PUTUSAN Nomor 30/Pdt/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : BUDI SANTOSO, Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dahulu PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 154 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa memberikan kuasa kepada : Cahya Hidayat, SH., Advokat, beralamat di Jalan Setraduta Graha Indah bawah Nomor 15 Sarijadi Bandung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2016; ---------------------------------Pembanding semula Penggugat ; ---------------------------------------------------------MELAWAN ENDANG WAHYU, Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), bertempat tinggal di Kp. Jabong Tengah RT. 24 RW. 08 Desa Curugredeng Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Terbanding semula Tergugat ; -------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah
membaca
berkas
perkara
dan
surat-surat
lain
yang
berhubungan dengan perkara ini ; ----------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA ; Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2016 No. 37/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
-
Menyatakan
Pengadilan
Negeri
Subang
tidak
berwenang
untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Halaman 1 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa surat gugatan dari penggugat tertanggal 28 Juli
2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Juli 2016 berbunyi : 1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dahulu PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), suatu perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki Negara berdasarkan Anggaran Dasar PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU61256.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 10 Desember 2008 dan merupakan salah satu BUMN industri Strategis yang ditetapkan oleh pemerintah dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya industri pesawat terbang di kawasan Asia; 2. Bahwa tergugat adalah matan karyawan PT. Diragantara Indonesia (Persero) yang di berhentikan/di PHK pada tanggal 19 Desember 2008 karena pensiun melalui surat keputusan Direksi PT. Dirgantara Indosia (Persero) Nomor : SKEP/464/035.04/HR0000/PTD/11/2008 tanggal 26 -112008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun), dengan masa kerja selama 27,35 tahun; 3. Bahwa Tergugat menjasi karyawan Penggugat PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
sejak
Pengangkatan
tanggal Karyawan
15-06-1981 Nomor
berdasarkan
surat
keputusan
:SKEP/521/XI/1981
dengan
Penempatan/Unit Organisasi terakhir di Satuan Pengawas Intern (SPI), Job Grade J-4 dengan upah pokok terakhir (Base Pay) sebesar
Rp. 3.680.
800,- (tiga juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah); 4. Bahwa untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi pekerja setelah purna bakti dan kesejahteraan bagi pihak yang berhak, Penggugat telah membentuk dan/atau mendirikan Dana Pensiun dengan progeram pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiunan IPTN dan Tergugat adalah sebagai salah satu peserta dari Dana Pensiun IPTN tersebut; 5. Bahwa dalam progeram pensiun tersebut baik Penggugat sebagai Pendiri dari Dana Pensiun IPTN maupun Tergugat sebagai Peserta dari Dana Pensiun IPTN maupun Tergugat sebagai Peserta dari dana Pensiun IPTN diwajibakan untuk membayar premi/iuran, dimana Terguggat harus Halaman 2 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
membayar premi/iuran pensiun untuk setipa bulannya sebesar 6% dari penghasilan dasar Pensiun (PhDP) sedangkan Penggugat harus membayar premi/iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria dan faktanya premi/iuran pensiun yang harus dibayar Penggugat jumlahnya selalu lebih besar dari premi/iuran yang dibayar Tergugat rata-rata dua kali lipat lebih dari jumlah yang dibayar Tergugat yaitu dalam kisaran angka 13,6%; 6. Bahwa mekanisme pembayaran premi/iuran pensiun dari Tergugat kepada Dana Pensiun IPTN dilakukan dengan cara Penggugat memotong langsung dari gaji Tergugat kemudian disetorkan oleh Penggugat kepada Dana Pensiun IPTN bersama-sama dengan premi/iuran pensiun yang berasal dari Penggugat; 7. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/1289/030.02/PTD/ UT0000/12/2003 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23-12-2003 yang digunakan sebagai acuan/dasar/basis untuk pembayaran premium/iuran pensiun bauk untuk premi/iuran dari Penggugat maupun premi/iuran pensiun dari Tergugat; 8. Bahwa dengan adanya surat keputusan tersebut, maka Penggugat melakukan pemotongan terhadap gaji Tergugat setiap bulannya untuk membayar premi/iuran pensiun Tergugat kepada Dana Pensiun IPTN yang besarnya 6% dengan mengacu kepada ketentuan besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Tergugat yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi
PT.
Dirgantara
Indonesia
(Persero)
Nomor
:
SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tanggal 23-12-2003 tersebut yaitu sebesar Rp. 838.992 (delapan ratus tiga puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah); 9. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republin Indonesia Nomor :343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun tanggal 13 Juli 1998 Pasal 1 Ayat (5) dinyatakan “Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari pembari kerja dan atau ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau manfaat Pensiunan Peserta”; 10. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN tanggal 06-12-1999 yang disahkan Halaman 3 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusan Nomor : KEP-116/KM.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000 yang menjadi acuan untuk pembayaran premi/iuran pensiun Dana Pensiun IPTN adalah Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dan sekali gus menjadi acuan pula untuk membayar manfaat pensiunannya, maka dengan demikian pembayaran manfaat pensiun bagi Tergugat mestinya harus mengacu pula kepada besar Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Direksi
PT.
Dirgantara
Indonesia
(Persero)
Nomor
:
SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tentang penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23-12-2013 tersebut; 11. Bahwa namun nyatanya Tergugat menuntut pembayaran manfaat pensiun sekali gus (Lum-Sum) kepada Penggugat sebagaimana terdaftar dalam perkara perdata gugatan Nomor : 26/G/2011/PHI/PN. Bdg., jo Nomor : 852/PDT.SUS/2011., jo Nomor : 184 PK/Pdt.Sus/2012 dengan meminta perhitungan yang mengacu kepada besaran upah pokok terakhir (Base Pay) tergugat sebesar Rp. 3.680.800,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/232/030.02/ UT0000/PTD/05/2008 tentang sistem pengupahan karyawan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero)
tanggal
13-05-2008.
Tuntutan
tersebut
telah
dikabulakan oleh Pengadilan dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Hasil Pelaksanaan Eksekusi Nomor : 24/Eks/2012/Put/PHI/PN.Bdg., jo Nomor : 184 PK/Pdt.Sus/2012., jo Nomor : 852K/Pdt.Sus/2011., jo Nomor : 26/G/2011/PHI/PN. Bdg tanggal 16 Desember 2013 telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat; 12. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jelas Penggugat telah mengalami kerugian Materil karena terhitung sampai dengan Tergugat berhenti bekerja, Penggugat melakukan pemotongan terhadap gaji tergugat setiap bulannya untuk membayar premi/iuran pensiun Tergugat kepada dana Pensiunan IPTN mengacu kepada besar penghasilan dasar pensiun (PhDP) Tergugat sebesar Rp. 838.992,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan
direksi
PT.
Dirgantara
Indonesia
(Persero)
Nomor
:
SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dana Pensiun IPTN tanggal 23-12-2003 sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara tersebut Penggugat harus Halaman 4 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
membayar manfaat pensiun kepada Tergugat dengan mengacu kepada upah pokok terakhir (Base Pay) Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2018
tentang
sistem
pengupahan
karyawan PT. Dirgantara Indonesia (persero) tanggal 13-05-2008. Pada hal berdasarkan keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusatara Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun dari dana pensiun IPTN tanggal 06-12-1999 yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : KEP116/KM.17/2000 tentang Pengesaha atas peraturan dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000 dasar acuan yang digunakan untuk membayar manfaat pensiunan harus sama dengan dasar yang digunakan untuk membayar premi/iuran pensiun; 13. Bahwa dengan demikian berdasarkan adanya putusan sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 11 diatas, maka seharusnya premi/iuran pensiun yang harus dibayar Tergugat kepada dinas Pensiun IPTN melalui Penggugat mengacu pula kepada besaran upah pokok terakhir (Base Pay) yang diterima Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2008
tentang
sistem
Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal
Pengupahan
13-05-2008, yaitu
6% XRp. 3.680.800,-, sedangkan Penggugat memotong gaji Tergugat untuk membayar premi/iuran pensiun Tergugat kepada dana Pensiunan IPTN dengan mengacu kepada besaran Penghasilan Dasar Pensiunan (PhDP) Tergugat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/1289/030.02/PTD/ UT0000/12/2003 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23-12-2003 yaitu 6% x Rp. 838.992,- sehingga karenanya ada kekurangan pembayaran premi/iuran pensiun yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat; Bahwa adapun kekurangan pebayaran premium/iuran pensiun Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 56.329.181,45- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 6% x Base Pay x 12 x Masa Kerja – 6% xPhDP x 12 x Masa Kerja; (6% x Rp. 3.680.800 x 12 x 27,53 tahun) – (6% x Rp. 838.992 x 12 x 27,53) = Rp. 56.329.181, 45-(lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah); Halaman 5 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
14. Bahwa kekurangan pembayaran premi/iuran pensiun tersebut menurut hukum harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum
Tergugat
untuk
membayar
kekurangan
pembayaran
premi/iuran pensiun Tergugat sebesar 56.329.181,45- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah), kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekali gus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); 15. Bahwa adalah adil dan beralasan hukum bilamana dalam perkara ini Tergugat dihukum pula untuk membayar bunga keterlambatan (moratoire interssen) sebesar 2% perbulan sama dengan besaran keterlambatan yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat dalam Putusan perkara Nomor 26/G/2011/PHI/PN.Bdg jo Nomor 852 K/PDT.Sus/2011 jo 184 PK/Pdt.Sus/2012, terhitung sejak bulan Desember 2013 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat; 16. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi sia-sia (illusoir) karena tidak ada barang-barang lagi yang oleh Penggugat dapat dijadikan verhal-object, demikian karena Penggugat merasa khawatir bahwa
Tergugat
akan
berusaha
untuk
menghilangkan
atau
memindahtangankan (buiten het bereik stellen) harta kekayaannya dari gugatan/tuntutan
Penggugat,
maka
kiranya
terdapat
cukup
alasan
(voldoende gegrond vermoeden) sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuanketentuan yang ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 227 HIR dalam pengertian diperluas menurut kebutuhan dalam rechtspraktijk untuk sebelum materi pokok dalam perkara ini diperiksa terlebih dahulu melakukan
sitaan
jaminan
(conservatoir-beslag)
terhadap
kekayaan
Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Kp. Jabong Tengah RT. 24 RW. 08, Desa Curugrendeng Kecamatan Cagak Kabupaten Subangdan penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga; 17. Bahwa karena gugatan/tuntutan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan hukum yang kuat dan benar serta didukung
oleh
surat-surat
bukti
sebagaimana
dipersyaratkan
dan
dimaksudkan oleh pasal 180 HIR maka pada dasarnya Pengadilan dapat mengabulkan tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijadikan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya; Halaman 6 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
Bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, sudah kiranya Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Subang berkenaan untuk sebelum materi pokok dalam perkara ini diperiksa, terlebih dahulu menetapkan untuk memerintahkan kepada jurusita pada Pengadilan Negeri Subang atau orang yang ditunjuk menggantikannya untuk melakukan penyitaan jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat sebagaimana disebut pada posita gugatan angka 16 diatas, dan selanjutnya Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan/Hakim berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhak putusan sebagai berikut : --------------------------PRIMAIR : 1. Mengabulakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kekurangan pembayaran premi/iuran pensiun dana Pensiun IPTN kepada Penggugat sebesar Rp. 56.329.181,45(lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan premi/iuran pensiun Dana Pensiun IPTN sebesar Rp. 56.329.181,45- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekali gus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewiside) ditambah dengan bunga keterlambatan (morotoir interessen) sebesar 2% untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan memakai Kwitansi yang sah daripadanya; 4. Menyatakan penyitaan jaminan (conservatoir Beslag) tersebut yang telah diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga; 5. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya; 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Pengadilan memberikan putusan ek aequo et bono, demikian dengan permohonan : ------- Agar Pengadilan/Hakim karena jabatannya (ambtshalve) menambah gugatan Penggugat, apabila dianggap perlu ;
Halaman 7 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
Menimbang,
bahwa surat permohonan banding dari Pembanding,
semula Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016 No. 37/Pdt.G/2016/PN.Sng., dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Subang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama Cahya Hidayat, SH., telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2016
No. 37/Pdt.G/2016/PN.Sng., dan
adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Oktober 2016 ; --------------------------------------------------------------Menimbang, sehubungan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 November 2016 ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 2 Desember 2016 ; ------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, sperti tercantum dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing tertanggal 27 Desember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016 ; --------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
syarat-syarat
yang
ditentukan
Undang-undang,
oleh
karenanya
permohonan banding tersebut dapat diterima ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa putusan hakim tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Subang salah / keliru ; - Bahwa putusan hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum ; - Bahwa pada saat gugatan didaftarkan, Terbanding (Tergugat) sudah tidak ada hubungan kerja dengan Pembanding, sebab sejak tanggal 19 Desember 2008, Tergugat sudah diberhentikan / pensiun ;
Halaman 8 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
- Bahwa hakim tingkat pertama, memasukan bukti yang tidak pernah diajukan dipersidangan ; - Bahwa objek gugatan adalah tuntutan tentang kekurangan dana pensiun ; - Bahwa perkara ini tidak nebis in idem, karena objeknya tidak sama ; Menimbang, bahwa Terbanding
semula Tergugat dalam kontra
memori bandingnya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ------------------------ Bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ; - Bahwa berdasarkan pasal 136 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada pasal 2, pasal 56 dan pasal 1 angka 17 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan hukum putusan hakim tingkat pertama untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa hakim tingkat banding menyimpulkan, substansi gugatan ini menyangkut kekurangan pembayaran Premi / Iuran Dan Pensiun ; -Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hak atau kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ke 1 Jo pasal 2 Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah perselisihan hak atau kepentingan dalam kerangka perjanjian kerja ; -------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa masalah kekurangan pembayaran Iuran /Premi dan pensiun, menyangkut permasalahan kekurangan pembayaran premi dana pensiun dan bukan terkait dengan perjanjian kerja oleh karenanya masuk dalam wilayah perkara perdata, bukan wilayah Peradilan Hubungan Industrial ; ---------Menimbang,
bahwa
disamping
pertimbangan
tersebut
diatas,
terbanding semula tergugat, sudah tidak bekerja pada PT. Dirgantara Indonesia, dikarenakan sudah di PHK, dengan demikian antara PT. Dirgantara Indonesia dengan terbanding semula tergugat, sudah tidak terikat perjanjian kerja ; --------Menimbang, atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara ini ; -------------Menimbang,
bahwa
berhubung
hakim
tingkat
pertama
belum
melakukan tahapan pembuktian, dengan demikian hakim tingkat banding belum dapat mengadili sendiri, oleh karena itu perlu memerintahkan pengadilan tingkat pertama membuka kembali persidangan, guna melanjutkan pemeriksaan berikutnya ;-------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 9 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2016
No.
37/Pdt.G/2016/PN.Sng., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -Menimbang, bahwa karena terbanding semula tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya, yang akan ditetapkan dibawah ini ; ------------------------------------------Mengingat Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Peradilan Ulangan dan ketetnuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; ------MENGADILI: I.
Menerima permohonan banding dari Pembanding
semula Penggugat
tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2016 No. 37/Pdt.G/2016/PN.Sng., yang dimohonkan banding tersebut ; ------------III. Menyatakan
Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Subang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----------------------------------IV. Memerintahkan Pengadilan Negeri Subang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, dan melanjutkan tahapan pemeriksaan yang belum dilaksanakan serta memutus dalam pokok perkara ;----------------------V. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding semula Tergugat, dalam kedua tingkat peradilan, tingkat pertama sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh Kami :
Russedar, S.H., sebagai Ketua Majelis dengan
Hendrik P.
Pardede, S.H., M.Hum., dan A. A. Anom Hartanindita, S.H., MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi
Jawa
Barat
tanggal
6
Februari
2017,
No.
30/PDT/2017/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan
Halaman 10 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
dihadiri Para Hakim Anggota dan H. Maman Sasmita, SH., MH., Sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa
hadirnya pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
Hendrik P. Pardede, S.H., M.Hum.
Russedar, S.H.
Ttd A. A. Anom Hartanindita, S.H., MH.
Panitera Pengganti, Ttd H. Maman Sasmita, S.H., M.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. 2. Biaya Redaksi putusan ...…. 3. Biaya Pemberkasan ..…….. Jumlah …………………………
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 11 dari 11 halaman No. 30/Pdt/2017/PT.BDG
