PUTUSAN Nomor. 566/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ENANG, CS beralamat di Kampung Alhuda, Rt. 003/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ACHMAD
YANI YUSUF,
SH dan
PRIHAKASA KAMAR, SH., dari kantor ASA LAW FIRM yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 99 B, Lantai 2, Roxy, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor :
28/SK/PDT/ASA/IX/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ; MELAWAN 1.
INDRA KADARSAH, beralamat di Jalan Perumahan Nirwana I Blok X No. 09, Rt. 06/016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2.
CV. RUBINDO RAYA (IRAWADI), beralamat di Jalan Gading Raya No. 17, Rt. 01/014, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula
TERGUGAT II ; Dan 1.
PT. BANK MUAMALAT CABANG BSD TANGERANG., beralamat di Jalan Pahlawan 1000 Ruko BSD Plaza Blok RD No. 73, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;
2.
KANTOR NOTARIS/PPAT MUHAMAD MUJAKI, SH., beralamat di Perumahan Taman Aster Blok A No. 5 A, Desa Tegal Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;
Halaman.1 dari 15 halaman put. No.566/Pdt/2016/PT.BDG
3.
KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, beralamat di Jalan Daha Blok D IV, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;
PENGADILAN TINGGI tersebut, Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Nopember 2016, Nomor.566/PEN/PDT/2016/PT.BDG
tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Desember 2014 di bawah register No. 211/Pdt.G/2014/PN. Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik tanah yang terletak di Jalan/Persil Wauya Rt.03/Rw.02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Cikarang) seluas 1938 M2 ssuai Surat Ukur Nomor 10.05.10.18.00572/ 1997, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 740 (Bukti P-1) ; 2. Bahwa Oleh karena satu dan lain hal Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
Tindak
Pidana
“ Bersama-sama
Melakukan Penggelapan “ sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 251/Pid.B/2013/PN Cbn tanggal 26 Maret 2014 (Bukti P2), maksudnya bersama-sama adalah Tergugat I dan tergugat II bersamasama telah melakukan Penggelapan Sertifkat bukti P-1 aquo kepada Turut Tergugat I, sebagaimana yudex pactie (pertimbangan hukum Majelis Hakim) Putusan bukti P-2 aquo halaman 27 alinea terakhir yang menyebutkan bahwa “ Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang melakukan tindak pidana ini berarti ada dua orang yang menyerahkan yaitu Terdakwa (Tergugat I) dan yang menerima adalah Irawadi (Tergugat II) “ dan Putusan Bukti P-2 Aquo halaman 28 alinea pertama yang menyebutkan bahwa “ Menimbang bahwa selanjutnya SHM No.740/Waluya tersebut dianggunkan di Bank (Turut tergugat I) oleh Irawadi (Tergugat II) tanpa sepengetahuan Pemiliknya “ (Penggugat ), dengan demikian terbuktilah Perbuatan Melawan Hukum Halaman.2 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian Rp.1,(Satu Rupiah ) ; 3. Bahwa berdasarkan Putusan bukti P-2 aquo juga disebutkan dalam salah satu amarnya point 6 huruf e, yakni “ Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.470/Waluya atas nama ENANG Cs, yang dikeluarkan dari BPN Bekasi dikembalikan kepada Ahli Waris atas namaa Enang bin Suin (Alm) sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.470/Waluya atas nama ENANG bin SUIN (ALM) dkk “, sehingga Sertifikat dimaksud sudah berada pada Penggugat ; 4. Bahwa kemudian setelah Penggugat melakukan pemeriksaan kekantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat III), ternyata bahwa Sertifikat tanah Milik Penggugat dimaksud bukti P-1 aquo telah diletakkan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I, yakni dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9129/2011 (Bukti P-3), peringkat Pertama berdasarkan APHT PPAT MUHAMAD MUJAKI, SH/Turut Tergugat II, Nomor 310/2011 tanggal 25/08/2011 ( Bukti P-4 ) ; 5. Bahwa guna melindungi Hak dan Hukum Penggugat atas harta miliknya yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan/Persil Wauya Rt.03/ rw.02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara ( dahulu Cikarang) seluas 1938 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 10.05.10.18.00572/1997, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 740 bukti P-1 Aquo, maka sudah selayaknya Hak Tanggungan yang diletakkan pada sertifikat bukti P-1 aquo tersebut harus diangkat/diroya oleh Turut Tergugat III dan membatalkan secara hukum seluruh akta-akta yang mengikat dengan obyek tanah dimaksud, oleh karena Hak tanggungan yang diletakkan diatas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.740 dimaksud adalah merupakan suatu Tindak Pidana, khususnya Sertifikat hak Tanggungan No.9129/2011 (Bukti P-3) dan APHT PPAT MUHAMAD MUJAKI, SH nomor310/20111 tanggal 25/08/2011 ( Bukti P-4 ) ; 6. Bahwa gugatan ini dibuat berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan ; Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ; Halaman.3 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
2. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk memberi Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1,- (Satu Rupiah) ; 3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM, seluruh akta-akta yang timbul dan mengikat atas tanah yang terletak di Jalan/Persil Wauya Rt.03/Rw.02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Cikarang) seluas 1938 M2 ssuai Surat Ukur Nomor 10.05.10.18.00572/1997, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 740 (Bukti P-1), khususnya Sertifikat Hak Tanggungan No.9129/2011 (Bukti P-3) dan APHT PPAT MUHAMAD MUJAKI, SH nomor 310/2011 tanggal 25/08/2011 (Bukti P-4) ; 4. Memerintahkan Turut Tergugat III, melaksanakan Roya (Mengangkat Hak Tanggungan) atas tanah yang terletak di Jalan/Persil Wauya Rt.03/ rw.02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara (dahulu Cikarang) seluas 1938 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 10.05.10.18.00572/1997, sebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No. 740 ( Bukti P-1) ; 5. Memerintahkan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) untuk mematuhi isi Putusan ; 6. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum. Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono). Membaca dan memperhatikan terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Gugatan PENGGUGAT, maka dengan ini TURUT TERGUGAT I menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I ; 2. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011, TURUT TERGUGAT I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT II (CV.Rubindo Raya/Irawadi) dengan Akad Wa’d Pembiayaan Al-Murabahah Nomor. 06, dengan plafond sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), guna sebagai modal kerja pembelian material dan kebutuhan pembangunan proyek Pusat Pelatihan Olah Raga Nasional di Hambalang Sentul ; 3. Bahwa untuk menjamin fasilitas pembiayaan tersebut di atas, TERGUGAT II telah menyerahkan SHM Nomor. 740/Waluya atas nama : 1) TN. ENANG; 2) TN. SUNAH; 3) TN. TENAN BIN SUIN; 4) TN.MAIH BIN Halaman.4 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
SUIN; 5) NY.SAMIH BT SUIN; 6) NY.JAMINIH. yang berlamat di Desa Waluya, Kec.Cikarang. Kab.Bekasi, Jawa Barat. (selanjutnya disebut SHM No. 740/Waluya) ; 4. Bahwa alasan TERGUGAT II menyerahkan
SHM No.740/Waluya
sebagai jaminan pelunasan kewajibannya, karena tanah SHM No. 740/Waluya telah dibeli oleh TERGUGAT II dari PENGGUGAT, hal ini juga diperkuat bukti otentik yakni adanya Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) Nomor. 25 Tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat antara TERGUGAT
II
dan
PENGGUGAT
di
hadapan
Notaris
INDRA
KADARSAH, SH, SPI (TERGUGAT I) ; 5. Bahwa mengingat SHM No.740/Waluya sekalipun secara fakta sudah menjadi milik TERGUGAT I, namun secara legal masih atas nama PENGGUGAT, sehingga TURUT TERGUGAT II mensyaratkan bahwa yang melakukan pengikatan dan atau tanda tangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) harus dilakukan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam SHM No. 740/Waluya tersebut ; 6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011, PENGGUGAT yang namanya tercantum dalam SHM No. 740/Waluya yakni : 1) ENANG; 2) SUNAH; 3) TENAN BIN SUIN; 4) MAIH BIN SUIN; 5) SAMIH BT SUIN; 6) JAMINIH, bersama-sama dengan TERGUGAT I telah menghadap Notaris CATUR VIRGO, SH, untuk membuat SKMHT peringkat pertama atas SHM No.740/Waluya ; 7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor. 9129/2011, terhadap SHM No. 740/Waluya
yang
diterbitkan
oleh
Kantor
Badan
Pertanahan
Kabupaten Bekasi. Dengan demikian pengikatan terhadap SHM No.740/Waluya sebagai jaminan pelunasan kewajiban CV.Rubindo Raya (TERGUGAT II) telah sempurna, sehingga atas dasar tersebut TURUT TERGUGAT I selaku pemegang HT No. 9129/2011 mempunyai hak untuk melakukan eksekusi HT apabila CV. Rubindo (TERGUGAT II) tidak menjalankan kewajibannya/ wanprestasi ; 8. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, TURUT TERGUGAT I telah dipanggil oleh Penyidik Polres Bogor dengan Surat Panggilan Nomor. S.Pgl/2022/VII/ 2013/Reskrim,
yang
pada
pokoknya
meminta
kehadiran
TURUT
TERGUGAT I untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP, yang erat kaitannya dengan SKMHT dan pinjaman atas agunan SMH Halaman.5 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
740/Waluya
A.n
Enang
CS.
Selanjutnya
Penyidik
meminta
SHM
740/Waluya untuk disita sebagai barang bukti persidangan ; 9. Bahwa berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor. 251/Pid.B/2013/PN.CBN, yang salah satu amar putusannya adalah menetapkan “1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor. 740/Waluya atas nama Enang Cs, yang dikeluarkan dari BPN Bekasi dikembalikan kepada Ahli Waris atas nama Enang bin Suin (alm) dkk”. Bahwa Putusan PN Cibinong Nomor. 251/Pid.B/2013/PN.CBN yang memerintahkan SHM 740/Waluya tersebut, tidaklah mencerminkan keadilan bagi TURUT TERGUGAT I karena SHM No. 740/Waluya yang telah dikuasai secara sah oleh TURUT TERGUGAT I dengan mudahnya disita oleh Penyidik dan akhirnya justru Judec Factie memerintahkan untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, tanpa mempertimbangkan kerugian TURUT TERGUGAT I atas pembiayaan yang telah diberikan kepada TERGUGAT II, dan selain itu TERGUGAT I hanya dihukum pidana PERCOBAAN ; 10. Bahwa PENGGUGAT dengan berdasarkan Putusan Pidana Nomor. 251/Pid.B/2013/PN.CBN, mengajukan Gugatan dan dengan serta merta meminta kepada TURUT TERGUGAT I untuk tunduk pada permintaan PENGGUGAT pada perkara a quo. Padahal proses yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dalam memperoleh hak tanggugan terhadap SHM No. 740/Waluya sudah sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta seluruh dokumen dibuat oleh pejabat yang sah ; Oleh karenanaya pada Gugatan a quo PENGGUGAT telah melakukan penyalahgunaan keadaan sebagaimana dimaksud oleh Doktrin Sarjana Hukum H.Atja Sondjaja, SH (dirilis oleh Mahkamah Agung) yang pada pokoknya menerangkan : “Akibat adanya penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan, sehingga merugikan pihak lain yang dalam posisi lemah, adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela, Hakim wajib memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)” 11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yang pada pokoknya berbunyi bahwa “Hak Halaman.6 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada”. (vide Pasal 7 UUHT). Dengan demikian, sekalipun objek dikuasai oleh PENGGUGAT, namun secara yuridis SHM No. 740/Waluya telah dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor. 9129/2011, dan mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tidak ada lagi kewenangan PENGGUGAT untuk menguasai secara yuridis apalagi mengalihkan SHM No.740/Waluya kepada pihak lain sepanjang kewajiban TERGUGAT II belum dilunasi. Bahwa berdasarkan Pasal 14 UUHT, dimana seluruh prosedur pengikatan SHM No. 740/Waluya telah sempurna dan juga dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi, maka kepentingan hukum TURUT TERGUGAT I harus dilindungi dari Pihak-pihak lain terutama oleh PENGGUGAT yang berusaha untuk meminta roya atas SHM No. 740/Waluya ; 12. Bahwa dalam Penjelasan Umum UUHT telah mengatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri, sebagai berikut : a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya; b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada; c. Memenuhi
asas
spesialitas
dan
publisitas
sehingga
dapat
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Oleh karena, Sertifikat Hak Tanggungan No. 9129/2011 diterbitkan secara resmi oleh Pejabat Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Bekasi, maka asas sebagaimana dalam UUHT haruslah ditegakkan untuk melindungi para pemegang Hak Tanggungan. 13. Bahwa seandainya telah terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hal ini tidak terlepas dari tindakan hukum PENGGUGAT juga yang telah tidak hati-hati, dan ceroboh
menyerahkan SHM No. 740/Waluya kepada
TERGUGAT I dan TERGUGAT II, oleh karenanya kesalahan yang telah diperbuatnya
sendiri
tersebut,
tidak
pantas
apabila
TURUT
TERGUGAT I dibebani untuk menangung kerugian tersebut ; 14. Bahwa seandainya TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti bersalah dalam pemeriksaan Gugatan a quo, maka sejalan dengan lampiran Halaman.7 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 / 2012 tertanggal 12 September 2012, tentang Hasil Kamar Perdata MARI, yang pada pokoknya berbunyi : “Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun
kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan
adalah orang yang tidak berhak” Dengan demikian, karena SHM No. 740/Waluya telah dibebani Hak Tanggungan No. 9129/2011 berdasarkan ketentuan dalam UUHT, maka TURUT TERGUGAT I wajib dilindungi kepentingannya dari upaya hukum yang dilakukan pihak lain khususnya yang dilakukan oleh PENGGUGAT. 15. Bahwa dalam hal ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai SHM 740/waluya sebagaimana dalil Gugatan poin 2 Gugatan PENGGUGAT, maka sudah sangat jelas bahwa yang sebenarnya membuat suatu kerugian bagi PENGGUGAT adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri, sehingga dalam
perkara
menanggung
a
quo,
kerugian
TURUT akibat
TERGUGAT
kesalahan
I
yang
tidaklah dilakukan
harus oleh
TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut. Maka sejalan dengan Pasal 575 dan Pasal 1364 KUH Perdata, TURUT TERGUGAT I wajib dilindungi sebagai pemegang besit dengan itikad baik. Pasal 575 KUH Perdata : “Pemegang besit dengan itikad baik berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya dari barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ía digugat di muka Hakim. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ía digugat, setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ía berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini” Pasal 1364 KUHPerdata : “Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan bahkan juga kepada orang yang dengan itikad baik telah Halaman.8 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti” Maka berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa TURUT TERGUGAT I tidak dapat serta merta dibebani risiko kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, karena perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang seharusnya ditanggung oleh pelakunya sendiri. 16. Bahwa apabila PENGGUGAT ingin melepaskan roya atas SHM No. 740/Waluya, maka PENGGUGAT harus mengganti segala pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, yakni sebesar kewajiban
TERGUGAT
II
sebesar
outstanding
pokok
Rp
1.920.933.530,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah), dan tunggakan margin sebesar Rp 136.117.254,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ; Maka berdasarkan dalil-dalil dan yang dikemukakan di atas, TURUT TERGUGAT I mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 575 dan Pasal 1364 KUH Perdata j.o Pasal Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ; 3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh TURUT TERGUGAT I sebesar Kewajiban TERGUGAT II yakni outstanding pokok Rp 1.920.933.530,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah), dan tunggakan margin sebesar Rp 136.117.254,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Sebagai pengganti apabila SHM Nomor. 740/Waluya dilakukan roya ; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, menurut Undang-undang yang berlaku ; Halaman.9 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca dan memperhatikan terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBEL) Bahwa dalam gugatan penggugat obyek gugatannya adalah sertipikat hak milik No. 740 Desa Waluya yang mana berdasarkan catatan yang ada pada Turut Tergugat III Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Waluya pada tanggal 12-12-2011 dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama No. 9129/2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 310/2011 tanggal 25-08-2011 yang dibuat dan di hadapan Muhamad Mujaki, SH selaku PPAT. Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, dengan ini tergugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim menerima Eksepsi tergugat dengan menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat III mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang diakui oleh tergugat dengan tegas dan bulat ; 3. Bahwa pencatatan Hak Tanggungan No. 912/2011 peringkat pertama No. 9129/2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 310/2011 tanggal 25-08-2011 yang dibuat dan di hadapan Muhamad Mujaki, SH selaku PPAT atas nama PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah dan PP No.24 Tahun 1997 Halaman.10 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
tentang pendaftaran tanah dalam pasal “Suatu perbuatan hukum
95 ayat (1)
berbunyi
mengalihkan hak atas tanah harus
dibuatkan akta tanah yang dibuatkan oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah” ; 4. Bahwa dalam melaksanakan pencatatan pencoretan Hak Tanggungan harus sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam pokok perkara dengan menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; I.
DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III ; 2. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
II.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan pencatatan Hak Tanggungan atas nama PT. BANK MUAMALAT, Tbk. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 310/2011 tanggal 25-08-2011 yang dibuat dan di hadapan Muhamad Mujaki, SH selaku PPAT sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil-adilnya et aequo et bono ; Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Januari 2016, Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: 1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Halaman.11 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
2. Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sejumlah
Rp.2.376.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding Nomor. 211/Pdt.G/ 2014/PN.Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Januari 2016, Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 2 Maret 2016 kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 29 Februari 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 26 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Bekasi; Membaca, Surat Keterangan Nomor, 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi tertanggal 22 Nopember 2016 bahwa Pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding di Kepanitteraan Pengadilan Negeri Cibinong; Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan kesempatan kepada Para pihak berperkara, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2016, Kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2016 melalui Pengadilan Negeri Tangerang, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 Oktober 2016 melalui Pengadilan Negeri Bekasi;
Halaman.12 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Januari 2016, Nomor 211/Pdt.G/2014/ PN.Cbi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Berita Acara persidangan yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang,
bahwa
dengan
demikian,
maka
pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
dasar
pertimbangan-pertimbangan
putusan
Pengadilan
Tinggi
sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Januari 2016, Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; Mengingat,Undang-Undang RI Nomor.20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Januari 2016, Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat
Halaman.13 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini : Selasa tanggal 3 Januari 2017 oleh kami NELSON PASARIBU ,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan DJAMER PASARIBU, S.H dan SIR JOHAN ,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 566/PEN/PDT/2016/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HENDAYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA, Ttd DJAMER PASARIBU, S.H
HAKIM KETUA, Ttd NELSON PASARIBU ,S.H.,M.H
Ttd SIR JOHAN ,S.H.,M.H PANITERA PENGGANTI, Ttd HENDAYANI, SH
Halaman.14 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
Perincian biaya perkara : - Redaksi putusan ………………….. Rp.
5.000,-
- Materai…………………………….
Rp.
6.000,-
- Pemberkasan……………..……….. Rp.
139.000,-
Penggandaan ……………………
Rp.
-
Pengiriman ……………………….. .
Rp.
-
J u m l a h…………………………..
Rp.
+
150.000,-
Halaman.15 dari 15 halaman put. No. 566/Pdt./2016/PT.BDG
