peristiwa hukum pinjam meminjam sejumlah uang dan peralihan hak atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I, padahal objek dari perjanjian kerjasama dan proses pinjam meminjam sama sekali berbeda; ----------------------------------------------------------22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga sudah seharusnya Majelis


Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan aquo atau setidak-setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); ------------DALAM POKOK PERKARA; 23.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; ------

24.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT khususnya dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, kecuali dalil tersebut diakui secara tegas oleh TERGUGAT III. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, PENGGUGAT wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; ----

25.

Bahwa sebelum TERGUGAT III membahas lebih jauh mengenai jawaban pokok perkara terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dan guna menghindari adanya kekeliruan dalam memahami perkara ini serta untuk melengkapi uraian yang telah TERGUGAT III sampaikan dalam Eksepsi, perlu kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai latar belakang timbulnya permasalahan hukum ini. Oleh karena itu berikut ini kami uraikan mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam perkara aquo sebagai suatu pembuka bagi Majelis Hakim untuk memahami pokok permasalahan dalam gugatan aquo;

26.

Bahwa TERGUGAT I (PT. Inti Karsa Daksa) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembangunan perumahan (property); ----------------

27.

Bahwa TERGUGAT I (PT. Inti Karsa Daksa) mempunyai salah satu proyek perumahan, setempat dikenal dengan nama Puri Sriwedari Cibubur; ----------------

28.

Bahwa

dalam

proses

pelaksanaan

pengembangan

dan

pembangunan

Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, karena kondisi dan keadaan tertentu TERGUGAT I mengalami kendala keuangan dan financial; ----------------------------29.

Bahwa dalam rangka mengatasi kondisi kekurangan financial, kemudian TERGUGAT I berusaha mencari pinjaman sejumlah uang dengan mencoba membuka

komunikasi

dengan

PENGGUGAT

I.

Pada

saat

tersebut,

PENGGUGAT I dan TERGUGAT I sepakat untuk melakukan perbuatan hukum pinjam meminjam. Dalam hal ini PENGGUGAT I memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----30.

Bahwa untuk menjaga kepercayaan PENGGUGAT I, dalam proses pinjam meminjam tersebut TERGUGAT I menyerahkan Jaminan, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan milik TERGUGAT I yang berada di Area Blok perumahan Puri Sriwedari Cibubur; ----------------------------------------------------------------------------------

31.

Bahwa setelah peminjaman tersebut, menurut PENGGUGAT I, TERGUGAT I beberapa kali melakukan pinjaman kepada PENGGUGAT I hingga total nilai pinjaman TERGUGAT I sebesar Rp. 3.183.717.339 (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah); -


32.

Bahwa untuk melakukan pembayaran pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I, kemudian TERGUGAT I menyerahkan 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Blok Area Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, dan sejumlah uang hasil keuntungan kerjasama antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I sebesar Rp. 428.850.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------------

33.

Bahwa total bidang tanah TERGUGAT I yang telah diserahkan kepada PENGGUGAT I sebagai pembayaran pinjaman adalah 7 (tujuh) bidang tanah; ---

34.

Bahwa peralihan hak atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I adalah akibat dari pembayaran pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I; -------------------------------------------------------------------------------------

35.

Bahwa peristiwa hukum pinjam meminjam dan peralihan hak atas bidang-bidang tanah di Area Blok Perumahan Puri Sriwedari Cibubur sebagai pembayaran pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I sama sekali tidak terkait dan berhubungan

dengan

Kerjasama

pengembangan,

pembangunan

dan

pemasaran Perumahan yang perjanjiannya ditanda tangani pada tanggal 09 Agustus 2006; --------------------------------------------------------------------------------------36.

Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I pada tanggal 09 Agustus 2006 adalah berkaitan dengan proyek PENGGUGAT I yang terletak di Desa Kalimanggis, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, setempat dikenal dengan Blok P dan Q. Proyek Kerjasama ini tidak berada di dalam Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; -----------------------------------------------------------------------------------------------

37.

Bahwa TERGUGAT III mengakui secara tegas adanya Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I pada tanggal 09 Agustus 2006, namun TERGUGAT III menolak dengan tegas bahwa Surat Perjanjian

Kerjasama

Pengembangan,

Pembangunan

dan

Pemasaran

Perumahan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I pada tanggal 09 Agustus 2006 tersebut mempunyai kaitan dengan proses pinjam meminjam sejumlah uang dan peralihan hak atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I yang terletak di Area Blok Perumahan Puri Sriwedari Cibubur; ---------------------------------------------------------------------------38.

Bahwa TERGUGAT III menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 12 (dua belas) dalam posita gugatan aquo. Perbuatan-perbuatan hukum sebuah korporasi (badan hukum) diwakili dan dilakukan oleh seorang atau lebih direksi perseroan. Direksi bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan dan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama korporasi; ---------------------------------


39.

Bahwa dengan demikian, sangat keliru jika komisaris dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi atas nama perseroan. Terlebih lagi sangat keliru jika dikaitkan dengan gugatan aquo PARA PENGGUGAT yang menggugat TERGUGAT III dalam kapasitas sebagai pribadi; -------------------------------------------------------------------------------------------------

40.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) dalam posita gugatan aquo terkait dengan kwalifikasi perbuatan melawan hukum yang dirumuskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata; --------------------------------------------------------------------------------Pasal 1365 KUHPerdata mengatur: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

41.

Bahwa ahli hukum R. Setiawan, S.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan ke-empat, Bandung, 1987, Halaman 7588, berpendapat bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ----------------------------------------------------i.

Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif maupn pasif);

ii.

TERGUGAT dapat mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (unsure alpha dan schuld);

iii.

Adanya kerugian yang kongkrit yang ditimbulkan;

iv.

Adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT.

Ke-empat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan hukum pembuktian di depan pengadilan, di mana ke-empat unsur tersebut haruslah dibuktikan secara kumulatif oleh PENGGUGAT; ----------42.

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah disampaikan di atas, maka tidak ada satupun tindakan TERGUGAT III yang secara kumulatif memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga TERGUGAT III sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum; ------------------------------------

43.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka 17 (tujuh) belas dalam posita gugatan aquo.; -------------------------------------a. Kerugian Materil dan Immateril yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT didasarkan pada adanya potensi kerugian. Potensi sama dengan asumsi. Dengan demikian PARA PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian hanya pada asumsi, sehingga kerugian PARA PENGGUGAT termasuk kerugian yang tidak konkrit (nyata); -------------------------------------------------------


b. PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian secara langsung berkaitan dengan perkara aquo, Karena sampai saat ini PARA PENGGUGAT masih menguasai dan memiliki bidang-bidang tanah tersebut; -------------------Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun immaterial sudah selayaknya ditolak, karena kerugiannya adalah masih dalam wujud potensi (tidak konkrit); ----------------------44.

Bahwa perlu TERGUGAT III sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pada sekitar tahun 2007 dan 2008 TERGUGAT I telah mengurus dan memasukkan permohonan perubahan Siteplan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur ke Pemerintah Kota Depok; ----------------------------------------------------------

45.

Bahwa tanpa diketahui alasan dan penyebabnya, permohonan Perubahan Siteplan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur mengalami stagnasi atau tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Depok; ------------------------------------------------

46.

Bahwa

semua

persyaratan

yang

harus

dilengkapi

untuk

pengurusan

permohonan perubahan Siteplan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur telah dipenuhi oleh TERGUGAT I dan dinyatakan lengkap oleh pihak Pemerintah Kota Depok; ------------------------------------------------------------------------------------------------47.

Bahwa permohonan perubahan Siteplan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur sampai hari ini masih berada di Pemerintah Kota Depok; --------------------------------

48.

Bahwa pokok atau substansi dari gugatan aquo adalah PARA PENGGUGAT menganggap

PARA

TERGUGAT

tidak

melakukan

perubahan

Siteplan

Perumahan Puri Sriwedari Cibubur dari area blok menjadi area townhouse atas bidang-bidang tanah yang menjadi pembayaran utang/ pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I; -------------------------------------------------------------------------49.

Bahwa oleh karena pada faktanya jauh sebelum gugatan aquo diajukan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I telah mengajukan permohonan perubahan Siteplan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur ke Pemerintah Kota Depok, sehingga gugatan aquo telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I; ----------------------

50.

Bahwa oleh karena pokok gugatan telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I, maka gugatan aquo PARA PENGGUGAT menjadi tidak bernilai dan harus dinyatakan ditolak demi hukum; --------------------------------------------------------------------------------

51.

Bahwa TERGUGAT III menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 18 (delapan belas) dalam posita gugatan aquo. Permintaan Sita Jaminan tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

52.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 19 (sembilan belas) gugatan aquo mengenai permintaan pembayaran uang


paksa (dwangsom) karena tidak sesuai dengan hukum. Dwangsom dibenarkan jika putusan tidak berupa pembayaran sejumlah uang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 606a Rv, dan dikuatkan oleh Yurisprudensi

Mahkamah

Agung No. 791 K/Sip/1972. Maka permohonan dwangsom PENGGUGAT selayaknya untuk ditolak; ------------------------------------------------------------------------53.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas isi gugatan aquo pada angka 20 (dua puluh). Bunga 6%

pertahun dihitung oleh PARA PENGGUGAT hanya

berdasarkan pada hitungan yang sumir dan tidak akurat. Kerugian Materil dan Immateril yang dituntut dan dihitung oleh PARA PENGGUGAT masih dalam wujud potensi kerugian sehingga tidak ada korelasi dengan kerugian langsung yang dialami oleh PARA PENGGUGAT. Untuk itu, sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat; -----------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian dan penolakan-penolakan di atas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutuskan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya; ------------------------------------

2.

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; ------------------------------

3.

Menyatakan gugatan aquo yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); --------------------------------------------------------

4.

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; -------

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; ------------------------------

2.

Menyatakan TERGUGAT III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; --------

3.

Menyatakan TERGUGAT III sebagai pribadi tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai korporasi; -----------

4.

Menyatakan tidak terdapat korelasi dan kaitan perkara aquo dengan: --------------a. Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006; ---------------------------------------------------b. Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, tanggal 04 Desember 2006; ----------------------------------------------------------------------------------------------c. Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok; -------------------------------

5.

Menolak Permohonan peletakan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT yang disebutkan dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT; ----------------------------------------------


6.

Menolak permohonan untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian Materil dan Immateril secara tunai sebesar Rp. 79.950.000.000,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); --------------------------

7.

Menolak permohonan untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya; -----------------------------------------------------------------------------

8.

Menolak permohonan untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng bunga sebesar 6% pertahun; -----

9.

Menolak Permohonan Uitvoerbar Bij Vorraad yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT; --------------------------------------------------------------------------------------

10.

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; -------

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ----------------------------------

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan

resmi

Putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

No.186

/Pdt.G/2012/PN.Depok, tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: 

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; --------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; --------------------------------------2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat I dan Tergugat I; -----------------------------------------------------4. Menyatakan Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembangunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 09 Agustus 2006, tanggal 04 Desember 2006, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II; -----------------------------------------------------------------------------------5. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 66 tanggal 23 Maret 207, dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat I dan Tergugat I; ------------------------------------------------6. Menyatakan Akta Kuasa No. 79 tanggal 30-06-2007, dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II; ----------------------------------------------------


7. Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Pinjaman dan Pengakhiran Kerjasama tanggal 03-02-2009, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat I dan Para Tergugat; --------------------------------------------------------------------------------------------8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 269/2008 tanggal 16-05-2008, dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Depok, sah menurut hukum dan mengikat Penggugat V dan Tergugat I; -------------------------9. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006 No. 2966/Harjamukti/2006, Luas 304 M2 kepada Penggugat I, sah menurut hukum; -----------------------------------------------------------10. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03206/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006 No. 2967/Harjamukti/2006, Luas 160 M2 kepada Penggugat I, sah menurut hukum; -----------------------------------------------------------11. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03208/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006 No. 2969/Harjamukti/2006, Luas 160 M2 kepada Penggugat II, sah menurut hukum; -----------------------------------------------------------12. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3046/Harjamukti/2007, Luas 200 M2 kepada Penggugat III, sah menurut hukum; ----------------------------------------------------------13. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03224/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3048/Harjamukti/2007, Luas 108 M2 kepada Penggugat III, sah menurut hukum; ----------------------------------------------------------14. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3050/Harjamukti/2007, Luas 308 M2 kepada Penggugat IV, sah menurut hukum; ---------------------------------------------------------15. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2, milik Penggugat I; 16. Menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-062007 No. 3032/ Harjamukti/2007, Luas 326 M2, keatas nama Penggugat I, di Kantor Pertanahan Kota Depok; --------------------------------------------------------------17. Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007, Luas 263 M2, kepada Penggugat V, sah menurut hukum; -----------------------------------------------------------------------------------18. Menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan perubahan dari AREA BLOK Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, menjadi AREA TOWN HOUSES Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, atas: -------------------------------------i.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03205/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 21-12-2006

No. 2966/Harjamukti/2006, Luas 304 M2, atas nama

PenggugatI; -------------------------------------------------------------------------------------


ii.



PenggugatI; ------------------------------------------------------------------------------------iii.



PenggugatII; -----------------------------------------------------------------------------------iv.


No.

3046/Harjamukti/2007,

Luas

200

M2,

atas

nama

PenggugatIII; ----------------------------------------------------------------------------------v.


No.


Luas

108

M2,

atas

nama

PenggugatIII; ----------------------------------------------------------------------------------vi.


No.


Luas

308

M2,

atas

nama

PenggugatIV; ----------------------------------------------------------------------------------vii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2, milik Penggugat I yang saat ini masih atas nama Tergugat I; ---------------------------------------------

viii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007, Luas 263 M2, atas nama Penggugat V; -------------------------------Di PEMERINTAH KOTA DEPOK cq. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK; -----------------------------------------------------------------

19. Menyatakan putusan perkara ini sebagai dasar untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) TOWN HOUSES Perumahan Puri Sriwedari Cibubur kepada PEMERINTAH KOTA DEPOK cq. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK, atas: -------------------------------------------------------------------------------i.



Penggugat I; -----------------------------------------------------------------------------------ii.



Penggugat I; -----------------------------------------------------------------------------------iii.


No.


Luas

160

M2,

atas

nama

Penggugat II; ----------------------------------------------------------------------------------iv.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03223/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 0507-2007

No.


Luas

200

M2,

atas

nama

Penggugat III; ----------------------------------------------------------------------------------


v.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03224/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3048/Harjamukti/2007, Luas 108 M2, atas nama Penggugat III; -----------------------------------------------------------------------------

vi.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03220/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 05-07-2007 No. 3050/Harjamukti/2007, Luas 308 M2, atas nama Penggugat IV; -----------------------------------------------------------------------------

vii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03222/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007 No. 3032/Harjamukti/2007, Luas 326 M2, milik Penggugat I, yang saat ini masih atas nama Tergugat I; ----------------------

viii.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03226/Harjamukti, Surat Ukur tanggal 13-06-2007, Luas 263 M2, atas nama Penggugat V; ----------------

20. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat II, sebagaimana telah dilakukan berdasarkan Berita Acara

Sita

Jaminan

No.

01/

Pdt.CB/2014/PN.Dpk

jo.

No.

186/Pdt.G/2012/PN.Dpk tanggal 12 Maret 2014, dengan perincian sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------i.

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Komplek PELNI, Blok 1.3 No. 12, Rt.02, Rw. 19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atas nama Tergugat II; -----------------------------------------------------------------------------

ii.

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, terletak di Komplek Pelni, Blok 1.4 No.2, Rt.02, Rw.19, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, atas nama Tergugat II; -------------------------------------------------------------------------------------

21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk merevisi site plan Perumahan Puri SrIwedari Cibubur, Merubah AREA BLOK Perumahan Puri Sriwedari Cibubur, menjadi AREA TOWN HOUSES Perumahan Puri Srwedari Cibubur; --22. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rp. 4.572.500.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus; --------------------------------------23. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ---------------------------B. DALAM REKONPENSI: -

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi untuk seluruhnya; ------------------------------------------------------------------------------------------

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Membebankan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.841.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); --------------------------------------------------------------

