PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor275/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: P.T. Usaha Lantang Sejahtera, bertempat tinggal di Ruko Rahmat Jalan Galaxi Raya Blok A Nomor 24, Jakasampurna, Bekasi Barat, 17145,dalam hal ini diwakili oleh RAYMOND M.LANTANG, selaku Direktur Utama P.T. Usaha Lantang Sejahtera yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUZARMANSYAH, SH., MH., ANDRIAN KAMIL, SH., MH., dan ESTI RAHAYU, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Office “YR” ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS, alamat di Komp. Perdagangan Blok M. No. 16 Sumber Jaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat; Melawan: Pamuji Widodo, berkedudukan di Jalan Suralaya - 1 RT 03 RW 04 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H. beralamat di advokat padaKantor Hukum Edy Gurning & Partners yang beralamat di Ariobimo Central 5th floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

26

April

2017,selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Juni

2017,Nomor. 275/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 275/PDT/2017/PT BDG

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Maret 2016 dibawah register Nomor : 154/Pdt.G/2016/PN. Bks. Yang uraian selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat merupakan pemilik lahan Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera yang berlokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga – Provinsi Jawa Tengah; 2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Alih Manajemen Pemasaran dan Pembangunan Perumahan Dawuhan Asri Purbalingga – Jawa Tengah, tertanggal 16 April 2015 (selanjutnya disebut sebagai “PKS”) (Bukti P-1) secara sah, sehingga mengikat Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata; 3. Bahwa berdasarkan angka i, angka v huruf a, dan angka v huruf d PKS, Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Site Manager di lokasi proyek Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera yang berlokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga – Provinsi Jawa Tengah, dan mengalihkan seluruh wewenangnya untuk kegiatan dan usaha-usaha pemasaran dan/ atau pembangunan unit rumah, termasuk diantaranya yaitu sebagai pihak penyedia modal untuk kegiatan dan usaha-usaha pemasaran dan/ atau pembangunan unit rumah; 4. Bahwa berdasarkan angka iii huruf b PKS, Penggugat berhak menerima bagi hasil sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari harga jual per satu unit rumah, dan berhak mengelola komisi pemasaran (marketing fee) sebesar 3% (tiga per seratus) dari harga jual per satu unit rumah; 5. Bahwa berdasarkan angka iv huruf a, angka v huruf f dan angka vii huruf a PKS, Tergugat memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: Angka iv huruf a PKS “PIHAK PERTAMA berkewajiban secara finansial terhadap segala biaya yang berkaitan dan/ atau bersifat sebagai; biaya pengadaan lahan, biaya perijinan lahan dan/ atau perijinan pembangunan, biaya sertifikasi per unit lahan dan/ atau rumah, biaya pajak usaha dan/ atau pajak perusahaan, biaya pajak penjualan dan/ atau pembelian lahan, biaya pajak penjualan dan/ atau pembelian bangunan, biaya pajak kepemilikan lahan dan/ atau

Halaman 2 dari 31 halaman putusan Nomor 275/PDT/2017/PT BDG

bangunan, dan biaya-biaya lainnya yang pada sifatnya berada di luar usahausaha yang berkaitan dengan kewajiban PIHAK KEDUA” Angka v huruf f PKS “PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bagi hasil kerjasama dan/ atau menyerahkan komisi pemasaran (marketing fee) kepada PIHAK KEDUA ketika dana pembiayaan dari Pihak Bank penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA” Angka vii huruf a PKS “a. Dalam hal terdapatnya proses penjualan unit rumah dan/ atau pembangunan unit rumah yang sedang berjalan pada saat perjanjian kerjasama ini dibuat, maka segala tanggung jawab yang berkaitan dengan biaya dan kinerja terhadapnya tetap merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA” 6. Bahwa masa berlaku PKS ini bagi Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam angka vi PKS yang menyatakan; “Kerjasama ini dilaksanakan sampai dengan habisnya unit rumah yang dijual di Perumahan Dawuhan Asri Purbalingga, dan/atau sampai dengan kedua belah PIHAK bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang ditandatangani bersama.” 7. Bahwa terkait permasalahan yang menjadi dasar gugatan a quo antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu diantaranya pada tanggal 6 Agustus 2015 di lokasi proyek Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera yang berlokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga – Provinsi Jawa Tengah, yang menghasilkan akan dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya; 8. Bahwa pertemuan berikutnya dilakukan pada tanggal 10 Agutus 2015 berlokasi di Ruko Rahmat Jalan Galaxi Raya Blok A Nomor 24, Jakasampurna, Bekasi Barat, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Reza, namun Tergugat tidak mau atau menolak untuk menandatangani hasil-hasil notulensi yang ada; 9. Bahwa selanjutnya dilakukan mediasi oleh Adolf Monang antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang bulan Oktober 2015 yang dilaksanakan di beberapa tempat diantaranya yaitu di Ruko Rahmat Jalan Galaxi Raya Blok A Nomor 24, Jakasampurna, Bekasi Barat dengan hasil Tergugat tetap tidak mau atau menolak untuk menandatangani hasil-hasil notulensi yang ada;


10. Bahwa mengenai permasalahan yang menjadi dasar gugatan a quo Penggugat telah melakukan Somasi I (Bukti P-2) pada tanggal 1 Maret 2016 dan Somasi Terakhir (Bukti P-3) pada tanggal 7 Maret 2016, namun Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun; 11. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Bekasi berdasarkan angka viii huruf b PKS yang menyatakan “Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka kedua belah PIHAK bersepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi”; Selanjutnya adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: 12. Bahwa

PKS

tersebut

merupakan

Perjanjian

Timbal

Balik

karena

berdasarkan angka iii dan iv PKS yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat; 13. Bahwa gugatan a quo didasarkan pada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat secara berulang-ulang dan juga sulitnya kordinasi dan komunikasi dengan Tergugat,sehingga ; a. Pada dasarnya PKS tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan suatu itikad baik, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) nyatakan yaitu “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”; b. Penggugat mengajukan pembatalan PKS sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan,

atau

menuntut

pembatalan

persetujuan,

dengan

penggantian biaya, kerugian dan bunga.” TERGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN ANGKA IV HURUF A PKS 14. Bahwa semenjak PKS ditandatangani sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak mendaftarkan kegiatan usahanya yaitu Perumahan Dawuhan Asri Purbalingga – Jawa Tengah dan juga tidak mendaftarkan dirinya sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga (selanjutnya disebut sebagai “KPP Purbalingga”); 15. Bahwa hal ini sudah diketahui oleh Penggugat, dan telah lama Penggugat ingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan segala urusan


pajak termasuk di antaranya tersebut di atas, namun Tergugat selalu tidak merespon dan menanggapi; 16. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat akan konsekuensi hukum daripada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Tergugat selama ini, mengingat hal tersebut selain daripada bentuk wanprestasi atas PKS juga merupakan bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia; 17. Bahwa hal ini diketahui Penggugat melalui Surat Perintah Kerja (selanjutnya disebut sebagai “SPK”) yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap kedua kontraktor dalam pembangunan Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera yaitu SPK kepada CV Alam Indah (Bukti P-4) dan SPK kepada CV Era Trussindo Jaya (Bukti P-5). SPK – SPK tersebut dibuat oleh Penggugat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PKS dan berdasarkan keinginan dariRaymond Lantang sebagai Direktur pada Tergugat untuk tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Final (PPh) dari setiap SPK tersebut di atas; 18. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 petugas dari KPP Purbalingga melakukan kunjungan ke kantor pemasaran di lokasi proyek Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera dengan memberikan Surat Tugas Nomor : ST-273/WPJ.32/KP.09/2015 (Bukti P-6); 19. Bahwa terlebih daripada itu KPP Purbalingga memberikan Surat Nomor S4468/WPJ.32/KP.0906/2016 Perihal Himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang, tertanggal 11 Maret 2016 (Bukti P-7) dan Surat Nomor S-4467/WPJ.32/KP.09/2016 Perihal Surat Imbauan Untuk Melaporkan Usaha Sebagai PKP tertanggal 11 Maret 2016

kepada

Tergugat melalui Penggugat (Bukti P-8); 20. Bahwa jelas dengan Tergugat tidak menyelesaikan segala urusan pajak termasuk di antaranya biaya pajak usaha dan/ atau pajak perusahaan, biaya

pajak

penjualan

dan/

atau

pembelian

bangunan,

tidak

mendaftarkan kegiatan usahanya, dan tidak mendaftakan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak merupakan bentuk konkret wanprestasi terhadap

angka iv huruf a PKS dan juga merupakan bentuk

pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia; TERGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN ANGKA V HURUF F DAN G PKS


21. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Penunjukan tertanggal 20 April 2015 mengenai penunjukan dan pengangkatan Penggugat sebagai Site Manager di Perumahan Dawuhan Asri Purbalingga – Jawa Tengah (Bukti P-9); 22. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 telah terjadi akad kredit unit B-39 atas nama Anwar Anggit Riyanto, dan pada tanggal 5 Februari 2016 Pihak Bank BTN telah mentransfer dana pencairan akad kredit unit B-39 ke nomor rekening Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto 033 00 00 16 98 atas nama Tergugat; 23. Bahwa seharusnya berdasarkan angka v huruf f PKS Tergugat wajib mentransfer dana pelunasan dari yang telah dicairkan oleh Pihak Bank BTN melalui nomor rekening Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto 033 00 00 16 98 atas nama Tergugat kepada Penggugat dengan nomor rekening 5015 600 788 Bank BCA Cabang Megakuningan atas nama PT. Gentala Adiwarna Perkasa (selanjutnya disebut sebagai “PT GAP”). 24. Bahwa PT GAP merupakan perusahaan milik Penggugat (Bukti P-10) yang rekeningnya digunakan Penggugat dengan maksud untuk mengkhususkan dan memisahkan peruntukan dana dalam pelaksanaan PKS; 25. Bahwa selain daripada nomor rekening Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto 033 00 00 16 98 atas nama Tergugat tersebut di atas, Tergugat juga memiliki nomor rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Galaxy Bekasi 5770 289 990 yang diperuntukan untuk menerima dana dari konsumen (Bukti P-11); 26. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Februari 2016, Tergugat juga belum mentransfer dana tersebut di atas kepada Penggugat, baik dari rekening Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto 033 00 00 16 98 maupun rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Galaxy Bekasi nomor 5770 289 990. Dana tersebut dibutuhkan oleh Penggugat karena di dalamnya terdapat hak Penggugat sesuai angka iii huruf b PKS, dan biaya yang akan ditransfer Penggugat kepada kedua kontraktor yaitu CV Alam Indah (Bukti P-12) dan CV Era Trussindo Jaya (Bukti P-13) 27. Bahwa di hari yang sama yaitu tanggal 11 Februari 2016, Penggugat telah mencoba untuk menghubungi Tergugat melalui telepon dan pesan singkat kepada Raymond Lantang selaku Direktur pada Tergugat, Roy Lantang sebagai adik daripada Raymond Lantang, dan Saudari Via selaku staff


admin pada Tergugat. Namun usaha Penggugat untuk mengkonfirmasi tidak ditanggapi secara serius; 28. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 pihak Kontraktor CV.Alam Indah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan nomor surat 10/AI/II/2016 perihal Konfirmasi Invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat (Bukti P14). Selain itu pada tanggal 29 Februari 2016 pihak Kontraktor CV. Eka Trussindo mengajukan surat

perihal permohonan penjelasan Tergugat

atas keterlambatan pembayaran invoice kepada Tergugat (Bukti P-15); 29. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penggugat mengirimkan surat elektronik (email) kepada Tergugat dengan judul Surat Permintaan Transfer Segera (Bukti P-16), namun lagi-lagi Tergugat tidak merespon atau menanggapi sampai dengan saat ini. Email Penggugat tersebut pada intinya berisi 2 (dua) hal yaitu: a. Meminta

agar Tergugat

segera merealisasikan

transfer dana

pencairan akad kredit tertanggal 04 Februari 2016 untuk unit B-39 atas nama Anwar Anggit Riyanto, karena sebagian dana tersebut akan digunakan untuk membayar invoice atau tagihan kontraktor yang jatuh tempo pada bulan Februari 2016; b. Menjelaskan dampak yang dialami oleh konsumen/ pembeli karena Tergugat tidak segera merealisasikan transfer dana pencairan akad kredit dari unit-unit sebelumnya yang telah disetujui oleh Pihak Bank BTN; 30. Bahwa selain Tergugat tidak segera merealisasikan transfer dana pencairan akad kredit dari unit B-39 atas nama Anwar Anggit Riyanto, Tergugat sebelumnya juga telah tidak jelas dalam merealisasikan transfer dana pencairan akad kredit dari unit-unit sebelumnya karena tidak pernah menyertakan berita transfer resmi apapun terhadap Penggugat; 31. Bahwa transfer dana pencairan akad kredit dari unit-unit sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, yaitu: a. Unit C-6 atas nama Fajar Setiadi yang telah akad kredit pada tanggal 08 September 2015; b. Unit B-38 atas nama Tri Pujianto yang telah akad kredit pada tanggal 08 September 2015; c. Unit C-5 atas nama Intan Pratiwi yang telah akad kredit pada tanggal 21 September 2015; d. Unit B-37 atas nama Limas Agung Pujianto yang telah akad kredit pada tanggal 26 Oktober 2015;


32. Bahwa selain daripada itu, Tergugat juga telah tidak secara jelas dalam merealisasikan transfer bagian hak Penggugat berupa: a. Bagian Penggugat daripada booking fee sebesar 50% (lima puluh per seratus)

yang

telah

dibayarkan

oleh

konsumen

berdasarkan

permohonan Kredit Pemilikan Rumah kepada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tahun 2015, namun BTN Kantor Cabang Pembantu Purbalingga tidak menyetujui permohonan Kredit Pemilikan Rumah sesuai dengan permohonan konsumen awal, sebagaimana diatur dalam angka v huruf g PKS, yaitu: i. Unit B-35 Hook atas nama Ellysa Furi Endah Kartikasari ii. Unit C-6 atas nama Riki Analiane; iii. Unit B-26 atas nama Suratman; iv. Unit B-35 atas nama Hendri Supriyono; v. Unit B-37 atas nama Johan Arifin; b. Bagian Penggugat yang terdiri dari seluruh dana yang telah dibayarkan

oleh

konsumen

yang

telah

disetujui

permohonan

pengajuan Kredit Pemilikan Rumah oleh Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Purbalingga, yaitu Unit B-44 Hook atas nama Artman Soleh Pranoto yang terdiri dari Pelunasan uang muka dan bagi hasil dari biaya peningkatan kualitas berupa pondasi footstep dan struktur beton bertulang persiapan 2 lantai; 33. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak jelas dan segera merealisasikan transfer dana pencairan akad kredit dari unit-unit yang telah disetujui oleh Pihak Bank BTN, booking fee sebesar 50% (lima puluh per seratus) yang telah dibayarkan oleh konsumen yang permohonan Kredit Pemilikan Rumah tidak disetujui oleh Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Purbalingga pada tahun 2015 sesuai dengan permohonan konsumen awal, dan bagian hak Penggugat yang terdiri dari seluruh dana yang telah dibayarkan oleh konsumen yang telah disetujui permohonan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah oleh Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Purbalingga telah dilakukan secara berulang-ulang dan jelas merupakan bentuk konkret dari wanprestasi terhadap angka v huruf f dan g PKS; 34. Bahwa terlebih wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ini tidak saja merugikan secara langsung Penggugat, namun juga Tim Pemasaran pada Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera, konsumen-konsumen, kontraktorkontraktor, dan beberapa pihak pemberi Kredit termasuk didalamnya Pihak Bank BTN;


TERGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN ANGKA VII HURUF A PKS 35. Bahwa sebelum PKS ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Tergugat telah melakukan proses penjualan unit tanah kavling dengan konsumen atas nama Ibu Setia Ranti; 36. Bahwa Penggugat mendapatkan aduan dari Bapak Tobing selaku suami daripada Ibu Setia Ranti terhadap permasalahan proses penjualan proses penjualan unit tanah kavling blok B-46, yang selanjutnya oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat melalui surat elektronik (email) pada tanggal 7 Maret 2016 (Bukti P-17); 37. Bahwa dengan Tergugat tidak bertanggung jawab atas proses penjualan unit

tanah

kavling

sebelum

adanya

PKS,

dan

terlebih

terkesan

membebankan masalah tersebut kepada Penggugat jelas merupakan bentuk konkret wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap angka vii huruf a PKS; 38. Bahwa berdasarkan wanprestasi – wanprestasi tersebut di atas Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan PKS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, yaitu; “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

balik,

andaikata

salah

satu

pihak

tidak

memenuhi

kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” 39. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1266 KUH Perdata, Tergugat telah memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian, yaitu: a. Perjanjian Bersifat Timbal Balik Bahwa PKS yang menjadi objek gugatan a quo jelas merupakan Perjanjian yang bersifat timbal balik. Hal ini dibuktikan dengan angka iii dan iv PKS yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat. b. Harus Ada Wanprestasi Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan Penggugat tersebut di atas

jelas

wanprestasi

tindakan-tindakan secara

Tergugat

berulang-ulang

atas

merupakan PKS.

tindakan

Wanprestasi-

wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam melaksanakan PKS tersebut di atas jelas didasarkan pada Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan PKS. Bahkan terlebih tidak hanya merupakan sebuah tindakan wanprestasi, namun juga Tergugat telah


melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Indonesia. c. Harus Dengan Putusan Hakim Bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi jelas membuktikan bahwa upaya permohonan pembatalan PKS diajukan melalui Pengadilan agar pembatalan PKS tersebut didasarkan pada putusan Majelis Hakim. 40. Bahwa selain itu, permohonan Pembatalan PKS yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan menurut Penggugat sudah tidak memungkinkan untuk PKS dilanjutkan karena Tergugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perpajakan yang berlaku di Indonesia dan telah melakukan banyak wanprestasi secara berulang-ulang atas PKS. Permohonan pembatalan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo telah dijamin dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.” 41. Bahwa Permohonan pembatalan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo yang didasarkan dengan adanya wanprestasi oleh Tergugat telah sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung tangal 21 Mei 1973 No. 70 K/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan

pembayaran

barang

yang

dibeli,

pihak

yang

dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.” 42. Bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 KUH Perdata, terdiri dari tiga unsur yaitu: a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan; c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan dan tidak dapat diperoleh karena kelalaian. 43. Bahwa atas dalil yang telah disampaikan pada butir 1 hingga 42, Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun immaterial sebagai berikut:


1) Kerugian Materiil No. ‘

Bentuk Kerugian

‘

Jumlah

1. Total bagi hasilkerjasama dan komisi pemasaran ‘ Rp. 296.000.000,dari seluruh unit rumah terhitung semenjak bulan Mei 2015 sampai dengan Maret 2016 yang belum dan atau tidak jelas dibayarkan oleh Tergugat yaitu terdiri dari : a. Booking Fee Unit C-6

Rp.

500.000,-‘

Rp.

500.000,- ‘

Rp.

500.000,-‘

Rp.

500.000,-‘

atas nama Riki Analiance b. Booking Fee Unit B-26 atas nama Suratman c. Booking Fee Unit B-35 atas Hendri Supriyono d. Booking Fee Unit B-37 atas nama Johan Arifin e. Bagi hasil unit C-6 atas nama

Rp.52.000.000.-‘

Fajar Setiadi f. Bagi hasil unit B-38 atas nama

Rp. 52.000.000,-‘

Tri Pujianto g. Bagi hasil unit C-5 Hook

Rp. 56.000.000,-‘

atas nama Intan Pratiwi h. Pelunasan uang muka dan

Rp. 30.500.000,-‘

Biaya Peningkatan Kualitas berupa pondasi footstape dan struktur beton bertulang unit B-44 Hook atas nama Artman Soleh Pranoto i.

Bagi hasil Unit B-37 atas

Rp. 51.500.000,-‘

nama Limas Agung Pujianto j.

Bagi Hasil Unit B-39 atas nama

Rp.51.500.000,-‘

Anwar Anggit Riyanto k. Booking Fee Unit B-35 Hook atas

Rp.

500.000,-‘

nama Ellysa Furi Endah Kartikasari 2. Total pengeluaran dan/atau dana

Rp.480.428.676.‘

Investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat yang merupakan dana pribadi maupun dana investor


yang secara otomatis berdampak dan dirugikan diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, terhitung semenjak bulan Mei sampai dengan Maret 2016 yaitu: a. Total Pengeluaran Bulan Mei 2015 sebesar Rp. 21.368.107,b. Total Pengeluaran Bulan Juni 2015 sebesar Rp. 65.291.650; c. Total Pengeluaran Bulan Juli 2015 sebesar Rp. 114.137.763,d. Total Pengeluaran Bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 71.472.951,e. Total Pengeluaran Bulan September 2015 sebesar Rp. 82.018.368; f. Total Pengeluaran Bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 33.669.000,g. Total Pengeluaran Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 19.796.000,h. Total pengeluaran Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 20.094.152,i.

Total Pengeluaran Bulan Januari 2016 sebesar Rp. 14.133.550,-

j.

Total Pengeluaran Bulan Pebruari 2016 sebesar Rp. 16.135.135,-

k. Total Pengeluaran Bulan Maret 2016 sebesar Rp. 22.312.000,Total kerugian materiil

Rp. 776.428.676;

2.Kerugian Immateriil No.

Bentuk Kerugian

1. Rusaknya nama baik Penggugat dikalangan

Jumlah Rp Rp. 1.000.000.000;

pebisnis, kontraktor , konsumen, investor, dan relasi lainnya yang tidak dapat sebutkan satu persatu dalam gugatan a quo, ditaksir sejumlah 2. Seluruh bagi hasil kerjasama dan komisi pemasaran 5.181.500.000;

Rp.

dari sisa rumah yang harusnya dapat dijual oleh Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 275/PDT/2017/PT BDG

Penggugat sebagaimana diatur dalam angka VI PKS, yaitu: a. Total 50 unit Rumah type Standar di Blok A yang belum terjual dengan hak Penggugat per unit rumah terjual adalah sebesar Rp. 55.500.000,berdasarkan harga penjualan terakhir pada bulan Nopember 2015 yaitu total sebesar Rp. 2.775.000.000,-. Unit -Unit rumah yang dimaksud adalah unit rumah dengan nomor A-1,A-2,A3,A-4,A-5,A-6,A-7,A-8,A-9, A-10,A-11,A-12,A-13,A-14,A-15,A-16,A-17,A-18,A-19 A20,A-21,A-22,A-23,A-24,A-25,A-26,A-27,A-28,A-29, A-30,A-31,A-32, A-33,A-34,A-35,A-36,A-37,A-38, A-39,A-40,A-41,A-42,A-43,A-44,A-45,A-46,A-47,A-48, A-49,A-50; b. Total 41 Unit Rumah Type Standart di Blok B yang belum terjual, dengan hak Penggugat per unit rumah terjual adalah sebesar Rp. 55.500.000,berdasarkan harga penjualan terakhir pada bulan Nopember 2015 yaitu totaal sebesar Rp. 2.275.500.000,Unit -Unit rumah yang dimaksud adalah unit rumah dengan nomor B-3,B-4,B-5,B-6,B-7,B-8,B-9,B-10,,B-12, B-13,B-14,B-15,B-16,B-17,B-18,B-18.1B-19,B-20,B-21, B-22,B-23,B-24,B-25,B-26,B-28,B-29,B-30,B-31,B-32, B-33,B-34,B-35,B-40, B-41,B-42,B-43,B-44, B-49,B-50, B-51,B-52; c. Total 5 unit rumah yang telah terbangun sebelum berlakunya PKS dengan omzet diperhitungkan hanya dari komisi marketing yang sejumlah Rp. 300.000.000,- per unit rumah, yaitu total sebesar Rp. 15.000.000,Unit –unit rumah yang dimaksud adalah unit rumah dengan nomor Blok B-2, Blok C-7, Blok D-1, Blok D-9, Blok D-10; d. Total 21 Unit rumah posisi hook yang belum terjual, dengan tambahan nilai berdasarkan posisi rumah hook sejumlah Rp. 4.000.000,- per unit rumah, yaitu total sebesar Rp. 84.000.000,Unit –unit rumah yang dimaksud adalah unit


rumah dengan nomor Blok A-1,A-8,A-9,A-16,A-17, A-24,A-25,A-30,A-31,A-36,A-37,A-43,A-44,A-50,B-10, B-18,B-18.1,B-26,B-35,B-44,D-1; e. Total 8 unit rumah posisi hadap jalan desa yang belum terjual, dengan tambahan nilai berdasarkan posisi rumah hadap jalan besar diperhitungkan sejumlah Rp, 4.000.000,- per unit rumah, yaitu total sebesar Rp. 32.000.000,Unit –unit rumah yang dimaksud adalah unit rumah dengan nomor Blok A-44,A-45,a-46,A-47, a-48,A-49,A-50,D-1;

Rp. 6.181.500.000;

dengan begitu, total kerugian materiil dan immateril yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 6.957.928.676,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 6.957.928.676,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) kepada Penggugat; 44. Bahwa selanjutnya demi kepentingan seluruh konsumen, kontraktor, bank pemberi kredit, investor, dan gugatan ini tidak sia-sia serta terjaminnya pelaksanaan

putusan

guna

menghindari

adanya

upaya

memindahkan/melarikan barang-barang dari Tergugat maka dengan ini Penggugat memohonkan Putusan Sela kepada Majelis Hakim perkara a quo berupa: I.

Menghentikan

segala

hal

ihwal

terkait

proses

pemasaran

dan

pembangunan perumahan di lahan Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera yang berlokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga – Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam PKS sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap; II.

Sita jaminan terhadap benda yang dimiliki oleh Tergugat berupa : a. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto nomor rekerning 033 00 00 16 98 atas nama Tergugat ; b. BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Galaxy Bekasi nomor rekening 5770 289 990 atas nama Tergugat;


c. Tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Rahmat Jalan Galaxi Raya Blok A Nomor 24, Jakasampurna, Bekasi Barat; Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan memutuskan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menghentikan

segala

hal

ihwal

terkait

proses

pemasaran

dan

pembangunan perumahan di lahan Perumahan Dawuhan Asri Sejahtera yang berlokasi di Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga – Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam PKS sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa : a. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto nomor rekerning 033 00 00 16 98 atas nama PT Usaha Lantang Sejahtera; b. BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Galaxy Bekasi nomor rekening 5770 289 990 atas nama PT Usaha Lantang Sejahtera; c. Tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Rahmat Jalan Galaxi Raya Blok A Nomor 24, Jakasampurna, Bekasi Barat; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi; 3. Membatalkan Perjanjian Kerja Sama Alih Manajemen Pemasaran dan Pembangunan Perumahan Dawuhan Asri Purbalingga – Jawa Tengah, tertanggal 16 April 2015; 4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 6.957.928.676,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah); 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum ataupun perlawan (uitvoorbaar bij vooaad). Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI


Hubungan hukum. Bahwa hubungan hukum penggugat dengan tergugat terjadi karena adanya kesepakatan yang dibuat pada tanggal 16 April 2015 dan dituangkan dalam “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” Subyek

Hukum.

Bahwa

dengan

dibuatnya

“SURAT

PERJANJIAN

KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” untuk selanjutnya kedudukan penggugat dalam perjanjian tersebut sebagai pihak kedua sedangkan tergugat sebagai pihak pertama, sehingga masing-masing sesuai dengan kedudukannya memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan klausul yang diatur dalam perjanjian. Obyek Hukum. Bahwa berdasarkan hubungan hukum yang dibuat pada tanggal 16 April 2015 dan dituangkan dalam “SURAT

PERJANJIAN

KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”, maka yang menjadi obyek dalam hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Fakta Dalam Posita Gugatan. Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam posita gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 44 penggugat, antara lain adalah : Subyek Hukum. Bahwa walaupun penggugat telah menerangkan secara tegas dalam positanya dan menerangkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat adalah sebagai akibat adanya kesepakatan yang dibuat pada tanggal 16 April 2015 dan dituangkan dalam “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”, namun ternyata didalam posita gugatan penggugat banyak menarik pihak-pihak sebagai subyek hukum diluar dari perjanjian tersebut dan kehadiran pihak-pihak tidak jelas hubungan hukumnya baik dengan penggugat maupun dengan tergugat (lihat posita 14; 17; 23; 26 & 28), apabila pihakpihak yang disebutkan oleh penggugat tersebut memiliki kepentingan atau memiliki hubungan hukum dengan penggugat ataupun dengan tergugat yang terkait dengan pelaksanaan “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” seharusnya dijadikan subyek hukum dalam gugatan penggugat, dan oleh karena penggugat tidak menempatkan pihak-pihak sebagai subyek hukum (lihat posita 14; 17; 23; 26 & 28), maka terhadap gugatan penggugat dalam perkara ini menjadi kekurangan subyek hukum.


Prestasi Penggugat. Bahwa dengan mencermati posita gugatan pada angka 1 sampai dengan posita angka 44 tidak satupun didalam posita gugatan yang menerangkan dan menjelaskan tentang prestasi yang telah dilakukan oleh penggugat, walaupun dengan penuh percaya diri penggugat menerangkan dalam posita 13 dasar gugatannya adalah wanprestasi dan logika bagi pihak yang hendak melakukan gugatan wanprestasi tentu dilandasi dengan sebuah atau beberapa prestasi, dan kenyataan terhadap gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat tidak dilandasi dengan prestasi penggugat sendiri, sehingga terhadap peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatan menjadi gugur dengan sendirinya karena tidak didukung oleh hak yang melekat pada diri penggugat yang berupa prestasi. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur. Bahwa fakta berdasarkan posita gugatan penggugat pada angka 1 sampai dengan posita angka 44 tidak ada penjelasan yang dilakukan oleh penggugat atas prestasi yang dilakukan dan oleh karena prestasi yang dilakukan penggugat tidak diterangkan dan tidak dijelaskan menyebabkan hak sebagai penggugat tidak jelas pula, sebab yang menjadi obyek gugatan penggugat adalah berkenaan dengan wanprestasi, artinya apabila penggugat hendak menggugat terkait dengan wanprestasi tentunya penggugat terlebih dahulu menerangkan dan menjelaskan terhadap prestasi yang telah dilakukan,

namun

apabila

penggugat

tidak

menerangkan

dan

menjelaskan prestasinya, maka hak penggugat untuk menggugat tergugat menjadi tidak jelas, sebab atas dasar prestasi itulah yang menjadikan penggugat memiliki hak untuk menggugat pihak lain (cq.tergugat) yang dianggap tidak melaksanakan prestasi sama sekali / terlambat melaksanakan prestasi atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Bahwa

konsekwensi

terhadap

gugatan

penggugat

yang

pokok

gugatannya adalah tentang wanprestasi, sedangkan penggugat dalam posita

gugatannya

sama

sekali

tidak

menerangkan

dan

tidak

menjelaskan terhadap prestasi yang telah dilakukannya sebagai pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” dibuat pada tanggal 16 April 2015, sehingga terhadap prestasi penggugat yang tidak diterangkan dan tidak dijelaskan berakibat gugatan penggugat tidak jelas dan kabuu...ur.


Bahwa apabila gugatan penggugat tidak jelas dan kabur berakibat pula terhadap gugatan penggugat secara materiil tidak terpenuhi, dan oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat secara materiil, maka gugatan penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak. Dalam Pokok Perkara Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam posita gugatan penggugat, kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat. Hubungan hukum. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah terjadi karena adanya kesepakatan yang dibuat dan tertuang dalam

“SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen

Pemasaran & Pembangunan” dibuat pada tanggal 16 April 2015, selanjutnya berdasarkan perjanjian tersebut penggugat berkedudukan sebagai pihak kedua dan tergugat sebagai pihak pertama. Sebagai konsekwensi dibuatnya perjanjian para pihak memiliki kewajiban timbal balik berupa hak dan kewajiban, dan terhadap hak dan kewajiban dimaksud dalam perjanjian yang diatur secara limitatif dalam angka III; IV; & V perjanjian. Dasar Gugatan. Bahwa sesuai dengan posita gugatan pada angka 13, kutipannya adalah “ bahwa gugatan a quo didasarkan pada wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat secara berulang-ulang ...dst “ Relevansi

hubungan

hukum

&

dasar

gugatan.

Bahwa

dengan

memperhatikan posita gugatan secara seksama telah cukup jelas hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, karena penggugat dengan jelas menerangkan hubungan penggugat dengan tergugat terjadi karena “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” dibuat pada tanggal 16 April 2015 seperti yang diterangkan dalam posita 2 gugatan penggugat. Namun terhadap wanprestasi yang dijadikan dasar penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan pada angka 13, ternyata didalam posita-posita lainnya yaitu dari posita 14 sampai dengan posita 44, penggugat sama sekali tidak menerangkan dan tidak pula menguraikan tentang prestasi penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan

“ PERJANJIAN KERJASAMA Alih

Manajemen Pemasaran & Pembangunan”. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berkaitan dengan pelaksanaan “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” , maka kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan


yang diperjanjikan dan dalam perkara ini penggugat sebagai pihak penuntut / penggugat atas pelaksanaan perjanjian kerjasama tentu harus dilandasi dengan perbuatan / prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga atas dasar prestasi penggugat itu pulalah timbul hak penggugat untuk menuntut kepada tergugat untuk melaksanakan prestasinya atau meminta ganti atas kerugian sebagai akibat wanprestasi. Bahwa fakta terhadap prestasi penggugat sebagai pelaksanaan “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” sama sekali tidak terurai, tidak dijelaskan dan tidak pula diterangkan didalam posita gugatan penggugat, artinya didalam gugatannya penggugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan prestasi yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Bahwa omong kosong yang dilakukan penggugat melalui gugatannya adalah sebuah perbuatan yang sia-sia dan buang-buang waktu, sebab semangat penggugat untuk menggugat tergugat karena wanprestasi tidak berdasar sama sekali, seharusnya penggugat sebelum mengajukan gugatannya terlebih dahulu mempersiapkan data-data terkait dengan prestasinya sendiri baru kemudian melakukan gugatan sehingga dengan demikian penggugat tidak terjebak oleh pepatah “kuman diseberang lautan nampak, gajah dipelupuk mata tidak nampak” Bahwa fakta tidak ada prestasi yang diuraikan penggugat dalam positanya secara materiil cacat hukum sebab didalam gugatan penggugat yang menggugat tergugat didasarkan pada wanprestasi (lihat posita 13), namun kenyataannya

penggugat

tidak menerangkan

dan

tidak

menjelaskan

prestasinya dalam kedudukannya dalam perkara ini dan/atau sebagai salah satu pihak dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”.

Padahal untuk menggugat dengan dasar

wanprestasi

penggugat harus terlebih dahulu menerangkan dan menjelaskan prestasinya sendiri, sehingga dengan prestasi yang dimilikinya menjadi dasar / hak untuk menuntut pihak yang dianggap melakukan wanprestasi. Bahwa terhadap upaya penggugat melakukan gugatan wanprestasi tapi dalam posita gugatannya tidak menerangkan/menjelaskan prestasinya, dan terhadap upaya hukum yang keliru tersebut juga dilakukan oleh penggugat ketika memasukkan pihak lain sebagai subyek hukum dalam gugatannya yang tidak termasuk sebagai pihak dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” (lihat posita 14; 17; 23; 28) dan terhadap pihak lain tersebut tidak masuk sebagai subyek hukum dalam perkara ini atau subyek


hukum dimaksud tidak dijelaskan tentang kedudukan hukumnya atau hubungan hukumnya dengan penggugat ataupun dengan tergugat. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur. Bahwa fakta berdasarkan posita gugatan penggugat pada angka 1 sampai dengan posita angka 44 tidak ada penjelasan yang dilakukan oleh penggugat atas prestasi yang telah dilakukan dan oleh karena prestasi penggugat tidak diterangkan dan tidak dijelaskan dalam posita gugatannya

menyebabkan prestasi penggugat tidak jelas pula, sebab yang

menjadi obyek gugatan penggugat adalah berkenaan dengan wanprestasi, artinya apabila penggugat hendak menggugat terkait dengan wanprestasi tentunya penggugat wajib menerangkan dan menjelaskan terhadap prestasi yang telah dilakukan, namun apabila penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan prestasinya, maka hak penggugat untuk menggugat tergugat menjadi tidak jelas, sebab atas dasar prestasi yang telah dilakukannya itulah yang menjadikan penggugat memiliki hak untuk menggugat pihak lain (cq.tergugat) dengan alasan karena dianggap tidak melaksanakan prestasi sama sekali / terlambat melaksanakan prestasi atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Bahwa konsekwensi terhadap gugatan penggugat yang pokok gugatannya adalah tentang wanprestasi, sedangkan penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menerangkan dan tidak menjelaskan terhadap prestasi yang telah dilakukannya sebagi pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” dibuat pada tanggal 16 April 2015, sehingga terhadap prestasi penggugat yang tidak diterangkan dan dijelaskan berakibat gugatan penggugat tidak jelas dan kabuu...ur. Bahwa apabila gugatan penggugat tidak jelas dan kabur berakibat pula terhadap gugatan penggugat secara materiil tidak terpenuhi, dan oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat secara materiil, maka gugatan penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak. Tanggapan terhadap posita gugatan. Bahwa sebagai penghargaan terhadap penggugat dalam membuat gugatannya, maka tergugat hendak memberikan tanggapan terhadap posita gugatan penggugat walaupun dalam posita 1 sampai dengan posita 44 penggugat tidak pernah menjelaskan prestasi yang telah dilakukannya,

meskipun

demikian

tergugat

dengan

senang

hati

akan

memberikan tanggapan terhadap posita penggugat, sebagai berikut :


1. Terhadap posita 1 sampai dengan posita 5 benar, sehingga selebihnya tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap posita tersebut. 2. Terhadap posita 6 berdasarkan pada isi perjanjian pada angka vi secara materil benar, namun dengan mengingat tanggung jawab penggugat sebagaimana tertuang dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” pada angka iii, kutipannya adalah “PIHAK KEDUA mulai hari ini bertanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan; usaha-usaha pemasaran unit rumah, dan usaha-usaha pembangunan unit rumah, di lokasi Perumahan Dawuhan Asri Purbalingga - Jawa Tengah.” Jo. “

PERJANJIAN

KERJASAMA

Alih

Manajemen

Pemasaran

&

Pembangunan” angka iv(b) Jo. “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” angka v(b) dan v (c). Bahwa berdasarkan ketentuan dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” angka iii Jo. “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” angka iv(b) Jo. “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” angka v(b) dan v (c)

menerangkan tentang prestasi

yang harus dilakukan oleh penggugat sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam pembangunan unit rumah, sehingga unit rumah yang dijual dalam pembangunannya menjadi tanggung jawab penggugat dan apabila penggugat tidak melaksanakan pembangunan unit rumah yang dijual, maka penggugat dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” dan dengan demikian penggugat dianggap melakukan wanprestasi. 3. Bahwa posita gugatan penggugat pada angka 7 sampai dengan posita 10 menjadi kewajiban hukum bagi penggugat untuk menerangkan dan menjelaskan serta membuktikan dalam persidangan, sebab posita gugatan penggugat tersebut tidak jelas relevansinya dengan dasar gugatan penggugat yang didasarkan pada wanprestasi. 4. Terhadap posita angka 11, tergugat tidak memberikan tanggapan dan menjadi kewajiban hukum penggugat untuk membuktikan dalam persidangan. 5. Bahwa terhadap posita angka 12 benar, dan sesuai dengan gugatan penggugat

yang mendasari gugatannya pada wanprestasi, maka

terhadap prestasi penggugat setidak-tidak diuraikan pula sesuai dengan


ketentuan dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” sebagaimana tersebut dalam posita 12, akan tetapi fakta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat tidak satupun prestasi yang diterangkan dan dijelaskan oleh penggugat, artinya penggugat hanya paham terhadap ketentuannya namun tidak paham terhadap pelaksanaan “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”, perihal penggugat tidak memahami “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” bisa dipelajari dari posita gugatannya yang sama sekali

tidak

pelaksanaan

menerangkan “

prestasinya

PERJANJIAN

sendiri

KERJASAMA

sebagai Alih

bentuk

Manajemen

Pemasaran & Pembangunan”. 6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 13 sangat luar biasa karena penggugat bisa melakukan evaluasi terhadap maksud dan tujuan serta niat untuk menggugat, sehingga diharapkan penggugat bisa lebih memahami terhadap apa yang semestinya dilakukannya dan tidak hanya sekedar memindahkan pasal-pasal saja, dan akan menjadi lebih bermanfaat apabila penggugat belajar memahami “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” serta melaksanakannya,

sehingga

lebih

memahami

bagaimana

cara

menggugat dengan dasar wanprestasi. 7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 14 sampai dengan posita angka 20 cukup menarik

untuk diperhatikan sebab

penggugat yang nota bene juga memiliki kewajiban berdasarkan “ PERJANJIAN

KERJASAMA

Alih

Manajemen

Pemasaran

&

Pembangunan” yang dibuat dengan tergugat, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” tidak pernah terurai dalam posita gugatan penggugat, padahal perbuatan penggugat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena atas dasar perbuatan itulah penggugat dapat mempergunakan haknya guna menuntut tergugat apabila dianggap melakukan wanprestasi, sehingga posita angka 14 sampai dengan posita 20 tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara dengan mengingat pokok permasalahan yang timbul dalam perkara ini didasari pada wanprestasi bukan masalah perbuatan melawan hukum yang tidak berakibat hukum bagi penggugat.


8. Bahwa terhadap posita 21 & 25 benar, sehingga terhadap posita tersebut penggugat tidak memberikan tanggapan. 9. Bahwa terhadap posita 22; 23; 24 tergugat hendak menanggapi dengan sebuah pertanyaan dengan mengingat didalam dalil-dalil gugatan penggugat yang terurai dalam posita angka 1 sampai dengan posita 44 sama sekali atau tidak satupun didalam posita gugatan penggugat yang menerangkan tentang prestasi penggugat, dan oleh karena penggugat tidak menerangkan tentang prestasinya untuk selanjutnya yang menjadi pertanyaan atas dasar apa penggugat merasa memiliki kepentingan dan merasa memiliki hak atas dana yang diperoleh tergugat. Selain itu atas dasar apa penggugat menarik PT. Gentala Adiwarna Perkasa dalam perkara ini sedangkan didalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” tidak ada pihak lainnya selain penggugat dan tergugat saja, untuk itu menjadi kewajiban hukum bagi penggugat membuktikan dalam persidangan atas hubungan hukum tergugat dengan PT. Gentala Adiwarna Perkasa. 10. Bahwa menanggapi posita gugatan pada angka 26 & 27 adalah sebuah upaya unik yang dilakukan oleh penggugat, sebab apapun yang diuraikan dalam posita 26 tersebut sangat mengikat dengan prestasi penggugat sebagai realisasi “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”

dan fakta yang terurai dalam posita

gugatan dari angka 1 sampai dengan posita 44 tidak ada satupun dalam positanya yang menerangkan dan menjelaskan perbuatan penggugat sebagai pelaksanaan “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”. Dan oleh karena dalam klausul “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”

mengatur hak dan

kewajiban para pihak, maka menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai realisasi dari “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”

yang

telah disepakati, maka dengan demikian prestasi para pihak saling berkaitan dan saling mengikat sehingga terhadap prestasi salah satu pihak atau kedua belah pihak menimbulkan hak bagi pihak yang melaksanakan prestasinya dan atas prestasi itu pulalah menjadi dasar menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Bahwa atas prestasi itulah para pihak memperoleh haknya sesuai dengan klausul yang diatur dalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih


Manajemen Pemasaran & Pembangunan”, dan oleh karena faktanya penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak menjelaskan prestasinya (lihat posita 1 s.d posita 44 gugatan penggugat) , maka konsekwensinya penggugat dianggap tidak memiliki hak untuk menuntut tergugat. 11. Bahwa didalam posita 28 penggugat hendak menguji kecermatannya sendiri dengan cara menarik pihak lain dari luar “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”, kenapa penggugat dikatakan menguji kecermatannya sendiri karena penggugat tidak mampu menerangkan dan menjelaskan kedudukannya dalam hubungan hukumnya dengan tergugat, apabila penggugat memahami hubungan

hukumnya

PERJANJIAN

dengan

KERJASAMA

tergugat Alih

yang

tertuang

Manajemen

dalam

Pemasaran

“ &

Pembangunan”, maka tidak ada pihak lain yang dimasukkan dalam gugatan perkara ini, sebab dalam gugatan dalam perkara ini secara tegas didasari oleh wanprestasi (lihat posita 13 gugatan penggugat) dan secara tegas pula penggugat telah menerangkan dalam posita 2 hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai akibat dari kerjasama alih manajemen pemasaran dan pembangunan, dengan demikian pihak-pihak yang disebut dalam gugatan penggugat selain penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung sebab didalam “ PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” hanya ada penggugat sebagai pihak kedua dan tergugat sebagai pihak pertama. 12. Bahwa terhadap posita angka 29 sampai dengan posita angka 34, menunjukkan pemahaman yang baik yang dilakukan oleh penggugat walaupun dalam pemahamannya melupakan pokok permasalahan yang dijadikan dasar gugatan yaitu sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada angka 13 yang pada pokoknya menerangkan gugatan dalam

perkara

ini

didasari

pada

wanprestasi,

namun

terhadap

pemahaman penggugat yang baik tidak direalisasikan oleh penggugat dalam bentuk prestasi yang dalam perkara ini menjadi kewajiban penggugat untuk menerangkan dan menjelaskan prestasinya dalam posita gugatan, dan fakta terhadap prestasi yang dilakukan oleh penggugat

sebagai

realisasi

pelaksanaan

“SURAT

PERJANJIAN

KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” dibuat pada tanggal 16 April 2015, ternyata didalam posita gugatan penggugat dari


angka 1 sampai dengan posita 44 tidak satupun dalam posita gugatan penggugat

yang

menerangkan

prestasi

penggugat,

oleh

karena

penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan prestasinya maka gugatan penggugat secara formil dan secara materiil tidak terpenuhi karena tidak adanya prestasi yang dilakukan oleh penggugat berakibat penggugat tidak memiliki dasar atau untuk menuntut sebab dasar gugatan penggugat adalah berdasarkan wanprestasi namun ternyata penggugat tidak menerangkan dan menyebutkan tentang prestasinya sendiri, sehingga terhadap posita angka 29 sampai dengan posita angka 34 yang tidak didukung oleh prestasi penggugat adalah perbuatan sia-sia dan tidak dapat dipertahankan sebagai peristiwa hukum. 13. Bahwa dalam posita 41, penggugat dengan cermat mempergunakan acuan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 1973 No. 70/K/Sip/1972. namun yang patut diperhatikan oleh penggugat adalah sebelum mempergunakan ketentuan hukum sebaiknya dibaca dengan seksama apakah ada korelasinya antara ketentuan hukum dengan permasalahannya, sebab dengan mencermati posita 41 ini penggugat

hendak

menerapkan

pemahaman

yang

keliru

dan

memaksakan kehendak tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat yang seolah-olah hubungan hukumnya antara penjual dengan pembeli dalam jual beli, padahal penggugat secara tegas menerangkan dalam gugatannya hubungan hukum penggugat dengan tegugat terjadi karena

adanya

“ PERJANJIAN KERJASAMA Alih

Manajemen

Pemasaran & Pembangunan”, sehingga terhadap posita 41 ini penggugat telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum dalam perkara ini. 14. Bahwa dalam posita 42, penggugat tidak cermat dalam mempergunakan ketentuan pasal 1246 KUHPerdata, sebab ketentuan pasal tersebut mengatur tentang hubungan hukum antara kreditur dan debitur sedangkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat terjadi karena adanya

kesepakatan

yang

tertuang

dalam

“

PERJANJIAN

KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan”. Dan didalam posita 42 yang kutipannya adalah “ Bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi ....dst”, penggunaan istilah debitur dalam posita 42 merupakan kegagalan pemahaman dalam mempergunakan istilah kreditur/debitur yang justru mengaburkan gugatan penggugat, sehingga


menimbulkan pertanyaan siapa yang disebut / berkedudukan sebagai debitur dan siapa pula yang disebut/ berkedudukan sebagai kreditur ? sehingga terhadap posita 42 bisa disimpulkan telah salah dalam penerapan karena tidak sesuai dengan pokok perkara dan selain itu hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat bukan karena hubungan antara kreditur dengan debitur melainkan karena dibuatnya “SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Alih Manajemen Pemasaran & Pembangunan” dibuat pada tanggal 16 April 2015. 15. Bahwa terhadap posita 43 ini tergugat dengan senang hati menolak seluruhnya, sebab posita ini tidak dilandasi dengan dasar yang jelas walaupun penggugat mendalilkan butir 1 hingga 42 (mungkin yang dimaksud posita 1 sampai posita 42 gugatan penggugat), sebab dengan mencermati posita 1 sampai dengan posita 42 tidak satupun dari posita gugatan penggugat yang menerangkan dan menjelaskan tentang prestasi penggugat, begitu pula uraian sebagaimana tersebut dalam posita 43.1).1; 2 & 43.2).1; 2 (a), (b), (c), (d), (e); yang tidak mencerminkan prestasi penggugat seperti yang tersebut dalam posita 1 sampai dengan posita 42 gugatan penggugat, karena didalam posita 1 sampai dengan posita 42 tidak satupun yang menerangkan dan menjelaskan prestasi penggugat. Dan oleh karena posita 43 ternyata tidak memiliki relevansi dengan posita 1 sampai dengan posita 42 gugatan penggugat, maka sudah selayaknya posita ini untuk ditolak atau menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan dalam persidangan. 16. Bahwa posita 44, sangat tidak relevan dengan pokok perkara yang dilandasi perbuatan wanprestasi (lihat posita 13) dan dalam posita 44 ini penggugat

secara berombongan menyebutkan alasan permohonan

dalam mengajukan permohonan

putusan sela dengan alasan demi

kepentingan seluruh konsumen, kontraktor, Bank pemberi kredit

&

investor. Dan lebih tidak relevan lagi yaitu dalam permohonan pemohon (lihat posita 44.I) memohon menghentikan segala hal ihwal terkait proses pemasaran dan pembangunan perumahan adalah permohonan yang tidak masuk akal dan sia-sia, justru menjadi kerugian bagi para pihak yang secara rombongan disebut oleh penggugat tersebut. Dan terhadap permohonan penggugat pada posita 44.II yang memohon sita jaminan terhadap obyek yang tersebut dalam posita 44.II huruf a & b yaitu berupa Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Purwokerto & BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Galaxy Bekasi dan yang perlu


untuk diketahui oleh penggugat adalah kedua obyek yang dimohonkan sita jaminan berupa Bank tersebut bukan milik tergugat juga tidak atas nama tergugat, untuk selanjutnya supaya permohonan penggugat dikabulkan menjadi kewajiban hukum bagi penggugat, untuk selanjutnya supaya permohonan penggugat dikabulkan menjadi kewajiban hukum bagi penggugat untuk membuktikan dalam persidangan bahwa tergugat adalah pemilik obyek berupa Bank atau penggugat hendak bermaksud menerangkan tergugat memiliki rekening di dua Bank tersebut. Bahwa terhadap obyek yang tersebut dalam posita 44.II huruf c menjadi kewajiban

hukum

bagi

penggugat

untuk

membuktikan

dalam

persidangan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, tanpa mengurangi upaya yang dilakukan Penggugat, maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya 2) Menyatakan hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam Provisi  Menolak provisi penggugat seluruhnya Dalam Pokok Perkara I.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

II.

Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil

III.

Menyatakan gugatan Penggugat cacat materiil

IV.

Menyatakan gugatan penggugat cacat formil dan cacat materiil

V.

Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

VI.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat adanya perkara ini. Membaca

putusanPengadilan

Negeripada

tanggal22

Pebruari

2017,Nomor154/Pdt.G/2016/PN.Bks.yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -

Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;


DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi; 3. Membatalkan Perjanjian Kerjasama Alih Manajemen Pemasaran dan Pembangunan Perumahan Dawuhan Asri Perbalingga – Jawa Tengah, tertanggal 16 April 2015; 4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.776.428.676,-(tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus duapuluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 856.000.(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); 6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya; Membaca permohonan banding yang diajukan olehTergugat melalui RAYMOND M.LANTANG selaku Direktur Utama P.T.Usaha Lantang Sejahtera telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana

risalah

154/Pdt.G/2016/PN.Bks.

pernyataan jo.

No.

permohonan

banding

19/Bdg/2017/PN.Bks.

yang

Nomor dibuat

: dan

ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan NegeriBekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Aprili 2017; Membaca memori banding tertanggal 6 April 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Negeri Bekasi

yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan

pada tanggal 6 April 2017, memori banding tersebut telah

diberitahukansecara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2017; Membaca kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2017 yang diajukan oleh

Terbanding

semula

Penggugat

yang

diterima

oleh

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Mei 2017. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara perdata nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Bks.kepada Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Mei 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat

yang dibuat oleh Jurusita


Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2017 untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,bahwa

permohonan

banding

dari

kuasa

Hukum

Pembandingsemula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan UndangUndang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,bahwa

Pembanding

semula

Tergugatdalam

memori

bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa hampir sebagian besar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama selalu mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Alih Manajemen Pemasaran dan Pembangunan Perumahan Dawuhan Asri, Purbalingga Jawa Tengah tertanggal 16 April 2016;

-

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjadikan keterangan saksi yang hanya satu orang sebagai pertimbangan hukum yang sangat merugikan Pembanding/Tergugat, karena jelas sudah

ada azas hukum yang

menyatakan “Unus Testum Nullus Testum”; -

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengadakan pemeriksaan setempat walaupun gugatan adalah gugatan wanprestasi;

-

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengadopsi semua keterangan Terbanding/Penggugat dalam pertimbangan hukumnya;

-

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mencampuradukkan kewenangan absolut Pengadilan, karena menjadikan permasalahan kewajiban pajak dalam pertimbangan hukumnya; Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Penggugat dalam

kontra memori bandingnya tertanggal 3 Mei 2017 pada pokoknya menyangkal seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat, yang pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

22

Februari

2017

Nomor

154/Pdt.G/2016/PN.Bks. Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding yang dibuat oleh


kuasa Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan labih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Februari 2017 Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Bks. memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat banding diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

22

Februari

2017

Nomor

154/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,makadihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Tergugat; -

Menguatkan putusan Pengadilan NegeriBekasi tanggal 22 Februari 2017 Nomor 154/Pdt.G/2016/PN.Bks.yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh

biaya

perkara

peradilan,yang

ditingkat

yang

timbul

banding

dalam

ditetapkan

kedua

tingkat

sejumlah

Rp.

150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);


Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,pada hariRabutanggal26 Juli 2017oleh kami Syafaruddin, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

selaku

Ketua

Majelis

denganDjernih

Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.dan Sugito, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu Tawid Taryono,S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H. Syafaruddin, S.H. Ttd Sugito, S.H., M.H. Panitera Pengganti Ttd Tawid Taryono,S.H., M.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............…… Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan …. Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ……. Jumlah ……………………….

Rp. 139.000,00 Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents