PUTUSAN NOMOR 192/PDT/2015/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI
cq GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT
cq
WALIKOTA BEKASI,
berkedudukan di Jln. Ahmad Yani No.1 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.211 /78/Huk tanggal 8 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 April 2014, diwakili oleh kuasanya bernama Sudiana, SH. dan kawan-kawannya selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi,
sebagai
Pembanding,
semula
Tergugat I ; -----------------------------------------------
Lawan:
1. AHLI WARIS almarhumah BENCONG binti ANYING dan AHLI WARIS PENGGANTI almarhum ANYING bin GIDANG, masing-masing bernama : --------------1. NAMIH binti EMAN, alamat RT.02-RW.04 Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi;--------2. ANIH binti TIUNG, alamat RT.02-RW.04 Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi;--------3. AMIN bin TIUNG, alamat RT.01-RW.04 Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi;--------4. TUNI binti KEMIN, alamat RT.01-RW.03 Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi;------------5. NENIH binti KEMIN, alamat RT.01-RW.03 Kelurahan Jatirangga, Kota Bekasi ;------------
Halaman 1 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi pada tanggal 11 Februari 2014 diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama H.Dani Bahdani, SH., Zulkarnain Siregar, SH., Zulkifli Mahafatna, SH. dan Baharuddin Ritonga, SH., semuanya Advokat dari Kantor “H.Dani Bahdani, SH. & Rekan” yang berkantor di Jln. Kayumanis V No. 13 B Jakarta Timur, sebagai Terbanding, semula Penggugat ;----------------------------------------------2. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BEKASI, berkedudukan di Jln. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Bekasi Timur ; -----------------------------------3. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI
JAWA
JATISAMPURNA
BARAT
cq
cq
CAMAT
LURAH JATIRADEN,
berkedudukan di Jln. Cendrawasih No. 1 RT.001/RW.06 Kelurahan Jatiraden;---------------4. PARA AHLI WARIS dari almarhum
H. DADANG (orang yang
disuruh memberikan catatan pada buku letter C Desa Jatisampurna), yaitu : 1. DAHLIA, 2. ADE dan 3. PARID, beralamat di Kampung Kranggan Pasar
RT.02/04
Kelurahan
Jatisampurna,
Bekasi;-----------------------------------------------------5. PARA AHLI WARIS almarhum M. ADUL Jatisampurna), yaitu beralamat
di
(mantan Kepala Desa ASMAT dan RUKYAT,
Kampung
Kranggan
Wetan
RT.02/07 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, sebagai
Para Turut
Terbanding, semula Tergugat II, III, IV dan V;-
Halaman 2 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
6. PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT cq KEJAKSAAN
NEGERI
KOTA
BEKASI,
berkedudukan di Jln. Pramuka No. 77 Bekasi;--7. PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI cq BADAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI,
berkedudukan di Jln. Khairil Anwar No. 25 Bekasi,
sebagai
Para
Turut
Terbanding
semula Turut Tergugat I dan II ;--------------------
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor 192/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;-----------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt/G/2014/PN.Bks tanggal 23 Oktober 2014 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;-----
TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt.G/2014/ PN.Bks tanggal 23 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------DALAM KONPENSI :-----------------------------------------------------------------------------TENTANG EKSEPSI: ----------------------------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi Tergugat I,III, Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat I;-----------------------------------------------------------------------------------
TENTANG POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------• Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;---------------------• Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhum ANYING bin GIDANG;--------------------• Menyatakan menurut hukum catatan Buku Letter C Desa Jatisampurna (sekarang Jatiraden) Nomor : 257/542 atas nama ANYING bin GIDANG terhadap obyek tanah sengketa in casu yang menyatakan telah dijual kepada pemerintahan desa adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.;--------------------------------------------------------------------------------------Halaman 3 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
• Menyatakan menurut hukum, obyek tanah sengketa in casu adalah harta peninggalan almarhum ANYING bin GIDANG yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli waris / ahli waris pengganti yang sah dari almarhum ANYING bin GIDANG; ----------------------------------------------------• Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;-------------------------------------------------------------------------• Menghukum Tergugat I,II,III secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas Obyek Tanah Sengketa sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) x 3.290 m2 = Rp. 2.632.000.000,- ( dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah ) kepada Para Penggugat atau apabila ganti rugi tersebut tidak dibayar, Tergugat I,II,III dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa seluas 3.290 m 2 yang terletak di Kampung Kranggan
Kulon
RT.005/RW.09
Kelurahan
Jatiraden,
Kecamatan
Jatisampurna, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :-----------Sebelah Utara
: Tanah milik PT.Nuansa Alam Baru (dahulu pecahannya);----------------------------------------------
Sebelah Timur
: Jalan Lingkungan;----------------------------------------
Sebelah Selatan
: Tanah milik PT.Nuansa Alam Baru (dahulu pecahannya);----------------------------------------------
Sebelah Barat
: Tanah milik
PT.Nuansa Alam Baru (dahulu
pecahannya ) ;-------------------------------------------Kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun.--------------------------------------------------------------------------------------•
Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini .---------------------------------------------------------------------------------
•
Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.----------------------------
DALAM REKONPENSI:-------------------------------------------------------------------------•
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat V Konpensi untuk seluruhnya.----------------------------------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-------------------------------------------------•
Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.361.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Bks jo No.73/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal Halaman 4 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
5 November 2014, Kuasa Tergugat I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 23 Oktober 2014;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
berdasarkan
Risalah / Relaas
Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor: 72/Pdt.G/2014/PN.Bks jo Nomor: 73/Bdg/2014 /PN.Bks
yang
ditanda
tangani
masing-masing
oleh
Jurusita-pengganti
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Bekasi, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat I/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Desember 2014, tanggal 4 Desember 2014 dan tanggal 8 Desember 2014;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Februari 2015, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2015, tanggal 18 Februari 2015, tanggal 20 Februari 2015, tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 72/Pdt.G/2014/PN.Bks jo Nomor: 73/Bdg/2014/ PN.Bks
yang
ditanda
tangani
masing-masing
oleh
Jurusita-pengganti
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Bekasi, kedua belah pihak
yang
berperkara
telah
diberikan
kesempatan
untuk
mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sebelum berkas tersebut
dikirimkan
ke Pengadilan
Tinggi
Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; ---------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa karena pada saat
putusan Pengadilan Negeri
Bekasi No.72/Pdt.G/2014/PN.Bks dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2014 Kuasa Tergugat I hadir dipersidangan,
dan kemudian
pada tanggal 5
November 2014 permohonan bandingnya diajukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan
Halaman 5 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
Madura,
sehingga
karenanya
pengajuan
permohonan
banding
dari
Tergugat I tersebut secara formal dapat diterima; ----------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 72/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 23 Oktober 2014 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-------------------------1. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiverd) karena tidak memberikan pertimbangan tentang asal usul obyek sengketa sehingga menjadi asset Kota Bekasi. Setelah terbentuknya Kota Bekasi berdasarkan UU No.9 Tahun 1996, obyek sengketa adalah merupakan salah satu asset yang diserah terimakan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kotamadya Bekasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No.028/BA.106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998, dimana obyek sengketa yang berasal pembelian dari Anjing bin Gidang sesuai dengan buku C desa Kranggan Kulon No.257/542 atas nama Anjing bin Gidang tercatat sebagai SDN Kranggan Kulon I dan Kranggan Kulon II masing-masing seluas 2.000 m2 dan 1.600 m2, yang kemudian dilebur menjadi SDN Jatisampurna; --------------------------------------2. Bahwa karena penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa berlandaskan iktikad baik dan sudah berlangsung selama 30 tahun, maka tuntutan para Penggugat atas obyek sengketa tersebut patut ditolak dengan alasan sudah kedaluwarsa. Apalagi sebelum mensertifikatkan tanah obyek sengketa tersebut Tergugat I sudah meminta pendapat hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuatan sertifikat
dapat
dilanjutkan
kecuali
ada
putusan
Pengadilan
yang
menyatakan pihak lain yang berhak atas tanah itu, maka sertifikat dapat dibatalkan;--------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena bersifat subyektif dan hanya asumsi harga pasar dan tidak dibuat berdasarkan perhitungan kantor jasa penilai (apraissal);-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 6 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
1. Bahwa tidak dipertimbangkannya surat bukti T.I-III.1 berupa Berita Acara Serah Terima aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi tidaklah menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiverd), sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak wajib mempertimbangkan seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, apalagi yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah penguasaan Tergugat I/Pembanding atas tanah obyek sengketa yang menurut dalil para Penggugat/Terbanding adalah miliknya yang berasal dari peninggalan almarhum Anying bin Gidang. Justru sebenarnya dari surat bukti T.I-III.1 dihubungkan dengan surat bukti T.I-III.2 berupa photocopy girik C No.257/542 dan surat bukti T.I-III.3 s/d T.I-III.5 berupa photocopy undangan pembahasan kompensasi tanah SDN 3 Jatisampurna telah tersirat adanya pengakuan
dari
Tergugat
I/Pembanding
maupun
Tergugat
III/Turut
Terbanding terhadap dalil gugatan para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa yang sekarang digunakan untuk SDN III Jatisampurna itu adalah milik dari almarhum Anying bin Gidang, dimana ganti rugi/kompensasi atas penguasaan tanah obyek sengketa itu belum diselesaikan oleh Tergugat I/Pembanding;-----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa gugatan atau tuntutan hak atas tanah warisan menurut hukum adat tidak tunduk dan tidak mengenal adanya lembaga daluwarsa, sehingga sampai kapanpun gugatan atau tuntutan hak tersebut dapat diajukan sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan akan haknya. Mengenai pendapat hukum yang dibuat Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi yang oleh Tergugat I/Pembanding dianggap dan dijadikan sebagai dasar untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah merupakan pandangan yang tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sebab sekalipun Kepala Kejaksaan Negeri adalah aparat penegak hukum, akan tetapi yang bersangkutan bukanlah pejabat atau lembaga yang berhak atau berwenang memberikan pendapat hukum terhadap masalah yang masuk dalam wilayah hukum keperdataan, sehingga pendapat hukum semacam itu sekalipun dibuat oleh pejabat dibidang hukum, akan tetapi karena yang bersangkutan tidak berwenang dan tidak mempunyai hak untuk itu dapatlah dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan hak (misbruik van recht) dan karenanya pendapat hukum semacam itu tidak mengikat terhadap siapapun juga dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan suatu
Halaman 7 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
perbuatan hukum tertentu (in casu mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I/Pembanding) ; ----------------------------------------------------3. Bahwa mengenai besarnya nilai ganti rugi tanah obyek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditentukan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) maupun asumsi harga pasar tanpa melalui Kantor Jasa Penilai (appraisal) dipandang cukup beralasan dan masih dapat dibenarkan, sebab persengketaan antara kedua pihak ini berpokok pangkal pada tuntutan hak atas tanah obyek sengketa yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I/Pembanding dan bukan atau tidak sama dengan sengketa dalam masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang mewajibkan besarnya nilai ganti rugi tanah yang dibebaskan ditentukan oleh lembaga penaksir/penilai (appraisal);---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka keberatan yang disampaikan oleh Tergugat I/Pembanding dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama Bekasi
berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor:72/Pdt.G/2014/PN.Bks
tanggal
23
Oktober
2014
serta
memperhatikan keberatan dalam memori banding maupun tanggapannya sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat
dan
benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 23 Oktober 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat
Pertama
harus dikuatkan, maka para Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;--
Halaman 8 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
Mengingat, selain pada
Bab III Bagian I
Undang-Undang
No.20
Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;--------------------------
MENGADILI : 1.
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I;---
2.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 72/Pdt.G/2014/ PN.Bks tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;---
3.
Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan pada hari: Senin tanggal 22 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,S.H.MHum.
sebagai Hakim Ketua, Willem Djari,S.H. dan Syamsul
Ali,S.H.,M.H., putusan tersebut pada hari: Kamis tanggal 25 Juni 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ny.Saleha selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;------------------------------------------
Hakim-hakim anggota, ttd
Willem Djari,S.H.
Hakim Ketua, ttd
Edi Widodo, S.H., MHum.
ttd
Syamsul Ali, S.H. M.H.
Panitera Pengganti, ttd Ny. Saleha.
Halaman 9 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
Perincian biaya perkara : -
Biaya materai …………………….…………… Rp.
6.000,00
-
Biaya redaksi …………………………………. Rp.
5.000,00
-
Biaya pemberkasan…………….…………….. Rp. 139.000,00 Jumlah …………………………………….…... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)
Halaman 10 dari 10 halaman dari Putusan Nomor 192Pdt/2015/PT.BDG
