PUTUSAN NOMOR 51/Pdt/2015/PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. CATRA PILAR PERSADA; Beralamat di Komplek Ruko Aralia, Blok HY.43 No.8 Kota Harapan Indah Bekasi, yang dalam Hal ini diwakili oleh
Direktur
Utama,
BAMBANG
SETIA
BUDI,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2014, telah menunjuk
16 Mei
kuasa hukumnya HAZAIRIN
MANDAHIT,SH MH. Advokat dari Kantor Hukum HAZAIRIN MANDAHIT,SH & REKAN beralamat di Jl. Dahlian Indah VI Blok JC 8 Kota Harapan Indah Bekasi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor : 509/SK/2014/PN.Bks, untuk selanjutnya disebut sebagai ; PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ; LAWAN OOM RAHMAYANTO; Beralamat di Perum Batara Indah Blok J.20 RT.004/ RW.013 Kelurahan
Kahuripan,
Tasikmalaya, tertanggal Hukumnya
Kecamatan
Berdasarkan
Surat
Tawang, Kuasa
Kota
Khusus
26 Agustus 2013, telah menunjuk Kuasa yang
KUSMAYADI,
SH
bernama dan
1. 2.
H.
ASEP
HERI
DADIKUSWANDI,SH,
keduanya Advokat, beralamat kantor di Jl Siliwangi No.88 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No.827/SK/2013/PN.Bks. untuk selanjutnya disebut sebagai ; TERBANDING SEMULA TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
Halaman
1 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
TENTANG DUDUKNYA PERKARA Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 April 2014 Nomor 306/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
II. DALAM REKONPENSI: Menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI; Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Mengingat, akan Akta/ Surat Pernyataan permohonan Banding Nomor : 306/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 dengan seksama ; Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
pada tanggal 08 Juli 2014,
yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Juli 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 ; Memperhatikan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 September 2014 ; Memperhatikan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor. 306/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi
Halaman
2 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
yang
menyatakan
telah
memberitahukan
dan
memberi
kesempatan
kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2014, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Desember 2014, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi,
sebelum
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi
dijatuhkan pada
tanggal 15 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2014 , Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara
yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding /semula Penggugat sangat keberatan dan sama sekali tidak sependapat
dengan
putusan
judex
facti
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.306/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 15 April 2014, sebab putusan perkara aquo tidak didasari semua
pada fakta-fakta yang termuat dalam dalil-dalil Posita
Pembanding/semula Penggugat ,namun semata-mata hasil analogi judex facti sendiri. 2. Bahwa
Judex
Facti
dalam
pertimbangan
hukumnya
halaman
24
hanya
mempertimbangkan bukti ( P1) yang sama dengan bukti ( Tl ) yaitu Surat Perjanjian N0.007/PD/CPP/1507/2012 pada pasal 5 tanggal 15 Juli 2012 yang mengatakan kontrak masa sewa hanya satu bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012. 3. Bahwa akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan Bukti ( P 2 ) yaitu SURAT PERNYATAAN tanggal 8 Desember 2012 yang dibuat kemudian TERBANDING/TERGUGAT
yang
terang
benderang
menyatakan
oleh
bersedia
mengganti kerugian kepada PEMBANDING/PENGGUGAT , Surat Pernyataan tersebut dibuat bermeterai cukup dan dihadiri saksi-saksi, karena itu merupakan bentuk persetujuan/ janji yang baru dari TERBANDING/TERGUGAT wajib dipenuhi, jika tidak ditepati termasuk ingkar janji, oleh karena itu judex facti telah salah menerapkan hukum.
