PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 323/Pdt/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BIJAKSANA BUANA NUSANTARA, beralamat di JL. Raya

Kali Malang Tegal Gede No.37, Cikarang Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. NASMID IDRIS, S.H.,M.H. 2, ARIF

FATHONI, S.H. dan 3 ASMAN AFIF RAMADHAN,S.E,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang

beralamat pada kantor NHT LAW

FIRM Wisma SIER Building 4th Floor Jalan Rungkut Industri Raya

No. 10 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2016 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING

semula

TERGUGAT dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi ; LAWAN

PT. SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA,

beralamat di

Kawasan Industri Cikarang JL. Jababeka Raya Blok F29-33,

Cikarang, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama FIRMANSAH,SH.MH., AGUS TIARMAN,SH.MH dan SELVIANA,SH seluruhnya adalah Karyawan PT. SAMSUNG ELECTRONICS

INDONESIA,

Perusahaan

yang

didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan akta pendirian No.68 tanggal 14 Agustus 1991 yang dibuat dihadapan

MUDHOFIR HADI, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-788 H.T.01.01Th.92 tanggal 25 Januari 1992 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No.1 tanggal 7 Januari

2015

dihadapan

LESTI

NURLAELI

SUHAEL

MA

FASA,SH.Mkn dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0008162 tanggal 6 Februari 2015 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Perusahaan No.018/Comp/SEIN/IX/2015 tanggal 12 Mei 2016 Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula.PENGGUGAT dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;

Putusan Nomor 323/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 21

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal, 21 Juli

2016 Nomor 323/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 7 April 2016, nomor 463/Pdt.G/2015/PN.Bks.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23

September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi dalam Register Nomor 463/Pdt.G/ 2015/PN.Bks telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1.

Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur elektronik yang setelah proses akhir produksinya

menghasilkan limbah non B3, berupa kardus/karton, besi eks molding, besi eks mesin, besi eks konstruksi, palet kayu/plastik, plastik bekas, sampah umum dan lain-lain; 2.

Bahwa untuk mengelola limbah non B3 tersebut, Penggugat melakukan kerjasama pengelolaan limbah non B3 dengan Tergugat

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Non B3 “Perjanjian”

tanggal 2 Februari 2014 selanjutnya disebut

yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat.

Pada saat penandatanganan Tergugat diwakili oleh H. Abdul Muin yang menjabat selaku Direktur 3.

Bahwa ruang lingkup Perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan

Tergugat

adalah

Tergugat

berkewajiban

untuk

membeli,

mengumpulkan, memilah, mengangkut dan membuang limbah yang

dihasilkan oleh Penggugat. Untuk limbah non B3 yang memiliki nilai ekonomis Tergugat berkewajiban membeli dengan harga yang telah

disepakati dalam Lampiran Perjanjian, sedangkan untuk limbah non B3 yang tidak memiliki nilai ekonomis, Tergugat berkewajiban untuk


mengangkut limbah tersebut dari area pabrik milik Penggugat untuk dibuang di tempat pembuangan limbah yang semestinya; 4.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, Penggugat dan

Tergugat telah menyepakati harga masing-masing jenis limbah dan tata cara pembayarannya serta teknis operasional pengangkutannya;

5.

Bahwa sebagaimana tercantum dalam huruf B point 4.1 Lampiran

Perjanjian mengenai sistem pembayaran atas limbah non B3 yang memiliki nilai ekonomis adalah sebagai berikut:

4.1. Sistem pembayaran berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

a. Periode 1-15 Pembayaran dilakukan tanggal 20 bulan yang sama (bulan berjalan).

b. Periode

berikutnya.

6.

16-31 Pembayaran dilakukan tanggal 5 bulan

Bahwa dalam hal Tergugat terlambat membayar harga limbah non B3 yang ditagihkan berdasarkan invoice Penggugat, maka sebagaimana

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Perjanjian mengenai sanksi menyatakan :

“ Dalam hal PIHAK KEDUA terlambat membayar barang-barang tersebut

dalam Pasal 2 untuk setiap hari keterlambatan dikenakan

akan

sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu

perseribu) dari nilai kontrak, sampai dengan batas maksimum 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.” 7.

Bahwa sampai dengan berakhirnya Perjanjian yakni tanggal 1 Februari 2015, ternyata kemudian diketahui Tergugat masih memiliki

tunggakan pembayaran pembelian untuk periode-periode tertentu dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI TAGIHAN PT BIJAKSANA BUANA NUSANTARA

No

Periode

Tanggal

Tagihan

Total

Denda

Assignment


pengambilan 1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

1-15 Mei 2014 16-28 Mei 2014 1-15 sept 2014 5-Sep-14 16-31 Sept 2014 1-15 oktober 2014

9 oktober 2014

16-31 oktober 2014

28 Oktober 2014 1-15 Nov 2014

invoice

2015.02.28 2015.02.28 2015.03.23 2015.02.28 2015.02.28 2015.02.28 2015.02.28

2015.02.28

2015.03.05 2015.02.28

26,276,250 24,173,600 59,705,800 6,375,600 52,303,900 45,599,400 44,533,500

Denda

Max 5%

> 5%

1,313,812

> 5%

1,208,680

SEIN-SCRAP/02-

> 5%

2,985,290

SEIN-SCRAP/03-

> 5%

318,780

SEIN-SCRAP/12-

> 5%

2,615,195

SEIN-SCRAP/04-

> 5%

2,279,970

> 5%

2,226,675

> 5%

3,221,680

64,433,600

18,513,000 56,254,000

SEIN-SCRAP/01-

0215 0215 0215 0215 0215

SEIN-SCRAP/05-

0215

SEIN-SCRAP/10-

0215

N-SCRAP/06-0215 > 5%

925,650

SEIN-SCRAP/20-

> 5%

2,812,700

SEIN-SCRAP/07-

> 5%

3,170,200 1,101,100

11

16-31 Nov 2014

2015.03.26

63,404,000

12

17-Nov-14

2015.02.28

22,022,000 > 5%

0215 0215

SEIN-SCRAP/08-

0215

SEIN-SCRAP/11-


0215 13 14 15 16 17 18 19

20-Nov-14 1-15 Des 2014 16-31 Des 2014 16 Desember 2014

01-15 January 2015

16-31 January 2015

16-31 January 2015

2015.02.28 2015.02.28 2015.02.28

33,649,000 62,855,100 52,951,800

2015.02.28 103,320,000 2015.02.28 2015.02.28

29,750,600 50,606,600

2015.03.11

451,000

Summary 20

disposal waste 2014

2015.01.09

Total

8.

15,400,000

> 5%

1,682,450

> 5%

3,142,755

> 5%

2,647,590

> 5%

5,166,000

> 5%

1,487,530

> 5%

2,530,330

> 5%

22,550

> 5%

770,000

832,578,750

SEIN-MOLD/01-

0215

SEIN-SCRAP/09-

0215

SEIN-SCRAP/19-

0215

SEIN-SCRAP/24-

0215

SEIN-SCRAP/22-

0215

SEIN-SCRAP/21-

0215

SEIN-SCRAP/26-

0315

SEIN-MOLD/11409

41,628,938

Bahwa terhadap kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat sudah

mengajukan tagihan/ invoice, namun sampai dengan gugatan ini diajukan

Tergugat

belum

juga

melaksanakan

kewajiban

pembayarannya. Atas belum dibayarkannya tagihan Tergugat kepada

Penggugat tersebut, maka Penggugat membebankan sanksi denda keterlambatan terhitung sejak tanggal invoice ;


9.

Bahwa

Penggugat

telah

mengirimkan

3

(tiga)

kali

surat

teguran/somasi kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015; tanggal 29 Juni 2015 dan tanggal 6 Juli 2015

dengan maksud menegur dan mengingatkan kepada Tergugat agar

melunasi pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat, namun

sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya;

10. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya dari NHT Law Firm mengirimkan surat jawaban terhadap somasi yang Penggugat

kirimkan dengan surat tertanggal 9 Juli 2015 yang intinya menyatakan kewajiban-kewajiban Tergugat sudah dilaksanakan semua oleh

Tergugat sampai dengan berakhirnya Perjanjian. Hal mana terbukti

sampai dengan berakhirnya Perjanjian tanggal 1 Februari 2015 tidak

ada complain/teguran atau keberatan dari Penggugat. Atas jawaban somasi tersebut Penggugat dengan tegas menolak klaim Tergugat. Adanya somasi dari Penggugat adalah merupakan bukti konkrit, dan

nyata bahwa ada keberatan dari Penggugat, yakni Tergugat masih memiliki kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan oleh Tergugat;

11. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan kewajibannya selaku

pembeli limbah non B3, dengan tidak membayar harga pembelian limbah kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang menolak untuk melakukan

pembayaran

atas

limbah

non

B3

yang

ditagih,

membuktikan bahwa Tergugat telah secara sadar dan dengan itikad buruk

sengaja

melanggar

ketentuan

dalam

Perjanjian

dan

bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdata yang menyatakan :

Pasal 1513 KUHPerdata

“Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menolak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Tergugat, tegas dan nyata merupakan sebuah tindakan Wanprestasi

oleh karenanya Penggugat berhak

kerugian,

yang

menuntut segala pembayaran tagihan termasuk meminta ganti bunga

dan

biaya

diakibatkan

oleh

tindakan


Wanprestasi

tersebut

sebagaimana

KUHPerdata, yang berbunyi :

diatur

dalam

Pasal

1243

Pasal 1243 KUHPerdata

“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”

13. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat

berdasarkan invoice yang belum dibayarkan, adalah

sebagai berikut : No

Uraian

1

Pembayaran

2

Denda

belum dilunasi perhari

3

Jumlah

yang 1/1000

keterlambatan invoice

Jumlah

Keterangan

Rp 832.578.750 Total

invoice

dari

20

Rp 41.628.938 Total denda dari 20

per

invoice

yg

5%

per

belum max

invoice

dibayar,

Rp 874.207.688

Delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan-puluh delapan

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan

adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan harta

kekayaan miliknya untuk menghindari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat in casu, maka Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:


1. Kendaraan roda empat milik Tergugat dengan data-data sebagai berikut : No 1

No Polisi

Jenis Kendaraan

B 9976 DO

Truk Fuso

B 9125 OH

Colt Diesel

3

T 8568 AD

4

Keterangan Milik

PT.

Bijaksana

Buana

Milik

PT.

Bijaksana

Buana

Truk Fuso

Milik

PT.

Bijaksana

Buana

T 8258 DG

Colt Diesel

Milik

PT.

Bijaksana

Buana

5

B 9123 DX

Colt Diesel

Milik

PT.

Bijaksana

Buana

6

B 9290 VX

Colt Diesel

Milik

PT.

Bijaksana

Buana

Nusantara Nusantara Nusantara

Nusantara Nusantara Nusantara

2. Rekening milik Tergugat dengan data sebagai berikut : No Rekening Bank

Nama Pemilik

:

:

:

8730-245123

Bank BCA KCP Metro Jababeka PT. Bijaksana Buana Nusantara

3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Raya Kali Malang Tegal

Gede No. 37, Cikarang, Bekasi, sebagaimana tercatat dalam dokumen perusahaan Tergugat sebagai milik Tergugat, yang batas-batasnya akan disampaikan kemudian.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti

surat yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup atau sempurna, sehingga karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Pasal 191 ayat (1) R.Bg, bagi Penggugat cukup alasan untuk memohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan


putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi; 15.

Bahwa oleh karena perkara ini timbul sebagai akibat dari perbuatan

Tergugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA: PRIMAIR: 1.

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3.

Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran /hutang baik

2.

Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi;

pokok dan denda kepada Penggugat sebesar Rp 874.207.688 ( delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu enam ratus

4.

delapan puluh delapan Rupiah)

Menghukum Tergugat untuk melunasi secara tunai kewajibannya baik

pokok berikut denda-denda yang timbul karenanya dengan perincian, sebagai berikut: No

Uraian

Jumlah

1

Tagihan yang belum

2

Denda

dibayar perhari

1/1000

keterlambatan

per

invoice/ 31 juli 2015

Keterangan

Rp 832.578.750,- Total

invoice

Rp

41.628.938,-

dari

20

Total denda dari 20

invoice

yg

5%

per

belum max

invoice

dibayar,


3

Jumlah

Rp

874.207.688,-

Delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah

Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) yang

telah diletakkan dalam perkara ini atas nama Tergugat berupa :

(a) Kendaraan roda empat dengan data-data sebagai berikut No

No Polisi

Jenis Kendaraan

1

B 9976 DO

Truk Fuso

2

B 9125 OH

Colt Diesel

3

T 8568 AD

4

Keterangan Milik

PT.

BIjaksana

Buana

Milik

PT.

BIjaksana

Buana

Truk Fuso

Milik

PT.

BIjaksana

Buana

T 8258 DG

Colt Diesel

Milik

PT.

BIjaksana

Buana

5

B 9123 DX

Colt Diesel

Milik

PT.

BIjaksana

Buana

6

B 9290 VX

Colt Diesel

Milik

PT.

BIjaksana

Buana

Nusantara Nusantara Nusantara Nusantara Nusantara Nusantara

(b) Rekening milik Tergugat dengan data sebagai berikut : No Rekening Bank

Nama Pemilik

:

:

:

8730-245123

Bank BCA KCP Metro Jababeka PT. Bijaksana Buana Nusantara

(c) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl Jl. Raya Kali Malang

Tegal Gede No. 37, Cikarang, Bekasi, milik Tergugat, yang batasbatasnya akan disampaikan kemudian.


5.

Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

6.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

atau;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa

Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut: Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan dan dalil yang di sampaikan

olehPenggugat,

kebenarannya secara tegas.

kecuali

hal-hal

yang

diakui

2. Bahwa gugatan tidak menyebut secara terang kedudukan direksi

dimaksud selaku pemberi kuasa, apakah organ perseroan yang sah dan berhak mewakili di dalam Pengadilan sebagaimana bunyi

anggaran dasar atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 98

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Bahwa Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikualifikasi gugatan kabur secara legal formal.

4. Bahwa oleh karenanya berkenan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan dan dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan surat perjanjian kerjasama tertanggal 2 Februari 2014.


3. Bahwa perjanjian kerjasama aquo berakhir pada tanggal 1 Februari 2015.

4. Bahwa dengan telah berakhirnya perjanjian, maka demi hukum

berakhirlah tentang segala sesuatu yang menyangkut syarat-syarat

perjanjian sebagaimana tertuang di dalam klausul-klausul perjanjian, termasuk tentang segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. Bahwa dengan telah berakhirnya perjanjian, maka tidak ada lagi

dasar alasan hukum yang mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian untuk tunduk melaksanakan syarat-syarat dan isi perjanjian.

6. Bahwa dengan telah berakhirnya perjanjian, maka tidak ada lagi anasir

hukum untuk dapat mengkualifisirbahwa pihak-pihak di

dalam perjanjian janji.

telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera

7. Bahwa pihak-pihak di dalam perjanjian dapat dikualifikasi telah

melakukan perbuatan wanprestas jika perbuatan tersebut dilakukan dalam masa perjanjian masih berlaku, sedangkan pihak-pihak masih terikat untuk melaksanakan semua syarat-syarat diperjanjikan.

8. Bahwa demikian gugatan Penggugat yang tertuju kepada Tergugat

dengan kualifikasi “wanprestasi “ tidak beralasan hukum, oleh

karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan menolak gugatan Penggugat.

9. Bahwa mengingat dasar gugatan adalah berdasarkan perjanjian

yang tidak sah dan telah batal demi hukum, maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Pengugat seluruhnya.

10. Bahwa tidak sahnya dasar perjanjian kerjasama tertanggal 2

Februari 2014 aquo juga dapat di diperiksa dari syarat formil perjanjian, dimana pihak

Penggugat ( PT.Samsung Electronic ) di wakili oleh personal organ

perseroan yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga.

11. Bahwa di dalam surat perjanjian kerjasama aquo tidak menyebut

secara terang dasar kewenangan yang di miliki/di punyai oleh personal organ perseroan yang mewakili untuk sah dan berhak


melakukan perikatan dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Tergugat selaku pihak kedua.

12. Bahwa oleh karena dasar gugatan adalah berdasarkan perjanjian yang tidak sah secara yuridis formil, maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

13. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tuntutan telah melakukan perbuatan wanprestasi, mengingat munculnya konstruksi hukum tentang perbuatan wanprestasi yang dimaksud oleh

Penggugat telah di dahului dengan sebuah tindakan/perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai sebuah perbuatan yang mengandung unsur kelalaian yang disengaja.

14. Bahwa tindakan/perbuatan kelalaian yang disengaja termaksud telah di lakukan oleh Penggugat dengan cara menerbitkan surat

tagihan ( invoice ) diluar tanggal jadwal penerbitan sebagaimana yang telah diperjanjikan atau sebagaimana yang sudah berlangsung sebelumnya.

15. Bahwa lebih parahnya lagi penerbitan surat tagihan ( invoice )

tersebut dilakukan pada saat telah berakhirnya masa perjanjian

kerjasama, dan disampaikan pada hari dan tanggal yang sama secara sekaligus.

16. Bahwa tindakan menerbitkan dan menyerahkan surat tagihan ( invoice ) seperti sebagaimana termaksud diatas, adalah sebuah

aktivitas bisnis yang selama ini tidak lazim Tergugat temui selama puluhan tahun menjalin kerjasama dengan Penggugat.

17. Bahwa Tergugat mengetahui persis sistem operasional dan

manajemen PT.Samsung Electronic Indonesia ( Penggugat )yang selama ini selalu bekerjanya dengan sistem yang tertib dan tepat waktu.

18. Bahwa tindakan oleh unit kerja Penggugat yang dengan sengaja menerbitkan tagihan ( invoice ) setelah melewati jadwal waktu pembayaran dan bahkan setelah berakhirnya perjanjian,

hal ini

telah menimbulkan dampak negatif terhadap performa kinerja dan nama baik Tergugat di hadapan top manajemen Penggugat.


19. Bahwa tindakan tersebut patut kiranya Tergugat mencurigai adanya

permainan dan konspirasi jahat yang dilakukan oleh oknum unit kerja Penggugat dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik Tergugat di hadapan top manajemen Penggugat.

20. Bahwa dengan munculnya performa buruk kinerja Tergugat

setidaknya telah menjadi alasan pembenar untuk tidak lagi

mengikutsertakan Tergugat menjadi mitra kerjasama dengan coorporate Penggugat, dan terbukti masa kemitraan Pengguugat dengan Tergugat tidak lagi di perpanjang.

21. Bahwa tindakan lalai oleh unit kerja Penggugat yang disengaja yang telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian atas Tergugat adalah bentuk perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa oleh karenanya tidaklah beralasan hukum dalam gugatan perkara ini Penggugat justru menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan wansprestasi.

23. Bahwa oleh karenanya mohon Majelis hakim yang mulia berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat yang semula adalah sebagai Tergugat dalam

konpensi sekarang sebagai Penggugat dalam rekonpensi, dan

Penggugat semula sebagai Penggugat dalam konpensi sekarang mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi.

2. Bahwa tentang semua dalil-dalil yang telah Penggugat rekonpensi

sampaikan di dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, mohon terulang lagi seluruhnya, mutatis muntandis untuk gugatan dalam rekonpensi ini.

3. Bahwa sebagaimana dalil yang telah Penggugat rekonpensi

sampaikan diatas, bahwa selama dalam waktu pelaksanaan

perjanjian kerjasma tertanggal 2 Februari 2014 aquo Tergugat rekonpensi telah terlebih dahulu melakukan perbuatan lalai yang bersifat melawan hukum.

4. Bahwa perbuatan lalai yang bersifat melawan hukum tersebut dilakukan

oleh unit kerja Tergugat rekonpensi dengan cara

menerbitkan invoice tagihan yang tidak sesuai jadwal atau Putusan Nomor 323/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 14 dari 21

menerbitkan invoice tagihan saat jadwal masa pembayaran telah berakhir.

5. Bahwa akibat perbuatan lalai yang bersifat melawan hukum tersebut telah berakibat buruknya performa atau nama baik Penggugat rekonpensidi hadapan top manajemen Tergugat rekonpensi.

6. Bahwa akibat timbulnya performa buruk atau nama baik Pengugat

rekonpensi dihadapan top manajemen Tergugat rekonpensi tersebut, telah

berakibat

tidak

diperpanjangnya

masa

kemitraan

atau

kerjasama limbah antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat

rekonpensi atau Penggugat rekonpensi tidak dipakai lagi oleh Tergugat rekonpensi.

7. Bahwa sekalipun kesalahan dilakukan oleh unit kerja Tergugat

rekonpensi namun beban tanggungan hukum tetap ada pada Tergugat

perseroan.

rekonpensi

selaku

badan

usaha

berbadan

hukum

8. Bahwa akibat tindakan melawan hukum oleh Tergugat rekonpensi

aquo, Penggugat rekonpensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.

9. Bahwa kerugian materiil Penggugat rekonpensi diantaranya adalah belum terbayarnya tagihan piutang Pengugat rekonpensi terhadap

Tergugat rekonpensi atas beban pembayaran didepan yang harus Penggugat

rekonpensi

bayar

terlebih

dahulu

sejumlah

Rp

21.565.500 ( Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

10. Bahwa timbulnya sengketa hukum ini adalah sebagai akibat adanya

tindakan lalai melawan hukum yang telah di lakukan terlebih dahulu

oleh Tergugat rekonpensi, berujungnya menjadi sengketa hukum telah mengharuskan Penggugat rekonpensi mengeluarkan biaya

untuk proses hukum menggunakan jasa advokat, untuk keperluan termaksud

Penggugat

rekonpensi

telah

mengeluarkan

sejumlah Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah)

biaya

11. Bahwa disamping kerugian materiil Penggugat rekonpensi juga telah dirugikan secara immateriil yang dapat diperhitungkan secara nyata.

12. Bahwa diantaranya adalah telah hilangnya potensi mata rantai bisnis Penggugat rekonpensi sebagai akibat tidak diperpanjangnya masa


kerjasama pengelolaan limbah yang dapat diperkirakan masih

berjalan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.

Jika

dalam

setahun

Penggugat

rekonpensi

dapat

menikmati nilai ekonomis dari bisnis limbah tersebut sebesar Rp

1.000.000.000 maka dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun semuanya berjumlah Rp 5.000.000.000.

13. Bahwa sebagai akibat tindakan lalai yang bersifat melawan hukum yang telah dilakukan oleh unit kerja Tergugat rekonpensi tersebut, juga telah ikut buruknya performa dan nama baik Penggugat

rekonpensi di kalangan usaha dan pengusaha limbah, setidaknya

menurunnya kepercayaan mitra kerja yang lain diluar Tergugat rekonpensi.

14. Bahwa menurunnya performa dan nama baik Penggugat rekonpensi tersebut telah berakibat sulitnya Pengugat rekonpensi dalam menjalin kerjasama pengelolaan limbah dengan pihak setidaknya telah hilangnya potensi

lain,

ekonomis yang seharusnya dapat Penggugat rekonpensi nikmati setidaknya bisa mencapai omzet Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah );

15. Bahwa oleh karenanya mohon berkenan Majelis hakim yang mulia

memberikan putusasan menghukum Tergugat rekonpensi untuk

membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat semuanya

berjumlah Rp.271.565.500,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus

enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan

sekaligus, dan membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi Penggugat

rekonpensi ini tidak sia-sia, mohon untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas harta benda milik Tergugat rekonpensi diantaranya : -

Atas sebidang tanah dan bangunan pabrik yang terletak di

Kawasan Industri Cikarang Jalan Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang Bekasi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, berkenan Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag ) yang telah diletakkan.

3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan lalai yang bersifat melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materiil

kepada

Penggugat

rekonpensi

semuanya

berjumlah

Rp.271.565.500,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus.

5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateriil

kepada

Penggugat

rekonpensi

sejumlah

5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Rp.

6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

telah mengajukan Replik tanggal 7 Desember 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Desember 2015 ;

telah mengajukan Duplik tanggal 15

Menimbang, bahwa setelah mengutip dan mempelajari uraian-uraian

tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal, 7 April

2016

Nomor 463/Pdt.G/2015 /PN.Bks.

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi;

3. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran pokok kepada Penggugat sebesar Rp.832.578.750,-(delapan ratus tiga


puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi secara tunai kewajiban pokok

sebesar Rp.832.578.750,-(delapan ratus tiga puluh dua

juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

-

Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 463/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bks. Jo. Nomor 35/Bdg/2016/PN.Bks dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan ARIF

FATHONI, S.H. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam

Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 13 April 2016 telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Bekasi tanggal 7 April 2016 Nomor 463/Pdt.G/2015/PN.Bks. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal, 27 April 2016;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa

hukum Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam

Rekonpensi pada tanggal 29 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 April 2016, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal, 12 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding yang

diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi tertanggal, 19 Mei 2016 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal, 20 Mei 2016;


Menimbang,

bahwa

sebelum

berkas

perkara

dikirim

ke

Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bekasi , ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal, 27 Mei 2016 dan tanggal, 10 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi / Penggugat

dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah

Majelis Hakim tingkat banding

memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 7 April 2016 Nomor

463

/Pdt.G/

2015/PN.Bks.,

serta

telah

membaca

dan

memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut pertimbangan hukumnya yang

hanya memberikan penilaian terhadap adanya fakta tentang adanya perjanjian yang berlaku sah,adanya tagihan, dan adanya kewajiban

membayar tidak melihat bukti P-4 yaitu perjanjian kerjasama pengelolaan

limbah bukan perjanjian jual beli barang oleh karena mohon untuk membatalkan putusan Majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan

oleh Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam

rekonpensi telah diuraikan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama

dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan mohon menolak permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dan menguatkan


putuan

Pengadilan

Negeri

463/Pdt.G/2015/PN.Bks ;

Bekasi

tanggal,

7

April

2016

nomor

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding

mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat

tersebut dan

dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,

menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, karena setelah diperhatikan telah dipertimbangkan dengan benar,

dan telah mencakup semua bukti-bukti

dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sehingga oleh Majelis

tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan

sendiri dalam

memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 7 April 2016 , Nomor 463/Pdt.G/2015/PN.Bks,

yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat

banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat

dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka

dihukum untuk membayar biaya perkara

peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari

dalam kedua tingkat

H.I.R, Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal

7

April 2016, Nomor 463/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;


 Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya dalam

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2016

oleh Kami : KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Hakim Tinggi pada

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

AMRIL, S.H.M.Hum. Dan A. FADLOL TAMAM S.H., M.Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan persidangan

yang

dalam

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Rabu,

tanggal, 05 OKTOBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat , tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ; HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AMRIL, S.H.,M.Hum

KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

Ttd A. FADLOL TAMAM,S.H., M.Hum,

PANITERTA PENGGANTI, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H..

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ………… Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan …………. Rp. 139.000,J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents