PUTUSAN
Nomor 343/Pdt/2016/PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
YANA SURYANA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT,
RAKA
MEDIA
SWATAMA,
berkedudukan
di
Bandung, Jalan Pajajaran No.112. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
1. H. SYAFAGRIA T. SIMATUPANG,
S.H, 2. TEGUH SANTOSA, S.H., 3. M. BUDI IRAWAN, S.H., 4. BT. SUDARIANTONO, S.H. 4. INDAHDESVITA, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "H.
SYAF SIMATUPANG, S.H. & REKAN", berkedudukan di Jalan Pungkur No.159 Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal13 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding, semula Penggugat Lawan :
1. P.T. PIKIRAN RAKYAT, berkedudukan di Bandung, Jalan Asia Afrika
No.77.Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. DINDIN S.
MAOLANI, S.H., H. DIDH CAHYADI, S.H dan BARWATI
MAYA UTAMA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor
Hukum
di
Jl.
Saledri
No.16
Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. H. PERDANA ALAMSYAH, dalam kedudukannya selaku pribadi dan
selaku Direktur PT. Pikiran Rakyat bertempat tinggal di
Jalan Babakan Jeruk 1/19 Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. DINDIN S. MAOLANI, S.H., H. DIDH CAHYADI, S.H dan BARWATI MAYA UTAMA,
S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor Hukum Halaman 1 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
di Jl. Saledri No.16 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;
3. YANUAR ARIFIN KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan Bumi Kiara No.8
Kiaracondong, Kota Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya M. SUDARISMAN, Advokat dan Konsultan
Hukum, berkantor di Kantor di Jalan Taurus No.11 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I;
4. P.T. BANK JABAR BANTEN SYARI'AH (BJBS) CABANG BANDUNG,
beralamat di Jalan Braga No.135 Kota Bandung. Dalam hal
ini
diwakili
oleh
kuasanya
1.
BARNABEY
AGUSTONO, Pimpinan Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Jabar Banten Syariah,
2. DUDI NUGRAHA
Pimpinan Group Hukum dan Litigasi PT. Bank Jabar Banten Syariah, 3. EKA SEPTIAN MARTIAGO, Staf
Hukum dan Litigasi PT. Bank Jabar Banten Syariah, dan
4. AULIA DELVINA Staf Hukum dan Litigasi PT. Bank
Jabar Banten Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 091/KA/DIR-MR/2015, tertanggal 16 November 2015, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II
5. RIAN PRATAMA, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Karawitan No .93 Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya BUDHI AGUNG, Advokat dan Konsultan
Hukum, berkantor di Kantor di Jalan Taurus No.11 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat III
PENGADILAN TINGGI tersebut
Telah membaca :
1. Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11
Agustus 2016 Nomor 343/PEN/PDT/2016/PT.Bdg tentang penunjukan
Halaman 2 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Majelis Hakim yang memeriksa
dan
kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut
surat-surat
mengadili
perkara
antara
lainnya yang berhubungan
dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 476/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 3 Mei 2016 TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 2 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bandung tertanggal 2 November 2015
dibawah Register Nomor : 476/Pdt.G/2015/PN Bdg telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut
1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2011 antara Penggugat dengan
Tergugat I telah rnengadakan perjanjian kerja sama usaha periklanan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Periklanan No.090/PKS-PRB/VIII/2011, dimana ruang lingkup kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I termaksud pada pokoknya meliputi:
- Tergugat I menerima pemuatan iklan Penggugat. berdasarkan order transaksi iklan, materi iklan dan proof print (contoh cetakan) iklan, sedangkan,
- Penggugat melaksanakan penjualan space (ruang iklan) untuk waktu tertentu kepada pengiklan yang akan dimuat oleh Tergugat I;
2. Bahwa, pada awal-awal kerjasama usaha periklanan tersebut, hubungan usaha Penggugat dengan Tergugat I berjalan lancar, namun sejak sekitar
pertengahan
tahun
2012
disebabkan
usaha
Penggugat
rnengalami kerugian akibat adanya persaingan yang ketat dengan biro
periklanan lain dan juga adanya beberapa pengiklan yang tidak melakukan
Penggugat.
pernbayaran mengalami
yang
semestinya
kekurangan
kepada
pernbayaran
Penggugat,
(setoran)
biaya
pemasangan iklan kepada Tergugat I sebesar Rp.32.899.671.531,22, (tiga puluh duamilyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh dua perseratus), sehingga untuk kekurangan pembayaran
tersebut, pada bulan (October 2013 dibuatkan Akta Pengakuan Utang antara Penggugat dengan Tergugat I (yang diwakili oleh Turut Tergugat I
Halaman 3 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
selaku Direktur Operasional saat itu) No .26 Tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III selaku Notaris, dimana jatuh tempo pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I dimaksud adalah pada tanggal 30 Oktober 2016;
3. Bahwa, sebelum jatuh tempo pernbayaran utang Penggugat kepada
Tergugat I tersebut, Tergugat II selaku Direktur Tergugat I berdasar surat
tertanggal 5 Januari 2015 N0.001/A4/DIR-PRB/I/2015, secara tiba-tiba dan sefihak telah melakukan penutupan (penghentian) pemasangan
iklan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak
melakukan pembayaran utang kepada Tergugat I yang jumlahnya telah menjadi Rp.47.526.512.242,00,- ( empat puluh tujuh milyar lima ratus
dua puluh enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
4. Bahwa, atas penghentian (penutupan) pemasangan iklan Penggugat
yang telah dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tersebut dengan
dasar klaim sefihak atas jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I dimaksud dan dengan tidak memperhatikan jatuh tempo pelunasan utang sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Utang No.26 Tanggal 30 Oktober 2013 tersebut di atas, kemudian Penggugat telah
berupaya untuk melakukan musyawarah dengan Tergugat I melalui Tergugat II karena selain adanya utang Penggugat kepada Tergugat I, juga Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat I yang sudah seharusnya diperhitungkan sebagai pengurangan utang Penggugat kepada Tergugat I, yaitu antara lain ;
1) Pengadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Velfire, dengan kesepakatan harga sebesar Rp, 900,000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
2) Pengadaan 25 (dua puluh lima) unit mobil merk Chevrolet Oriando, dengan
kesepakatan
harga
keseluruhannya
sebesar
Rp.
10.941.638.800,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh satu
juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Kendaraan Antara
PT.
Raka
Media
Swatama
(Penggugat)
(No.009/RMS/KEU/VIII/2013) Dengan PTPikiran Rakyat (Tergugat I) (No.088/PKS-PRB/2013)
tertanggal
12
Juli
2013,
yang
ditandatangani oleh Yana Suryana selaku Direktur Penggugat
(PTJlaka Media Swatama) dan oleh Turut Tergugat I selaku Direktur
Halaman 4 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Operational Tergugat I (PT.Pikiran Rakyat);
3) Pengadaan 103 (seratus tiga) unit sepeda motor merk Honda
dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp, 1.666.150,000,(satu milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4) Terdapat
hak Penggugat
direalisasikan
/
yang berupa insentif
diperhitungkan
oleh
Tergugat
yang belum I
sebesar
Rp.11.166.450.500,- (sebelas milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;
5) Terdapat koreksi penjualan yang belum direalisasikan oleh Tergugat I untuk bulan Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010 dan bulan Januari 2011 sebesar
Rp.242.092.128,- ( dua ratus empat puluh dua juta sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
6) Terdapat pembayaran PPh Pasal 23 yang belum diperhitungkan oleh Tergugat I, yaitu : PPh. Pasal 23 Tahun 2011 sebesar Rp.
356.210.103,- dan PPh. Pasal 23 Tahun 2012 sebesar Rp. 350,678,579,- = Rp. 706,888.682,- (tujuh ratus enam juta delapan
ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
7) Terdapat pembayaran PPn Insentif yang belum diperhitungkan oleh Tergugat I, yaitu : PPn Insentif Tahun 2011 sebesar Rp. 368388.334,-
dan
PPn
Insentif
Tahun
2012
sebesar
Rp.
107.448.029,- = Rp. 475.836.363,- (empat ratus tujuh puluh lima juta
delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
Bahwa, dari uraian tersebut jelas terdapat piutang Penggugat
kepada
Tergugat
I
yang
keseluruhannya
berjumlah
Rp.26.099.056.473,- (dua puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga apabila jumlah piutang Penggugat kepada
Tergugat I tersebut dikurangkan kepada jumlah utang Penggugat
kepada Tergugat I, maka jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 47,526.512.242,00 - Rp. 26.099.056,473,- = Rp, 21.427.455..769,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh
Halaman 5 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa, atas penawaran musyawarah untuk melakukan perhitungan
bersama tentang jumlah utang riil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat II selaku Direktur Tergugat I tidak pernah menanggapinya, bahkan sebaliknya justru Tergugat II selaku Direktur
Tergugat I telah melaporkan Penggugat secara pidana hubungan hukum utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut kehadapan Ditreskrimum Polda Jabar ;
6. Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak memutuskan
kerjasama
tanpa
mengindahkan
hak-hak
(piutang)
Penggugat yang masih ada pada diri Tergugat I Surat Perjanjian Kerjasama
Usaha
Periklanan
No.
090/PKS-PRB/VIII/2011,
jelas
merupakan pengingkaran atas kesepakatan dalam Surat Perjanjian
Kerjasama Usaha Periklanan No. 090/PKS-PRB/VIII/2011 tersebut di atas ;
7. Bahwa, selain itu, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran pembelian 25 unit mobil Chevrolet
Orlando kepada Penggugat, juga merupakan pengingkaran terhadap isi Surat Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Kendaraan antara Penggugat (No. 009/RMS/KEU/VIII/2011) dengan Tergugat I (No. 088/PKS-PRB/2013 ;
Bahwa, akibat dari diingkarinya surat perjanjian mobil Chevrolet Orlando
oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, saat ini oleh Turut Tergugat II, Penggugat telah dimaksukkan ke dalam daftar debitur bermasalah (check list) pada Bank Indonesia sehingga sangat merugikan Penggugat
baik secara materiil dan immateriil, padahal kewajiban sesungguhnya untuk pembayaran angsuran kendaraan tersebut ada pada diri Tergugat I dan Tergugat II dan bukan pada diri Penggugat;
8. Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas, jelas ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
9. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil tidak kurang dari Rp. 1.002.200.000.000,- (satu Trilyun dua milyar dua ratus juta rupiah), dengan perincian : - Kerugian Materiil:
Halaman 6 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Kehilangan pendapatan akibat penghentian pemasangan iklan yang
diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (November 2015) - 11
bulan x Rp. 200.000.000,- = Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil:
Terusiknya harga diri dan nama baik Penggugat akibat laporan pidana Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Jawa Barat dan tercantumnya
nama Penggugat dalam cheklist Bank Indonesia, yang nilainya tidak
dapat diperhitungkan namum diperkirakan tidak akan kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;
Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun immateril adalah sebesar Rp. 1.002.200.000.000,- (satu trilyun
dua milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II, ditambah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulan
terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seluruh ganti kerugian tersebut kepada
Penggugat atau dalam jumlah lain yang dianggap layak dan adil oleh Pengadilan ;
10. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka
Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung berkenan memerintahkan jurusita yang berwenang untuk melakukan penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat I maupun Tergugat II, anatara lain berupa :
1. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Asia Afrika No. 77 Kota Bandung serta seluruh asset milik Tergugat I baik yang berada di
Kota Bandung maupun kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, yang uraiannya secara terperinci akan disampaikan kemudian dalam surat permohonan penyitaan jaminan ;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Babakan Jeruk I No. 19 Kota Bandung beserta seluruh asset milik Tergugat II baik yang
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang uraiannya secara terperinci akan disampaikan kemudian dalam surat permohonan penyitaan jaminan ;
11. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan
Halaman 7 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
sesuai dengan pasal 180 HIR, maka adalah beralasan dan berdasar
hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi.
Berdasarkan, segala alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon dengan segala kerendahan
hati agar kiranya PENGADILAN NEGERI KL. IA BANDUNG berkenan memutuskan: PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan tersebut;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas :
- Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Periklanan PT. Pikiran Rakyat Bandung No. 090/PKS-PRB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ;
- Surat Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Kendaraan antara PT. Raka Media Swatama (No. 009/RMS/KEU/VIII/2013) dengan PT. Pikiran Rakyat (No. 088/PKS-PRB/2013) tertanggal 12 Juli 2013 ;
- Akta Perjanjian Utang-Piutang No. 26 tanggal 30 Oktober 2013, yang
dibuat oleh dan dihadapan Rian Pratama, SH., MKN., Notaris/PPAT di Bandung,
Dengan segala akibat hukumnva ;
4. Menetapkan utang Penggugat kepada Tergugat I setelah dikurangi piutang
Penggugat
kepada
Tergugat
I
adalah
berjumlah
Rp.
21.427.455..769,- (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enani puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang rnerugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara seketika dan
sekaligus baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.l.002.200.000.000,-
(satu trilyun dua milyar dua ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp.200.000.000.,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II
membayar lunas seluruh ganti kerugian tersebut kepada Penggugat atau dalam jumlah lain yang dianggap layak dan adil oleh Pengadilan;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
Halaman 8 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.
SUBSIDER:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono). berikut :
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diperbaiki sebagai
DALAM POSITA:
Dalam posita Gugatan halaman 3 pada alenia terakhir diperbaiki sebagai berikut:
Tertera dalam gugatan;
Bahwa, dari uraian tersebut jelas terdapat piutang Penggugat kepada
Tergugat I yang keseluruhannya berjumlah Rp. 26.099.056.473,00 (dua
puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga apabila jumlah piutang Penggugat
kepada Tergugat I tersebut dikurangkan kepada jumlah utang Penggugat
kepada Tergugat I, maka jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar
Rp.
47.526.512.242,00
-
Rp.
26.099.056.473,00
=
Rp.
21.427.455.769,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah Diperbaiki meniadi;
Bahwa, dari uraian tersebut jelas terdapat piutang Penggugat kepada
Tergugat I yang keseluruhannya berjumlah Rp. 26.100.056.473,00 (dua puluh enam milyar seratus juta lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh
tiga rupiah), sehingga apabila jumlah piutang Penggugat kepada Tergugat I tersebut dikurangkan kepada jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I,
maka jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 47.526.512.242,00 -Rp. 26.100.056.473,00 = Rp. 21.426.455.769,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah DALAM PETITUM:
Memperbaiki petitum pada angka 4 sebagai berikut: Halaman 9 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Tertera dalam petitum:
Menetapkan utang Penggugat kepada Tergugat I setelah dikurangi piutang Penggugat Kepada Tergugat I adalah berjumlah Rp. 21.427.455.769,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ; Diperbaiki menjadi:
Menetapkan utang Penggagat kepada Terguat I setelah dikurangi piutang Penggugat kepada Tergugat I adalah berjumlah Rp. 21 ..426.455.769,00 (dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan
Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :
TERGUGAT I dan TERGUGAT II : DALAM EKSEPSI:
Bahwa gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini, kiranya haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan -Salva Reverentia - berdasarkan alasanalasan :
I. Eksepsi tentang Error In Persona : Gemis Aanhoedanig Held :
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas mengajukan gugatan terhadap "H.Perdana Alamsyah selaku pribadi dan selaku Direktur PT.Pikiran Rakyat" disebut sebagai TERGUGAT II;
2. Bahwa tindakan menarik H.Perdana Alamsyah baik selaku Pribadi maupun selaku Direktur yang berkaitan pada PT.Pikiran Rakyat, sebagai pihak Tergugat II dalam gugatan a quo, adalah telah salah dan keliru karena :
a. Bahwa Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, baik selaku pribadi maupun selaku direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung, sehingga
dengan demikian Tergugat II, H.Perdana Alamsyah selaku pribadi maupun selaku direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung, perlu ditentukan lebih dahulu kwalifikasinya sebagai pihak;
b. Bahwa karena perjanjian kerjasama usaha periklanan tersebut
telah dilakukan dan terjadi antara PT.Pikiran Rakyat Bandung Halaman 10 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
dengan PT.Raka Media Swatama, dan H.Perdana Alamsyah
bukanlah in person, maka gugatan Penggugat yang menarik
Tergugat II selaku pribadi maupun selaku direktur PT.Pikiran
Rakyat Bandung sebagai pihak, tidak dapat dibenarkan menurut
hukum, dan oleh karena itu, demi hukum, Tergugat II/ H.Perdana Alamsyah selaku pribadi maupun selaku direktur, haruslah didiskwalifikasikan sebagai pihak;
c. Bahwa Perseroan Terbatas "PT.Pikiran Rakyat Bandung" adalah badan hukum dan merupakan subyek hukum. dan dalam perkara ini PT.Pikiran Rakyat Bandung yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian kerjasama usaha periklanan dengan Penggugat, sehingga
gugatan
Penggugat
seharusnya
diajukan
hanya
terhadap PT.Pikiran Rakyat Bandung dan bukan kepada pribadi
dan Direkturnya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Rl No.419 , K/Pdt/1988 tanggal 20 Februari 1993. yang menyatakan :
"Bahwa PT (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum dan
merupakan subyek hukum, dan dalam perkara ini PT.Graha Gapura dan PT.Rencong Aceh Semen-lah yang melakukan
perbuatan hukum berupa perjanjian umum dengan PT.Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Penggugat saja),. sehingga gugatan
seharusnya diajukan terhadap PT. Graha Gapura dan PT.Rencong Aceh Semen, dan bukan kepada Direkturnya";
3. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
harus ditolak dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)',
II. Eksepsi tentang D'ademplati Contractus : 1. Bahwa
Perjanjian
Kerjasama
Usaha
Periklanan
No.011/KSU-
IKL/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perjanjian Kerjasama Usaha Periklanan No.108/PKS-PRB/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, dan Perjanjian Kerjasama Usaha Periklanan No.090/PKS-PRB/VIII/2011
tanggal 26 Agustus 2011, secara hukum merupakan suatu perjanjian timbal balik, sehingga dalam perjanjian-perjanjian ini, masing-masing pihak dibebani kewajiban hukum untuk memenuhi prestasi (obligation) yang sudah barang tentu secara timbal balik juga;
2. Bahwa fakta hukum menunjukkan Penggugat tidak memenuhi Halaman 11 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
prestasinya
untuk
membayar
sejumlah
uang
sebesar
Rp.49.036.863.211,13,- (empat puluh sembilan milyar tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah tiga belas
sen)
sebagaimana
telah
Kerjasama Usaha Periklanan a quo; '
disyaratkan
dalam
Perjanjian
3. Bahwa azas hukum mengatur seseorang tidak berhak menggugat atas dasar ingkar janji (wanprestasi) apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,
maka Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi ini;
III. Eksepsi tentang Obscuur Libel:
1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur, karena posita gugatan
tidak
jelas
dasar
hukumnya,
dan
posita
gugatan
bertentangan dengan petitum, posita gugatan tidak mendukung petitum;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat atas dasar ingkar janji (wanprestasi). Pasal 8 Rv menunjukkan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Faktanya gugatan Penggugat tidak jelas, kabur; demikian juga gugatan Penggugat
adalah salah subjek dan salah objek gugatan, karena ada pihak (H.Perdana Alamsyah) yang seharusnya bukan pihak dalam perkara ini tetapi ikut digugat, maka gugatan yang demikian adalah salah subjek dan tidak jelas, kabur (obscuur libel), maka menjadikan
gugatan dalam perkara a quo tidak sempurna dan berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No.616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 gugatan Penggugat harus ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa di samping itu, posita gugatan bertentangan dengan petitum. Dalam posita gugatan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat
didasarkan Perjanjian Kerjasama Periklanan, sementara dalam petitumnya menuntut ganti kerugian immateriil. Padahal sudah jelas berdasarkan hukum, ganti rugi immateriil hanya dapat muncul dalam
konstruksi hukum "Perbuatan Melawan Hukum", sedangkan gugatan
Penggugat ini didasarkan kepada ingkar janji (wanprestasi) yang Halaman 12 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
merupakan bagian dari konstruksi Hukum Perjanjian;
4. Bahwa sebagaimana diketahui, baik pada sumber, bentuk maupun wujud dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) jelas
secara normatif tidak sama dengan ketentuan dalam Ruang Lingkup Hukum Perjanjian, sehingga tidak dapat dibenarkan mencampur adukan kedua lembaga hukum tersebut;
5. Bahwa lebih-lebih adalah suatu gugatan yang obscuur, karena
ternyata Penggugat menuntut ganti rugi Immateriil yang nyata-nyata tidak dibenarkan/ dikenal dalam Hukum Perjanjian;
6. Bahwa untuk itu mohon perhatian atas Putusan Mahkamah Agung Rl
No.879 K/Pdt/1997, yang mengkualifikasikan suatu gugatan yang mencampur-adukan konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum dengan Perjanjian, sebagai gugatan obscuur libel;
7. Bahwa berhubung dengan alasan-alasan exceptio obscuri libelli ini,
maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Pengadilan/Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard );
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Pengadilan/Majelis
Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan
Tergugat II dalam bagian "Dalam Eksepsi" tersebut di atas, secara mutatis mutandis dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali 2.
3.
selengkapnya dalam bagian "Dalam Pokok Perkara" ini;
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas dan bulat;
Bahwa Penggugat tidak secara lengkap dan jujur mengemukakan
duduk perkara yang sebenarnya dengan maksud untuk menutupi kelemahan-kelemahannya, dan karenanya gugatannya tersebut menjadi
4.
tidak obyektif;
Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada butir 1,2,3, 4, 5, 6, 7 dan 8 gugatannya, disangkal dan ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan-aiasan sebagai berikut: a.
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dibuat dan ditandatangani
Perjanjian
Kerjasama
Usaha
Periklanan
Halaman 13 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
No.090/PKS-PRB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, akan tetapi
jauh sebelum itu Tergugat I dengan Penggugat telah membuat Perjanjian Kerjasama Usaha Periklanan No.011/KSU-IKUXII/2006 tanggal 28 Desember 2006 dan Perjanjian Kerjasama Usaha
Periklanan N0.108/PKS-PRB/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, di mana
dalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk melakukan kerjasama, yaitu 1)
2)
b.
Tergugat I menerima pemuatan iklan dari Penggugat atas
dasar order transaksi iklan, materi iklan dan contoh cetakan iklan (proof print)',
Penggugat melaksanakan penjualan space (ruang iklan)
kepada pembeli iklan untuk waktu tertentu yang akan dimuat oleh Tergugat I;
Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.26.100.056.473,- tersebut, melainkan yanq benar adalah : 1)
Bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut,
maka Penggugat telah melakukan penjualan ruang iklan
(space) untuk waktu tertentu kepada dan menerima uang penjualan dari pihak Pengiklan (pembeli iklan), dan kemudian atas
permintaan
Penggugat,
pihak
Tergugat
I
telah
melakukan pemuatan iklan sesuai onder transaksi iklan,. materi iklan dan contoh cetakan iklan (proof print) dari 2)
Penggugat;
Bahwa sehubungan dengan ketentuan perjanjian kerjasama
dan surat-surat lain yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian a quo, maka Penggugat untuk kepentingan pemuatan iklan tersebut di atas telah mengakui mempunyai
kewajiban pembayaran kepada Tergugat I yang belum dilunasi, sebagai berikut:
- Kewajiban pembayaran per-30 September 2014 jumlah uang
sebesar
Rp.49.036.863.211,13.
(empat
puluh
sembilan milyar tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah tiga belas sen);
- Kewajiban pembayaran Penggugat tersebut, bam dibayar
dengan 1 (satu) unit kendaraan bekas merk Toyota Vellfire
Halaman 14 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
tahun 2010, harga pasaran sebesar Rp.700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah), dalam hal mana BPKB asli mobil itu belum diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sampai
sekarang
ini
-
kendaraan
mana
sekalipun
cicilannya belum dilunasi Penggugat kepada leasing diterima
Tergugat
I
sebagai
pembayaran,
karena
kendaraan itu diperlukan sebagai kendaraan operasional Tergugat I;
Sehingga sisa kewajiban pembayaran seluruhnya :
Rp.49.036.863.211,13,Rp.700.000.000,=Rp.48.336.863.211, 13 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas 3)
rupiah tiga belas sen); Bahwa
Tergugat
I
telah
beberapa
kali
menghubungi
Penggugat dan menegur serta menagih kepada Penggugat,
agar supaya segera melakukan pembayaran atas jumlah uang tersebut kepada Tergugat I, namun ternyata Penggugat tidak membayarnya sampai sekarang, sehingga menurut
hukum Penggugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Tergugat I, juga dapat diindikasikan 4)
perbuatan Penggugat merupakan perbuatan pidana;
Bahwa dengan demikian tidak benar menurut hukum dalil
Penggugat
yang
menyatakan
bahwa
terdapat
piutang
Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.26.100.056.473,c.
tersebut;
Bahwa tidak ada hubungan hukum mengenai jual beli 25 unit kendaraan Chevrolet Orlando antara Penggugat dengan Tergugat
I dan Tergugat II, demikian juga tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat ll/ PT.Bank d.
Jabar Banten Syariah Cabang Bandung tersebut;
Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan di bawah
tangan tanggal 12 Juli 2013 dan Akta Pengakuan Hutang No.26 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III
/Rian Pratama, SH.Mkn, Notaris tersebut, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena : 1)
Bahwa
Turut
Tergugat
I
(waktu
itu
selaku
Direktur
Halaman 15 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Operasional dari PT.Pikiran Rakyat Bandung yang telah
diberhentikan Tergugat I sebelum masa jabatannya berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2015 ) tidak mempunyai hak dan
kewenangan hukum bertindak untuk dan atas nama Tergugat I untuk mengikatkan diri dengan Penggugat dalam suatu
Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan tanggal 12
Juli 2013 dan Akta Pengakuan Hutang No.26 tanggal 30
Oktober 2013 tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta otorisasi dari Dewan Komisaris PT.Pikiran
Rakyat Bandung, apalagi yang terkait dengan perjanjian yang
memiliki nilai sangat besar Rp.10.941.638.800,-, padahal menu
rut
ketentuan
minimal
untuk
nilai
sebesar
Rp.250.000.000,- harus dilaporkan dan memperoleh otorisasi Dewan Komisaris PT.Pikiran Rakyat Bandung. Termasuk
perjanjian yang terkait dengan penjualan iklan secara barter atau pembayaran hutang dengan barang ( vide Pasal 12 ayat (1) a.b.c Akta Perbaikan Pernyataan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT.Pikiran Rakyat Bandung No.9 tanggal 25 November 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, Notaris di Bandung, dan Instruksi Direksi PT.Pikiran
Rakyat
Bandung
No.04/A-V/DIR-PRB/l/2007
Tentang Otorisasi dan Legalitas Perjanjian-Perjanjian tanggal 2)
15 Januari 2007 butir 8);
Bahwa di samping itu, Surat Perjanjian Kerjasama Jual Bel!
Kendaraan di bawah tangan tanggal 12 Juli 2013 atas 25 Unit
Kendaraan Chevrolet Orlando senilai Rp.10.941.638.800,-, menunjukkan ada ketidak-wajaran dan kejanggalan (tidak sah) vang menonjol. yaitu : a)
Bahwa Turut Tergugat I dan Penggugat membuat Surat
Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan tersebut, dengan menggunakan dan membubuhi Stempel Dewan
Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung pada Surat b)
Perjanjian a quo,
Bahwa hal tersebut sangat menyalahi aturan dan tidak
dibenarkan, karena dalam setiap Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I (PT.Pikiran Rakyat Bandung) harus
Halaman 16 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
selalu menggunakan dan membubuhi Stempel Tergugat I sendiri yang dalam hal ini diwakili Dewan Direksi, jadi
stempelnya fiaruslah stempel Direksi bukan Stempel c)
Dewan Komisaris;
Bahwa selain itu, 25 unit Chevrolet Orlando tersebut
berstatus leasing, dalam hal ini STNK dan BPKB-nya
masih ada di pihak lain, STNK dan BPKB asli kendaraan itu sampai saat ini tidak diserahkan kepada Tergugat I oleh Penggugat maupun Turut Tergugat I, sehingga
Chevrolet
Orlando
tersebut
tidak
bisa
digunakan sebagai pembayaran kepada Tergugat I, karena statusnya bukan milik Penggugat Lagi pula,
Tergugat I tidak membutuhkan Chevrolet Orlando
tersebut, terbukti selain tidak ada dalam Rencana Anggaran Belanja PT.Pikiran Rakyat Bandung pada Tahun 2013 akan membeli kendaraan roda empat sebanyak
25
unit
juga
pihak
Dewan
Komisaris
PT.Pikiran Rakyat Bandung (Tergugat I) tidak pernah diminta
persetujuannya.
Kalaupun
Tergugat
I
memeriukan, kenapa mesti mengajukan pengadaan 25 unit Chevrolet Orlando tersebut kepada Penggugat
(PT.Raka Media Swatama) yang nota bene bukan d)
Dealer Mobil atau Perusahaan Leasing; Bahwa
terlebih
lagi
sesuai
No.100/RMS/KEU/IU/2013
dengan
tanggal
04
bukti
Maret
Surat
2013
Perihal Penyelesaian Pembayaran Iklan, yang dibuat
dan ditandatangani oleh Yana Suryana selaku Direktur PT.Raka
Media
Swatama/
Penggugat,
yang
menyatakan bahwa 25 unit kendaraan Chevrolet ditawarkan
kepada
Turut
Tergugat
I
sebagai
pembayaran iklan Penggugat kepada Tergugat I (bukan
atas pesanan Tergugat I). Tapi sekarang rnalah terbalik Tergugat l-lah yang dipaksa harus memiliki utang pesanan
kendaraan
Chevrolet
(seolah-olah Tergugat I Chevrolet);
kepada
Penggugat
yang memesan 25
unit
Halaman 17 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
e)
Bahwa
adanya
keadaan
ketidak-wajaran
dan
kejanggalan di atas, menurut logika hukum, jelas bahwa
Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan tersebut, in
casu diduga hanyalah suatu tindakan "rekayasa" dari Turut
Tergugat
I
yang
"bersekongkol"
dengan
Penggugat, yang mempunyai maksud itikad buruk dan 3)
melawan hukum yang merugikan Tergugat I;
Bahwa secara kasat mata Akta Pengakuan Hutang No.26
tanggal 30 Oktober 2013 sepintas sepertinya merupakan
suatu perjanjian yang sah dan berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata, namun terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat
II uraikan syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;
- Pasal 1320 KUHPerdata, menentukan : "Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu;
4) sebab yang halal."
Sedangkan berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas,
Turut Tergugat I dan Penggugat telah bekerja sama
membuat Akta Pengakuan Hutang No.26 dengan nilai hutang Rp.32.893.671.532,22,-,
tanpa
sepengetahuan
dan
persetujuan serta otorisasai dari Dewan Komisaris PT. Pikiran Rakyat Bandung, juga Turut Tergugat I tidak mempunyai hak dan wewenang hukum bertindak untuk dan atas nama Tergugat I untuk mengadakan perjanjian dengan Penggugat dalam akta Pengakuan Hutang a quo yang nota
bene isi dari Akta tersebut sangat merugikan Tergugat I, sehingga dengan demikian Akta Pengakuan Hutang tersebut
adalah tidak sah ( karena syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi);
Selain itu, isi dari akta Pengakuan Hutang No.26 adalah tidak
lazim dan tidak wajar (tidak sah) serta sangat merugikan Tergugat I. hal ini dapat dilihat:
Halaman 18 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
a)
Kewajiban Pembayaran Hutang Penggugat kepada
Tergugat I dilakukan secara suka-suka (tidak ada kewajiban angsuran/cicilan), karenanya Penggugat bisa
saja sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 nanti tidak pernah akan membayar kewajibannya kepada PT. b)
Pikiran Rakyat Bandung;
Kewajiban Pembayaran Hutang Penggugat kepada
Tergugat I selama 3 tahun sampai tanggal 30 Oktober 2016, tidak dijamin oleh barang/asset berharga apapun. Jadi kalau Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2016
tidak membayar atau membayar hutang sebagian saja, maka sisa kewajibannya tidak bisa dilunasi dengan
barang/asset berharga sebagai jaminan pengganti c)
hutang;
Kewajiban Pembayaran Hutang Penggugat kepada
Tergugat
I
per-bulan
Oktober
2013
tersebut,
diperjanjikan tidak dengan menerapkan sanksi berupa
denda atau sanksi apapun kepada Penggugat, apabila Penggugat
tidak
kepada Tergugat I;
membayar
kewajiban
hutangnya
Sehingga di sini juga sudah bisa diduga sebelumnya sudah ada upaya untuk rnelakukan "persekongkolan" antara Turut
Tergugat I dengan Penggugat dalam "merekayasa" perjanjian
mengenai status pembayaran hutang Penggugat dengan e.
itikadburuk dan melawan hukum yang merugikan Tergugat I;
Bahwa dari fakta di atas, jelas Surat Perjanjian Kerjasama Jual
Beli Kendaraan dan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Surat Perjanjian
Kerjasama Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi Turut Tergugat I dengan Penggugat,
tidak mengikat Tergugat I untuk mematuhi atau melaksanakan f.
Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengakuan Hutang a quo;
Bahwa tidak benar dalil Penggugat tentang barter 103 unit Sepeda
Motor Honda, karena Tergugat I telah menghitung nilai barter
dalam Perjanjian No.013/DAM/LGL-MKT/PKS/ll/2014 di mana realisasi
pembayaran
dari
barter
tersebut
baru
mencapai
Halaman 19 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Rp.1.666.149.999,- dan telah dihitung dan dicatat oleh Bagian Akuntansi
PT.Pikiran
Rakyat
Bandung/Tergugat
I
sebagai
pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I sebelum
tanggal 30 September 2014. sehingga Penggugat tidak berhak g.
menagih pembayaran sepeda motor tersebut;
Bahwa tidak benar dalil Penggugat tentang Koreksi Penjualan,
karena Penggugat berasumsi bahwa dari penjualan barang kepada Tergugat I belum dibuatkan Nota Kredit (NK) yang dapat
diperhitungkan sebagai pengurangan utang Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa dokumen penjualan barang Penggugat sama sekali tidak diterima/ditemukan oleh Tergugat I/ PT.Pikiran Rakyat h.
Bandung;
Bahwa
tidak
benar
dalil
Penggugat
tentang
hak
Insentif
Rp.11.166.450.500,- dan PPn Insentif Rp.475.836.363,- tersebut, Tergugat I tidak dapat mengeluarkan Insentif dan Pph Insentif karena: 1)
Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT.Pikiran Rakyat
Bandung
No.078/A-l/
DIR-PRB/2012
tentang
Peraturan
Periklanan Marian Umum Pikiran Rakyat dalam Bab I, Pasal 1 butir 22 menyatakan bahwa Insentif adalah pemberian
imbalan kepada Biro Iklan berdasarkan perolehan prestasi penjualan dan pembayaran iklan. serta dikenakan PPh, dalam Bab VIII Pasal 22 dinyatakan kembali bahwa:
- Insentif diberikan kepada Biro Iklan yang melakukan
pembayaran secara kredit berdasarkan perolehan prestasi penjualan dan pembayaran iklan, serta diatur dalam Kerja
Sama Usaha atau Billing Commitment dalam satu periodetertentu;
- Insentif diberikan apabila Biro Iklan tidak memiliki hutang 2)
jatuh tempo;
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan melihat
historis penjualan dan pembayaran Penggugat pada tahun
2011 sampai dengan tahun 2014, maka Penggugat telah
tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan insentif, karena pembayaran hutang yang tidak lancar dan telah melewati jatuh tempo pembayaran;
Halaman 20 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
3)
Bahwa PPn Insentif baru muncul apabila Penggugat
mendapatkan Insentif dan menyerahkan Faktur Pajak atas
Insentif tersebut, sementara Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan tersebut (seperti telah dijelaskan i.
pada butir 4.h.1), 2) di atas);
Bahwa tidak benar dalil Penggugat mengenai pembayaran PPh
pasal 23 tersebut, karena Tergugat I (Bagian Akuntansi Tergugat I)
baru dapat mencatat PPh pasal 23 terhadap penjualan iklan
apabila Penggugat telah menyerahkan Bukti Potong PPh 23 sebagai dasar dibuatkannya Nota Kredit oleh Tergugat I (Bagian
Keuangan Tergugat I). Sementara dalam catatan Tergugat I sama sekali tidak ditemukan jurnal PPh 23 atas penjualan iklan Penggugat untuk tahun 2011 dan tahun 2012, hal tersebut
disebabkan Tergugat I sama sekali tidak menerima Bukti Potong
atas PPh 23 itu, maka Tergugat I tidak berkewajiban untuk j.
membayar PPh Pasal 23 yang dimaksud kepada Penggugat;
Bahwa dari fakta-fakta di atas, maka tidak benar dalil Penggugat
dalam gugatannya yang menyatakan terdapat piutang Penggugat kepada
Tergugat
jumlah
utang
I
sebesar
Rp.26.100.056.473,-
tersebut.
Karenannya juga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat
kepada
Tergugat
I
sebesar
Rp.21.426.455.769,- ( pengurangan dari Pengakuan kewajiban Penggugat
membayar
jumlah
uang
Rp.47.526.512.242,00,-
dikurangi piutang Penggugat Rp.26.100.056.473,- ), melainkan yang benar adalah Penggugat mempunyai kewajiban pembayaran
jumlah uang kepada Tergugat I per-30 September 2014 sebesar
Rp.48.336.863.211,13,- (empat puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah tiga belas sen)'; dan jumlah uang tersebut sampai k.
sekarang belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I;
Bahwa benar Tergugat I telah melaporkan Penggugat kepada Polda Jabar, karena Penggugat dengan itikad buruk dan melawan
hukum tidak memenuhi pembayaran dengan segala rekayasa dan alasan yang dibuat-buat, sehingga menurut hukum Penggugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I, juga dapat diindikasikan perbuatan Penggugat
Halaman 21 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
L.
m.
merupakan perbuatan pidana.
Demikian atas laporan pidana tersebut, pihak Polda Jabar telah menetapkan Sdr. Yana Suryana selaku Direktur PT. Raka Media Swatama/Penggugat selaku Tersangka;
Bahwa benar Tergugat I telah menghentikan pemuatan iklan dari Penggugat, karena Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama tersebut, nyata-nyata Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp.48.336.863.211,13,-
(empat puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sebelas rupiah tiga
belas sen), sebagaimana telah disyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Periklanan a quo;
Bahwa karena Penggugat telah sering melewati batas waktu
ketertambatan dalam pembayaran hutang tersebut dan jumlah
kewajiban pembayaran yang tidak dibayarkan sangat fantastis,
yaitu sebesar Rp.48.336.863.211,13,-, maka pemasangan iklan di PT.Pikiran Rakyat Bandung/ Tergugat I harus diberhentikan,
karena kalau tidak diberhentikan kerugian Tergugat I (PTPikiran Rakyat Bandung) akan bertambah besar;
Bahwa Tergugat I telah berulahgkali mengirim surat peringatan kepada Penggugat agar supaya Penggugat segera memenuhi
kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat I, namun
Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut, kemudian pada tanggal 14 November 2014 Tergugat I mengirim
Surat N0.133/A-I/DIR-PRB/XI/2014 tanggal 14 November 2014 Perihal Penghentian pemuatan iklan kepada Penggugat;
n. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat, sebagaimana
didalilkan
oleh
Penggugat,
justru
sebaliknya
Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I. Untuk itu, Tergugat I mereservir haknya 5.
untuk menuntut secara hukum dalam gugatan tersendiri;
Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 9 gugatannya, disangkal
dan ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Halaman 22 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
a.
Bahwa segala tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
dalarn ratigka untuk meminta haknya yang tidak diselesaikan oleh
Penggugat yang dimaksud telah dilakukan menurut hukum dan
aturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak benar dalil Penggugal yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah b.
melakukan
perbuatan
ingkar
janji
(wanprestasi) dan
perbuatan mengusik harga diri dan nama baik Penggugat;
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menghentikan pemuatan iklan kepada Penggugat bukanlah berarti bahwa Tergugat I dan
Tergugat II telah melakukan perbuatan pengingkaran terhadap perjanjian kerjasama, sebagaimana secara malafide didalilkan oleh c.
Penggugat tersebut;
Bahwa demikian juga, Tergugat I mengajukan laporan pidana tersebut tidak dapat diartikan suatu hal yang melanggar hukum
(mengusik harga diri dan nama baik Penggugat), karena masih dalam
batas-batas
untuk
membela
kepentingannya
dalam
sengketa pembayaran jumlah uang antara pelapor (Tergugat I)
dengan yang dilaporkan (Penggugat) tersebut; Mengingat pula
dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat I seperti perjanjian kerjasama jual beli kendaraan dan
pengakuan hutang terindikasi dibuat dengan rekayasa yang d.
merugikan pihak Tergugat I (PT.Pikiran Rakyat Bandung);
Bahwa dengan cara-cara penagihan yang ditempuh oleh Tergugat I dan Tergugat II atas jumlah uang dimaksud dalam perkara a quo
adalah sudah tepat menurut hukum, sehingga perbuatan ingkar
janji (wanprestasi) dan mengusik harga diri dan nama baik
Penggugat, tidaklah terbukti (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung e.
Rl No.3221 K/Pdt/1985 tanggal 23 Oktober 1986);
Bahwa karena tidak ada pencemaran nama baik Penggugat, maka tidak ada pula terbukti adanya hak-hak Penggugat yang dilanggar
oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada perbuatan
ingkar janji ataupun perbuatan melanggar hukum, maka dalil-dalil Penggugat tentang kerugian materiil dan immaterial sebesar
Rp.1.002.200.000.000,- ditambah sebesar Rp.200.000.000,- setiap bulan
tersebut
Pengadilan;
haruslah
ditolak
dan
dikesampingkan
oleh
Halaman 23 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
f.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui bahwa
Penggugat mempunyai nama baik, dan bagaimana ingin disebut memiliki nama baik sementara kewajiban pembayaran Penggugat
kepada Tergugat I yang diakuinya secara fantastis per-30
September 2014 sebesar Rp.49.036.863.211,13,00 sampai saat ini hanya baru dibayar Penggugat dengan 1 (satu) unit kendaraan bekas Toyota Vellfire tahun 2010, harga pasaran sebesar Rp.700.000.000,- dan BPKB asli mobil itu belum diserahkan oleh g.
Penggugat kepada Tergugat I sampai sekarang ini;
Bahwa karena itu mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan
immateriil yang diajukan oleh Penggugat (posita butir 9 halaman 45 dan petitum butir 6 halaman 6) hanyalah merupakan isapan
jempol Penggugat semata dan tuntutan ganti kerugian tersebut hanyalah
sekedar
mengalihkan
perhatian
serta
menutupi
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat, tuntutan ganti kerugian dari Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum,
substansinya salah, dan juga tuntutan ganti rugi tersebut tidak didukung dan tidak dapat dibuktikan secara terperinci, dan disamping itu tidak ternyata Tergugat I dan Terqugat II telah
melakukan perbuatan ingkar janii (wanprestasi) dan mencemarkan
nama baik Penggugat, maka oleh karena itu gugatan/ tuntutan
ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan; -
-
Bahwa walaupun sesungguhnya sudah menjadi overbodig,
namun
Tergugat
II
hendak
mengutip
Mahkamah Agung Rl, sebagai berikut:
Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 1972 No.1197
K/Sip/1971:
"Ganti kerugian materiil berdasarkan pasal 1365 B.W.,
meliputi:
a)
-
b)
Kerugian yang diderita (gedelen verlies);
Kehilangan keuntungan (gederfde winst)."
Putusan Mahkamah Agung tangqal 22 Aqustus 1974 No.78
K/Sip/1973 :
"Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tuntutan ganti rugi harus dibuktikan."
Halaman 24 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
-
Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971
No.598 K/Sip/1971:
"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat
tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pengugat harus 6.
ditolak oleh Pengadilan."
Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat tentang permohonan dan tuntutan Sitaan Jaminan ( posita butir 10 dan petitum butir 2
gugatannya), adalah tidak beraiasan hukum dan tidak berdasar hukum,
karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan
ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, maka sita jaminan atas tanah dan bangunan terletak di JI.Asia Afrika No.77 Kota Bandung dan
seluruhnya asset milik Tergugat (, serta tanah dan bangunan milik
Tergugat II terletak di JI.Babakan Jeruk I No. 19 Kota Bandung beserta seluruh asset milik Tergugat II, adalah jelas tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh pasal 227 HIR. yang bersifat imperatif, dan bertentangan dengan SEMA Rl No.05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (Consetvatoir beslag),
dan oleh karena itu permohonan dan tuntutan sita jaminan tersebut 7.
haruslah ditolak oleh Pengadilan;
Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 11 (posita) dan butir .8
(petitum) gugatannya, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak, karena: -
Bahwa tidak benar gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-
bukti otentik dan sesuai dengan Pasal 180 HIR, lagi pula
permohonan dan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan iebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi, adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR., serta linea rechta
bertentangan dengan SEMA Rl No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 perihal Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) jo.
SEMA Rl No.04 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 perihal Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar'bij voorraad) jo. SEMA Rl No.03
Tahun 1978 tanggal 1 April .1978 perihal Uitvoerbaar bij voorraad, selain itu tuntutan a quo tidak didukung oleh posita serta tuntutan
tersebut tidak ternyata adanya urgensi, maka permohonan dan
Halaman 25 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
8.
tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak oleh Pengadilan;
Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat untuk secara tanggung
renteng membayar biaya dalam perkara ini (petitum butir 9), jelas
adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya 9.
haruslah ditolak oleh Pengadilan;
Bahwa demikian juga tuntutan (petitum subsidair) ex aequo et bono
yang diajukan Penggugat, jelas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Pengadilan;
Bahwa berdasarkan sesuatu sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas,
Tergugat I dan Tergugat II mohon sudilah kiranya Pengadilan/Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut: DALAM EKSEPSI :
-
Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
tersebut;
DALAM POKOK PERKARA :
-
-
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard);
Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara
ini;
TURUT TERGUGAT I : DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Tururt Tergugat I pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, baik dalam posita maupun
petitumnya, dan menolak seluruh tuntutannya, kecuali diakui secara tegas ;
2. Bahwa Turut Tergugat I sangat berkeberatan untuk dijadikan sebagai para pihak dalam perkara Gugatan ini , Turut Tergugat I sejak
pertengahan bulan Oktober 2015 bukan lagi sebagai Karyawan dari Tergugat I;
3. Bahwa permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I
sekarang ini merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan Halaman 26 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
oleh Turut Tergugat I pada bagian Eksepsi diatas dimasukkan dan
dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh
dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakaui secara tegas dan nyata - nyata tidak bertentangan dengan dalil serta penndirian Turut Tergugat I;
3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
4. Bahwa benar Turut Tergugat I dalam usaha menyelamatkan piutang
Perusahaan dikarenakan Jabatannya saat itu selaku Direktur Operasional Tergugat I telah membuat surat kesepakataan pengakuan utang dengan Penggugat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III yang pada saat
dibuat surat pengakuan utang Penggugat mengakui utang kepada Tergugat I sebesar Rp.32.893.671.531,22,- ( Tiga puluh dua milyar
delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu
lima ratus tiga puluh satu koma dua puluh dua rupiah); dibuatnya surat
pengakuan hutang ini dengan tujuan untuk adanya kepastian tentang jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I , dikarenakan jumlah hutang yang diakui oleh penggugat selalu berubah rubah;
5. Bahwa dari jumlah Piutang atau hutang yang diakui oleh Penggugat
tersebut dalam point 4 (empat) diatas , sewaktu Turut Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur Operasional pada Tergugat I, Penggugat
belum melakukan pembayaran angsuran sebagaimana kesanggupannya, dan semua jaminan yang akan diserahkan kepada Tergugat I masih ada kaitan dengan pihak lain;.
6. Bahwa sesuai dengan risalah rapat pada saat RUPS yang dibuat
dihadapan Notaris Euis Komala, SH dengan akta No. 3 Tahun 15 Nopember 2014 yang isinya; "
Rapat
memberikan
persetujuan
untuk
menguatkan
Keputusan
Pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan, maka dengan diberhentikannya anggota Direksi tersebut kepada masing-
masing diberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et
decharge) untuk segala tindakan tindakannya dalam masa Jabatannya masing-masing yang telah lampau "
Halaman 27 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat I
selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut; DALAM EKSEPSI 1. 2.
Menerima / mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
Menyatakan Turut Tergugat I tidak dapat di ikut sertakan sebagai pihak yang berperkara dalam Gugatan ini;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;
1.
Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan aataua setidak-
DALAM POKOK PERKARA
2.
Atau
tidaknyaa menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono ) TURUT TERGUGAT II :
DALAM POKOK PERKARA 1.
2.
Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;
Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 7 paragraf
ke
2
yang
menyebutkan
bahwa
"......kewajiban
sesungguhnya untuk pembayaran angsuran kendaraan tersebut ada
pada diri Tergugat I dan Tergugat II dan bukan pada diri Penggugat.". Turut Tergugat II keberatan dengan dalil Penggugat sebagaimana
disebutkan diatas karena seolah-olah melepaskan diri dari Kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat II yang terjalin atas hubungan hukum
pembiayaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dalam suatu akad pembiayaan.
Dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus: DALAM POKOK PERKARA 1.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
Halaman 28 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
menyatakan 2.
gugatan
Ontvankelijke Verklaard)
Penggugat
tidak
dapat
diterima.
(Niet
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). TURUT TERGUGAT III :
DALAM POKOK PERKARA
1.
Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
2.
Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada
oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat.
point 2, Turut Tergugat III menyatakan memang benar Turut Tergugat III selaku Notaris telah membuat dan mengeluarkan Akta Pengakuan
Utang Nomor 26 tertanggal 30 Oktober 2013 dimana pembuatan akta
dimaksud telah dibuat oleh Turut Tergugat III sesuai dengan tahapan 3.
dan prosedur yang benar dan berlaku.
Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Turut Tergugat III
mengeluarkan Akta Pengakuan Utang Nomor 26 tertanggal 30 Oktober 2013 karena baik pihak Penggugat maupun Tergugat sebelum
pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 26 tertanggal 30 Oktober 2013 telah menyertakan dan memperlihatkan surat menyurat diantara keduanya yang isinya menyatakan kehendak dari Penggugat dan
Tergugat I tentang pengakuan utang. Adapun surat dimaksud adalah surat Nomor 118/A-I/DIR-PRB/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 perihal Konfirmasi Piutang Iklan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat
dan surat 124/RMS/KEU/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 perihal Jawaban surat PR No. 123/A-I/DIR-PRB/X/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat.
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat mohon
dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sepanjang yang berkaitan dengan produk hukum yang dibuat oleh Turut Tergugat III sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA
-
Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Pengakuan
Utang Nomor 26 tertanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III.
Halaman 29 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
-
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul.
Atau :
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan resmi Pengadilan Negeri Bandung Nomor 476/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan verklaard);
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.566.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Membaca, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 64/Pdt.B/2016/PN BDG jo Nomor 476/Pdt.G/2015/PN Bdg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, ternyata
bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh Pembanding semula penggugat telah mengajukan permohonan Pengadilan Negeri Agustus 2016;
Membaca,
banding terhadap putusan
Bandung Nomor 476/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal
relaas
pemberitahuan
pernyataan
banding
11
Nomor
64/Pdt.B/2016/PN BDG jo Nomor 476/Pdt.G/2015/PN Bdg, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung dan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah
diberitahukan
secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 13 dan 14 Juni 2016; Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Nomor 64/Pdt.B/2016/PN BDG jo Nomor 476/Pdt.G/2015/PN Bdg yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21
Juni 2016 kepada pihak Pembanding semula penggugat, pada tanggal 13,14 Halaman 30 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Juni kepada Para Terbanding semula tergugat I,II dan Turut tergugat I,II
tanggal 30 Juni 2016 kepada Turut Tergugat III telah diberikan kesempatan
untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat memenuhi
telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan
memori banding dan para Terbanding semula Tergugat I, II Turut Tergugat I, II dan III tidak pula mengajukan kontra memori banding;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 476/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 3 Mei 2016 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
yang
menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima karena telah berdasar alasan yang tepat dan
benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut
diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 476/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 2016, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;
3 Mei
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak
yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat peraturan hukum dari perundang-undang yang berlaku
khusus undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di jawa dan Madura;
Halaman 31 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
MENGADILI : -
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
476/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 3 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan susunan Amriddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Leonardus Butar-Butar, S.H., M.H.,
dan
Eddy Pangaribuan, S.H., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari September 2016 oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri
Senin oleh
tanggal 19
para Hakim
Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani SH. sebagai Panitera pengganti
pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim Anggota Ttd
tidak
Hakim Ketua Ttd
Leonardus Butar-Butar, SH. MH
Amriddin, S.H., M.H
Ttd
Eddy Pangaribuan , S.H., M.H Panitera Pengganti Ttd
Ny. Deni Setiani, S.H.,
Halaman 32 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
Perincian Biaya Perkara - Materai Putusan
Rp.
- Pemberkasan
Rp. 139.000,00
- Redaksi /putusan
Rp.
6.000,00
5.000,00
==========================================================+ Jumlah
………………………….. Rp.150.000,00
Halaman 33 dari 33 hal putusan No 343//Pdt/2016//PT Bdg