Halaman
3 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
4. Bahwa surat perjanjian tidak diperpanjang,
bukanlah menjadi alasan, karena
sepanjang kendaraan tersebut berada ditangan si penyewa/ TERBANDING/ TERGUGAT maka sudah seharusnya membayar sewa, karena
Kendaraan
tersebut bahagian dari Surat Perjanjian tersebut apabila belum dikembalikan sudah seharusnya membayar sewa , jika tidak membayar termasuk ingkar janji , apalagi TERBANDING/TERGUGAT bersedia
membuat Surat Pernyataan tanggal 8
Desember 2012 yang isinya pada pokoknya
bertanggung jawab dan bersedia
mengganti kerugian kepada PEMBANDING / PENGGUGAT. 5. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT keberatan dalam pertimbangan Judex facti halaman 24 dan 25, yang menafsirkan sendiri pasal 8 Surat Perjanjian N0.007/PD/CPP/1507/2012 , padahal dalam Perjanjian tersebut yang masuk kategori Force majeure antara lain bencana alam, Tsunami,perang,huru hara dan kejadian luar biasa lainnya. Kecelakaan tidak termasuk dalam Perjanjian tersebut, apalagi TERBANDING/TERGUGAT dalam Jawabannya tidak pernah mendalilkan kejadian tersebut
kejadian luar biasa , karenanya Judex Facti telah melampaui
kewenangannya . 6. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT keberatan dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan negeri Bekasi dalam putusan perkara aquo halaman 25 kecelakaan dikategorikan
suatu kejadian luar biasa, karena kecelakaan tidak
termasuk kejadian luar biasa, karena
biasa terjadi dijalan raya dan merupakan
resiko yang sudah diperhitungkan, karenanya judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya . Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa,
TERBANDING/TERGUGAT,
menolak
dan
sangat
keberatan
atas
Permohonan Banding, sebagaimana alasan-alasannya yang tertuang dalam Memori Banding yang dibuat dan dikemukakan PEMBANDING/PENGGUGAT, tertanggal 8 Juli 2014, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 23 Juli 2014 tersebut ; 2. Bahwa
alasan-alasan/keberatan-keberatan
Permohonan
Banding
dari
PEMBANDING/PENGGUGAT, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut : 2.1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 24, berkaitan dengan Bukti P1 dan atau Bukti T.01, yaitu tentang SURAT PERJANJIAN, No. 007/PD/CPP/1507/2012, tertanggal 15 Juli 2012, pada Pasal 5, yang menyatakan bahwa kontrak sewa hanya 1 (satu) bulan, yaitu Halaman
4 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012, adalah sudah sangat tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ; 2.2. Bahwa Bukti P2, berupa SURAT PERNYATAAN, tertanggal 8 Desember 2012, yang ditanda-tangani oleh TERBANDING/TERGUGAT, yang konsepnya dibuat
oleh
dipertimbangkan
PEMBANDING/PENGGUGAT,
tentu
saja
tidak
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.
perlu Bahwa
Bukti P2, hanyalah berupa Pernyataan Sepihak yang tidak mengikat, bukan berupa PERJANJIAN dan bukan merupakan bentuk persetujuan/janji baru dari TERBANDING/TERGUGAT. Bahwa apabila Surat Pernyataan tidak ditepati, bukanlah merupakan bentuk ingkar janji dari TERBANDING/TERGUGAT. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak salah dalam menerapkan hukum, terutama berkaitan dengan Bukti P2, berupa Surat Pernyataan, yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT ; 2.3. Bahwa Bukti P1 dan atau Bukti T.01, adalah Bukti yang mendasar dan mengikat bagi
PEMBANDING/PENGGUGAT
dengan
TERBANDING/
TERGUGAT.
Bahwa segala ketentuan yang termuat dalam Pasal-pasal dalam Surat Perjanjian, No. : 007/PD/CPP/1507/2012, tertanggal 15 Agustus 2012, terutama berkaitan dengan perpanjangan sewa adalah menjadi ketentuan mendasar. Bahwa dengan tidak dilakukan perpanjangan Surat Perjanjian, secara otomatis tidak ada kewajiban dari TERBANDING/TERGUGAT, untuk membayar sewa kepada PEMBANDING/PENGGUGAT. Bahwa dengan tidak adanya kewajiban apapun, tidak menjadikan TERBANDING/TERGUGAT, ingkar janji kepada PEMBANDING/ PENGGUGAT ; 2.4. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya pada halaman 24 dan 25, yang menafsirkan sendiri Pasal 8, Surat Perjanjian, No. : 007/PD/CPP/1507/2012, adalah merupakan pertimbangan yang sangat tepat dan tidak melampaui batas kewenangan-nya. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah didasarkan pada keyakinan dan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan. Bahwa kejadian kecelakaan yang menimpa TERBANDING/TERGUGAT, adalah merupakan kecelakaan diluar kemampuan manusia biasa dan tentu saja dikategorikan sebagai kejadian yang luar biasa. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidaklah keliru, bahkan sebaliknya adalah merupakan pertimbangan yang sangat tepat ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Halaman
5 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 April 2014 Nomor 306/Pdt.G/2013/PN.Bks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum peradilan tingkat pertama dalam putusannya karena telah tepat dan benar dan telah dipertimbangkan berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh karena apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang baru, dan semuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
15
April
2014
Nomor
306/Pdt.G/2013/PN.Bks, tetap dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait ;
M E N G A D I L I :
Menerima permohonan banding dari
Kuasa Pembanding semula Penggugat
tersebut ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 April 2014 Nomor 306/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Halaman
6 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SELASA tanggal 07 APRIL 2015, oleh kami : Hi. A. SANWARI. H.A. SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan JOHN PITER, SH.MH., dan DJAMER PASARIBU,SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 Februari 2015 Nomor : 51/PEN/PDT/2015/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 08 APRIL 2015 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
Ttd
Ttd
JOHN PITER, SH.MH.,
Hi. A. SANWARI. H.A. SH.MH.,
Ttd
DJAMER PASARIBU,SH.
PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,
Perincian Biaya : - Materai
............…….
Rp.
6.000,-
- Redaksi
.....................
Rp.
5.000,-
- Pemberkasan .................. Jumlah
Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )
Halaman
7 dari 7, Putusan Nomor 51/Pdt/2015/PT.Bdg.
