PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :95/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : - EDI NUGROHO, Wiraswasta, beralamat Gg Flamboyan CTX Karangasem Rt 07/02 Caturtunggal, Depok Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIYANTO,SH,C.N,M .H, RENDY DASTIAN ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum ARIYANTO & REKAN, beralamat di Jalan Kaliurang Km. 5,8 Gg. Pandega Marta A3 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015 Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; MELAWAN 1. MUKHAMAD MISBAKHUN, Wiraswasta beralamat di Jalan Kemang Anyelir 1/AA 53 Rt 02 / 035 Bojong Rawalumbu, Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT; 2. PT. BANK MUTIARA ,Tbk, beralamat di Gedung Internasional Financial Center (ISC) Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23 Jakarta,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 23Februari2017,

Nomor.95/PEN/PDT/2017/PT.BDG

Jawa Barat tanggal tentang

Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Bks, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan No.95/PDT/2017/PT.BDG.

tanggal

14

Juli

2014

dan

telah

didaftarkan

pada

Register

No.

305/Pdt.G/2014/PN.Bks telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 01 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang mana Penggugat selaku Kreditur memberikan hutang kepada Tergugat selaku Debitur sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); 2. Bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut terdapat ketentuan tentang pengembalian hutang dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- ( delapan milyar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian ditanda tangani yaitu sejak tanggal 01 November 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 01 Mei 2014; 3. Bahwa atas jangka waktu tersebut, sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 01 Mei 2014, Tergugat belum memenuhi kewajiban kepada Penggugat, yang mana Penggugat berinisiatif untuk memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 06 Mei 2014, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan, pada akhirnya Penggugat memperingatkan Tergugat untuk segera melakukan pengembalian hutang secara tertulis pada tanggal 08 Mei 2014 akan tetapi sampai dengan gugatan ini disampaikan tidak terdapat itikad baik dari Tergugat untuk meakukan pengembalian hutang kepada Penggugat; 4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan " Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" , yang mana Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan yaitu perjanjian hutang piutang untuk memberikan sesuatu berupa uang sèbesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah); 5. Bahwa atas hat tersebut berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata disebutkan" Siberutang adalah lalai, apabila Ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu tetah dinyatakan Ialai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap fatal dengan Iewatnya waktu yang dicantumkan " yang mana atas

ketentuan

tersebut,

Tergugat

telah

Ialai

melaksanakan

prestasi/kewajibannya untuk membayar utang, maka sudah sepantasnya


Tergugat

dinyatakan

Wanprestasi

yaitu

dengan

tidak

menyerahkan/membayarkan utang nya kepada Penggugat; 6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabiIa si berutang tidak memenuhi kewajibanya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya rugi dan bunga ", oleh karenanya sudah sepantasnya Tergugat dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran utang berupa bunga sebesar 2,5 % (dua koma Jima persen) dari utang setiap bulannya, dan terhitung sejak utang telah jatuh tempo. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, disebutkan " Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi

tanggungan

untuk

segala

perikatan

perseorangan"

,

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat adalah merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. Selalang Prima Internasional yang memiliki asset berupa sebidang tanah Sertifikat HGB ( Hak Guna Bngunan) Nomor: 775 seluas 871 m2 atas nama PT. Golden Tigris Indonesia yang terletak di Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan; 8. Bahwa atas hal tesebut, guna menjamin Tergugat untuk melaksanakan pengembalian

hutang

kepada

Penggugat

sebesar

Rp.

8.000.000.000,(delapan milyar rupiah), maka dengan ini mengajukan Sita Umum terhadap harta bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 775 seluas 871 m2 atas nama PT. Golden Tigris Indonesia yang terletak di Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan; 9. Bahwa atas hal tersebut, ternyata terhadap sebidang tanah Sertifikat HGB ( Hak Guna Bangunan) Nomor : 775 seluas 871 m2 atas nama PT. Golden Tigris Indonesia yang terletak di Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, yang dimohonkan penyitaan telah diletakkan hak tanggungan dengan nomor 4980/2009 atas nama PT. BANK MUTIARA sebagai Turut Tergugat;


10. Bahwa apabila Tergugat terlambat membayar utang beserta bunganya, maka Tergugat wajib dibebani denda (dwangsom) sebesar 1/1000 (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan sebelum putusan ditetapkan; 11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ( uit voor baar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat; Berdasarkan daril-dalil tersebut maka kami memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut: PRIMAIR 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kelalaiannya membayar hutang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) kepada Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian hutang sebesar Rp. 8.000.000.000- (delapan miiyar rupiah) kepada Penggugat utang ditambah berupa bunga sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen) dari utang setiap bulannya dan terhitung sejak utang telah jatuh tempo; 4. Menyatakan sebidang tanah Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor: 775 seluas 871 m2 atas nama PT. Golden Tigris Indonesia yang terletak di Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Madya Jakarta Selatan adalah harta bergerak milik Tergugat; 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Umum terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat HGB dengan Nomor: 775 seluas 871 m2 yang telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Nomor : 4980 I 2009, tanggal 28 Desember 2009 atas nama PT, Bank Mutiara Tbk. 6. Menghukum

kepada

Tergugat

untuk

membayar

uang

denda

(dwangsoom) kepada Penggugat sebesar 1/1000 (satu permit) untuk setiap hari keterlambatan sebelum putusan ini ditetapkan;


7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta ( Uit voor baar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, 8. Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 17 Februari 2015 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat secara tegas menerima sebagian dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada surat gugatannya tertanggal 13

Juli

2014

terkecuali

yang

secara

tegas

dinyatakan

ditolak

kebenarannya; 2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang pihutang dibawah tangan pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 01 Mei 2014 yang mana sampai dengan jatuh tempo, Tergugat belum bisa memenuhi kewajiban kepada Penggugat; 3. Bahwa benar Tergugat merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) pada PT. Setalang Prima

Internasional,

Bahwa

PT.

Selalang

Prima

Internasional

berdasarkan pernyataan keputusan rapat PT.Golden Tigris Indonesia No. 26 tertanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH.MLI.MKn telah menyetujui penjualan seluruh saham milik PT. Golden Tigris kepada PT. Selalang Prima Indonesia, oleh karenanya atas pembelian saham tersebut, asset berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 775 seluas 871 m2 atas nama PT, Golden Tigris Indonesia secara mutadis mutandis menjadi milik PT. Selalang Prima Indonesia;


4. Bahwa atas tanah tersebut, telah dilakukan lelang oleh KPKNL IV dengan Pemohon telang PT. Bank Mutiara Tbk pada tanggal 30 September 2014 yang mana terhadap penjualan asset tersebut Tergugat belum menerima pembagian yang jelas dari PT. Bank Mutiara Tbk Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka mohon yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut: PRIMER 1. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang dibawah tangan pada tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 8.000.00.000,- (delapan milyar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 01 Mei 2014 adalah sah menurut hukum; 2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 775 seluas 871 m2 atas nama PT. Golden Tigris Indonesia adalah sah milik Tergugat; 3. Menghukum PT.Bank Mutiara Tbk untuk melakukan pembagian atas penjualan asset berupa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.775 seluas 871 m2 atas nama PT. Golden Tigris Indonesia; SUBSIDER Apabita Majetis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 25 Februari 2015 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Bahwa setelah mempelajari materi dari gugatan yang diajukan oleh Edi Nugroho selaku Penggugat terhadap Mukhamad Misbakhun selaku Tergugat tersebut, Turut Tergugat memperoleh adanya fakta hukum mengenai adanya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; 2. Bahwa permasalahan hukum dimaksud adalah sesuai posita gugatan dan Penggugat yang telah tegas menguraikan dan menjelaskan


mengenai adanya hubungan hukum berupa hutang dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) namun sesuai perjanjian Hutang piutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat diketahui Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya pada tanggal I Mei 2014; 3. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas menurut Turut Tergugat tidak diketemukan adanya permasalahan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat maupun Tergugat terkait penjanjian Hutang Piutang, oleh karena itu, sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Turut Tergugat tidak terlibat dalam permasalahan

hukum

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

dan

mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 04 Maret 2015, kemudian Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 11 Maret 2015 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik. Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 21Oktober 2015nomor

305/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kelalaiannya membayar hutang sejumlah Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) kepada Penggugat. 3. Menghukum

Tergugat

untuk

membayar

hutangnya

sejumlah

Rp.

8.000.000.000,- ( delapan milyar rupiah) kepada Penggugat.


4. Menghukum Tergugat untuk rnembayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:305/Pdt.G/2014/PN.Bks Jo nomor 66/Bdg/2015/PN.Bks. yang dibuat oleh BEBET UBAEDAH AFFANDI, S.H.. M.H.Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 November2015Pembanding semula Penggugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasitanggal 21 Oktober 2015 Nomor

305/Pdt.G/2014/PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam

peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal,17 Desember 2015 dan tanggal,

27

November 2015 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri

Jakarta

Selatanyang

menyatakan

bahwa

telah

memberitahukan secara sah dan seksamamasing-masing kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal, 06 Februari 2017; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21Oktober 2015, yang dimohonkan banding pada tanggal 4 November 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan No.95/PDT/2017/PT.BDG.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, Pembanding

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

semula Penggugattersebut diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang,

bahwa

Pembanding

semulaPengugatsampai

dengan

perkara a quo akan diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Oktober 2015 nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Bks,ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

305/Pdt.G/2014/PN.Bks,

Negeri

Bekasi

yang

tanggal21Oktober

dimohonkan

banding

2015,

Nomor

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan;


Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Oktober 2015, Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Bks, dikuatkan dan TerbandingsemulaTergugattetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, TerbandingsemulaTergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I:

-

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 21Oktober 2015nomor 305/Pdt.G/2014/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 2 Mei2017 oleh Kami A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, S.H.,M.H. dan AMRIL, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23Februari

2017 Nomor

95/PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : Kamistanggal 4 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh

BAMBANG

S.H.,M.H...

SUGIANTO,

para Hakim Anggota, serta dibantu oleh selaku

Panitera

Pengganti

pada


Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU, S.H.,M.H..

A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.

Ttd AMRIL, S.H.,.M.Hum. Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents