PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :568/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : EMAY

SULAEMAN,

PNS

bertempat

tinggal

di

Gg.

Kaum

Kaler

No.74,RT.003/RW.004,Kel.Cigending,Kec.Ujungberu ng,Kota Bandung, dengan ini memberikan kuasa kepadaFerdinandSiregar,SH,MH,Novitawati,SH, dan Ferry Ferdian Nalis,SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ferdinand Siregar,SH,MH,beralamat

Kantor

di

Jl.Jamika

No.142, Kota Bandung; berdasarkan surat kuasa khusus ter tanggal 12 Oktober 2015, Selanjutnya disebut

sebagai

PEMBANDING

semula

PENGGUGAT; MELAWAN Pemerintah RI cq Pemerintahan Propinsi Jawa Barat cq. Pemerintahan Kota Bandung cq.Kepala Kecamatan Cinambo, beralamat di Jl. Cinambo No.56

Kota

Bandung,

selanjutnya

disebut

TERBANDING

semula

TERGUGAT ; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 2 Desember2016, Nomor. 568/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bdg, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26Pebruari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 26 Pebruari 2016, di bawah register Nomor: 71/Pdt/G/2016/PN.Bdg, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Rd. Djajadipoera yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1949, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593.311/1400-Bag-Huk-HAM/tgl 28 Maret 2011; 2. Bahwa Alm. Rd. Djajadipoera meninggalkan harta warisan yaitu tanah seluas ± 9150 M² sebagaimana tercatat pada C Desa No. 293 atas nama Rd.Djajadipoera yang mana sebelum terjadinya perluasan wilayah Kodya Bandung, tanah aquo termasuk dalam wilayah Desa Pakemitan, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan setelah terjadi perluasan tanah aquo termasuk dalam wilayah Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung ; 3. Bahwa sejak dahulu hingga saat ini secara turun temurun tanah yang merupakan harta warisanAlm. Rd. Djajadipoera tetap dalam penguasaan dan pengelolaan seluruh ahli waris Alm. Rd. Djajadipoera dan belum pernah beralih ataupun dialihkan kepemilikkannya kepada pihak lain dan berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “ Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan pelekatan, dengan daluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “. Oleh karenanya jelas tanah aquo adalah milik Penggugat ; 4. Bahwa sekitar awal bulan Oktober tahun 2015, Penggugat hendak mengajukan permohonan warkah atas tanah aquo kepada Kepala Kecamatan Ujungberung melalui Kepala Kelurahan Cigending dengan maksud akan mensertifikatkan tanah aquo, namun ternyata Penggugat mendapat informasi bahwa buku tanah C desa atas lokasi tanah milik Penggugat aquo berada di Kecamatan Cinambo ( in casu Tergugat ) ;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

5. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya telah menanyakan perihal status tanah adat milik Penggugat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat, namun kemudian Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan kebenaran perihal buku tanah C Desa atas lokasi tanah yang dimaksud Penggugat berada pada Tergugat, akan tetapi dalam penjelasan tersebut dinyatakan pula adanya pencoretan yang tidak biasanya terjadi pada mekanisme yang seharusnya dalam perubahan kepemilikan tanah adat, semula tercatat atas nama Djajadipoera kemudian telah dicoret dan dirubah menjadi atas nama Rd. Emod dan Tergugat pun tidak dapat menjelaskan lebih rinci mengenai latar belakang pencoretan pada letter C Desa No. 293 tersebut ; 6. Bahwa berdasarkan adanya tindakan pencoretan yang tidak biasanya terjadi pada mekanisme yang seharusnya dalam perubahan kepemilikan tanah adat yang masih dalam bentuk girik atau pada letter C Desa, terutama dalam hal ini kaitannya dengan pencoretan terhadap letter C Desa No. 293 atas nama Djajadipoera merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat selaku pemilik yang sah. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat dapat merubah ataupun mengembalikan seperti semula terhadap perubahan yang telah dilakukan sebelumnya dengan pencoretan nama Djajadipoera diubah menjadi Rd. Emod, yang mana seharusnya dikembalikan seperti nama sebelumnya yakni kembali menjadi atas nama Djajadipoera ; 7. Bahwa adapun kerugian

yang dimaksud

dalam hal ini adalah

terhambatnya proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah adat milik Penggugat yang mana sebagai persyaratan pembuatan seritfikat hak atas tanah (SHM) harus memiliki warkah yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pihak yang berwenang yang menerbitkannya, yang tentu dalam hal ini pula jika terhambat oleh akibat adanya pencoretan aquo maka menimbulkan ketidakpastian hukum selaku pemilik yang sah yang seharusnya

telah

memperoleh

perlindungan

hukum

dalam

hal

kepemilikan tanah yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan pencoretan pada letter C Desa No. 293 adalah tidak sah dan mengembalikan keadaan seperti semula dengan merubah kembali menjadi atas nama Djajadipoera ; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan warkah pada letter C Desa No. 293 atas nama Djajadipoera ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. ATAU Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah

mengajukan jawabannya tertanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat

dengan

tegas menolak seluruh dalil gugatan

Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; 2. Bahwa benar mengenai keberadaan buku C Desa atas lokasi tanah milik Penggugat berada di Kecamatan Cinambo, yang mana sebelum terjadi perluasan wilayah berdasarkan PP No. 16 tahun 1987 berada dalam wilayah administrasi Kel. Ujungberung Kecamatan Ujungberung Kotamadya Bandung sekarang

berada

di Kelurahan Pakemitan

Kecamatan Cinambo Kota Bandung dan obyek tanah tersebut yang sebagaimana

dimaksud

berada

di wilayah

Kelurahan Cigending

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung; 3. Bahwa

benar

dalil Pengguat

point 5 gugatan Penggugat

yang

menyebutkan telah terjadi pencoretan/ perubahan pada terhadap leter C DESA No. 293 atas nama Djajadipoera dan tidak benar jika peristiwa

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

pencoretan tersebut dikaitkan langsung terjadinya saat ini karena peristiwa pencoretan / perubahan terhadap letter C Desa No. 293 atas nama Djajadipoera tidak diketahui terjadinya kapan dan oleh siapa, yang ada pada Buku C Desa memang demikian keadaan yang sebenarnya ; 4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pengguggat point 6 karena pada faktanya adanya pencoretan terhadap letter C Desa No. 293 atas nama Djajadipoera yang menyebutkan telah menimbulkan kerugian merupakan dalil yang mengada-ngada karena kerugian yang

timbul

akibat

pencoretan / perubahan

bukan

semata-mata

kesalahan Tergugat namun faktanya yang ada memang demikian sebagaimana yang tercatat

pada

Buku C

Desa yang

tersimpan

sebagai arsip yang ada pada Tergugat ; 5. Bahwa tidak benar jika pihak Tergugat menghalangi hak Penggugat untuk karena

mendaftarkan hal

atau

tersebut

mensertifikatkan tanah

merupakan

hak

bagi

milik Tergugat, Penggugat untuk

memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanah miliknya yang sebagaimana pula telah diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku ; 6. Bahwa apa yang didalilkan

oleh Penggugat

menyatakan :“Sepatutnya Tergugat mengembalikan

dapat

pada

point

merubah

yang

ataupun

seperti semula terhadap perubahan yang telah

dilakukan sebelumnya dengan pencoretan nama Djajadipoera diubah menjadi Rd.Emod, yang mana seharusnya dikembalikan seperti nama sebelumnya merupakan

yakni dalil

kembali menjadi

yang

tidak

mudah

atas

nama Djajadipoera “

untuk

dilaksanakan

haruslah memiliki dasar hukum dan melalui mekanisme

karena

perubahan

yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat selanjutnya mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan Penggugat .

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

-

Menghukum Penggugat untuk membayar

biaya

perkara

yang

timbul dalam perkara ini . Apabila Pengadilan perpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) . Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya kuasa hukum Penggugat tidak akan menanggapi jawaban tersebut dan menyatakan tetap pada gugatan dan Kuasa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 September 2016 Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;. 2. Menghukum Penggugat

untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perlawanan ini sebesar Rp.1.941.000,-( satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah ); Membaca

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

:

128/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 September 2016 Nomor

71/Pdt.G/2016/PN.Bdg, untuk

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal, 11 Oktober 2016: Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Pengugat tertanggal 20 Oktober 2016

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Oktober 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal, 26 Oktober 2016 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal, 24 Oktober 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal, 21 Oktober 2016 : bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 3Oktober 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugatdi dalam memori bandingnya

menyatakan

kurang

sependapat

atau

keberatan

terhadap

pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pembanding semula Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada alinia 2 halaman 11 yang pada intinya gugatan penggugat kurang pihak dengan tidak diikutkannya Rd. Emod/ ahliwarisnya sebagai pihak ; 2. Bahwa

pertimbangan

Majeis

Hakim

tingkat

pertama

tersebut

bertentangan dengan azas hukum acara perdata karena hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat untuk itu pembanding semula penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan

menerima banding dari pembanding

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

seluruhnya, menyatakan pembanding adalah pembanding yang baik dan mengadili sendiri : 1. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum 2. Menyatakan tanah yang tercantum pada letter C Desa No. 293 adalah milik Djajadipoera in casu Pembanding 3. Menyatakan pencoretan pada letter C Desa No. 293 adalah tidak sah dan mengembalikan keadaan seperti semula dengan merubah kembali menjadi atas nama Djajadipoera ; 4. Memerintahkan Terbanding untuk menerbitkan warkah pada letter C Desa No. 293 atas nama Djajadipoera ; 5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Menimbang, bahwa dalam sampai perkara a quo akan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pihak Terbanding

semula

Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 September 2016 nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bdg, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 September 2016, Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bdg,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaPenggugattetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semulaPenggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandungtanggal

22

September 2016 Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 oleh Kami DR. (H.C) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis

denganSYAFARUDDIN, S.H..

danDJERNIH SITANGGANG Bc.Ip, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 2Desember 2016 Nomor 568/PEN/PDT/2016/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senintanggal 6 Februari

2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.

Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SYAFARUDDIN, S.H.

DR. (H.C) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.

Ttd DJERNIH SITANGGANG Bc.IP, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan No.568/PDT/2016/PT.BDG.