P U T U S A N Nomor 14/Pdt/2015/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ---------------------------------JONATHAN PARNO, umur 49 tahun, bertempat tinggal di Jalan Rawa
Jati
Krukut,
No.67
RT.001-RW.04
Kecamatan
Limo,
Kelurahan
Kota
Depok,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Depok pada
tanggal 15
Oktober 2014 diwakili oleh kuasanya bernama WENCESLAUS LA RANGKA, SH., ABIMANYU SM SOEHARTO,SH.MH., ALFA NAN ULI,SH. dan SURYA DARUMAS ANDRI HARIZA,SH., masingmasing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Advokat
“Sunarsih
La
Rangka
&
Associates” yang beralamat di Jalan Nangka Timur No.G 7, Blok A, Cinere Estate, Cinere, Kota Depok, sebagai Pembanding, semula Tergugat ; --
l a w a n: S U T I N I, umur 44 tahun, bertempat tinggal di Jalan Rawa Jati No.67 RT.001-RW.04 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 April 2014 telah diwakili oleh kuasanya bernama
HERMAN DIONNE,SH,SE,S.Sos,MM.,
Halaman 1 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
M.Si., JUNNAHBAR A. BAKAR,SH., JUSPER SIHOMBING,SH. NASUTION,SH.,
dan
LISA
ARSIANTY
masing-masing
Advokat
&
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Herman Dionne & Rekan” yang berkantor di Grand Depok City (GDC) Jl.Boulevard Raya Kota Kembang, Cluster Alamanda II, Blok E.1 No.25, Kota Depok sebagai Terbanding, semula Penggugat ; -----------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi
Januari 2015 No.14/PEN/PDT/2015/PT.BDG
Bandung
tanggal 15
tentang penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; ------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ---------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SUTINI) dan Tergugat (YONATHAN PARNO) yang dilangsungkan di kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 Nopember 1993, sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta
Perkawinan
Nomor
329/JS/1993.
Putus
karena
Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; --------------------------------3. Memerintahkan kepada Panitera PEngadilan Negeri Depok dan/atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil
Halaman 2 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
Jakarta Selatan dan kantor Catatan Sipil Kota Depok, serta memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ; -------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, Kuasa Tergugat
telah
mengajukan
permintaan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan Negeri Depok Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, pengajuan banding dari Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
untuk
melengkapi
permohonan
bandingnya,
Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 November 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terbanding
pada tanggal 27 November
2014 ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)
No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang ditanda tangani oleh
Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Depok, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; ------------------------------------
Halaman 3 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,
bahwa
karena
putusan
Pengadilan
Negeri
Depok
No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh kuasa dari kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian permohonan banding dari Tergugat diajukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Oktober 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui
juncto
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Depok No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 dibatalkan karena alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah tidak beralasan sama sekali, sebab berdasarkan keterangan para saksi maupun surat-surat bukti, dipersidangan tidak dapat
dibuktikan
Penggugat
adanya
dengan
percekcokan
Tergugat
terus
menerus
antara
sebagaimana
dimaksud
dalam
ketentuan pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; ------------------------------------------------------------------------2. Bahwa selama ini didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, akan tetapi yang terjadi adalah pemaksaan kehendak agar Tergugat mengikuti
Penggugat
menjadi
anggota
jemaat
Gereja
Kristen
Indonesia Kunci Daud dimana Penggugat sudah menjadi anggotanya sejak tahun 2010 ; -----------------------------------------------------------------3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 23 alinea kedua) yang menarik kesimpulan bahwa terpisahnya tempat
Halaman 4 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
tinggal Tergugat dengan Penggugat selama beberapa bulan maupun perginya Penggugat ke Manado tanpa ijin/sepengetahuan Tergugat sebagai hal-hal yang dapat membuktikan terjadinya percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan kesimpulan yang keliru, sebab latar belakang terjadinya kedua hal tersebut bukanlah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak saling mencintai, akan tetapi sematamata karena Penggugat mengikuti ajaran dari Gereja yang dianutnya ; 4. Bahwa dari surat-surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (khususnya surat bukti T.7) masih dapat terlihat rasa cinta seorang isteri (in casu Penggugat) kepada suaminya (in casu Tergugat), demikian pula terlihat dari tekad dan kemauan Penggugat yang didukung oleh keluarga Tergugat untuk memulihkan keadaan rumah tangganya,
maka
putusan
Pengadilan
Tingkat
Pertama
yang
menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah merupakan putusan yang keliru dan tidak beralasan sama sekali ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 serta memperhatikan memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya,
sehingga untuk
memutus perkara ini ditingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut dibawah ini ; ----Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi Penggugat yang merupakan kakak dan adik kandung dari Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan, akan tetapi keterangan tersebut justru bertentangan dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang tidak lain adalah ayah dan adik kandung Penggugat yang tinggal dalam satu rumah dengan saksi-saksi Penggugat, dimana kedua saksi Tergugat itu menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-
Halaman 5 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
baik saja dan tidak terjadi percekcokkan yang terus menerus sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat. Dari surat bukti Penggugat tertanda P.3 sampai dengan P.6 dan keterangan kedua saksi Penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan keempat orang saksi Tergugat maupun surat-surat bukti Tergugat tertanda T.3 sampai dengan T.11, maka dipersidangan dapat dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Penggugat (Sutini) dan Tergugat (Yonathan Parno) adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinannya di GPDI “Alfa Omega” Cinere pada tanggal 14 Februari 1993 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada 15 November 1993 ; ---------
-
Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Adhi Kristian, lahir Jakarta pada tanggal 16 Maret 1994 dan Grace Agustin, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1998 ; ---------------------------------------
-
Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2010, setelah Penggugat keluar dari jemaat GPDI tempatnya beribadah dan pindah menjadi Pasukan Anak Kerajaan pada Jemaat Kristen Indonesia Kunci Daud, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara berangsur-angsur berubah menjadi kurang harmonis yang disebabkan karena
Penggugat
berusaha
mempengaruhi
dan
memaksakan
kehendaknya agar Tergugat dan kedua anaknya ikut masuk menjadi anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia Kunci Daud ; ---------------------
Karena Tergugat berpendapat bahwa ajaran Gereja Kristen Indonesia Kunci Daud tidak sesuai dengan keyakinannya, maka Tergugat tidak mau pindah mengikuti Penggugat masuk sebagai anggota Pasukan Anak Kerajaan Jemaat Gereja Kristen Kunci Daud, sehingga hal itu menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin buruk dan akhirnya sejak beberapa bulan terakhir mereka tinggal terpisah rumah, namun Tergugat sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya masih tetap memberikan perhatian penuh terhadap keluarganya ; ----------------------
-
Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, akan tetapi karena antara mereka sebenarnya masih saling mencintai, maka
Halaman 6 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
Tergugat tetap bertekad dan sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan/memulihkan kehidupan rumah tangganya agar kembali seperti semula ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga dan perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh ulah Penggugat yang masuk menjadi anggota Pasukan Anak Kerajaan Gereja Kristen Indonesia Kunci Daud dan memaksakan kehendak agar Penggugat juga mengikutinya, padahal sebagaimana terlihat dengan jelas dalam surat bukti T-3, pernyataan atau janji yang harus diucapkan oleh seseorang untuk masuk menjadi anggota Pasukan Anak Kerajaan Gereja Kristen Indonesia Kunci Daud adalah tidak lazim terjadi dalam kehidupan beragama dan tidak layak untuk diikuti dalam pergaulan masyarakat Indonesia yang penuh dengan toleransi, sehingga dengan demikian Penggugat sebagai penyebab dari ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga dan terjadinya percekcokan tidak dapat atau tidak layak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain itu juga karena didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi antara lain karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi percekcokan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dapatlah dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan apakah suatu percekcokkan atau pertengkaran itu dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila hal itu dilakukan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga pertengkaran yang bersifat insidentil yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga yang dilatar belakangi alasan yang tidak bersifat mendasar, dimana antara suami dan isteri masih saling mencintai dan salah satu pihak atau kedua-duanya masih mempunyai kemauan dan tekad untuk memulihkan kerukunan hidup rumah tangga mereka adalah tidak layak untuk dijadikan dasar untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian ; --------------------------------------------------
Halaman 7 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka gugatan Penggugat dipandang tidak beralasan sehingga karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok No.64/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah nanti ; -------------------------------------Menimbang, bahwa karena
gugatan Penggugat ditolak seluruhnya,
maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; ---------Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; ---------------------------------M E N G A D I L I : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 64/Pdt.G/ 2014/PN.Dpk tanggal 7 Oktober 2014 yang dimohonkan banding, dan MENGADILI SENDIRI :
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ------------------------------------2. Menghukum Terbanding semula Penggugat perkara
untuk membayar biaya
dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama
sebanyak Rp.351.000,-- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan EDI WIDODO, SH. MHum.
sebagai Hakim Ketua, SUKARMAN
SITEPU, SH. MHum. dan DR.H. WAHIDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.
Halaman 8 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari JUMAT, tanggal 30 JANUARI 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera-pengganti tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ; ---------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd
ttd
SUKARMAN SITEPU, SH. MHum.
EDI WIDODO, SH. MHum.
ttd
DR.H. WAHIDIN, SH. MH.
Panitera-pengganti;
ttd YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………….. Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ………… …. Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ……………. … Rp. 139.000,Jumlah …………..……………………… Rp. 150.000,-
Halaman 9 dari 9 Putusan No.14/Pdt/2015/PT.Bdg.
