P U T U S A N Nomor.202/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Hj. ENCU SUMIATI, beralamat di Kp. Cibitung Tr.001/005 Desa Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yuyun Wahyuniati, SH, Advokat & Legal Concultans pada Kantor Hukum H. Zulkifli, SH. & Partners, beramalat di Jl. KH. Abdullah Syafi’I No.7 Casablanca Jakarta Selatan 12860, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Penggugat ; L A W A N : 1. PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Kantor cabang Pembantu Jakarta, Jalan Jatinegara Timur Raya nomor 101, komplek Bona Gabe, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I ; 2. SUJIMAN, beralamat di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Bekasi Jawa Barat atau dikenal dengan Kampung Cibitung seberang
Rt.01
Rw.05,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERBANDING II semula Tergugat II ; 3. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL)
BEKASI, beralamat Jalan Sersan Aswan No.8D Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 April 2017, Nomor.202/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan PEMBANDING semula Penggugat tertanggal 1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
2 April 2015 dalam Register Nomor : No 160/Pdt.G/2015/PN.Bks.
yang uraian
gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat pemilik Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011, Luas 454 M2 yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati ( Hj. Encu/Penggugat) dengan batas-batas : -
Sebelah Utara
: Bpk H.Anwar dan Bpk H.Hasyim
-
Sebelah Selatan
: Bpk Agus
-
Sebelah Barat
: Jalan Desa
-
Sebelah Timur
: Dr. Adam
2. Bahwa dengan satu-satunya asset yang dimiliki Penggugat tersebut pada poin 1 diatas yang sudah ada bangunan kontrakan, untuk membiayai hidup sehari-hari Penggugat, maka Penggugat ingin mengembangkan/penambahan pembangunan kontrakan yang dibangun diatas tanah tersebut, namun untuk penambahan bangunan kontrakan tersebut Penggugat tidak memiliki modal, oleh karenanya Penggugat mengajukan fasilitas kredit pembiayaan melalui Tergugat I. 3. Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) dengan Nomor : 046/PKUKM/LEGD-LS/RO2/12 tanggal 28 Februari 2012, Penggugat disebut sebagai debitur dari Tergugat I yang mendapat fasilitas kredit dengan Jenis fasilitas Term Loan,
tujuan sebagai investasi, jumlah fasilitas yang diberikan sebesar Rp
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 4. Bahwa jangka waktu perjanjian adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) sebesar Rp 6.649,299,15 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma lima belas sen). 5. Bahwa sejak ditanda tangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”), Penggugat telah menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan-bahan bangunan/material guna penambahan bangunan kontrakan. 6. Bahwa kemudian Penggugat menerima Surat Nomor : 570/JKJN/2012 tanggal 5 September 2012 Perihal Peringatan I dan Surat Nomor : 152/JKJN/2012 tanggal 27 September 2012 Perihal Peringatan II dari Tergugat I ; yang pada pokoknya Penggugat mempunyai tunggakan dengan perincian sebagai berikut : Tunggakan Agustus 2012
Rp 6.649.222 Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Tunggakan September 2012
Rp 6.649.222
Blokir 1 kali angsuran
Rp 6.649.222 --------------------------
Total Kewajiban
Rp 19.947.666
Bahwa di dalam surat tersebut Tergugat I menyatakan jika tidak dilaksanakan pelunasan tunggakan, maka akan disusulkan dengan Surat Peringatan III; 7. Bahwa namun bukan Surat Peringatan III yang dikirimkan oleh Tergugat I, justru Tergugat I melalui Surat No.190/JKJN/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 memberitahukan pada Penggugat mengenai Surat Pemberitahuan Lelang atas barang Jaminan Penggugat; 8. Bahwa
kemudian
disusul
kembali
Tergugat
I
melalui
No.455/KWJKT2/II/12 tertanggal 15 Desember 2012 kepada
Suratnya
Turut Tergugat
meminta Permohonan Lelang Hak Tanggungan Pasal 6 UU No.4/1996 dan Pengantar SKPT, atas objek jaminan milik Penggugat, untuk meminta ditentukan tanggal pelelangan; 9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menerima surat-surat peringatan dari Tergugat I walaupun pada saat itu Penggugat mengatakan belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran, namun Penggugat berusaha membayar agar tidak terjadi pelelangan atas asset milik Penggugat, maka Penggugat melakukan pembayaran pada Tergugat I sebagai berikut : Tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) Tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). 10. Bahwa pembayaran Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat I, tetapi dengan tidak ada rasa keadilan dari Tergugat I yang tetap memohon pada Turut Tergugat untuk menjadwalkan tanggal pelelangan atas objek jaminan milik Penggugat; 11. Bahwa perbuatan Tergugat I telah sangat merugikan Penggugat dengan mengajukan pelelangan atas jaminan Penggugat, karena Penggugat selalu berusaha untuk memenuhi cicilan pembayaran atas kredit yang telah diterima dari Tergugat I, terlebih jangka waktu pinjaman Penggugat pada Tergugat I sampai dengan 28 Februari 2018, (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) dengan Nomor : 046/PK-UKM/LEGD-LS/RO2/12 tanggal 28 Februari 2012), sedangkan Penggugat masih membayar cicilannya di bulan Desember 2012; Januari 2013, April 2013. 12. Bahwa apakah dengan keterlambatan pembayaran sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada Surat Peringatan II, lalu dengan begitu saja Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
melakukan pelelangan, tanpa memberi kesempatan bagi Penggugat yang telah menunjukkan itikad baiknya, dengan mengingat batas waktu kredit yang diberikan oleh Tergugat I, Bagaimana pula dengan pembayaran Penggugat yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2012, Januari 2013, April 2013 apakah hal inipun tidak diperhitungkan ? 13. Bahwa oleh karena pembayaran dari Penggugat telah diterima oleh Tergugat I, dan komunikasi melalui telpon antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan, yang seharusnya pelelangan tidak terjadi atas asset milik Penggugat mengingat Penggugat masih memiliki itikad baik dan masih tetap mau membayar yang menjadi kewajiban Penggugat; 14. Bahwa Penggugat mengetahui telah terjadi pelelangan setelah Penggugat meminta pembayaran uang kontrakan dari para pengontrak yaitu sekitar bulan Mei 2013 dan dikatakan oleh para pengontrak bahwa yang punya kontrakan ini bukan Penggugat lagi, kemudian Penggugat terkejut, karena ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat lelang tetap dilaksanakan oleh Turut Tergugat; 15. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Asset milik Penggugat telah dikuasai pihak lain, kemudian Penggugat mencari informasi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi memberi informasi yang ternyata yang membeli Asset Penggugat melalui Lelang adalah Tergugat II. 16. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas perbuatan Tergugat I, yang mengajukan permohonan untuk dilaksanakan lelang terhadap asset milik Penggugat melalui Turut Tergugat dan dibeli oleh
Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat,
disamping itu mengingat jangka waktu pinjaman Penggugat pun masih berakhir hingga 28 Februari 2018 dan masih adanya itikad baik dari Penggugat, hal ini dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya adalah tepat bila Lelang yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya. 17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Adanya suatu Perbuatan Perbuatan Tersebut Melawan Hukum Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku Adanya kerugian bagi korban Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Jelas Tergugat I melakukan tindakan sewenang-wenang dan telah sangat merugikan Penggugat. 18. Bahwa telah dilaksanakannya Lelang oleh Turut Tergugat
atas permintaan
Tergugat I dan telah beralih pada Tegugat II, maka Penggugat telah mengirim surat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten
Karawang
tanggal
26
Juni
2013
dengan
No.Register
:
021/REG/BPSK-KRW/VI/2013, Mohon agar pengembalian hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011, Luas 454 M2 yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati (Hj. Encu), 19. Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut sidang telah dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang, sampai 4 (empat) kali pemanggilan, namun Tergugat I tidak pernah hadir. 20. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati (Hj. Encu), telah diproses balik nama kepihak lain yaitu Tergugat II. 21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011, Luas 454 M2 yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati (Hj. Encu), karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Maka Penggugat minta agar Tergugat I atau pihak lain/Tergugat II yang menguasainya untuk mengosongkan tanah bangunan tersebut. 22. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan si Putusan Pengadilan Negeri Bekasi secara suka rela, untuk itu adalah patut apabila Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa yang dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung mulai putusan telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap sampai dilaksanakannya isi putusan. 23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar tanah dan bangunan yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati (Hj. Encu) agar diletakkan sita jaminan. Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Berdasarkan alasan hukum seperti terurai diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan lelang yang sudah dilaksanakan oleh Turut Tergugat
terhadap
Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011, Luas 454 M2 yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 milik Penggugat adalah tidak sah dan bata dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011, Luas 454 M2 yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati (Hj. Encu) dengan batas-batas : -
Sebelah Utara
: Bpk H.Anwar dan Bpk H.Hasyim
-
Sebelah Selatan
: Bpk Agus
-
Sebelah Barat
: Jalan Desa
-
Sebelah Timur
: Dr. Adam
Adalah sah milik Penggugat 5. Memerintahkan Tergugat I atau pihak lain/Tergugat II yang menguasai/menempati tanah luas 454 M2 yang diatasnya berdiri bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3582/Telaga Asih, dengan surat ukur tanggal 2 Agustus 2011, Nomor 62/Telaga Asih/2011, Luas 454 M2 yang terletak di Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dan setempat dikenal dengan kampung Cibitung Seberang, Rt 01, Rw 05 terdaftar atas nama Ny.E Sumiyati (Hj. Encu) dengan batas-batas : -
Sebelah Utara
: Bpk H.Anwar dan Bpk H.Hasyim
-
Sebelah Selatan
: Bpk Agus
-
Sebelah Barat
: Jalan Desa
-
Sebelah Timur
: Dr. Adam
Untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat. 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
perhari dihitung mulai dari putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya isi putusan. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan 8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan. 9. Membebankan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi akan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Membaca, Surat Panggilan Sidang TERBANDING II semula Tergugat II, tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakili seseorang sebagai Kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah ; Membaca, bahwa jawaban TERBANDING I semula Tergugat I tertanggal 10 Pebruari 2015 yang isinya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI DALAM EKSEPSI I.
OBJEK SENGKETA BUKAN MILIK PENGGUGAT (EXCEPTIO DOMINI ) Bahwa mohon akta atas :
Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3582/Telaga Asih, Sebagaimana terurai dalam Surat Ukur Nomor 62/Telaga Asih/2011 tertanggal 02 Agustus 2011 dengan Luas 454 M², terletak di Kelurahan Telaga Asih , Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dahulu tertulis atas nama Ny. E. Sumiyati (Hajjah Encu), saat ini telah beralih hak menjadi milik Sujiman (Incassu Pemenang Lelang) sebagaimana sesuai dan berdasarkan atas Risalah Lelang Nomor 233/2013 tanggal 24 Mei 2013. (Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa);
Bahwa diketahui telah selesai dilakukan lelang terhadap Objek Sengketa oleh kantor lelang (in casu Turut Tergugat) dan pada pelelangan tersebut telah keluar sebagai pemenang lelang/pembeli lelang atas obyek jaminan adalah Sujiman (in casu Tergugat II) berdasarkan atas Salinan Risalah Lelang Nomor 233/2013 tanggal 24 Mei 2013 sehingga dengan sendirinya Objek Sengketa telah beralih kepemilikan menjadi milik pemenang lelang yang dalam hal adalah Sujiman dan BUKAN dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat BUKAN LAGI MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH atas Objek Sengketa, maka Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan aquo dengan Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
dalil HAK MILIK sebagaimana tercantum dalam gugatan aqua, dengan demikian adalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatan Penggugat aquo mengandung suatu cacat exception domini, sehingga adalah hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). II GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHMATIG OF ONGEGROND) TIDAK JELAS, TIDAK TERANG, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL). Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengandung cacat formil karena dalil-dalil gugatannya baik posita maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel) didalam gugatan aquo terdapat ketidaksingkronan antara Posita dengan Petitum telah nyata-nyata membuat kabur atau dapat dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang diuraikan dalam (fundamentum petendi) tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum (rechtgrond), dimana Penggugat pada satu sisi mempertanyakan tentang Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi disisi lain Penggugat mempermasalahkan tentang permintaan restrukturisasi padahal didalam dalilnya sendiri Penggugat sudah sangat jelas dan terang telah mengakui mengalami kemacetan dan tidak dapat membayar kewajibannya, namun disisi lainnya Penggugat menyatakan pembatalan lelang aquo terhadap jaminan kreditnya atas dasar inilah halmana menyebabkan Gugatan aqua menjadi tidak jelas/kabur (obscuur) selain daripada itu peristiwa-peristiwa hukum yang diuraikan (fundamentum petendi) tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum (rechtgrond), dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie), sehingga semakin menyebabkan Gugatan aquo menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, maka patutlah secara hukum apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Sebagaimana hal-hal tersebut diatas secara jelas gugatan Penggugat secara jelas dan nyata tidak jelas dan tidak terang dalam menyusun dan mengajukan Gugatannya dimana terlihat jelas dalam Posita dengan Petitumnya Penggugat, halmana telah nyata-nyata mengandung unsur Obscuur/kabur atau dapat dikatakan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena gugatan aqua telah dikarang dan atau sengaja mengarang dan merekayasa semua dalil-dalil materi dalam gugatan. Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973, tanggal 05 November 1975 yang pada intinya menyatakan: "Apabila petitum tidak disingkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sehingga oleh karenanya atas gugatan aqua sudah sangat jelas dan nyata telah tidak jelas dan terang halmana telah sangat tidak berdasar hukum sama sekali, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas atas gugatan aqua telah disusun dengan tidak cermat dan atau tidak matang dan atas gugatan yang demikian sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat telah diajukan tidak berdasar hukum dan tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (obscuur libel), oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatismutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara; HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum dimana Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat berupa fasilitas kredit Investasi (Term Loan) berdasarkan : Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Kredit
Term
LS/RO2/12
Loan
("MEGA UKM")
tertanggal
28
Februari
Nomor 2012
046/PK-UKM/LEGD-
(selanjutnya
disebut
"Perjanjian Kredit") dengan total pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur; (Selanjutnya disebut"Fasililitas Kredit"). Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUPerdata yang menyatakan:
Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya" 4. Bahwa atas pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I, yakni: Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3582/Telaga Asih, Sebagaimana terurai dalam Surat Ukur Nomor 62/Telaga Asih/2011 tertanggal 02 Agustus 2011 dengan Luas 454 M², terletak di Kelurahan Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi dahulu tertulis atas nama Ny. E. Sumiyati (Hajjah Encu), saat ini telah beralih hak menjadi milik Sujiman (Incassu Pemenang Lelang) sebagaimana sesuai dan berdasarkan atas Risalah Lelang Nomor 233/2013 tanggal 24 Mei 2013. (Selanjutnya disebut Obyek Sengketa) 5. Bahwa terhadap Jaminan kredit tersebut, oleh Tergugat I telah dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagaimana dinyatakan: berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6768/2012 tertanggal 07 Agustus 2012, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 185/2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan/oleh PPAT Dahlia Rasyid Sudarman, SH selaku PPAT Kabupaten Bekasi; Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT"), yang berbunyi: "Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia". Sehingga oleh karenanya Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dan berdasarkan atas peraturan perudang-undangan yang berlaku dan dengan demikian dalam hal Debitur (in Penggugat) wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat I berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas Objek Sengketa Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
yang merupakan jaminan kredit yang telah dibebani dengan Hak tanggungan, sebagai penyelesaian kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I ; 6. Bahwa dalam dalil Penggugat point 6 s/d 13 dalam posita gugatan aquo sejatinya telah membuktikan bahwa debitur (Incassu Penggugat) mengakui tidak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dimana Debitur (lncassu Penggugat) menyatakan pada intinya: “…..Penggugat menerima beberapa kali surat peringatan dari Tergugat I, dikarenakan Penggugat memiliki tunggakan hutang kepada Tergugat I, dan dimana Penggugat mengatakan belum memiliki untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I ". Bahwa atas dalil Penggugat yang demikian sudah cukup membuktikan bahwasanya Penggugat menyadari telah wanprestasi atas prestasinya kepada Tergugat I, dimana Tergugat I bantah sebagaimana dimaksud dibawah ini ; Bahwa kemudian Penggugat memberikan Perincian Pembayaran atas fasilitas kreditnya kepada Tergugat I, dimana Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran tanggal 17 Desember 2012 dan 28 Januari 2013; Bahwa dimana diketahui jika kita lihat Surat Peringatan Tergugat I, sangat jelas Penggugat telah wanprestasi/LALAI selama 5 bulan yang mana kemudian Tergugat I melayangkan beberapa kali Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai fungsi tegur kepada Penggugat untuk melakukan prestasinya kepada Tergugat I; Bahwa Tergugat I masih memberikan peluang dan kesempatan kepada Penggugat
untuk
menyelesaikan
tunggakan
kewajibannya
kepada
Tergugat I, dimana akhirnya Tergugat I menunda pelaksanaan lelang I atas Obyek sengketa tersebut; Bahwa diketahui pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak dapat menutupi tunggakan yang dimiliki oleh Penggugat dimana hutang Penggugat tiap bulannya sebesar Rp. 6.649.299,15 dikalikan 5 bulan berjalan (Agustus-Desember) dimana belum berikut denda keterlambatan sebagaimana sesuai dengan Perjanjian kredit Nomor 046/PK-UKM/LEGDLS/RO2/12 tertanggal 28 Februari 2012, tidaklah mencukupi atas tunggakan Penggugat; Bahwa kemudian ternyata Penggugat kembali melakukan wanprestasinya dan atau LALAI dimana tidak melakukan pembayaran kewajibannya kembali kepada Tergugat I dari bulan Januari - April, yang mana dengan sangat terpaksa Tergugat I kembali memberikan beberapa kali surat Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
peringatan kepada Penggugat, namun ternyata surat Peringatan Tergugat I tersebut dianggap angin lalu oleh Penggugat dimana Penggugat pada kesekian kalinya sulit dihubungi; Bahwa dikarenakan tidak kooperatifnya Penggugat selaku Debitur, yang padahal Tergugat I telah memberikan toleransi kepada Penggugat, namun ternyata Penggugat tidak bergeming sehingga kembali Tergugat I memberikan surat Peringatan kepada Penggugat dimana atas jenjang waktu dari SP 1, SP 2 sampai dengan SP 3 sudah cukup menunjukan Tergugat I telah memberikan banyak kesempatan bagi Penggugat untuk dapat menyelesaikan masalah kreditnya, namun ternyata hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat, tetapi malahan Penggugat berubah menjadi tidak kooperatif kepada Tergugat I; Bahwa
kemudian
Penggugat
menyatakan
melakukan
Pembayaran
kembali tanggal 29 April 2013, dimana atas pembayaran yang dimaksud tidaklah dapat menutupi tunggakan hutang Debitur incassu Penggugat, dimana Penggugat sudah sekian kalinya mempermainkan Perjanjian kredit aquo dengan melakukan angsuran dan atau prestasi semaunya dengan tidak menghiraukan apa yang telah digariskan dalam Perjanjian kredit aquo yang "MENGAKIBATKAN KERUGIAN DIPIHAK BANK (Incassu Tergugat I)"; Halmana perlu Penggugat pahami, bahwa semua dana yang ada di Bank merupakan dana masyarakat yang dititpkan oleh Masyarakat kepada Bank yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin kepastian dananya aman, dan dana yang Penggugat nikmati pada saat pencairan kredit adalah dana masyarakat, sehingga Bank bertanggung jawab atas kepastian dana yang dipinjam oleh Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam Positanya amat sangat diluar logika dan memutar balikan fakta yang ada, yang mana sesungguhnya Penggugat telah LALAI terhadap kewajibannya dan telah melanggar Perjanjian kredit yang telah dibuatnya tersebut. Bahwa Penggugat mungkin lupa atas Perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUPerdata yang menyatakan: "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya".
Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Dengan demikian siapa yang telah melanggar dan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perkara ini ??? mungkin hanya Penggugat yang tahu jawabannya. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Penggugat telah mempermainkan Perjanjian Kredit dan semakin memperjelas bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat I, hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat adalah debitur yang tidak beritikad baik. 7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I meskipun telah berulang kali ditegur, maka untuk menyelamatkan kredit dan kesehatan bank (Tergugat I) sebagai pengemban dana dari debitur dan nasabah lainnya untuk menopang dan melindungi kesehatan perekonomian atas dana milik nasabah dan juga debitur Iainnya serta dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yang memegang Hak Tanggungan atas jaminan telah melaksanakan eksekusi lelang atas jaminan milik Penggugat,
sebagaimana
telah
dirumuskan
oleh
Undang-undang
Hak
Tanggungan Pasal 6 menyebutkan : "Apabila debitor cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hail penjualan tersebut". Bahwa halmana juga berkesesuaian dengan Pasal 2 angka 1 butir b Lampiran Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Penggugat, disebutkan : "Fasilitas Kredit dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK dan dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi DEBITUR menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet". Dan sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa segala dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat amat sangat memaksa dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan semakin membuktikan bahwasanya Penggugat memang sengaja dan memperjelas watak Penggugat yang tidak beritikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat I, hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat adalah debitur yang tidak beritikad baik; Sehingga dengan demikian sangatlah absurd dan irrelevant dan hanya merupakan alasan dari Penggugat untuk menghindari kewajibannya kepada Tergugat I, dengan demikian sangat patut dan beralasan Majelis Hakim yang Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeyampingkan dan menolak dalil yang demikian. 8. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam Posita gugatannya point 14 s/d 23 merupakan dalil yang mengada-ngada, dimana Tergugat I terpaksa mengajukan permohonan lelang eksekusi kembali atas Objek Sengketa (jaminan kredit) kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang Negara Bekasi (in casu Turut Tergugat) sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor 653/JKT2/13 tertanggal 12 April 2013, yang mana atas permohonan lelang Tergugat I tersebut Turut Tergugat telah menetapkan jadwal lelang yakni pada tanggal 24 Mei 2013 sebagaimana sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Nomor S-357/WKN.08/KNL.02/2013, dan telah diterima oleh Penggugat. Bahwa atas permohonan lelang baik permohonan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah berkesesuaian dengan Pasal 2 APHT, yang berbunyi : "Jika Debitor (in cassu Penggugat) TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MELUNASI UTANGNYA, berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (in cassu Penggugat) Pihak Kedua (in cassu Tergugat I) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUJUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (in cassu Penggugat) MENJUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian". 9. Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan atas Pelelangan yang telah dilakukan telah bertentangan dengan ketentuan berlaku, merupakan suatu dalil yang mengada-ngada dan jelas keliru ; karena atas pelelangan terhadap Objek Sengketa (jaminan Kredit) Penggugat jelas telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelelangan yang berlaku, dimana pelelangan tersebut telah dilakukan oleh Turut Tergugat sesuai dengan surat permohonan dan Tergugat I sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan atas Objek Sengketa; Bahwa seluruh prosedur lelang atas Objek Sengketa yang dilakukan berdasarkan permohonan lelang telah berkesesuaian dengan ketentuan pelelangan dan sepenuhnya berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan atas Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta berdasarkan atas Pasal 5 junto Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang menyatakan : Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Pasal 6 UU Hak Tanggungan: "Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Pasal 20 UU Hak Tanggungan: Apabila Debitor (in Casu Penggugat) ciderajanji, maka berdasarkan: - Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN seperti yang dimaksud dalam pasal 6, atau - Berdasarkan titel eksekutorioal yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) "objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang, pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului pada kreditor-kreditor lainnya." Pasal 5 junto Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi : Pasal 5: Lelang Eksekusi termasuk tapi tidak terbatas pada : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, lelang Eksekusi Harta Pailit, Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan seterusnya; Pasal 13: ayat (1) : dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur /suami atau isteri debitur
tereksekusi,
maka
pelaksanaan
lelang
dilakukan
berdasarlan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi; ayat (2) : permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelelangan atas Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan berlaku, merupakan suatu dalil yang mengada-ngada dan jelas keliru; karena atas pelelangan terhadap Objek Sengketa (jaminan Kredit) Penggugat jelas telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelelangan yang berlaku, dimana pelelangan tersebut telah dilakukan oleh Turut Tergugat sesuai dengan surat permohonan Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
dari Tergugat I sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan atas Objek Sengketa; Oleh karenanya dengan demikian segala prosedur atas pelaksanaan lelang telah sesuai baik secara teknis dan prosedural maka atas pelaksanakaan Lelang tersebut adalah sah dan mengikat dan oleh karenanya dan tiadalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aqua. Bahwa diketahui dalam Perjanjian kredit yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku Kreditur telah jelas diatur dan sesuai sebagaimana Pasal 2 butir b juncto Pasal 8 tentang Kelalaian yang termaktub dalam Lampiran Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Para Pihak, disebutkan: Pasal 2 butir b: "Fasilitas Kredit dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK dan dapat dibatalkan secara otomatis apabila kondisi DEBITUR menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet". PasaI 8 : Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Mega UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Mega UKM, baik karena Pokok, bunga, provisi dan karenanya pemberitahuan surat juru sita atau surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak dlperlukan Iagi bilamana Debitur....... (lV dan (V) ". .... tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut perjanjian dan debitur dinyatakan sebagai debitur wanprestasi. ... " Bahwa Pasal-pasal dalam Perjanjian kredit mengikat dan berlaku sebagaimana Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUH Perdata, halmana juga telah berkesesuaian dengan Pasal 2 APHT, sehingga oleh karenanya atas dalil Penggugat yang demikian sejatinya sangat tidak berkesesuaian dan tidak berdasar atas alas hak hukum, dan oleh karenanya patutlah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengeyampingkannya
dan
menolaknya
ditambah
lagi
dengan
ketidak
konsistenan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta memperlihatkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I. 10. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat point 22 dan 23 karena irrelevant dan sangat mengada-ngada, halmana atas pembebanan dwangsom atau uang paksa sangat tidak relevant dimana tiada perbuatan yang telah Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
merugikan kepada Penggugat, yang ada malahan perbuatan Penggugat yang sangat rnerugikan Tergugat I, selain daripada itu dalam Petitum gugatannya Penggugat meminta sita jaminan atas obyek, perlu diketahui oleh Penggugat bahwa terhadap Objek Sengketa yang telah dijaminkan kepada Tergugat I tersebut tidak dapat diletakan sita jaminan diatasnya, sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 05 Juli 1985 yang pada kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut : "Bahwa terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada BANK dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan atasnya" serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Sip/i981, yang menyatakan: "Bahwa Jika barang yang hendak diconservatoir beslag telah diconservatoir beslag dalam perkara lain atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah dieksekutorial beslag, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan vergelijkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan sudah diconservatoir beslag atau dijaminkan". Terlebih lagi ternyata atas Obyek telah dilakukan Lelang dan telah keluar sebagai pemenang lelang adalah Tergugat II sebagaimana sesuai dengan hukum Risalah Lelang Nomor 233/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang mana atas pelelangan aquo telah dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga tidak berdasar hukum sama sekali atas permintaan sita jaminan yang ada dalam Posita dan Petitum Penggugat, oleh karenanya atas gugatan yang demikian yang disusun dengan tidak sempurna sudah sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan menolaknya. Maka oleh karenanya terbukti demi hukum lelang yang telah dilakukan tersebut berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku – baik secara teknis maupun procedural—maka dengan sendirinya sehingga Pelelangan umum atas jaminan kredit/Obyek Sengketa tersebut karenanya haruslah dinyatakan sah dan berharga, dan tiadalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah didalilkan dan disangkakan oleh Penggugat dalam semua dalil gugatan aquo sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainyapun —quod non— benar adalah irrelevant. Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Dengan demikian, maka adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara aquo melindungi hak kepentingan dari Tergugat I (Bank) yang dilindungi oleh Undang-Undang dan pengemban ekonomi masyarakat dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (althans) dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). DALAM EKSEPSI 1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara aquo; 2. Menyatakan objek gugatan bukan milik Penggugat (exceptio domini); 3. Menyatakan Perlawanan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (Onrechmatig Of Ongegrond) Tidak Jelas, Tidak Terang, Bias Dan Kabur (Obscuur Libel); 4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I adalah Tergugat I yang benar dan beritikad baik; 3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik; 4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Kredit Term Loan (MEGA UKM") Nomor 046/PKUKM/LEGD-LS/RO2/12 tertanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I; 5. Menyatakan sah dan berharga : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6768/2012 tertanggal 07 Agustus 2012, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 185/2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dibuat dihadapan/oleh PPAT Dahlia Rasyid Sudarman, SH selaku PPAT Kabupaten Bekasi. 6. Menyatakan sah dan berharga pelelangan umum atas jaminan kredit Penggugat, berupa : Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3582/Telaga Asih, Sebagaimana terurai dalam Surat Ukur Nomor 62/Telaga Asih/2011 tertanggal 02 Agustus 2011 dengan Luas 454 M², terletak di Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi dahulu tertulis atas nama Ny. E. Sumiyati (Hajjah Encu), saat ini telah beralih hak menjadi milik Sujiman (Incassu Pemenang Lelang) sebagaimana sesuai dan berdasarkan atas Risalah Lelang Nomor 233/2013 tanggal 24 Mei 2013. 7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Risalah Lelang Nomor 233/2013 tanggal 24 Mei 2013. Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca, bahwa jawaban TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat tertanggal 10 Pebruari2015 yang isinya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Eksepsi Obscuur Libel a.
Dasar Hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga tidak jelas/tidak ada sama sekali sehingga posita yang disampaikan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Pada akhirnya petitum menjadi tidak jelas (kabur) pula.
b. Penggabungan dua atau lebih perkara/gugatan yang masing-masing pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Bahwa di samping tidak jelas/kaburnya apa yang hendak disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo, posita, serta dasar hukumnya. Penggugat telah melakukan penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Diantaranya gugatan terkait perkara aquo tersebut yaitu gugatan terkait perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak ada dasar batal pelaksanaan lelang, kepemilikan objek perkara aquo jaminan antara Penggugat dengan Tergugat II. Gugatan semacam ini tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata mengingat masingmasing perkara tersebut tunduk pada perikatan/perjanjian dan peraturan perundangan (lex spesialis) yang mengaturnya. Gugatan terhadap perkaraperkara itu masing-masing berdiri sendiri dan harus diajukan tersendiri pula. Berkaitan dengan hal tersebut, jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, serta sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67/k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 tentang petitum yang harus sesuai dengan posita, demikian juga Yurisprudensi MA No.565/k/Sip/1973
Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
tanggal 21 Agustus 1974 "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". 3. Eksepsi Kurang Pihak Dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 20, dinyatakan pada pokoknya Penggugat mengetahui informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi bahwa obyek perkara aquo telah diproses balik nama ke pihak lain yaitu Tergugat II. Berkaitan hal tersebut, menurut hemat Turut Tergugat perlu dimasukannya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ke dalam pihak perkara aquo untuk diminta keterangan/penjelasannya demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata. Setidak-tidaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1972 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalarn petiturn sebagal pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" 4. Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio Bahwa Turut Tergugat tetap menyatakan bahwa dalam gugatannya, Penggugat kurang tepat dan keliru dalam penyebutan pihak perkara terhadap Turut Tergugat karena tidak menyebutkan hierarki secara benar. Dengan ini kami tegaskan di bawah ini : a. Bahwa penyebutan identitas Turut Tergugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan subyek hukum Turut Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru karena tidak menyebutkan hierarki secara benar dan tidak mengkaitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ataupun Badan Hukum Instansi Tertinggi di atas Turut Tergugat yang mana Turut Tergugat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan Badan Hukum lnduk dari Turut Tergugat; b. Bahwa Turut Tergugat bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki Turut Tergugat berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Pemerintah
Republik
Indonesia
cq.
Kementerian
Keuangan
Republik
Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Neqara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi. OIeh karena itu, jika terjadi gugatan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan a dan b tersebut di atas, maka penyebutan Turut Tergugat dalam perkara aquo tidak tepat untuk digugat di muka Pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan Instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan gugatan
Penggugat
mengandung
kesalahan
formil
sehingga
sudah
seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat. Berkaitan hal tersebut, karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) maka gugatan Penggugat sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard). Berkaitan dengan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait dengan Turut Tergugat sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Diterima (Niet Ontvankl,jk Verk!aard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; 3. Obyek lelang perkara aquo adalah sebagai berikut : Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
"Sebidang tanah dan/bangunan berupa SHM Nomor 3582/Telaga Asih seluas 454 m² atas nama Ny.E.Sumiyati (Hajjah ENCU) terletak di Kp. Cibitung Seberang Rt.01 Rw.05, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat" 4. Bahwa Turut Tergugat sampaikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat adalah guna memenuhi permohonan dari Tergugat I dengan surat Nomor 653/JKT2/13 tanggal 12 April 2013 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan Pasal 6 UU No.4/1996 dan Pengantar SKPT. Kemudian Turut Tergugat membalas surat Tergugat I dengan surat Nomor SPen-179WKN.08/KNL.02/2013 tanggal 22 April 2013 hal Penetapan Jadwal Lelang, dengan penetapan lelang pada tanggal 24 Mei 2013. Oleh karena itu, Turut Tergugat tidak boleh menolak sepanjang pemohon lelang (Tergugat I) telah melengkapi dokumen dan syarat-syarat untuk melaksanakan lelang obyek perkara aquo. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 12 dinyatakan : "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang." 5. Bahwa Turut Tergugat berpendapat bahwa terkait pelaksanaan lelang obyek lelang perkara aquo karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I atas Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor: 046/PK-UKM/LEGD-LS/RO2/12 tanggal 28 Februari 2012, yang mana kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahannya satu dan lain hal haruslah tunduk pada asas bahwa perjanjian yang sudah disepakati telah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). Perjanjian tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat
I,
sehingga
telah
memenuhi
syarat
mutlak
terjadinya
suatu
perjanjian/perikatan yang sah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata; 6. Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013, yang sebelumnya telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tertanggal 25 April 2013 dan Pengumuman Kedua melalui Surat Kabar Harian Radar Bekasi tertanggal 10 Mei 2013. Pelaksanaan lelang pada tanggal 24 Mei 2013 tersebut dengan objek lelang perkara aquo sebagaimana disebutkan dalam pokok perkara pada angka 3. Selanjutnya objek lelang perkara aquo telah Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
terjual lelang dengan pemenang lelang adalah Tergugat II (Sdr.Sujiman). Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 323/Sip/1968 yang menyatakan suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli Lelang yang beritikad baik, maka Lelang tersebut tidak dapat dlbatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum; DALAM PROVISI: Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil Penggugat pada halaman 5 angka 23 mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) karena sesuai dengan pasal 180 HIR jo. SEMA R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat. Turut Tergugat dengan tegas pula menyatakan menolak dalil Penggugat mengenai tuntutan agar meletakkan Sita Jaminan /Revindicatoir Beslag terhadap objek perkara aquo. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, karena proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah diperuntukkan untuk melunasi pembayaran hutang atas wanprestasi Penggugat tersebut kepada Terguqat I. Berdäsarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013 dengan produk hukumnya Risalah Lelang Nomor 233/2013 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2016, Nomor.160/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.271.000,(empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.160/Pdt.G/2015/ PN.Bks. jo. No.70/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 PEMBANDING semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2016 Nomor. 160/Pdt.G/2015/PN.Bks. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada TERBANDING I semula Tergugat I yang diterima oleh pegawai TERBANDING I semula Tergugat I, kepada TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kepada TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat pada tanggal
31 Oktober
2016 ; Membaca, risalah pemberitahuan
pemeriksaan berkas (inzage) perkara
Nomor.160/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. No.70/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan dari Pengadilan
Negeri
Bekasi,
telah
memberikan
kesempatan
kepada
pihak
PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 01 Februari 2017, TERBANDING I semula Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2017 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat pada tanggal 16 September 2016 dengan patut dan seksama ; Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan
yang
ditentukan
Undang-Undang,
oleh
karena
itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut Pengadilan tinggi merasa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang penulisan para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2016 Nomor. 160/Pdt.G/2015/PN.Bks. dimana pihak Tergugat I ditulis berbeda dengan yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat, dimana dalam gugatannya secara jelas menyebutkan pihak Tergugat I adalah PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pembantu Jakarta Jalan Jatinegara Timur Raya nomor 101, komplek Bona Gabe, Jakarta Timur, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi disebutkan pihak Tergugat I adalah PT. Bank mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jakarta Jalan Jatinegara Timur Raya nomor 101, komplek Bona Gabe, Jakarta Timur ; Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan diatas walaupun penyebutan pihak Tergugat I ada perbedaan akan tetapi ada persamaan mengenai alamat kedua bank tersebut, namun apabila dikaitkan dengan Surat Gugatan, Jawaban, pertimbangan hukum putusan Surat Panggilan Sidang, permohonan banding, pemberitahuan banding dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini selalu menyebutkan PT. Bank Mega Tbk. Sebagai pihak, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan, penulisan PT. Bamk Mandiri Tbk. Adalah karena salah ketik saja yang tidak mengakibatkan batalnya putusan, yang benar PT. Bank Mega Tbk., sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2016 Nomor.160/Pdt.G/ 2015/PN.Bks. PEMBANDING semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, tetapi karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini tetap haruslah dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat maupun dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya, bahwa pertimbangan dan alasanalasan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam eksepsi dan pokok perkara dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dan pokok perkara diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2016 Nomor. 160/Pdt.G/2015/ PN.Bks. baik dalam eksepsi maupundalam pokok perkara dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena PEMBANDING semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -
Menerima
permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat
tersebut ; -
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Juni 2016, Nomor. 160/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum PEMBANDING semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari : KAMIS, tanggal 08 JUNI 2017, oleh kami : I NYOMAN DIKA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H dan AMRIDDIN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H. Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ttd
ttd
LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.,
I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.
ttd AMRIDDIN, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,
ttd YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No.202/PDT/2017/PT.BDG.
