PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.37/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1.Ny. FILLIA GUMULYA , pekerjaan Dokter,Tempat/tanggal lahir Bogor,15 Agustus 1954 ,Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Alamat Pandan Valley Blok B.1 No. 7 RT 001/009 Kelurahan Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, No KTP 3201125508540001 ; 2.Tn.SHANDY GUMULYA,Pekerjaan Pensiunan,Tempat/tanggal lahir Bogor, 25 April 1947, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Alamat Jalan Pamoyanan Sari No. 53 RT 002/001 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, No KTP 3271012504470001, Keduanya diwakili Kuasanya Sumarsono, SH, H, Hosen Aho, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Law Office SUMARSONO, SH & Partners Advocates and

Legal

Consultans

beralamat

di

Perumahan Bumi Anggrek Blok K No. 71 RT

02/07

Kecamatan

Kelurahan Tambun

Karang

Utara,

Satria

Kabupaten

Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.246/Sk-Khusus/II/2016 tertanggal 05 Oktober 2015, yang telah didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri Bogor Nomor. 345/SK/HK/2015/PN. Bgr tanggal 24 Februari 2016,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PARA PELAWAN ;

Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 1 dari 16 hal

Lawan : 1. DAVID ZACHARIAS NATHANAEL, beralamat di Apartemen Casablanca Tower I/906

Jalan

Casablanca

Kav.

12,

Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Heli Yusuf, SH, Ansar, SH, Fachria,

SH,

Wahida

Nawir,

SH,

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum HERWAH & ASSOCIATES, berkedudukan di Gedung Putera Lantai 7 jalan Gunung Sahari No. 39 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Bogor

No

:

tertanggal

11

376/SK/HK/2015/PN.

Bgr

November

2015

selanjutnya

sebagai

TERBANDING

;

I

disebut semula

TERLAWAN 1/ PENYITA ; 2. OLIVIA GUMULYA , beralamat di Jalan Jendral Sudirman No . 26 RT 007 RW 004 Kelurahan Sempur Kecamatan Kota

Bogor,

selanjutnya

disebut

TERBANDING II /TERLAWAN II /TERSITA Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Januari 2017,Nomor.37/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, Surat Perlawanan / Pembanding/Para Pelawan tertanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bogor Kelas I.B pada tanggal 15 Oktober 2015 dalam Register Nomor.148/Pdt.Plw/2015/PN.Bgr yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut :

Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 2 dari 16 hal

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010 TERLAWAN .1/ PENYITA mengajukan gugatan terhadap TERLAWAN.II/ TERSITA (Olivia Gumulya) di Pengadilan Negeri Bogor dengan register perkara No. 104/Pdt/G/2010/PN-BGR; 2. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara aquo oleh TERLAWAN .1/ PENYITA adalah rumah yang terletak di Jln. Jendral Sudirman No.26 Sempur Kota Bogor yang saat ini ditinggali oleh TERLAWAN.II/ TERSITA; 3. Bahwa TERLAWAN .1/ PENYITA

mengaku sebagai pemilik sah atas obyek

sengketa berdasarkan sertifikat hak milik No. 96/Sempur seluas 367 m2 surat ukur No.1435/1997 tanggal 20 Desember 1997 yang tertulis atas nama almarhum JHOSUA GEDION NATHANAEL; 4. Bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah keliru dalam memberikan putusan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh TERLAWAN .1/ PENYITA dalam perkara perdata 104/Pdt/G/2010/PN-BGR; 5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan menangani perkara 104/Pdt/G/2010/PN-BGR telah keliru mangabulkan permohonan Sita jaminan atas obyek sengketa berupa tanah dan rumah di Jln. Jendral Sudirman No.26 Sempur Bogor yang diakui sebagai milik TERLAWAN penyita padahal yang sebenarnya adalah tanah dan bangunan tersebut milik almarhum HARRY ARIADI GUMULYA yang telah lebih dulu meninggal dunia dibandingkan dengan orang tua TERLAWAN .1/ PENYITA almarhum JHOSUA GEDION NATHANAEL; 6. Bahwa bukti –bukti surat yang diajukan oleh TERLAWAN .1/ PENYITA dalam mengajukan

gugatan

jelas sangat bertentangan dengan keadaan yang

sebenarnya , sebab obyek sengketa berupa rumah di Jln jendral Sudirman No.26 adalah bukan milik orang tua TERLAWAN penyita melainkan milik almarhum Harry Ariadi Gumulya sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik No. 392 tahun 1979 . gambar situasi No.4/1979 luas 367 m2 yang dahulu dikenal dengan nama : Desa Pabaton Kec. Kota kaler (Bogor Utara)

Bogor yang terdaftar di kantor

Pertanahan dahulu kab Bogor pada tahun .1979 serta akta Jual beli No 89/12 BN/1970 tertanggal 3 Agustus 1970 dihadapan

Mohc Miftah

selaku asisten

Wedana Kepala Kecamatan Kota bogor Utara begitu pula dengan SPPT PBB masih tercatat atas nama Harry Gumulya (alm) sehingga alas hak yang dimiliki Oleh TERLAWAN .1/ PENYITA patut dipertanyakan; 7. Bahwa TERLAWAN .1/ PENYITA menyatakan bahwa HARRY ARIADI GUMULYA tidak terdaftar dalam Akta waris sebagaimana bukti surat pernyataan No.105 dari Notaris SOEKAIMI.SH adalah tidak benar , sebab sebelum terbitnya Akta Notaris almarhum HARRY ARIADI GUMULYA pada tahun 1978 telah mengurus tentang harta peninggalan dan ahli waris dikantor BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA PERWAKILAN BOGOR dandalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 3 dari 16 hal

orang tua TERLAWAN penyita menempati rumah tersebut bersama TERLAWAN .II/ TERSITAadalah dalil yang mengada-ada; 8. Bahwa para PELAWAN adalah adik kandung almarhum HARRY ARIADI GUMULYA yang mana disebut sebagai para ahli waris dari almarhum Harry Ariadi Gumulya dan dalam perkara ini para PELAWANtidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara TERLAWAN .1/ PENYITA dengan TERLAWAN .II/ TERSITA (salah satu adik dari Almarhum Harry Ariadi Gumulya) dalam perkara perdata No : 104/Pdt/G/2010/PN-BGR di Pengadilan Negeri Bogor; 9. Bahwa para PELAWAN juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai pihak TERGUGAT maupun sebagai Pihak turut TERGUGAT dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bogor yang tercatat dalam Register No. 104/Pdt/G/2010/PN-BGR pada tanggal 07 Oktober 2010;Bahwa para PELAWAN tidak pernah menolak pemberian hak waris dari almarhum Harry Ariadi Gumulya sebagaimana

KETERANGAN HAK WARIS yang diterbitkan dan dibuat oleh

Almarhum SOKAEIMI .SH selaku Notaris di Jakarta dalam surat KETERANGAN HAK WARIS No .99/SM/IX/97 tertanggal 25 September 1997; 10. Bahwa para PELAWAN tidak pernah menghadiri serta menanda tangani surat pernyataan No.105 dihadapan Notaris SOEKAIMI di Jakarta tertanggal 15 September 1997 untuk membuat dan menyatakan bahwa Harry Gumulya tidak terdaftar dalam akta waris sebagaimana surat yang diterbitkan oleh sub Direktorat Harta Peninggalan No.C2-HT.05.02-2434 Tertanggal 16-09-1997. Bahwa sertifikat No.96/Sempur surat ukur No.1435/1997 tanggal 20 Desember 1997 yang tercatat atas nama JHOSUA GEDION NATHANAEL dan dijadikan dasar untuk menggugat TERLAWAN .II/ TERSITA di Pengadilan Negeri Bogor adalah sertifikat yang kami anggap cacat hukum dalam melakukan proses balik namanya dan bertentangan dengan ketentuan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 11.Bahwa perlu

Majelis hakim cermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh

TERLAWAN .1/ PENYITA

(PENGGUGAT)sebab dalam gugatan (Penggugat)

TERLAWAN .1/ PENYITA

“ menerangkan bahwa TERLAWAN .1/ PENYITA

(Penggugat) adalah ahliwaris sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jendral sudirman No. 26 berdasarkan sertifikat hak milik No. No.96/Sempur surat ukur No.1435/1997 tanggal 20 Desember 1997 “ bahwa dalam perkara ini Para Pelawan memilki keraguan tentang bukti-bukti surat yaitu mengenai balik nama SPPT obyek sengketa dari atas nama Harry Gumulya menjadi DAVID ZHACARIAS NATHANAEL sedangkan dalam sertifkat tertulis nama Harry Gumulya dan selanjutnya diakui oleh Terlawan penyita/Penggugat sertifikat tersebut atas nama Jhosua Gedion Nathanael, yang jadi pertanyaan adalah dasar

Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 4 dari 16 hal

apa SPPT PBB tahun 2015 bisa berubah nama menjadi DAVID ZHACARIAS NATHANAEL. 12. Bahwa sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Jendral Sudirman No.26 Kota Bogor masih menggunakan dokumen sertifikat hak milik No : 392 tahun 1979 . gambar situasi No.4/1979 luas 367 m2 yang dahulu dikenal dengan nama : Desa Pabaton Kec. Kota kaler (Bogor Utara) Bogor yang terdaftar di kantor Pertanahan dahulu kab Bogor pada tahun .1979 serta akta Jual beli No 89/12 BN/1970 tertanggal 3 Agustus 1970 dihadapan Mohc Miftah selaku asisten Wedana Kepala Kecamatan Kota bogor Utara atas nama Harry Gumulya (alm) begitu pula dengan SPPT PBB sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama Harry Gumulya (alm) sehingga alas hak yang dimiliki Oleh TERLAWAN .1/ PENYITA patut dipertanyakan; 13. Bahwa berdasarkan Laporan dari Balai harta Peninggalan Jakarta Perwakilan Bogor pada tanggal 23-05-1975

Harry Gumulya telah datang menghadap Tn.

Amran. R wakil balai harta peninggalan Bogor untuk melaporkan jumlah anak /ahli waris serta harta yang ditinggalkan oleh Alm Tan Tjoei Hong dan dalam laporan tersebut tercatat ada 13 orangdiantaranya adalah orang tua TERLAWAN .1/ PENYITA dan alm Tan Tjoei Hong tidak meninggalkan harta karena Tan Tjoei Hong tinggal dirumah alm Harry Gumulya. Di Jln. Jendral Sudirman No.26 Bogor; 14. Bahwa sebagai pihak dalam perkara tersebut secara yuridis tetap berhak mengajukan

perlawanan

sesuai

dengan

Yurisprudensi

MARI

Nomor

150/K/PDT/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa : yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet; 15. Bahwa obyek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Jendral sudirman No.26 Rt.007/004 Kel Sempur Kec Kota Bogor seluas 367 M2.yang telah diletakan sita jaminanberdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor No. 15/Pdt/Eks/2015/PN-BGR 30 September 2015 adalah bukan milik Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita melainkan obyek tersebut Milik para ahli waris Harry Gumulya; 16. Bahwa para PELAWAN adalah adik kandung almarhum Harry Gumulya , yang selanjutnya dapat disebut sebagai ahli waris dari Harry Gumulya (alm) sesuai dengan surat keterangnan No.470/101-sp tahun 2001 dari kantor kepala desa Sempur Kec Bogor Tengah kota Bogor. Yang menerangkan bahwa almarhum Harry Gumulya pada saat hidupnya tidak menikah dan meninggalkan 4 orang adik yaitu. Tn. Tommy Ramdan gumulya (alm). Tn. Shandy Gumulya. Ny. Fillia Gumulya dan Olivia Gumulya (Terlawan tersita ); Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 5 dari 16 hal

17. Bahwa para PELAWAN juga masih memiliki tanda bukti kepemilikan berupa foto Copy sertifikat hak milik No : 392 tahun 1979 . gambar situasi No.4/1979 luas 367 m2 yang dahulu dikenal dengan nama : Desa Pabaton Kec. Kota kaler (Bogor Utara) Kab Bogor yang terdaftar di kantor pertanahan kab bogor pada tahun .1979 serta akta Jual beli atas nama Harry Gumulya (alm) serta SPPT atas nama Harry Gumulya (alm). Bahwa ketentuan hukum mengatur penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) jo pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR berdasarkan Buku.II mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan : bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo pasal 206 ayat (6) Rbg; 18. Bahwa berdasarkan interprestasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.476 k/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 “ sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga “ oleh karena itu dengan alasan ini saja pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan; 19. Bahwa para PELAWAN dan keluarganya tidak tinggal dirumah tersebut dan rumah tersebut hanya ditempati (bukan dimiliki) oleh Terlawan Tersita salah seorang ahli waris dari Harry gumulya (Alm) karena masih ada ahli waris yang dari almarhum Harry gumulya; 20. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan (Derden verzet) ini diajukan dengan alas hak waris/para ahli waris dengan bukti-bukti otentik maka para PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar (allgoed opposant ) pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbarar bijvoorraad); 21. Bahwa menurut hukum sengketa perdata

No104/Pdt/G/2010/PN-BGR di

Pengadilan Negeri Bogot yang tercatat dalam register perkara pada tanggal .07 Oktober 2010 di Pengadilan Negeri Bogor antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat dengan terlawan tersita sebagai Tergugat adalah merupakan perkara yang salah tempat sebab Pemilik obyek sengketa adalah bukan TERLAWAN .1/ PENYITA; 22. Bahwa para PELAWANadalah sebagai ahli waris sah dari Harry Gumulya dan pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Jendral Sudirman No.26 Bogor dengan sertifikat hak milik No : 392 tahun 1979 . gambar situasi No.4/1979 luas 367 m2 yang dahulu dikenal dengan nama : Desa Pabaton Kec. Kota kaler (Bogor Utara) Bogor yang terdaftar di kantor Pertanahan dahulu kab Bogor pada tahun .1979 serta akta Jual beli No 89/12 BN/1970 tertanggal 3 Agustus 1970 dihadapan Mohc Miftah selaku asisten Wedana Kepala Kecamatan Kota bogor Utara atas nama Harry Gumulya (alm) begitu pula dengan SPPT PBB sampai Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 6 dari 16 hal

dengan saat ini masih tercatat atas nama Harry Gumulya (alm) sehingga para Pelawan sangat dirugikan diletakan sita Jaminan terhadapnya; Maka dengan segala apa yang teruarai diatas

sudilah kiranya Ketua

Pengadilan Negeri Bogor melalui Ketua Majelis Hakim yang menanagani perkara ini berkenan untuk memutuskan: PRIMAIR : 1.Menyatakan perlawanan para PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan 2.Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur. 3.Menyatakan Pelawan adalah para ahli waris dari Harry Gumulya dan berhak secara sah atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Jendral Sudirman No. 26 Bogor dengan sertifikat hak milik No : v392 tahun 1979, gambar situasi No.4/1979 luas 367 m2 yang dahulu dikenal dengan nama : Desa Pabaton Kec. Kota Kaler (Bogor Utara) Bogor yang terdaftar di kantor Pertanahan dahulu kab Bogor pada tahun .1979 4.Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan No.05/PDT/CB/2011 /PNBGR tanggal 30 Maret 2011 Jo Penetapan Eksekusi No 15/Pdt/Eks/2015 /PN-BGR tertanggal 30 September 2015 Jo No. 104/Pdt/G/2010/PN-BGR. 5.Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. 6.Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Kasasi. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain maka ; SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; Membaca,Jawaban Terlawan I tertanggal … yang uraian selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN, obscuur libel karena : - Tidak jelas yang dilawan apakah Perlawanannya ditujukan terhadap Sita Eksekusi atau terhadap Sita Jaminan ataukah dalam Petitum angka 3 Perlawanannya minta dinyatakan Pelawan adalah para ahli waris dari Harry Gumulya dan berhak secara sah atas tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Jend. Sudirman No.26 Bogor dengan Sertifikat Hak Milik No.392 tahun 1979, mengingat perkara ini adalah derden verzet ; Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 7 dari 16 hal

2. Bahwa PARA PELAWAN tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan Perlawanan, Karena : -

Upaya hukum yang seharusnya dilakukan atas Sita Jaminan yang diletakkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam perkara pokok yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti T.I – 1, T.I – 2 dan T.I – 3) adalah dengan cara pengajuan gugatan perdata biasa bukan derden verset, demikian ditentukan dalam Buku Literatur Hukum dan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.996 K/Pdt/1989 tanggal 30 Mei 1991 yang kaidah hukumnya berbunyi “bahwa derden verzet yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu perkara, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap”; sedangkan perkara pokok yang dilawan oleh PARA PELAWAN sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu PARA PELAWAN tidak tepat dalam mengajukan Perlawanan ;

Berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan hukum tersebut diatas, TERLAWAN I mohon kiranya Pengadilan Negeri Bogor berkenan menolak Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, maka diajukan pokok perkara sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang dikemukanan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa TERLAWAN – I menolak dan menyangkal semua dalil-dalil dan keterangan-keterangan PARA PELAWAN dalam surat Perlawanannya tertanggal 15 Oktober 2015, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas ; 3. Bahwa benar, TERLAWAN – I telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

melawan

TERLAWAN

–

II

(sebagai

TERGUGAT)

menyangkut

penguasaan tanpa dasar hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.96/Sempur berikut bangunan rumahnya, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No.26 RT.007/RW.004, Kel.Sempur, Kec Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, terdaftar dengan Register No.104/Pdt.G/2010/PN.Bgr dan perkara tersebut telah diputus

oleh

Pengadilan

Negeri

Bogor

pada

tanggal

15

Juni

2011

No.104/Pdt.G/2010/PN.Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Januari 2012 No.454/Pdt/2011/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Oktober 2014 No.1699 K/Pdt/2012, yang amar putusannya dimenagkan oleh TERLAWAN – I (vide bukti T.I – 1, T.I – 2, dan T.I – 3) ; Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 16 hal

4. Bahwa benar, TERLAWAN – I adalah pemilik sah dan berhak penuh atas tanah Sertifikat Hak Milik No.96/Sempur berikut bangunan rumahnya, tertulis a/n Joshua Gedeon Nathanael, seluas 367 M2, Surat Ukur No.1435/1997

Tanggal 20 Desember 1997, terletak di Jalan Jend. Sudirman No.26 RT.007/RW.004, Kel.Sempur, Kec Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, karena warisan dari Almarhum Joshua Gedeon Nathanael orang tua TERLAWAN – I (bukti T.I – 4, T.I – 5, dan T.I – 6) dan keabsahannya diperkuat pula denga bukti putusan Pengadilan

Negeri Bogor pada

Tanggal 15 Juni 2011

No.104104/Pdt.G /2010/PN.Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Januari 2012 No.454/Pdt/2011/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal

24

Oktober

2014

No.1699

K/Pdt/2012,

sebagaimana

telah

dipertimbangkan dalam putusan (vide bukti T.I – 1, T.I – 2 dan T.I – 3) ; 5. Bahwa mengenai dalil - dalil yang diajukan oleh PARA PELAWAN pada angka 4, 6 dan 13 dalam Perlawanannya yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Pengafilan Negeri Bogor, telah keliru dalam memberikan putusan dan memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan oleh TERLAWAN penyita dalam perkara perdata No 104/Pdt.G/2010/PN.Bgr”, tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah memeriksa, meneliti, mencermati dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan diperkuat pula dengan bukti putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Januari 2012 No.454/Pdt /2011/PT.Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Oktober 2014 No.1699 K/Pdt/2012, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan (vide bukti T.I – 1, T.I – 2 dan T.I – 3) ; 6. Bahwa mengenai dalil - dalil yang diajukan oleh PARA PELAWAN pada angka 5, 20 dan 21 dalam Perlawanannya, tidak jelas dan tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tidak melanggar Hukum Acara Perdata dan/atau Yurisprudensi tentang obyek tanah berikut bangunannya yang diletakkan Sita Jaminan karena syarat-syarat untuk Sita Jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi ; Lebih lanjut, Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Penetapan tanggal 30 Maret 2011 No.05/PDT/CB/2011/PN.BGR Jo No.104/Pdt.G/2010/PN.Bgr Jo Berita Acara Sita Jaminan tanggal 06 April 2011 No.05/Pdt/CB/2011/PN.BGR Jo No.104/Pdt.G/2010/PN.Bgr terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.96/Sempur berikut bangunan rumahnya, tertulis a/n Joshua Gedeon Nathanael, seluas 367 M2, Surat Ukur No.1435/1997 tanggal 20 Desember 1997, terletak di jalan Jend. Sudirman No.26 RT.007/RW.004, Kel.Sempur, Kec Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, telah dilaksanakan Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 9 dari 16 hal

secara sah menurut hukum dan Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga (vide bukti T.I – 1, T.I – 2 dan T.I – 3) 7. Bahwa mengenai dalil PARA PELAWAN pada angka 8 dalam Perlawanannya, hanya merupakan alasan yang dibuat – buat yang mana TERLAWAN - II (Olivia Gumulya) dan PARA PELAWAN (Fillia Gumulya dan Shandy Gumulya), merupakan saudara kandung yang dulunya juga pernah bersama-sama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan TERLAWAN - I (dahulu TERGUGAT-I), Ny.Yulida Desmartini, SH, Notaris PPAT di Jakarta (TERGUGAT-II) dan Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor

(TERGUGAT-III),

terdaftar dengan Register No.105/Pdt.G/2009/PN.Bgr dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 12 Agustus 2010 yang amar putusannya antara lain menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bukti T.I - 7), yang tentunya pasti saling memberikan informasi ; 8. Bahwa mengenai dalil PARA PELAWAN pada angka 9 dalam Perlawanannya, yang tidak diikutsertakan PARA PELAWAN (Shandy Gumulya dan dr. Fillia Gumulya) sebagai pihak dalam perkara No.104/Pdt.G/2010/PN.Bgr, dimana perkara tersebut, TERLAWAN- I berhak menentukan siapa-siapa yang ditetapkan sebagai pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT, lagipula tidak ada hubungannya mengikut sertakan PARA PELAWAN (Shandy Gumulya dan dr. Fillia Gumulya) berdasarkan penjelasan pada angka 3 dan 4 diatas, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERLAWAN - II (Olivia Gumulya) yang menguasai tanpa alas hak dan tidak berkehendak untuk menyerahkan / mengosongkan tanah Sertifikat Hak Milik No.96/Sempur berikut bangunan rumah milik TERLAWAN - I ; 9. Bahwa mengenai dalil PARA PELAWAN pada angka 12 dalam Perlawanannya, tidak jelas karena apa yang dilakukan oleh orang tua TERLAWAN - I dalam melakukan peralihan/perubahan Sertifikat Hak Milik No.392/Pebaton menjadi Sertifikat Hak Milik No.92/Sempur, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan undang-undang No.5 tahun 1960 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tetang Pendaftaran Tanah dan atau dibuat secara sah oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan, atas permintaan dan keteranganketerangan dari PARA PELAWAN, TERLAWAN - II dan Saudara-saudara kandung lainnya (vide bukti T.I - 1 halaman 18), maka tidak ada alasan untuk dinyatakan cacat hukum ; Lebih lanjut PARA PELAWAN dan TERLAWAN - II tidak secara jujur menjelaskan kepemilikan dan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.392/Pebaton menjadi Sertifikat Hak Milik No92/Sempur, kea/n Joshua Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 10 dari 16 hal

Gedeon Nathanael, terbukti pada waktu Joshua Gedeon Nathanael orang tua TERLAWAN - I masih hidup, tidak pernah diusik dan dipermasalahkan oleh PARA TERLAWAN dan TERLAWAN - II dan saudara-saudara kandung lainnya, karena mengetahui betul tanah Sertifikat Hak Milik No.96/Sempur berikut bangunan rumahnya adalah milik Joshua Gedeon Nathanael (alm) dan TERLAWAN - I sebagai Ahli Waris satu-satunya dan mengetahui betul tujuan pembelian atas tanah berikut bangunan rumahnya adalah uang pribadi orang tua TERLAWAN - I (David Zacharias Nathanael) yang peruntukannya untuk ke dua orang tua mereka yang bernama Tan Tjoei Hong dan Oeij Hian Nio, (keduanya Almarhum), yang diberikan hak untuk menempatinya, dimana TERLAWAN - II juga ikut serta tinggal dirumah tersebut ; 10. Bahwa mengenai dalil - dalil PARA PELAWAN pada angka 17 dan 25 dan petitumnya pada angka 3 dalam Perlawanannya, tidak ada dasar hukumnya Dan harus dinyatakan ditolak, karena PARA PELAWAN terlalu memaksakan dirinya sebagai ahli waris, mengaitkan tanah sertifikat Hak Milik No.96/Sempur, a/n Joshua Gedeon Nathanael seolah-olah merupakan warisan dari alm Harry Gumulya - quod non -, dimana terlihat pada waktu PARA PELAWAN mengajukan gugatan tidak semua ikut mengajukan gugatan (vide bukti T.I – 1, halaman 7 dan T.I halamn 1,2), padahal jumlah keseluruhan bersaudara ada 13 orang seperti dijelaskan dalam Perlawananya pada angka 15, oleh karenanya bila seandainua merupakan tanah waeisan dari alm Harry Gumulya - quod non -, tentunya ikut atau mengikutsertakan Saudara-saudara kandung lainnya, begitupun anak-anak Saudara-saudara kandung yang sudah Almarhum, sebagai pihak dan dalam perkara perlawanan ini ; 11. Bahwa mengenai bukti-bukti yang disebutkan PARA PELAWAN pada angka 19 dalam Perlawanannya, ternyata hanya berupa fotocopy sehingga tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata dan berdasarkan

Yurisprudensi

tetap

Putusan

mahkamah

Agung

RI

No.3609k/Pdt/1985 yan kaidah hukumnya berbunyi “alat bukti surat yang tidak ada aslinya, tidak sah digunakan sebagai alat bukti” ; Lebih lanjut, semua bukti - bukti tersebut ternyata sudah pernah diajukan dalam perkara No.105/Pdt.G/2009/PN.Bgr dan sudah pernah diperiksa dan telah dipertimbangkan dalam perkara No.104/Pdt.G/2010/PN.Bgr (vide bukti T.I - 1, T.I 2 dan T.I - 3), oleh karena itu bukti-bukti PARA PELAWAN tersebut tidak

mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut untuk dikesampingkan, apalagi bukti foto copy Sertifikat Hak Milik No.392/Pebaton tersebut sudah dicoret dan tidak bisa lagi dipergunakan sebagai dasar kepemilikan dengan adanya peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No.392/Pebaton menjadi Sertifikat Hak Milik Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 11 dari 16 hal

No.96/Sempur, ke a/n Joshua Gedeon Nathanael, orang tua kandung TERLAWAN – I, dan berdasarkan catatan data administrasi yang tercatat di Kantor Pertanahan Kota Bogor terhadap kepemilikan objek tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.96/Sempur tertulis a/n Joshua Gedeon Nathanael (vide bukti T.I – 7 halaman 17), oleh karena itu permintaan PARA TERLAWAN dalam petitumnya pada angka 3 untuk dinyatakan berhak secara sah atas tanah dan bangunan diatasnya yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.392 tahun 1979, harus dinyatakan ditolak ; 12. Bahwa mengenai Pasal 195 ayat 6, 207, 208 HIR dan pasal 206 ayat 6 Rbg, yang dikutip oleh PARA PELAWAN pada angka 20 dalam Perlawanannya, harus dikesampingkan karena Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) tidak diatus dalam HIR maupun RBg dan begitupun Yurisprudensi yang dikutip oleh PARA PELAWAN pada angka 16 dan 21 masingmasing No. 150/K/pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 dan No.476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, harus juga dikesampingkan karena tidak tepat diterapkan dalam perkara ini berdasarkan penjelasan pada angka 6, 7 dan 10 diatas ; 13. Bahwa mengenai dalil PARA PELAWAN pada angka 23 dalam Perlawanannya, tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan Perlawanan karena yang bersangkutan bukan pihak ketiga, halmana dapat dibuktikan PARA PELAWAN dan TERLAWAN – II, pernah mengajukan Permohonan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kota Bogor terhadap tanah tersebut dan juga e=mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti dijelaskan pada angka 7 dan 10 diatas, maka dari itu jika disimak Perlawanan PARA PELAWAN nyatalah bahwa PARA PELAWAN beritikad tidak baik bekerja sama dengan TERLAWAN – II dengan maksud untuk menghambat proses Eksekusi atau untuk menangguhkan Eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN – I, sebagai Pemohon Eksekusi (bukti T.I – 8), oleh karenanya tidak ada alasan hukum dan kepentingan

hukum

PARA

PELAWAN

memohon

memerintahkan

untuk

mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Penetapan tanggal 30 Maret 2011 No. 05 / PDT / CB / 2011 / PN. BGR

Jo

Penetapan

Eksekusi No.15/Pdt/Eks/2015/PN.BGR

tertanggal 30 September 2015 Jo No.104/Pdt.G.2010 /PN.BGR, sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 Lebih lanjut bahwa mengenai tuntutan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan oleh PARA PELAWAN harus dinyatakan ditolak, karena tidak

memenuhi Surat

Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 Tahun 2000 tangal 21 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana tersebut pada Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 12 dari 16 hal

posita angka 23 dan dalam petitumnya dan lagipula tuntutan tersebut harus dipertimbangkan urgensinya ; 14. Bahwa Perlawanan PARA PELAWAN selebihnya, hanya bersifat mengulang dan lagipula tidak ada urgensinya dengan TERLAWAN - I, karena itu tidak perlu ditanggapi ; 15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, jelas terbukti bahwa kualitas PARA PELAWAN adalah kwaad opposant (PARA PELAWAN yang beritikad tidak baik) ; M a k a, berdasarkan alasan - alasan dan kenyataan - kenyataan hukum seperti tersebut diatas, TERLAWAN - I mohon kiranya Pengadilan Negeri Bogor berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan Eksepsi TERLAWAN - I adalah tepat dan beralaskan hukum ;

-

Menyatakan menolak Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan para pelawan ADALAH para pelawan yang tidak baik dan tidak benar; - Menolak Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya ; - Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara ini ; Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I.B tanggal 23 Februari 2016, Nomor.148/Pdt./Plw/2015/PN.Bgr yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : - Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ; - Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant) ; - Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor Kelas I.B yang menyatakan bahwa pada tanggal Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 13 dari 16 hal

24 Februari 2016 Pembanding /Para Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas I.B tanggal 23 Februari 2016 Nomor . 148/Pdt./Plw/2015/PN.Bgr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bogor Kelas I.B yang menyatakan

bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama

kepada Terbanding I/Terlawan I, pada

tanggal 14 Maret 2016 kepada Terbanding II/Terlawan II ; Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor.148/Pdt/Plw/2015/PN.Bgr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I.B telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Pelawan pada tanggal 27 Juli 2016, kepada Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 02 Agustus 2016 dan Kepada Terbanding II/Terlawan II pada tanggal 18 Mei 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pelawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Februari 2016,Nomor.148/Pdt.Plw/2015/PN.Bgr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama

Berita Acara

persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang

,

bahwa

dengan

demikian,maka

pertimbangan-

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 14 dari 16 hal

dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Februari 2016, Nomor .148/Pdt.Plw/ 2015/PN.Bgr dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Para Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding , dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan ;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

tanggal

23

Februari

2016,Nomor.148/Pdt.Plw/2015/PN.Bgr yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah). Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim,pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh kami Sirjohan,SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan H.Yuliusman,SH dan H. Edwarman,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh H.Apay.Syahidin,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim-Hakim Anggota Ttd H.YULIUSMAN,SH.

Hakim Ketua Ttd SIR JOHAN,SH.,M.H.

Ttd H.EDWARMAN,SH. Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 15 dari 16 hal

Panitera Pengganti Ttd H.APAY SYAHIDIN.SH. Perincian Biaya Perkara

:

- Redaksi Putusan

: …………………………………………...Rp. 5.000,-

- Materai Putusan

: ……………………………………………Rp.

6.000,-

- Pemberkasan/Penjilidan: ……………………………………………Rp. 139.000,===========================================================+ J U M L A H

: …………………………………………… Rp. 150.000,-

Putusan.No.37/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 16 dari 16 hal