PUTUSAN NOMOR 74/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------------------------------------------------------KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER, dalam hal ini diwakili oleh Irna Septelina, SH. MH dan Dian Lestari, SH.MH., keduanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumber, alamat Jalan Sunan Drajat No. 6 Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2014 ; ----------------------------------------- PEMBANDING, semula PENGGUGAT --------------------L a w a n: TASRIP ABU BAKAR bin CARMID NURKAMAN, alamat di Desa Sibubut Rt. 02 / Rw. 01 Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon ; ---------------------- TERBANDING semula TERGUGAT ; ------------------Pengadilan Tinggi tersebut;-----------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara
maupun surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara ini, sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri
Sumber
tanggal
18
Desember
2014
Nomor
39/Pdt.G/2014/PN.SBR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------
Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek ; ---
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (limaratus limapuluh satu ribu rupiah ) ; ------------------------------Mengingat akan Akta / Surat Permohonan Pernyataan Banding
No. 39/Pdt.G/2014/PN.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
penggugat dengan diwakili dan dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding / semula tergugat pada tanggal 31 Desember 2014 ; ------Memperhatikan memori banding tertanggal 6 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada terbanding / semula tergugat pada tanggal 8 Januari 2015, terhadap memori banding mana oleh terbanding / semula tergugat tidak diajukan kontra memori banding ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masingmasing tertanggal 8 Januari 2015 ; -----------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan verstek pada tanggal 18 Desember 2014 dan baru diberitahukan kepada tergugat pada tanggal 31 Desember 2014, serta dihadiri oleh penggugat, dan penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2014, dengan demikian permohonan banding dari penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh pembanding / semula penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah : 1. bahwa pembanding tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum
Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan keperdataan dalam perkara tindak pidana korupsi
mempunyai
karakteristik tertentu, antara lain baru dapat dilakukan setelah upaya dan proses penyelesaian secara pidana tidak memungkinkan lagi, seperti : tidak ditemukannya unsur dan tidak cukup bukti saat penyidikan, tersangka
meninggal
dunia
saat
penyidikan
atau
saat
proses
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
pemeriksaan di persidangan atau terdakwa diputus bebas (pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 33 dan 34, pasal 32 ayat 2 UU No. 31 tahun 1999), serta terdapat harta benda yang diduga hasil korupsi yang belum disita / dirampas untuk Negara setelah putusannya berkekuatan hukum tetap (pasal 38 C UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001). Karenanya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti dalam perkara Tipikor tidak dapat diajukan gugatan perdata karena alasan dan dasar hukumnya memang berbeda ; -------------------------------2. bahwa terlebih lagi menurut Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 18 ayat 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999, secara limitatif mengatur tata cara yang dapat ditempuh pihak Kejaksaan / Penggugat manakala terpidana tidak mau atau tidak mampu atau tidak ada kesanggupan untuk membayar uang pengganti
(Rp 391.371.373) yang dijatuhkan
kepadanya, yaitu dengan menyita dan merampas harta kekayaan terpidana untuk dijual lelang yang hasilnya untuk membayar uang pengganti. Pada dasarnya, uang pengganti bukanlah hutang terdakwa / terpidana kepada Negara, tidak ada hubungan keperdataan antara terdakwa / terpidana kepada Negara, sehingga tidak diperlukan upaya gugatan perdata oleh Negara kepada terpidana ; ------------------------------3. bahwa pembanding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat, sebab gugatan penggugat / pembanding mendasarkan pada Undang--Undang No. 3 tahun 1971 sesuai dengan tempus delicti yaitu terjadi bulan Mei 1999, sedangkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999. Sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal
15 Oktober 2003 No. 160/Pid.B/2003/PN.Sbr
salah satu
amarnya menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 391.371.373,- tanpa adanya hukuman pengganti manakala terpidana tidak mampu membayar uang pengganti,
sehingga tepatlah apabila
Kejaksaan menempuh upaya gugatan perdata untuk pembayaran uang pengganti tersebut ; --------------------------------------------------------------------4. bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa eksekusi (pembayaran uang pengganti) dalam perkara tindak pidana korupsi tidak memerlukan gugatan perdata tersendiri, dengan alasan bahwa pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan dan apabila eksekusi uang pengganti Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
diajukan
melalui
gugatan
tersendiri
akan
bertentangan
dengan
pelaksanaan pemidanaan, adalah pendapat yang keliru. Demikian juga pendapat Pengadilan Negeri bahwa uang pengganti bukanlah hutang terpidana, tidak ada hubungan keperdataan, dan tidak perlu Negara menggugat secara perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Adalah tidak tepat jika pidana uang pengganti dipandang sebagai putusan Hakim yang wajib serta merta dilaksanakan oleh Jaksa dengan menyita dan merampas harta kekayaan terpidana guna memenuhi pembayaran uang pengganti berdasar Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang mendasarkan pada undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah keliru, sebab gugatan ini didasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, berhubung tempus delicti nya terjadi bulan Mei 1999, sebelum UndangUndang No. 31 tahun 1999 berlaku ( 16 Agustus 1999), terlebih lagi dalam amar putusan No. 160/Pid.B/2003/PN.Sbr tanggal 15 Oktober 2003, tidak memuat hukuman pengganti apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti ; ----------------------------------------------------------Menimbang,
setelah
Pengadilan
Tinggi
mempelajari
dengan
seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan penggugat, berita acara sidang Pengadilan Negeri, bukti-bukti yang diajukan penggugat, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang intinya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maupun alasan-alasan yang dikemukakan penggugat / pembanding dalam memori bandinya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : 1.
bahwa
berdasarkan
160/Pid.B/2003/PN.Sbr
bukti
P1
tanggal
berupa 15
petikan
Oktober
2003
putusan yang
berkekuatan hukum tetap, telah ternyata bahwa tergugat ABUBAKAR bin CARMID NURKAMAN
No. telah
TASRIP
selaku terdakwa telah
dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut,
dan karenanya dijatuhi pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan serta menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 391.371.373 (tiga rarus Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------2.
bahwa
dasar
dakwaan
mempersalahkan
dan
dan
putusan
menghukum
Pengadilan
terdakwa
/
Negeri
tergugat
yang adalah
pelanggaran atas pasal 1 ayat (1) huruf a Jo pasal 28 Jo pasal 34 C Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Jo Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo pasal 43 A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke I Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; --------------------------------------3.
bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada tergugat / Tasrip Abubakar adalah terjadi pada bulan Mei 1999, saat mana UndangUndang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 belum berlaku, oleh karena Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tersebut baru diundangkan dan berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999 ; ---------------
4.
bahwa oleh karena saat perkara terdakwa / tergugat Tasrip Abubakar diajukan pada tahun 2003 dan disidangkan,
maka oleh karena
tempus delicti nya terjadi pada bulan Mei 1999, dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 1999 terjadi perubahan Undang—Undang, maka berlakulah azas hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan, bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa ; Bahwa oleh karena Undang-Undang yang lama (yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1971) lebih ringan dan lebih menguntungkan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ) maka semestinya kepada terdakwa (tergugat Tasrip Abubakar) hanya didakwakan dan diterapkan Undang-Undang No. 3 tahun 1971, tanpa menyertakan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ; -----------------------------------------------------------------------------5.
bahwa oleh karena itu dengan tidak bermaksud menilai putusan perkara No. 160/Pid.B/2003/PN.Sbr tanggal 15 Oktober 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bukan pula wewenang Pengadilan Tinggi dalam perkara perdata banding untuk menguji putusan pidana tersebut, yang menjadi permasalahan disini adalah tepatkah pertimbangan Pengadilan Negeri dalam perkara ini yang intinya Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat / Kejaksaan Negeri Sumber atas pemenuhan / pelaksanaan pembayaran uang pengganti oleh tergugat Tasrip Abubakar tidak dapat diterima, dengan alasan utama bahwa eksekusi pembayaran uang pengganti secara limitatif dan imperatif diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999, dimana ditentukan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak ada harta atau tidak mencukupi, maka sebagai penggantinya terdakwa di pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya ; ------------------------6.
bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apabila terpidana Tasrip Abubakar (tergugat) tidak memenuhi pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan padanya, Jaksa (penggugat) selaku eksekutor perkara pidananya tidak dapat serta merta menyita dan melelang harta kekayaan terpidana / tergugat Tasrip Abubakar, oleh karena ketentuan
tersebut
tidak
tercantum
dalam
amar
putusan
pidananya, lagipula ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang semestinya dikenakan dan diterapkan kepada terpidana / tergugat Tasrip Abubakar ; ---------------------------------------------------------------------7.
bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa Tasrip Abubakar bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan serta pembayaran uang pengganti sebanyak Rp. 391.371.373,-, maka sepanjang penghukuman pembayaran uang pengganti tersebut apabila
terpidana
melaksanakannya
/
tergugat
adalah
non
tidak
mau
eksekutabel
secara atau
sukarela
tidak
dapat
dilaksanakan karena tanpa disertai hukuman pengganti ; -------------------8.
bahwa sekalipun dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tidak memuat aturan dan ketentuan seperti tercantum dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999, semestinya Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
dalam hal Pengadilan / Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukumnya dengan pidana penjara dan bermaksud pula menjatuhkan pidana / hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, seperti ditentukan dalam pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3 tahun 1971, maka semestinya penghukuman pembayaran uang pengganti tersebut disertai alternatif seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 34 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tersebut, yaitu “apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa,
maka
berlakulah ketentuan-
ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda” ; -Untuk itulah semestinya Hakim berpedoman pada pasal 30 KUHP, yang antara lain menentukan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana denda, harus disertai dengan pengganti, yaitu jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan, kecuali ada pemberatan (perbarengan atau pengulangan / residivis) atau bagi seorang pejabat yang melakukan perbuatan pidana melanggar
suatu
kewajiban
khusus
dari
jabatannya,
atau
menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini, ibarat pepatah nasi sudah menjadi bubur, dimana dalam putusan perkara pidana korupsi tanggal 15 Oktober 2003 No. 160/Pid.B/2003/PN.Sbr, mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp. 391.371.373,-
tanpa
disertai
pengganti
atau
subsidair,
maka
guna
mengembalikan kerugian negara, Pengadilan Tinggi berpendapat dapat ditempuh melalui upaya gugatan perdata seperti dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tentang hal ini Pengadilan Tinggi ingin menyitir dari pendapat Mahkamah Agung melalui putusannya, yaitu apabila uang pengganti tidak dibayar, hal itu tetap merupakan hutang yang harus ditanggung oleh terpidana yang sewaktu-waktu dapat ditagih oleh Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
Negara baik langsung dengan cara menjual lelang barang-barang milik terpidana yang masih tersisa maupun melalui gugatan perdata termasuk terhadap ahli warisnya (putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Februari 1989 No. 2457 K/Pid/1988) ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian juga kiranya masih dapat dipedomani makna dari SEMA No. 4 tahun 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 tahun 1971) yang salah satunya menyebutkan apabila jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya, apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan. Dengan tambahan, apabila akan disita dan dilelang harta milik terpidana guna memenuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, tidak diperbolehkan terhadap barangbarang
yang
dipergunakan
sebagai
penyangga
terpidana
beserta
keluarganya mencari nafkah sehari-hari dan tidak menyita harta pihak ketiga. Ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung, bahwa
pada hakekatnya
pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dibayar / dilunasi oleh terpidana kepada Negara. Hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui Gugatan Perdata di Pengadilan , yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi. (fatwa Mahkamah Agung sehubungan Surat Jaksa Agung tanggal 19 Nopember 1987 No. R-175/A-6/II/1987 perihal fatwa mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti) ; ----------------------------------Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
Pengadilan
Tinggi
berpendapat, bahwa oleh karena dalam amar putusan perkara pidana No. 160/Pid.B/2003/PN.Sbr yang antara lain memuat penghukuman pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp. 391.371.373,- dan ternyata pula tanpa disertai pidana pengganti (subsidair) manakala uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka guna pelaksanaan pembayaran uang pengganti tersebut adalah tepat apabila Kejaksaan selaku eksekutor (Jaksa Pengacara Negara) mengajukan gugatan perdata ini kepada terpidana / tergugat Tasrip Abubakar, bahkan bilamana perlu terhadap ahli warisnya kelak ; ----------------Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sumber yang memutuskan gugatan penggugat (Kejaksaan Negeri Sumber) Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
tidak dapat diterima haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ; -----Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, atau hanya dapat dikabulkan sebagian, ataukah dikabulkan sepanjang tuntutan subsidair (ex aequo et bono) ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa memang telah terbukti atas putusan perkara pidana tanggal 15 Oktober 2003 Nomor 160/Pid.B/2003/PN.Sbr, tergugat Tasrip Abubakar selaku terpidana telah melaksanakan / menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya angka 5, sedangkan amar yang menetapkan agar terdakwa (tergugat) membayar uang pengganti sebesar Rp. 391.371.373,- kepada Negara, belum dilaksanakan atau belum dipenuhi oleh terpidana Tasrip Abubakar (tergugat) sekalipun beberapa kali pihak penggugat / Kejaksaan Negeri Sumber telah melakukan negosiasi tentang pembayaran uang pengganti tersebut, dengan alasan bahwa terpidana / tergugat Tasrip Abubakar tidak dapat membayar karena sudah tidak mampu, sesuai dengan surat pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa setempat (desa Sibubut) ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yaitu bahwa hakikatnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dan harus dibayarkan kepada Negara adalah merupakan hutang kepada Negara, maka adanya surat pernyataan terpidana / tergugat tanggal 20 Pebruari 2014 tentang ketidak sanggupan untuk membayar uang pengganti itu, tidak serta merta meniadakan ataupun menghapuskan hutang tersebut dan pula tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut pemenuhan atau penagihan atas pembayaran uang pengganti tersebut yaitu manakala di kemudian hari pihak penggugat / Kejaksaan Negeri Sumber selaku eksekutor dan mewakili negara, mengetahui bahwa tergugat memiliki harta, termasuk ditagihkan kepada ahli warisnya, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan prosedur hukum acara perdata; ------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
Menimbang, bahwa sekalipun tergugat (terpidana Tasrip Abubakar) belum memenuhi kewajibannya atau belum melaksanakan isi putusan perkara pidana berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebanyak Rp. 391.371.373,-, hal itu tidak berarti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memang ada alasannya, yaitu saat ini terdakwa belum mampu secara ekonomis ; Bahwa karena itu petitum gugatan angka 3 tidak dapat dikabulkan ; ------------------------------------Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 yang meminta agar pengadilan memutuskan : “Menyatakan tergugat untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 391.371.373 (tigaratus sembilan puluh satu juta tigaratus tujuh puluh satu ribu tigaratus tujuh puluh tiga rupiah)” ; adalah tuntutan atau petitum gugatan yang tidak tepat, oleh karena apabila petitum tersebut serta merta dikabulkan, di belakang hari bisa timbul permasalahan oleh karena tuntutan petitum tersebut bersifat pernyataan / declaratoir sehingga akan non eksekutabel karena bukan berupa putusan yang berisi penghukuman (condemnatoir) ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan tuntutan mohon putusan yang
seadil-adilnya
(ex
aequo
et
bono),
Pengadilan
Tinggi
akan
mengabulkan gugatan penggugat, dengan menghukum tergugat Tasrip Abubakar untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebanyak Rp. 391.371.373,- ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 adalah berlebihan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ; -------------------Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 6 yang memohon agar dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun gugatan penggugat didasarkan atas adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 Oktober 2003 Nomor 160/Pid.B/2003/PN.Sbr), adalah tidak beralasan untuk dikabulkan, oleh karena berlebihan dan kontradiksi dengan dalil posita penggugat, yaitu bahwa saat ini tergugat tidak ada kesanggupan / tidak mampu untuk membayar uang pengganti tersebut, terlebih lagi menurut hukum Pengadilan Tinggi tidak dapat menjatuhkan putusan
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
serta merta, sebab putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) ; ------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena terbanding / tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; --------------------------------------------------------------------Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI : -----------------------------------------
Menerima
permohonan
banding
dari
pembanding
:
KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI SUMBER ; ------------------------------------------------
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Desember 2014 Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Sbr yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------- MENGADILI SENDIRI : -----------------------------------
Mengabulkan gugatan penggugat bagian subsidair dengan verstek ;
-
Menyatakan bahwa tergugat TASRIP ABUBAKAR bin CARMID NURKAMAN masih berkewajiban untuk membayar uang pengganti dan karenanya merupakan hutang yang harus dibayar kepada Negara sebanyak Rp. 391.371.373 (tigaratus sembilanpuluh satu juta tigaratus tujuhpuluh satu ribu tigaratus tujuhpuluh tiga rupiah) ; --
-
Menghukum tergugat untuk membayar kepada Negara berupa uang pengganti sebanyak Rp. 391.371.373 (tigaratus sembilanpuluh satu juta tigaratus tujuhpuluh satu ribu tigaratus tujuhpuluh tiga rupiah) ; ----
-
Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 551.000,(limaratus limapuluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; ------------------
Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari RABU tanggal 3 JUNI 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Moerino, SH., Wakil Ketua / Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, Karel Tuppu, SH., MH. dan H. Lexsy Mamonto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh H. Ade Usman, SH., MH. Panitera, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara. ---------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
KAREL TUPPU, SH., MH.
MOERINO, SH.
Ttd
H. LEXSY MAMONTO, SH., MH.
Panitera,
Ttd H. ADE USMAN, SH., MH.
Rincian biaya perkara : 1. Meterai................................. Rp.
6.000,-
2. Redaksi................................ Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan....................... Rp. 139.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT.BDG.
