PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 459/Pdt/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : 1.1 PEDYH SETIAWAN, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ciateul No.32, RT.003 RW.006, Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama CV.SINAR RAYA; 1.2 SURYANA MULYANTARA, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Asmita No.14, RT.006 RW.004, Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV.SINAR RAYA; 1.3 TEDDYH DARMAWAN, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan

Ciateul

No.32, RT.003 RW.006, Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Pesero Komanditer CV.SINAR RAYA; 1.4 MARTA SONJAYA, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Situ Gunting Barat, RT.001 RW.009, Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Pesero Komanditer CV.SINAR RAYA; selanjutnya sekarang disebut sebagai Pembanding I, semula PENGGUGAT I dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ; 2.

PEDYH SETIAWAN, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ciateul No.32, RT.003 RW.006, Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol kota Bandung, untuk selanjutnya sekarang disebut Pembanding II,semula PENGGUGAT II dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;

3.

AAM HENDRAWAN alias OEU TIONG HANG atau NG OEU TIONG HAM alias A'AN, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ciateul No.32, RT.003 RW.006, Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol kota Bandung, yang telah meninggal dunia di Bandung tanggal 19 Hal 1 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 584/UMUM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli waris yang sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris tanggal 18 April 2011 Nomor : 2/4/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan ALBERTUS SUTJIPTO BUDIHARDJOPUTRA,SH Notaris di kota Bandung, yaitu : 

TJUTJU SETIAWATI, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Ciateul No.32, RT.003 RW.006, Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol kota Bandung;



LENYH

KARYATI

HNDRAWAN,

ibu

rumah

tangga,

bertempat tinggal di jalan Pasar Atas No.49, RT.002 RW.005, Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah kota Cimahi; 

DEDYH GUNAWAN, wiraswasta, bertempat tinggal di Kalijaya, RT.004 RW.010, Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;



PEDYH SETIAWAN, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ciateul

No.32,

RT.003

RW.006,

Kelurahan

Ciateul

Kecamatan Regol kota Bandung; 

TEDDYH DARMAWAN, wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ciateul No.32, RT.003 RW.006, Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol kota Bandung;



LINA YULIANI, Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Alwasin No.1, RT.003 RW.004, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astanaanyar kota Bandung;

Selanjutnya

sekarang

PENGGUGAT

III

disebut dalam

Pembanding

III

Konpensi/Tergugat

,

semula dalam

Rekonpensi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2015 memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada FREDY PANGGABEAN,SH, dan R.WAWAN

DARMAWAN,SH.,M.Hum,

kesemuanya

adalah

Advokat

dan

Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM FREDY PANGGABEAN,SH DAN REKAN, beralamat di jalan Terusan Cisokan No.3 kota Bandung; LAWAN :

Hal 2 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) Tbk berkedudukan di Jakarta cq. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PESERO) Tbk Cabang Bandung Dago, berkedudukan berdasarkan

di

Jalan Ir. H. Djuanda No.147 Kota Bandung,

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor:

B.516-KC-

VI/ADK/03/2015 tertanggal 20 Maret 2015 memberikan kuasa kepada : 

Sri Rusmiati,SH, Group Head Hukum Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung



Irfan Syaifuddin,SH, Legal Officer Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung ;



Verty Vebriani,SH, Legal Officer Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung;



Seni Merdiana,SH, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung;



Ence Sutisna, Assisten Manager Pemasaran Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung Dago;



Bayu Setiawan R, Junior Staff Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung Dago;



Mohamad Akbar,SH, Legal Officer Kantor Wilayah PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung;

Selanjutnya TERGUGAT

sekarang I

dalam

disebut

Terbanding

Konpensi/Turut

I

Tergugat

semula I

dalam

Rekonpensi; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG, berkedudukan di

jalan Ambon No.1 kota Bandung berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: B.516-KC-VI/ADK/03/2015 tertanggal 25 Maret 2015 memberikan kuasa kepada : 

Dwi Nugrohandini,S.H, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung;



Diki Zenal Abidin,S.IP,M.H, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Barat;



Keni Kurniasih,S.H, Staff Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Barat; Hal 3 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG



Asnarita,Staff Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung;



Kumara Hanjati,Staff Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung;



Ati Indriyani, Staff Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung;

Selanjutnya sekarang disebut Terbanding II, semula TERGUGAT II dalam Konpensi/Turut Tergugat II dalam Rekonpensi ; 3. GINA HARTONO, bertempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman No.747 blk RT.003 RW.07 Kelurahan Cibuntu Kecamatan bandung Kulon kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015 memberikan kuasa kepada BENNY CHANDRA,Sarjana Hukum dan RUDY B.JUNADDI,Sarjana Hukum,kedua-duanya Advokat, beralamat kantor di Bandung pada jalan Rajawali Barat Nomor 81 Bandung, selanjutnya sekarang disebut Terbanding III, semula TERGUGAT III dalam Konpensi/Turut Tergugat III dalam Rekonpensi ; 4. IR.SLAMET TASLIM, bertempat tinggal di Jl. Putri No. 31 RT 002 RW 007 Kelurahan

Malabar

Kecamatan

Lengkong

kota

Bandung,

selanjutnya sekarang disebut Terbanding IV ,semula TERGUGAT IV dalam konpensi/Penggugat IV dalam Rekonpensi ; 5. DR. RIANTI FAUZA MAYANA, SH, Notaris/PPAT kota Bandung, berkantor di Jl. Dr.Cipto No.23 kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 003/SKK/DWA & AD/III/2015 tertanggal 05 Maret 2015 memberikan kuasa kepada Wim Triharto,S.H, Arin Tjahjadi M.,S.H,dan Lufi Nurman,S.H para Advokat yang berkedudukan di ST&T advocates & counsellors at law, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta selanjutnya sekarang disebut Turut Terbanding I,semula TURUT TERGUGAT I dalam Konpensi/ Turut Tergugat I dalam Rekonpensi ; 6. PT.CENTRAL ASIA BALAI LELANG, berkedudukan di Jl.Perak Timur 512 Blok F3-F4 Surabaya Jawa Timur, selanjutnya sekarang disebut Turut Terbanding II,semula sebagai TURUT TERGUGAT II dalam Konpensi/ Turut Tergugat IV dalam Rekonpensi ; Hal 4 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta

No.586 kota Bandung, selanjutnya

sekarang disebut Turut terbanding III,semula TERGUGAT

III

dalam

BANDUNG,

Konpensi/

Turut

sebagai Tergugat

TURUT V

dalam

Rekonpensi; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 459/PEN/PDT/2016/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat I,II, III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang Para Pembanding dalam Surat Gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dibawah Register Nomor : 79/Pdt.G/2015 /PN. Bdg. Tanggal 17 Februari 2015, telah mengajukan

gugatannya sebagai

berikut : 1. Bahwa, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009, PENGGUGAT I telah menerima 2 (dua) fasilitas kredit dari TERGUGAT I berupa :  Kredit Modal Kerja I sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), bentuk Kredit KMK Maksimum Co Tetap, tujuan penggunaan kredit untuk Take Over pinjaman di Bank Century dan Bank Permata dan untuk biaya operasional perusahaan, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan atas akad kredit serta suku bunga 15 % (lima belas persen) per tahun, sesuai dengan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-I (KMK-I) No. 234 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I;

Hal 5 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

 Kredit Modal Kerja II sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), bentuk kredit Max CO Menurun, tujuan penggunaan kredit untuk biaya rekontruksi mobil Dump Truck dan mobil trailer dan untuk biaya

perusahaan,

dengan

jangka

waktu

36

bulan

sejak

penandatanganan atas kredit, serta suku bunga 15 % (lima belas persen) per tahun, sesuai dengan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-II (KMK-II) No.235 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I; 2. Bahwa, guna menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya scara tertib dan teratur, PARA PENGGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT sebagai jaminan berupa : 

Fidusia secara nyata (FEO) atas persediaan Sparepart untuk truck dengan nilai penjaminan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 236 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;



Cessie

atas

Piutang

Dagang

dengan

nilai

penjaminan

sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Cessie Atas Piutang Dagang sebagai Jaminan tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 237 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I; 

Sebidang

tanah

berikut

bangunan

rumah

tinggal

yang

berada

diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGATII); 

Sebidang

tanah

berikut

bangunan

rumah

tinggal

yang

berada

diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III); 3. Bahwa, selanjutnya sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-I (KMK-I) No.234 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I dibuatkan pula Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 935/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I, demikian juga Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-II (KMK-II) No.235 tanggal 25 Nopember 2009 yang Hal 6 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 972/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I, serta Tanah-tanah tersebut diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I dan bersifat kait-mengkait masingmasing berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 9593/2009 tanggal 7 Januari 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011 keduanya dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III; 4. Bahwa, dalam perjalanannya PENGGUGAT I dalam usahanya mengalami penurunan, sehingga berdampak terhadap pembayaran angsuran kredit kepada TERGUGAT I mengalami kemacetan, bahkan PENGGUGAT I pada tahun 2011 saat itu telah mendapat beberapa peringatan dari TERGUGAT I, adapun tagihan pinjaman tersebut sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 tunggakan pokok, bunga, dan denda PENGGUGAT I telah mencapai kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan harus sudah dibayar paling lambat tanggal 30 April 2011 sebagaimana terurai dalam Surat TERGUGAT I Nomor : B.750-VI/KC/ADK/04/2011 Perihal Peringatan III (Ketiga) tertanggal 11 April 2011; 5. Bahwa, terhadap surat peringatan tersebut PENGGUGAT I mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi, maka terhadap permohonan tersebut dilakukan restrukturisasi oleh TERGUGAT I dengan beberapa kebijakan mengenai jangka waktu dan bunga kredit, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja-I Nomor : 300 dan Surat Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja-I Nomor : 301 keduanya tertanggal 23 Juni 2011 sekaligus keduanya dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT I dapat melakukan pembayaran kredit seperti biasanya; 6. Bahwa, namun keadaan tetap tidak berubah PENGGUGAT I mengalami kemacetan

dalam

usahanya

sehingga

terjadi

tunggakan

terhadap

TERGUGAT I, dan TERGUGAT I kembali lagi memberikan surat Nomor : B.1085-VI/KC/ADK/05/2012 perihal Penyelesaian Pinjaman a.n. CV.SINAR RAYA tertanggal 2 Mei 2012, yang intinya dimana PENGGUGAT I pasca restrukturisasi bulan September 2011 pada 4 (empat) bulan terakhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disyaratkan dalam putusan restrukturisasi, sehingga penyelesaian melalui restrukturisasi batal terhitung mulai tanggal 30 April 2012, kewajiban PENGGUGAT I kembali ke kewajiban semula (saat sebelum putusan restrukturisasi) dan terhitung tanggal 1 Mei 2012 akan dilakukan pelelangan pada bulan Mei 2012. Namun demikian apabila dalam kurun waktu tersebut PENGGUGAT I ada rencana untuk Hal 7 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

menyelesaikan

seluruh

kewajiban,

maka

PENGGUGAT

I

dapat

mengusulkan kepada TERGUGAT I untuk diproses lebih lanjut dan proses lelang dapat dicabut, serta usulan tersebut dapat diusulkan kepada TERGUGAT I paling lambat tanggal 11 Mei 2012; 7. Bahwa, keadaan tersebut TERGUGAT I selaku pemegang hak tanggungan, maka sekitar bulan Mei 2012 TERGUGAT I telah mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II akan melakukan pelelangan tanggal 5 Juni 2012 sebagaimana diumumkan pada Harian Umum "GALAMEDIA", sehingga TERGUGAT I tetap akan melakukan pelelangan atas agunan PENGGUGAT sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : B.1167-VI/KC/ADK/052012 perihal Pemberitahuan Lelang tertanggal 9 Mei 2012, dimana terhadap kedua agunan tersebut akan diadakan lelang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 pukul 14.00 wib melalui perantara TERGUGAT II; 8. Bahwa, terhadap pengumuman lelang dan terhadap Surat Nomor : B.1085VI/KC/ADK/05/2012 perihal Penyelesaian Pinjaman a.n. CV.SINAR RAYA tertanggal 2 Mei 2012, PENGGUGAT I berusaha untuk menemui TERGUGAT I guna mengajukan permohonan menyelesaikan tunggakan dan penangguhan lelang, sehingga atas permohonan tersebut TERGUGAT I memberikan

solusi

penyelesaian

kredit

kepada

PENGGUGAT

I

sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 Perihal Penyelesaian Kredit a.n. CV Sinar Raya tanggal 16 Mei 2012 yang intinya bahwa proses lelang dapat ditangguhkan/dicabut dari KPKNL (TERGUGAT II) dengan syarat sebagai berikut : 

Harus melunasi total tunggakan bunga dan denda/penalty sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.106.256.666,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);



Selanjutnya akan dilakukan proses Re-Restrukturisasi, atau proses penyelesaian atas sisa kewajiban pinjaman sesuai dengan syarat yang disepakati;

Kesempatan ini diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I dalam jangka waktu paling lambat tanggal 25 Mei 2012 untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan PENGGUGAT I tidak melakukan kewajiban maka TERGUGAT I tetap melakukan penyelesaian dengan melalui proses pelelangan;

Hal 8 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

9. Bahwa,

terhadap

kesempatan

yang

diberikan

oleh

TERGUGAT

I

sebagaimana termaksud dalam surat tersebut, maka PENGGUGAT I berusaha untuk dapat menyelesaikan kewajiban, sehingga pada tanggal 22 Mei 2012 PENGGUGAT I dapat melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.72.257.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

sekalipun

TERGUGAT

I

melayangkan

surat

pemberitahuan

pelelangan sebagaimana surat Nomor : B.1236-VI/KC/ADK/05/2012 perihal pemberitahuan lelang tertanggal 22 Mei 2012 yang intinya memberitahukan kepada PENGGUGAT I telah dilakukan pengumuman lelang melalui media surat kabar Galamedia hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 yang akan dilakukan pelelangan oleh TERGUGAT II pada tanggal 5 Juni 2012; 10. Bahwa, kemudian pada tanggal 25 Mei 2012 PENGGUGAT I telah membayar kewajiban kepada TERGUGAT I sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh

empat

juta

rupiah)

sehingga

total

kewajiban

sebesar

Rp.106.256.666,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana yang telah disyaratkan oleh TERGUGAT I melalui Surat Nomor : B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 Perihal Penyelesaian Kredit a.n. CV Sinar Raya tanggal 16 Mei 2012 telah PENGGUGAT I selesaikan dengan baik tepat pada waktunya waktunya yaitu tertanggal 25

Mei 2012,

sehingga

terhadap penyelesaian tersebut

TERGUGAT I wajib mencabut/menangguhkan lelang dari TERGUGAT II dan selanjutnya

dilakukan

Re-Restrukturisasi

terhadap

fasilitas

kredit

PENGGUGAT I; 11. Bahwa, namun sebaliknya setelah beberapa hari dari tanggal pembayaran, pada tanggal 11 Juni 2012 PENGGUGAT I kedatangan TERGUGAT I dengan maksud mengembalikan uang pembayaran PENGGUGAT I sebesar Rp.106.256.666,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikarenakan untuk restrukturisasi diharuskan membayar 20% dari total kredit berikut bunga dan dendanya yaitu kurang lebih 20 % dari Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari apabila ingin direstrukturisasi kembali, sehingga usaha PENGGUGAT I membayar Rp.106.256.666,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) kepada TERGUGAT I adalah sia-sia belaka; 12. Bahwa,

terhadap

mengembalikan

tindakan

TERGUGAT

pembayaran

dari

I

yang

menolak

PENGGUGAT

I

bahkan sebesar

Rp.106.256.666,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) adalah tindakan yang tidak konsekuen Hal 9 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

dengan Surat Nomor : B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 Perihal Penyelesaian Kredit a.n. CV.Sinar Raya tanggal 16 Mei 2012 bahkan secara tiba-tiba diharuskan membayar 20 % (dua puluh persen) dari total kewajiban sehingga surat tersebut bertentangan dengan surat TERGUGAT I sendiri yaitu surat Nomor : B.1731-VI/KC/ADK/07/2012 Perihal Penyelesaian Kewajiban Saudara tertanggal 5 Juli 2012; 13. Bahwa, dengan demikian perbuatan TERGUGAT I dapat dikualifikasikan kedalam

perbuatan

wanprestasi,

dimana

TERGUGAT

I

melakukan

perbuatan diluar yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 Perihal Penyelesaian Kredit a.n. CV.Sinar Raya tanggal 16 Mei 2012, namun TERGUGAT I tidak melakukan Re-Restrukturisasi bahkan membebankan pembayaran 20% (dua puluh persen) secara sepihak tanpa ada kesepakatan sebelumnya sehingga membawa

dampak

kerugian

materil

maupun

immaterial

terhadap

PENGGUGAT I ; 14. Bahwa, terhadap perbuatan wanprestasi tentunya membawa dampak terhadap perjanjian yang dibuatnya, yaitu dapat berupa pembatalan perjanjian,sehingga TERGUGAT I yang telah melakukan wanprestasi tentunya sudah patut menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk menyatakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja I No. 234 tanggal 25 Nopember 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja II No. 235 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga perbuatan hukum selebihnya berupa : 

Fidusia secara nyata (FEO) atas persediaan Sparepart untuk truck dengan nilai penjaminan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 236 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;



Cessie atas Piutang Dagang

dengan nilai penjaminan sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Cessie Atas Piutang Dagang sebagai Jaminan tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 237 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I; 

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 935/2009 tanggal 4 Desember 2009;

Hal 10 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG



Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 972/2011 tanggal 23 Juni 2011; keduanya dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I;



Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 9593/2009 tanggal 7 Januari 2010;



Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011 keduanya dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III;

atau akta-akta lainnya yang menjadi turunan dari perjanjian tersebut menjadi batal pula; 15. Bahwa, selain perbuatan wanprestasi, TERGUGAT I tetap melaksanakan pelelangan terhadap kedua obyek lelang yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah tersebut,

dengan

memberi

Surat

Perintah

Kerja

Nomor

:

B.341-KC-VI/ADK/02/2013 tanggal 13 Februari 2013 kepada TURUT TERGUGAT II sebagai penyelenggara jasa pralelang terhadap ke-dua asset tersebut sebagaimana terurai dalam suratnya Nomor : 0020/CABLJKT/III/2013 perihal Pemberitahuan Kerja Sama Jasa Pralelang antara PT. Central Asia Balai Lelang dan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dago tertanggal Maret 2013, dan oleh TERGUGAT II telah diadakan penjualan dimuka umum (lelang) pada tanggal 1 Mei 2013, yang kemudian terhadap kedua asset laku terjual yaitu : 

Sebidang

tanah

diatasnya,sesuai

berikut

bangunan

dengan

Sertifikat

rumah Hak

tinggal

Milik

yang

berada

No.1830/Kelurahan

Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGAT II) laku terjual seharga Rp.1.177.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) oleh pembeli TERGUGAT III sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 293/2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II; 

Sebidang

tanah

berikut

bangunan

rumah

tinggal

yang

berada

diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III) laku terjual seharga Rp.1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah oleh Pembeli TERGUGAT IV sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 293/2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II; Hal 11 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

16. Bahwa, dikarenakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II berdasarkan pada Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja I No.234 tanggal 25 Nopember 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja II No. 234 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 9593/2009 tanggal 7 Januari 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011 keduanya dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III yang telah batal, maka dengan sendirinya perbuatan hukum berupa pelelangan atas objek jaminan yang dilakukan oleh TERGUGAT II menjadi tidak sah atau batal pula; 17. Bahwa, dengan demikian pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I dimana kedua objek tersebut dibeli oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah suatu transaksi atau jual beli yang objeknya milik orang lain yaitu milik PENGGUGAT. Sehingga pelelangan tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal sebagaimana diatur dalam Pasal 1471 KUHPerdata yang berbunyi : "jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain"; Berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut maka pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 293/2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya; 18. Bahwa,

setelah

lelang/pembeli,

TERGUGAT

maka

kemudian

III

dinyatakan

TERGUGAT

sebagai III

telah

pemenang mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, yaitu permohonan untuk pelaksanaan Eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap barang yang telah dilakukan pelelangan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 39/Pdt/Eks/2013/HT/PN.Bdg tanggal 25 Juli 2014, bahkan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang

berada

diatasnya,

sesuai

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

No.1830/Kelurahan Babakan atas nama PENGGUGAT II,luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung telah selesai dilaksanakan eksekusi paksa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 15 Oktober 2014, tetapi pelaksanaan eksekusi paksa Hal 12 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

tersebut didasarkan pada dasar hukum yang telah batal dengan sendirinya pelaksanaan eksekusi tersebut harus menjadi batal sehingga membawa konsekuensi yuridis terhadap TERGUGAT III harus mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada PENGGUGAT II terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 19. Bahwa, demikian juga TERGUGAT IV selaku pemenang lelang telah mengajukan pula permohonan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A’AN, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sebagaimana Penetapan

Ketua

Pengadilan

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG

Negeri

Klas

tertanggal

IA

30

tertuang dalam

Bandung April

Nomor

2014,

:

namun

berdasarkan apa yang telah PARA PENGGUGAT uraikan diatas, maka dapat disimpulkan atau sudah cukup alasan hukum bahwa permohonan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III), luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung adalah tidak dapat dilaksanakan oleh karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap PARA PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya; 20. Bahwa dengan dinyatakan batalnya pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka membawa konsekuensi hukum terhadap kedua obyek lelang,yaitu : 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGAT II);



Sebidang

tanah

berikut

bangunan

rumah

tinggal

yang

berada

diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Hal 13 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Bandung, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III; harus dikembalikan kepada keadaan semula oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atau orang lain yang mempunyai menguasai atas kedua bidang tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 21. Bahwa, dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut diatas tentunya PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, adapun Kerugian Materiil dimaksud adalah hilangnya kedua tanah dan bangunan tersebut, dimana PARA PENGGUGAT tidak dapat menjual sendiri kedua jaminan dikarenakan adanya pengumuman lelang oleh TERGUGAT I sementara disatu sisi TERGUGAT I mengharuskan pembayaran sebesar Rp.106.256.666,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga kerugian materil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT apabila dijual secara normal atau harga pasar maka kerugian materil adalah sebesar Rp.7.975.500.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian : 

Sebidang

tanah

diatasnya,sesuai

berikut

bangunan

dengan

Sertifikat

rumah Hak

tinggal

Milik

yang

berada

No.1830/Kelurahan

Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGAT II) seharga Rp.3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT

III)

seharga

Rp.4.625.500.000,00

(empat

milyar

enamratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); 22. Bahwa, adapun Kerugian Imateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, yaitu tercemarnya nama baik PARA PENGGUGAT di mata orang lain baik itu dalam keluarga, teman, ataupun relasi bisnis PARA PENGGUGAT serta hilangannya waktu,tenaga,terkurasnya pikiran dan konsentrasi dalam melakukan

pekerjaan/kegiatan;

dimana

kerugian

Imateriil

tersebut

sebenamya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi berdasarkan rasa Hal 14 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

keadilan dan kepatutan maka sudah sepantasnya apabila kerugian Imateriil tersebut dibebankan kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 23. Bahwa, demikian juga terhadap TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan terbuktinya lelang eksekusi sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang tersebut telah dinyatakan batal, tentunya membawa konsekuensi yuridis pula terhadap pembaliknamaan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum untuk memerintahkan kepada TURUT

TERGUGAT

III

untuk

membaliknamakan

kembali

kepada

PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III seperti sediakala berdasarkan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 24. Bahwa, untuk menghindari PARA TERGUGAT tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini dan agar gugatan ini tidak sia-sia belaka (illusoir) dan terhadap kedua objek tanah dipindah tangankan kepada orang lain, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap : 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung, atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGAT II);



Sebidang

tanah

berikut

bangunan

rumah

tinggal

yang

berada

diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A’AN (PENGGUGAT III); 25. Bahwa, untuk menjamin kepastian dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan kelancaran pemenuhan kewajiban dari putusan perkara ini berupa dikembalikannya kedua bidang tanah ini dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PARA PENGGUGAT, maka kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV diwajibkan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Hal 15 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Rp.1.000.000,-

(satu

juta

rupiah)

untuk

setiap

hari

keterlambatan

pemenuhan kewajiban sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap; 26. Bahwa, demi terjaminnya keadilan dan kepastian hukum, serta didasarkan pada bukti-bukti yang sulit dibantah kebenarannya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun verzet; 27. Bahwa, segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini ditanggung atau dibebankan kepada PARA TERGUGAT. DALAM PROVISI 28. Bahwa, dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertdfikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III), luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan

Negeri

Klas

IA

Bandung

Nomor

:

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG tertanggal 30 April 2014 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri klas IA Bandung Cq. Majelis Hakim dalam perkara In casu,berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI Menyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A’AN (PENGGUGAT III), luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : Hal 16 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG tertanggal 30 April 2014 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan wanprestasi; 3. Menyatakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-I (KMK-I) No.234 tanggal 25 Nopember 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-II (KMK-II) No.235 tanggal 25 Nopember 2009 keduanya dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah batal dengan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan akta-akta berupa : 

Fidusia secara nyata (FEO) atas persediaan Sparepart untuk truck dengan nilai penjaminan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 236 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;



Cessie atas Piutang Dagang

dengan nilai penjaminan sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akta Cessie Atas Piutang Dagang sebagai Jaminan tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 237 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I; 

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 935/2009 tanggal 4 Desember 2009, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 972/2011 tanggal 23

Juni

2011

keduanya

dibuat

oleh

dan

dihadapan

TURUT

TERGUGAT I; 

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 9593/2009 tanggal 7 Januari 2010, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011 keduanya dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III;

atau akta-akta lainnya yang menjadi turunan dari perjanjian tersebut batal dengan segala akibat hukumnya; 5. Menyatakan pelelangan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap : 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung atas nama Hal 17 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

PEDYTH

SETIAWAN

(PENGGUGAT

II)

laku

terjual

seharga

Rp.1.177.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) oleh pembeli TERGUGAT HI sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 293/2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II; 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III) laku terjual seharga Rp.1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) oleh Pembeli TERGUGAT IV sebagaimana tertuang dalam Kutipan Risalah Lelalng Nomor : 293/2013 tertanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II;

adalah tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya; 6. Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas kedua obyek lelang berupa : 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1830/Kelurahan Babakan, atas nama PEDYTH SETLAWAN, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung;



Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A’AN, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung;

atau pihak lain yang menguasai kedua objek tersebut untuk mengembalikan pada keadaaan semula atau menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor : 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG tertanggal 30 April 2014 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A\AN (PENGGUGAT III), luas tanah 206 m2 luas

Hal 18 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung; 8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.7.975.500.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian : 

Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGAT II) seharga Rp.3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung, atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT

III)

seharga

Rp.4.625.500.000,00

(empat

milyar

enamratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III masing-masing untuk membaliknamakan kembali atas dua bidang tanah tersebut berdasarkan putusan ini kepada PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III seperti sedia kala terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 11. Menyatakan sah dan berharga Sita Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah-tanah : 

Sebidang

tanah

diatasnya,sesuai

berikut

bangunan

dengan

Sertifikat

rumah Hak

tinggal

Milik

yang

berada

No.1830/Kelurahan

Babakan, luas tanah 335 m2 luas bangunan 33 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung, atas nama PEDYTH SETIAWAN (PENGGUGAT II); 

Sebidang

tanah

berikut

bangunan

rumah

tinggal

yang

berada

diatasnya,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135/Kelurahan Ciateul, Hal 19 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

luas tanah 206 m2 luas bangunan 173,45 m2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kecamatan Regol kota Bandung atas nama OEJ TIONG HANG atau NG OEIJ TIONG HAM alias A'AN (PENGGUGAT III); 12. Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan petitum angka 6 (enam) perkara ini; 13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun verzet; 14. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini; 15. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT. SUBSIDAIR : Apabila ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Para Pembanding; Tergugat

I

dalam

Konpensi/Penggugat

dalam

Rekonpensi,

sekarang

Terbanding I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : I. PARA

PENGGUGAT

TIDAK

SUNGGUH-SUNGGUH

DALAM

MENGAJUKAN GUGATAN. 1. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada Yang mulia Majelis Hakim, bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan gugatan. 2. Bahwa hal tersebut dilihat dari ketidak kooperatifnya Para Penggugat dalam proses Peradilan, dimana Para Penggugat sering tidak hadir di dalam persidangan baik dalam proses mediasi maupun pembacaan gugatan, walaupun telah dipanggil secara patut. Seharusnya sebagai pihak yang melakukan gugatan, maka Para Penggugat

harus

selalu

hadir

didalam

persidangan,

untuk

membuktikan bahwa Para Penggugat sungguh-sungguh dalam melakukan gugatan dimaksud. Hal 20 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

3. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui pula, bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Perlawanan yang tercantum dalam Register

nomor

Perkara

79/PDT.G//2015/PN.BDG

ini,

Para

Penggugat sudah pernah mengajukan perlawanan serupa yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 497/PDT/Plw/2012/PN.BDG, baik fundamentum petendi maupun Petitumnya sama persis. Para Penggugat hanya menambahkan pihak baru, yaitu PT.Central Asia Balai Lelang sebagai Tergugat III. 4. Bahwa atas Perlawanan Nomor 497/PDT/Plw/2012/PN.BDG tersebut Para Penggugat juga tidak niat yang sungguh-sungguh untuk mengajukan Perlawanan, dimana atas perkara tersebut akhirnya diputus GUGUR oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo. 5. Dengan demikian, ketidak sungguhan Para Penggugat dalam melakukan

gugatan

tersebut,

menciptakan

kontradiksi

dan

pertanyaan, apakah benar Para Penggugat ingin memperjuangkan agar Obyek Sengketa tersebut tidak di eksekusi, atau hanya sekedar mengulur-ngulur waktu agar Obyek sengketa dimaksud tidak segera dieksekusi, dikarenakan Para Penggugat menyadari bahwa secara fakta hukum Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan Para Penggugat dalam posisi yang lemah. Oleh sebab itu sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

ini

memutuskan

untuk

menolak

gugatan

Perlawanan tersebut atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. II.

MATERI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (Obscuur Libeli) 1. Bahwa setelah Tergugat I pelajari dengan seksama Surat gugatan dari Para Penggugat tertanggal 17 Februari 2015, maka Penggugat dalam petitumnya angka 2 mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi; 2. Bahwa namun demikian Para Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, oleh karena itu Petitum Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada; 3. Bahwa

berdasarkan

Yurisprudensi

Putusan

MARI

nomor

492K/Sip/1970 Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan; Hal 21 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

4. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang demikian sangatlah kabur sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut ; 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ; 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ; 4. Bahwa Para Penggugat telah mengakui memiliki hutang berdasar perjanjian kredit yang dijamin dengan tanah milik Para Penggugat yang diikat dengan Hak Tanggungan. Pengakuan yang demikian adalah sudah benar dan sesuai dengan bukti-bukti hukum yang akan Tergugat I sampaikan dalam persidangan ini, oleh karenanya dengan pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi benar tidaknya hutang Para Penggugat kepada Tergugat I ; 5. Bahwa Para Penggugat mendapatkan 2 (dua) fasilitas kredit dari Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja I dan Kredit Modal kerja II, dengan Plafond

masing

masing

adalah

Rp.1.250.0000.000,-

dan

Rp.750.000.000,- sesuai dengan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja I No. 234 pada tanggal 25-11-2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja II No.234 pada tanggal 25-11-2009 dihadapan Notaris Doktor Ranti Fauzia Mayana S.H. 6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Para Penggugat telah menyerahkan beberapa agunan, dimana salah satunya adalah Obyek Sengketa dalam perkara a quo yaitu : 

Tanah bangunan SHM No.135/Kelurahan Ciateul berikut bangunan diatasnya, terletak di Jl.Ciateul No.32 RT/RW 003/006 Kec.Regol Bandung, seluas 206 m2 an. Oej Tiong Hang atau NG Oeij Tion Ham alias A'an. Hal 22 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG



Tanah Bangunan SHM No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2, terletak di jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung an. Pedyth Setiawan.

Tanah tersebut diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan peringkat I, dan bersifat kait-mengkait (Interchangeble), dimana dijadikan sebagai jaminan atas dua fasilitas kredit tersebut diatas, berdasar SHT No.12071/2011 pada tanggal 27 Oktober 2011 dan SHT No. 9593/2009 tanggal 7 Januari 2010. Dengan dijaminkannya SHM tersebut membawa akibat hukum bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No.4 Tahun 1996, SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Para Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut ; 7. Bahwa dalam perjalanannya ternyata Para Penggugat tidak membayar angsuran

kredit

yang

merupakan

kewajibannya,

sesuai

dengan

Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kreditnya menjadi macet. Dalam hal ini telah jelas bahwa justru Para Penggugat yang telah melakukan iktikad tidak baik dengan melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya kepada Tergugat I. 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan :  SP I No. B. 270-VI/KC/ADK/01/2011 tanggal 25 Januari 2011;  SP II No. B. 455-VI/KC/ADK/03/2011 tanggal 07 Maret 2011 ;  SP III No. B. 750-VI/KC/ADK/04/2011 tanggal 11 April 2011; 9. Bahwa sebagai Kreditur yang beritikad baik, maka Tergugat I melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Para Penggugat sesuai dengan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja I Nomor 300 pada tanggal 23 Juni 2011 dan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja II Nomor 301 pada tanggal 23 Juni 2011, dimana restrukturisasi kredit adalah mengenai jangka waktu dan bunga kredit. Atas Restrukturisasi kredit tersebut, ternyata Para Penggugat kembali tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (wanprestasi), sehingga kredit Para Penggugat tersebut menjadi macet ; 10. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai kreditur beritikad baik, maka Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan dan panggilan kepada Para Hal 23 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Penggugat,

dengan

tujuan

memberi

kesempatan

kepada

Para

Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I, sebagai berikut :  No.B.657-VI/KC/ADK/03/2012 tanggal 08 Maret 2012;  No.B.840-VI/KC/ADK/04/2012 tanggal 03 April 2012;  No.B.537-VI/KC/ADK/04/2012 tanggal 10 April 2012;  No.B.947-VI/KC/ADK/04/2012 tanggal 16 April 2012;  No.B.985-VI/KC/ADK/04/2012 tanggal 19 April 2012;  No.B.1085-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 2 Mei 2012;  No.B.1167-VI/KC/ADK/05/2012 tangga l 9 Mei 2012;  No.B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012;  No.B.1236-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 22Mei 2012;  No.B.1731-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 05 Juli 2012;  No.B.2662-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 19 Oktober 2012; akan tetapi karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Para Penggugat untuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat I, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Para Penggugat dilakukan melalui parate eksekusi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juncto janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmatiche verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ; 11. Bahwa pada Surat B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 ditegaskan bahwa proses lelang tanggal 5 Juni 2012 akan ditangguhkan dengan persyaratan Para Penggugat melunasi total tunggakan bunga dan

denda/penalty

sampai

dengan

31

Mei

2012

sebesar

Rp.106.256.666,- dan akan dilakukan proses Re-restrukturisasi, atau proses penyelesaian atas sisa kewajiban pinjaman Para Penggugat, sesuai dengan syarat yang disepakati Para Penggugat dan Tegugat I; 12. Bahwa benar para Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.106.256.666,-

sebelum

tanggal

31

Mei

2015

dan

PERLU

TERGUGAT I TEGASKAN BAHWA LELANG PADA TANGGAL 5 JUNI 2012 TERHADAP AGUNAN PARA PENGGUGAT yakni: 

Tanah bangunan SHM No.135/Kelurahan Ciateul berikut bangunan diatasnya, terletak di Jl. Ciateul No. 32 RT/RW 003/006 Kec. Regol Bandung, seluas 206 m2 an. Oej Tiong Hang atau Ng Oeij Tion Ham alias A'an. Hal 24 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG



Tanah Bangunan SHM No.1830/Kelurahan Babakan, luas tanah 335 m2, terletak di jalan Soekarno Hatta No.130 RT/RW 007/005 kota Bandung an. Pedyth Setiawan.

TELAH TERGUGAT I BATALKAN. Sehingga berdasarkan surat B.1203VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012, jelaslah Tergugat I telah memenuhi apa yang Para penggugat minta yaitu PENANGGUHAN LELANG TANGGAL 5 JUNI 2012; 13. Bahwa selanjutnya, terkait dengan Re-Restrukturisasi sisa pinjaman, terdapat kalimat ”...sesuai dengan syarat yang disepakati saudara DAN BRI. Ingat ada kalimat “DAN” disurat tersebut. Sehingga dalil Para Penggugat dalam butir 8 yang hanya sampai kalimat “dengan syarat yang disepakati” merupakan dalil yang MEMUTARBALIKKAN FAKTA karena ada kalimat selanjutnya dari surat tersebut; 14. Bahwa terkait dengan Re-restrukturisasi yang akan dilaksanakan, dikarenakan syarat yang dibutuhkan adalah setor 20 % dari total kewajiban, Para Penggugat tidak memenuhinya sehingga Persyaratan Surat B.1203-VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 yaitu akan dilakukan proses Re-restrukturisasi, atau proses penyelesaian atas sisa kewajiban pinjaman Para Penggugat, sesuai dengan syarat yang disepakati

Para

Penggugat

dan

Tegugat

I,

TIDAK

DAPAT

DILAKSANAKAN. Tergugat I mengembalikan uang Para Penggugat dan melakukan dijaminkan.

proses

lelang

Sehingga

kembali seluruh

terkait

dengan

Persyaratan

agunan

Surat

yang

B.1203-

VI/KC/ADK/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 telah Tergugat I Penuhi dan tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat I. Justru Para Penggugat yang wanprestasi dengan tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga wajarlah jika Tergugat I akan melakukan permohonan proses lelang kembali. Pengembalian uang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer, dimana salah satu isinya berbunyi bahwa syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, karena tidak ada kesepakatan atas

nilai

nominal

uang

yang

digunakan

untuk

pembayaran

keterlambatan bunga dan pencabutan lelang, maka Tergugat I berhak menolak karena tidak sesuai dengan syarat nominal uang pembayaran yang ditetapkan oleh Tergugat I sesuai dengan analisis Tergugat I. Sehubungan fakta tersebut diatas, dalil yang diajukan Para Penggugat jelas merupakan dalil yang sangat naif dan tidak beralasan hukum sama sekali. Hal 25 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

15. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak konskuen dan dikualifikasikan wanprestasi sebagaimana Posita Penggugat pada butir 8 s/d 13 adalah dalil yang memutarbalikkan fakta dan menyesatkan; 16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 14 s/d 16, karena Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa lelang dapat dibatalkan dengan adanya pembayaran lunas seluruh kewajiban atas fasilitas kredit yang dinikmati sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Para Penggugat. 17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 14 s/d 16, karena Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa lelang dapat dibatalkan dengan adanya pembayaran lunas seluruh kewajiban atas fasilitas kredit yang dinikmati sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Para Penggugat. 18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 butir 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 93 /PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG yang menyatakan bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan yang termasuk lelang eksekusi adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan Pasal 6 UU Hak Tanggungan; 19. Bahwa oleh karena itu sudah jelas lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah lelang yang sudah diamanatkan melalui Undang-undang oleh karena itu sudah berlandaskan hukum. 20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan jelas dalil Para Penggugat angka 21 dan 22 yang menyatakan tentang kerugian materiil dan immateriil yang dirasa oleh Para Penggugat. Kerugian yang dirasa oleh Para Penggugat dengan menyalahkan Tergugat I tersebut tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada. Kerugian-kerugian yang dirasakan oleh Para Penggugat tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Penggugat sendiri dengan melakukan cedera janji Hal 26 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

(wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat I.Justru dengan membengkaknya tunggakan kredit Para Penggugat yang sangat dirugikan adalah Tergugat I. 21. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan Tergugat I adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Semua dalil-dalil yang tidak diakui oleh Tergugat I merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar. 22. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." 23. Bahwa sehubungan dengan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka berdasarkan Pasal 163 HIR a quo, serta lelang sudah dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, maka

sudah

sepantasnya bahwa dalil gugatan dari Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya. MAKA : BERDASARKAN JAWABAN TERGUGAT I DIATAS, MOHON DENGAN

SEGALA

HORMAT KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN NEGERI BANDUNG UNTUK MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT : I. DALAM EKSEPSI : 1.

MENERIMA EKSEPSI DARI TERGUGAT I.

2.

MENYATAKAN

BAHWA

GUGATAN

DITOLAK

ATAU

SETIDAK-

TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA. II. DALAM POKOK PERKARA : 1. MENOLAK SELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT. 2. MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat I,II,III dalam Kopensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Para Pembanding; Tergugat II dalam Konpensi/Turut Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding II,memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi :

Hal 27 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

1. Dalam posita gugatan Penggugat disebutkan Tergugat III telah mendapatkan Penetapan Eksekusi Pengosongan terhadap objek perkara, bahkan salahsatu objek telah dieksekusi; 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan ini seharusnya ditolak, karena bentuk dari keberatan Penggugat haruslah BANTAHAN terhadap Penetepan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Bandung; 3. Bahwa dengan demikian Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan Penggugat ini; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA

PENGGUGAT,kecuali

terhadap

hal-hal

yang

diakui

secara

tegas

kebenarannya. 2. Bahwa memang benar Tergugat II telah melaksanakan lelang terhadap :

a. Tanah dan bangunan SHM No.1830 luas 335 m2 atas nama Pedyh Setiawan, terletak di Jl.Soekarno Hatta No.130 RT.007 RW.005 Kel.Babakan, Kec.Babakan Ciparay kota Bandung Wilayah Tegallega. b. Sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya seluas 206 m2 sesuai SHM No.135/Kel.Ciateul atas nama 1.Nyonya Tjutju Setiawati Hendrawan (dh. Lim Lin Jioe (Tjioe)), 2.Lenyh Karyati (dh. Oeij Ng Khim Nio (Ng Oey) Khim Nio), 3.Dedyh Gunawan (dh. Oeij Ng Kim Swan (Ng Oey) Kim Swan), 4.Pedyh Setiawan (dh. Oeij Ng Kok Tjoan (Ng Oey) Kok Tjoan), 5.Teddyh Darmawan (dh. Oeij Ng Kim Luij (Ng Oey) Kim Luij), 6.Lina Yuliani (dh. Linah Yuliani), terletak di Jl. Ciateul No. 22 (sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003 RW.006), Kel.Ciateul, Kec.Regol, kota Bandung). Pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara kronologis dapat Tergugat II uraikan : 2.1 Bahwa pelaksanaan lelang atas objek a quo adalah berdasarkan permintaan dari PT.BRI (Persero) Tbk. Cabang Bandung Dago, sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Nomor : B.353-KC-VI/ADK/02/2013 tanggal 14 Februari 2013. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan

jadwal

pelaksanaan

lelang,

disertai

dokumen

persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Hal 28 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

2.2 Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Bandung Dago tersebut merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari: a) Fotocopy Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-I (KMK-I) Nomor : 234 tanggal 25 November 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja –II (KMK-II) Nomor : 235 tanggal 25 November 2009; b) Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Bandung Nomor : 9593/2009 tanggal 07 Januari 2010 dan Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011; c) Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 935/2009 tanggal 04 Desember 2009 dan Nomor : 972/2011 tanggal 23 Juni 2011; d) Surat Keterangan Nomor : R.16-VI/KC/ADK/02/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal Perincian Hutang Debitur dari PT.BRI (Persero) Kantor Cabang Bandung Dago, Tbk. e) Fotocopy

Surat

Peringatan

I

(Pertama)

Nomor

:

B.270-

VI/KC/ADK/01/2011 tanggal 25 Januari 2011 dari Tergugat I kepada Para Penggugat; f) Fotocopy

Surat

Peringatan

II

(Kedua)

Nomor

:

B.455-

VI/KC/ADK/03/2011 tanggal 07 Maret 2011 dari Tergugat I kepada Para Penggugat ; g) Fotocopy

Surat

Peringatan

III

(Ketiga)

Nomor

:

B.750-

VI/KC/ADK/04/2011 tanggal 11 April 2011 dari Tergugat I kepada Para Penggugat; h) Surat Pernyataan dari PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Bandung Dago Nomor : R.19-VI/KC/ADK/02/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang isinya menyatakan PT.BRI (Persero) selaku kreditur menyatakan berhak atas agunan tersebut dan membebaskan KPKNL Bandung dan Pejabat Lelang apabila dikemudian hari terjadi gugatan/tuntutan perdata maupun pidana. i) Fotocopy surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari Tergugat I kepada Para Penggugat Nomor : B.886-VI/KC/ADK/04/2013 tanggal 12 April 2013. Hal 29 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

2.3 Bahwa permohonan lelang hak tanggungan atas objek a quo dari Tergugat I tersebut telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut Tergugat II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini berarti Tergugat II harus melaksanakan lelang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi : “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”. 2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kepala KPKNL Bandung

telah

mengerluarkan

Surat

Nomor

:

S-

128/WKN.8/KNL.0105/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Penetapan Hari & Tanggal Lelang, yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 bertempat di KPKNL Bandung Jl.Ambon No.1 Bandung. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. 2.5 Bahwa terhadap rencana pelaksanaan lelang a quo, Tergugat I selaku pihak Penjual dalam pelaksanaan lelang a quo telah mengumumkannya melalui pengumuman selebaran tanggal 02 April 2013 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian Galamedia tanggal 17 April 2013 sebagai pengumuman lelang kedua. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi “Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”. 3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 16 s.d 17 pada gugatannya yang

pada pokoknya menyatakan dikarenakan pelaksaaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja I No.234 tanggal 25 Nopember 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja II No.234 tanggal 25 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan SHT Nomor 9593/2009 tanggal 7 Januari 2010 dan SHT Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011 keduanya dikeluarkan oleh Turut Tergugat III yang telah batal, maka dengan sendirinya perbuatan hukum berupa pelelangan atas objek jaminan yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi tidak sah atau batal, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, untuk itu sudah seharusnya ditolak. Hal 30 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

4. Bahwa baik terhadap Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-I (KMK-I)

Nomor :234 tanggal 25 November 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-II (KMK-II) Nomor : 235 tanggal 25 November 2009 maupun Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Bandung Nomor : 9593/2009 tanggal 07 Januari 2010 dan Nomor : 12071/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tidak penah dibatalkan. 5. Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat II atas obyek

perkara pada pokoknya adalah guna memenuhi bunyi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 935/2011 tanggal 04 Desember 2009 dan Nomor : 972/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin hutang-piutang antara Pihak pertama-Debitor (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua-Kreditur (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama). 6. Bahwa setelah Tergugat I melakukan pengurusan terhadap piutang Para

Penggugat dan ternyata Para Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-I (KMK-I) Nomor : 234 tanggal 25 November 2009 dan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja-II (KMK-II) Nomor : 235 tanggal 25 November 2009, maka Tergugat I kemudian meminta untuk dilakukan lelang oleh Tergugat II yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bunyi klausula Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 935/2011 tanggal 04 Desember 2009 dan Nomor : 972/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang berbunyi : “Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. b. Mengatur

dan

menetapkan

waktu,tempat,cara,dan

syarat-syarat

penjualan. c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi. d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan. e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur. Hal 31 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terlihat pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek lelang/objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaannya telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. 8. Bahwa pada pelaksanaan lelang tanggal 01 Mei 2013 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 239/2013, untuk objek lelang berupa “Tanah dan bangunan SHM No.1830 luas 335 m2 atas nama Pedyh Setiawan, terletak di Jl.Soekarno Hatta No.130 RT.007 RW.005 Kel.Babakan,Kec.Babakan Ciparay kota Bandung Wilayah Tegallega telah laku terjual dengan ditunjuknya Sdr.Wiwih Harnawadi,S.H. selaku Kuasa dari Gina Hartono sebagai pembeli lelang yang sah. Sedangkan untuk objek lelang berupa “sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya seluas 206 m2 sesuai SHM No. 135/Kel. Ciateul atas nama 1. Nyonya Tjutju Setiawati Hendrawan (dh. Lim Lin Jioe (Tjioe)), 2. Lenyh Karyati (dh. Oeij Ng Khim Nio (Ng Oey) Khim Nio), 3. Dedyh Gunawan (dh. Oeij Ng Kim Swan (Ng Oey) Kim Swan), 4. Pedyh Setiawan (dh. Oeij Ng Kok Tjoan (Ng Oey) Kok Tjoan), 5. Teddyh Darmawan (dh. Oeij Ng Kim Luij (Ng Oey) Kim Luij), 6. Lina Yuliani (dh. Linah Yuliani), terletak di Jl.Ciateul No.22 (sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003 RW.006), Kel.Ciateul, Kec.Regol, kota Bandung” telah laku terjual dengan ditunjuk Sdr.Ferri Irawan kuasa dari Slamet Taslim, Ir sebagai pembeli lelang yang sah. 9. Bahwa penunjukkan Sdr.Gina Hartono dan Sdr.Slamet Taslim tersebut sebagai pembeli lelang yang sah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena penawaran dari pembeli-pembeli lelang tersebut telah melamlaui nilai limit yang ditetapkan oleh Penjual/Tergugat I. 10. Bahwa penunjukkan Sdr.Gina Hartono dan Sdr.Slamet Taslim tersebut telah sah secara hukum, maka terhadap pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi

oleh

Undang-undang.

Terdapat

beberapa

Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI yang menegaskan perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik, antara lain: a) Putusan Mahkamah Agung RI No.251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.”. Hal 32 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

b) Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982:“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum". 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pelelangan yang diperantai oleh TERGUGAT II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undangundang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa : ”Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan” dan ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa ”Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. Jadi dengan demikian lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum dan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II tidak melanggar kaidah hukum. Maka

berdasarkan

alasan-alasan

tersebut

diatas,

Tergugat

II

dalam

Konpensi/Turut Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat II; 2. Tidak menerima gugatan Penggugat karena Obscuur Libel DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 239/2013 tanggal 01 Mei 2013 adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan; 3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Menimbang,bahwa terhadap gugatan para Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang Para Pembanding I,II,III; Hal 33 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Tergugat III dalam Konpensi/Turut Penggugat dalam Rekonpensi, sekarang Terbanding III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : Eksepsi tidak ada hubungan hukum : Bahwa terlepas dari Adagium Jura Novit Curia, kiranya Pengadilan harus Salva Reverentia - menyatakan bahwa gugatan para penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaraad) atas dasar hukum, antaralain : 1. bahwa, de wetgwver stelt de formaliteit als voorwaarde voor het ontstaan van

het

recht

dat

inde

procedure

wordt

geeist

(Mr.B.J.Polena,

Nederlandsche Burgerlijk Procesrecht Vierdedruk, 1913,bladzijde 130). Yang Tergugat III terjemahkan secara bebas sebagai berikut : Pembuat Undang-Undang menetapkan sebagai condition sine qua non, bahwa formalitas harus terpenuhi untuk dapat lahirnya suatu hak yang dituntut dalam prosedur. 2. Bahwa, antara Tergugat III dengan Para Penggugat tidak pernah adanya suatu perhubungan hukum - rechtsverhouding - mengenai sebidang tanah SHM Nomor : 1830/Kelurahan Babakan, luas 335 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarao-Hatta Nomor 130 Bandung. Karena Tergugat III mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 293/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang dijual/dilelang oleh Kantor Lelang yang berwenang. 3. Bahwa, untuk itu Tergugat III dengan berlandaskan kepada principe yang berlaku dalam ilmu hukum pembuktian, yaitu affirmanti incumbit probate, yuncto pasal 1865 KUHPerdata yuncto Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 April 1972 registrasi nomor : 1121 K/Sip/1971, yang berbunyi : "Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya. Maka dengan ini Tergugat III Mensomeer Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang secara malafide, menyatakan, sebagaimana Posita gugatannya. B. TENTANG EKSEPSI : 1. Bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam perkara ini, bukanlah mengenai absolute ataupun relative competentie dan juga tidak mengenai ne bis in idem ataupun kadaluarsa yang oleh karena itu eksepsi tersebut Hal 34 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

menurut Pasal 136 yunctie 134 H.I.R. dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; 2. Bahwa, akan tetapi sekalipun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dalam perkara ini menurut Pasal 136 yunctie 134 H.I.R. dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, namun karena sifatnya tetap exceptionele aard sehubungan dengan gugatan para penggugat tidak ada suatu hubungan hukum - rechtsverhouding - dengan Tergugat III sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta H.I.R. sendiri telah melepaskan azas "Sikap menunggu saja dari Hakim" yang berarti bahwa, pada Hakim yang telah diberi kekuasaan - jadi dengan sendirinya diwajibkan pula - pada permulaan pemeriksaan perkara untuk memegang kemudi yang tidak boleh dilepaskan lagi, maka : a. Dengan berlandaskan kepada ketenruan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik

Indonesia

Nomor

4

Tahun

2004

Tentang

Kekuasaan

Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." b. Instruksi Mahkamah Agung Nomor 1/1969 tanggal 2 Djuli 1969, Perihal Peradilan jang tepat dan tjepat, yang berbunyi : "Agar supaya kepentingan hukum daripada pentjari keadilan (Justiesiabelen) dapat terlaksanakan dengan tjepat dan memuaskan diinstruksikan kepada Saudara2 agar mengusahakan dengan kemampuan jang ada melaksanakan motto : Peradilan jang tepat dan tjepat untuk menciptakan adanya tertib hukum dan kepastian hukum jang sebaik-baiknya." (Dian Yustisia Pengadilan Tinggi Bandung 1975, halaman 211) Hakim dalam memegang kemudi berkuasa memberi putusan terhadap tangkisan yang diajukan oleh Tergugat III dalam perkara ini, yang sifatnya tetap van exceptionele aard itu, dengan menghentikan pemeriksaan dalam pokok perkara tanpa mempertimbangkan pokok perkara dan alat-alat buktinya. 3. Bahwa, berlandaskan kepada hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat III tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut: 

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut; Hal 35 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG



Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;



Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

C. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam bagian "Dalam Eksepsi" tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap termuat dan dipergunakan pula selengkapnya dalam bagian "Dalam Pokok Perkara" ini; 2. Bahwa, Tergugat III menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi Para Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat III dengan tegas dan bulat; 3. Bahwa, sekalipun Tergugat III merasa tidak mempunyai hubungan hukum rechtsverhouding - dengan Para Penggugat mengenai sebidang tanah SHM Nomor : 1830/Kelurahan Babakan, luas 335 m2, setempat dikenal sebagai Jalan Soekarno-Hatta Nomor 130 kota Bandung karena Tergugat III mendapatkan hak atas tanah tersebut berdasarkan risalah lelang Nomor : 293/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang dijual / dilelang oleh Kantor Lelang yang berwenang. 4. Bahwa, dalam hal ini Tergugat III sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka harus memperoleh perlindungan hukum. 5. Bahwa, berlandaskan kepada hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat III tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut: 

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini; Menimbang,bahwa terhadap gugatan para Penggugat I,II.III dalam

Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, sekarang Para Pembanding I,II,III; Tergugat

IV

dalam

Konpensi/Penggugat

dalam

Rekonpensi,

sekarang

Terbanding IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 36 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

I. DALAM KONPENSI : 1. Bahwa, TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri KIs I A Khusus Bandung dengan Perkara No.79/Pdt.G/2015/PN.Bdg tertanggal 17 Februari 2015, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PARA PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT IV; 2. Bahwa, apabila kita membaca dan mempelajari dengan lebih teliti dan lebih mendalam lagi gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tertanggal 17 Februari 2015, ternyata PARA PENGGUGAT telah tidak mempunyai Kapasitas (Legal Standing) dan Kualitas untuk mengajukan gugatan ini karena PARA PENGGUGAT pada saat ini telah tidak mempunyai alas Hak apapun atas objek perkara yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW. 006 kota Bandung Jawa Barat, karena ternyata Objek perkara tersebut telah tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim dan merupakan hak milik dari Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.135, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian objek perkara sudah tidak ada hubungan

hukum

dan

kaitannya

sama

sekali

dengan

PARA

PENGGUGAT; 3. Bahwa, TERGUGAT IV adalah Pembeli yang beritikad baik, dimana baik sesuai dengan hak maupun kedudukannya yang dilindungi oleh Hukum, dimana TERGUGAT IV telah membeli objek Perkara melalui Lelang Umum yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (TERGUGAT II DK/TURUT TERGUGAT II DR) sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah membayar keseluruhan harga objek perkara pada lelang yang telah dilakukan pada tanggal 1 Mei 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 293/2013 tertanggal 25 September 2013, yang telah ditandatangani oleh Ir.Slamet Taslim ( TERGUGAT IV ) selaku pembeli dan Budi Priyanto,SE selaku Pejabat Lelang, hal mana Kutipan Risaiah Lelang tersebut ditandatangani oleh Tedy Syandriadi dalam kapasitasnya selaku Kepala Hal 37 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

kantor KPKNL Bandung serta diberikan Kutipannva kepada Pembeli dan diperlakukan sebagai Akta Jual Beli: 4. Bahwa, walaupun objek perkara ternyata secara hukum telah beralih kepemilikkannya semula merupakan Objek Hak tanggungan dimana PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Terbuka lalu kemudian beralih menjadi Hak Milik atas nama Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV) sejak tanggal 01 Mei 2013, akan tetapi ternyata PARA PENGGUGAT telah tidak mau meninggalkan/mengosongkan untuk kemudian menyerahkan objek Perkara kepada TERGUGAT IV sebagaimana seharusnya, sehingga kemudian melalui Kuasa Hukumnya TERGUGAT IV telah melakukan upaya kekeluargaan dengan mengundang PARA PENGGUGAT untuk bertemu guna penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan surat Undangan No.062/DWA&AD/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013; 5. Bahwa,

pada

pertemuan

yang

dilakukan

antara

Kuasa

Hukum

TERGUGAT IV dengan PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT DK melalui sdr.TEDDYH DARMAWAN (DH.OEIJ NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ))/AHLI WARIS No.5, menyatakan bahwa akan menempuh jalan kekeluargaan namun meminta waktu untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan Para ahli waris yang lainnya. Namun setelah ditunggu selama 1 bulan lamanya Sdr.TEDDYH DARMAWAN (DH.OEIJ NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ)) telah tidak pernah memberikan jawaban apapun kepada TERGUGAT IV dan ketika dicoba beberapa kali mendatangi objek perkara yang masih ditinggali dan dijadikan domisili bagi Sdr.TEDDYH DARMAWAN (DH.OEIJ NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ)) ternyata yang bersangkutan tidak pernah ada dirumah, maka dengan sangat terpaksa TERGUGAT IV mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi Pengosongan ke Pengadilan Negeri KIs IA Khusus Bandung; 6. Bahwa, setelah dilakukan Teguran/Aanmaning oleh Pengadilan Negeri KIs. IA Bandung, yang dihadiri oleh Kuasa PARA AHLI WARIS (Alm) Oeij Tiong Hang atau Ng Oeij Tioang Ham alias A'An yaitu Sdr. EDDY RELIAT SILALAHI, SH & Rekan, maka kemudian TERGUGAT IV DK memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk bernegosiasi namun tidak tercapai kata sepakat. Dan ternyata teguran/aanmaning tersebut tidak membuat PARA PENGGUGAT meninggalkan/menyerahkan tanah dan bangunan dalam perkara ini kepada TERGUGAT IV sebagai pemilik yang sah, PARA PENGGUGAT tetap menempati/menikmati tanah dan Hal 38 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

bangunan dalam perkara ini secara melawan hak bahkan sampai dengan saat ini; 7. Bahwa, TERGUGAT IV kemudian menempuh upaya-upaya Hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan Permohonan Sita Eksekusi yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung dengan Nomor 4619 tertanggal 17 Juni 2014, yang diikuti dengan Pelaksanaan sita Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi nomor: 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG tertanggal 1 Juli 2014; 8. Bahwa, Permohonan Pelaksanaan Eksekusi telah diajukan pula oleh TERGUGAT IV DK yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung dengan nomor 5378 tertanggal 24 Juli 2014, kemudian diikuti dengan keluarnya Penetapan Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG tertanggal 25 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan secara paksa terhadap objek perkara; 9. Bahwa, berdasarkan surat Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung nomor : W11.U1/3516/HT.02.02/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang

ditujukan

PENGGUGAT,

kepada perihal

Penghuni pelaksanaan

objek

perkara

eksekusi

aquo

pengosongan

PARA dan

penyerahan secara paksa atas objek Perkara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dan diberitahukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela objek perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengosongan secara paksa; 10. Bahwa, ternyata pada tanggal 14 Oktober 2014 yaitu tepat 1 (satu) hari sebelum waktu pelaksanaan pengosongan paksa dilakukan, Sdr. TEDDYH DARMAWAN (OH.OEIJ NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ)) (Ahli waris No. 5) datang menemui Kuasa Hukum TERGUGAT IV dikantor Kuasa Hukum TERGUGAT IV ditemani oleh/bersama-sama dengan Sdr.Suparno (Ormas Manggala) dan menyatakan Para Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT akan mengosongkan sendiri Objek perkara tersebut secara sukarela dan meminta waktu selama 10 hari sejak tanggal 14 Oktober 2014 untuk menyerahkan objek perkara kepada TERGUGAT IV dalam keadaan kosong; 11. Bahwa, dengan menjunjung tinggi penyelesaian secara kekeluargaan maka TERGUGAT IV memberikan lagi kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela objek perkara yang sudah menjadi milik TERGUGAT IV tersebut, akan tetapi ternyata niat baik TERGUGAT IV ini dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh PARA Hal 39 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri

KIs.IA

Bandung

yaitu

gugatan

dalam

Perkara

No.468/PDT.G/2014/PN.Bdg tertanggal 14 Oktober 2014, hal mana gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung, tepat pada hari dimana Sdr.TEDDYH DARMAWAN (Kuasa dan ahli waris PARA PENGGUGAT)

ditemani

oleh/bersama-sama

dengan

Sdr.Suparno

(Ormas Manggala) menyatakan kesediaannya untuk mengosongkan objek perkara secara sukarela; 12. Bahwa, bukan itu saja, ternyata dan terbukti bahwa PARA PENGGUGAT adalah Para Penghuni objek perkara sekaligus sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik, hal mana semakin diperjelas dengan adanya upayaupaya yang dilakukan PARA PENGGUGAT untuk menggelapkan/ mengalihkan/menjual

objek

perkara

yang

merupakan

Hak

Milik

TERGUGAT IV dengan cara memasang iklan di Harian Pikiran Rakyat tanggal 30 Oktober 2014 yang pada intinya bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Ciateul No.32 kota Bandung. Padahal PARA PENGGUGAT telah sangat mengetahui dan menyadari bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Ciateul No.32 kota Bandung bukanlah milik PARA PENGGUGAT lagi, karena pada saat iklan di Koran tersebut dimuat dan ditayangkan, PARA PENGGUGAT sudah mengetahui dan menerima serta melalui serangkaian proses teguran/aanmaning dari Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung termasuk diantaranya menyatakan kesediaannya untuk keluar dari Rumah yang dihuninya secara melawan hak tersebut secara sukarela, bahkan sudah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan

Negeri

KIs.IA

Bandung

yaitu

perkara

No.468/PDT.G/2014/PN.Bdg tertanggal 14 Oktober 2014; 13. Bahwa, pada saat ini sebidang tanah berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, telah tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV) dengan tanggal pendaftaran hak 18 November 2013, Nomor DI301: 62312 Tanggal 12 November 2013, sehingga tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam tuntutan Provisinya haruslah ditolak dalam perkara ini; Hal 40 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

14. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum sama sekali apabila pada butir 24 gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 mengajukan Permohonan Sita Jaminan atas objek perkara yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV), karena pada saat ini Objek perkara telah dilekatkan/diletakkan Sita Eksekusi

berdasarkan

Penetapan

Sita

Eksekusi

Nomor

:

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.Bdg tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.Bdg tertanggal 1 Juli 2014, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Perkara ini tidak berdasarkan hukum dan mengadaada sehingga haruslah ditolak dalam perkara ini; 15. Bahwa, tidak benar sama

sekali apabila dikatakan oleh PARA

PENGGUGAT pada butir 19 gugatannya tertanggal 17 Februari 2015, bahwa Penetapan nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG tertanggal 25 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan secara paksa terhadap objek perkara berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11, 849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No. 22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV) tidak mempunvai kekuatan eksekutorial terhadap diri PARA PENGGUGAT. karena obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dihuni oleh PARA PENGGUGAT dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan melawan hukum. dan ternyata sesuai dengan bukti-bukti yang ada, objek sengketa sudah menjadi milik TERGUGAT IV (Ir.Slamet Taslim); 16. Bahwa, perlu diketahui dan dipahami oleh PARA PENGGUGAT, bahwa upaya pengosongan atas tanah dan bangunan objek perkara bukanlah upaya

yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT

IV,

karena

eksekusi

pengosongan atas tanah objek perkara yang pada saat ini dikuasai dan dihuni secara melawan hak oleh PARA PENGGUGAT, merupakan kewenangan dan upaya yang dilakukan serta hanya dimiliki oleh Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri KIs IA Khusus Bandung, sehingga permintaan PARA PENGGUGAT untuk membatalkan Hal 41 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

pelaksanaan eksekusi pengosongan atas objek sengketa didalam gugatannya tersebut haruslah ditolak serta dikesampingkan dalam perkara ini; 17. Bahwa, telah terbukti dan ternyata bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan itikad tidak baik, hanya untuk menunda-nunda dan menghalang-halangi TERGUGAT IV untuk dapat menikmati haknya menempati dan menikmati objek perkara yang sejak tanggal 1 Mei 2013 telah menjadi milik TERGUGAT IV; 18. Bahwa, TERGUGAT IV telah menempuh upaya-upaya kekeluargaan sekaligus upaya-upaya Hukum demi mendapatkan haknya, walaupun proses tersebut berjalan cukup lama dengan prosedur yang cukup panjang,

namun

ternyata

upaya

Hukum

yang

ditempuh

oleh

TERGUGAT IV telah dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT untuk bertahan serta menempati Objek perkara yang bukan hak dan miliknya lagi, bahkan upaya kekeluargaan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV ternyata

telah

tidak

dihargai

bahkan

dijadikan

peluang

untuk

memperlambat dan berlama-lama serta menahan-nahan objek perkara yang bukan miliknya, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; 19. Bahwa, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali serta hanya merupakan upaya untuk memanipulasi Hukum demi kepentingannya pribadi dengan menundanunda dilaksanakannya suatu hal yang sudah pasti dan berkekuatan hukum, maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak untuk seluruhnya serta dikesampingkan dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM PROVISI: 1. Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; DALAM POKOK PERKARA. Hal 42 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; 2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, terhadap : 

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-D1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV DK/PENGGUGAT DR);

3. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Pengadilan Negeri KIs IA Bandung No.34/Pdt/Eks/2014/HT/PN.Bdg, yang ditetapkan tanggal 25 Juli 2014 antara Ir.SLAMET TASLIM sebagai Pemohon Eksekusi, lawan NY.TJUTJU SETIAWATI HENDRAWAN (d.h. LIM LIN JIOE) TJIOE Cs sebagai Termohon Eksekusi; 4. Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang No.239/2013 tanggal 01 Mei 2013

Kantor

Pelayanan

Kekayaan

Negara

dan

Leiang

(KPKNL)

Bandung/TERGUGAT II yang melakukan pelelangan atas objek perkara jaminan berupa tanah dan bangunan : Sebidang tanah Hak Milik No.135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, gambar Situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, luas 206 M2, terletak di Prov. Jawa Barat, kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciateul, setempat dikenal dengan Jl. (d.h. Ciateul No.22 Bandung) sekarang Jalan Ciateul No.32 RT.003/RW.006, kota Bandung, tercatat atas nama : (Alm) OIEJ TIANG HANG atau NG OIEJ TIONG HAM alias A'AN; 5. Menyatakan sah dan berharga lelang atas objek perkara barang jaminan berupa : Sebidang tanah Hak Milik No.135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, gambar Situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, luas 206 M2, terletak di Prov.Jawa Barat, kota Bandung, Wilayah Karees, Kecamatan Regol, Kelurahan Ciateul, setempat dikenal dengan Jl. (d.h. Ciateul No.22 Bandung) sekarang Jalan Ciateul No.32 RT.003/RW.006, kota Bandung, tercatat atas noma : (Alm) OIEJ TIANG HANG atau NG OIEJ TIONG HAM alias A'AN yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung/TERGUGAT II pada tanggal 01 Mei 2013 sebagaimana risalah lelang No.239/2013 tanggal 01 Mei 2013; 6. Menyatakan TERGUGAT IV sebagai pembeli lelang yang beritikad baik; II. DALAM REKONPENSI: Hal 43 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

lr. SLAMET TASLIM, Wiraswasta, umur 47 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl.Putri No.31, RT.002/RW. 007, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT IV DALAM KONPENSI, sekarang sebagai PENGGUGAT DALAM REKONPENSI; Bersama ini hendak mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap : 1. CV. SINAR RAYA, berkedudukan dan berkantor di Jl.Ciateul No.32 kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh: -

PEDYH SETIAWAN, Wiraswasta, bertempat tinggal Jl.Ciateul No.32, RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama CV.SINAR RAYA;

-

SURYANA MULYANTARA, Wiraswasta, bertempat tinggal Jl.Asmita No.14 RT.006/RW.004, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur CV.SINAR RAYA;

-

TEDDYH DARMAWAN, Wiraswasta, bertempat tinggal Jl.Ciateul No.32, RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Persero Komanditer CV.SINAR RAYA;

-

MARTA SONJAYA, Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Situ Gunting Barat, RT.001/RW.009 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, kota Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku Persero Komanditer CV. SINAR RAYA;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I DK/TERGUGAT I DR; 2. PEDYH SETIAWAN, Wiraswasta, bertempat tinggai Jl. Ciateul No.32, RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II DK/TERGUGAT II DR; 3. AAM HENDRAWAN alias Oeij Tiong Hang atau Ng Oeij Tioang Ham alias

A'An,Wiraswasta,

bertempat

tinggai

Jl.Ciateul

No.32,

RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung, yang telah meninggal dunia di Bandung tanggal 19 Juni 2010 sebagaimana ternyata kutipan Akta Kematian tanggal 28 Juni 2010 Nomor: 584/UMUM/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Waris yang sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Keterangan Hak Waris tanggal 18 April 2011 Nomor: 2/4/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan ALBERTUS SUTJIPTO BUDIHARDJOPUTRA, SH Notaris di kota Bandung, yaitu: Hal 44 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

-

Ny.TJUTJU SETIAWATI HENDRAWAN (DH.LIM UN JIOE (TJIOE)), bertempat tinggai di Jl.Ciateul No.32, RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung;

-

LENYH KARYATI (DH.OEU NG KIM NIO (NG (OEY) KHIM NIO)), bertempat tinggai di Jl. Pasar Atas No.49, RT.002/RW.005, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, kota Cimahi;

-

DEDYH GUNAWAN (DH.OEU NG KIM SWAN (NG (OEY) KIM SWAN)), bertempat tinggai di Kalijaya II, RT.004/RW.010, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

-

PEDYH SETIAWAN (DH.OEU NG KOK TJOAN (NG (OEY) KOK TJOAN)), bertempat tinggai di Jl.Ciateul No.32, RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung;

-

TEDDYH DARMAWAN (DH.OEU NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ)), bertempat tinggai di Jl.Ciateul No.32, RT.003/RW.006 Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung;

-

UNA YULIANI (DH.UNAH YULIANI) bertempat tinggai di Jl.Alwasim No.1, RT.03/RW.04, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Astana Anyar, kota Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III DK/TERGUGAT III DR; Atau seluruhnya disebut sebagai….PARA PENGGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR; Lawan: 1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Bandung Dago, berkedudukan di Jl.Ir.H.Djuanda No.147 kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I DK/TURUT TERGUGAT I DR; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII BANDUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) BANDUNG, beralamat di Jl.Ambon No.1 kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II DK/TURUT TERGUGAT II DR; 3. GINA HARTONO,bertempat tinggai di jl.Jenderal Sudirman No.747 blk RT.003/RW.07, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III DK/TURUT TERGUGAT III DR; Hal 45 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

4. Ir. SLAMET TASLIM, beralamat di Jl.Putri No.31, RT.002/RW.007 Kelurahan Malabar,Kecamatan Lengkong, kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV DK/PENGGUGAT DR; 5. DR.RIANTI FAUZA MAYANA,SH,Notaris/PPAT kota Bandung, berkantor di Jl.Dr.Cipto No.23 kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I DK/TURUT TURUT TERGUGAT I DR; 6. PT.CENTRAL ASIA BALAI LELANG, beralamat di Jl.Perak Timur 512 Blok F3-F4,Surabaya 60165 dan Kantor Perwakilan Jakarta yang beralamat di Plaza Harmoni Blok E-34 Jl.Suryopanoto 2 Jakarta Pusat 10130. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II DK/TURUT TURUT TERGUGAT II DR; 7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.586 kota Bandung; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III DK/TURUT TURUT TERGUGAT III DR; Adapun alasan-alasan PENGGUGAT DR/TERGUGAT IV DK mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut dibawah ini: 1. Bahwa, seluruh uraian/hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Dalam Konpensi tersebut diatas mohon dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Dalam Rekonpensi ini; 2. Bahwa, sebagaimana telah PENGGUGAT DR sampaikan dalam Jawaban Dalam konpensi tersebut diatas bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan terjadi dalam serta didukung dengan bukti-bukti materiel bahwa PENGGUGAT DR adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim (PENGGUGAT DR) yang pada saat ini masih dikuasai dan dihuni serta dimanfaatkan/ditempati oleh PARA TERGUGAT DR secara melawan hukum dan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum; Hal 46 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

3. Bahwa, PENGGUGAT DR telah membeli objek perkara tersebut melalui Lelang yang dilakukan secara resmi dan memenuhi setiap tahapan prosedur yang diwajibkan oleh Undang-Undang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Leiang (KPKNL)/TURUT TERGUGAT II DR sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 293/2013 tertanggal 1 Mei 2013, yang telah ditandatangani oleh Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV DK/PENGGUGAT DR) selaku pembeli dan Budi Priyanto,SE selaku Pejabat Leiang, hal mana Kutipan Risalah Lelang tersebut ditandatangani oleh Tedy Syandriadi dalam kapasitasnya selaku Kepala kantor KPKNL Bandung serta diberikan Kutipannya kepada Pembeli dan diperlakukan sebagai Akta Jual Beli; 4. Bahwa, terhadap pembelian tersebut PENGGUGAT DR (Ir.Slamet Taslim) telah melakukan pembayaran keseluruhan harga Objek perkara sejumlah Rp.1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya lelang sebesar Rp.29.900.000,- (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Bukti Kwitansi tertanggal 03 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL)/TURUT TERGUGAT II; 5. Bahwa,

atas

Pembelian

objek

perkara

tersebut,PENGGUGAT

DR

kemudian mengajukan Permohonan Balik nama Sertifikat Hak Milik yang sebelumnya telah dibebani Hak Tanggungan Nomor : 12071/2011 Peringkat Pertama APHT PPAT Dr.Ranti Fauza Mayana,SH Nomor : 972/2011 tertanggal 23 Juni 2011, sehingga sejak tanggal 18 November 2013 objek perkara telah beralih Hak kepemilikkannya kepada PENGGUGAT DR (Ir.Slamet Taslim); 6. Bahwa, oleh karena ternyata objek perkara milik PENGGUGAT DR masih dihuni dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh PARA TERGUGAT DR, dan setelah dilakukan upaya-upaya kekeluargaan yang dilakukan sejak 20 Desember

2013

melalui

surat

undangan

dari

Kuasa

Hukum

PENGGUGAT DR yang tidak pernah mendapatkan tanggapan serius dari PARA TERGUGAT DR, maka PENGGUGAT DR menempuh upaya Hukum dengan mengajukan Permohonan-permohonan ke Pengadilan Negeri KIs.IA Bandung,

sehingga

pada

akhirnya

terhadap

objek

perkara

dan

permasalahan Hukum ini telah dikeluarkan penetapan-penetapan sebagai berikut: a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tanggal 30 April 2014, Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG, perihal Penetapan peneguran; Hal 47 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

b. Berita

Acara

Teguran/Aanmaning

tanggal

21

Mei

2014

Nomor

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KIs.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 25 Juli 2014 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; e. Surat

Pengadilan

Negeri

Kls.IA

Khusus

Bandung

nomor

W11.U1/3516/HT.02.02/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang ditujukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, perihal pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan secara paksa atas objek Perkara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dan diberitahukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela objek perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengosongan secara paksa; 7. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2014 yaitu tepat 1 (satu) hari sebelum waktu

pelaksanaan

pengosongan

paksa

dilakukan,

Sdr.TEDDYH

DARMAWAN (DH.OEU NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ)) (Ahli waris No.5) datang menemui Kuasa Hukum PENGGUGAT DR dikantor Kuasa Hukum

PENGGUGAT

DR

ditemani

oleh/bersama-sama

dengan

Sdr.Suparno (Ormas Manggala) dan menyatakan Para Penghuni objek perkara aquo TERGUGAT DR akan mengosongkan Objek perkara tersebut secara sukarela dan meminta waktu selama 10 hari sejak tanggal 14 Oktober 2014 untuk menyerahkan objek perkara tanpa syarat kepada PENGGUGAT DR; 8. Bahwa, kedatangan Sdr.TEDDYH DARMAWAN (DH.OEU NG KIM LUIJ (NG (OEY) KIM LUIJ)) (Ahli waris No.5) ditemani oleh/bersama-sama dengan Sdr.Suparno (Ormas Manggala) tersebut pada butir 7 tersebut diatas yang kemudian

diikuti

dengan

secara

bersama-sama

menemui

Panitera

Sekretaris Pengadilan Negeri KIs.IA Khusus Bandung untuk menyatakan kesedian PARA TERGUGAT DR meninggalkan objek perkara tanpa syarat secara sukarela ternyata hanya merupakan akal muslihat dan tipu daya saja dengan tujuan untuk tetap menguasai/menempati/memanfaatkan objek perkara secara melawan hukum dan dengan tanpa alas Hak yang sah, Hal 48 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

karena ternyata pada hari yang sama PARA TERGUGAT DR mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri KIs.IA Bandung yaitu gugatan No.468/PDT.G/2014/PN.Bdg tertanggal 14 Oktober 2014; 9. Bahwa, ternyata dan terbukti bahwa PARA TERGUGAT DR tidak mempunyai itikad baik sama sekali bahkan terindikasi melakukan upayaupaya untuk menggelapkan/mengalihkan/menjual objek perkara yang merupakan Hak Milik PENGGUGAT DR dengan cara memasang iklan di Harian Pikiran Rakyat tanggal 30 Oktober 2014 yang pada intinya bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Ciateul No.32 kota Bandung. Padahal PARA TERGUGAT DR telah sangat mengetahui dan menyadari bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl.Ciateul No.32 kota Bandung bukan lagi milik PARA TERGUGAT DR, melainkan milik Ir.Slamet Taslim/PENGGUGAT DR; 10. Bahwa, terhitung sejak PENGGUGAT DR memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28 -11 -1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, yaitu pada tanggal 25 September 2013 sampai dengan saat ini, PARA TERGUGAT DR telah menempati/menguasai serta menikmati Hak Milik PENGGUGAT DR, hal mana telah menghalang-halangi hak PENGGUGAT DR untuk dapat menikmati Hak Miliknya tersebut, dan apabila seandainya rumah objek sengketa sudah dalam keadaan kosong disewakan kepada Pihak Ketiga lainnya terhitung sejak 18 Nopember 2013, maka PENGGUGAT DR dapat menikmati

hasil

uang

sewa

tersebut

dari

Pihak

Ketiga

sebesar

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya atau sebesar Rp.20.833.333,-(dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)/bulannya yang merupakan kerugian yang harus diderita oleh PENGGUGAT DR, dan oleh karena demikian PARA TERGUGAT DR yang telah menguasai dan menghuni rumah objek sengketa secara melawan hukum dan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sudah sepatutnyalah perbuatan PARA TERGUGAT DR merupakan sebagai perbuatan melawan hukum (ONRECHTMATIGEDAAD) yang sangat merugikan Pihak PENGGUGAT DR; 11. Bahwa, oleh karena telah terbukti PARA TERGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak PENGGUGAT DR dengan cara menguasai dan menempati serta menghuni rumah milik Hal 49 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

PENGGUGAT DR tersebut diatas yang telah menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT DR, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku PARA TERGUGAT DR harus dihukum memberikan atau membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT DR sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan PARA PENGGUGAT meninggalkan dalam keadaan kosong rumah milik PENGGUGAT DR, sehingga yang harus di bayar oleh PARA TERGUGAT DR secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada PENGGUGAT DR sebesar dua (2) kali Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) = RP.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) belum termasuk ganti rugi keterlambatan setiap bulannya PARA TERGUGAT DR mengosongkan rumah milik PENGGUGAT DR yang dikuasai dan ditempati serta dihuni dengan cara melawan hukum dan dengan tanpa alas hak yang sah; 12. Bahwa, disamping PARA TERGUGAT DR dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT DR sebagimana telah diuraikan pada butir 11 diatas, maka wajar dan patut pula PARA TERGUGAT DR dihukum untuk membayar uang paksa/Dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus serta seketika apabila PARA TERGUGAT DR latai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini; 13. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT DR adalah pemiiik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim, yang sampai dengan saat ini telah ± 2 tahun lamanya tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak miliknya, serta telah melalui seluruh prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menikmatinya, maka dengan tujuan agar PENGGUGAT DR dapat menikmati apa yang telah menjadi miliknya, dan lebih jauh lagi agar wibawa Hukum menjadi terjaga dan dihormati serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka wajar dan patut kiranya PENGGUGAT DR mengajukan permohonan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga serta mengukuhkan kembali atas: a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KIs.IA Khusus Bandung tanggal 30 April 2014, Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG, perihal Penetapan peneguran; Hal 50 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

b. Berita

Acara

Teguran/Aanmaning

tanggal

21

Mei

2014

Nomor

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 25 Juli 2014 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; e. Surat

Pengadilan

Negeri

Kls.IA

Khusus

Bandung

nomor

W11.U1/3516/HT.02.02/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang ditujukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, perihal pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan secara paksa atas objek Perkara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dan diberitahukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela objek perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengosongan secara paksa; 14. Bahwa, PENGGUGAT DR telah dapat membuktikan bahwa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim adalah milik PENGGUGAT DR dan telah ± 2 tahun Iamanya dikuasai dan ditempati serta dihuni oleh PARA TERGUGAT DR secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah, maka wajar dan patut kiranya apabila Majelis Hakim memerintahkan PARA TERGUGAT DR untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek perkara aquo kepada PENGGUGAT DR dalam jangka waktu 3 X 24 Jam sejak tanggal gugatan Rekonpensi ini dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga; 15. Bahwa, untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii Perkara ini bahwa ternyata dan telah terbukti PARA TERGUGAT DR telah mempunyai itikad buruk (itikat tidak baik) dengan cara melawan hukum, PENGGUGAT DR menyampaikan bahwa sebelum objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar Hal 51 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat dilelang dimuka umum oleh Pengadilan Negeri kls IA Khusus Bandung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, ternyata PARA TERGUGAT DR telah mengajukan perlawanan atau Gugata dengan Posita yang sama dengan Perkara yang sekarang sedang berjalan yaitu: 1. PARA

TERGUGAT

sebagaimana

DR

telah

terdaftar

mengajukan

dalam

perkara

register

perlawanan

perkara

No.

497/Pdt.Plw/2012/PN.Bdg tanggal 01 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KIs IA Khusus Bandung pada tanggal 07 Nopember 2012, namun setelah melalui proses Repliek-Duplik PARA TERGUGAT

melarikan

diri

tanpa

berita

sehingga

Perkara

No.497/Pdt.Plw/2012/PN.Bdg dinyatakan gugur; 2. Kemudian pada tahun 2013 PARA TERGUGAT DR masih saja mengajukan perkara perlawanan sebagaimana terdaftar dalam register perkara

No.128/Pdt.Plw/2013/PN.Bdg

namun

oleh

karena

PARA

TERGUGAT DR selaku Pelawan tidak serius dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya maka perkara tersebut dinyatakan digugurkan juga; 3. Selanjutnya PARA TERGUGAT DR pada saat mau dilaksanakan eksekusi pengosongan tanggal 15 Oktober 2014, ternyata salah satu TERGUGAT DR yaitu Sdr. TEDDYH DARMAWAN pada tanggal 14 Oktober 2014 telah datang menemui Kuasa PENGGUGAT DR dikantornya

Jl.Veteran

No.52A

Bandung

untuk

berdamai

dan

menyatakan bahwa rumah yang dikuasai dan ditempati serta dihuni oleh PARA TERGUGAT tidak perlu dikosongkan secara paksa, namun ia menyatakan akan mengosongkan sendiri rumah tersebut dengan meminta waktu selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 yang berarti PARA TERGUGAT DR akan mengosongkan dan meninggalkan rumah tersebut paling lambat tanggal 25 Oktober 2014 dan hal inipun telah dinyatakan didepan Panitera/Sekretaris dan Juru Sita Pengadilan Negeri KIs I A Khusus Bandung, akan tetapi dan ternyata pagi harinya tertanggal 14 Oktober 2014 PARA TERGUGAT DR telah mengajukan gugatan dengan Posita dan Petitum yang sama dengan Perkara Aquo yaitu Perkara gugatan sebagaimana terdaftar pada register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri KIs I A Khusus Bandung dengan Perkara No.468/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2014 Hal 52 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

dan ternyata Perkara tersebut setelah mengalami beberapa kali mediasi dan akhirnya mediasi menemui jalan buntu yang berarti pemeriksaan perkara aquo berlanjut, namun pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 untuk agenda acara penyampaian jawaban dari Pihak TERGUGAT IV (PENGGUGAT DR) ternyata pada tanggal 16 Pebruari 2015 Perkara No.468/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2014 telah dicabut kembali karena seluruh jawaban dari Pihak PARA TERGUGAT belum diterima dipersidangan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.468/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2014 menyatakan digugurkan; 4. Selanjutnya

satu

hari

berselang

setelah

pencabutan

perkara

No.468/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 14 Oktober 2014 yaitu pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015, ternyata PARA TERGUGAT DR pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 telah mengajukan kembali Perkara gugatan dengan Posita dan Petitum yang sama dengan perkara Aquo, sehingga apabila dihitung sejak awal PARA TERGUGAT DR mengajukan perkara perlawanan dan gugatan sebanyak 4 kali berturut-turut dengan tujuan

untuk

menghambat

dan

menghalang-halangi

eksekusi

pengosongan rumah yang dikuasai dan ditempati serta dihuni dengan tanpa alas hak yang sah, agar dapat dinikmati oleh PENGGUGAT DR selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal

30

Januari

1996,

Gambar

situasi

tanggal

28-11-1995

No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, berarti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT DR tersebut benar-benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar itikad buruk/itikad tidak baik yang sangat merugikan Pihak PENGGUGAT DR; 16. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT DR dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan yang disampaikan dalam Posita gugatan Rekonpensi serta didukung oieh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka sudah sepatutnyalah gugatan Rekonpensi yang diajukan oieh PENGGUGAT DR dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya; 17. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonpensi ini diajukan oieh PENGGUGAT DR berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 H.I.R. kiranya patut dan wajar apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Putusan dalam Hal 53 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi; 18. Bahwa, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas dari butir 1 s/d 19 dalam Jawaban Konpensi serta Butir 1 s/d 17 dalam gugatan Rekonpensi diatas, ternyata gugatan PARA PENGGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR sama sekali tidak benar dan tidak sempurna serta kabur adanya (Obscuur Libel) maka wajar dan patut apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menyatakan : Menolak gugatan PARA PENGGUGAT DK/ PARA TERGUGAT DR untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR tidak dapat diterima serta selanjutnya menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT DR/ TERGUGAT IV DK untuk seluruhnya; Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, PENGGUGAT DR/ TERGUGAT IV DK memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut: I. DALAM KONPENSI : DALAM PROVISI : 1. Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; 2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, terhadap : 

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim (TERGUGAT IV DK/PENGGUGAT DR);

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Hal 54 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

II. DALAM REKONPENSI: DALAM PROVISI: 1. Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisi dari PENGGUGAT DR untuk seluruhnya; 2. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT DR untuk segera mengosongkan dan meninggalkan rumah milik PENGGUGAT DR dengan tanpa syarat yang telah dikuasai dan ditempati serta dihuni oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum dengan tanpa alas hak yang sah dalam tenggang waktu 3 hari setelah isi Putusan dalam Provisi ini diucapkan dimuka persidangan; 3. Biaya perkara menurut hukum; DALAM POKOK PERKARA; 1. Menyatakan menerima

dan

mengabulkan

gugatan

Rekonpensi

dari

PENGGUGAT DR untuk seluruhnya; 2. Mengukuhkan dan menguatkan Putusan Provisi tersebut diatas; 3. Menyatakan PENGGUGAT DR adalah PENGGUGAT yang baik, benar dan jujur; 4. Menyatakan PARA TERGUGAT DR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan mempunyai itikad buruk/itikad tidak baik yang sangat merugikan Pihak PENGGUGAT DR; 5. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan daya berlakunya serta mengikat menurut Hukum terhadap semua Pihak (PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK, TURUT TERGUGAT I DR/TERGUGAT I DK, TURUT TERGUGAT II DR/TERGUGAT II DK, TURUT TERGUGAT III DR/TERGUGAT III DK, serta TURUT TURUT TERGUGAT DR/TURUT TERGUGAT DK) surat-surat tersebut dibawah ini: a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tanggal 30 April 2014,Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG, perihal Penetapan peneguran; b. Berita

Acara

Teguran/Aanmaning

tanggal

21

Mei

2014

Nomor

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 25 Juli 2014 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Hal 55 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; e. Surat

Pengadilan

Negeri

Kls.IA

Khusus

Bandung

nomor

W11.U1/3516/HT.02.02/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang ditujukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, perihal pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan secara paksa atas objek Perkara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dan diberrtahukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela objek perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengosongan secara paksa; 6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan daya berlakunya menurut hukum kepemilikan Ir.Slamet atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama: Ir.Slamet Taslim; 7. Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DR untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas ditempatinya sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya milik PENGGUGAT DR/TERGUGAT IV DK Dalam perkara ini secara melawan hukum dan dengan tanpa alas hak yang sah terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai

dengan

sekarang

sebesar

2X

Rp.

250.000.000,00

=

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada PENGGUGAT DR, ditambah untuk membayar ganti rugi keterlambatan setiap bulannya PARA TERGUGAT DR mengosongkan rumah milik PENGGUGAT DR yang dikuasai dan ditempati serta dihuni dengan cara melawan hukum dan dengan tanpa alas hak yang sah sampai dengan dikosongkan serta diserahkannya objek perkara aquo sebesar Rp.20.833.333,- /bulannya secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada PENGGUGAT DR/TERGUGAT IV DK; 8. Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat objek perkara berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul Hal 56 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim; 9. Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus serta seketika, apabila PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; 10. Menghukum TURUT TERGUGAT I DR/TERGUGAT I DK, TURUT TERGUGAT

II

DR/TERGUGAT

II

DK,

TURUT

TERGUGAT

III

DR/TERGUGAT III DK, serta PARA TURUT TURUT TERGUGAT 1,11 dan III DR /PARA TURUT TERGUGAT l,ll,dan III DK untuk tunduk dan taat serta patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini; 11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar Bij Voorrad), meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding ataupun Kasasi; 12. Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I; dan 2. Bahwa fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan dan disampaikan dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Turut Tergugat I. I. DALAM EKSEPSI : A. GUGATAN TELAH DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK UNTUK MENGHINDARI KEWAJIBAN YANG TELAH DISEPAKATI (EXCEPTIE DOLIPRAECENTIS). 3. Bahwa terdapat fakta-fakta hukum dimana telah dibuat perjanjian-perjanjian: a. Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja I (KMK - II) Nomor 234 tertanggal 25 Nopember 2009 ("Perjanjian KMK-1"); b. Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja II (KMK - II) Nomor 235 tertanggal 25 Nopember 2009 ("Perjanjian KMK- II); c. Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja - I Nomor 300 tertanggal 23 Juni 2011 ("Perjanjian Restrukturisasi -1"); dan Hal 57 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

d. Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja - II Nomor 301 tertanggal 23 Juni 2011 ("Perjanjian Restrukturisasi - II"). (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian KMK"). 4. Perjanjian

KMK

tersebut

kemudian

ditindaklanjuti

dengan

tindakan

penjaminan berdasarkan: a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 236 tertanggal 25 Nopember 2009; b. Akta Cessie Atas Piutang Dagang sebagai Jaminan Nomor 237 tertanggal 25 Nopember 2009; c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 935/2009 tertanggal 4 Desember 2009 ("APHT No.935"); dan d. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 972/2011 tertanggal 23 Juni 2011 ("APHT No.972"); (selanjutnya

secara

bersama-sama

disebut

sebagai

"Dokumen

Penjaminan"). 5. Bahwa berdasarkan APHT No.935 dan APHT No.972, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan kota Bandung ("Turut Tergugat

III")

No.9593/2009

kemudian 7

Januari

menerbitkan 2010

dan

Sertipikat

Hak

Tanggungan

Sertipikat

Hak

Tanggungan

No.12071/2011 27 Oktober 2011. 6. Bahwa Turut Tergugat I telah memenuhi seluruh peraturan hukum yang berlaku dalam pembuatan Perjanjian KMK yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penjaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan. 7. Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan juga telah ditandatangani para pihak secara suka rela tanpa ada paksaan sehingga memberikan bukti yang sempurna (Vide Pasal 1870-1971 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). 8. Bahwa disamping fakta-fakta yang disampaikan Turut Tergugat I, Para Penggugat juga mengakui secara tegas hal-hal berikut: a. Sahnya Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan (vide angka 1 s.d. 5 gugatan a quo),dan b. Tindakan-tindakan wanprestasi Penggugat I atas Perjanjian KMK (vide angka 4 s.d. 9 gugatan a quo). 9. Perlu dicatat bahwa pengakuan Para Penggugat telah dinyatakan dihadapan Majelis Hakim yang Terhormat sehingga merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"). "Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri Hal 58 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu" (Pasal 1925 KUHPerdata). "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu" (Pasal 174 HIR). 10. Meskipun terbukti secara sempurna bahwa: (i) Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan adalah sah dan mengikat dan (ii) Para Penggugat mengakui melakukan tindakan wanprestasi, Para Penggugat berusaha menghindar dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan dengan mengajukan gugatan a quo. 11. Bahkan PENGGUGAT juga telah mengajukan permohonan ganti rugi (Butir 8 petitum gugatan a quo), yaitu ganti kerugian material sebesar Rp.7.975.500.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 12. Bahwa permohonan pembatalan perjanjian dan ganti rugi yang telah diajukan Para Penggugat semakin memperjelas bahwa tujuan Para Penggugat

mengajukan

gugatan

aquo

adalah

mengalihkan

pokok

permasalahan dan menghindar dari kewajibannya serta semata-mata untuk mencari keuntungan finansial. 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang diajukan dengan itikad buruk karena: a. Dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya; b. Bertujuan untuk berkelit dari kewajiban yang telah disepakati Para Penggugat dan wajib ditanggung Para Penggugat dan bertujuan sematamata untuk mendapatkan keuntungan inansial semata. 14. Bahwa gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang diajukan dengan itikad buruk sehingga menimbulkan terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT KARENA BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI (EXCEPTIE NON ADIMPLETI CONTRACTUS) Hal 59 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

15. Sebagaimana disampaikan dalam Angka 8 Bagian A Eksepsi Turut Tergugat I, Para penggugat telah mengakui bahwa Para Penggugat telah berada dalam keadaan wanprestasi (vide angka 4 s.d. 9 gugatan a quo). 16. Sebagai pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi maka berdasarkan asas non adimpleti contractus Para Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta pemenuhan prestasi, terlebih meminta pembatalan perjanjian dimana Para Penggugat terbukti mengakui tindakan wanprestasinya. C. GUGATAN KURANG PIHAK [EXCEPTIEPLURUM LITIS CONSORTIUM) 17. Bahwa Para Penggugat telah meminta pembatalan penjaminan dan lelang yang dilakukan terhadap sebidang tanah berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 135/Kelurahan Ciateul, berikut bangunan diatasnya, seluas 206 m2 yang terletak di Jalan Ciateul Nomor 32, RT.003,RW.006, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, kota Bandung (vide butir 8 petitum gugatan a quo). 18. Perlu diperhatikan bahwa tindakan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Eksepsi dan Jawaban ini dilakukan melalui Perjanjian Restrukturisasi - I dan Perjanjian Restrukturisasi - II yang selain dilakukan dan ditandatangani oleh Para Penggugat juga dilakukan dan ditandatangani oleh: a. Tjutju Setiawati, b. Lenyh Karyati, c. Dedyh Gunawan, d. Pedyh Setiawan, e. Teddyh, dan f. Linna Yuliani yang dalam hal ini bertindak sebagai penjamin (selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai "Penjamin Perjanjian Restrukturisasi"). 19. Dalam hal ini, putusan Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara a quo tentunya akan memiliki hubungan hukum langsung dengan Penjamin Perjanjian Restrukturisasi. 20. Dengan demikian, secara formil perkara a quo adalah kurang pihak karena Penjamin Perjanjian Restrukturisasi tidak diikutsertakan dalam gugatan sementara Penjamin Perjanjian Restrukturisasi adalah pihak yang sangat berkepentingan dan akan terpengaruh langsung oleh putusan dalam perkara a quo. D. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELLUM) Hal 60 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

21. Bahwa gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas karena harga pasar atas obyek perkara a quo yang disampaikan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum. Selanjutnya, Para Penggugat juga tidak memperhitungkan nilai hasil lelang atas obyek perkara a quo. 22. Secara jelas dan terang, gugatan a quo mengandung cacat formil dikarenakan permohonan petitum tidak didasarkan atas posita yang jelas dan menjadi gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuurlibellum). 23. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 menyatakan bahwa suatu tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (obscuur libel) mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut. 24. Dengan demikian tampak jelas bahwa gugatan a quo mengandung berbagai kesalahan dan cacat formil sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan Turut Tergugat I sekaligus menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). II.

DALAM POKOK PERKARA

A. PERJANJIAN KMK DAN DOKUMEN PENJAMINAN ADALAH SAH SECARA HUKUM 25. Bahwa Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan telah dibuat dengan memenuhi seluruh syaratsah-nya dan prosedur pembuatan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum. 26. Perlu kami sampaikan bahwa Perjanjian KMK bersifat partij akte dimana kesepakatan dibuat berdasarkan inisiatif para pihak secara sadar dan tanpa paksaan yang dituangkan dalam perjanjian untuk kemudian dibacakan Turut Tergugat I dan ditandatangani sebagai penegasan kesepakatan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui Dokumen Penjaminan. 27. Selanjutnya, dalam proses pembuatan Perjanjian KMK, Turut Tergugat I telah bertindak profesional serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dan berpegang teguh pada ketentuan dan prosedur hukum mengenai: (i) jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan (iii) PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal 61 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

28. Sebagai akta notariil dan otentik, Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

1870

KUHPerdata,

atas

terjadinya

peristiwa

hukum

sebagaimana ternyata didalamnya. 29. Terkait dengan akta notariil sebagai bukti yang sempurna, Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Pembuktian" cetakan keempatbelas, PT Pradnya Paramita, menyatakan: "Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah

tidak

memerlukan

suatu

penambahan

pembuktian.

la

merupakan suatu alat bukti yang mengikat sempurna" (Halaman 27) "Kalau seorang tergugat dalam sidang Pengadilan, menunjukan sebuah akte notaris dalam mana diterangkan bahwa suatu hari penggugat sudah menghadap di muka notaris dan pada ketika itu penggugat telah menerangkan menjual rumahnya kepada tergugat, maka hakim perdata harus mengganggap bahwa rumah tersebut sungguh-sungguh sudah dijual kepada pihak tergugat" (Halaman 8) "Jika seseorang membubuhkan tanda tangannya di atas secarik kertas,maka perbuatan itu diartikan sebagai menanggung kebenaran atau paling sedikit pengetahuannya tentang apa yang dituliskan di atas tanda tangannya itu. Kalau tidak diambil pengertian yang demikian, maka tak begitu banyak artinya pembubuhan tanda tangan itu. Membubuhi tanda tangan harus mempunyai arti sebagai melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis di atas secarik kertas tadi"(Halaman 33) 30. Dengan memperhatikan pendapat ahli hukum Prof.R.Subekti,S.H., tersebut serta pengakuan Penggugat maka secara hukum Para Pihak telah terbukti sepakat dan terikat dengan Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan. 31. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh ahli hukum M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan kelima, Sinar Grafika, yang pada intinya menyatakan bahwa hal-hal yang dicantumkan

dalam

akta

otentik

adalah

benar

pihak

yang

telah

menandatangani akta otentik tidak boleh mengingkari keterangan yang diberikan dalam akta sebagaimana kami kutip sebagai berikut: "Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan pasal 1871 KUHPerdata, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara Hal 62 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum didalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar"(Halaman 567) "///. Oleh karena itu,dibelakang hari penandatangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberikan keterangan seperti yang tercantum dalam akta". (Halaman 569). 32. Bahwa berdasarkan pendapat dari ahli-ahli hukum Prof R.Subekti,S.H., dan M.Yahya Harahap,S.H. sebagai akta otentik maka Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan merupakan alat bukti yang sempuma bahwa Para Penggugat wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada didalamnya. 33. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam angka 1 s.d. 6 Jawaban dan Eksepsi Turut Tergugat I, Para Penggugat juga telah mengakui keterikatan dan tindakan wanprestasi Para Penggugat terhadap Perjanjian KMK. Pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dihadapan Majelis Hakim YangTerhormat. B. DALIL PARA PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT I ADALAH TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM 34. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan PT.Bank Rakyat Indonesia ("Tergugat I") telah melakukan wanprestasi atas Surat Nomor:B.1203VI/KC/ADK/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 perihal Penyelesaian Kredit a.n. CV Sinar Raya dan karenanya Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan serta proses lelang terkait menjadi batal. 35. Pernyataan Para Penggugat adalah pernyataan kosong yang tidak memiliki dasar hukum. Patut diperhatikan bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I dan pelaksanaan lelang atas obyek dalam perkara a quo adalah berdasarkan Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan. Hal mana Para Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Para Penggugat dalam keadaan wanprestasi berdasarkan Perjanjian KMK dan Dokumen Penjaminan (vide angka 4 s.d. 9 gugatan a quo). 36. Selanjutnya, mengingat (i) Perjanjian KMK, (ii) Dokumen Penjaminan (iii) tindakan wanprestasi Para Penggugat dan (iv) sifat eksekutorial yang terkandung di Dokumen Penjaminan maka tindakan lelang yang dilakukan atas obyek perkara aquo adalah sah dan berdasar hukum. Hal 63 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

37. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang disampaikan Turut Tergugat I secara jelas dan nyata gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang penuh dengan dalil-dalil kosong mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis hakim yang Terhormat menolak gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). C. PERMOHONAN DWANGSOM BERTENTANGAN DENGAN HUKUM 38. Tergugat III menolak secara tegas permohonan dwangsom yang diajukan oleh Penggugat karena permohon tersebut bertentangan dengan dengan hukum. 39. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa (dwangsom) diatur dalam Pasal 606a Rv yang menetapkan bahwa pihak tergugat dalam suatu perkara perdata tidak dapat dihukum untuk membayar uang paksa apabila gugatan diajukan dalam rangka menuntut pembayaran sejumlah uang. 40. Bahwa adalah pada faktanya dalam gugatan, Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil, dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar Rp.7.975.500.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh Mima juta lima ratus ribu

rupiah)

dan

immaterial

sebesar

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga tuntutan dwangsom tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. 41. Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan No.791 K/Sip/1972 tertanggal 25 Februari 1973 secara tegas memberikan batasan penerapan tuntutan uang paksa, sebagai berikut: "Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat." 42. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dibenarkan dan tuntutan uang paksa tersebut harus ditolak. D. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK BERDASARKAN HUKUM 43. Bahwa Turut Tergugat I menolak permohonan sita jaminan yang diminta oleh

Para

Penggugat

karena

permohonan

sita

jaminan

tersebut

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal 64 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

44. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan dapat dikabulkan apabila

terdapat

dugaan

yang

beralasan

bahwa

tergugat

akan

menggelapkan atau melarikan barang, sebagaimana kami kutip sebagai berikut: "Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorana debitor, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnva, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh member! perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya". 45. Ahli hukum Ny. Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", Penerbit Mandar Maju, Cetakan Kedelapan, 1997, hal. 100 juga menyatakan hal sama dengan Pasal 227 HIR, sebagaimana dikutip sebagai berikut: "(a) Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan

dijatuhkan

atau

dilaksanakan

mencari

akal

akan

menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;" 46. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan pendapat ahli hukum Ny. Renowulan Sutantio tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam Permohonan Peletakan Sita Jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. 47. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 8 Mei 1984, No.597K/Sip/yang menyatakan: "Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan" 48. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan obyek dalam perkara a quo. 49. Merujuk kepada angka 11, halaman 82, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta tidak adanya alasan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Hal 65 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya ditolak. E. PERMOHONAN

PUTUSAN

SERTA

MERTA

TIDAK

MEMENUHI

PERSYARATAN HUKUM DAN HARUS DITOLAK. 50. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permohonan yang bersifat putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad). Para Penggugat mendalilkan bahwa permohonan putusan serta merta diajukan demi terjaminnya keadilan dan kepastian hukum. 51. Namun demikian, secara kasat mata, permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum bahkan bertentangan dengan: a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ("SEMA") Nomor 6 Tahun 1975,tanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978. b. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000; dan c. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tetang Permasalahan

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan

Provisionil; 52. Mengingat

gugatan

a

quo

tidak

memenuhi

syarat-syarat

untuk

dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana tersebut di atas maka selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan provisi Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III.

PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian dan penolakan-penolakan di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutuskan hal-hal sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk keseluruhan; 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Par Penggugat untuk keseluruhan; Hal 66 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

2. Menyatakan : a. Perjanjian Membuka

Kredit Modal Kerja I (KMK - II) Nomor 234

tertanggal 25 Nopember2009; b. Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja II (KMK - II) Nomor 235 tertanggal 25 Nopember 2009; c. Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja -1 Nomor 300 tertanggal 23 Juni 2011; d. Perjanjian Restrukturisasi Kredit Modal Kerja - II Nomor 301 tertanggal 23 Juni 2011; e. Akta Jaminan Fidusia Nomor 236 tertanggal 25 Nopember 2009; f. Akta Cessie Atas Piutang Dagang sebagai Jaminan Nomor 237 tertanggal 25 Nopember 2009; g. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 935/2009 tertanggal 4 Desember 2009; h. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 972/2011 tertanggal 23 Juni 2011; i.

Sertipikat Hak Tanggungan No.9593/2009 7 Januari 2010;

j.

Sertipikat Hak Tanggungan No.12071/2011 27 Oktober 2011.

Adalah sah dan berharga. 3. Menolak permohonan uang paksa (dwang som) Para Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menolak permohonan peletakan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat; 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).; Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan acara jawab jinawab dimana , Para Penggugat telah mengajukan Replik dengan surat tanggal 22 Oktober 2015; Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan duplik dengan surat tanggal 3 November 2015 sedangkan Tergugat I,II, dan turut Tergugat I telah mengajukan Duplik dengan surat masing-masing tanggal 12 November 2015,Tergugat IV mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi dengan surat tanggal 05 November 2015 ; Menimbang, bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Hal 67 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

tanggal, 17 Maret 2016 Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ; DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat I,Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat I,Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI DALAM PROVISI : - Menolak Provisi Penggugat ; DALAM REKONPENSI : 1. mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV adalah Penggugat yang baik,benar dan jujur; 3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad); 4. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan daya berlakunya serta mengikat menurut Hukum terhadap semua Pihak (Para Tergugat DR/Para Penggugat DK,Turut Tergugat I DR/Tergugat I DK, Turut Tergugat II DR/Tergugat II DK,Turut Tergugat III DR/Tergugat III DK, serta Turut Turut Tergugat DR/Turut Tergugat DK) terhadap surat-surat tersebut dibawah ini : a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tanggal 30 April 2014,Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG, perihal Penetapan peneguran; b. Berita

Acara

Teguran/Aanmaning

tanggal

21

Mei

2014

Nomor

Hal 68 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG; d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 25 Juli 2014 Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Khusus Bandung tertanggal 18 Juni 2014 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 1 Juli 2014 Nomor 34/PDT/EKS/2014/HT/PN.BDG;Surat Pengadilan

Negeri

Kls.IA

Khusus

Bandung

nomor

W11.U1/3516/HT.02.02/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang ditujukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, perihal pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan secara paksa atas objek Perkara yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dan diberrtahukan kepada Penghuni objek perkara aquo PARA PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela objek perkara dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengosongan secara paksa; 5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Ir.Slamet Taslim sebagai pemilik atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat; 6. Menghukum Para Tergugat III Rekonpensi/Para Penggugat III Konpensi untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas ditempatinya sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Hal 69 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

rupiah); 7. Menghukum Para Tergugat III Rekonpensi/Para Penggugat III Konpensi atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Ciateul tanggal 30 Januari 1996, Gambar situasi tanggal 28-11-1995 No.11,849/1995, terletak dahulu di Jalan Ciateul No.22 Bandung, sekarang Jl.Ciateul No.32 RT.003/RW.006 kota Bandung Jawa Barat, tercatat atas nama : Ir.Slamet Taslim kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV; 8. Menghukum Turut Tergugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, Turut Tergugat

II

Rekonpensi/Tergugat

II

Konpensi,

Turut

Tergugat

III

Rekonpensi/Tergugat III Konpensi, serta Para Turut Turut Tergugat I,II dan III Rekonpensi/Para Turut Tergugat l,ll,dan III Konpensi untuk tunduk dan taat serta patuh terhadap isi Putusan dalam perkara ini; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.546.000,- (Empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Para Pembanding I,II,III, semula Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat I,II,III dalam Rekonpensi melalui Kuasanya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dan pada tanggal 13 April 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada

Para

Terbanding

I,II,III,IV,

semula

Tergugat

I,II,III,IV

dalam

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Para Turut Terbanding I,III, semula Turut Tergugat I,III,serta tanggal 23 Mei 3016 kepada Turut Terbanding II, semula Turut Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hal 70 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Menimbang, bahwa Para Pembanding I,II,III, semula Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan kepada : Para Pembanding I,II.III, semula Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi melalui kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Agustus 2016 dan kepada Para Terbanding I,II.III,IV semula Para Tergugat I,II,III,IV dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 15 Juni 2016,tanggal 13 Juni 2016 serta kepada Para Turut Terbanding I,II,III semula Para Turut

Tergugat I,II,III dalam Konpensi/Para Turut Ternggugat

dalam Rekonpensi, pada tanggal 13 Juni 2016, tanggal 23 Mei 2016 dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa ditingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh hukum Para Pembanding I,II,III, semula

kuasa

Para Penggugat I,II,III dalam

Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, telah diajukan dalam tenggang waktu

dan tata-cara serta

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

undang-undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa karena Para Pembanding I,II,III, semula

Para

Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, maka tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat alat-alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 79/Pdt.G/2015/PN.Bdg telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; Hal 71 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tiggi Jawa Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

17

Maret

2016

Nomor

79/Pdt.G/2015/PN.Bdg haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding I,II,III, semula Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi

berada

dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; MENGADI LI: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II.III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Maret 2016 Nomor

79/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding

tersebut ; -

Menghukum Para Pembanding I,II,III, semula Para Penggugat I,II,III dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 oleh kami DR.H.lexsy MAMONTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR.RIDWAN RAMLI, S.H., M.H., dan MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H sebagai

Hakim-Hakim

Anggota,

putusan

tersebut

diucapkan

dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Rabu tanggal,23 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IWAN DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hal 72 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DR.RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.,

DR.H.LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.,

Ttd

MUCHTADI RIVAIE , S.H, S.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd IWAN DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,-

Hal 73 dari halaman 73 putusan Nomor 459/Pdt/2016/PT. BDG