Membaca

Akta

pernyataan

Permohonan

Banding

No.186

/Pdt.G/2012/PN.Depok yang dibuat oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri


Depok yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 Kuasa hukum Pembanding I dan II semula TERGUGAT I dan II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Maret 2014 No.186 /Pdt.G/2012/PN.Depok untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; Membaca

Risalah

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

No.186

/Pdt.G/2012/PN.Depok, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II / semulaTergugat I dan II tersebut diatas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama

kepada

Terbanding I / semula Penggugat I pada tanggal 28 Mei 2014, dan kepada Terbanding II / semula Penggugat II pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Terbanding III / Semula Penggugat III pada tanggal 03 Juni 2014, kepada terbanding IV / semula Pengugat IV pada tanggal 28 Mei 2014,kepada terbanding V / semula Penggugat V pada tanggal 26 Mei 2014, serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 06 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terguat I, Pembanding II/Tergugat II telah mengajukan Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Juni 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya secara seksama dan patut kepada Terbanding I

/ semula Penggugat I pada tanggal

01 Juli 2014, kepada

Terbanding II / semula Penggugat II, kepada Terbanding III semula Penggugat III masing-masing pada tanggal 26 Juni 2014,kepada Terbanding IV /semula Pengugat IV pada tanggal 01 Juli 2014, kepada Terbanding V / semula Penggugat V pada tanggal 04 Juni 2014 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 16 Juli 2014; Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding I,II,III,IV,V / semula Penggugat I,II,III,IV,V telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Juli 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok kepada kuasa hukum Pembanding I,II/semula Tergugat I,II pada tanggal 11 Agustus 2014 ;


Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara ( Inzage ) No.186 /PDT.G/2012/PN.Depok yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 kepada kuasa hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara ( inzage ) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) No.186 /Pdt.G/2012/PN.Depok yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 kepada Terbanding I/ semula Penggugat I, kepada Terbanding II/semula Penggugat II pada tanggal 03 Juni 2014, kepada Terbanding III /semula Penggugat III pada tanggal 03 Juni 2014, KepadaTerbanding IV /semula Penggugat IV pada tanggal 28 Mei 2014, kepada Terbanding V semula Penggugat V pada tanggal 26 Mei 2014, serta kepada Turut Terbanding/semula Tergugat III pada tanggal 06 Juni 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara ( inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I , II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Maret 2014 No186/Pdt.G/2012/PN.Depok, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, keterangan para saksi dan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I,II / semula Tergugat I,II serta kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I,II,III,IV,V,semula Penggugat I,II,III,IV,V bahwa memori banding maupun kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim


tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Depok tersebut telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta serta keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan hukum tersebut, sehingga dianggap telah tercantum dalam putusan di Tingkat Banding ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Maret 2014 No.186 /Pdt.G/2012/PN.Depok, harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh kerena Pembanding adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ; Mengingat Undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 186/Pdt.G/2012 /PN.Depok, tanggal 27 Maret 2014

yang dimohonkan banding

tersebut; 3. Menghukum Pembanding I,II / semula Tergugat I,II untuk biaya

perkara untuk kedua

banding ditentukan

membayar

tingkat Pengadilan, yang pada tingkat

sebesar Rp.150.000,-- ( seratus limapuluh ribu

rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 oleh kami KAREL

TUPPU,S.H,M.H,

MAMONTO,SH,M.H

dan

sebagai EDDY

Hakim

ketua

Majelis,

PANGARIBUAN,S.H,M.H

H.LEXSY

masing-masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Pebruari 2015 No.60 /PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh


Hakim-hakim Anggota dan

dibantu oleh Tata Kurnia,S.H. sebagai Panitera-

pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d.

T.t.d.

H.LEXSY MAMONTO.S,H.M,H.

KAREL TUPPU,S.H.M,H.

T.t.d.

EDDY PANGARIBUAN,S.H.M.H

Panitera-pengganti

T.t.d.

TATA KURNIA ,S.H. Rincian biaya perkara : -

Redaksi

: Rp.

5.000,-

-

Materai

: Rp.

6.000,-

-

Pemberkasan

: Rp. 139.000,Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents