PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :93/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : UMI OKTAVIA LIA KARTINI, warga negara Indonesia, beralamat di Jl Sunter Jaya VI-A RT 002 RW007 Kel Sunter Jaya, Kec Tanjung Priok, Kota Jakarta

Utara,

selanjutnya

disebut

sebagaiPEMBANDING

semula

TERGUGAT II; MELAWAN 1. YOHANNES CORNELIS K, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Puri Gading Villa Kintamani A-4/1. RT 002 RW 007 Ke. Jati Melati Kel. Pondok Melati, Kota Bekasi, pemegang Kartu Penduduk Nomor : 3275120212620002, dalam hal ini memberi Kuasa kepada SIONIT T.MARTIN GEA.SH, Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum MARTIN GEA & rekan, beralamat di Plaza Shinta Lt 1 R. 206 Jl. Teuku Umar Cimone Tangerang -15114 Tlp. 021.5530737 (dahulu beralamat Jl Cisabi I No.9 Perumnas I Karawaci Tangerang, 15116) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; 2. SURYA KENCANA, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bagol No.75 Kampung Pedurenan, RT. 004 RW.005 Kel Jatiluhur,

Kec

Jatiasih,

Kota

Bekasi,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING semulaTERGUGAT I’ 3. ALI TANJUNG,SH, warga negara Indonesia, beralamat di Jl Sunter Jaya VIA. RT.002 RW.007, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT III; 4. CAMAT, Kecamatan Jatiasih, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Kantor Kecamatan Jatiasih,

Jl Swantara IV No.2 Kec

Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, 17423, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, bertempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi Jl Chairil Anwar No.25, Kota Bekasi, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

selanjutnya

disebut

sebagaiTURUT

TERBANDING

semula

TURUT

TERGUGAT II; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 23Februari

2017,

Jawa Barat tanggal

nomor.93/PEN/PDT/2017/PT.BDG

tentang

Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 13 April 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks, dengan bunyi gugatan sebagai berikut : A. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) Pengadilan Negeri Bekasi 1.

Bahwa berdasarkan hukum, jikalau obyek perkara ataupun tuntutan yang diajukan mengenai suatu barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut yang dalam istilah hukum dikenal dengan forum rei sitae, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Jo Pasal 142 ayat (5) RBG Jo Pasal 99 ayat (8) dan (9) RV ;

2.

Bahwa dalam Gugatan a quo ini, yang menjadi obyek perkara adalah benda tidak bergerak / barang tetap yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah yang letak lokasinya berada di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal dengan Jl. Bagol RT.004 RW.005 (selanjutnya disebut obyek perkara a quo), dimana letak lokasi tanah obyek perkara a quo tersebut, masuk ke dalam atau merupakan yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Bekasi ;

3.

Bahwa dari dan oleh karena itu, maka perkara a quo secara sah dan berdasarkan

hukum

merupakan

Kewenangan

(Kompetensi)

Relatif

Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi telah sah dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

B. Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing) 1.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah dilakukan jual beli atas sebagian dari bidang tanah obyek perkara a quo yaitu seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dengan harga Rp.800.000,- / M2 (delapan ratus ribu rupiah permeter persegi). sehingga total harga jual beli bidang tanah tersebut adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), demikian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2012 Jo. Kuitansi Jual Beli, yang pelaksanaannya telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, hal tertentu dan kausa yang halal:

2.

Bahwa menurut pengakuan Tergugat I kepada Penggugat. pada saat terjadi jual beli sebagaimana tersebut diatas. luas keseluruhan bidang tanah obyek perkara a quo adalah 918 M2 (sembilan ratus delapan belas meter persegi), dan bukti kepemilikan yang dipegang oleh Tergugat I adalah berupa asli Akta Hibah No. 821/SS/JTA/2005 tertanggal 30 Desember 2005 Jo. fotocopy letter C. No. 127 persil 10 Jo. SPPT PBB No. 32.75.020.002.0100445, yang mana keberadaan dokumen bukti kepemilikan tersebut diatas, berada pada Bank DKI CAP Cikarang sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada pihak Bank dimaksud ;

3.

Bahwa pada saat itu Penggugat juga mengetahui, bahwa Tergugat I telah menjual sebagian dari bidang tanah obyek perkara a quo kepada Tergugat III, yaitu masing-masing seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persgi) dan 80 M2 (delapanpuluh meter persegi) sehingga total luas tanah yang telah dibeli Tergugat III dari Tergugat I adalah 150 M2 (seratus limapuluh meter persegi), yang mana sepengetahuan Penggugat, mekanisme transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III, juga dilakukan hanya

dengan menggunakan

kuitansi

jual beli,

sama dengan

mekanisme jual beli antara Penggugat dan Tergugat I ; 4.

Bahwa dengan demikian, dari 918 M2 (sembilan ratus delapan belas meter persegi) luasan bidang tanah obyek perkara a quo. setelah dikurangi luasan tanah yang telah dibeli Penggugat yaitu seluas 200 M2 dan yang telah dibeli Tergugat III yaitu seluas 150 M2, maka diketahui sisa bidang tanah obyek perkara a quo yang belum dijual oleh Tergugat I adalah seluas 568 M2 (lima ratus enam puluh


delapan meter persegi), dan terhadap sisa bidang tanah obyek perkara a quo tersebut, telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, untuk dibeli oleh Penggugat dan Tergugat III secara bersama-sama, dengan pembagian luasan tanah yang sama pula dan jumlah pembayaran yang sama diantara Penggugat dan Tergugat III ; 5.

Bahwa telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III bahwa harga jual beli terhadap sisa bidang tanah obyek perkara a quo seluas 568 M2 tersebut adalah sebesar Rp.800.000,- / M2 (delapan ratus ribu rupiah permeter persegi), sehingga total harga jual beli nya adalah = 568 M2 x Rp.800.000,- = Rp.454.400.000,(empat ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

6.

Bahwa disepakati juga antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III. bahwa pembayaran harga jual beli (harga pembelian) sisa bidang tanah obyek perkara a quo seluas 568 M2 tersebut diatas, dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat III dengan cara : a. Harga jual beli (harga pembelian) sisa bidang tanah obyek perkara a quo seluas 568 M2 yang telah disepakati sebesar Rp.454.400.000,- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, adalah merupakan beban dan tanggung

jawab

Penggugat

dan

Tergugat

III

secara

proporsional atau sama rata dengan persentase masingmasing

50

%

(lima

puluh

persen)

atau

sebesar

Rp.227.200.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah rupiah); b. Uang tersebut akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat I pada Bank DKI CAP Cikarang, dan apabila masih terdapat sisanya, maka dibayarkan secara tunai kepada Tergugat I oleh Penggugat dan Tergugat III ; c. Oleh karena itu maka disepakati juga, bahwa hak Penggugat dan Tergugat 111 atas sisa bidang tanah obyek perkara a quo adalah SAMA, yaitu masing- masing memperoleh tanah seluas 284 M2 (duaratus delapan puluh empat meter persegi) dari sisa bidang tanah obyek perkara a quo. 7.

Bahwa

kemudian

setelah

adanya

kesepakatan

sebagaimana

diuraikan pada angka 4 - 6 diatas, maka Penggugat, Tergugat III, dan


Tergugat 1 secara bersama-sama. pergi ke Kantor Bank DKI CAP Cikarang. untuk mengecek kebenaran keberadaan dari akta hibah No. 821/SS/JTA/2005 tertanggal 30 Desember 2005 berikut dokumen kepemilikan lainnya, sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat I baik kepada Penggugat maupun Tergugat III, dan juga untuk mengetahui jumlah sisa hutang Tergugat I pada Bank DKI CAP Cikarang dimaksud ; 8.

Bahwa dari hasil pengecekan yang telah dilakukan, maka Penggugat dan Tergugat III telah mengetahui. bahwa asli Akta Hibah No. 821/SS/JTA/2005 tertanggal 30 Desember 2005 berikut dokumen kepemilikan lainnya, memang benar berada dl Bank DKI CAP Cikarang sebagai jaminan hutang Tergugat I. dan juga telah diketahui pula jumlah sisa hutang Tergugat I pada Bank DKI CAP Cikarang tersebut yaitu sebesar Rp.213.820.891,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

9.

Bahwa

setelah

mengetahui

keberadaan

Akta

Hibah

No.

821/SS/JTA/2005 tertanggal 30 Desember 2005 dan jumlah sisa hutang Tergugat I kepada Bank DKI CAP Cikarang, maka selanjutnya Penggugat

dan

menentukan

Tergugat

kapan

III

kembali

pelaksanaan

bermusyawarah

(realisasi)

pelunasan

untuk hutang

Tergugat I kepada Bank DKI CAP Cikarang akan dilakukan oleh Penggugat

dan

Tergugat

III,

sehingga

Akta

Hibah

No.

821/SS/JTA/2005 tertanggal 30 Desember 2005 berikut dokumen kepemilikan lainnya, yang dijaminkan Tergugat I kepada pihak Bank DKI dapat segera diambil, dan setelahnya transaksi jual beli sisa bidang tanah obyek perkara a quo, baik antara Penggugat dengan Tergugat I maupun antara Tergugat III dan Tergugat I sebagaimana yang telah disepakati bersama dapat segera dilaksanakan ; 10. Bahwa

pada

saat

musyawarah

tersebut

dilakukan.

terdapat

pernyataan Tergugat III yang sangat mengagetkan Penggugat yaitu : a. Tergugat III malah hanya meminta kepada Penggugat untuk

memberikan pinjaman uang kepada Tergugat III sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Rp.213.820.891,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan jumlah sisa hutang Tergugat I pada Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

Bank DKI CAP Cikarang, yang mana pinjaman tersebut akan dikembalikan

secara

mengangsur

oleh

Tergugat

III

kepada

Penggugat untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), Tergugat III bukan meminta uang kepada Penggugat untuk di konversi sebagai uang pembayaran pembelian sisa bidang tanah obyek perkara a quo yang telah disepakati sebagaimana termaktub dalam angka 4 - 6 diatas; b. Bahwa keseluruhan sisa bidang tanah obyek perkara a quo yang

belum dijual Tergugat I yaitu seluas 568 M2 (lima ratus enam puluh delapan meter persegi), menjadi milik atau akan dibeli Tergugat III sepenuhnya, sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh (membeli) sisa bidang tanah obyek perkara a quo yang telah disepakati sebelumnya. 11. Bahwa mendengar pernyataan Tergugat III tersebut diatas, maka

Penggugat langsung menyatakan tidak setuju (keberatan), oleh karena

hal

tersebut

kesepakatan

awal

bertentangan

Penggugat,

dan

Tergugat

tidak I

sesuai

dan

dengan

Tergugat

III.

sebagaimana diuraikan pada angka 4 - 6 diatas. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka pelunasan hutang Tergugat I pada Bank DKI CAP Cikarang pada saat itu tidak jadi dilakukan Penggugat dan Tergugat 111. Kemudian sehubungan dengan peristiwa itu. maka mulai timbul kecurigaan Penggugat kepada Tergugat III, kecurigaan mana terkait dengan adanya maksud Tergugat III untuk menguasai seluruh bidang tanah obyek perkara a quo. termasuk bidang tanah yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat I seluas 200 M2 (duaratus meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2012 Jo. Kuitansi Jual Beli tersebut; 12. Bahwa oleh karena pada saat itu, pelunasan hutang Tergugat I

kepada Bank DKI CAP Cikarang tidak jadi dilakukan, dan pembelian terhadap sisa luasan tanah obyek perkara a quo juga tidak juga jadi dilakukan,

maka

Penggugat

melakukan

pengurusan

terhadap

sebagian bidang tanah obyek perkara a quo yang telah di beli Penggugat dari Tergugat I yaitu seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi)

dimaksud,

pematokan

dengan

bersama-sama

cara dengan

melakukan Tergugat

pengukuran I,

yang

dan mana

pengukuran dan pematokan inipun telah diketahui oleh Tergugat III,


oleh karena sebelum melaksanakan hal tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah memberitahukannya kepada Tergugat III ; 13. Bahwa pengukuran dan pematokan yang dilakukan Penggugat dan

Tergugat I atas bidang tanah obyek perkara a quo yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat I tersebut, berdasarkan hukum adalah wujud nyata dari suatu tindakan hukum penyerahan fisik obyek jual beli

(levering)

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

1459

KUHPerdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa hak kepemilikan telah berpindah dari Penjual kepada Pembeli, jika telah dilakukan penyerahan fisik dari obyek jual beli-nya, maka dengan demikian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah berdasarkan hukum, oleh karena : 1.

Telah dilakukan pembayaran pelunasan harga jual beli oleh Pembeli (incasu Penggugat) kepada Penjual (incasu Tergugat I) ;

2.

Telah dilakukan penyerahan fisik obyek jual beli dari Penjual (incasu Tergugat I) kepada Pembeli (incasu Penggugat).

14. Bahwa sekitar bulan Juni 2014, Penggugat mendapatkan informasi

yang sangat mengagetkan Penggugat, yaitu bidang tanah obyek perkara a quo telah dijual oleh Tergugat I seluruhnya atau seluas 918 (sembilan ratus delapan belas meter persegi) kepada saudari UMI OKTAVIA LIA KARTINI (incasu Tergugat II), yang mana belakangan diketahui Penggugat, bahwa Tergugat II tersebut ternyata anak dari Tergugat III ; 15. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Penggugat

langsung menelusuri kebenarannya, dan dari penelusuran yang dilakukan Penggugat, kembali diperoleh informasi yaitu : a. bahwa secara diam-diam Tergugat III telah melunasi hutang Tergugat

I

pada

Bank

DKI

CAP

Cikarang

sebesar

Rp.213.820.891,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), hal mana tentunya dilakukan Tergugat III atas persetujuan Tergugat I ; b. bahwa secara diam-diam Tergugat I dan atau Tergugat III telah mengambil

Akta

Hibah

Desember

2005

berikut

No.

821/SS/JTA/2005

dokumen

kepemilikan

tertanggal lainnya

30

yang

dijaminkan Tergugat I dari Bank DKI CAP Cikarang, dan Tergugat I


secara diam-diam pula telah menerima pembayaran dari Tergugat III ; c. bahwa memang benar bidang tanah obyek perkara a quo telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluruhnya atau seluas 918 M2 (sembilan ratus delapan belas meter persegi), berdasarkan akta Jual Beli No. : 50/INS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Jatiasih selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (incasu Turut Tergugat I) ; d. bahwa terhadap bidang tanah obyek perkara telah pula diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi (incasu Turut Tergugat II) pada tanggal 21 Mei 2014, yaitu Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 /Jatiluhur, tercatat atas nama Tergugat II. untuk luas tanah 918 M2 (sembilan ratus delapan belas meter persegi), NIB

No.

:

10.26.10.05.09079,

dan

Surat

Ukur

No.

:

541/Jatiluhur/2013 tanggal 17 Oktober 2013. 16. Bahwa tindakan penjualan bidang tanah obyek perkara a quo yang

dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II qq Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), oleh karena : a. Tergugat I telah memasukkan / mengikutsertakan bidang tanah milik Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) untuk dijual kepada Tergugat II qq Tergugat 111, bidang tanah mana telah dibeli Penggugat dari Tergugat I secara sah berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2012 Jo. Kuitansi Jual Beli, dan secara fisik juga telah dilakukan penyerahan (levering) dari Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana termaktub dalam angka 12 -13 diatas, sebagaimana yang digariskan Pasal 1459 KUHPerdata ; b. Penandatangan akta Jual Beli No. : 50/1NS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 oleh Tergugat I dan Tergugat 11, dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga jual beli tersebut dapat terlaksana dan telah di ikuti dengan penerbitan Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur ke atas nama Tergugat II ; c. Tergugat II telah mengetahui bahwa sebagian dari bidang tanah obyek perkara a quo seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) adalah sah berdasarkan hukum merupakan milik Penggugat, hal mana seyognya

telah

atau setidak-tidaknya

dapat diketahui


Tergugat II dari Tergugat III. oleh karena Tergugat II adalah anak dari Tergugat III, yang masih berstatus pelajar / mahasiswa, sehingga

sangat

besar

kemungkinan

Tergugat

II

belum

berpenghasilan dan terdapat ketidakmampuan Tergugat II untuk membeli bidang tanah obyek perkara a quo. Dan terkait hal tersebut maka secara faktual (defacto) jual beli yang terjadi sejatinya adalah jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II qq Tergugat III, oleh karena uang pembelian bidang tanah obyek perkara a quo dimungkinkan berasal dari Tergugat III yang merupakan ayah dari Tergugat II ; d. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II qq Tergugat III tersebut, telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat yaitu Penggugat telah kehilangan hak atas bidang tanah obyek perkara a quo seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang jika diperhitungkan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). 17. Bahwa Penggugat dengan itikad baik, telah mengupayakan dan

mengadakan

pertemuan

Tergugat

1

dan

Tergugat

III

selaku

pribadinya maupun perwakilan dari anaknya (incasu Tergugat II), guna mencari upaya penyelesaian secara kekeluargaan atas kejadian yang telah merugikan Penggugat tersebut. namun permasalahan ini tidak juga dapat terselesaikan, oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat III untuk menyerahkan / mengembalikan bidang tanah milik Penggugat tersebut dengan luas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang dengan sengaja telah dimasukkan oleh Tergugat I. Tergugat II qq Tergugat III ke dalam akta Jual Beli No. : 50/INS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 sebagai obyek jual beli, dan Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur tercatat atas nama Tergugat II. 18. Bahwa

ketentuan

Pasal

1457

KUHPerdata,

mengatur

dan

memberikan pengertian dari Jual Beli yaitu "suatu persetujuan dengan

mana

pihak

yang

satu

mengikatkan

dirinya

untuk

menyerahkan suatu barang. dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan", dan berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdata dimaksud, maka jual beli antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan hukum telah sah terjadi dan mengikat kedua


belah pihak, namun Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual kembali bidang tanah milik Penggugat kepada Tergugat II qq Tergugat III ; 19. Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. menyatakan bahwa

"persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya", sehingga berdasarkan ketentuan pasal ini, maka Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2012 Jo. Kuitansi Jual Beli yang berlaku sebagai suatu bukti persetujuan atau perjanjian atau

Undang-Undang

yang

berlaku

di

antara

Penggugat

dan

Tergugat I ; 20. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur dan berbunyi

bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian

itu

mengganti

kerugian

tersebut".

Dan

berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum (onreht matigedaad).yaitu : a. Bahwa terdapatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum ; b. Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain ; c. Bahwa terhadap orang yang melakukan perbuatan diwajibkan mengganti kerugian akibat kesalahannya. 21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

yang telah melakukan jual beli atas bidang tanah milik Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang merupakan sebagian dari obyek perkara a quo adalah merupakan suatu perbuatan melawan

hukum

(onrecht

matigedaad),

yang

pelaksanaannya

dilegitimasikan oleh Turut Tergugat I dengan membuat akta Jual Beli No. : 50/INS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013, dan Turut Tergugat II dengan menerbitkan Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur, tercatat atas nama Tergugat II, maka perbuatan tersebut telah menerbitkan kerugian materil bagi Penggugat yaitu kehilangan hak atas sebagian bidang tanah obyek perkara a quo seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang jika diperhitungkan dengan uang maka Halaman 10 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

nilai kerugian materil yang telah di derita Penggugat adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ; 22. Bahwa selain Kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, maka

Penggugat juga telah mengalami Kerugian Immateril yaitu Kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat yang ditimbulkan dalam mengurus permasalahan hukum ini, dimana hal tersebut telah menyita waktu, tenaga dan pikiran Penggugat beserta keluarganya, bahkan Penggugat menjadi tidak dapat melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan Penggugat di luar kota. padahal pekerjaan tersebut

merupakan

sumber

mata

pencaharian

(penghasilan)

Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat, namun segala upaya pengurusan yang dilakukan oleh Penggugat ternyata sia-sia, oleh karena permasalahan ini hingga kini belum juga dapat terselesaikan karena tidak adanya itikad baik Para Tergugat, maka dari dan oleh karena itu, meskipun kerugian tersebut tidak dapat di nilai dengan uang (materil). namun dalam Gugatan a quo ini patut bagi Penggugat untuk menetapkan nilai kerugian immateril yang telah di derita Penggugat yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; 23. Bahwa dengan demikian total seluruh kerugian yang telah di derita

Penggugat,

baik

materil

maupun

immateril

adalah

sebesar

Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a. Kerugian Materil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); b. Kerugian

Immateril

sebesar

Rp.200.000.000,-

(dua

ratus juta rupiah).

24. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan unsur-

unsur yang terdapat di dalamnya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah nyata dan sah terkualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum. oleh karena :


a. sebagian dari obyek jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II qq Tergugat III, untuk luasan tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) adalah milik Penggugat, bukan milik Tergugat I, sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum ; b. akibat jual beli yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II qq Tergugat III tersebut dengan menggunakan akta Jual Beli No. : 50/INS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibuat Turut Tergugat I Jo. penerbitan Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur ke atas nama Tergugat II yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka Penggugat telah menderita kerugian, yaitu kehilangan hak kepemilikan tanah dari sebagian bidang tanah obyek perkara a quo yaitu seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang jika diperhitungkan dengan uang, maka nilai kerugian

materil

yang

di

derita

Penggugat

adalah

sebesar

Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), selain itu terdapat juga kerugian immateril yang nyata-nyata telah diderita Penggugat yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; c. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah suatu kesalahan

atau

pelanggaran

mengganti

kerugian

yang

hukum,

telah

di

sehingga

derita

patut

untuk

Penggugat

akibat

perbuatan melanggar hukum tersebut. C. Pengenaan Uang Paksa (Dwang Som); Bahwa agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara tertib dan dengan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat dikenakan uang paksa (dwang somJ secara tanggung renteng sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van geweijsde). D. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir), dan untuk menjamin Para Tergugat memenuhi

pembayaran

tuntutan

Ganti

Rugi

materiil

maupun

immateriil kepada Penggugat, serta agar bidang tanah obyek perkara Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

a quo tidak dialihkan kepada pihak lainnya dengan cara apapun juga. maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap : - 1 (satu) bidang tanah, seluas 918 (sembilan ratus delapan belas meter persegi), NIB No. : 10.26.10.05.09079, dan Surat Ukur No. : 541/Jatiluhur/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal dengan Jl. Bagol RT.004 RW.005 sesuai Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur, tercatat atas nama UMI OKTAVIA LIA KARTINI (incasu Tergugat I) Jo. akta Jual Beli No. : 50/INS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013.

E. Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad); Bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan atau verzet yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III. Turut Tergugat I. dan Turut Tergugat II. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat diatas, maka Penggugat memohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. .Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I terhadap sebagian bidang tanah obyek perkara a quo seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi. Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal dengan J I. Bagol RT.004 RW.005 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2014 Jo. Kuitansi Jual Beli adalah sah dan mengikat berdasarkan hukum ; 3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sah atas sebagian bidang tanah obyek perkara a quo seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih. Kelurahan Jatiluhur. setempat dikenal dengan Jl. Bagol RT.004 RW.005 ; 4. Menyatakan Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ; Halaman 13 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

5. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad overheidsdaad) ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan sebagian bidang tanah obyek perkara a quo seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal dengan Jl. Bagol RT.004 RW.005 kepada Penggugat ; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateril yang di derita Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; 8. Menyatakan akta Jual Beli No. : 50/1NS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah, cacat hukum dan atau batal demi hukum ; 9. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencabut dan mencoret akta Jual Beli No. : 50/1NS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 dari daftar / buku register yang diperuntukkan untuk itu ; 10.Menyatakan Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur, tercatat atas nama Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2014, adalah tidak sah, cacat hukum dan atau batal demi hukum ; 11.Menghukum Turut Tergugat II untuk mencabut dan mencoret Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur, tercatat atas nama Tergugat II dari daftar / buku register yang diperuntukkan untuk itu; 12.Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (sembialn

ratus

delapan

(satu) bidang tanah seluas 918

belas

meter

persegi),

NIB

No.

:

10.26.10.05.09079, dan Surat Ukur No. : 541/Jatiluhur/2013 tanggal 17 Oktober 2013, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur. setempat dikenal dengan J!. Bagol RT.004 RW.005 sesuai Setipikat Hak Milik (SHM) No. : 7605 / Jatiluhur, tercatat atas nama UMI OKTAVIA LIA KARTINI (incasu Tergugat I) Jo akta Jual Beli No. : 50/INS/JT/2013 tertanggal 04 Maret 2013 ;


13.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 14.Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (herziening) dan atau Verzet yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, TergugatI

melalui

kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 

Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana termaktub di dalam surat Gugatan a quo, kecuali yang nyata-nyata di dalam Jawaban ini diakui kebenarannya oleh Tergugat I;



Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Penggugat di dalam surat Jawaban ini, haruslah tetap dianggap ditolak, meskipun secara nyata tidak tercantum dalam surat Jawaban ini;



Bahwa agar jawaban Tergugat I dapat dipahami, maka akan diuraikan secara terperinci dan terstruktur sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 6 angka 16 huruf a menyatakan, bahwa : "Tergugat I telah memasukkan / mengikutsertakan bidang tanah milik Penggugat seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) untuk dijual kepada Tergugat II qq Tergugat III, bidang tanah mana telah dibeli Penggugat dari Tergugat I secara sah berdasarkan Surat Pemyataan tertanggal 20 Maret 2012 Jo. Kuitansi Jual Beli, dan secara fisik juga telah dilakukan penyerahan (levering) dari Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana termaktub dalam angka 12-13 diatas, sebagaimana yang digariskan Pasal 1459 KUHPerdata";


2. Bahwa benar sekitar bulan Maret tahun 2012, Tergugat I telah menjual tanah kepada Penggugat, yaitu seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), tanah mana merupakan sebagian dari bidang tanah milik Tergugat I berdasarkan akta hibah No. 821/SS/JTA/2005 tanggal 30 Desember 2005 jo fotocopy letter C No. 127 persil 10 jo SPPT PBB No. 32.75.020.002.0100445, yang terletak di Jalan Bagol RT.004 RW.005, Kampung Pedurenan, Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan harga jual beli permeter sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga total harga jual beli untuk keseluruhannya adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); 3. Bahwa Tergugat I mengakui, bahwa Penggugat telah melunasi uang pembayaran pembelian tanah tersebut kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga kemudian Tergugat I telah pula menyerahkan fisik bidang tanah yang telah dijual kepada Penggugat dimaksud, tepatnya terhadap tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), dimana secara bersama-sama Tergugat I dan Penggugat telah pula melakukan pematokan atas tanah obyek yang diperjual belikan tersebut, hal ini juga diakui oleh Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat halaman 5 angka 13 ; 4.

Bahwa benar pula Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat III yaitu seluas 718 M2 (tujuh ratus delapan belas meter persegi), yang proses penjualannya dilakukan secara bertahap atau tidak langsung seluas 718 M2, namun pada akhirnya total luas tanah yang dijual adalah 718 M2 tersebut, dimana harga jual beli yang disepakati adalah sebesar Rp.800.000,- / M2 (delapan ratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga total

harga

jual

beli

untuk

keseluruhannya

adalah

sebesar

Rp.

574.400.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ; 5.

Bahwa bidang tanah Tergugat I yang dijual kepada Tergugat III seperti tersebut diatas, juga merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan akta hibah No. 821/SS/JTA/2005 tanggal 30 Desember 2005 jo fotocopy letter C No. 127 persil 10 jo SPPT PBB No. 32.75.020.002.010-0445;

6.

Bahwa dengan demikian maka luas tanah Tergugat I awalnya / semula adalah seluas 918 (sembilan ratus delapan belas) meter persegi, yang telah dijual kepada Penggugat seluas 200 M2 dan dijual kepada Tergugat


III seluas 718 M2 (tujuh ratus delan belas meter persegi) sebagaimana telah diuraikan diatas ; 7.

Bahwa pada saat Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat III, Tergugat I telah menyampaikan kepada Tergugat III, bahwa sebahagian dari tanah Tergugat I berdasarkan akta hibah No. 821/SS/JTA/2005 tanggal 30 Desember 2005 jo fotocopy letter C No. 127 persil 10 jo SPPT PBB No. 32.75.020.002.010-0445 tersebut, telah dijual dan menjadi milik Penggugat yaitu untuk bidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi);

8.

Bahwa sejatinya penandatangan akta jual beli (AJB) No. 50/INS/JT/2013 tanggal 04 Maret 2013 dilakukan dalam keadaan kosong (blangko kosong), dan yang dimaksud ditanda tangani dalam keadan kosong adalah bahwa Tergugat I hanya diminta oleh Tergugat III untuk menandatangani blangko kosong AJB, penandatangannya tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang bersangkutan (ic. Turut Tergugat I) atau Tergugat I tidak pernah menghadap dihadapan PPAT (ic. Turut Tergugat I) dan atau melihat dan bertemu langsung dengan saksi-saksi yang tercantum di dalam AJB tersebut, pada saat di tanda tangani oleh Tergugat I tidak ada terketik satu katapun di dalam blangko AJB tersebut, sehingga Tergugat I tidak melihat di dalam AJB tersebut, tercantum siapa penjual dan pembelinya, berapa luas tanah yang diperjual belikan antara Tergugat I dan Tergugat III, namun pada saat itu yang telah disepakati antara Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa luas tanah yang diperjual belikan antara Tergugat I dan Tergugat III adalah seluas 718 (tujuh ratus delapan belas meter persegi) dengan harga jual beli permeter Rp.800.000,(delapan ratus ribu rupiah);

9.

Bahwa belakangan diketahui oleh Tergugat I, bahwa Tergugat II adalah pihak yang membeli tanah Tergugat I tersebut (tercantum dalam AJB), dan sejatinya Tergugat I tidak pernah bertemu dengan Tergugat II, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan tidak pernah pula bertemu dihadap PPAT, bahkan tidak pula mengenal Tergugat II;

10. Bahwa dari harga jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas

tidak seluruhnya telah diterima oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian Tergugat III belum melunasi harga jual beli tanah seluas 718 M2 tersebut kepada Tergugat I, dalam hal mana pembayaran yang baru dilakukan Tergugat III adalah sebesar Rp.422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut: Halaman 17 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

Sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta) untuk pelunasan hutang Tergugat I di Bank DKI; Sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) secara cash kepada Tergugat I, sebagaimana kuitansi tanggal 16 September 2012 ; Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash melalui orang tua Tergugat I, sebagaimana kuitansi tanggal 01 Nopember 2012 ; Sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara cash kepada Tergugat I, sebagaimana kuitansi tanggal 15 Nopember 2015 ; Sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara cash melalui orang tua Tergugat I, sebagaimana kuitansi tanggal 07 Mei 2014. 11. Bahwa oleh karena itu, maka dapat diketahui dalam transaksi jual beli tanah

seluas 718 M2 antara Tergugat I dan Tergugat III qq Tergugat II, bahwa sampai saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran harga pembelian tanah oleh Tergugat III qq Tergugat II kepada Tergugat I, yaitu sebesar Rp. 152.400.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); 12. Bahwa sehubungan dengan masih adanya sisa pembayaran harga jual beli

yang belum dilunasi oleh Tergugat III qq Tergugat II kepada Tergugat I, sebesar Rp. 152.400.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, maka Tergugat I juga mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat III qq Tergugat II, dimana Tergugat I telah diperdaya atau mengalami tipu muslihat sehingga kehilangan hak terhadap sisa pembayaran sebesar Rp. 152.400.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus

ribu

rupiah),

dimana

temyata

Tergugat

III

qq

Tergugat

II

memanfaatkan dan mempergunakan blangko kosong AJB yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 8 diatas, untuk menguasai, menggelapkan dan membaliknamakan tanah obyek perkara a quo ke atas nama Tergugat II yang ternyata belakangan diketahui oleh Tergugat I bahwa Tergugat II adalah anak dari Tergugat III; 13. Bahwa terhadap proses pendaftaran dan atau penerbitan Sertipikat Hak

Milik (SHM) No. 7605 / Jati Luhur tercatat atas nama Umi Oktavia Lia Kartini (ic. Tergugat II), sama sekali tidak diketahui dan disetujui oleh Tergugat I. Bahkan proses pengukuran tanah yang wajib dilakukan oleh


pihak Turut Tergugat II untuk keperluan penerbitan sertipikat, juga tidak pernah diketahui oleh Tergugat I; 14. Bahwa ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengatur dan berbunyi sebagai berikut : "akta PPAT harus dibacakan / dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum di tanda tangani seketika itu juga oleh para pihak, saksisaksi dan PPAT"; 15. Bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh Penggugat adalah diluar

kehendak dan kesengajaan dari Tergugat I, bahwa Tergugat I juga mengalami kerugian sebagaimana telah diuraikan Tergugat I pada angka 10-12 diatas, sehingga tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Selanjutnya terhadap apa yang telah dialami dan diderita oleh Tergugat I sebagai akibat dari perbuatan Tergugat III tersebut, maka Tergugat I telah pernah melaporkan Tergugat III kepada pihak kepolisian Resort Bekasi,

16. Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdata mengatur dan berbunyi sebagai

berikut : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"; 17. Bahwa dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, adalah 1.

Bahwa terdapatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum ;

2.

Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;

3.

Bahwa terhadap orang yang melakukan perbuatan diwajibkan mengganti kerugian akibat kesalahannya.

18. Bahwa sifat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan diatas

adalah bersifat kumulatif, yang berarti dalam suatu perbuatan yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup keperdataan, maka ketiga unsur tersebut wajib terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan tersebut. dan terhadap perbuatan Tergugat I ketiga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi secara absolut, dimana perbuatan Tergugat I yang menjual tanah yang berbeda letak, luas dan posisinya kepada 2 (dua) orang pembeli adalah bukan perbuatan melawan hukum meskipun tanah tersebut berada


atau didasarkan pada satu surat sebagai bukti haknya, dengan demikian tidak ada kerugian yang yang diterbitkan Tergugat I kepada pihak yang lain (ic. Penggugat ataupun Tergugat III qq Tergugat II), selanjutnyanya hal ketiga adalah tidak adakesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I, yang terjadi adalah Tergugat I telah lalai mempercayai Tergugat III, sehingga bersedia menandatangani blangko kosong AJB, oleh karena tidak menduga hal sedemikian akan dilakukan oleh Tergugat III qq Tergugat II; 19. Bahwa akta jual beli (AJB) No. 50/INS/JT/2013 tanggal 04 Maret 2013,

adalah AJB yang dibuat dengan melawan hukum, sepihak dan diam-diam, oleh karena pembuatannya telah melanggar ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ; 20. Bahwa oleh karena AJB No. 50/INS/JT/2013 tanggal 04 Maret 2013,

bertentangan dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga AJB tersebut adalah AJB yang tidak sah dan cacat hukum, oleh karena dalam pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga berdasarkan hukum sifat otentik dari suatu AJB yang seharusnya terdapat pada AJB No. 50/INS/JT/2013 tanggal 04 Maret 2013 menjadi hilang, dan selanjutnya AJB tersebut hanya menjadi sebuah akta di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna; 21. Bahwa oleh karena alas hak yang dipergunakan Tergugat III qq Tergugat II

untuk mengurus pendaftaran dan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7605 / Jati Luhur tercatat atas nama Umi Oktavia Lia Kartini (ic. Tergugat II) adalah sebuah AJB yang tidak sah dan cacat hukum, maka SHM No. 7605 / Jati Luhur tercatat atas nama Umi Oktavia Lia Kartini (ic. Tergugat II) tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang tidak sah dan cacat hukum berikut segala akibat hukumnya ; 22. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Tergugat I, maka putusan serta merta (uit voertaar bij vooraad) dan pengenaan uang paksa (dwang som) yang dimohonkan Penggugat untuk


dikenakan kepada Tergugat I, berdasarkan hukum patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan ; Berdasarkan Jawaban yang telah diuraikan Tergugat I diatas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

3.

Menyatakan Tergugat III qq Tergugat III. dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4.

Menghukum Tergugat III qq Tergugat III, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

5.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Terugat II

dan III, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 03 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI * PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat sungguh sangat tidak berkapasitas sebagai Penggugat oleh karena alasan hak kepemilikan tanah dalam gugatan hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2013 jo. Kwitansi Jual Beli, dan Penggugat mengklaim telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Sungguh dalil ini memberi bukti bahwa Penggugat tidak paham tentang ketentuan

pasal

1320

KUHPerdata

yang

mensyaratkan

adanya

"PERJANJIAN" yang dimana isinya adalah dua pihak telah bersepakat untuk berbuat sesuatu.


Surat Pernyataan itu hanya sepihak saja, jadi tidak akan pernah memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.Dalil ini lemah, kareanya patut untuk ditolak. Bahwa Penggugat juga tidak mengerti kalau pemindahan hak atau peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan 'jual beli' hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, vide pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kami kutip :"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPA T yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku." Bahwa patut diduga kuat, peralihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat hanyalah rekayasa dari Penggugat dan Tergugat I untuk memeras Tergugat II dan Tergugat III. Beginilah cara yang dilakukan : -

Tanggal 04 Maret 2013, tanah sengketa dijual kepada Tergugat II dan Tumini Ali, seluas 918.-M2, sesuai Akta Jual Beli Nomor 50/INB/JTA/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Drs. Ahmad Zarkasih, Camat Jatiasih, selaku PPAT.

-

Penerbitan Sertifikat Hak Milik, tanggal 21 Mei 2014, luas 918.-M2, a/n. Umi Oktovia Lia Kartini, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 7605/Kel. Jatiluhur.

-

Tanggal 20 Maret 2013, Penggugat mengakui sebagai pembeli tanah sengketa seluas 200.-M2, sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I.

-

Pada saat pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk penerbitan sertifikat, orang tua Tergugat I yang menunjuk batas-batas tanah dengan disaksikan oleh Tergugat III, isteri Tergugat III dan pak RT setempat.

Bahwa dari rangkaian peristiwa di atas dapat diduga kuat bahwa Tergugat I memiliki niat yang jahat dalam hal jual beli tanah sengketa, oleh karena,


Tergugat I secara sadar telah menjual tanah sengketa seluas 918.-M2 kepada Tergugat II dan Tergugat III, tetapi kemudian Tergugat I menyerahkan tanah seluas 200.-M2 kepada Penggugat dengan dalih adanya hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan, tertanggal 20 Maret 2013. Bahwa dalam Surat Pernyataan hanya disebutkan adanya hutang piutang tetapi tidak ada bukti surat atau kwitansi hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat. Surat Pernyataan bukan peralihan hak yang sah menurut ketentuan hukum.Hukum mengatur, bahwa peralihan hak hak atas tanah harus dilakukan dihadapan PPAT. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat tidak berkapsitas sebagai Penggugat dalam perkara ini. ❖

EXCEPTIO DOMINII. Bahwa tanah sengketa bukan milik Penggugat, baik sebagian seluas 200.M2. Bahwa tanah seluas 918.-M2 adalah sah milik Tergugat II, sesuai bukti Akta Jual Beli Nomor 50/INB/JTA/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Drs. Ahmad Zarkasih, Camat Jatiasih, selaku PPATdan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7605/Kel. Jatiluhur, tanggal 21 Mei 2014, luas 918.-M2, a/n. Umi Oktovia Lia Kartini.Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah seluas 200.-M2, harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

❖

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS. Bahwa dalil gugatan Penggugat 'kabur', oleh karena tidak secara tegas dan jelas mengurai batas-batas tanah seluas 200.-M2 dan juga tidak merinci perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang melanggar hukum yang merugikan Penggugat. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap, gugatan tentang tanah yang tidak jelas atau tidak mengurai batas-batas tanah harus dinyatakan tidak dapat diterima.Kami merujuk kaidah hukum Yurisprudensi MA : -

Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan, "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."


-

Nomor

565

K/Sip/1973,

tanggal

21

Agustus

1974,

yang

menyatakan, "kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima." Bahwa batas-batas yang tidak jelas disebutkan dalam gugatan, kaburnya gugatan Penggugat karena tidak mengurai "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa dari dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat adalah Tergugat I. Oleh karena Tergugat I sudah menjual dan atau mengalihkan hak atas tanah seluas 918.-M2 kepada Tergugat II dan Tergugat III, kemudian mengalihkan lagi hak atas tanah tersebut seluas 200.-M2 kepada Penggugat. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga adalah korban dari ulah Tergugat I. Tergugat I patut untuk bertanggung jawab atas ulahnya ini dan layak dipenjara karena ulahnya yang sudah menjual tanah obyek sengketa seluas 918.-M2 kepada Tergugat II tetapi kemudian menjualnya kembali kepada Penggugat seluas 200.- M2. Sesungguhnya yang melakukan "perbuatan melawan hukum" adalah Penggugat dan Terugugat I. Oleh karena, perbuatan pengalihan hak atas tanah seluas 200.-M2 antara Penggugat dengan Tergugat I terbukti dibuat secara melawan hukum.Tidak dibuat di hadapan PPAT sebagaimana perintah undang-undang / hukum yang berlaku. Sungguh tidak beralasan hukum, Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena ternyata perbuatan melawan hukum itu dibuat sendiri oleh Penggugat.ini menambah kaburnya gugatan. Oleh karena dalil gugatan Penggugat kabur/tidak jelas seperti tersebut di atas, maka layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. •> POSITA DAN PETITUM BERBEDA. Bahwa inti gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mendapat tanah seluas 200.-M2 dari Tergugat I karena sebagai kompensasi hutang piutang


antara Penggugat dengan Tergugat I. Kompensasi tersebut hanya dituangkan dalam Surat Pernyataan, tertanggal 20 Maret 2013. Bahwa cara pengalihan hak atas tanah tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena menurut hukum, peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Bahwa aneh bin lucu, Penggugat dalam 'petitum' angka 2 (dua) meminta Majelis Hakim menyatakan "jual beli" antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat. Ini berbahaya dan akan menambah runyamnya konflik pertanahan, oleh karena hanya dengan sepotong "surat pernyataan" seseorang dapat mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pasal 37 telah jelas dan tegas menyatakan bahwa 'peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. 'Sepotong surat pernyataan, tertanggal 20 Maret 2013' yang cacat hukum, karena peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT, tidak boleh mengalahkan AKTA JUAL BELI yang dibuat di hadapan PPAT dan tidak boleh mengalahkan SERTIFIKAT sebagai tanda bukti hak milik yang sah atas tanah, yang sudah diterbitkan sesuai ketentuan hukum.Oleh karena itu, gugatan harus ditolak. II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa segala apa yang Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di

atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian pada Pokok Perkara ini. 2. Bahwa

Para

Tergugat

menyatakan

menolak

dalil-dalil

gugatan

Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya patut untuk diakui. 3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat padahuruf A. KEWENANGAN

MENGADILI (Kompetensi Relatif) Pengadilan Negeri Bekasi. Para Tergugat tanggapi, bahwa Para Tergugat menyatakan sepakat. 4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat padahuruf B. KEDUDUKAN

HUKUM PENGGUGAT (Legal Standing). Para Tergugat tanggapi:


4.1. Bahwa terhadap dalil poin 1, Para Tergugat tanggapi, bahwa Penggugat tidak mempunyai 'legal standing' apapun untuk menggugat Para Tergugat, karena : - Surat Pernyataan, tertanggal 20 Maret 2013, BUKAN merupakan Akta Jua Beli yang dibuat di hadapan PPAT sesuai ketentuan hukum. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. - Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2013, BUKAN akta Perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian harus dibuat oleh dua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban para pihak.Surat Pernyataan itu hanyalah bersifat sepihak saja.Sekali lagi, untuk peralihan hak atas tanah, sesuai peraturan hukum yang berlaku harus dibuat di hadapan PPAT. Dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa. Pemilik sah menurut hukum adalah Tergugat II, berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 50/INB/JTA/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat di hadapan Drs. Ahmad Zarkasih, Camat Jatiasih, selaku PPAT dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7605/Kel. Jatiluhur, tanggal 21 Mei 2014, luas 918.-M2, a/n. Umi Oktovia Lia Kartini. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai 'legal standing' untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, dan demi hukum gugatan harus ditolak. Demi hukum, dalam perkara ini Para Tergugat menuntut Tergugat I harus bertanggung jawab melindungi hak dan kepentingan hukum Para Tergugat dari segala tuntutan/gugatan Penggugat dalam perkara ini. 4.2.

Bahwa terhadap dalil poin 2 (dua), Para Tergugat menanggapi, bahwa benar, Tergugat I pun mengakui bahwa surat tanah ada dijaminkan ke bank.

4.3.

Bahwa terhadap dalil poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), Para Tergugat menanggapi, bahwadalil ini tidak benar dan patut untuk ditolak, oleh karena Tergugat I sebelumnya telah menjual tanah seluas 918.-M2 kepada Tergugat II dan Tumini Ali, sesuai Akta


Jual Beli Nomor 50/INB/JTA/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat di hadapan Drs. Ahmad Zarkasih, Camat Jatiasih, selaku PPAT. 4.4.

Bahwa terhadap dalil poin 7 (tujuh), 8 (delapan, 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), Para Tergugat menanggapi, bahwa benar surat-surat tanah ada di Bank DKI CAP Cikarang dan ada musyawarah antara Penggugat dan Tergugat III untuk secara bersama menebus surat jaminan tanah yang" diagunkan Tergugat I di Bank DKI CAP Cikarang. Dan diperhitungkan dengan masingmasing sesuai uang yang keluar, lalu dihitung tanah penggugat berapa meter persegi dan Tergugat II dan Tergugat III mendapat berapa meter persegi. Bahwa tetapi ketika Tergugat III mengajak Penggugat untuk menebus surat jaminan tersebut ke Bank DKI CAP Cikarang, ternyata Penggugat tidak bisa menyediakan uang untuk penebusan surat tanah di Bank, dengan alasan uang Penggugat sudah digunakan untuk Downpayment (DP) pembelian mobil dan Penggugat tampaknya tidak berminat sama sekali dengan tanah sengketa. Aneh, Pengguggat yang tidak berminat, koq sekarang menggugat tanah sengketa yang sudah sah dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sekali lagi, yang sebenarnya terjadi adalah tanah sengketa tersebut sudah dijual secara keseluruhan seluas 918.-M2 kepada Tergugat II dan Tumini Ali, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/INB/JTA/2013, tanggal 04 Maret 2013, dibuat di hadapan Drs. Ahmad Zarkasih, Camat Jatiasih, selaku PPAT. Bahwa sepengetahuan isteri Tergugat III, Penggugat memang sedang ada urusan rumah dan tanah dengan Tergugat I. tetapi di lokasi lain, bukan di tanah dan rumah yang menjadi sengketa sekarang ini. Persoalan ini menjadi rumit karena Tergugat I yang sudah menjual tanah sengketa seluas 918.-M2 kemudian menjual lagi atau mengalihkan lagi sebagian tanah tersebut seluas 200.-M2 kepada Penggugat. Penggugat

seharusnya

meminta

pertanggungjawaban

kepada

Tergugat I, karena telah membohongi Penggugat. Dan Para Tergugat juga menuntut tanggung jawab dari Tergugat I untuk Halaman 27 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

membebaskan Para Tergugat dari tuntutan pihak lain, ic. gugatan Penggugat. 4.5.

Bahwa terhadap dalil poin 12 (dua belas) dan poin 13 (tiga belas), Para Tergugat menanggapi, bahwa dalil ini patut untuk ditolak oleh karena pengukuran dan pematokan yang dilakukan Tergugat I dan Penggugat itu adalah illegal. Pengukuran dan pematokan harus dilakukan

oleh

Pertanahan.Para

instansi Tergugat

yang

berwenang,

mensommir

yaitu

Kantor

Penggugat

untuk

membuktikan SURAT UKUR yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Tanah milik Para Tergugat seluas 918.-M2 secara resmi telah diukur Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, sesuai dengan SURAT UKUR Nomor 541/JATILUHUR/2013, tanggal 17 Oktober 2013.ini baru resmi dan sah menurut hukum. 4.6.

Bahwa terhadap dalil poin 14 (empat belas) dan poin 15 (lima belas), Para Tergugat menanggapi, bahwa ini hanyalah dalil pura-pura dari Penggugat, yang mau memberi kesan Penggugat adalah pembeli yang baik. Padahal patut diketahui bahwa pengalihan hak atas sengketa seluas 200.-M2 dari Tergugat I kepada Penggugat patut diduga kuat hanyalah rekayasa saja. Masa sih hutang uang sebesar Rp. 158.000.000,- tidak ada bukti kwitansi, tidak ada secarik kertas pun dibuat sebagai kwitansi hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat, yang dari bukti kwitansi itu dapat diketahui waktu hutang piutang terjadi. Dan ini tentu membuat dugaan lebih kuat dan lebih keras lagi bahwa terjadi pencucian uang.

4.7.

Bahwa terhadap dalil poin 16 (enamt belas) dan 17 (tujuh belas), Para Tergugat menanggapi, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Para Tergugat terhadap Penggugat dalam hal jual beli tanah sengketa seluas 918.-M2. Jual beli dilakukan di hadapan PPAT dan proses pembuatan sertifikat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai instansi yang paling berwenang. Tidak ada hak apapun bahwa pembuatan AJB dan Sertifikat harus sepengetahuan Penggugat.Tidak ada alasan hukum apapun untuk bermusyawarah dengan Penggugat oleh karena Penggugat mendapatkan tanah seluas 200.-M2 tersebut Halaman 28 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

setelah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat. Tergugat I sungguh nakal dan mencari keuntungan dengan cara menjual kembali tanah sengketa seluas 200.-M2 kepada Penggugat, padahal secara keseluruhan seluas 918.-M2 telah dijual kepada Tergugat II. Penggugat seharusnya menuntut Tergugat I saja, bukan ngotot menuntut Para Tergugat.Bahwa lagi-lagi, patut diduga kuat, pengalihan hak atas tanah seluas 200.-M2 kepada Penggugat merupakan bagian dari konspirasi antara Penggugat dengan Tergugat I untuk mendapatkan keuntungan dari Para Tergugat. 4.8.

Bahwa terhadap dalil poin 18 (delapan belas), Para Tergugat menanggapi, bahwa peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I bukanlah jual beli yang terjadi menurut hukum. Yang terjadi adalah berupa Surat Pernyataan, ini hanya bersifat sepihak saja.Bahwa menyangkut jual beli tanah, ada ketentuan yang mengatur bahwa pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT.Jadi klaim telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I adalah menyesatkan.

4.9.

Bahwa terhadap dalil poin 19 (sembilan belas), Para Tergugat menanggapi, bahwa dalil ini semakin kacau dan jauh dari logika hukum. Persetujuan yang dibuat oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan apa yang didapat dari Surat Pernyataan, tertanggal 20 Maret 2013 ?itukan hanya surat pernyataan bawah tangan yang bersifat sepihak saja

yang

tidak

punya

nilai

sebagai

sebuah

'persetujuan'

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata. Persetujuan itu harus dibuat secara sah antara dua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan itu dan kemudian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.Tidak ada persetujuan yang dibuat antara Para Tergugat dengan Penggugat, sehingga dapat dikatakan tidak ada perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat. 4.10. Bahwa terhadap dalil poin 20 (dua puluh), poin 21 (dua puluh satu), poin 22 (dua puluh dua), poin 23 (dua puluh tiga) dan poin 24 (dua puluh empat), Para Tergugat menanggapi, bahwa dalil penggunaan pasal 1365 KUHPerdata, adalah keliru dan menyesatkan. Sebuah


dalil yang tidak dapat dikenakan kepada Para Tergugat, karena tidak ada perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat.Selain itu, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal pembuatan Akta Jual Beli dan pembuatan Sertifikat. Semua proses sudah berjalan sesuai koridor hukum. Tergugat I telah menjual tanah sengketa seluas 918.-M2 kepada Tergugat II, dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat II, Tergugat I mengalihkan tanah sengketa seluas 200.-M2 kepada Penggugat.Dari sudut pandang hukum, tanah sengketa sudah sah menjadi hak milik Tergugat II, karena telah sah jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT.Dengan demikian, Tergugat I itu menjual tanah sengketa seluas 200.-M2 yang sudah bukan lagi miliknya.Penggugat kena tipu dari Tergugat I dan untuk itu seharusnya menuntut Tergugat I saja.Atau ada dugaan kuat, Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2013 tersebut adalah konspirasi Penggugat dengan Tergugat I untuk mengambil untung dari Para Tergugat.Jadi dalam hal ini, kerugian apapun (materil dan immaterial) yang diderita oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I. Atau jika dugaan konspirasi itu benar, maka tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat.Yang terjadi adalah sebaliknya, Para Tergugat yang dirugikan. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada poin 20 (dua puluh) sampai dengan poin 24 (dua puluh empat) harus ditolak. 5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf C. PENGENAAN UANGPAKSA (Dwangsom), Para Tergugat tanggapi: - bahwa dwangsom ini patut untuk ditolak oleh karena Penggugat tidak memiliki "legal standing' dalam menggugat Para Tergugat. - Penggugat bukan pemilik atas tanah sengketa, baik itu hanya seluas 200.-M2. 6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf D. SUA JAMINAN (conservatoir beslag), Para Tergugat tanggapi, bahwa permohonan sita ini tidak beralasan hukum, oleh karena tanah sengketa bukan milik Penggugat, walau itu hanya seluas 200.-M2. 7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf E. PUTUSAN SERTA MERTA

(uitvoerbaar

bij

voraad),

Para

Tergugat

tanggapi,

bahwa


permohonan putusan serta merta ini pun patut untuk ditolak, oleh karena tidak ada alas hak apapun yang kuat dan akurat dari Penggugat untuk dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup dalam permohonan putusan serta merta ini. Maka berdasarkan seluruh uraian dan alasan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : 1.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA ; 1.

Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

2.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, telahmengajukan Jawaban secara Tertulis tertanggal 23 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELS) Posita gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan obyek gugatan secara jelas baik letak, luas dan batas-batas tanah sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Dalam perkara pertanahan penyebutan luas, letak dan batas merupakan unsur

esensial

sehingga

tidak

terpenuhinya

salah

satu

unsur

mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscure libels) yang nantinya akan menimbulkan hambatan yuridis dalam pelaksanaan eksekusi.


2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS Hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah jual beli tanah yang terikat pada ketentuan hukum pertanahan. Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1) seharusnya peralihan hak atas tanah dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembelian tanah oleh PENGGUGAT yang hanya dibuktikan dengan kwitansi sejak awal sudah tidak memenuhi ketentuan hukum, oleh karenanya PENGGUGAT tidak dapat mengklaim kepemilikan hak atas tanah obyek gugatan serta tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam pertkara aquo. 3. KONSTRUKSI GUGATAN ADALAH WANPRESTASI BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ; PENGGUGAT salah dalam mengkontruksi formula gugatan dimana seharusnya gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, karena Posita yang dibangun oleh PENGGUGAT adalah adanya pelunasan pembayaran atas pembelian tanah dimana TERGUGAT 1 selaku Penjual tidak menyerahkan obyek jual beli namun menjual kembali kepada TERGUGAT

2

sehingga

dalam

konteks

perkara

aquo

tidak

lagi

mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah. B. DALAM POKOK PERKARA 1.

Apa yang telah kami urai dalam Eksepsi mefupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.

2.

Kami menolak dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakankebenarannya.

3.

Pokok gugatan adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I atas dilakukannya jual beli sebagian dari bidang tanah perkara aquo yaitu seluas 200 M2 (duaratus meter persegi) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT berdasarkan surat pernyataan jo. kuitansi jual beli tanggal 20 Maret 2012.


4.

Bahwa alas hak TERGUGAT I untuk melakukan penjualan tanah adalah Akta Hibah Nomor 821/SS/JTA/2005 tertanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan luas tanah seluruhnya adalah 918 M2.

5.

Pada tanggal 4 Maret 2013, TERGUGAT I menjual tanah terperkara seluas 918 M2 kepada TERGUGAT II sebagaimana Akta Jual Beli No. 50/INS/JT/2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I. Akta Jual Beli tersebut

ditingkatkan haknya

menjadi

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

7605/Jatiluhur tertanggal 21 Mei 2014 atas TOR5M3AX II. 6.

TERGUGAT II dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena memenuhi tahapan maupun kelengkapan ketentuan hukum pertanahan antara lain melakukan transaski melalu Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), memiliki surat Sporadik dan Tidak Sengketa yang keseluruhan dokumennya melibatkan pejabat wilayah terkait seperti Ketua RT, Ketua RW, Lurah maupun Camat selaku PPAT. Penyerahan yuridis dimaksud diikuti dengan penyerahan fisik berupa penguasaan dan pemanfaatan atas obyek jual beli.

7.

Selain itu TERGUGAT II telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembelian maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

8.

Selaku pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya TERGUGAT II memperoleh perlindungan hukum.

9.

Keterlibatan dan peranan TURUT TERGUGAT I dalam pembuatan Akta Jual Beli atas peralihan hak dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum karena transaksi penjualan tanah oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dilakukan dibawah tangan (melalui kwitansi) dan tidak ikuti dengan penguasaan fisik sehingga data buku C yang terdapat di Kelurahan masih tercatat atas nama TERGUGAT I. Selain itu TERGUGAT II telah melengkapi seluruh persyaratan terjadinya jual beli berupa penandatanganan Akta Jual Beli, Sopradik, Tidak Sengketa, pembayaran pajak kepada pemerintah daerah terkait dengan


transaksi jual beli serta penguasaan dan pemanfaatan obyek jual beli, terlebih lagi saat ini telah terbit SHM atas nama TERGUGAT II. 10. Bahwa penjualan tanah dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT III seluas

150 M2 dianggap tidak pernah terjadi karena terakomodir dalam penjualan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dan hubungan hukum TERGUGAT II sebagai anak dari TERGUGAT III. 11. Permasalahan penjaminan akta hibah kepada Bank DKI telah selesai

dengandilakukannya penebusan oleh TERGUGAT I . Begitu pula komitmen TERGUGAT I untuk menjual sisa tanah tanah seluas 568 M2 kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT III bersifat irelevan karena merupakan peristiwa hukum yang tidak pernah terjadi. 12. Kami menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun imateril karena tidak

terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT selain itu tuntutan ganti rugi harus dilakukan secara terperinci disertai bukti pengeluaran yang sah. 13. kami menolak pengenaan Uang Paksa (dwang som) karena pengenaan

uang paksa hanyalah untuk perkara yang berhubungan dengan utang piutang serta perkara aquo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riel; 14. Kami menolak Sita Jaminan (Conservatoir Bes/ag) karena tidak memenuhi

ketentuan Pasal 227 HIR yang mempersyaratkan adanya dugaan penggelapan

ataupun

adanya

itikad

buruk

PENGGUGAT

untuk

mengalihkan hak atas tanah sengketa. 15. Kami menolak Putusan Serta Merta (UitvoerbarBij Vorrad) karena tidak

sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 2000 yang antara lain mempersyaratkan adanya akta autentik dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut: Mengadili: A. EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I; Halaman 34 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

-

Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima {Niet Onvanke/ijk Verklaard)

B. POKOK PERKARA - Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; - Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat,Kuasa

Turut

Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7605/Jatiluhur Surat Ukur Nomor 541/Jatiluhur/2013 tanggal 17 Oktober 2013 luas 918 m2, terdaftar pertama kali tanggal 21 Mei 2014 atas nama UMI OKTOVIA LIA KARTINI, berasal dari pengakuan Hak C.127 Persil 10 Kls. I atas nama KOTAN LATJUR; 2. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 7605/Jatiluhur Surat Ukur Nomor 541/Jatiluhur/2013 tanggal 17 Oktober 2013 luas 918 m2, terdaftar atas nama UMI OKTOVIA LIA KARTINI, diperoleh dari Surya Kencana berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 04 Maret 2013 No. 50/INS/JTA/2013, dibuat dihadapan Drs. Ahmad Zarkasih, PPAT Camat Kecamatan Jatiasih; 3. Bahwa Surya Kencana berdasarkan Akta Hibah tanggal 30 Desember 2005 Nomor 621/SS/JTA/2005, Katon Lajtur menghibahkan seluas 1.822 m2 kepada Surya Kencana, dibuat dihadapan Sugeng Susanto, SPD yang berasal dari Girik C.127 Persil 10 Kls. I; 4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 7605/Jatiluhur Surat Ukur Nomor 541/Jatiluhur/2013 tanggal 17 Oktober 2013 luas 918 m2, terdaftar pertama kali tanggal 21 Mei 2014 atas nama UMI OKTOVIA LIA KARTINI, berasal dari pengakuan Hak C.127 Persil 10 Kls. I atas nama KOTAN LATJUR, telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 103 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran;


5. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 September 2015 dan atas Replik Penggugat maka TergugatI telah mengajukanDuplik secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2015,Tergugat II dan III telah mengajukan Duplik tertulis tertanggal 04 Nopember 2015, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik,; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum

dalam

turunan

Bekasitanggal11April2016

resmi

Nomor

putusan

Pengadilan

179/Pdt.G/2015/PN.Bks,

Negeri

yang

amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat II dan III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Jual beli antara Penggugat dan Tergugat I terhadap sebagian bidang tanah objek perkara aquo seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih,Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal dengan jalan Bagol RT 004 RW 005 berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2012 jo Kuitansi Jual beli; 3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Sah atas sebagian bidang tanah objek perkara a quo seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bekasi Kecamatan Jati Asih Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal denganJalan Bagol RT 004 RW 005; 4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat

II dan Tergugat III untuk

menyerahkan sebagian bidang tanah objek perkara aquo seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bekasi, Kecamatan Jati Asih Kelurahan Jatiluhur, setempat dikenal dengan Jalan Bagol RT 004 RW 005 kepada Penggugat; Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

6. Menyatakan Akta Jual Beli No.50/INS/JT/2013 tetanggal 04 Maret 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah, karena itu batal demi hukum; 7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.7605 /Jatiluhur, tercatat atas nama Tergugat II/Jatiluhur, tercatat atas nama Tergugat II yang diterbitkan olehTurut Tergugat II pada tanggal 21 Mei 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum; 8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung

renteng

sebesar

Rp

2.391.000,-

(dua

juta

tiga

ratussembilan puluh satu ribu rupiah); 10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini; 11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:179/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. nomor 39/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H..Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2016Pembanding semula Tergugat IItelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

11

April

2016

nomor

179/Pdt.G/2015/PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada para terbanding dan para Turut terbanding masing-masing pada tanggal, 04 Mei 2016, 11 Mei 2016, 13 Mei 2016 dan tanggal, 16 Januari 2017, Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal 20Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Mei 2016;


Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal, 24 Mei 2016, dan tanggal,15 Juni 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat I tertanggal 08 Juni 2016

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Juni 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Pembanding semula Tergugat IIpada tanggal, 16 Januari 2017 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 06 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Juni 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal, 16 Januari 2017 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, Jurusita Penganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerangyang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding, para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal, 16 Januari 2017, tanggal 23 Juni 2016, 8 Juni 2016 dan tanggal 13 Juni 2016 ; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 April 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 20April 2016 di Halaman 38 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula

Tergugat II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

yang

ditentukan

dalam

undang-undang,

oleh

karenanya

permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semulaTergugatII di dalam memori bandingnya

menyatakan

menolak

setiap

dan

seluruh

pendapat

dan

pertimbangan hukum dan amar putusan akhir dari Hakim pemeriksa perkara nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 11 April 2016 kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan dinyatakan diterima oleh Pembanding putusan tersebut jelas terkesan sebagai putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan , serta telah menabrak atau mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang

baku

sehingga

menimbulkan

ketidak

pastian

hukum

untuk

itu

mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

nomor

179/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal, 11 April 2016 dengan segala akibat hukumnya ; mengadili sendiri : Dalam Eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat IIdan Tergugat IIIdan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1.Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II / Pembandingdan Tergugat III / Turut Tergugat III untuk seluruhnya ; 2.Menolak gugatan Penggugat / Terbanding I untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima ;


3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang

diajukan

oleh

Pembanding

TerbandingsemulaTergugat I

semulaTergugat

II

tersebut,

pihak

di dalam kontra memori bandingnya telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terbanding II semula Tergugat I tetap pada dasar dan dalil- dalil yang telah dikemukakan pada -persidangan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Bekasi nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks mengabulkan jawaban Terbanding II semula Tergugat I untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa

putusan

judex

179/Pdt.G/2015/PN.Bks

factie

Pengadilan

tertanggal,

11

Negeri

April

2016

Bekasi

nomor

baik

dalam

pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bnerlaku, memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta telah memberikan kepastian hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk

menguatkan

putusan

Pengadilan

Bekasi

nomor

179/Pdt.G/2015/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 April 2016 nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks, serta telah membaca dan memperhatikan memori Halaman 40 dari 42 halaman. Putusan No.93/PDT/2017/PT.BDG.

banding dari Pembanding semulaTergugat II, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I, dan Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim

tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua

keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

179/Pdt.G/2016/PN.Bks,

Negeri

Bekasi

yang

tanggal

dimohonkan

11

April

banding

2016,

nomor

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaTergugat IItetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semulaTergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 11 April 2016nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat IIuntuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal2Mei 2017 oleh Kami KAREL TUPPU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan AMRIL, S.H.,M.Hum.. danA. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

tanggal

23

Februari2017

nomor93/PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

tersebut

pada

hari

Kamistanggal 4Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS, S. S.H.. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd AMRIL, S.H.,M.Hum.

Ttd KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

Ttd A. FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti, Ttd AGUS, S. S.H.. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents