PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 329/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. JOHAR ARIFIN, BA, bertempat tinggal di Jalan Cijerah 2 Blok Suka Asih No. 164 Rt. 05 Rw. 14 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Eddy

Mulyadi, SH. dan Ricky Gunawan, SH., Advokat dan Konsultan

Hukum

pada

kantor

Hukum

“R.

EDDY

MULYADI, SH & REKAN” di Jalan Sukajadi No. 128 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut : PEMBANDING semula PENGGUGAT; L a w a n:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK kantor Cabang Asia Afrika Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Asia Afrika

No. 57 – 59 Kota Bandung, yang diwakili oleh Priyadi Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Melisa Perwitasari, Mohamad Akbar, SH., Verty Vebriani, SH., Seni Merdiana, SH., dan Deka Dollar Gema Angkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September

2015,

untuk

selanjutnya

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

disebut

:

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),

berkedudukan di Jalan Ambon No. 1 Kota Bandung, yang

diwakili oleh Tavianto Noegroho, Direktur Hukum dan

Hubungan Masyarakat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rofii Edy Purnomo, SH., Dewi Rahayu, SH., Dwi Nugrohandini, SH., Tini Sugini Sugandi, SH., Keni

Putusan Nomor 329/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 20

Kurniasih, SH., Indah Dewi Restianti, SH., Irvitania, Ati Indriyani, Munawar Eka Fitrah dan Gumilang Wicaksono,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut :

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. Sdr. MINTARDI GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Sanur No. 57

Rt.

07 Rw. 08 Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut :

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Cimahi, berkedudukan di

Jalan Encep Kartawiria No. 21 A Kota Cimahi, yang diwakili oleh Yoyon Sonjaya, SH.,MH., Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Surya Barata Rivai, SH., Asep Agusta Saepudin,

A.Ptnh.,

dan

Ukin

Rukiyanah,

S.SiT.,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut :

TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal

4 September 2015 yang diteima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 4 September 2015 dibawah

register perkara No.371/Pdt.G/2015/PN.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal mulanya PENGGUGAT telah meminjam uang ke Bank

Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Cabang Asia Afrika Kota Bandung berkantor di Jln. Asia Afrika No. 57-59 Kota Bandung yang kini di sebut sebagai Tergugat I (satu) sebesar Rp. 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 03523

Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan luas Putusan Nomor 329/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 20

tanah 177m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Haji Johar Arifin, BA (Penggugat), dan sebelum mengalami kebangkrutan cicilan penggugat setiap bulannya lancar membayar kepada Tergugat I (satu);

2. Bahwa Penggugat semenjak mengalami ke bangkrutan belum bisa mencicil kembali kepada Tergugat I (satu), namun Penggugat selalu berusaha dengan

sekuat tenaga dan bersusah payah agar usahanya bisa bangkit kembali dan agar bisa kembali membayar kewajiban kepada Tergugat walaupun tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bandung, dan mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Klas. 1.A Bandung melalui Ketua Majelis Hakim untuk

membatalkan

Surat

Pemberitahuan

Pelaksanaan

Lelang

dan

Pengosongan Nomor: B.1973/KC-VI/ADK/07/2013 tertanggal 24 Juli 2013

dan Surat Nomor: S-1122/WKN.08/KNL.01,05/2015 tertanggal 26 Maret 2015

perihal Permohonan Keterangan Lelang SHM No.03523, karena kedua surat

tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat, dan Penggugat baru tahu

setelah mendatangi kantor PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Kantor Cabang Asia Afrika Kota Bandung (TERGUGAT I);

3. Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Keterangan

Pemenang Lelang dari Tergugat Nomor: S-1122/WKN-08/KNL01,05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang di tujukan kepada Penggugat dengan

pemenang lelang turut Tergugat II (dua), maka Penggugat melalui gugatan ini karena Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan

Turut Tergugat I (sdr. Mintardi Gunawan) terlebih dahulu, maka Penggugat

menganggap Tergugat I tidak Konsekwen dengan menunjuk Surat Tergugat Nomor: B.1973/KC-VI/ADK/07/2013 tertanggal 24 Juli 2013 yang ttidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menebus/mencari calon

pembeli sendiri dengan harga limit Rp. 353.690.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) malah Tergugat I (satu) ingkar dan tidak manusiawi selain tidak memberitahukan kepada Penggugat, malah Tergugat I (satu) melelang kepada Turut Tergugat I (satu) dengan

harga Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga betas juta rupiah) jelas terbukti Tergugat I (satu) mempunyai itikad tidak baik kepada Penggugat dan tidak manusiawi dimana Penggugat pinjam ke Tergugat l (satu) sebesar Rp.

266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan harga tanah dan bangunan yang dianggunkan kepada Tergugat I (satu), Penggugat masih sanggup untuk membayar kewajibannya setelah Rumah


dan Bangunan tersebut terjual dengan harga normal tanpa melalui pelelangan, dan paling tidak mengembalikan uang kepada Turut Tergugat I (satu) tanpa lewat pelelangan yang seharusnya Tergugat II (dua) sebagai pelaksanaan lelang tertanggal 18 Oktober 2013 semestinya memanggil dan

berkoordinasi dengan Penggugat, dan seharusnya melalui Ketua Pengadilan

Negeri Bandung dan Penggugat dipanggil beserta Tergugat l (satu) untuk dikoordinasikan dengan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung,

maka jelas terbukti bahwa Tergugat l (satu) dan Tergugat II (dua) telah

bersikap dan bertindak atas Perbuatan Melawan Hukum, jadi atas Pemenang Lelang Turut Tergugat I (satu) adalah Cacad Hukum karena sikap dan

Perbuatan juga II keputusan Tergugat l (satu) dan Tergugat II (dua) tidak berstandarkan pada hukum , sangatlah

wajar apabila Penggugat merasa

keberatan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan

Pengosongan serta Permohonan Keterangan Pemenang Lelang karena tidak ada

klarifikasi

terlebih

dahulu

kepada

Penggugat

dan

Penggugat

menganggap Pemenang Lelang (Turut Tergugat l) tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana undang undang hukum yang berlaku;

4. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keringanan atau waktu dan kesempatan untuk bisa membayar kewajiban

kepada Tergugat I (satu) setelah Rumah dan Bangunan tersebut laku terjual secepatnya dengan harga sesuai pelelangan sebesar Rp. 313.000.000,- (tiga

ratus tiga belas juta rupiah) dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan nomer: B.1973/KV/VI/ADK/07/2013 tertanggal 24

Juli 2013 dan mencabut Surat Nomor: S.1122/WKN.08/KNL01.05/2015

tertanggal 26 Maret 2015 Perihal Permohonan Keterangan Pemenang Lelang dari Tergugat l (satu) , walau pun dengan menunjuk ketentuan pasal 41

peraturan

Menteri

Keuangan

nomer:

93/PMK.06/2010

tentang

Pelaksanaan Lelang dengan mempertimbangkan Penggugat, yang saat ini mengalami ke bangkrutan dan baru mulai bangkit kembali;

5. Bahwa penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar

kewajiban nya kepada Tergugat I (satu), melalui gugatan ini dan telah

mengirim Surat Keberatan atas Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan kepada

Ketua

Pengadilan

Negeri

Bandung

dengan

surat

nomor:


224/TK/REM/Vlll/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat ll (dua) juga Turut

Tergugat l (satu) dan Turut Tergugat ll (dua) dan Penggugat telah memblokir

Sertipikat Hak Milik Penggugat nomor: 03523 atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II (BPN Kota Bandung) sebagaimana Surat Kuasa Penggugat dengan Nomor: 224/TK/REM/VHI/ 2015 tertanggal 27 Agustus

2015

yang

tembusannya

disampaikan

kepada

Tergugat

l

(satu),Tergugat ll (dua) Jurut Tergugat l (satu) dan Turut Tergugat ll (dua) melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat menjual Rumah yang telah dianggunkan sertipikatnya, dan Penggugat masih menghuni rumah yang dianggunkan

karena Penggugat sudah tidak punya apa- apa lagi dengan umur yang sudah tua renta maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Bandung untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan dengan Surat dari Tergugat I (satu) Nomor: B. 1973/KCVI/ADK/07/2013

tertanggal

24

Juli

2013

dan

Surat

Nomor

:S.1122/WKN.08.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 tentang Permohonan

Keterangan Pemenang Lelang SHM nomor: 03523 atas nama Penggugat

dan kiranya Penggugat mohon keadilan dan memohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dikabulkan pembebanan /bunga yang membengkak untuk di hapuskan, dan Penggugat di berikan tenggang waktu / kesempatan untuk menjual Rumah dan Bangunan tersebut sampai dengan laku terjual;

6. Bahwa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelang dan Pengosongan yang

tidak melalui Penetapan Pengadiln Negeri Bandung karene pihak dari tergugat l(satu) dan Tergugat ll(dua) tidak di mohonkan ,sangatlah wajar

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Surat Nomor: B.1973/KC-VI/ADK/07/2013

dan

Surat

Nomor:

S.1122/WKN.08/

KNL01,05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 untuk di tolak/di batalkan;

DALAM PROVISI

Bahwa untuk mencegah hal - hal yang tidak di inginkan yang akan menimbulkan bunga lebih membengkak kepada pengugat, mohon pada ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar


selama proses persidangan perkara ini berlangsung dapat menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat l (satu) dan Tergugat ll (dua) agar Surat

Pemberitahuan Pelaksanaa Lelang dan Pengosongan no: B, 1973/KC-VI/

ADK/07/2013 tertanggal 24 Juli 2013 dan Surat Nomor: S-1122/WKN.08/ KNL.01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 perihal Permohonan Keterangan

Pemenang Lelang yang di tujukan kepada Penggugat untuk di cabut dan dibatalkari serta tidak dilaksanakan Lelang dan Pengosongan;

2. Menyatakan putusan dalam provisi dapat di laksanakan terlebih dahulu miskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uityvoerbear bij vorraad);

3. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung

melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pelaksanaan

Lelang dan Pengosongan yang di kirimkan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada Penggugat;

4. Menyatakan Bahwa Tergugat l (satu) dan Tergugat ll (dua) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa gugatan ini di dasarkan pada fakta yang sebenarnya dan di dukung oleh bukti - bukti otentik dan saksi - saksi yang tidak dapat di sangkal lagi akan

kebenarannya, karena nya adalah wajar apabila gugatan Penggugat di

kabulkan untuk seluruhnya dan di nyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalan kan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uityvoerbear bij vorrad). Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

mohon Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonaan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah menurut hukum terhadap Surat Nomor: B.1973/KC-Vl/ADK/07/2013 tertanggal 24 Juli 2013 dan Surat Nomor: S1122/WKN.08/KNL-01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) atas sebidang Tanah dan Bangunan permanen

milik Penggugat yang terkenal di Jln. Cijerah II Blok Suka Asih No. 164

dengan SHM No: 03523 dengan luas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter Putusan Nomor 329/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 6 dari 20

persegi) atas nama Pemilik H. Johar Aripin,BA;

3. Bahwa untuk mencegah para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan

provisi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan lahan no: B-1973/KC-VI/ADK/07/ 2013 tertanggal 24

Juli

2013

dari

Tergugat

l

(satu)

dan

Surat

Nomor:

S-

1122/WKN.08/KNL01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 Perihal Permohonan Keterangan Pemenang Lelang dari Tergugat ll (dua);

4. Memutuskan dan memberikan keringanan atau kesempatan untuk menjual rumah dan tanah tersebut yang hasilnya sebagian untuk membayar

kewajiban Penggugat kepada tergugat l (satu) sebesar Rp. 313.000.000,(tiga ratus tiga belas juta rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoer baar bij voorreed);

6. Menyatakan bahwa Tergugat l (satu) dan Tergugat II (dua) telah melakukan perbuatan melawan Hukum;

7. Menyatakan bahwa Pemenang Lelang Turut Tergugat I (Mintardi Gunawan) tidak sah dan batal cacat hukum;

8. Menghukum Tergugat l (satu) dan Tergugat ll (dua) untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk menjual rumah dan tanah dengan

Sertpikat Nomor: 03523 atas nama pemilik Penggugat, dan dari hasil penjualan Rumah dan tanah untuk membayar kewajiban kepada Tergugat I (satu) sebesar Rp. 313.000..000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

3. Membatalkan dan tidak sah Surat Nomor: B.1973/KC-VI/ADK/07/2013 tertanggal 24 JULI 2013 dan Surat Nomor: S-1122/WKN-08/KNL-01,05/ 2015

tertanggal 26 Maret 2015 terhadap sebidang Tanah dan Bangunan permanen atas SHM No: 03523 atas nama Pemilik H. Johar Aripin, BA, terletak di Jln. Cijerah II Blok Suka Asih No. 164 RT. 005, RW. 014, Kelurahan Melong,

Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan luas 177 M2 (seratus tujuh

puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur tanggal 03 Mei 1999 Nomor: 00055/Melong /19999;


4. Memutuskan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat ll (dua) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaarbij vooraad);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar btaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo etbono).

Setelah membaca jawaban Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 6

Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut : A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain,

Tergugat I

dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;

2. Bahwa Tergugat

I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;

3. Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berawal dari Akta Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 26 tanggal 13

November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Ranti Fauza Mayana, S.H.;

4. Untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, telah dijaminkan agunan

berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03526 Kelurahan Melong Kecamatan

Cimahi Selatan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat atas nama Haji Djohar Arifin, BA yang telah dikenakan Hak Tanggungan No 1512/2008. Dengan dijaminkannya agunan tersebut membawa akibat hukum

bahwa

agunan tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya I wanprestasi maka

agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;

5. Bahwa Dalam perjalanan menikmati kreditnya, Penggugat ternyata

wanprestasi. Dengan wanprestasinya Penggugat, Tergugat I tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat I untuk menjual objek Hak Tanggungan;


Dalam hal ini, Tergugat I memberikan surat peringatan Tergugat I yaitu: a. Surat Peringatan Februari 2013. No B.0240/KC-VI/ADK/02/2013;

b. Surat Peringatan Februari 2013. tanggal 8 No B.0372/KC-VI/ADK/02/2013; c.

Surat Peringatan Februari 2013. tanggal 13 No B. 0445/KC-VI/ADK/02/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 3 gugatannya yang menyatakan Tergugat I tidak memberi tahu akan

dilelangnya agunan Penggugat. Jelas sekali dalam Surat Tergugat I Nomor

B.1973/KC-VI/ADK/07/2015 tanggal 24 Juli 2013 dan Nomor B.2700/KCVI/ADK/10/2013 tanggal 11 Oktober 2013, Tergugat I memberitahukan bahwa

akan

pinjamannya;

dilelangnya

agunan

Penggugat

jika

tidak

melunasi

7. Bahwa Terkait dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I

bertindak atas perbuatan melawan hukum, maka harap Penggugat buktikan. Karena Tergugat I mendasarkan perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan

proses

pelelangan

adalah

berdasarkan

Peraturan

Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;

Menteri

8. Bahwa Berdasarkan Risalah Leiang Nomor 838/2013, pembeli pada

pelaksanaan lelang ini adalah Turut Tergugat I. Dengan telah ada pembeli lelang dari agunan yang dijaminkan oleh Penggugat tersebut, maka segala permohonan Penggugat untuk bisa membayar kewajiban kepada Tergugat I

dan memberikan kesempatan Kepada Penggugat menjual rumah yang telah

diagunkan sertifikatnya sebagaimana Butir 4 dan butir 5 Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak; Maka

:

berdasarkan

hal-hal

dan

dalil-dalil

tersebut

diatas,

Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu Tergugat I

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan

Penggugat yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Setelah membaca jawaban Terbanding

berbunyi sebagai berikut :

II semula Tergugat II yang

DALAM EKSEPSI


1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Eksepsi Obscuur Libel

2. Berdasarkan literatur hukum acara perdata, disebutkan bahwa surat gugatan dapat dikatakan obscuur libel, didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; b. Tidak jelasnya objek sengketa; c. Petitum gugatan tidak jelas; d. Pertentangan antara posita dengan petitum;

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon untuk membatalkan surat Nomor:S-1122/WKN.08/KNL01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015

perihal Permohonan Keterangan Pemenang Lelang SHM No.03523 An.Haji Djohar Arifin, BA adalah tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa surat Nomor:S-1122/WKN.08/KNL.01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 perihal Permohonan Keterangan Pemenang Lelang SHM No.03523

An.Haji Djohar Arifin, BA hanyalah berupa surat keterangan dari Tergugat II atas surat Penggugat tanggal 10 Maret 2015 perihal Permohonan Keterangan Pemenang Lelang;

5. Bahwa dengan dimohonkan batalkan surat tersebut dalam point 4, tidak dapat membatalkan adanya pelakasanaan lelang tanggal 18 Oktober 2013;

6. Bahwa pembatalan terhadap lelang yang telah telah terjadi, hanya dapat

dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Risalah Lelang pelaksanaan lelang yang bersangkutan;

7. Bahwa dengan demikian objek yang dijadikan sebagai dasar dalam gugatan ini, tidak dapat membatalkan pelaksanaan lelang tanggal 18 Oktober 2013, maka cukup beralasan jika Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);


DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga

dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam

gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa serta mengadili perkara ini untuk membatalkan surat NomorS1122/WKN.08/KNL01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015 perihal Permohonan

Keterangan Pemenang Lelang SHM No.03523 An.Haji Djohar Arifin, BA atas sebidang tanah dan bangunan permanen milik Penggugat yang terkenal di

Jalan Cijerah II Blok Suka Asih No.164 dengan SHM No.03523/Kel.Melong Kec.Cimahi Selatan, Kab.Bandung dengan luas 177 M2 atas nama pemilik H.Johar Arifin, BA, tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa surat Nomor:S-1122/WKN.08/KNL.01.05/2015 tertanggal 26 Maret 2015

bukan

merupakan

produk

hukum

yang

dapat

membatalkan

pelaksanaan lelang 18 Oktober 2016, sehingga dengan demikian bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas sebidang tanah dan bangunan parmanen milik Penggugat yang terkenal di Jalan Cijerah II

Blok Suka Asih No.164 dengan SHM No.03523/Kel.Melong Kec.Cimahi Selatan Kab.Bandung dengan luas 177 M2 atas nama pemilik H.Johar Arifin,

BA telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan bahwa pelelangan ini merupakan pelaksanaan dari lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan,

yang se.cara kronologis dapat Turut Tergugat II jelaskan terhadap lelang

yang dilakukan atas permohonan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang dalam hal ini

berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 26 tanggal 13 November 2008, dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Cimahi

yang

berkepala

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN


KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 1512/2008 tanggal 28 November 2008 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 246/2008 tanggal 20 November 2008 sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, dan telah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu menegakkan hukum;

6. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk, didalam mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II

telah disertai kelengkapan syarat-syarat dan dokumen untuk diadakan lelang yaitu:

a. Perjanjian Kredit nomor: 26 tanggal 13 November 2008; b. Surat Pernyataan Tergugat I bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai Debitur Macet atau sudah dalam keadaan wanprestasi;

c. Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung

yang

berkepala

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA" No. 1512/2008 tanggal 28 November 2008;

d. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 246/2008 tanggal 20 November 2008;

e. Surat Peringatan I Nomor: B.0240/KC-VI/ADK/02/2013 tanggal 8 Februari 2013, Surat Panggilan II Nomor: B.0372/KC-VI/ADK/02/2012 tanggal 1-3

Februari 2013, Surat Peringatan III Nomor: B.0445/KC-VI/ADK/02/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan Kreditor/Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya;

7. Bahwa karena permohonan lelang dari Tergugat I tersebut di atas telah

dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka Kepala KPKNL Bandung/ Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya, sesuai

dengan surat Nomor S-496/WKN.8/KNL0105/2013 tanggal 9 Oktober 2013

hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang yang menetapkan jadwal lelang pada tanggal 18 Oktober 2013. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010 Jo. PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 yang

berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II";


8. Bahwa permohonan lelang dari Tergugat I tersebut diatas dilengkapi pula dengan

Surat

Keterangan

Pendaftaran

Tanah

(SKPT)

dari

Kantor

Pertanahan Kota Cimahi Nomor : 104/HTPT-10.28/VII/2013 tanggal 25 Juli

2013 yang menerangkan bahwa terhadap objek tanah SHM 3523/Melong tanggal 30-07-1999 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atas nama Haji Djohar Arifin, BA telah diikat Hak Tanggungan

Peringkat Pertama No. 1512/2008 tgl 28 November 2008 an. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk;

9. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat I telah mengumumkan kepada

khalayak umum melalui pengumuman ulang melalui surat kabar harian Bandung Ekspres tanggal 11 Oktober 2013 sebagai pengumuman lelang Ulang;

10. Bahwa pada pelaksanaan lelang objek a quo yang dilaksanakan pada

tanggal 18 Oktober 2016 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 838/2013

tanggal 18 Oktober 2013, telah ditunjuk Sdr. Mintardi Gunawan/Turut Tergugat I sebagai pembeli lelang yang sah;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat

II melaksanakan lelang yang dimintakan kepadanya, telah dilakukan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya lelang tersebut sah dan Risalah Lelang Nomor 838/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh

Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I merupakan perbuatan yang

tidak menyalahi prosedur hukum karena prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

13. Bahwa uraian tersebut di atas telah membantah dalil Penggugat tentang adanya Perbuatan melawan Hukum dalam pelaksanaan lelang atas objek

sengketa. Oleh karena itu Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 18 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum


14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terhadap lelang yang diperantarai Tergugat II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah adalah sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan

tegas

dilaksanakan

menyatakan

sesuai

dengan

"bahwa

suatu

peraturan

pelelangan

yang

berlaku

yang

tidak

telah

dapat

dibatalkan.". Jadi dengan demikian lelang yang dilakukan oleh Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum;

Maka, Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili

perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;

2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

3. Menolak gugatan penggugat karena obscuur libel; DALAM POKOK PERKARA : Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidak tidak menerima gugatan Penggugat;

2. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 18 Oktober 2013 sebagai tersebut

dalam Risalah Lelang nomor 838/2013 tanggal 18 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Sekunder:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (ex

Aequa at bono);

Setelah membaca jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat

II tertanggal 6 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :


DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat II;

2. Bahwa gugatan Penggugat pernah diputus dalam permasalahan yang sama

oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam Perkara No. 319/Pdt.G/2013/PN. BDG dan Putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkaranya dan mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya;

2. Bahwa Turut Tergugat II membantah serta menolak gugatan Penggugat

dengan dasar: - Bahwa perkara ini murni perkara utang piutang antara kreditur (Tergugat I) dan Debitur (Penggugat) yang mana Pihak pemegang

Hak Tanggungan dijamin kepentingannya menjadi prioritas utama sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

3. Bahwa di dalam Buku Tanah SHM NO. 03523 / Melong terakhir tercatat atas nama Tuan Mintardi Gunawan (Turut Tergugat I) berdasarkan Risalah

Lelang No. 838/2013 Tanggal 18-10-2013 yang dibuat dihadapan Indah

Dewi Restianti, SH., selaku Pejabat Lelang KPKNL Bandung setelah

perkara No. 319/Pdt.G/2013/PN.BDG telah memperoleh kekuatan hukum

yang tetap dimana objek tanahnya sama dengan perkara aquo yang sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang

terhormat yang mengadili dan memeriksa Perkara ini dengan Pengetahuan, keyakinan dan Hati Nurani kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut: 1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menolak

gugatan

Penggugat

Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum

Penggugat

untuk

seluruhnya

membayar

peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

atau

setidaknya

biaya

perkara

gugatan sesuai


Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 371/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ; Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini ditaksir sebesar Rp.2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang menyatakan bahwa

pada tanggal 24 Maret 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 17 Maret 2016 Nomor

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

371/Pdt.G/2015/PN.Bdg

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang

menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, 12 April 2016 dan 5 April 2016

permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding

semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016 , dan memori banding tersebut

telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 31 Maret 2016, Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 31 Maret

2016 , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 12 April 2016, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 5 April 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I

semula Tergugat I pada tertanggal 13 April 2016 dan kontra memori banding Putusan Nomor 329/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 16 dari 20

tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Mei 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal

16 Mei 2016, Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 28 April 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 28 April 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor : 371/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memberi kesempatan

kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 27 Mei 2016 dan pihak Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 25 Mei 2016,

Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 23 Mei 2016, Turut Terbanding I tertanggal 1 Juni 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 14 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula

Penggugat

melalui

Kuasanya

telah

mengajukan

keberatan-keberatan

sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tertanggal 24 Maret 2016 pada pokoknya :

1. Pembanding semula Penggugat menilai senyatanya putusan hakim tingkat

pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, hal mana Hakim tingkat pertama telah memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan teliti dan

seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;

2. Bahwa putusan Hakin tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan

bagi Hakim tinggi yang mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama a quo ;


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding memohon kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memutus yang seadil-adilnya sebagai berikut :

-. Menyatakan Gugatan Pembanding untuk diterima seluruhnya ;

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ; -

Menyatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 17

Maret 2016 untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding

semula Penggugat tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 13 April 2016 pada pokoknya :

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan putusan Pengadilan

Negeri

371/Pdt.G/2015/PN.Bdg

Bandung

tertanggal

Kelas

17

Maret

IA

2016

Khusus baik

Nomor

mengenai

pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya , karena sudah selayaknya dan sepatutnya pertimbangan hokum dana mar putusan tersebut dikuatkan dan dipertahankan ;

2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-

dalil Pembanding semula Penggugat yang dinyatakan dalam Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Terbanding I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutuskan :

1. Menolak Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat ; 2. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

371/PDT.G/2015/PN.BDG tanggal 07 April 2016 ;

Bandung

Nomor

:

3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan. Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

setelah

meneliti

dan

mencermati keberatan-keberatan tersebu ternyata merupakan pengulangan dari surat gugatan dan replik Pembanding semula Penggugat serta tidak ada hal-hal

yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 17 Maret 2016

No.371/Pdt.G/2015/PN.Bdg dan telah pula membaca serta memperhatikan

dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang

perlu dipertimbangkan , dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

maka

pertimbangan-

pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga

putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 371/Pdt.G/2015/PN.Bdg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding, ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah

tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan hakim tingkat pertama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat

tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat , Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang

banding dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait :  Menerima

MENGADILI :

Penggugat ;

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula


 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 17 Maret 2016,

Nomor

dimohonkan banding tersebut ;

371/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang

 Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 24 - Agustus- 2016 oleh Kami : FRITZ JOHN POLNAJA., S.H.,M.H.,

Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H. dan RUSSEDAR, SH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 – Agustus - 2016 oleh

Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YANA HEDIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

KORNEL P SIANTUI,S.H.,M.H Ttd

RUSSEDAR,SH

FRITZ JOHN POLNAJA., S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd

YANA HEDIYANA. S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan …… Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan ………… Rp. 139.000,J u m l a h …………………… Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) Putusan Nomor 329/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 20 dari 20

PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents