PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 335/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: EKA YUNIARTI, yang beralamat di Jalan Persatuan RT.004 RW.003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. AGUS SURACHMAN, SH., CN., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ANTARA”, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 232 Kelurahan

Cipagalo

Kecamatan

Bojongsoang

Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

2 September 2016

Kepaniteraan

Pengadilan

dan telah didaftarkan di Negeri

Depok

dibawah

Nomor412/SK/PDT/2016/PN.Dpk tanggal 5 September 2016;

selanjutnya

disebut

PEMBANDING

semula

PELAWAN. LAWAN: 1. BENI EKO NANDAR, yang beralamat di Jalan Kertamukti RT.001 RW.008 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I. 2. PIPIH WAPIROH, yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Amin No. 64 RT.014 RW.003, Gandul, Cinere, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula: TERLAWAN II. Dalam hal ini Terbanding I/ Terlawan I dan Terbanding II/ Terlawan II memberikan Kuasa kepada IKI DULAGIN, SH.,MH., SUSILANINGTIAS, SH., RULLY NOVIAN, SH., RIANTO WICAKSONO, SH., ABDANEV JOPA, SH., RIKI ARYA PUTRA, SH., MH., JUDIANTO SIMANJUNTAK, SH., para Advokat pada Kantor Hukum ARR & LIS Law Office, beralamat di Jalan The City Tower (TCT), Level 12-IN, Jalan MH. Thamrin No. 81 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016 dan telah didaftarkan Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.BDG

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor 25/SK/PDT/2016/PN.Dpk tertanggal 14 Januari 2016;selanjutnya disebut PARA TERBANDING/ PARA TERLAWAN. Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 Juli 2017, Nomor 335/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk tanggal 29 Agustus 2016 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca, gugatan Para Penggugat/Terlawan I dan II tertanggal 17 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 April 2015 dengan register Perkara gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Dpk yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II (“PARA PENGGUGAT”) masing-masing memberikan Pinjaman/Hutang kepada

TERGUGAT

untuk

kepentingan

usaha

TERGUGAT,

yang

selanjutnya atas pemberian Pinjaman/Hutang tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2015, yang masing-masing berisi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PENGGUGAT-I dengan TERGUGAT, yang berisi pada pokoknya : -

PENGGUGAT-I memberikan Pinjaman/Hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

-

TERGUGAT

berkewajiban

mengembalikan

Pinjaman/Hutang

kepada PENGGUGAT-I pada tanggal 28 Februari 2015, dengan toleransi jangka waktu paling lambat pada tanggal 28 Maret 2015; 1.2. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara PENGGUGAT-II dengan TERGUGAT, yang berisi pada pokoknya; -

PENGGUGAT-II memberikan Pinjaman/Hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

-

TERGUGAT selain wajib mengembalikan Pinjaman/Hutang sebesar sebagaimana tersebut di atas, juga wajib memberikan Kompensasi

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.BDG

Bagi Hasil kepada PENGGUGAT-II sebesar Rp. 113.750.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -

Sehingga

total

Kewajiban

TERGUGAT

mengembalikan

Pinjaman/Hutang kepada PENGGUGAT-II adalah total sebesar Rp.738.750.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -

TERGUGAT

juga

berkewajiban

mengangsur

pengembalian

Pinjaman/Hutang tersebut sebanyak 5 (lima) kali

tiap bulannya

masing-masing pada bulan Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, dan Juni 2015dengan jumlah pengangsuran tiap bulannya sebesar Rp. 147.750.000 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan toleransi jangka waktu pengembalian hingga 30 September 2015; 2. Bahwa antara PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II adalah memiliki hubungan keluarga yakni hubungan antara Anak dan Ibu Mertua, sehingga dalam fakta hukumnya interaksi pertemuan dan komunikasi kepada TERGUGAT cukup diwakilkan oleh PENGGUGAT I; Atas dasar adanya hubungan keluarga antara PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II tersebutlah yang melatar belakangi adanya ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Hutang Piutang tentang adanya jaminan yang sama milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT) dengan luas tanah sebesar 195 M2; 3. Bahwa untuk dapat menguatkan kekuatan hukum dari masing-masing Surat Perjanjian Hutang Piutang yang telah ditandatangi oleh PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II pada tanggal 20 Februari 2015, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2015 TERGUGAT membuat pernyataan dalam Surat Pengakuan Hutang yang isi pada pokoknya yaitu: a. TERGUGAT mengakui telah menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2015 baik kepada PENGGUGAT-I maupun kepada PENGGUGAT-II; b. TERGUGAT mengakui bahwa Pinjaman/Hutang Uang yang diberikan masing-masing oleh PENGGUGAT-I sebesar Rp.

240.000.000 (dua

ratus empat puluh juta rupiah) dan PENGGUGAT-II sebesar Rp.


625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) telah diterima TERGUGAT baik secara tunai maupun transfer ; c. TERGUGAT mengakui akan memberikan kompensasi terhadap pinjaman yang diterima dari PENGGUGAT-II sebesar Rp 113.750.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); d. TERGUGAT mengakui bahwa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 24 Februari 2015 adalah sebagai bukti tanda terima telah diterimanya uang pinjaman dari PARA PENGGUGAT; e. TERGUGAT bersedia dan berkewajiban untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere tanggal 2 Maret 1998 a/n EKA YUNIARTI dengan luas tanah sebesar 195 M2sebagai Jaminan Hutang ; Bahwa meskipun Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas ditandatangani oleh TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau memenuhi salah satu kewajibannya yakni menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere; Oleh karenanya, demi menjaga kepentingan hukumnya, PENGGUGAT-I berinisiatif untuk melakukan Pendaftaran Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik

No.3569

Desa Cinere

sebagaimana

dimaksud

dalam

Berkas

Permohonan No. 18190/2015 tanggal 24 Februari 2015 pada Kantor Pertanahan Kota Depok ; 4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015, sejatinya TERGUGAT wajib membayarkan/mengembalikan Pinjaman/Hutang kepada PENGGUGAT-I sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Pembayaran

Angsuran

Pertama

kepada

PENGGUGAT-II

sebesar

Rp.147.750.000 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)namun meskipun PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT-I berulang kali mengingatkan secara lisan kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan dan membayarkannya, namun TERGUGAT tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan Pinjamannya kepada PENGGUGAT-I serta membayar Angsuran Pertama kepada PENGGUGAT-II ; Selain meminta agar TERGUGAT

memenuhi kewajibannya kepada

PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015, PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT-I juga meminta kepada TERGUGAT untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere milik TERGUGAT


yang dijadikan sebagai Jaminan, sebagaimana Pernyataan TERGUGAT yang tertuang pada Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015, namun TERGUGAT masih belum bersedia untuk menyerahkannya ; Bahwa

cukup

beralasan

bagi

PENGGUGAT-I

dan

PENGGUGAT-II

mengkhawatirkan bahwa TERGUGAT memiliki itikad buruk untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015, karena meskipun PARA PENGGUGAT melalui PENGGUGAT-I telah berkali-kali berupaya menemui TERGUGAT namun dengan berbagai macam alasan TERGUGAT selalu menghindar, bahkan beberapa kali PENGGUGAT-I mendatangi rumah/kediaman TERGUGAT, TERGUGAT selalu tidak ada dirumah, jikapun dapat berkomunikasi dengan TERGUGAT, TERGUGAT hanya selalu berjanji akan segera memenuhi kewajibannya; 5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, untuk melindungi Hak dan Kepentingan Hukumnya, PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II melalui Kuasa Hukum-nya telah mengeluarkan/memberikan Surat Pemberitahuan Hukum (“Somasi”) Pertama kepada TERGUGAT, yang isi pada pokoknya adalah meminta kepada TERGUGAT agar paling lambat tanggal 28 Maret 2015 untuk : -

Mengembalikan Pinjaman/Hutang kepada PENGGUGAT-I sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

-

Membayar

Angsuran

pengembalian

Pinjaman/Hutang

kepada

PENGGUGAT sebesar Rp.147.750.000 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere tanggal 2 Maret 1998 a/n EKA YUNIARTI dengan luas tanah sebesar 195 M2;

Bahwa hingga Somasi Kedua tertanggal 30 Maret 2015 dan Somasi Ketiga tanggal 08 April 2015, ternyata TERGUGAT sama sekali tidak menunjukan itikad

baiknya

untuk

memenuhi

kewajiban

hukumnya

sebagaimana

dimaksud dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015 ; 6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, PENGGUGAT-II berinisiatif untuk melakukan Pendaftaran Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No.3569 Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Berkas Permohonan No. 25303/2015 tanggal 24 Maret 2015 pada Kantor Pertanahan Kota Depok;


7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PARA PENGGUGAT diatas, maka perbuatan-perbuatan

TERGUGAT

telah

dapat

dikategorikan

sebagai

perbuatan ingkar janji/wanprestasi (breach of contract) karena TERGUGAT tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya sesuai isi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015sehingga akibat perbuatan wanprestasi (breach of contract) telah mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, dan karenanya cukup patut jika PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Depok sebagai tempat/domisili hukum dari TERGUGAT; 8. Bahwa menurut hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015

yang

PENGGUGAT

diperbuat kepada

masing-masing TERGUGAT,

dan

oleh

PENGGUGAT-I

Surat

Pengakuan

dan

Hutang

TERGUGAT tanggal 24 Februari 2015 mempunyai daya laku dan kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak, dan karenanya sebagai Pihak yang dirugikan disebabkan oleh perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan bagi PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II meminta melalui Pengadilan Negeri Depok agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015, dan karenanya PARA PENGGUGAT berhak mengajukan segala pengembalian, kerugian, maupun bunga yang diakibatkan adanya perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi TERGUGAT tersebut, antara lain sebagai berikut : a. Meminta pengembalian Pinjaman/Hutang PENGGUGAT-I yang telah diterima TERGUGAT sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta

rupiah)

serta

oleh

karena

adanya

perbuatan

Ingkar

Janji/Wanprestasi TERGUGAT tersebut PENGGUGAT tidak dapat menikmati keuntungan (gederfdewinst, expected profit) yang semestinya apabila TERGUGAT tepat waktu mengembalikan Pinjaman/Hutang maka tentunya dapat dipergunakan untuk permodalan lain PENGGUGAT-I

sehingga

dengan

demikian

menurut

bagi hukum

PENGGUGAT-I juga berhak atas bunga dari Pinjaman/Hutang tersebut, yang apabila dihitung berdasarkan suku bunga pinjaman bank yang berlaku saat ini

adalah sebesar 17 % per tahun (17% x Rp.

240.000.000,-) terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan hingga


TERGUGAT melunasi/membayar/mengembalikan Pinjaman/ Hutang kepada

PENGGUGAT

sesuai

dengan

keputusan

hukum

yang

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; b. Meminta pengembalian Pinjaman/Hutang PENGGUGAT-II yang telah diterima TERGUGAT sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut Kompensasi Bagi Hasil sebesar Rp 113.750.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 9. Bahwa

untuk

PENGGUGAT-II

menjamin tidak

agar

sia-sia

gugatan

oleh

(illusioner)

PENGGUGAT-I belaka

maka

dan PARA

PENGGUGATmohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok agar berkenan meletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa Tanah dan Bangunan seluas 195 M2 yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3569, Desa Cinere ,tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT),

peletakan

PENGGUGAT

khawatir

Sita dan

Jaminan

dimohonkan,

mempunyai

sangkaan

karena yang

PARA

beralasan

TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya,

sehingga

karenanya

cukup

beralasan

jika

PARA

PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil, yang pada pokoknya memerintah/menghukum agar TERGUGAT tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum apapun terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT

seluas 195 M2 yang terletak di Desa Cinere sebagaimana

dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3569, Desa Cinere ,tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT) ; Bahwa untuk itu mohon perkenannya memberikan putusan provisionil, yang pada pokoknya sebagai berikut : PUTUSAN PROVISIONIL : -

Menerima dan Mengabulkan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam Provisi seluruhnya;

-

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum apapun termasuk memanfaatkan untuk kepentingan apapun terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT seluas 195 M2 yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3569, Desa Cinere ,tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT); Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.BDG

-

Menyatakan Sah dan Berharga untuk meletakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT seluas 195 M2 yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.3569, Desa Cinere ,tanggal 2 Maret 1998 atas nama EKA YUNIARTI (TERGUGAT);

10. Bahwa PARA PENGGUGAT juga khawatir TERGUGAT tidak mau dengan sukarela untuk memenuhi putusan dalam perkara ini yang mewajibkan TERGUGAT untuk membayar seluruh ganti kerugian yang diakibatkan perbuatan

Ingkar

Janji/Wanprestasi

TERGUGAT

kepada

PARA

PENGGUGAT sehingga oleh sebab itu sangat beralasan pula menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan seketika kepada PARA PENGGUGAT apabila TERGUGAT ingkar/lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 11. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT mohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya; Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan diatas,

sudilah

Ketua/Hakim

Pengadilan

Negeri

Depok

memanggil

TERGUGAT pada hari yang telah ditetapkan untuk bersidang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISIONIL : -

Menguatkan putusan provisional yang telah dijatuhkan dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

-

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;

-

Menyatakan hubungan hukum masing-masing antara PENGGUGAT-I denganTERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015, dan antara PENGGUGAT-II dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 335/PDT/2017/PT.BDG

adalah sah menurut hukum dan mempunyai hukum kekuatan mengikat terhadap PENGGUGAT-I, PENGGUGAT-II dan TERGUGAT ; -

Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015 yang dinyatakan oleh TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 ;

-

Menyatakan

TERGUGAT

telah

melakukan

perbuatan

Ingkar

Janji/Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 yang diperbuat masing-masing kepada PENGGUGAT-I dan PENGGUGAT-II; -

Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT-I sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

-

Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT-I bunga dari keuntungan yang semestinya diperoleh (gederfdewinst, expected profit) sebesar 17% per tahun (17% x Rp. 240.000.000,-) terhitung sejak

tanggal gugatan ini didaftarkan hingga

TERGUGAT melunasi/membayar/ mengembalikan Pinjaman/Hutang kepada PENGGUGAT sesuai dengan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -

Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT-II sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Kompensasi Bagi Hasil sebesar Rp 113.750.000 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dan ingkar memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

-

Menyatakan bahwa terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;

-

Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid);


Membaca, jawaban pihak Pelawan semula Tergugat tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2015, Nomor 70/PDT.G/2015/PN.DPk, yang amar putusannya sebagai berikut : MENGADILI : DALAM PROVISIONIL :  Menolak Provisi Para penggugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ; 2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ; 3. Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sertifikat hak milik atas nama Eka Yanuarti (Tergugat) No. 3569, Desa Cinere, tanggal 2 Maret 1998 ; 4. Menyatakan hubungan hukum masing-masing antara Penggugat-1 dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015, dan antara Penggugat-II dengan Tergugat berdasarkan surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 adalah sah menurut hukum dan mempunyai hukum kekuatan mengikat terhadap Penggugat- I, Penggugat-II dan Tergugat ; 5. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tanggal 24 Februari 2015 yang dinyatakan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 ; 6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Pebruari 2015 yang diperbuat masing-masing kepada Penggugat-I dan Penggugat- II ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat-I sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat-I

bunga

dari

(gederfdewinst, expected

keuntungan

yang

profit) sebesar 6%

semestinya per tahun

diperoleh (6%x Rp.

240.000.000,-) = 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)


terhitung sejak putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde); 9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat-II sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)dan kompensasi Bagi Hasil sebesar Rp. 113.750.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah); Bahwa pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 (1), (2), H.I.R., hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas, seperti yang akan diuraikan dibawah ini :  Bahwa pemanggilan untuk sidang I tanggal 19 Mei 2015 yang jatuh pada hari selasa, telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 (vide bukti T-1);  Bahwa pemanggilan untuk sidang II tanggal 28 Mei 2015 yang jatuh pada hari kamis, telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Depok pada hari kamis tanggal 21 Mei 2015 (vide bukti T-2);  Bahwa pemanggilan untuk sidang III tanggal 10 Juni 2015 yang jatuh pada hari Rabu, telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 1Juni 2015 (vide bukti T-3);  Bahwa surat pemanggilan ke II dan ke III tersebut diatas menurut hukum pemanggilan sidang oleh juru sita Pengadilan Negeri Depok untuk menghadap di Pengadilan Negeri Depok, sebagai tergugat dalam perkara perdata

Nomor

:70/Pdt.G/2015/PN.DPK

tidak

memenuhi

syarat

pemanggilan yang patut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR, Karena surat pemanggilan sidang tersebut hanya disampaikan kepada Kelurahan setempat dan bukan diterima oleh pelawan sendiri, dan ini merupakan suatu kecurangan atau suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, dengan ini pula pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan I dan Terlawan II, semula para penggugat dalam perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.DPK., kecuali apa yang diakuinya secara tegas ; Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN.DPK yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir) telah


keliru, tidaklah tepat

dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta-

fakta hukum baik secara formil maupun secara materiil ; Bahwa Gugatan Para pengugat adalah Premature (belum tiba saatnya), karena Gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Depok / yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 April 2015, sedangkan berakhirnya perjanjian antara Para penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 30 September 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Gugatan seperti ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

Karena Syarat dari

Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi belum dapat dipenuhi; Bahwa Gugatan Para pengugat adalah Kabur/tidak Jelas (Obscuur Libel), sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN.DPK yang dijatuhkan dengan verstek (tidak hadir), karena : 1) Menurut keterangan saksi Tati Herawati bahwa ibu Eka (Tergugat) pernah mengembalikan uang kepada ibu Pipih (Penggugat

II) sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal ini tidak pernah diperhitungkan, dirinci secara benar, sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas, berapa jumlah utang yang sesungguhnya ?.  sehingga dengan demikian Gugatan seperti ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2) Menurut Pengakuan Para Penggugat/Para Terlawan bahwa Pinjaman dari Para Penggugat diberikan secara bertahap dari Pengugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, hal ini tidak bisa dibuktikan secara rinci, sebab jumlah uang yang diterima tidak sesuaidengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian utang/surat pengakuan utang, jadi sudah sangat jelas bahwa gugatan ini adalah kabur (Obscuur libel).  sehingga dengan demikian Gugatan seperti ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3) Bahwa Para penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa surat Perjanjian utang piutang ditandatangani pada tanggal 20 Pebruari 2015 dan surat pengakuan utang ditandatangani pada tanggal 24 pebruari 2015, padahal pada kenyataannya utang piutang terjadi sebelum tanggal diatas, hal ini sudah jelas sekali telah terjadi tekanan dan paksaan untuk membuat kedua surat tersebut diatas, sehinga dengan berdasarkan pada Pasal 1325


KUH Perdata Perjanjian yang didasarkan pada Paksaan dan tekanan adalah batal demi hukum, sehinga gugatan seperti ini haruslah ditolak. 4) Bahwa didalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan para penggugat dalam hal melakukan permohonan meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik N0. 3569 tidak menunjukkan batasbatas tanah, hal ini haruslah ditolak , karena menurut : a. Yurisprudensi MA RI Nomor 565K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Yurisprudensi MA RI Nomor 1149K/sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “ Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima”, b. Putusan MA RI No. 1559 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan : “ Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan Obscuur Libel, dan gugatan tidak dapat diterima” Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan semula Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok berkenan memutuskan : PRIMAIR: 1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Oktober 2015, Nomor : 70/Pdt.G/2015/PN.DPK yang dijatuhkan dengan Perstek ( tidak hadir ). 3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan para penggugat / para terlawan ; 4. Menghukum

para Terlawan, semula para Penggugat

untuk membayar

biaya perkara ini. SUBSIDAIR : Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono). Membaca,dalilPerlawanan sekaligus sebagai Jawaban Pelawan semula Tergugat tanggal 18 April 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN 1. Bahwa pertama-tama Para Terlawan menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Gugatan Perlawanan/Verzet


kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Terlawan ; 2. Bahwa semua dalil-dalil Para Terlawan yang telah dituangkan dalam Gugatan, Kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terlawan, yang merupakan satu kesatuan materi dan tidak terpisahkan dengan materi Jawaban Atas Gugatan Perlawanan/Verzet ini; 3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan Nomor: 70/PDT.G/2015/PN.DPK, tertanggal 13 Oktober 2015, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk diperhatikan dan dikuatkan. II.

DALAM EKSEPSI 1. SURAT PEMANGGILAN MERUPAKAN SUATU KECURANGAN ATAU SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dalam

Jawaban

Perlawanan,

Pelawan

mendalilkan

bahwa

pemanggilan sidang oleh juru sita Pengadilan Negeri Depok tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR Bahwa baiknya, kita bersama melihat bunyi Pasal 122 HIR, yakni : "Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga harikerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu” Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan 3 kali pemanggilan kepada Pelawan, yakni : -

Pemanggilan untuk sidang I tertanggal 19 Mei 2015, dikirimkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015;

-

Pemanggilan untuk sidang II tertanggal 28 Mei 2015, dikirimkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015;

-

Pemanggilan untuk sidang III tertanggal 4 Juni 2015, dikirimkan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015;

-

Pemanggilan untuk sidang IV tertanggal 9 Juli 2015, dilakukan melalui media massa (koran radar Depok) pada 10 Juni 2015.


Bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Depok telah dilakukan dengan pemanggilan secara patut sesuai dan memenuhi Pasal 122 HIR. Bahwa Pelawan tidak menghadap dan menyuruh orang lain untuk hadir, namun Pelawan tidak hadir dan tidak hadirnya Pelawan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Adalah cukup tidak beralasan bagi Pelawan untuk tidak hadir dalam persidangan yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana terurai di atas mengingat tempat tinggal atau tempat diam pelawan dengan Pengadilan Negeri Depok masih berada dalam satu kota yaitu Kota Depok, selain hal tersebut sudahlah tentu dalam melaksanakan tugasnya Juru Sita telah memperhatikan pula Pasal 390 HIR. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentunya juga kami ingin menyampaikan bahwa panggilan sidang serta proses persidangan dimana pelawan sebagai tergugat sebelumnya dan para terlawan sebagai penggugat sebelumnya, telah diketahui oleh Pelawan karena hal

ini

juga

telah

disampaikan

oleh

Terlawan

dengan

cara

berkomunikasi melalui pesan instan. Bahwa dalil Pelawan terhadap Surat Pemanggilan tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut adalah tidak mempunyai dasar hukum, maka untuk itu Dalil Pelawan wajib dikesampingkan. 2. DALIL

GUGATAN

PARA TERLAWAN/PENGGUGAT

ADALAH

PREMATUR. Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya menyebutkan bahwa Gugatan Wanprestasi adalah premature/belum tiba saatnya. Menurut Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.


Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015, PARA TERLAWAN membuat perjanjian tertulis dengan PELAWAN terkait dengan peminjaman modal yang diberikan oleh PARA TERLAWAN kepada PELAWAN yang diatur dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 20 Februari 2015, yang masing-masing berisi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan-I dengan Pelawan, yang berisi pada pokoknya : -

Terlawan-I memberikan Pinjaman/Hutang kepada Pelawan sebesarRp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

-

Pelawan

berkewajiban

mengembalikan

Pinjaman/Hutang

kepada Terlawan-I pada tanggal 28 Februari 2015, dengan toleransi waktu paling lambat pada tanggal 28 Maret 2015. 2. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Terlawan-II dengan Pelawan, yang berisi pada pokoknya : -

Terlawan II memberikan Pinjaman/Hutang kepada Pelawan sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

-

Pelawan mempunyai kewajiban memberikan Kompensasi Bagi Hasil kepada Terlawan II sebesar Rp. 113.750.000 (seratus tiga belas tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-

Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pelawan kepada Terlawan II sejumlah Rp. 738.750.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-

Pelawan

berkewajiban

mengembalikan

Pinjaman/Hutang

kepada Terlawan-II dengan cara angsuran sebanyak 5 (lima) kali tiap bulan masing-masing pada bulan Februari 2015, Maret 2015, April 2015, Mei 2015, dan Juni 2015 dengan jumlah pengansuran tiap bulannya sebesar Rp. 147.750.000 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan toleransi waktu pengembalian pada 30 September 2015 Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015, Pelawan mempunyai kewajiban

mengembalikan

Pinjaman/Hutang

kepada

Terlawan-I

sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan membayarkan angsuran/cicilan pertama kepada Terlawan-II sebesar


Rp. 147.750.000 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kewajiban Pelawan yang tidak kunjung dilakukan, Para Terlawan telah berusaha mengingatkan dan memberitahukan baik secara lisan maupun melalui Somasi untuk mematuhi dan menepati Surat Perjanjian yang telah disepakati. Namun Pelawan sampai saat ini tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian-uraian Para Terlawan di atas, maka perbuatanperbuatan Pelawan tidak melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan isi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Februari 2015 dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi. Akibat Perbuatan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Pelawan menyebabkan kerugian kepada Para Terlawan. Untuk itu, dalil Pelawan Gugatan adalah Prematur adalah tidak jelas, maka untuk itu Dalil Pelawan wajib dikesampingkan. 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS a) Pelawan

dalam

Gugatan

Perlawanan/Verzet

mendalilkan

bahwa, menurut keterangan Saksi Tati Herawati, Pelawan pernah mengembalikan uang kepada Terlawan-II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana hal tersebut tidak diperhitungkan dan dirinci secara benar. Bahwa pembayaran dari pelawan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana dijelaskan oleh saksi Tati Herawati tersebut adalah pembayaran di luar dari total nilai hutang yang dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tertanggal 20 Februari 2015 antara Pelawan dan Para Terlawan, sebagaimana talah dijelaskan sebelumnya dalam gugatan awal para terlawan. Bahwa perjanjian hutang piutang tertanggal 20 februari 2015 antara pelawan dan para terlawan dan surat pengakuan hutang /surat pernyataan hutang tertanggal 24 februari 2015 yang dibuat oleh pelawan adalah upaya penguatan atas pinjaman-pinjaman uang yang telah diberikan oleh para terlawan kepada pelawan yang dinilai sudah mencederai nilai-nilai kesepakatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh para terlawan sebelumnya.


Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pelawan tidak relevan dan patut diabaikan. b) Pelawan

dalam

Gugatan

Perlawanan/Verzet

mendalilkan

bahwa adanya pengakuan dari Para Terlawan pinjaman diberikan secara bertahap dan tidak dapat dibuktikan secara rinci, sebab jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Pelawan secara sadar telah membuat Surat Pengakuan Hutang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : 1. Pelawan memiliki hutang dan menerima uang pinjaman dari pihak yang tersebut dibawah ini, dengan rincian : A. Beni Eko Nandar, sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) B. Pipih Wapiroh, sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) 2. Memberikan Kompensasi kepada Pipih Wapiroh sebesar Rp. 113.750.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 3. Surat Pengakuan Hutang juga berlaku sebagai Tanda Terima Transaksi pada point 1. 4. Menyerahkan sertipikat hak milik No. 3569 Desa Cinere Tanggal 2 Maret 1998 an. Eka Yuniarti dengan luas tanah sebesar 195 M2 guna menjamin hutang tersebut diatas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa jelas pinjaman diberikan secara bertahap dan dapat dibuktikan secara rinci, sehingga Dalil Pelawan disusun secara tidak cermat. Untuk itu harus dikesampingkan. 4. SURAT

PERJANJIAN

HUTANG

PIUTANG

DAN

SURAT

PENGAKUAN UTANG DILAKUKAN DALAM TEKANAN DAN PAKSAAN. Bahwa Para Terlawan membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang dan Surat Pengakuan Hutang untuk melindungi uang total sebesar Rp.


890.000.000 (depalan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Pelawan. Dalil Pelawan tidak jelas, dan Pelawan tidak dapat menunjukan bentuk dan bagaimana Tekanan dan Paksaan yang dimaksud. Dengan demikian, dapat dilihat Pelawan tidak cermat dalam menyusun Gugatan Perlawanan, dimana Pelawan tidak dapat membuktikan dalildalilnya sendiri. 5. BAHWA DALAM HAL SITA JAMINAN TIDAK MENUNJUKKAN BATAS-BATAS TANAH SEHINGGA HARUS DITOLAK. a. Yurisprudensi MA RI No. 565K/sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyebutkan bahwa “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. b. Yurisprudensi MA RI No. 1149K/sip/1979 menyebutkan bahwa “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. c. Yurisprudensi MA RI No. 1559K/PDT/1983 menyebutkan bahwa “Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa Gugatan yang diakukan oleh Para Terlawan adalah Gugatan Wanprestasi terhadap Pelawan yang telah secara nyata melakukan Wanprestasi/lalai melakukan kewajibannya untuk membayarkan apa yang telah diperjanjikan. Bukan Gugatan yang dilakukan atas sengketa atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3569. Bahwa di dalam berkas sita jaminan yang disampaikan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam gugatan awal dari Terlawan telah jelas dan terang mengenai batas-batas obyek tanah yang disita jaminan. Bahwa dalil Pelawan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan salah

menerapkan

pasal.

Untuk

itu

dalil

Pelawan

harus

dikesampingkan. III.

PENUTUP Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA TERLAWAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:


MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan provisi yang dimohonkan PARA TERLAWAN/PENGGUGAT; 2. Menyatakan Sah dan Berharga untuk meletakan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik PELAWAN seluas 195 M2 yang terletak di Desa Cinere sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3569. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh PELAWAN untuk seluruhnya; 2. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

70/PDT.G/2015/PN.DPK, tertanggal 13 Oktober 2015; 3. Menerima

dan

mengabulkan

Gugatan

Wanprestasi

PARA

TERLAWAN/Dahulu PARA PENGGUGAT secara keseluruhan; 4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada pihak PELAWAN /Dahulu TERGUGAT. Apabila

Yang

Mulia

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Depok

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono). Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan

terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI: 1. Menyatakan

bahwa

perlawanan

terhadap

Putusan

Verstek

Nomor

70/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 13 Oktober 2015 tidak beralasan dan tidak tepat; 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar; 3. Menolak perlawanan Pelawan semula Tergugat; 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Pembanding/Pelawan telah mengajukan permohonan agar


perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding I/Terlawan I dan pada tanggal 30 September 2016 kepada Terbanding II/Terlawan II; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Pelawan pada tanggal 24 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 27 Pebruari 2017 dan pada tanggal 22 Pebruari 2017 kepada Terbanding II/Terlawan II; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II pada tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 4 April 2017 kepada pihak Pembanding/Pelawan; Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan

Negeri

Depok

telah

memberikan

kesempatan

kepada

Pembanding/Pelawan pada tanggal 17 Januari 2017 dan kepada Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 11 Oktober 2016,kepada Terbanding II/Terlawan II dan pada tanggal 30 September 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Pelawan dan Para Kuasa Hukum Terlawan selanjutnya terhadap putusan tersebut, pihak Pelawan dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 September 2016, sehingga permohonan banding dari Pembanding/Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding/Tergugat /Pelawan

melalui

Kuasanya

telah

mengajukan

keberatan-keberatan

sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur/tidak benar(Obscuur Libel) sebagaimana

dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

nomor

70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk yang dijatuhkan dengan Verstek karena menurut keterangan saksi Tati Herawati bahwa Ibu Eka pernah mengembalikan uang kepada

Ibu

Pipih

sebesar

Rp

100.000.000,-

yang

tidak

pernah

dipertimbangkan sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas dan menurut pengakuan Para Penggugat/Para Terlawan bahwa pinjaman dari Para Penggugat diberikan secara bertahap dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat.Hal ini tidak bisa dibuktikan secara rinci sebab jumlah yang diterima tidak sesuai dalam surat perjanjian utang/surat Pengakuan hutang jadi sudah sangat jelas bahwa gugatan ini adalah kabur. - Bahwa semua alat bukti yang diajukan dalam sidang pembuktian oleh Terlawan I dan Terlawan II adalah Fotocopy semuanya. Bukti surat dalam Fotocopy bukanlah bukti jika tidak diperlihatkan aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata “Kekuatan pembuktian suatu bukti adalah ada pada akta aslinya”. - Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609K/Pdt/1985 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 Septermber 1998 menegaskan bahwa “surat bukti Fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan “ dan “ Fotocopy surattanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan Pengadilan” Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding /Tergugat/Pelawan tersebut,Terbanding/Terlawan I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Terbanding I dan II/Penggugat I dan II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum a quo karena menurut hemat Terbanding I dan II/Penggugat I dan II, Hakim pertama tidaklah salah didalam menerapkan hukum

antara

Terbanding

Pembanding/Tergugat

I

ditolak

dan atau

II/Penggugat

I

dikabulkannya

berdasarkan pembuktian yang bersumber

dan

II

gugatan

dengan harus

dari fakta-fakta-fakta yang

diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta karena barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu.


-

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding I dan II/Penggugat I dan II bertanda P.I/P.II-1 sampai dengan P.I/P.II-11 telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat/Pelawan ter sebut ternyata merupakan

pengulangan

dari

jawaban

dan

duplik

para

Pembanding/Tergugat/Pelawan serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Depok

tanggal

29

Agustus

2016,

Nomor

70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat/ Pelawan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II/Penggugat I dan II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian,

maka

pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

tanggal

29

Agustus

2016,

Nomor70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang,bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat /Pelawan, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;


Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI: - Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Tergugat/Pelawan; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 70/Pdt.Plw/2015/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum

Pembanding/Tergugat/Pelawan

untuk

membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh kami Sir Johan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan Herman Heller Hutapea,S.H.,M.H. dan Abdul Fattah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Saleha Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara . Hakim-Hakim Anggota, ttd.

Hakim Ketua, ttd.

Herman Heller Hutapea, S.H., M.H.

Sir Johan,S.H.,M.H.

ttd.

Abdul Fattah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ttd. Saleha.


Perincian biaya perkara : -

Biaya materai ………….Rp.

6.000,00

-

Biaya redaksi……………Rp.

-

Biaya pemberkasan…….Rp. 139.000,00

5.000,00

Jumlah…………………….Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents