P U T USAN Nomor 161/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1.
NENI SEPTIANINGRUM,S.E. Selaku KEPALA PERWAKILAN PT. FAJAR FARMAMATAMA Alamat di.JL.Banteng (KH.Achmad Dachlan ) No.62 RT.002 RW.10 Kel.Malabar Kec.Lengkong Kota Bandung, dalam hal
ini
dikuasakan
oleh
SATRIA
ADIGUNA,SH.RUSLI A
ARDIANSYAH,SH. RIVAI RADIANSYAH LUBIS,SH. Para Advokat Pada Adiansyah Satria
&Partners,alamat:Kantor di.Komp kopo Permai II Blok
29 A No.10 Bandung yang bertindak baik secara bersama -sama maupun sendiri-sendiri,berdasark surat
kuasa
untuk selanjutnya mohon disebut
khusus
tanggal
19 Juli 2016,
sebagai PEMBANDING semula
TERGUGAT I dalam Konpensi / Penggugat dalam rekonpensi ; 2 M.ZAENAL ALIM dalam hal ini selaku DIREKTUR UTAMA PT. FAJARFARMATAMA beralamat di Menara Bidakara 2 Lt.3 Jalan Gatot Subroto Kav.71-73 oleh:SATRIA
Jakarta
Selatan. Dalam
ADIGUNA,SH.RUSLI
A
hal ini dikuasakan
ARDIANSYAH,SH.RIVAI
RADIANSYAH LUBIS,SH. Para Advokat Pada Adiansyah Satria & Partners, alamat Kantor di Komp
Kopo Permai II Blok 29 A No.10
Bandung yang bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2016,Untuk selanjutnya mohon disebut sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT II dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi; LAWAN 1. DRA,SRIWULANDARI
RETNO
APT.Alamat.
No.172A/41,RT.03/RW.08.Kel.Sukamaju
Jalan
Kec. Cibeunying
Sasmita Kidul
Kota
Bandung disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT dalam Konpensi / Tergugat dalam rekonpensi
Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
2. NOTARIS GINA RISWARA KOSWARA,SH. beralamatdi Jln. Buahbatu No.35 Kota Bandung,Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I; 3.
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA CQ.
PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA
KEPALA
KANTOR
BADAN WILAYAH
PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA CQ. KEPALA PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN, Jalan Haji Alwi 99 Tanjung Barat – Jagakarsa,Jakarta, disebut
sebagai
TURUT TERBANDING semula
TURUT TERGUGAT II: Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Maret 2017, Nomor. 161/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 448/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang , bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di .Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus
Bandung pada tanggal 15 Oktober
2015 dibawah
register Nomer :448/ Pdt.G/2015/PN.Bdg,telah mengemukakan
hal - hal
sebagai berikut : Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut : 1.
Bahwa, Penggugat adalah sebagai seorang Apoteker sejak tanggal 16 Maret 1991 sebagaimana berdasarkan Surat pengangkatan dari Keputusan
Rektor
Institut
Teknologi
Bandung
Nomor
:
108/SK/PT.07.H/Q/1991 jo kementerian Kesehatan Republik Indonesia Komite
Farmasi
Nasional
Surat
Tanda
Registrasi
Apoteker
(STRA)No.19640520/STRA-ITB/1991/220432 tertanggal 10 Desember 2011 yang berlaku selama 5 ( lima ) tahun sampai dengan 20 Mei 2016 ;
Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
2.
Bahwa, pada Tanggal 19 September 2012 Penggugat dengan Tergugat I telah
membuat
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Penyertaan
Modal,
selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2012 Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut di bukukan dengan Nomor : 637/W/X/2012 di Notaris Gina Giswara Koswara,SH. (Tergugat II ) ; 3.
Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Definisi dan Pengertian, Kecuali secara tegas diberi makna berbeda, yang dimaksud di dalam Kerjasama dengan : a. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, dan telah teregistrasi serta memperoleh sertifikat kompetensi dan surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang khusus dimaksud dalam hal ini adalah Dra. Sri Wulandari Retno, Apt. ( Penggugat ) ; b. Apotek adalah sarana pelayanan sediaan farmasi yang didirikan oleh dan dimiliki oleh Apoteker serta merupakan tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
dan yang khusus
dimaksud dalam Perjanjian
Kerjasama ini yang beralamt di Jln. Banteng (KH.Achmad Dachlan) No. 62 RT 002 RW 10 Kelurahan Malabar Kecamatan lengkong Kota Bandung Kode Pos 40262. c. Investor
adalah
perorangan
atau
badan
hukum
yang
telah
menyatakan kesediaan kesanggupan serta kemampuannya untuk menyertakan sejumlah modal dan atau asset dan atau uang tertentu sebagai
pemasukan
untuk
penyelenggaraan
Apotek
sesuai
persyaratan di dalam Kerjasama ini dan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yang khusus dimaksud dalam Perjanjian ini adalah PT Fajar Farmatama ( Tergugat I ) ; d. Modal Investasi adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat diuangkan yang diperlukan atau dipergunakan oleh Apoteker untuk dapat menyelenggarakan Apotek menurut kerjasama ini. e. Obat adalah semua jenis bahan bahan yang secara sah dapat diperoleh dan digunakan oleh orang dalam upaya pemeliharaan dan atau pemulihan kesehatan jasmani dan rohani. baik atas dasar
Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
preskripsi (atau resep) dokter atau secara bebas, terbatas namun tidak terbatas pada bahan-bahan tradisional dan kosmetik. f. Pasien adalah setiap anggota masyarakat umum yang memperoleh Obat melalui apotek dan atas petunjuk profesional Apoteker, baik berdasarkan preskripsi (atau resep) dokter maupun tanpa resep preskripsi (atau resep) dokter, untuk digunakan dalam upaya pemeliharaan dan atau pemulihan kesehatan jasmani dan rohani, atau setiap anggota masyarakat umum yang memperoleh jasa konsultasi profesional kefarmasian dari Apoteker. 4.
Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Pokok Kerjasama. Apoteker
berjanji
untuk
memberikan
upaya
terbaiknya
untuk
mempergunakan modal secara profesional dan menguntungkan, baik dari segi usaha/bisnis maupun dari segi pelaksnaan profesi kefarmasian, dan pihak Investor berjanji serta bersedia untuk menyertakan sejumlah uang dan atau aset lain miliknya yang dapat dinilai dengan uang sebagai Modal Investasi untuk mendukung dan pengadaan Apotek, dengan pola pembagian keuntungan (profit sharing) sesuai persyaratan di dalam Kerjasama ini. 5.
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Penyertaan Modal oleh Investor. Ayat ; (1) Pihak Investor (Tergugat I) berjanji dan bersedia untuk mendukung penyelenggaraan Apotek oleh pihak Apoteker melalui penyertaan Modal Investasi miliknya yang besarnya setara dengan nilai Rp. 500.000.000,- (terbilang lima ratus juta rupiah). (2) Modal Investasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berwujud
atau
berbentuk
benda-benda
tetap,
benda-benda
bergerak, dan/atau sejumlah dana dalam bentuk uang tunai dengan rincian seperti tertuang pada lampiran 1 yang merupakan bgagian yang tidak terpisahkan dari Kerjasama ini. (3) Investor
berjanji
untuk
menyediakan,
menyetorkan
dan/atau
menyerahkan kekuasaan dalam keadaan siap pakai Modal Investasi seperti yang
dimaksud pada ayat(2)Pasal ini kepada Apoteker
selambat-lambatnya dala dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Kerjasama ini. Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
6.
Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal ayat ; (1)
Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu penyertaan Modal seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah 5 (lima) tahun sejak penyerahan Modal Investasi itu kepada pihak Apoteker sesuai jadual dan pola pembagian keuntungan yang dimuat di dalam Lampiran 2 Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.
(2)
Pihak Apoteker berjanji untuk memberikan upaya terbaik secara profesional dan secara bisnis dalam penyelenggaraan usaha Apotek dan memulai pelaksanaan pembagian keuntungan dengan pihak Investor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penyerahan Modal Investasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
(3)
Rincian dan jadual pembagian keuntungan hasil pengelolaan Apotek sebagai usaha hasil kesepakatan para Pihak dituangkan di dalam lampiran 3 Kerjasama ini.
7.
Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal, tentang Independensi Profesional Apoteker, ayat ; (1)
Para pihak menyadari sepenuhnya bahwa pihak Apoteker memiliki independensi penuh untuk menjalankan profesi dan praktik kefarmasian pada Apotek, khususnya dalam penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan sediaan farmasi kepada pasien di Apotek, baik melalui penyediaan obat dan produk kefarmasian lain maupun melalui penyediaan dan pemberian layanan kefarmasian kepada pasien.
(2)
Para pihak menyadari sepenuhnya bahwa pihak Apoteker memiliki kewenangan penuh untuk menguasai seluruh perbekalan farmasi dan seluruh tatanan pelaksanaan praktik kefarmasian di Apotek tanpa campur tangan dalam bentuk dan/atau apapun dari investor atau pihak ketiga.
(3)
Para pihak menyadari sepenuhnya bahwa dalam keadaan tertentu pihak Apoteker memiliki kewenangan penuh untuk mengamankan dan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh perbekalan kefarmasian kepada Apoteker lain yang sah atau dalam rangka Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
penyerahan
kepada
institusi
Pemerintah
yang
berwenang
berdasarkan Undang undang tanpa syarat dan/atau tanpa meminta persetujuan dalam bentuk apapun dari investor; (4)
Para pihak menyadari sepenuhnya bahwa pemindahtanganan sebagian atau seluruh perbekalan kefarmasian kepada Apoteker lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilakukan kepada Apoteker yang telah memiliki STRA dan SIPA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta yang
berhak
mengendalikan
sebagian
atau
seluruh
penyelenggaraan praktik kefarmasian di Apotek. (5)
Para
pihak
menyadari
sepenuhnya
bahwa
Apoteker
yang
memperoleh pemindahtanganan perbekalan kefarmasian seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat menyusun Kerjasama Baru dengan Investor, baik berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Kerjasama ini, atau melalui pembentukan perjanjian kerjasama baru. (6)
Para pihak menyadari sepenuhnya bahwa untuk dan dalam rangka pengamanan dan/atau dalam rangka penyerahan perbekalan kefarmasian kepada institusi Pemerintah yang berwenang, maka institusi semacam itu pada dasarnya tidak berwenang untuk mengendalikan sebagian atau seluruh penyelenggaraan praktik kefarmasian di Apotek kecuali setelah dipenuhinya seluruh ketentuan menurut ayat (4) Pasal ini.
(7)
Para pihak menyadari sepenuhnya bahwa hak serta kewenangan Investor dalam pengelolaan Apotek hanya terbatas pada upaya pemanfaatan modal dalam rangka pengembangan Apotek sebagai usaha bisnis.
8.
Bahwa berdasarkan Pasal 6, Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Hak Dan Kewajiban Apoteker ayat ; (1)
Apoteker
berkewajiban
dan
bertanggungjawab
penuh
untuk
penyelenggaraan Apotek dan pemenuhan sediaan Obat bagi Pasien sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang Undang. (2)
Apoteker
berkewajiban
penyelenggaraan
untuk
Apotek
dan
bertanggungjawab
secara
professional
atas dan
bertanggungjawab baik dari segi manajemen internal Apotek maupun dari segi pelayanan terhadap pasien. Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
(3)
Apoteker
berkewajiban
menyelenggarakan
serta
system
bertanggungjawab
informasi
keuangan
dan
untuk system
informasi pengeloaan usaha secara benar dan akurat berkenaan dengan penyelenggaraan Apotek termasuk namun tidak terbatas pada
pencatatan,
penghitungan,
dan
penetapan
besarnya
pembagian keuntungan dengan pihak investor. (4)
Apoteker berkewajiban untuk senantiasa menjaga kerahasiaan informasi baik yang menyangkut kedokteran maupun rahasia kefarmasian.
(5)
Apoteker berhak untuk, dengan sepengetahuan dan sesuai peruntukan yang disepakati bersama investor, menggunakan Aset investasi
sesuai
rencana
kerja
dan
rencana
usaha
penyelenggaraan Apotek selama masa berlakunya Kerjasama. (6)
Apoteker
berhak
untuk
secara
independen
menentukan
persyaratan dan mengangkat tenaga kefarmasian lain yang akan bekerja pada Apotek sebagai Apoteker Pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian 9.
Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal, tentang Hak dan Kewajiban Investor, ayat; (1)
Investor berkewajiban untuk menjamin keabsahan hak dan status hukum setiap dan seluruh Aset investasi yang disertakan melalui Kerjasama ini, serta membebaskan pihak Apoteker dari semua tuntutan hukum dan hukum pihak ketiga terhadap Aset Investasi.
(2)
Investor
berkewajiban
untuk
menghormati
dan
mematuhi
kewenangan, independensi dan profesionalitas Apoteker dalam penyelenggaraan Apotek pada umumnya serta melaksanakan tugas dan kewajiban profesi pada umumnya. (3)
Dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (3) Kerjasama ini, pihak investor berhak untuk memperoleh akses dan/atau meminta keterangan atas substansi dari system informasi keuangan dan system informasi usaha yang dibuat oleh Apoteker serta berhak mengajukan saran serta pandangan untuk pengembangan Apotek dari segi usaha/bisnis.
(4)
Investor berhak untuk mengajukan usul dan pandangan, serta dengan persetujuan tertulis dari pihak Apoteker, merealisasikan pengembangan bidang bidang usaha di luar bidang kewenangan Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
dan pelaksanaan profesi kefarmasian namun yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Pasien dan Konsumen lain di dalam lingkup atau kawasan Apotek sebagai bagian dari penyertaan investasinya. (5)
Dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari apoteker, Investor dapat mengusulkan persyaratan atas tenaga –tenaga non tenaga kefarmasian untuk diangkat oleh Apoteker untuk bekerja sebagai tenaga pendukung dalam penyelenggaraan Apotek
10. Bahwa berdasarkan pasal 8, Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal, tentang Pelaksanaan Kewajiban Apoteker, ayat ; (1)
Dengan
memperhatikan
keadaan
keadaan
khusus
seperti
dimaksud pada pasal 9 Kerjasama ini, apabila pihak Apoteker mengalami kelambatan dan atau kegagalan dan/atau tidak berhasil memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembagian keuntungan bagi Investor sesuai kesepakatan yang dimuat di dalam lampiran 3 Kerjasama ini, maka pihak Investor berhak untuk meminta Pihak Apoteker
untuk
meninjau
kembali
kesepakatan
mengenai
pembagian keuintungan serta mengusulkan suatu penjadualan ulang dan/atau perubahan pola pembagian keuntungan yang harus dipenuhi oleh pihak Apoteker dan dituangkan sebagai lampiran baru yang menggantikan lampiran 3 Kerjasama ini. (2)
Apabila setelah jangka waktu tertentu, pihak Apoteker belum berhasil memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembagian keuntungan sesuai jadual dan pola pembagian keuntungan baru yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak Investor berhak untuk menuntut pengembalian seluruh Modal Investasi yang disertakan oleh pihak Investor.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Keadaan Memaksa, ayat ; (1)
Dalam hal salah satu Pihak menghadapi situasi dan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya ketika Kerjasama ini disepakati dan tidak mungkin baginya untuk mencegah terjadinya situasi dan atau peristiwa semacam itu termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara dan pertikaian massal, pemogokan ketenagakerjaan, Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
kebijaksanaan dan aturan negara, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan kerjasama ini baik sebagian ataupun seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau untuk waktu yang tidak terbatas, maka Pihak tersebut harus memberitahukan Pihak yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta memperoleh persetujuan dari Pihak yang
lain
bahwa
Kerjasama
menghadapi
situasi
Keadaan
Memaksa. (2)
Pihak yang mengklaim keadaan Memaksa harus tetap berupaya seoptimal mungkin untuk meminimalisasi kerugian yang dapat timbul akibat keadaan memaksa tersebut.
(3)
Apabila situasi seperti yang dimaksud pada ayat(1) Pasal ini dipenuhi, maka para pihak dapat bersepakat untuk menunda pelaksanaan Kerjasama atau suatu prestasi yang terbit darinya, atau
mengakhiri
Kerjasama
dan
membuat
kesepakatan-
kesepakatan baru mengenai kedudukan masing-masing Pihak. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban ; Dikecualikan untuk Pasal; 5, para pihak menyadari sepenuhnya bahwa Kerjasama ini bersifat pribadi dan atas dasar kepercayaan serta itikad baik, dan karena itu pengalihan hak dan kewajiban yang terbit dari Kerjasama ini, baik sebagian ataupun seluruhnya, oleh salah satu Pihak kepada pihak ketiga hanya dianggap mengikat para Pihak apabila diketahui dan disetujui secara tertulis oleh Pihak yang lain. 13. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Penyelesaian Perselisihan ayat ; (1)
Setiap dan semua perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau sengketa di antara para pihak yang terbit dari Kerjasama ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan didasarkan pada prinsip itikad baik dan keadilan.
(2)
Apabila penyelesaian perselisihan, perbedaan penafsiran dan/atau sengketa yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat mencapai mufakat, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Ketentuan Penutup, ayat ; (1)
Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh salah satu Pihak, dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)
Pengakhiran Kerjasama akibat berakhirnya masa berlaku dan/atau akibat sebab-sebab lain tidak dapat dipergunakan sebagai alasan Apapun untuk menguasai sebagian atau seluruh perbekalan farmasi beserta pengendalian penyelenggaraan praktek kefarmasian oleh Investor.
(3)
Para pihak dapat memperpanjang masa berlaku Kerjasama ini, baik dengan
persyaratan-persyaratan
yang
sama,
atau
dengan
perubahan-perubahan yang dituangkan pada perjanjian Kerjasama baru. 15. Bahwa
dengan
telah
ditandatanganinya
Perjanjian
Kerjasama
Penyertaan Modal antara Penggugat dan Tergugat I yang mendapat kuasa dari Tergugat II perjanjian tersebut merupakan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1320 Jo. 1338 ayat 3 KUHPerdata, perjanjian tersebut secara Hukum dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak; 16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai sebuah Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di bidang Kefarmasian wajib tunduk dan patuh kepada Undang undang, Peraturan Pemerintah di bidang Kesehatan/Kefarmasian Aturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia sebagai induk organisasi Penggugat ; 17. Bahwa sejak ditandatanganinya
Perjanjian Kerjasama
Modal tanggal 19 September 2012
Penyertaan
Penggugat telah melaksanakan
pekerjaan dan Tanggungjawab Kefarmasian, pengembangan dan strategi bisnis yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal; 18. Bahwa,setiap
akhir
bulan
Penggugat
selalu
membuat
laporan
keuangan,laporan rugi laba laporan stok opname (per tiga bulan) kepada Tergugat, sebagai bentuk tanggungjawab dan transparansi laporan keuangan, yang diketahui dan ditandatangan oleh Kepala Kantor Perwakilan, merupakan bentuk pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Penyertaan Modal,Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 7 ayat Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
(3),dibuktikan dengan Laporan Keuangan Bulan September 2013 dan Laporan Keuangan Bulan November 2013 ; 19. Bahwa tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan 2 November 2013 Penggugat menerima Tim Pemeriksa Satuan Pengawas Intern Tergugat II yang diketuai saudara. Hary Suherman, dengan Anggota saudari Widiastuti, S.Si Apoteker dan saudari Yuanita Rizkisari untuk melakukan pemeriksaan umum, memberikan data, dokumen, berkas-berkas dan informasi secara kooperatif, sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat dalam pelaksanaan Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 3,Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal ; 20. Bahwa mulai tanggal 2 November 2013 hingga diajukannya pembekuan ijin operasional Apotek FARMARIN oleh Penggugat tanggal 20 Maret 2014 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyerebotan paksa, mengendalikan pekerjaan Kefarmasian yang merupakan tanggungjawab Penggugat Memberikan Mandat Pengelolaan Kefarmasian Kepada saudari Widiastuti yang tidak memiliki ijin SIPA sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Jalan Banteng (KH. Achmad Dachlan) No. 62 Bandung. Tergugat I telah melanggar
Pasal 5 Perjanjian Kerjasama
Penyertaan Modal, tentang Independensi Profesional Apoteker dan Pasal 8 ayat 2 ; 21. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Penggugat, telah menerima surat dari Tergugat II
selaku Direktur Utama PT.Fajar Farmatama
Nomor : 09/005/FFT/Dir/Rhs perihal Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung tanggal 20 Desember 2013 dengan Menunjuk Surat Keputusan Direksi No.09/034/SK/ Dir/FFT tanggal 11 Desember 2013 ; 22.
Bahwa, Tindakan Pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang telah
dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat hal tersebut sangat bertentangan dan melanggar Pasal 5 dan pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama
Penyertaan
Modal
tentang
Independensi
Profesional
Apoteker, dan pasal 25 ayat (2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor :51 Tahun 2009 ; 23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 januari 2014 Tergugat I telah secara sepihak melakukan Pembatalan Perjanjian Kerjasama dan Pemutusan Hubungan Kerja yang di buat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I dengan akta Notaris No. 9 sebagai upaya Tergugat I untuk melakukan Pengalihan Hak dan Kewajiban merupakan bukti bahwa Tergugat I telah Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
melanggar Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban ; 24. Bahwa dengan dilakukannya Pembatalan Sepihak atas Perjanjian Kerjasama penyertaan Modal tertanggal 19 September 2012 oleh Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I sebelum berakhirnya Perjanjian september
2017
Kerjasama Penyertaan Modal tanggal 19
maka
Tergugat
I
dan
Tergugat
II
telah
Wanprestasi terhadap Penggugat ; 25. Bahwa, tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat
sebagaimana diatur dalam
Pasal 1243 KUH Perdata; 26. Bahwa,berdasarkan
uraian
diatas,perbuatan
yang
dilakukan
oleh
Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat , baik
baik kerugian Materiil maupun Immateril, sehingga
berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II ; 27. Bahwa, akibat dari Pembatalan
sepihak atas Perjanjian Kerjasama
Penyertaan Modal tertanggal 19 September 2012 oleh Tergugat I dan Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat tidak mempunyai Pekerjaan dan kehilangan Pekerjaan sebagai Apoteker dari bulan Desember 2013 sampai dengan Bulan Mei 2016 hal ini dikarenakan Penggugat tidak bisa menjalankan profesi sebagai Apoteker karena Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Penggugat sebagai Apateker Penanggung Jawab di Apotik Farmalin yang mana Apotik Tersebut merupakan Apotik Kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga penggugat telah mengalami Kerugian Materil yaitu sebesar Rp.1.500.000.000.,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; 28. Bahwa, Penggugat juga berhak untuk menuntut kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) hal ini dikarenakan, Penggugat merasa tertekan secara psikologis Tergugat I
telah
melakukan Opini Publik negatif terhadap Penggugat dan Penggugat tidak dapat melaksanakan kerja Profesi sebagai Apoteker secara kompeten dan berdaya jual tinggi kepada Investor lain ; 29. Bahwa, untuk menghindari Gugatan Penggugat menjadi sia-sia (illusioir) maka mohon Pengadilan Negeri Klas I.A.Bandung untuk melekatkan sita Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan objek perkara tersebut diatas yaitu : 1. Tanah berikut Bangunan yang terletak dan setempat di kenal di Jalan Bungur dalam No.26A RT.004 RW.005 Kelurahan : Bangka Kecamatan : Mampang Prapatan
Jakarta Selatan dengan batas-
batas : Sebelah Barat
: Bangunan Rumah Bungur dalam No.25A
Sebelah Timur
: Makam
Sebelah Utara
: Kebun / tanah kosong
Sebelah Selatan : Jalan Bungur dalam 2. Tanah berikut Bangunan yang terletak dan setempat di kenal di Komplek Griya Bumi Asri (GBA) 3 Blok P8 / Jalan Protokol Abimanyu No.10 RT.006 RW.012 Kelurahan : Ciagalo, Kecamatan : Bojong Soang Kabupaten Bandung dengan batas-batas : Sebelah Barat
: Bangunan Rumah No.9
Sebelah Timur
: Bangunan Rumah No,11
Sebelah Utara
: Jalan Blok P
Sebelah Selatan : Jalan Protokol Abimanyu 30. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Klas I.A.Bandung Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada fakta – fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) sekalipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, maupun verzet. Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Berdasarkan Keseluruhan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat berkenan Memutuskan sebagai berikut :
1.
Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerjasama dan Penyertaan Modal tertanggal 19 September 2012 antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dibukukan Nomor 637/W/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 di Turut Tergugat I ;
3.
Menyatakan, Tergugat
I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Wanprestasi ; 4.
Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama dan Pemutusan Hubungan Kerja
tertanggal 08
Januari 2014 Nomor : 9 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I ; 5.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Klas I.A. atas tanah berikut bangunan : a. Tanah berikut Bangunan yang terletak dan setempat di kenal di Jalan Bungur dalam No.26A RT.004 RW.005 Kelurahan : Bangka Kecamatan : Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan batas-batas : Sebelah Barat
: Bangunan Rumah Bungur dalam No.25A
Sebelah Timur
: Makam
Sebelah Utara
: Kebun / tanah kosong
Sebelah Selatan
: Jalan Bungur dalam
b. Tanah berikut Bangunan yang terletak dan setempat di kenal di Komplek Griya Bumi Asri (GBA) 3 Blok P8 / Jalan Protokol Abimanyu No.10 RT.006 RW.012 Kelurahan : Ciagalo, Kecamatan : Bojong Soang Kabupaten Bandung dengan batas-batas : Sebelah Barat
: Bangunan Rumah No.9
Sebelah Timur
: Bangunan Rumah No,11
Sebelah Utara
: Jalan Blok P
Sebelah Selatan
: Jalan Protokol Abimanyu;
Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000.,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),hal ini dikarenakan, Penggugat tidak mempunyai Pekerjaan dan kehilangan Pekerjaan sebagai Apoteker dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2016 ; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II
untuk membayar
kerugian
Immateril kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh puluh milyar rupiah) hal ini dikarenakan, Penggugat merasa tertekan secara psikologis Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Opini Publik negatif terhadap Penggugat dan Penggugat tidak dapat melaksanakan kerja Profesi sebagai Apoteker secara kompeten dan berdaya jual tinggi kepada Investor lain; 8.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila ParaTergugat tersebut
lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam
perkara ini ; 9.
Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun
ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ; 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini : Subsidair : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Klas 1.A. Bandung
berpendapat lain, maka dalam
peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang,bahwa
atas gugatan tersebut Tergugat
I,Tergugat II
mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
1.
TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT. 1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R kepada Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa Gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R, pada pokoknya mengenai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor 9 tanggal 8 Januari 2014 Pembatalan Perjanjian Kerjasama dan Pemutusan Hubungan Kerja. 2. Bahwa penggugat d.K./tergugat d.R adalah Pegawai dari PT. Fajar Farmatama dengan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R sebagai Direktur Utama dan Penggugat d.K./Tergugat d.R diangkat sebagai Pegawai Tetap di PT. Fajar Farmatama dengan jabatan sebagai APA di Apotek Farmarin Bandung-Banteng per tanggal 01 Maret 2011 dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 07/02/SK/Dir tanggal 01 Maret 2011. Bahwa sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1 angka 14 Undang – undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan : “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Pasal 1 angka 15 disebutkan : “ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R, masuk kedalam ruang lingkup Pengadilan Hubungan Industrial, yang mana pada pokoknya dalam gugatannya tersebut memohon agar Akta Nomor 9 tanggal 8 Januari 2014 Pembatalan Perjanjian Kerjasama dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 disebutkan : “ Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.” Bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan : “Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk
di
lingkungan
pengadilan
negeri
yang
berwenang
Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.” Bahwa
dengan
demikian
oleh
karena
gugatan
Penggugat
d.K/Tergugat d.R, menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja, maka sudah sepatutnya gugatan a quo diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial, bukan di Pengadilan Negeri. 3. Bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai Pegawai PT. Fajar Farmatama hal tersebut dibuktikan
dengan
d.K./Tergugat
d.R
diterimanya dari
gaji
tergugat
II
bulanan d.K/
Penggugat
Penggugat
d.R
danPenggugat d.K./Tergugat d.R dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2013 dalam angka 3 mengakui bahwa Surat Perjanjian aquo merupakan satu syarat dikeluarkannya Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) oleh IAI Bandung. 4. Bahwa Tergugat I d.K/Penggugat I d.R maupun Tergugat II d.K/Penggugat II d.R tidak bertentangan dengan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 karena Pekerjaan Kefarmasian menjadi kewenangan sepenuhnya Penggugat d.K/ Tergugat d.R namun pertanggungjawaban secara professional terkait pengelolaan dan laporan kepada pemilik modallah yang disalahgunakan oleh Penggugat d.K/tergugat d.R sampai dengan dilakukan evaluasi dan berdasarkan hasil audit terhadap Penggugat d.K./Tergugat Pemutusan
d.R
maka
Hubungan
PT. Kerja
Fajar
Farmatama
(PHK)
kepada
melakukan Penggugat
d.K./Tergugat d.R pada tanggal 20 Desember 2013 karena antara lain mangkir selama 25 hari serta adanya indikasi atau dugaan tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 5. Bahwa dengan diterimanya gaji setiap bulan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R sejak ditandanganinya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal para pihak tunduk pada peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 25 ayat 3
yang
berbunyi
Ketentuan
mengenai
kepemilikan
Apoteksebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa oleh karena gugatan a quo pada intinya berisi mengenai perkara di bidang ketenagakerjaan yang diakui oleh Penggugat Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
d.K./Tergugat d.R sendiri, maka perkara a quo merupakan kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Hubungan Industrial. 7. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri in case Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo 8. Bahwa oleh karenanya, Eksepsi kompetensi absolut ini sudah seharusnyalah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Negeri Bandung berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa
dan
mengadili
perkara
a
quo
nomor
448/Pdt.G/2015/PN.Bdg. II.
Tentang surat Penggugat d.K./Tergugat d.R penggugat kabur atau tidak jelas ( Obscuur Libel ) 1. Bahwa sesuai dengan petitum gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R tentang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta No.9 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pembatalan Perjanjian dan Pemutusan Hubungan Kerja sangat tidak jelas /kabur karena didalam gugatan tidak jelas dimuat mengenai hal –hal yang diatur dalam Akta No.9 dan memiliki konsekuensi Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal kembali berlaku dan bertentangan dengan petitum penggugat lainnya mengenai ganti rugi karena Tergugat II yang telah dirugikan berdasarkan Perjanjian a quo tersebut ; 2. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat d.K./Tergugat d.R. dalam petitumnya menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor 9 tanggal 8 Januari 2014 Pembatalan Perjanjian Kerjasama dan pemutusan Hubungan Kerja dengan tidak pernah mencantumkan kerugian secara jelas dan tegas apa yang ditimbulkan akibat perbuatan para Tergugat karena Tergugat II yang telah dirugikan berdasarkan Perjanjian a quo tersebut ; 3. BahwaPenggugat d.K./Tergugat d.R dalam petitum dan posita terhadap sita jaminan terhadap tanah dan bangunan objek perkara a quo telah mencampuradukan dengan kedudukan dan kapasitas tergugat I d.K/Penggugat d.R dan tergugat II d,K/Penggugat II d.R karena tanah dan bangunan a quo tidak memiliki hubungan hukum dan bukan merupakan aset PT. Fajar Farmatama serta tergugat I d.K/penggugat I d.R sudah tidak bekerja pada tergugat II. Bahwa selain itu pula, baik dalam Posita maupun dalam Petitum, Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Penggugat tidak mencantumkan jenis hak yang dimohonkan sita tersebut serta batas – batas terhadap objek a quo, sehingga dengan demikian gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). 4. Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). 5. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. 6. Jadi
kalaupun
Pengadilan
Negeri
dan
Pengadilan
Tinggi
mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. 7. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”. 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). III.
Error in Persona 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan ditariknya Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R telah salah, karena dalam Gugatan Penggugat tersebut Penggugat menarik Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
d.K/Penggugat II d.Rselaku pribadi dan sebagai organ dalam suatu perseroan.
Sehingga
dengan
demikian
gugatan
Penggugat
d.K/Tergugat d.R sah dan meyakinkan telah Error in Persona. 2. Bahwa jabatan Direktur dalam suatu Perseroan Terbatas bukan sebagai Subjek Hukum, karena baik dalam hubungan Kerja maupun Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal yang menjadi Subjek hukum adalah PT Fajar Farmatama yang diwakili oleh Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R 3. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dengan tegas mengatur mengenai organ Perseroan yang terdiri dari Direktur, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham ; 4. Bahwa berdasarkan petitum gugatanPenggugat d.K./Tergugat d.R dengan
telah
mencampuradukan
kedudukan
Tergugat
I
d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R berkenaan dengan sita jaminan tanah dan bangunan yang tidak memiliki hubungan hukum dan bukan merupakan aset PT. Fajar Farmatama dan pada saat ini Tergugat I d.K/Penggugat I d.R yang tidak lagi bekerja pada PT. Fajar Farmatama hal tersebut bahwa telah salah atau Error in Persona dalam melakukan gugatan ; 5. Bahwa oleh karena Penggugat d.K/Tergugat d.R telah menarik Tergugat II d.K/Penggugat II d,R selaku Direktur PT Fajar Farmatama tanpa menarik Badan Hukumya yaitu PT Fajar Farmatama, maka Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak Tergugat I d.K/Penggugat I. d.K selaku Direktur tanpa memasukan PT Fajar Farmatama sebagai pihak dalam perkara ini ; 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R Error in Persona. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memutuskan: mengadili bahwa Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (Niet
Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Onvankelijke Verklaard) serta menghukum Penggugat d.K./Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini. Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa Para tergugat menyangkal dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat d.K./Tergugat d.R kecuali apa yang diakuinya secara tegas – tegas, serta segala dalil-dalil yang di uraikan pada bagian eksespi merupakan satu bagian yang tak terpisahkan pada pokok perkara ini ; 2. BahwaPenggugat d.K./Tergugat d.R diangkat sebagai Pegawai sesuai dengan Tetap di PT. Fajar Farmatama dengan jabatan sebagai APA di Apotek Farmarin Bandung-Banteng per tanggal 01 Maret 2011 dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 07/02/SK/Dir tanggal 01 Maret 2011 ; 3. Bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.Rselama masa dalam menjalankan tugasnya
melakukan
kelalaian
atas
tugas
dan
tanggung
jawab
manajemen apotek Farmarin Bandung maka diberikan Surat Peringatan I tanggal 24 Februari 2012 ; 4. Bahwa Tergugat II d.K/Penggugat II d.R berencana melakukan relokasi maka pada bulan April 2013 ditugaskan Penggugat d.K./Tergugat d.R guna mencari lokasi, renovasi, serta pengurusan Surat Ijin Apotek (SIA) ; 5. Bahwa guna relokasi atau
mendirikan apotek baru berdasarkan
permintaan Penggugat d.K./Tergugat d.R sebagai salah satu syaratnya adalah
Perjanjian Kerjasama antara APA dan PSA sesuai standar
perjanjian yang diterbitkan oleh IAI dan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal ditandatangani pada tanggal 19 September 2012 danPenggugat d.K./Tergugat d.R mengakui bahwa Perjanjian a quo sebagai salah satu syarat
Pendirian
Apotek
berdasarkan
surat
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 27 Desember 2013 ; 6. Bahwa selama menjadi Karyawan dan menjalankan tugasnya sebagai APA Penggugat d.K./Tergugat d.R menerima gaji dari tergugat II d.K/Penggugat II d.R 7. Bahwa dalam pengelolaan apotek terdapat indikasi penyelewengan (kecurangan)Penggugat d.K./Tergugat d.R hal tersebut diawali dari temuan laporan keuangan yang janggal dengan tidak berkurangnya piutang
perusahaan,
maka
dilakukanlah
audit
oleh
tergugat
II
d.K/Penggugat II d.R sejak tanggal 30 Oktober s.d 2 November 2013, dimana beberapa temuan tindakan penyelewengan (kecurangan) antara Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
lain penjualan panel dengan pemberian diskon ke customer panel, penjualan panel secara individu dan penyimpangan prosedur pengadaan yang berdasarkan temuan hal tersebut tidak masuk kedalam pembukuan perusahaan ; 8. Bahwa sejak dilakukannya audit sampai dengan selesainya audit oleh Tergugat II d.K/Penggugat II d.R, dimana hasil audit tersebut telah ditemukan fakta atau indikasi adanya penyelewengan (kecurangan) dan pelanggaran standar operasional prosedur olehPenggugat d.K./Tergugat d.R. 9. Bahwa dari tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R tersebut perusahaan mendapat teguran dari Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dan harus mengganti kerugian dan membayar kepada PBFyang tidak pernah masuk kedalam pembukuan perusahaan beserta kerugian Tergugat II d. K/Penggugat II d.R lainnyasebesar Rp. 1.163.781.322,78 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua koma tujuh delapan rupiah). 10. Bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan dari Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak dapat diterima oleh Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat d.R
karena tindakan Penggugat
d.K./Tergugat d.R yang merugikan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R sebagai berikut: a. Tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R yang merugikan tergugat melanggar
Pasal 2 dan Pasal 4 ayat 2 Penjanjian Kerjasama
Penyertaan Modal dengan tidak melakukan upaya terbaik dan secara tidak profesional dan menguntungkan bagi tergugat sebagai Investor dengan melakukan tindakan fraud (kecurangan) b. Bahwa tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R sebagai apoteker melanggar
kewajibannya
(3)Penjanjian
berdasarkan
Kerjasama
bertanggungjawab
dan
Penyertaan tidak
Pasal
6
Modal
profesional
ayat
(2)
dengan
dalam
dan tidak
menjalankan
manjemen internal apotek serta tidak menjalankan sistem informasi keuangan dan sistem informasi pengelolaan usaha dengan benar dan akurat namun memanipulasi dan mengambil keuantungan pribadi c. Tergugat
sangat
menjaga
independensi
profesi
Penggugat
d.K./Tergugat d.R sebagai apoteker dalam menjalankan profesinya namun demikian dari tindakan penyelewangan (kecurangan) yang dilakukan Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak dapat dibenarkan dan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 Penjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
bahwa Tergugat berhak untuk memperoleh akses dan/atau meminta keterangan atas subtansi dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi usaha. d. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2)Pengembalian kepada investor apabila apoteker belum berhasil memenuhi kewajibannya maka pihak investor berhak menuntut pengembalian seluruh modal investasi. Apalagi
hal
tersebut
dilakukan
oleh
tindakan
penyelewengan(kecurangan) apoteker dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 11. Bahwa dari tindakan yang merugikan perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R, Tergugat II d.K/Penggugat II d.Rtelah memintaklarifikasi dan pertanggungjawaban Penggugat d.K./Tergugat d.Rnamun Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga akhirnya Tergugat II d.K/Penggugat II d.R melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.K dalam menjalankan pengelolaan apotek ; 12. Bahwa menanggapi angka 15 gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R tentang perjanjian kerjasama penyertaan modal dibantah sendiri oleh Penggugat sesuai dengan surat tanggal 17 Desember 2013 bahwa Perjanjian a quo sebagai salah satu syarat dikeluarkannya SIPA dan setelah ditandatanganinya perjanjian Penggugat d.K./Tergugat d.R tetap menerima gaji sebagai pegawai ; 13. Bahwa menanggapi angka 18 gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R terkait laporan keuangan yang diberikan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R kepada tergugat hal tersebut merupakan laporan yang perlu di verifikasi kebenarannya dan dari laporan keuanganlah tindakan lanjutan berupa indikasi awal penyelewenngan (kecurangan) dapat ditelusuri. 14. Bahwa menanggapi angka 20 gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R bahwa tidak benar Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R melakukan penyerobotan paksa karena hal tersebut didasarkan pada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R dan
sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Penjanjian
Kerjasama Penyertaan Modal bahwa Tergugat berhak untuk memperoleh akses dan/atau meminta keterangan atas subtansi dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi usaha dan
tindakan Penggugat
Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
d.K./Tergugat
d.R mangkir dan tidak bertanggungjawab
terhadap
apoteklahsehingga apotek di bekukan sampai saat ini ; 15. Bahwa tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R mengirim surat dan laporanke berbagai pihak termasuk kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Walikota Kota Bandung sampai dengan meminta pembekuan Apotek kepada Dinas Kesehatan Kota Bandungsangat
merugikan
nama
baik
dan
reputasiTergugat
II
d.K/Penggugat II d.R sebagai perusahaan dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) sebagai pemegang sahamnya; 16. Bahwa menanggapi angka 21 dan 22 gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R bahwa independensi apoteker dalam menjalankan profesinya sangat dihormati oleh Tergugat II d.K/Penggugat II d.R di apotek manapun yang dimiliki oleh Tergugat II d.K/Penggugat II d.R dan tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan pemerintah Nomor 51 tahu 2009 yang dilanggaroleh Tergugat II d.K/Penggugat II d.R namun demikian tindakan tidak profesional
dan
indikasi
tindakan
penyelewengan
(kecurangan)
merupakan bagian tersendiri dari pengelolaan kerjasama yang harus dipertanggungjawabkan penggugat I d.K/tergugat I d.R kepada investor dalam hal ini Tergugat II d.K/Penggugat II d.R berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal dan tindakan Penyelewengan (kecurangan) penggugat I d.K/tergugat I d.R yang telah melanggar Pasal 35 ayat 3 peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian yang
berbunyi
“Dalam
melaksanakan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada Standar Kefarmasian, dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimana Pekerjaan Kefarmasian dilakukan“dan Penggugat d.K./Tergugat d.Rdalam menjalankan apotek Tergugat II d.K/Penggugat II d.R tetap menerima
gaji
pada
setiap
bulannya
sampai
dengan
tindakan
penyelewengan (kecurangan) menjadi temuan dari auditor; 17. Bahwa menanggapi dan membantah angka 26, 27 dan 28 gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R yang pada pokoknya penggugat d.K/tergugat d.R menuntut ganti rugi secara materil dan immateril terhadap Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R sangat tidak berdasar dan tidak patut untuk diminta karena tindakan penggugat yang tidak professional, akuntable dan bertanggungjawab dalam menjalankan kerjasama Apoteklah dengan melakukan Penyelewengan (kecurangan) mengesampingkan
Perjanjian
Kerjasama
Penyertaan
Modal
serta
Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
melanggar Profesi Apoteker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun
2009tentang
Pekerjaan
Kefarmasian
yang
jelas-jelas
telah
merugikan Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R dan tindakan Penggugat d.K/tergugat d.R yang mengirimkan surat dan laporan ke berbagai pihak antara lain Dinas Kesehatan, IAI dan Walikota Bandung dengan memutarbalikan fakta sampai dengan meminta pembekuan Apotek kepada Dinas Kesehatan sangat jelas menambah kerugian Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R.` 18. Bahwa menanggapi angka 29 dan 30 gugatan Penggugat d.K./Tergugat d.R terhadap sita jaminan tanah dan bangunan yang tanah dan bangunan tersebut harus ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan, karena baik dalam Posita maupun Petitumnya tidak menjelaskan Jenis hak yang dimintakan untuk diletakkan Sita Jaminan dan juga batas – batas dari objek tersebut, selain itu pulaterhadap objek – objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut bukan merupakanaset perseroan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan kedudukan Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R dalam perseroan dan pada saat ini Tergugat I d.K/Penggugat I d.R sudah tidak bekerja pada PT. Fajar Farmatama. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan azas Pemisahan harta Kekayaan antara Perseroan Terbatas dengan Pribadi sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; 19. Bahwa kerugian yang diderita oleh Tergugat II d.K/Penggugat II d.R adalah nilai investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk uang dan asset serta kerugian lainnya berdasarkan hasil audityang dilakukan sebesar Rp. Rp. 1.163.781.322,78 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua koma tujuh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : a. Pemberian discount kepada konsumen panel b. c. d.
Penjualan panel secara individual yang belum tertagih Penjualan di Pusdik Tek Mineral yang belum tertagih Penjualan di Setda Bandung yang belum tertagih
Rp. 518.259.543,78 Rp. 366.106.998,00 Rp. 11.082.050,00 Rp. 24.176.256,00
Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
e. f. g. h. i. j.
Pembelian obat diluar prosedur ke PT. Mensa Bina Sukses Pembelian obat diluar prosedur ke PT. Anugrah Argon Medica Pembelian obat diluar prosedur ke PT. Antar Mitra Sembada Pembelian obat diluar prosedur ke PT. Enseval Putra Megatrading Uang muka pembelian alat kesehatan USG Pembayaran gaji Sdr. Madian periode Agustus – November 2013 Total kerugian perusahaan
Rp. 87.109.120,00 Rp. 102.804.485,00 Rp. 23.637.500,00 Rp. 2.405.370,00 Rp. 25.000.000,00 Rp. 3.200.000,00 Rp. 1.163.781.322,78
20. Bahwa selain kerugian tersebut diatas Tergugat II d.K/Penggugat II d.R juga mengalami kerugian dengan dibekukannya apotek dikarenakan beban biaya operasional apotek tersebut tetap dikeluarkan dari bulan desember 2013 sampai dengan bulan desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.704.313.300 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) beserta kerugian dari potensi keuntungan yang seharusnya diterima Tergugat II d.K/Penggugat II d.R dari periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2015. 21. Maka tindakan Penggugat d.K/Tergugat d.R dengan melakukan tindakan penyelewengan (kecurangan) dengan melanggar standar operating prosedur secara tidak professional dan bertanggungjawab secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian Tergugat I d.K/Penggugat II d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R DALAM REKONPENSI: 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan; 2. Bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R diangkat sebagai Pegawai sesuai dengan Tetap di PT. Fajar Farmatama dengan jabatan sebagai APA di Apotek Farmarin Bandung-Banteng per tanggal 01 Maret 2011 dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 07/02/SK/Dir tanggal 01 Maret 2011
Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
3. Bahwa Penggugat d.K./Tergugat d.R dalam menjalankan tugasnya melakukan kelalaian atas tugas dan tanggung jawab manajemen apotek Farmarin Bandung maka diberikan Surat Peringatan I tanggal 24 Februari 2012. 4. Bahwa guna relokasi atau mendirikan apotek baru berdasarkan permintaan Penggugat d.K./Tergugat d.R salah satu syaratnya adalah
Perjanjian
Kerjasama antara APA dan PSA sesuai standar perjanjian yang diterbitkan oleh IAI dan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal ditandatangani pada tanggal 19 September 2012 dan Penggugat d.K./Tergugat d.R mengakui bahwa Perjanjian a quo sebagai salah satu syarat Pendirian Apotek berdasarkan surat tertanggal 27 Desember 2013. 5. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai APA Penggugat d.K./Tergugat d.R menerima gaji dari Tergugat II d.K/Penggugat II d.R sampai dengan ditemukannya tindakan penyelewengan (kecurangan) berdasarkan hasil audit yang dibuktikan dengan Catatan No. 09/001/SPI-FFT/2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Apotek Farmarin Bandung Banteng yang dilakukan oleh Tim Satuan Pengendalian Intern PT. Fajar Farmatama. 6. Bahwa dalam pengelolaan apotek Penggugat d.K./Tergugat d.R tidak transparan
dan
akuntable
dengan
adanya
indikasi
penyelewengan
(kecurangan) hal tersebut didasari dari laporan keuangan yang janggal maka dengan demikian dilakukanlah audit dan ditugaskan tim audit oleh Tergugat II d.K/Penggugat II d.R sejak tanggal 30 Oktober s.d 2 November 2013 7. Berdasarkan hasil audit terdapat indikasi penyelewengan (kecurangan) yang dilakukan oleh Penggugat I d.K/Tergugat I d.R yang dibuktikan Catatan No. 09/001/SPI-FFT/2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Apotek Farmarin Bandung Banteng yang dilakukan oleh Tim Satuan Pengendalian Intern PT. Fajar Farmatama. 8. Bahwa tindakan penyelewengan (kecurangan) tersebut antara lain antara lain penjualan panel dengan pemberian diskon ke customer panel, penjualan panel secara individu dan penyimpangan prosedur pengadaan yang berdasarkan
temuan hal tersebut
tidak masuk kedalam pembukuan
perusahaan. 9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Apotek Farmarin Bandung Banteng sebagian kerugian perusahaan dengan rincian sebagai berikut: a
Pemberian discount kepada konsumen
.
panel
Rp. 518.259.543,78
Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
b
Penjualan panel secara individual yang
.
belum tertagih
c
Penjualan di Pusdik Tek Mineral yang
.
belum tertagih
d
Penjualan di Setda Bandung yang belum
.
tertagih
e
Pembelian obat diluar prosedur ke PT.
.
Mensa Bina Sukses
f.
Pembelian obat diluar prosedur ke PT. Anugrah Argon Medica
g
Pembelian obat diluar prosedur ke PT.
.
Antar Mitra Sembada
h
Pembelian obat diluar prosedur ke PT.
.
Enseval Putra Megatrading
i. j.
Uang muka pembelian alat kesehatan USG Pembayaran gaji Sdr. Madian periode Agustus – November 2013 Total kerugian perusahaan
Rp. 366.106.998,00 Rp. 11.082.050,00 Rp. 24.176.256,00 Rp. 87.109.120,00 Rp. 102.804.485,00 Rp. 23.637.500,00 Rp. 2.405.370,00 Rp. 25.000.000,00 Rp. 3.200.000,00 Rp. 1.163.781.322,78
22. Bahwa dari tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R tersebut perusahaan mendapat teguran dari Perusahaan Besar Farmasi (PBF) maupun Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonseia (YKKBI) sebagai Pemegang saham dan harus mengganti kerugian dan membayar kepada PBF yang tidak pernah dimasukan kedalam sistem informasi ,keuangan dan sistem informasi pengelolaan usaha yang di gunakan dalam apotek yaitu Intergrated Apotek Application System (IAAS). 10. Bahwa dari tindakan yang merugikan perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat d.K./Tergugat d.R, Tergugat II d.K/Penggugat II d.Rtelah memintaklarifikasi dan pertanggungjawaban Penggugat d.K./Tergugat d.R namun Penggugat d.K/Tergugat d.R tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga akhirnya Tergugat II d.K/Penggugat II d.R melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penggugat d.K/Tergugat d.K dalam menjalankan pengelolaan apotek.
Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
11. Bahwa tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.Rselain merugikan Tergugat II d.K/Penggugat II d.R berdasarkan hasil audit yang dibuktikan Catatan No. 09/001/SPI-FFT/2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Apotek Farmarin Bandung Banteng yang dilakukan oleh Tim Satuan Pengendalian Intern PT. Fajar Farmatama perusahaan dirugikan pula atas investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Kerjsama Penyertaan Modal yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan biaya operasional yang dikeluarkan selama apotek dibekukan yaitu sebesar Rp. 1.704.313.300 (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) serta potensi pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan tergugat II d.K/Penggugat II d.R. 12. Bahwa tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R dengan melaporkan dan mengirim surat ke berbagai pihak antara lain Dinas Kesehatan, IAI, Walikota yang diantaranya sesuai dengan surat penggugat No. 001/21/12/2013 pada tanggal 21 Desember 2013 kepada Walikota Bandung perihal penyampaian Aspirasi Anggota IAI Kota bandung terkait perselisihan dengan Investor serta sampai dengan mengajukan pembekuan ijin operasional sementara Apotek Farmarin sesuai dengan surat Penggugat No. 001/23/12/2013 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota bandung pada tanggal 23 Desember 2013 justru Penggugat dalam isi suratnya memutarbalikan fakta karena tergugat II d.K/Penggugat II d.R yang sangat dirugikan secara material dan terlebih lagi Penggugat d.K/tergugat d.Rjelas-jelas merugikan nama baik dan reputasi Tergugat
II
d.K/Penggugat
d.R
sebagai
perusahaan
milik
Yayasan
Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia karena Tergugat II d.K/Penggugat II d.R yang sangat dirugikan dan harus melakukan klarifikasi terhadap pihakpihak yang berwenang. 13. Bahwa tindakan penyelewengan (kecurangan) Penggugat I d.K/Tergugat d.R dengan tidak transparan, akuntable, profesional dan bertanggungjawab dengan
melakukan
pelanggaran
standar
operating
prosedur
telah
mengesampingkan Perjanjian Kerjasama Peyertaan Modal melanggar Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 yang berbunyi “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada Standar Kefarmasian, dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku sesuai fasilitas kesehatan dimana Pekerjaan Kefarmasian dilakukan.” 14. Bahwa tindakan Penggugat d.K./Tergugat d.R adalah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” 15. Bahwa kerugian yang diderita oleh tergugat secara meteril adalah sebagai berikut No 1
Deskripsi
Jumlah
nilai investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan
Rp. 500.000.000,-
Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal 2
Hasil Audit (Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Umum Apotek Farmarin Bandung Banteng
3
Biaya
Operasional
Apotek
Farmarin
Rp. 1.163.781.322,78
Bandung
Banteng antara Desember 2013 sampai dengan Rp. 1.704.313.300 Desember 2015 Total
Rp. 3.368.094.622,78
16. Bahwa kerugian tergugat secara immateril terkait reputasi dan nama baik dari tindakan Penggugat I d.K/Tergugat I d.R dan potensi keuntungan yang akan diterima perusahan sejak apotek dibekukan sampai dengan Desember 2015maka kami meminta sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi. 17. Bahwa wajar terhadap Penggugat d.K./Tergugat d.R yang telah merugikan tergugat tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 8.368.094.622,78 (delapan Milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua koma tujuh puluh delapan rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat 18. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonvensi tergugat d.K/penggugat d.R menjadi sia-sia maka mohon pengadilan Negari Klas IA bandung untuk meletakkan sita jaminan (conservator beslag) terhadap seluruh harta kekayaan milik Penggugat d.K./Tergugat d.R baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan Tergugat d.K/Penggugat d.R ajukan dalam suatu permohon Sita Jaminan tersendiri yang merupak suatu kesatuan dalam Gugatan Rekonpensi. 19. Bahwa gugatan Rekonpensi didasar sesuai dengan bukti-bukti yang autentik maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangat patut dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
memutuskan agar putusan dalam perkara aquo ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun Daden Verzet (uit Voerbaar Bij Voorraad). Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat d.K/penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memutuskan: DALAM KONPENSI Mengenai eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d. R 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. 3. Menyatakan gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I d.K/Penggugat I d.R dan Tergugat II d.K/Penggugat II d. R 2. Menghukum Penggugat d.K/tergugat d.R untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. DALAM REKONPENSI: PRIMAIR: 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I d.R./ Tergugat I d.K dan Penggugat II d.R/Tergugat II d.K. 2. Menyatakan Tergugat d.R bersalah karena telah melakukan Perbuatan melawan Hukum 3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas; 4. Menghukum tergugat d.R. untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara materil d.R. sebesar Rp Rp. 3.368.094.622,78 (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua koma tujuh puluh depan rupiah) dengan uraian sebagai berikut : No
Deskripsi
Jumlah
Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
1
nilai investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan
Rp. 500.000.000,-
Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal 2
Hasil Audit (Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Umum Apotek Farmarin Bandung Banteng
3
Rp. 1.163.781.322,78
Biaya Operasional Apotek Farmarin Bandung Banteng antara Desember 2013 sampai dengan
Rp. 1.704.313.300
Desember 2015 Total
Rp. 3.368.094.622,78
dan Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh tergugat d.R kepada penggugat d.R.; 5. Menghukum tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini; 6. Menyatakan
putusan
ini
dapat
dijalankan
lebih
dahulu
(uitvoerbaar
bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain: SUBSIDIAIR dalam peradilan yang baik,mohon keadilan yang seadil-adilnya (exaequoet bono) Menimbang , bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2016, dan atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 29 Maret 2016, ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Juli 2016 Nomor
448/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSI I. Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
II. Dalam Pokok Perkara; 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2.
Menyatakan
sah
Kerjasama
dan
berkekuatan hukum Perjanjian
dan Penyertaan Modal tertanggal 19 September
2012 antara Penggugat dan
Tergugat I
yang
telah
dibukukan Nomor 637/W/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 di Turut Tergugat I ; 3.
Menyatakan, Tergugat
I
telah
melakukan
Perbuatan
Wanprestasi ; 4.
Menyatakan Akta Pembatalan Perjanjian
Kerjasama
Pemutusan
08 Januari 2014
Hubungan
Kerja
tertanggal
dan
Nomor : 9 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 5.
Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat yaitu ratus
tidak
Pekerjaan sebagai
rupiah), hal ini dikarenakan,
mempunyai Apoteker
Pekerjaan dan kehilangan dari bulan
sampai dengan bulan Mei 2016,akibat Pembatalan
Perjanjian
Matereil
sebesar Rp. 750.000.000.,- ( tujuh
lima puluh juta juta
Penggugat
kerugian
Desember 2013
diterbitkannya
Kerjasama
dan
Akta
Pemutusan
Hubungan Kerja ; 6.
Menghukum Turut Tergugat I
dan Turut
Tergugat II
untuk
tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ; 7. B.
DALAM -
C.
Menolak
gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;
REKONPENSI;
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi
DALAM KONPENSI 1.
DAN
REKONPENSI
Menghukum Tergugat Konpensi I untuk membayar seluruh biaya
dalam perkara Konpensi sebesar Rp 2.346.000,- ( dua
juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) 2.
Menghukum
Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara dalam perkara Rekonpensi yang jumlahnya Nihil. Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 96/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Juli Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
2016 Nomor 448/Pdt.G/2015/PN.Bdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca
Surat
Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor
:.
448/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo nomor : 96/Pdt.B/2016/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah
semula
diberitahukan secara
seksama dan patut kepada pihak Terbanding semula Penggugat ,Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 15 November 2016 ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 10 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 November 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal, 20 Desember 2016 dan tanggal, 17 November 2016 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 448/Pdt.G/2015/PN.Bdg jo nomor 96/Pdt .B/2016/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang
menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepada pihak Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kepada
Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Desember 2016, 13 Januari 2017, dan tanggal, 20 Februari 2017 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor 448/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan kuasa hukum para pembanding semula tergugat I dan tergugat II pada pokoknya di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1. – Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung halaman 34 alenia 2,3,4 dan 35 alinea 1 ; 1-1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut telah salah dan keliru atau tidak cukup pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pembanding, khususnya menyangkut bukti T.I-8, T.I-9, T.I-12, T.I-13, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh pembanding I tersebut ; 1-2 Bahwa sebagaimana yang telah diuaraikan oleh terbanding/penggugat dalam gugatannya, pembanding II telah melakukan audit pemeriksaan terhadap
Apotek
FARMARIN
yang
pada
pokoknya
dari
hasil
pemeriksaan tersebut, bahwa didalam pengelolaannya terdapat indikasi penyelewengan (kecurangan) terbanding, hal tersebut diawali dari temuan laporan keuangan yang janggal dengan tidak berkuranganya piutang perusahaan, sehingga dapatlah hasil sebagaimana dalam bukti T.I-9, T.I-21, T.I-22 ; 1-3 Bahwa sejak dilakukannya audit hingga selesainya audit yang dilakukan oleh Pembanding II, dimana dari hasil audit tersebut telah ditemukan fakta atau indikasi adanya penyelewengan (kecurangan) dan pelanggaran standar prosedur oleh Terbanding, bahwa dari tindakan dari terbanding tersebut perusahaan mendapatkan teguran dari perusahaan besar Farmasi (PBF) dan harus mengganti kerugian dan membayar kepada PBF yang tidak pernah masuk ke dalam pembukuan perusahaan beserta kerugian lainnya yang sebesar Rp.1.163.781.322,78 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua koma tujuh delapan) ; 1-4 Bahwa setelah dilakukannya audit tersebut terbanding tidak memiliki itikad tidak baik bahkan terbanding telah melakukan pengajuan pembekuan izin operasional Apotex Farmarin berdasarkan bukti yang hingga saat ini pembekuan tersebut masih berlaku, bahwa selain itu Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
pula, karena adanya indikasi penyelewengan (kecurangan) maka pembanding I telah melakukan laporan kepolisian bukti
terhadap
adanya penyelewengan dari terbanding tersebut yang berakibat kerugian bagi perusahaan ; 1-5 Bahwa dengan demikian Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan tahapan-tahapan penyelesaian sebelum membuat dan menandatangani pembatalan perjanjian dan pemutusan Hubungan kerja ; 1-6 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan suatu fakta bahwa justru sengketa ini berawal dari adanya tindakan kecurangan dari
Terbanding
sebagai
Apoteker
berupa
adanya
dugaan
penyelewengan dalam pengelolaan Apotik dan pembekuan operasional Apotek Farmarin secara sepihak oleh Terbanding, atas tindakan tersebut seharusnya yang pertama melakukan perbuatan wanprestasi adalah Terbanding sendiri ; Bahwa selanjutnya pembanding I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 35 alenia 2,5,6 dan 7 1-7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat pertolak dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ; 1-8 Bahwa sebagaimana yang telah pembanding I uraikan secara jelas dalam keberatan angka 1 diatas bahwa berdasarkan bukti T.I-6,T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-12, T.I-13, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24 telah terbukti bahwa terbanding melakukan perbuatan curang dan melakukan pembekuan
operasional
Apotek
Farmarin
yang
artinya
bahwa
terbanding telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanya
dalam
melaksanakan
perjanjian
kerjasama
dan
penyertaan modal ; 1-9 Bahwa hal ini membuktikan bahwa terbanding adalah sebagai pihak yang telah lalai dalam menjalankan perjanjian kerjasama dan penanaman modal yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Fajar Farmatama ; 1-10. Bahwa perbuatan terbanding melakukan perbuatan curang dan melakukan
pembekuan
Operasionla
Apotek
Farmarin
adalah
Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
merupakan
kesalahan
yang
dilakukan
oleh
Terbanding
dalam
melaksanakan perjanjian kerjasama dan penanaman modal sehingga terbanding wajib bertanggung jawab dan menanggung semua resiko dan akibat hukum atas perbuatannya tersebut ; 1-11. Bahwa oleh karena terbanding sebagai pihak pertama yang telah melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama dan penanaman modal yaitu dengan pembekuan yang dilakukan oleh terbanding maka akan sangat sulit untuk melanjutkan kerjasama kembali yang didasarkan pada perjanjian kerjasama dan penanaman modal ; 1-12. sehingga adalah suatu hal yang sangat aneh dan sangat bertentangan dengan hukum apabila pembanding I dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi padahal sudah sangat jelas , terang dan diakui sendiri oleh terbanding yang jelas-jelas melakukan perbuatan curang dan melakukan pembekuan Operasional Apotek Farmarin sehingga pelaksanaan Perjanjian kerja sama sebagaimana bukti T.I tidak dapat dilaksanakan ;\ 1-13. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya sangat patut Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut untuk membatalkannya karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan undangundang ; 1-14. Oleh karena Pertimbangan Judex Factie tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan sehingga Diktum Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada angkta 2,3 dan 4 juga dengan sendirinya cacat hukum, dengan demikian adalah sangat patut, layak dan adil apabila Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding ini untuk membatalkannya ; 2. Bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 36 alenia 2 ; 2.-1 Bahwa Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak teliti untuk memberikan pertimbangan hukum mengenai nilai kerugian materiil sebasar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya bahwa pembanding I tidak paham dasar hukum Mejelis hakim judex factie yang menghukum pembanding I sebesar Rp. 25.000.000,Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
setiap bulannya. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah sangat tidak rasional dalam menentukan nilai kerugian bagi terbanding yang ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh pembanding I karena penentuan nilai tersebut ditetapkan tanpa adanya nilai acuan serta tidak adanya bukti maupun dasar hukum yang jelas bahwa terbanding telah mengalami kerugian dan berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2016 yang jika dijumlah seuruhnya sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada pembanding I ; 2.-2. Bahwa dalam pertimbangan judex factie yang menyebutkan hal ini dikarenakan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan kehilangan pekerjaan sebagai Apoteker merupakan suatu pertimbangan yang salah dan keliru karena pertimbangan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti T.I6,T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-12, T.I-13, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24 telah terang bahwa pihak terbanding sebagai Apoteker sendiri yang dengan sadar melakukan pembekuan operasional Apotek Farmarin sehingga pihak terbanding sendiri yang telah kehilangan pekerjaan, dimana atas tindakan terbanding tersebut para pembanding sebagai pihak pemodal (intestor) telah mengalami kerugian karena dengan dibekukannya Apotek tersebut investasi yang telah dikeluarkan oleh pembanding II tidak dapat kembali ; 2.-3 Bahwa bukti T.I-17 Akta No. 19 tanggal 9 Januari 2014 Pembatalan perjanjian Kerjasama dan pemutusan Hubungan Kerja Notaris dan PPAT Gina Riswara Koswara, S.H. di Bandung dibuat didasarkan karena adanya indikasi tindakan kecurangan setelah dilakukan audit internal dan pembekuan operasional Apotik Farmarin yang dilakukan oleh terbanding hal ini membuktikan bahwa terbanding tidak mempunyai pekerjaan bukan didasarkan karena adanya T-17 ; 2.-4. Bahwa kehilangan pekerjaan yang dialamai oleh Terbanding justru diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan sendiri oleh terbanding antara lain berupa pembekuan Operasional Apotek farmarin dan tindakan kecurangan dalam pengelolaan Apotek, sehingga atas tindakan dari terbanding tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada Pembanding I untuk membayar ganti rugi secara materiil ; Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
2.-5 Bahwa sebagaimana yang telah diauraikan oleh Pembanding I dan Pembanding II, sudah jelas dan tak terbantahkan bahwa pihak yang sangat dirugikan dalam perkara a quo ialah Para Pembanding sebagai akibat dari penyelewengan (kecurangan) dan pembekuan operasional Apotek Farmarin yang dilakukan oleh terbanding ; 2.-6 Bahwa terlebih lagi kerugian immaterial yang ditanggung oleh para Pembanding karena terbanding telah membekukan Apotek Farmarin dan melaporkan ke berbagai instansi ; 2.-7
Bahwa oleh karena
terbanding telah
melakukan
pembekuan
operasional Apotek Farmarin Pembanding II sebagai Investor telah mengakibatkab
kerugian
karena
dengan
tindakan
pembekuan
operasional Apotek yang dilakukan oleh terbanding sehingga investasi yang telah dikeluarkan oleh Para Pembanding menjadi hilang ; 2.-8 Bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai investor yang telah mengalami kerugian akibat pembekuan Operasiobal Apotek Firmarin maka sudah sepatutnya Terbanding yang diwajibkan mengembalikan seluruh investasi yang telah dikeluarkan oleh Para Pembanding berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan penananaman modal, bukan malah pembanding I yang justru harus untuk bertanggung jawab atas kerugian material dari terbanding ; 2.-9 Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenannya sangat patut Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut untuk membatalkannya karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan dengan undang-undang ; 2.-10 Oleh karena pertimbangan judex factie tersebut diatas sudah tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan sehingga Diktum Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung angka 5 yang pada pokoknya menghukum Pembanding I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh artus lima puluh juta rupiah) kepada terbanding adalah cacat hukum, dengan demikian adalah sangat patut, layak dan adil apabila Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding ini untuk membatalkan dictum putusan pada angka 5 tersebut ;
Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
3. Bahwa pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 39 alenia terakhir : 3.-1 Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut tidak tepat, keliru dan tidak berdasar, bahwa judex pactie tidak mempertimbangkan fakta-fakta
dan
bukti-bukti
yang
diajukan
oleh
Pembanding
(Penggugat dr/Tergugat dk), bahwa oleh karena tindakan-tindakan dari Terbanding (Tergugat dr/Penggugat dk) yang telah melakukan penyelewengan
(kecurangan)
yang
berakibat
kerugian
bagi
pembanding (Penggugat dr / Tergugat Dk) dengan total kerugian sebesar Rp. 3.368.094.622,78 (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua koma tujuh delapan rupiah) serta adanya pembekuan Operasional Apotek Farmarin yang dilakukan oleh Terbanding, bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ ; 3.-2 Bahwa tindakan perbuatan Terbanding melakukan perbuatan curang dan melakukan pembekuan Operasional Apotek Farmarin adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama dan Penananaman Modal yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding sebagai Investor yang telah mengeluarkan modal dan atas tindakan tersebut investasi yang sudah ditempatkan tidak dapat kembali ; 3.-3 Bahwa aberdasarkan bukti T.I-6,T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-12, T.I-13, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24 tindakan atau perbuatan curang dan melakukan pembekuan
Opersional
Apotek
Farmarin
adalah
merupakan
kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan
dalam
melaksanakan
Perjanjian
Kerjasama
dan
Penanaman Modal ; 3.-4 Bahwa atas perbuatan Terbanding tersebut Para Pembanding telah mengalami
kerugian
dengan
total
kerugian
sebesar
Rp.
3.368.094.622,78 (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua koma tujuh delapan rupiah)
sehingga sangat patut dan beralasan terbanding
dihukum untuk emmbayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya kepada Para Pembanding ; 3.-5 Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum bila pertimbangan hukum Pengadilan Negeri bandung tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya sangat patut Hakim Pengadilan Tingkat banding tersebut untuk membatalkannya karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan dengan Undang-undang oleh karena Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tingkat banding untuk mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Pembanding, serta menghukum
Terbanding
(Tergugat
Dalam
rekonpensi)
untuk
membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum kepada Para Pembanding (Penggugat Dalam Rekonpensi) dengan tota; kerugian sebesar Rp. 3.368.094.622,78 (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua koma tujuh delapan rupiah) ; Menimbang, bahwa terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Juli 2016 nomor 448/Pdt.G/2015/PN.Bdg dan telah membaca memperhatikan memori banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang,
bahwa
namun
demikian
Pengadilan
Tinggi
tidak
sependapat mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara angka 6 (enam) menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap
isi
putusan
dalam perkara
ini,
berdasarkan
pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat tidak ada menyebutkan hubungan hukum apa dan apa peranannya turut tergugat II Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional DKI Jakarta Cq. Kepala Pertanahan Nasional Jakarta Selatan dalam perkara a quo ; Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada fakta-fakta yang ada keterlibatan turut tergugat II dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa oleh karena turut tergugat II tidak ada kaitan dengan perkara a quo, maka terhadap turut tergugat II tidak patut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
tanggal
12
Juli
2016
nomor
448/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara angka 6 (enam), Sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula tergugat I dan tergugat II Dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka menurut Pengadilan Tinggi baik tergugat I maupun tergugat II Dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang peradilan umum dan Paraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semulaTergugat I dan Tergugat II dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi tersebut ; - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Juli 2016 nomor 448/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding pada amar putusan dalam pokok perkara angka 6 (enam), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI : I. DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
II. DALAM POKOK PERKARA 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2.
Menyatakan Kerjasama
sah
dan
berkekuatan hukum Perjanjian
dan Penyertaan Modal tertanggal 19 September
2012 antara Penggugat dan
Tergugat I
yang
telah
Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
dibukukan Nomor 637/W/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 di Turut Tergugat I ; 3.
Menyatakan, Tergugat
I
telah
melakukan
Perbuatan
Wanprestasi ; 4.
Menyatakan Akta Pembatalan Perjanjian
Kerjasama
Pemutusan
08 Januari 2014
Hubungan
Kerja
tertanggal
dan
Nomor : 9 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 5.
Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat yaitu ratus
tidak
Pekerjaan sebagai
rupiah), hal ini dikarenakan,
mempunyai Apoteker
Pekerjaan dan kehilangan dari bulan
sampai dengan bulan Mei 2016,akibat Pembatalan
Matereil
sebesar Rp. 750.000.000.,- ( tujuh
lima puluh juta juta
Penggugat
kerugian
Perjanjian
Desember 2013
diterbitkannya
Kerjasama
dan
Akta
Pemutusan
Hubungan Kerja ; 6.
Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
7.
Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya
A. DALAM REKONPENSI -
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, danTergugat II Dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Kami : ABDUL FATTAH, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Jawa selaku Hakim Ketua Majelis
dengan SIR JOHAN, S.H.,M.H. dan HERMAN HELLER
HUTAPEA,S.H.,masing-masing
sebagai
Hakim
Anggota
berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Maret 2017 Nomor 161/PEN/PDT/2017/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jumat. tanggal 26 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG
SUGIANTO,
S.H.,M.H.
selaku
Panitera
Pengganti
pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd
Ttd
SIR JOHAN, S.H.,.MH.
ABDUL FATTAH, S.H.,M.H.
Ttd HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.
Panitera Pengganti Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.
Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.
6.000,00
2. Redaksi putusan ….. Rp.
5.000,00
3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).
Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan No.161/PDT/2017/PT.BDG.
